NUR ALAM MELEGENDA

OLEH YAMIN INDAS

     

Gubernur Nur Alam bersama Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Pwerumahan Rakyat Taufik Widjoyono (ketiga dari kiri) dalam suasana peresmian awal pembangunan jembatan Teluk Kendari

  MUNGKIN belum sekarang. Tetapi di suatu waktu nanti, Nur Alam akan dikenang sebagai pemimpin yang melegenda di Sulawesi Tenggara. Letnan Jenderal Purnawirawan (Marinir) Ali Sadikin malah masih sedang menjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota telah dipandang melegenda oleh banyak orang. Dia pemimpin fenomenal, yang mampu mengubah kota kumuh (slum area) the big village Jakarta menjadi kota metropolitan yang berkilau cemerlang.

Nur Alam juga adalah gubernur.  Dia Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini (tahun 2016) terdiri atas 15 kabupaten dan dua kota otonom (dulu disebut kotamadya).

        Sama seperti Ali Sadikin, Nur Alam bukan seorang idiolog atau filosof. Tetapi Nur Alam seorang idealis yang ngotot mewujudkan sebuah gagasan untuk memaknai jabatan terhormat yang dipangkunya, agar lebih  mendorong peningkatan martabat kehidupan rakyat.

        Perihal pemimpin melegenda ini muncul di pikiran saya, saat menyaksikan ground breaking (pembangunan awal) jembatan Teluk Kendari, Jumat tanggal 19 gustus 2016.  Seremoni itu dihadiri antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Taufik Widjoyono mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan tentu saja Gubernur Sultra Nur Alam.

        Usia teknis proyek itu 100 tahun. Tentu saja jembatan Teluk Kendari akan terus dirawat selama dunia ini masih terkembang. Artinya, sarana koneksitas di ibukota Provinsi Sultra itu akan terus direguk manfaatnya oleh generasi demi generasi bangsa Indonesia.

        Jembatan sepanjang 1.346 meter itu melayang di atas Teluk Kendari. Kehadiran jembatan tersebut akan menambah daya tarik Kendari sebagai kota teluk. Akan terjadi perpaduan keindahan alam dan kecanggihan teknologi sebagai sumber daya buatan di teluk itu.

        Saya mencatat banyak proyek monumental yang telah diwujudkan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra dua periode. Pelabuhan Kendari di Bungko Toko hanya salah satu di antaranya. Dermaga pelabuhan itu kini telah dioperasikan untuk menggantikan fungsi pelabuhan lama peninggalan era penjajahan Belanda.

        Secara historis pembangunan pelabuhan Bungko Toko bernilai agak spesifik. Hanya dua hari setelah dilantik sebagai gubernur di periode pertama, Nur Alam menyambut pagi hari dengan menyisir pantai teluk untuk mencari titik lokasi pelabuhan baru.  Ia didampingi Walikota Kendari Asrun. Bungku Toko kemudian dianggap lebih tepat karena berada di mulut alur masuk teluk dari Laut Banda. Sehingga kapal-kapal besar tidak sulit menjangkau dermaga pelabuhan.

        Jembatan di hulu Sungai Konawe Eha adalah proyek besar lain yang menguras perhatian Nur Alam. Pasalnya, masyarakat dua kabupaten di hulu sungai itu berpandangan, kalau bukan Nur Alam siapa lagi gubernur yang akan mau membangun koneksitas dua wilayah itu.

        Alhasil, pembangunan jembatan berbentang 237 meter dan lebar 7 meter bisa dilaksanakan dengan dana pinjaman dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) Kementerian Keuangan. APBD Sultra tak mungkin menyediakan dana Rp 40 miliar ketika itu. Sementara dana pemerintah pusat di era Presiden SBY juga sulit bagi daerah-daerah terutama  di kawasan timur.

        Kota Kendari yang sekarang mulai berkilau adalah buah dari lobi-lobi Nur Alam dengan para pengusaha kakap seperti bos Lippo Group James Riady. Nur Alam juga berlatar belakang pengusaha sehingga dia tidak alergi bergaul dengan para pemilik modal.

        Maka, di kota itu kini bermunculan supermarket (pasar swalayan) dan hotel-hotel berbintang. Dalam waktu sisa masa jabatan 1,5 tahun ke depan ini, akan dibangun pula stadion olahraga, superblock, gedung pencakar langit milik Bank Sultra (dulu Bank Pembangunan Daerah).

        Kurang dari 10 menit dari Kota Kendari dengan speedboat para pelancong bisa  menikmati kawasan wisata eksklusif Pulau Bokori, pulau berpasir putih di ambang masuk Teluk Kendari. Kawasan itu kelak akan dikelola pihak ketiga (investor) bekerja sama dengan Pemprov Sultra yang saat ini tengah menyiapkan infrastruktur dasar.

        Salah satu keunggulan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra selama dua periode, ialah bahwa dia tidak terjebak pilihan-pilihan pembangunan bersifat jangka pendek. Sambil mengerjakan proyek-proyek jangka pendek dia terus mengembangkan ide dan kreativitasnya dalam rangka membangun fondasi pembangunan Sultra ke depan. Artinya, dia seorang visioner yang baik. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GUBERNUR NUR ALAM PIMPIN UPACARA DETIK-DETIK PROKLAMASI DI PULAU BOKORI

 OLEH YAMIN INDAS

 

       

GUBERNUR MEMIMPIN UPACARA DETIK-DETIK PROKLAMASI

GUBERNUR Sulawesi Tenggara Nur Alam memimpin upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 71 Republik Indonesia, Rabu 17 Agustus 2016  di Pulau Bokori, sekitar 7 mil (1 = 1852 meter) dari pelabuhan Kendari.

        Banyak kalangan masyarakat memuji kebijakan Gubernur Nur Alam menempatkan lokasi upacara peringatan detik-detik Proklamasi di pulau yang ideal sebagai kawasan wisata itu. Dia dinilai konsisten dan integratif dalam melaksanakan program-rogram pembangunan di daerahnya.

Upacara dimulai sekitar pukul 09.50 Wita, saat Komandan Upacara Letkol Infantri Norman Syahreda melapor kepada Gubernur Nur Alam sebagai Inspektur Upacara. Norman Syahreda adalah alumnus Akademi Militer tahun 1999 dan kini menjabat Komandan Batalyon 725 Woroagi.

Pulau Bokori yang semula tak berpenghuni seolah tenggelam oleh ribuan pengunjung yang datang mengikuti upacara khidmad tersebut. Nuansa merah putih tentu saja mendominasi suasana  dan membuat perayaan HUT Kemerdekaan seolah mengalirkan energi semangat kejuangan,  patriotisme, nasionalisme.

Semangat itu terasa makin menyala ketika pasukan paskibraka yang dipimpin Kapten CPM M Harlan Pariyatman menggebrak memamerkan kemahiran baris berbaris dengan langkah tegap dan gerakan patah-patah selama prosesi ritual pengibaran Sang Merah Putih. Tak terkecuali anggota paskibraka putri.

Hanya saja, suasana khidmad itu sempat terganggu ketika kerekan Sang Merah Putih tersendat-sendat setelah mencapai lebih separuh tiang bendera. Lagu Kebangsaan pun sudah habis bait terakhirnya. Dengan sabar, anak-anak paskibraka mengerek terus hingga ke puncak tiang diiringi ilustrasi musik Indonesia Raya.

Upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Bokori dihadiri antara lain Wakil Gubernur Saleh Lasatta, Ny Tina Nur Alam yang juga anggota DPR-RI, Kapolda Sultra Brigjen (Pol) Agung Sabar Santoso, Danrem Haluoleo Kolonel Infantri Immanuel Ginting, Kajati Sultra Djoko Susilo, serta Ketua DPRD Sultra H Rahman Saleh SH MSi yang tampil membacakan teks Proklamasi.

  Para peserta upacara dari pegawai negeri sipil dan para pejabat struktural Pemprov Sultra mengalungkan scarf (syal) merah putih dan memakai kopiah yang juga bersimbol  merah putih. TNI-Polri dengan uniform masing-masing, sementara Nur Alam menggunakan seragam putih-putih  khas kepala daerah. Mengalungkan selempang Mahaputra, Nur Alam tampak lebih gagah karena di dadanya bertaburan tanda-tanda penghargaan dari berbagai pihak.

Pulau Bokori terasa sangat meriah. Burung-burung camar  mengurungkan niatnya terbang mencari ikan-ikan kecil yang melayang timbul di atas permukaan laut. Perahu bermotor dan kapal-kapal rakyat sarat dengan hiasan umbul-umbul merah putih. Armada tersebut berlabuh di sekeliling pulau, berkhidmad mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi di tengah pulau berpasir putih itu.

Sepoi-sepoi angin laut membuat daun dan pucuk-pucuk nyiur bergerak pelan. Udara terasa segar dan nyaman sehingga terik Matahari di awal musim kemarau bulan Agustus 2016 di Sultra, nyaris tak membuat gerah peserta upacara.

Menyelenggarakan upacara peringatan hari keramat di Pulau Bokori bukan pekerjaan ringan. Mulai dari pematangan lahan (pasir), pembuatan tanggul dan jembatan penghubung sampai mobilisasi ribuan orang peserta upacara, termasuk sekitar 700 personel pasukan TNI-Polri, serta pelajar mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Kita mencatat, setidaknya ada dua pejabat yang sangat diandalkan Gubernur Nur Alam dalam kepanitiaan peringatan HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Sultra tahun 2016. Yaitu Asisten III Sekda Provinsi Sultra, Saemu Alwi, dan Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina.

Tentu peran Ketua Umum Lukman Abunawas tetap dominan. Namun, urusan penataan dan pengendalian pekerjaan di lapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai arahan dan kebijakan Gubernur Nur Alam,  merupakan tugas Saemu Alwi. Tugas ini dilaksanakan dengan cermat terutama jika Gubernur Sultra tadi tak berada di tempat alias keluar daerah.

Adapun Hado, kandidat doctor Universitas Negeri Jakarta (UNJ)  bertanggung di bidang pengangkutan logistik dan peserta upacara. Semuanya berjalan lancer. Alat angkutan yang digunakan antara lain kapal tongkang dan sebuah kapal penumpang rute Kendari-Raha. Kapasitas sebuah kapal tongkang sekitar 1.200 orang. Selain itu setiap SKPD menyiapkan angkutan sendiri.

  Mengapa harus di Pulau Bokori? Biasanya upacara peringatan hari keramat itu dilakukan di alun-alun rumah jabatan gubernur, dan belakangan di lapangan upacara Kantor Gubernur Sultra. Namun, kali ini beralih ke pulau karena Gubernur Nur Alam sedang menggenjot pembangunan infrastuktur dan promosi Pulau Bokori dalam rangka pengembangannya  menjadi sebuah kawasan wisata.

Kebijakan menempatkan kegiatan berskala provinsi maupun event nasional adalah salah satu manifestasi dari upaya mempromosikan Pulau Bokori sebagai destinasi wisata di Sultra selain Wakatobi yang menawarkan wisata bawah laut. Kejurnas bola voli pantai telah digelar di Bokori akhir tahun 2015.

Pulau mungil itu teletak di ambang masuk Teluk Kendari, berhadapan dengan Laut Banda. Daratannya  tidak lebih dari 6 (enam)  hektar. Tetapi jika terjadi pasang surut, menurut Nur Alam, daratannya bisa mencapai 400 hektar. Karena itu, di pulau mungil itu sangat memungkinkan dibangun lapangan golf dan landasan pesawat terbang.

Daya tarik Pulau Bokori antara lain daratannya yang melulu pasir putih, perairannya yang jernih serta mendapatkan terpaan sinar Matahari sepanjang hari. Keadaan alam seperti itu sangat diminati turis dari negeri-negeri beriklim dingin.

Keunggulan Pulau Bokori (Bokori Island) adalah kedekatannya dengan ibukota provinsi. Dari desa-desa nelayan di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara, pulau wisata itu bisa dicapai kurang dari dari 10 menit dengan menggunakan alat angkutan setempat.

Kesungguhan Gubernur Nur Alam mengembangkan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata dinilai banyak pihak sebagai sebuah terobosan yang akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Masyarakat tersebut dapat menyediakan jasa angkutan lokal, produksi perikanan, dan kebutuhan lainnya bagi para pengujung.

Didi Supriyanto, anggota DPR-RI periode 1999-2004 dari  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebut peneyelenggaraan upacara detik-detik Proklamasi pada hakikatnya adalah launching Pulau Bokori sebagai kawasan wisata di Sulawesi Tenggara. Komentar ini tepat karena pasca detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2016, diprediksi akan semakin banyak pengunjung,   baik  pelancong lokal maupun mancanegara. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TERMINAL UNTUK KAWASAN WISATA PULAU BOKORI

OLEH YAMIN INDAS

 

     

Cottage contoh yang dibuat di laut oleh Kadis Perhubungan Sultra Ir Hado Hasina

   GUBERNUR Nur Alam berpacu dengan waktu. Masa pensiun makin mepet, sementara beberapa proyek prestisius baru akan dimulai tahap konstruksi. Dia akan berhenti sebagai gubernur 18 Februari 2018.

Setidaknya ada tiga proyek besar yang ingin digenjot saat ini. Yaitu jembatan layang di atas Teluk Kendari (saya sebut  Bahteramas Golden Gate, merujuk San Fransisco Golden Gate), Masjid Al A’lam juga di perairan teluk, dan proyek pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata terdekat dengan Kota Kendari (ibukota provinsi).

Proyek pertama bernilai Rp 750 miliar dari APBN, baru dilaksanakan peletakan batu pertama (ground breaking) Senin 15 Agustus 2016. Masjid Al A’lam belum terjadwal tetapi persiapan konstruksinya juga telah memadai. Adapun Pulau Bokori, perihalnya lebih heboh.

Kreasi Nur Alam menyiapkan Pulau Bokori (Bokori Island) baru dimulai hampir dua tahun lalu. Terlambat! Tetapi masih lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Ungkapan ini sering saya kemukakan padanya bila kami sedang menikmati keindahan alam pantai dan laut di sana.

Dalam waktu yang sekejap itu, dia telah menyulap pulau itu menjadi tuan rumah kejurnas bola voli pantai, akhir 2015. Tamu-tamu provinsi dan Kota Kendari diarahkan mengunjungi pulau eksotik di tepi Laut Banda yang masih penuh misteri itu.

Tujuannya untuk mempromosikan pulau wisata tersebut. Kegiatan promosi paling heboh yang dilakukan Gubernur Sultra dua periode,  Nur Alam, adalah penempatan upacara peringatan Detik-detik Proklamasi di Pulau Bokori, sebuah ritual penting dalam setiap Hari Ulang Tahun  Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penyiapan itu bukan pekerjaan ringan. Mulai dari land clearing dan pemadatan lahan  (pasir) untuk lokasi upacara hingga mobilisasi peserta upacara termasuk pasukan TNI-Polri. Sekitar seribuan orang akan tumpah ke pulau itu dari pagi hingga malam, tanggal 17 Agustus.

Di pulau berpasir putih itu kini sudah mulai tersedia cottage yang dibangun dengan dana APBD plus dana patungan beberapa pejabat eselon II. Air bersih masih dalam proses pemasangan yang dialirkan melalui pipa dari daratan besar. Jarak terdekat dengan daratan besar (wilayah Kabupaten Konawe) rata-rata di bawah 10 menit dengan perahu bermesin kekuatan 30 PK.

Selain air bersih dan energi listrik, infrastruktur mendesak terkait pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata adalah penyediaan pelabuhan, baik di pulau maupun di daratan besar.

Pelabuhan di Bokori Island kini telah mulai dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sultra, sementara di daratan besar belum dimulai. Ini mengganggu tidurnya Ir Hado Hasina, Kepala Dinas Perhubungan. Dia sudah punya desain bahkan sudah sangat siap untuk dikerjakan kapan saja. Tetapi dananya belum tersedia. Untuk mengejar waktu, Hado berharap proyek ini dibiayai dana APBD Perubahan 2016.

Kadis Perhubungan Sultra itu telah menyiapkan lahan sekitar 2 (dua) hektar di Desa Bajo Indah untuk lokasi pelabuhan dan terminal. Infrastruktur ini merupakan titik strategis pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata. Oleh karena itu terminal ini akan dibangun sebaik mungkin dan dilengkapi pula dengan sarana dan fasilitas kemudahan bagi publik yang akan dan dari Pulau Bokori.

Tak kalah pentingnya juga adalah peningkatan kualitas jalan dari Kota Kendari hingga ke terminal yang akan dibangun Dinas Perhubungan itu. Tetapi menurut Karo Humas Pemprov Sultra Kusnadi, dana peningkatan kualitas jalan poros dimaksud telah tersedia.

Pembangunan pelabuhan dan terminal di Bajo Indah sebagai pendukung utama program pengembangan kawasan wisata Pulau Bokori,  menjadi beban pikiran Hado karena dia trauma dengan teguran Gubernur Nur Alam beberapa waktu lalu. Dalam sebuah rapat di Pulau Bokori seusai berbuka puasa Ramadhan yang baru lalu,   Gubernur terlihat agak kesal karena pembangunan dermaga pelabuhan di pulau itu belum juga dimulai. “Padahal, sudah hampir dua tahun yang lalu, saya tugaskan membangun itu”, katanya yang ditujukan kepada SKPD terkait.

Hado khawatir mendapatkan semprotan seperti itu menyusul penugasannya untuk membangun terminal di Desa Bajo Indah. Oleh karena itu, dia berharap DPRD Sultra dapat menyetujui usulan proyek pembangunan terminal itu melalui APBD Perubahan 2016.

Dalam rapat di ruang terbuka malam itu, Gubernur Nur Alam menyatakan, dermaga yang dibutuhkan di Pulau Bokori sebetulnya tidak harus permanen, beton. Bahannya cukup dari kayu pilihan yang cocok dengan kondisi air laut. Dengan demikian, penyediaannya akan lebih cepat. Biayanya pun pasti lebih ringan.

Tetapi dermaga yang kemudian sedang dibuat Dinas PU Sultra saat ini merupakan konstruksi beton. Biayanya kurang lebih Rp 1,6 miliar dari APBD Sultra 2016. Biaya tersebut juga dinilai banyak pihak, agak kegedean dilihat dari wujud fisik pekerjaannya.

Petunjuk lain Gubernur Nur Alam terkait pembangunan sarana kemudahan di pulau wisata itu ialah pembangunan cottage lebih diarahkan ke laut, seperti perumahan suku Bajo (Sama). Sebab daratan pulau tersebut justru akan kehilangan keindahannya jika dipadati bangunan-bangunan konvensional.

Pembangunan cottage tidak hanya dilakukan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melainkan juga diberi kesempatan kepada masyarakat, terutama investor. Bagi investor, pembangunan hotel dan kafe berkelas justru lebih tepat.

Terkait pembangunan cottage di laut, Hado Hasina telah memulai dengan membangun 5 (lima) unit. Prakarsa itu dilakukan sesuai petunjuk Gubernur. Para pengunjung bisa langsung berlabuh (parkir)  di cottage yang akan ditempatinya. Cottage tersebut dihubungkan ke darat oleh sebuah jembatan beton. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PERGANTIAN GUBERNUR SULTRA TANPA GADUH

 

OLEH YAMIN INDAS

GUBERNUR NUR ALAM

SUHU politik lokal sekitar pergantian Gubernur Sulawesi Tenggara, adem ayem. Tidak panas tidak dingin. Situasi ini tercipta boleh jadi karena kepemimpin Nur Alam dan Saleh Lasata sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dua periode, sejauh ini tidak bermasalah. Tak ada kebijakan kontroversial atau perilaku  yang sampai merusak ketenangan publik, seperti kasus korupsi, pengambilan paksa hak masyarakat, sok kuasa (otoriter), konflik horizontal, dan sebagainya. Artinya, citra kedua pemimpin itu masih baik di mata masyarakat Sultra.

 

Situasi adem ayem itu berlangsung, mungkin juga karena proses dan jadwal suksesi masih agak lama. Masa jabatan Nur Alam dan Saleh Lasata akan berakhir tanggal 18 Februari 2018. Sesuai jadwal pilkada serentak dari Komisi Pemilihan Umum, pilkada Sultra (pilgub) akan dilaksanakan setelah bulan Februari 2018. Artinya, akan ada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra pasca Nur Alam. Di era Pj itulah,  pilgub dilaksanakan.

 

Kondisi obyektif  yang berandil besar dalam menciptakan situasi adem ayem menjelang  pilgub adalah kegiatan pembangunan kesejahteraan yang terus meningkat dan menggelegar di hampir seluruh pelosok Sultra. Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan masyarakat.

 

Setelah terpilih kembali sebagai Gubernur Sultra dua periode, Nur Alam memutuskan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur, teruatama prasarana perhubungan berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan bagi kelancaran angkutan barang dan mobilitas sosial. Maka, dana block grant Rp 100 juta per desa/kelurahan ditiadakan dalam rangka penguatan anggaran pembangunan infrastruktur itu.

 

Prioritas Gubernur Sultra itu lebih terdongkrak lagi realisasi pelaksanaannya ketika Jokowi-JK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden kemudian lebih berkonsentrasi pula pada pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Kebijakan pemerintahan baru tersebut membuat antara lain ruas-ruas jalan utama di Kota Kendari saat ini, misalnya,  hampir semuanya dibangun dua jalur. Itulah hasil sinergitas pusat dan provinsi!

 

Dana tunai block grant merupakan program unggulan masa jabatan periode pertama Nur Alam/Saleh Lasata selain pendidikan dan kesehatan gratis. Program yang termuat dalam visi misi itulah yang membuat elektabilitas pasangan ini tak terkejar kandidat lain termasuk gubernur incumbent (petahana).

 

 

Dalam beberapa kesempatan belakangan ini, Nur Alam selalu mengemukakan masa lengsernya yang makin dekat. Ia berjanji akan menciptakan kondisi yang kondusif agar suksesi berjalan mulus tanpa gaduh.

 

Dalam rangka itu ia menyatakan tak akan ikut melibatkan diri dalam proses pemilihan (pilgub). Misalnya, menjagokan figur tertentu yang akan ikut berlaga. Sebab perilaku seperti itu biasanya menimbulkan konflik, lalu masyarakat terbelah dalam beberapa pengelompokan berdasarkan aspirasi politik. Keadaan ini akan memproduksi memanasnya atmosfir politik.

 

Mengapa? Calon dari gubernur yang masih sedang berkuasa dianggap lebih kuat dan berpeluang besar untuk memenangi pertarungan. Sebab gubernur incumbent pasti akan menggunakan segala pengaruh dan kekuasaannya untuk menggolkan jagoannya.

 

Selain itu, dalam rangka memelihara situasi kondusif tersebut,  Nur Alam juga menyatakan dia tidak punya niat untuk membangun politik dinasti. Ia meminta kelompok-kelompok sosial ataupun perorangan yang mewacanakan istrinya, Asnawati Hasan, sebagai calon penggantinya, agar dihentikan. Lupakan itu!

“Dari keluarga saya tidak ada dan tidak boleh ada yang berminat. Anak saya juga masih bersekolah”, ujar Gubernur Nur Alam. Jauh sebelumnya juga Nur Alam telah mengungkapkan, anak sulungnya Giona menyarankan agar dia berhenti saja jadi gubernur. Kegalauan putrinya itu bersebab dari tekanan isu-isu yang sering menghantam bapaknya.

 

Sikap politik anti politik dinasti sekaligus merupakan sindiran bagi Walikota Kendari Asrun yang kini tengah mendorong salah satu putranya menjadI calon penggantinya. Asrun sendiri bakal maju sebagai calon gubernur menggantikan Nur Alam.

 

Perihal pencalonan Asnawati Tina Nur Alam, ditandai dengan maraknya baliho dan poster anggota DPR-RI Fraksi Partai Amanat Nasional itu di hampir semua pelosok Sultra, beberapa waktu lalu. Di baliho tertulis antara lain: Dra Hj Asnawati Hasan MM, calon Gubernur Sultra periode 2018-2023. Tetapi baik Nur Alam maupun istrinya mengaku tidak tahu menahu hal itu.

 

Publikasi bukan hanya melalui baliho dan poster tetapi juga melalui media sosial. Perihal ini tentu membuat panas dingin sebagian kandidat Gubernur Sultra. Sebab mereka membayangkan Gubernur Nur Alam pasti akan berjuang habis-habisan untuk menggolkan istrinya.

 

Rasa persaingan seru tersebut kemudian buyar dengan sendirinya ketika Nur Alam menyatakan sikap anti politik dinasti melalui kesempatan-kesempatan resmi. Baliho dan poster Tina Nur Alam pun telah lenyap dari pemandangan publik sejak awal tahun ini.

 

Nah, siapa bakal pengganti Nur Alam. Banyak! Banyak yang mau. Namun demikian, sebagian kandidat itu masih malu-malu. Yang berani tampil duluan melalui baliho, baru Lukman Abunawas (Sekda Provinsi Sultra), Asrun (Walikota Kendari), Hugua (mantan Bupati Wakatobi), Rusda Mahmud (Bupati Kolaka Utara), dan Syafei Kahar (mantan Bupati Buton). Sebagian dari mereka secara terbatas malah sudah sering melakukan sosialisasi melalui pertemuan tatap muka.

 

Mantan Gubernur Sultra satu periode (2003-2008), Ali Mazi, juga terlihat ada upaya untuk maju lagi sebagai calon pengganti Nur Alam. Istrinya, Agista Ariany sering muncul di media sosial (facebook) untuk menyapa teman-temannya di Kendari. Bahkan baliho suaminya telah bermunculan di sana sini.

 

Ada pula tokoh dunia pendidikan yang mulai membuka diri melalui baliho maupun media sosial, yakni Prof Dr La Ode Masihu Kamaluddin MSc. Dia sahabat baik Nur Alam. Ketika  yang bersangkutan masih menjadi salah satu staf ahli kantor Wakil Presiden di era Habibie dan Hamzah Haz, Nur Alam sering menyambanginya.

 

Masyarakat Sultra sebenarnya masih memimpikan tampilnya figur-figur kandidat gubernur selain yang disebutkan tadi. Baik yang masih aktif berkarier di perusahaan besar (BUMN), swasta, TNI-Polri maupun mereka yang sudah berstatus pensiun. Tentu saja mereka yang berprestasi dan berintegritas tinggi.

 

Di TNI-Polri ada dua figur yang diharapkan turun ke gelanggang pilgub Sultra. Keduanya adalah pati (perwira tinggi) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yaitu Marsekal Muda Bahrim  dan Marsekal Muda  Supomo. Secara kebutulan kedua jenderal berbintang dua ini adalah putra terbaik Sultra asal Kabupaten Muna.

 

Nah, jika salah satu dari dua jenderal ini mau turun gunung, maka pilgub Sultra bakal ramai. Makin banyak pilihan bagi rakyat Sultra untuk menentukan pemimpinnya yang terbaik. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RAKOR TERAKHIR DWI-TUNGGAL TAFDIL MASHURA

OLEH YAMIN INDAS

 

LIMA tahun terlalu singkat untuk membangun secara optimal sebuah daerah terbelakang seperti Kabupaten Bombana. Tetapi undang-undang membatasi masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati/walikota hanya selama lima tahun untuk satu periode.

Boleh menambah satu periode tetapi harus ikut pilpres atau pilkada untuk dipilih kembali. Namun proses itu sangat menguras energi baik secara finansial maupun sosial politik dan moralitas. Sehingga untuk mencapai optimalisasi secara paripurna pasti akan sulit diwujudkan.

Ada pendapat mengatakan bahwa idealnya masa jabatan pemimpin nasional dan daerah untuk satu periode adalah 6 atau 7 tahun. Satu tahun pertama digunakan menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan visi misi yang telah dirumuskan dalam program jangka menengah daerah. Maka, selama 5 atau 6 tahun mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk merealisasikan visi misinya itu.

Undang-undang Pilpres dan Pilkada yang berlaku sekarang ini membuat masa kerja efektif seorang Presiden atau kepala daerah hanya kurang lebih tiga tahun. Tahun kelima dia sudah lebih berkonsentrasi untuk ikut berkompetisi bagi terpilihnya kembali untuk periode berikutnya.

Bagi pasangan Tafdil/Mashura sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana – daerah pemekaran baru di Sulawesi Tenggara – berakhirnya masa jabatan periode pertama mereka 25 Agustus 2016 ini merupakan peristiwa yang mengoyak hubungan pribadi dan kekerabatan fungsional. Pada saat tersebut mereka akan berpisah dan menempuh jalan masing masing.

Bukan hanya sekadar memutuskan hubungan kerja sama sebagai dwi-tunggal tetapi mereka akan saling berhadapan dan bersaing untuk merebut kursi Bupati Bombana periode berikutnya. Padahal, masih banyak kegiatan pembangunan yang dihentikan, bahkan mungkin akan terbengkalai akibat berakhirnya masa jabatan dan perpisahan mereka. Dalam Pilkada mendatang tidak ada jaminan salah satu dari mereka bakal terpilih kembali. Itu rahasia Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

Genderang perang persaingan telah ditabuh beberapa bulan menjelang pemberhentian secara konstitusional. Rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan acara halal bi halal di gedung Kasipute, Selasa 19 Juli 2016, terasa sangat dipaksakan. Ada senyuman mengembang saat kamera disorotkan ke arah mereka, namun suasana tersebut tak lebih dari sebuah sikap bersandiwara belaka.

Suasana kaku tampak sedikit cair berkat kehadiran Gubernur Nur Alam. Nur Alam bukan sekadar atasan sebagai Gubernur dan bupati tetapi sekaligus juga atasan sebagai Ketua PAN Sultra. Tafdil adalah Ketua PAN Bombana, sedangkan Mashura tercatat sebagai salah satu pengurus DPW PAN Sultra.

Harap maklum, saat ini Nur Alam bukan lagi Ketua PAN Sultra. Mashura pun tidak menggunakan partainya itu sebagai pintu pencalonan dirinya untuk maju bersaing dengan Tafdil dalam Pilkada serentak 2017. Dia mengaku menggunakan jalur Gerindra dan Golkar. Adapun Tafdil tetap eksis, bahkan baru terpilih kembali sebagai Ketua DPD PAN Bombana periode 2026-2021.

Nur Alam adalah pemimpin yang pandai mendinginkan suasana konflik di antara pejabat lembaga subordinasi gubernur. “Kedua mereka ini adalah kader saya. Mereka telah berprestasi membangun Bombana. Idealnya, Tafdil maju sebagai calon Gubernur Sultra menggantikan saya, sedangkan Mashura sebagai calon Nomor 1 di Bombana menggantikan posisi Tafdil”, katanya yang disambut tepuk tangan yang menggetarkan gedung pertemuan di Kasipute.

Tetapi kalau toh harus maju berkompetisi untuk merebut kesempatan periode kedua, Gubernur Nur Alam tidak melarang. Dalam waktu dekat ini ia akan menunjuk pejabat senior dari provinsi untuk menjadi Penjabat Bupati Bombana.

Tugas Pj tersebut ialah melanjutkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. “Hanya itu tugasnya. Tidak boleh dia memihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati”, ujarnya menegaskan. Dia segera menambahkan: “PNS dilarang ikut berpolitik praktis. Kalau ada yang mau mencoba terlibat, saya akan pecat”.

Bombana adalah kabupaten penghasil emas di Sultra. Potensi tambang nikelnya juga besar tetapi nyaris tak tersisa oleh para penambang serakah yang telah membohongi rakyat dan Pemerintah akan membangun smelter. Oknum pengusaha busuk itu memiliki istana antara lain di Pantai Kapuk Jakarta, dan uang melimpah ruah hasil nikel Kabaena.

Terbentuk sebagai kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Buton berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003, Bombana memiliki wilayah seluas 2.845,36 m2 dengan populasi penduduk saat ini kurang lebih 115.000 jiwa.

Ketinggalan paling menonjol di Bombana saat ini adalah sektor  infrastruktur. Ruas-ruas jalan dan jembatan di kecamatan dan desa masih sulit dilalui. Pelabuhan laut juga membutuhkan fasilitas  dermaga yang memadai. Penerangan listrik dan air bersih bahkan masih jauh dari harapan.

 

Sarana telekomunikasi juga relatif  masih sulit. Masih banyak daerah blank spot,  tak terjangkau jaringan internet. Kondisi tersebut membuat sebagian besar wilayah kabupaten itu tetap dalam status terisolasi.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MISTERI GUNUNG BATU SANGIA BELUM TERUNGKAP

OLEH YAMIN INDAS

Gunung Watu Sangia dilihat dari Desa Tangkeno

MEMASUKI perairan Pulau Kabaena dari barat pandangan kita akan segera menabrak sebuah gunung batu yang disebut Watu Sangia (dilafazkan watunsangia dalam dialek kabaena). Gunung ini tampak menjulang di tengah pulau tersebut. Puncaknya sekitar 1.450 meter dari permukaan laut (dpl). Data ketinggian ini masih perlu diuji akurasinya untuk mengungkap salah satu misteri Watu Sangia yang puncaknya bercabang tiga itu.

        Sebetulnya ada beberapa puncak gunung di Kabaena. Puncak lainnya adalah Sabampolulu (1850 meter), Sangia Wita, Wumbu Tolimbu, Wumbu Tandasa, dan Dampala Barata. Empat yang pertama, lokasinya berjajar dan saling berdekatan serta merupakan pasak utama bumi pulau tersebut.

Adapun data ketinggian Sabampolulu bersumber dari P Sadler, dokter Jerman yang pernah bertugas di Bau-Bau (Buton) dalam tahun 1960-an. Sadler sering berkunjung ke Pulau Kabaena dengan kegiatan khusus, mendaki gunung tersebut dan tentu saja ia memiliki altimeter. Ia didampingi penduduk Tangkeno yang biasa merambati tebing-tebing curam di sana.

Altimeter adalah alat pengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Biasa digunakan dunia penerbangan, pendakian gunung, dan kegiatan lainnya.

Dokter tersebut bersama rombongannya sering menjumpai hewan-hewan liar di lereng dan puncak Gunung Sabampolulu. Antara lain gerombolan kambing liar. Tetapi menurut keterangan, gerombolan itu jinak-jinak merpati. Bahkan, suatu ketika Sadler pernah menangkap seekor di antaranya. Namun, seketika itu juga langsung turun hujan lebat dan alam sekitar terasa gelap oleh kabut tebal.

Pepohonan hutan juga mendadak batangnya seperti saling merapat sehingga menyulitkan perjalanan untuk balik ke Tangkeno. Tangkeno adalah sebuah kampung tua di kaki lereng Gunung Sangia Wita, terletak di ketinggian 620 meter dpl.

Menghadapi kesulitan tersebut,  penunjuk jalan mendiang Injuru minta kepada dokter agar melepaskan kambing tersebut. Setelah hewan misteri itu dilepas, alam berangsur pulih kembali seperti sedia kala.

Penduduk Tangkeno mengatakan, populasi kambing di gunung tersebut merupakan ternak makhluk halus (jin) setempat. Orang Kabaena menyebut makhluk halus ‘Kowonuano’, yaitu penduduk (alam sana) yang mendiami dan menguasai daratan Pulau Kabaena. Sangia wita bermakna penguasa daratan (Kabaena) yang dipersonifikasi sebagai salah satu puncak gunung tadi.

Sangia Wita dan Watu Sangia dimitoskan sebagai dua pribadi yang saling segan satu sama lain. Suatu waktu mereka ‘bertukar pikiran’ dengan menunjukkan kesaktian masing-masing. Watu Sangia mengirim sebatang besi ke Sangia Wita sebagai lambang kekuatan. Tetapi Sangia Wita dengan mudah mematahkan besi tersebut. Dia membalas dengan mengirim sepotong rotan. Watu Sangia bereaksi dengan berusaha mematahkan rotan. Namun, namanya rotan yang lentur, tentu tidak bisa dipatahkan seperti halnya besi tadi.

Kendati Watu Sangia ‘kalah’ dari Sangia Wita, tetapi gunung batu itu justru menjadi ikon Pulau Kabaena dari segi estetika (keindahan). Tanpa terpaan sinar Matahari, puncak gunung tampak berkilau sepanjang waktu. Bila sinar mentari pagi telah menyentuhnya, maka cahaya gemerlapan akan lebih menyilaukan mata.

Keberdaan puncak batu tersebut menjadi sumber informasi cuaca bagi petani dan nelayan secara tradisional. Bila puncak itu berselimutkan awan tebal, maka hal itu menunjukkan bakal turun hujan.

Dalam cerita lisan (dongeng) dikatakan, lapisan awan yang membungkus puncak Watu Sangia diibaratkan seorang wanita (dahulu wanita Kabaena adalah pemakan sirih). Wanita tersebut singgah sebentar di puncak batu berkilau itu untuk mengunyah sirih. Setelah bersugi (menggosok-gosok gigi dengan tembakau pilihan), wanita itu pun membuang ludah. Nah, ludah itulah hujan!

Dipandang dari posisi kita di darat, lebih khusus lagi di Tangkeno, maupun saat posisi kita di laut, Gunung Watu Sangia berpuncak batu cadas, memang tampak misterius.  Bahkan terkesan angker. Dari kejauhan, puncak batu itu tampak berlapis-lapis.

Puluhan tahun silam diceritakan ada seorang warga Desa Rahadopi bernama Ilimu. Kakek itu sering menelusuri lika-liku Watu Sangia. Dia memanjat hingga ke puncak baik melalui dinding batu maupun dahan-dahan yang malang melintang di tebing-tebing curam.

Dari puncak kemudian dia menurun ke arah dalam (dasar kawah). Menurut cerita kakek itu, di dasar kawah ada telaga bersuasana laut. Telaga itu mengandung banyak ikan. Daratan atau pantai telaga menampilkan suasana hutan mangrove seperti halnya pantai laut.

Tetapi semua itu kita anggap sebagai bagian dari misteri Gunung Watu Sangia. Misteri itu perlu diungkap agar keberadaan puncak batu tersebut makin menarik.

Kita berharap agar Mapala (mahasiswa pencinta alam) Universitas Indonesia mendorong jaringannya di universitas-universitas lain terutama di Indonesia bagian timur, untuk melakukan ekspedisi Gunung Watu Sangia. Boleh jadi hanya Mapala yang akan mampu mengungkapkan misteri gunung batu itu. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

IBUKOTA SULTRA PUNYA OBYEK WISATA MENAWAN

OLEH YAMIN INDAS

 

       

Pulau Bokori, Resort Wisata di Kendari, Ibukota Provinsi Sultra. Foto Internet/Zainal Koedoes

KENDARI, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara kini memiliki obyek wisata yang cukup menawan, yaitu sebuah pulau kecil di ambang masuk Teluk Kendari. Di penghujung masa jabatan periode kedua, Gubernur Sultra Nur Alam menata dan membangun infrastruktur dasar pulau ini untuk menciptakan kenyamanan para pelancong yang mengunjungi Pulau Bokori.

Sekujur  daratan pulau ini berhiaskan sabuk pasir putih, halus dan bersih. Sabuk ini tampak berkilauan diterpa sinar mentari. Kecuali pohonan bakau (mangrove) di pantai timurnya, pulau ini masih menyisakan pohon kelapa yang tegak berdiri di sana sini berbaur dengan pohonan liar lainnya.

Kondisi alamiah tersebut membuat Pulau Bokori indah dipandang mata. Keindahan itu dapat dinikmati baik dari laut, di darat pulau mungil ini , maupun dari udara. Kunjungan ke Kendari – kota yang terkenal dengan kerajinan perak bermutu tinggi dan disebut ‘Kendari Werek’ sejak zaman Belanda -  belumlah lengkap jika  tak menyempatkan diri untuk menikmati keindahan anugrah Allah Swt ini.

Pulau Bokori dapat dicapai hanya sekitar 7 menit dengan perahu motor (pepalimba) bermesin 30 PK dari Desa Mekar Jaya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Desa ini memang tumbuh menjadi pangkalan motor pepalimba untuk melayani pengunjung pulau itu.

Peluang ekonomi rakyat tersebut terbuka setelah Gubernur Nur Alam memulai penataan dan pembangunan infrastruktur di pulau destinasi wisata ini. Hampir setiap hari armada motor pepalimba mengangkut pengunjung Pulau Bokori. Pada akhir pekan penumpang ke dan dari Pulau Bokori lebih banyak.

Jalur lainnya ke Pulau Bokori tentu saja melalui pelabuhan Kendari. Jarak lintasan ini sekitar 5 mil (1 mil = 1.852 meter). Dengan kekuatan mesin 100 PK seperti kapal motor dinas Gubernur Sultra, jarak itu ditempuh sekitar 15 menit.

Salah satu keunggulan destinasi wisata Pulau Bokori ialah kedekatannya dengan ibukota provinsi. Frekuensi penerbangan pesawat ke dan dari Bandara Haluoleo Kendari saat ini sekitar 8-10 kali dalam sehari. Dengan demikian, destinasi wisata ini sangat mudah dikunjungi turis domestik maupun asing dibanding ke obyek-obyek wisata lainnya di Sultra.

Gubernur Nur Alam terobsesi segera merampungkan pembangunan infrastruktur agar Pulau Bokori lebih cepat siap menerima kunjungan wisatawan. Senin sore 13 Juni 2016, Gubernur dan sejumlah staf terkait meninjau jalannya pembangunan infrastruktur. Dia berbuka puasa di sana dan dilanjutkan shalat magrib yang dipimpin Karo Kesra Kantor Gubernur Al Hafiz Mursyidin.

Gubernur Nur Alam (kanan) di Pulau Bokori, menunggu saat berbuka puasa di hari kesembilan bulan Ramadhan 1437 H, Senin sore 13 Juni 2016. Foto Yamin Indas

Selanjutnya Gubernur memimpin rapat di alam terbuka sambil menghadap ke layar infocus. “Ibadah puasa lebih tinggi nilai pahalanya jika ditunaikan dengan tetap mengoptimalkan  tugas-tugas pelayanan publik”,  katanya. Seorang penanggung jawab lapangan dari Dinas PU Sultra kemudian menjelaskan tahap demi tahap kegiatan yang telah, sedang, dan akan dikerjakan berdasarkan master plan.

Pekerjaan ke depan ini dan bersifat segera antara lain penyelesaian pembangunan pipa air bersih yang dialirkan dari daratan besar, penambahan jembatan pelabuhan, penataan hutan mangrove di pantai timur,  pembuatan pintu air untuk kolam permandian, dan pengadaan power plant untuk kebutuhan energi listrik.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditekankan oleh Guebernur Nur Alam, agar lebih banyak memanfaatkan bahan lokal. Tidak perlu harus selalu beton, bahan dari kayu lebih baik. Dengan demikian, penggunaan anggaran bisa lebih hemat. Tetapi soal kualitas termasuk estetika, tetap nomor satu.

Hutan mangrove disebut Gubernur sebagai contoh. Hutan itu memang sudah ada tetapi harus dirapikan. Jarak pohon ke pohon harus sama dengan cara penjarangan atau penanaman kembali. Bibir pantai pun harus dirapikan, tanpa mengubah bentuknya yang alami.

Hutan mangrove tersebut, kata Gubernur, berfungsi sebagai pelindung para turis asing yang suka berjemur di pantai dengan pakaian minim, bahkan telanjang sama sekali, seperti yang mereka lakukan di pantai Kuta, Bali.

Pantai timur Pulau Bokori sangat ideal sebagai tempat permandian sambil berjemur di hamparan pasir putih, halus, dan bersih. Pantai ini berhadapan dengan Laut Banda yang menawarkan keindahan tersendiri. Di tempat ini para turis bisa lebih leluasa bersantai. Privasi mereka terlindung hutan mangrove tadi.

Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasima minta agar master plan pulau  wisata tersebut dibuat lebih mikro (detail). Hal itu akan memudahkan pihak-pihak terkait segera melakukan aksi sesuai bidang tugas masing-masing. Dia sangat  sependapat dengan arahan Gubernur untuk mengoptimalkan pembangunan Pulau Bokori dengan mengefisienkan anggaran yang ada.

        Gubernur Nur Alam menyatakan, pihaknya menyiapkan Pulau Bokori sebagai destinasi wisata dengan membangun infrastruktur dasar. Adapun sarana dan fasilitas lain termasuk tempat-tempat hiburan diserahkan kepada swasta untuk melakukan investasi.

Pada saatnya nanti, bila pembangunan infrastruktur Pulau Bokori telah rampung,  Gubernur Sultra akan menyerahkan pengelolaannya kepada sebuah lembaga otorita yang pimpinannya diangkat dengan surat keputusan Gubernur.  Para investor akan beroperasi di bawah koordinasi lembaga otorita itu. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ZAYAT KAIMOEDDIN DI PUNCAK KARIER

OLEH YAMIN INDAS

 

 

Drs Muhammad Zayat Kaimoeddin MSi

DI ERA teknologi canggih saat ini telah terkonfirmasi bahwa kematangan otak manusia terjadi ketika usia memasuki 40 tahun. Pepatah lama juga mengatakan, kehidupan dimulai pada usia 40 tahun. Islam telah lebih dulu membuktikan perihal itu sejak 15 abad silam. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan diangkat Allah Swt sebagai Nabi penutup pada usia 40 tahun. Subhanallah !

Putra mantan Gubernur Sultra dua periode mendiang  Drs H La Ode Kaimoeddin bernama Muhammad  Zayat  Kaimoeddin, kariernya juga mulai bersinar ketika  dia berusia 40 tahun. Saya ada feeling, anak muda ini kelak bakal mengikuti jejak ayahnya menduduki jabatan politik tertinggi di Sultra.

Aura itu mulai terbaca ketika dia menduduki jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Jiwa kreatif dan inovatif membuat dia tak nyaman berkantor di gedung Sekretariat Korpri yang menempati bangunan kumuh karena dimakan usia di sebuah pojok kota lama.

Gubernur Nur Alam kemudian tidak keberatan ketika stafnya itu minta gedung bekas Kanwil Departemen Pekerjaan Umum di Kemaraya, untuk dijadikan kantor Sekretariat Korpri. Pertimbangannya, supaya lembaga ini kelihatan agak elite. Kaum PNS tidak minder jika datang berurusan di markasnya tersebut. Gedung tersebut berlantai  dua dan masih menyisakan kemegahan.

Tg Bagi ASN (Aparat Sipil Negara) di daerah, jabatan eselon II adalah puncak karier (tertinggi). Ada jabatan eselon I (I-B) yakni Sekretaris Daerah Provinsi. Tetapi kolom dan personelnya cuma satu. Untuk menduduki lowongan tunggal itu harus ada garis tangan, campur tangan, dan tanda tangan (meminjam istilah Gubernur Nur Alam),  mulai dari Gubernur hingga Presiden.

Dengan demikian, Zayat Kaimoeddin saat ini sebenarnya telah berada di puncak karier sebagai ASN di daerah. Bintang Zayat makin bersinar saat menduduki jabatan Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sultra. Sekitar 200 kepala keluarga penghuni Pecinan di kota lama digusur dalam rangka pembangunan Golden Gate Kendari alias Jemabatan Bahteramas di atas Teluk Kendari. Tak ada gejolak, dan sepi pula dari rumor pemotongan biaya ganti rugi.

Tanggung jawab lebih berat dipikulnya ketika Gubernur Nur Alam menunjuknya sebagai Pejabat Bupati Muna untuk mengisi kevakuman  sepeninggal Dokter Baharuddin yang telah berakhir masa jabatannya. Sambil menangani kemelut pilkada dalam arus politik Muna yang keras, Zayat terlihat kencang melaksanakan kegiatan pembangunan dan konsolidasi jajaran pemerintahan hingga unit terdepan: desa dan kelurahan.

  Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut justru makin menunjukkan kematangan Zayat Kaimoeddin sebagai pemimpin.

Hingar bingar politik pilkada Muna membuatnya makin teruji kemampuannya menyelesaikan konflik pertikaian dua kelompok besar di Muna yang secara fisik dan moral terlibat dukung mendukung dalam politik tersebut. Dia membangun dan menjalin hubungan kerja sama dengan forum kemunikasi pimpinan daerah, terutama pimpinan Polri dan TNI setempat.

Ketika kariernya sedang ‘mateng-matengnya’ itu, Zayat ingin meneruskan pengabdiannya di Kota Kendari. Dia menyasar jabatan Walikota untuk periode 2017-2022. Dia menyadari, inilah masa yang tepat buat dirinya untuk menjajal kemampuan leadership yang telah dipraktikkan selama ini, melalui jabatan walikota.

Zayat alias Derik merintis kariernya sebagai pamongparaja dari bawah. Dia memulai dengan jabatan lurah di suatu kelurahan, kemudian menjabat  Camat Poasia. Jadi sebenarnya dia memiliki darah biru sebagai pewaris tanggungjawab pembangunan Kota Kendari.

Pengertian darah biru di sini tidak terkait keturunan melainkan pelanjut sebuah ideologi pembangunan kota yang ideal bagi kehidupan manusia di tengah arus modernisasi. Pembangunan kota berwawasan lingkungan dalam rangka ‘back to nature’, itulah tantangan yang hendak dijawab Derik Kaimoeddin. ‘Back to nature’ adalah kecenderungan masyarakat global, begitu menurut La Ode Kaimoeddin.

Kapasitas, kapabilitas, dan visi  Derik untuk memimpin Kota Kendari telah menjadi catatan parpol yang akan dijadikan kendaraan politiknya sebagai calon walikota. Sebab dia telah menyampaikan visi misinya melalui panelis panitia seleksi calon walikota yang diadakan parpol-parpol tadi.

Respons masyarakat terhadap pencalonan Derik sangat positif. Tanggapan itu terkonfirmasi antara lain pada acara deklarasi sebagai bakal calon walikota di arena MTQ Tingkat Nasional, beberapa waktu lalu. Ribuan masyarakat berbondong-bondong ke tempat itu.

Kuatnya dukungan terhadap Derik juga terindikasi melalui survei elektabilitas yang dilakukan Indikator Politik, lembaga survei politik di Jakarta yang dipimpin Burhanudin Muhtadi. Survei dilaksanakan bulan April dan dirilis hasilnya pertengahan bulan Mei 2016.

Salah satu variable hasil survei itu menyebutkan, seandainya  pilkada walikota Kendari dilaksanakan hari ini, maka Muh Zayat Kaimoeddin akan memenangi pemilihan walikota tersebut. Kesimpulan survei bulan April, memang menempatkan Derik pada posisi agak jauh di atas para kandidat lainnya.

Di beberapa billboard dan baliho yang terpasang di sudut-sudut kota tertulis ‘Muh Zayat Kaimoeddin, Solusi Semua Golongan agar Kendari Lebih Mau’.

Slogan ini dapat dimaknai bahwa jika terpilih Derik akan merangkul dan memanfaatkan semua golongan etnis yang ada di Kota Kendari secara seimbang dan proporsional untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di ibukota Provinsi Sultra itu. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GOLDEN GATE KENDARI BAKAL JADI KENYATAAN

 

Desain Jembatan Bahteramas Teluk Kendari

REVOLUSI adalah menjebol dan membangun. Begitu hakikat revolusi menurut Bung Karno. Di Provinsi Sulawesi Tenggara jelas tidak ada revolusi. Tetapi falsafah Bung Karno itu terasa maknanya amat melukai sebagian warga sebuah wilayah hunian yang pernah menjadi pusat kota.

Hingga tahun 1970-an, denyut kehidupan kota Kendari hanya terpusat di kompleks hunian masyarakat Tionghoa (China) di dataran sempit berjarak sekitar 300 meter dari dermaga pelabuhan alam yang teduh di Teluk Kendari. Pelabuhan ini, menurut cerita warga, di era 1960-an sering dikunjungi kapal dagang berbobot mati 5.000 dwt.

Pusat kota tersebut menyediakan segala rupa kebutuhan masyarakat dari hampir seluruh pelosok jazirah daratan Sulawesi Tenggara, mulai jarum hingga alat angkutan. Sebaliknya, mereka juga menampung semua hasil bumi dan laut dari penduduk Jazirah tersebut. Kendari, dengan demikian merupakan kota dagang. Ia didukung pelabuhan di teluk yang lautnya tenang sepanjang masa.

Di sekitar Kampung China (Pecinan) tersebut – di kaki dan lereng bukit – bertebaran perumahan penduduk pribumi dari berbagai daerah di Sultra, bahkan dari seluruh Nusantara, seperti Bugis Makassar, Manado, Maluku, Jawa, Batak, dan Kalimantan. Ada pula perumahan pejabat dan kantor pemrintah. Letaknya yang strategis membuat kota ini menjadi pusat pemerintahan sejak era kewedanaan hingga provinsi. Sultra menjadi daerah otonom (provinsi) terhitung sejak 27 April 1964.

Setelah memimpin provinsi ini sebagai gubernur selama hampir 12 tahun, menjelang akhir masa jabatannya Eddy Sabara (pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI-AD) berkunjung ke Amerika Serikat. Salah satu kota yang dikunjungi beliau adalah San Fransisko, California, di tepi barat AS. San Fransisko terletak di teluk yang indah.

Teluk itu diakses dari Samudra Pasifik melalui sebuah alur agak sempit. Alur ini kemudian dibuatkan sebuah jembatan yang disebut Golden Gate San Fransisco. Terkesan dengan jembatan ini, sekembalinya dari Amerika, Eddy Sabara berceramah di depan pelajar dan mahasiswa di Kendari, bahwa suatu waktu juga Teluk Kendari dapat dibuatkan jembatan seperti Golden Gate San Fransisco.

Banyaklah pengalaman menarik yang disampaikan Eddy Sabara. Antara lain ia merasa bangga karena dalam suatu penerbangan lokal di AS, hanya dia satu-satunya penumpang orang Indonesia. Dalam hatinya berkata, ada juga anak Kendari yang naik-turun pesawat di negara maju itu. Namun, inti ceramah beliau ialah soal jembatan itu.

Gubernur Nur Alam menunjuk bangunan terakhir kota lama (pecinan) yang akan segera dirobohkan. Foto Yamin Indas

Puluhan tahun kemudian, muncul pemimpin Sultra yang lebih muda. Saat menjabat gubernur, Nur Alam dari Desa Konda, 25 km barat Kota Kendari, baru berusia 39 tahun. Ia menjabat gubernur Sultra dua periode. Periode kedua akan berakhir 18 Februari 2018.

Sejak di periode pertama, ia terobsesi mewujudkan mimpi Eddy Sabara tersebut. Dia masih bocah berumur 10 tahun saat mendiang Eddy Sabara berceramah menyampaikan mimpinya itu pada tahun 1977. Gubernur Nur Alam menyiapkan desain lalu diusulkan pembangunan jembatan itu ke Bappenas. Pemerintah China malah segera merespons usulan itu dan menawarkan pinjaman. Tetapi justru keterlibatan China membuat proyek ini tersendat.

Dalam penawaran kontrak diminta pembuatan jembatan darurat di sepanjang konstruksi inti. Sehingga biaya pembangunan jembatan Teluk Kendari bakal membengkak hampir dua kali lipat dari plafon pinjaman Rp 700 miliar.

Bukan hanya soal penawaran yang terlalu tinggi melampaui dana pinjaman. Segelintir warga kota lama tersebut membuat pengaduan ke Pemerintah China bahwa Gubernur Nur Alam akan melenyapkan situs China di Kota Kendari.

Anjing menggonggong kafilah berlalu. Nur Alam lobi ke Pusat dan terakhir meyakinkan Presiden Joko Widodo tentang manfaat jembatan Teluk Kendari. Alhasil, Golden Gate itu telah selesai ditender, dan siap dikerjakan konstruksinya oleh konsorsium PT Nindya Kaya dan PT Pembangunan Perumahan dengan nilai kontrak Rp 729 miliar.

Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sultra Ali Akbar, eksekutor penggusuran pecinan di kota lama. Foto Yamin Indas

Seperti dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sultra Ali Akbar, semua bangunan yang disebut situs China sudah rata dengan tanah. “Tinggal satu yang pemiliknya masih mencoba bertahan. Belakangan dia sudah melunak dan bersedia menerima ganti rugi”, tuturnya.

Golden Gate Kendari tak lama lagi menjadi kenyataan. Jembatan ini melayang di atas Teluk Kendari dengan tinggi dari permukaan laut teluk 25 Meter, dan bentangan sejauh 1.360 Meter, lebih pendek dari Golden Gate San Fransisco (2,7 Km). Selain untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, jembatan itu akan menjadi ikon ibukota provinsi sebagai kota tujuan wisata.

Beribu bintang di langit hanya satu terang cahaya. Sejuta gagasan dan karya yang telah ditorehkan Nur Alam selama memimpin Sultra sebagai gubernur, satu di antaranya adalah Golden Gate Kendari yang diberi nama Jembatan Bahteramas Teluk Kendari.

Top of Form

SukaTunjukkan lebih banyak tanggapan

Komentari

Bagikan

Bottom of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KAWASAN TRANSMIGRASI DI BUTON UTARA BAKAL MENJADI KOTA BARU YANG MANDIRI

OLEH YAMIN INDAS

             

Dermaga pelabuhan feri di Labuan, Buton Utara. Kapal feri dari dermaga pelabuhan Amolengo di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara saat hendak merapat ke dermaga. Foto Hado Hasina

  SEJUMLAH daerah permukiman transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkembang menjadi sentra-sentra produksi pertanian. Namun demikian, daerah-daerah tersebut masih perlu dirangsang kembali dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana sosial ekonomi yang lebih memadai. Bila langkah-langkah itu dapat dilakukan, maka kawasan permukiman transmigrasi bakal jauh lebih maju dan akan berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan itu akan berkembang menjadi kota baru yang mandiri

        Buton Utara, salah satu kabupaten di Sultra, kini memiliki sekitar 13 desa eks-unit permukiman transmigrasi. Desa-desa baru tersebut berlokasi di sepanjang ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bau-Bau dengan ibu kota Kabupaten Buton Utara. Di ruas jalan itu terdapat pula desa-desa penduduk lokal. Penduduk eks-transmigran bersama  penduduk lokal bahu membahu meningkatkan produksi pertanian.

        Akan tetapi, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara Hado Hasina,    setelah puluhan tahun di daerah baru masyarakat eks-transmigran mengalami stagnasi di bidang produksi. Gejala ini adalah pengaruh langsung dari kondisi infrastruktur dan prasarana sosial ekonomi yang  tak kunjung mendapatkan perbaikan setelah sekian lama mengalami kerusakan berat.

        Pemda Buton Utara di bawah kepemimpinan bupati baru, Abu Hasan (hasil pilkada serentak 2015),  berencana untuk membangun daerah permukiman transmigrasi sebagai kawasan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Sasaran pembangunan ini termasuk penduduk lokal di sekitar desa-desa eks-unit permukiman transmigrasi. Kecuali faktor kultur dan bahasa, secara fisik dan sosial ekonomi nyaris tak ada perbedaan antara desa penduduk lokal dan transmigrasi.

        Gambaran tersebut, sebetulnya sudah merupakan indikasi kehidupan trasmigrasi mengalami stagnasi jika tak dikatakan kemunduran. Ini sebuah ironi. Sebab, mereka mendapatkan sarana kemudahan berlimpah pada saat penempatan. Sebaliknya, perlakuan seperti itu tidak disediakan bagi penduduk lokal.

        Hado Hasina mengatakan, untuk membangun kembali kawasan transmigrasi dan sekaligus penduduk lokal sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial, langkah itu harus diarahkan pada konsep kawasan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang dikelompokkan dalam satu atau dua cluster sesuai potensi wilayah dan populasi penduduk desa transmigrasi maupun penduduk lokal.

Di kawasan itu, semua infrastruktur dasar maupun sarana dan prasarana sosial ekonomi harus tersedia sehingga warga dan pelaku ekonomi tidak perlu lagi keluar  kawasan untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Pada intinya, kata Hado, pembangunan kawasan tersebut adalah proses pembangunan sebuah kota baru yang mandiri. Semua kebutuhan infrastruktur, sosial, dan ekonomi harus tersedia di kota baru tersebut.

        Untuk mewujudkan gagasan ini, lanjut Hado, Pemda Buton Utara sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, terutama kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.  Selain tentu saja pemerintah provinsi.

        Pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) meliputi pembangunan ruas-ruas jalan baru dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, jaringan jembatan, irigasi,  instalasi listrik, air bersih, dan masih banyak lagi. Kemudian prasarana sosial ekonomi seperti super market atau mini market, pasar induk produksi berbagai komoditas utama yang dihasilkan transmigrasi dan penduduk lokal, perbankan, koperasi, kantor-kantor pelayanan pemerintah, rumah sakit, sekolah mulai SD hingga SLTA, dan rumah-rumah ibadah.

        Selain itu tersedia pula pusat penjualan sarana produksi seperti mesin traktor, benih unggul, pupuk, obat-obatan keperluan para petani setempat. Depot BBM (bahan bakar minyak), merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tak terkecuali jaringan telekomunikasi bagi pelayanan telepon dan media online, agar kota baru  tidak terisolasi dari informasi dan perkembangan dunia luar.

Kondisi infrastruktur saat ini memprihatinkan.  Ruas jalan provinsi sepanjang 127 Km yang berfungsi sebagai akses  kawasan transmigrasi dan pedesaan penduduk lokal, sebagian besar dalam keadaan rusak berat. Selama ini ruas tersebut hanya ditangani seadanya dengan dana terbatas pemda kabupaten, agar hubungan transportasi tidak macet total. Provinsi sendiri seperti kurang perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Padahal ruas ini sangat vital karena menghubungkan sentra-sentra produksi di kawasan transmigrasi maupun penduduk lokal.

        Selain jalan poros tersebut, jaringan jalan penghubung dan jembatan di dalam kawasan permukiman transmigrasi dan penduduk lokal, harus dibangun kembali dengan kualitas bagus pula. Sehingga  arus barang dan orang,  bisa lancar.

        Hado memaparkan, ruas-ruas jalan poros dan jaringan jalan penghubung tadi selanjutnya akan bermuara ke terminal umum di kawasan kota baru yang mandiri itu.      Gagasan pembangunan kota baru akan didukung peningkatan produksi secara masif di daerah belakang (hinterland). Hal itu telah ditetapkan Bupati  Abu Hasan sebagai program unggulan.

Menurut Hado pula, program unggulan itu ialah peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Dua yang pertama yakni pertanian dan peternakan secara otomatis melibatkan seluruh warga termasuk transmigrasi dan penduduk lokal yang berada di hinterland kota baru. Ketiga program tersebut diharapkan dapat melipatgandakan produksi sehingga mencapai skala ekonomi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan bisnis di kota baru.

        Salah satu kondisi yang sangat menguntungkan Buton Utara saat ini adalah terbukanya akses dengan Kendari, ibu kota provinsi sekaligus pintu gerbang sosial ekonomi Provinsi  Sultra. Hal itu ditandai dengan beroperasinya kapal feri di lintas Labuan – Amolengo.

Labuan adalah pelabuhan feri yang berlokasi di daratan Buton Utara, sedangkan Amolengo di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Lintas itu ditempuh dengan kapal feri dalam waktu hanya sekitar 30 menit. Total waktu perjalanan darat dengan mobil Kendari-Ereke (ibu kota Buton Utara) sekitar 5 jam.

Perjalanan tersebut dapat dilakukan dalam segala cuaca. Sebelum terbuka hubungan feri, akses ke Buton Utara hanya melalui laut yang penuh risiko ombak dan gelombang Laut Banda, terutama periode Mei-September (dikenal sebagai musim angin timur).

        Adalah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang meresmikan pengoperasian kedua titik dermaga pelabuhan feri tadi,  dan juga pengoperasian sebuah kapal feri milik BUMN Kementerian Perhubungan, di Amolengo, tanggal 20 Februari 2016.

Kehadiran system perhubungan  darat tersebut pasti sangat membantu kelancaran mobilitas orang dan barang dari dan ke Kabupaten Buton Utara , bahkan juga Kabupaten Buton, dan Kota Bau-Bau. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment