Pulau Wawonii Miskin Prasarana

 

Oleh Yamin Indas

 

Gubernur H Nur Alam SE MSI saat meninjau sarana dan prasarana pemerintahan di Langara. Nomor dua dari kanan adalah Pj Bupati Konawe Kepulauan H Nur Sinapoy MSI. Paling kiri adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra Ir Bambang MM. Foto Yamin Indas

   KONDISI Pulau Wawonii belum banyak berubah. Ketika sebagai wartawan Kompas menyertai kunjungan kerja Gubernur Abdullah Silondae ke pulau itu sekitar 35 tahun silam, saya merasakan sulitnya transportasi. Jalan beraspal tak ada, apalagi mobil. Kendaraan bermotor roda dua pun belum ada. Dari rumah jabatan camat ke pelabuhan, gubernur dan rombongan mau tak mau harus berjalan kaki.

       Pengalaman serupa masih berulang saat saya mengikuti kunjungan kerja Gubernur Nur Alam, bulan lalu (23 Oktober 2014). Dari pelabuhan Langara ke rumah jabatan bupati (sebelumnya rumah jabatan camat), rombongan gubernur memang sudah menggunakan mobil. Namun tak merasakan adanya kenyamanan karena kondisi jalan yang dilalui belum teraspal. Sebagian anggota rombongan juga harus berdesakkan karena mobil yang tersedia masih amat terbatas.

       Kesenjangan di Wawonii sangat kental. Kondisi infrastruktur terutama prasarana jalan tak berkembang, tak terkecuali di Langara, ibu kota  kecamatan selama 50 tahun sampai berfungsi sebagai ibu kota kabupaten menyusul pemekaran Wawonii menjadi daerah otonom Oktober 2013. Kota kabupaten tersebut terlihat kumuh. Perkampungan warga tidak tertata dengan baik.

       Kompleks pemerintahan kabupaten ditempatkan di sebuah kawasan baru, sekitar 3,5 kilometer dari pelabuhan. Pembabatan hutan dan land clearing adalah pekerjaan awal sebelum dibangun beberapa unit bangunan semi permanen untuk kantor bupati, sekretariat daerah, dan dinas-dinas (satuan kerja perangkat daerah). Akses jalan ke pusat pemerintahan tersebut, baru juga dibuka bersamaan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan tadi. Ketika meninjau kompleks tersebut, Gubernur  Nur Alam dan rombongan disediakan masker agar tak terganggu terpaan debu  jalan  tanah tersebut.

Kantor Sekretariat Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara. Masih konstruksi semi permanen sesuai kemapuan dana. Foto Yamin Indas

       Perihal penyediaan prasarana jalan bagi masyarakat Pulau Wawonii, itu isu pemilu tahun 1997. Waktu itu Pemda Sultra telah mengarahkan salah satu kontraktor untuk melaksanakan pembangunan jalan lingkar di pulau tersebut. Entah mengapa proyek itu tak berlanjut setelah selesai perhelatan politik. Para elite hanya sibuk mengatur kekuasaan terkait pembagian jabatan dan kedudukan politik. Komitmen dilupakan. Janji tinggal janji.

       Nur Sinapoy, pamongparaja senior yang ditunjuk Gubernur Sultra menjadi Pejabat Bupati Konawe Kepulauan, berharap pembangunan jalan lingkar bisa dilaksanakan di era masa jabatannya yang singkat itu (diperpanjang setahun hingga 23 Oktober 2015).

       Jalan lingkar Wawonii tidaklah sepanjang jalan Anyer – Panarukan (1000 km) yang dirintis Gubernur Jenderal Daendels menjelang abad ke 20. Pj Bupati Nur Sinapoy mengatakan jalan lingkar Wawonii hanya sekitar 110 kilometer. Bila jalan lingkar ini selesai termasuk ruass-ruas jalan penghubung (spider road), maka akan terbuka peluang bagi perumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Wawonii.

Pejabat Bupati Konawe Kepulauan di dermaga pelabuhan Wawonii. Banyak pihak di Wawonii menginginkan dia maju dalam proses pemilihan bupati definitif. Foto Yamin Indas

Potensi sumber daya alam pulau tersebut adalah lahan pertanian dan kelautan. Ada juga mineral nikel namun cadangannya tentu tidak menjamin berdirinya industri pengoalahan dan pemurnian (smelter) yang berinvestasi besar. Luas pulau itu tercatat kurang lebih 86,761 kilometer persegi. Hasil pembangunan dan upaya pengembangan pertanian dan kelautan, kelak akan menjadi penentu apakah Pulau Wawonii akan terus eksis sebagai daerah otonom atau kembali ke kabupaten induk karena tidak mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai untuk memperkuat dana pemerintah pusat.

Kabupaten Konawe Kepulauan

       Kendati ingin sekali menjadi masyarakat modern yang ditandai dengan kesungguhan melaksanakan pembangunan dengan segala risiko dan implikasinya, di lain pihak masyarakat kita tampaknya masih sulit meninggalkan kultur feodal. Fenomena ini tentu saja berlangsung di tingkat elite.

       Pemikiran feodalisme itu tercermin, misalnya, dalam upaya percepatan pembangunan sosial ekonomi melalui pembentukan daerah otonomi baru. Hampir semua kabupaten baru diberi nama sama dengan nama kabupaten induk kemudian ditambah embel-embel arah mata angin di mana daerah pecahan itu terletak. Maka, sekarang ada Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton Utara, dan seterusnya. Saat ini sedang diperjuangkan terb

Artis Melinda, pelantun Cinta Satu Malam ikut memeriahkan HUT ke-1 Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara. Foto Yamin Indas

entuknya Provinsi Buton Raya.

       Tidak bisa dibantah bahwa fenomena tersebut bertolak dari sebuah mindset berlatar belakang feodalisme. Secara kultural kelahiran daerah-daerah otonom baru tersebut dipandang tidah sah jika tidak menggandeng nama induknya sebagai pusat kekuasaan di masa lampau, di zaman kerajaan dan kesultanan, Di sentra-sentral kekuasaan tersebut, paduka yang mulia raja dan sultan harus disembah.

       Demikianlah, Pulau Wawonii dimekarkan menjadi kabupaten baru dan diberi nama Kabupaten Konawe Kapulauan. Pulau di tepi Laut Banda itu berjarak 27 mil dari pelabuhan Kendari. Gubernur Nur Alam dan rombongan ketika itu menempuh jarak tadi kurang dari satu jam karena menggunakan kapal bermesin berkekuatan tinggi. Speedboat Bahteramas milik Pemprov Sultra, misalnya, digerakkan mesin berkekuatan 900 PK. Beberapa wartawan dan pejabat eselon dua seperti Kepala Biro Pemerintahan Drs Zayat Kaimuddin dan Kadis Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra Ir Bambang MM sangat menikmati lajunya kapal dinas gubernur tersebut.

       Kunjungan kerja Gubernur Nur Alam di Langara, ibu kota kabupaten adalah dalam rangka menghadiri peringatan setahun terbentuknya kabupaten baru tersebut sekaligus menyerahkan secara resmi surat keptusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan setahun masa tugas Nur Sinapoy sebagai Pejabat Bupati Konawe Kepulauan. Pejabat bupati tersebut ditugaskan membentuk DPRD dan organisasi satuan kerja perangkat daerah. Pada tahap berikutnya pejabat bupati memfasilitasi pemilihan kepala daerah definitif.

       Ketika berbicara di depan rakyat Wawonii yang sempat hadir pada upacara HUT ke-1 Kabupaten Konawe Kepulauan, Gubernur Nur Alam menekankan masyarakat Wawonii untuk belajar dan bekerja keras. Untuk memajukan Wawonii tidak bisa lain harus belajar dan belajar dalam rangka meraih dan menciptakan daya saing serta kemandirian. Wawonii  harus dibangun oleh masyarakat Wawonii sendiri.

       Penekanan soal peningkatan kualitas sumber daya manusia  oleh Gubernur Nur Alam tak terlepas dari kenyataan bahwa personel pemerintahan di kabupaten baru itu kebanyakan berasal dari luar terutama dari kabupaten induk. Diingatkan oleh Gubernur Sultra dua periode itu, bahwa isu putra daerah bukan zamannya lagi. Putra daerah boleh tetapi mereka harus memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi. Begitu kata Nur Alam. ***

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>