HADO HASINA, PEJABAT KREATIF

 OLEH YAMIN INDAS

 

       

Ir Hado Hasina MT

HADO HASINA adalah pejabat provinsi yang kreatif. Dia membantu Bupati Wakatobi dan Bupati Kolaka membangun lapangan terbang. Intinya, Hado minta Kementerian Perhubungan agar memberikan izin membangun bandar udara (bandara) di  Matahora (Wakatobi) dan Tangketada (Kolaka). Soal dana, itu tanggung jawab pemda bersangkutan.

Usulan ini diterima dengan senang hati pejabat terkait di sana. Seandainya Hado meminta dana pembangunan bandara baru pasti ditolak karena Kementerian Perhubungan waktu itu sedang tidak merencanakan pembangunan lapangan terbang baru selain memaksimalkan penggunaan pelabuhan udara yang ada, seperti Bandara Betoambari Bau-Bau. Atau bandara perintis di Pomalaa milik PT Aneka Tambang di Kolaka.

        Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Hado juga menjadi orang kepercayaan Gubernur Ali Mazi tatkala gubernur tersebut membangun terminal baru di Bandara Wolter Robert Monginsidi (kini telah berganti nama menjadi Bandara Haluoleo). Secara financial perkiraan Hado waktu itu, terminal yang dibangun dengan dana  APBD Provinsi tersebut dapat menghasilkan penerimaan daerah sekitar Rp 5 miliar setahun.

        Namun, penerimaan telah mencapai sekiktar Rp 12 miliar sebelum Bandara Haluoleo diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini BUMN lingkup Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura. Hado sendiri seandainya diminta pendapat, dia pasti tak akan setuju penyerahan itu karena provinsi harus kehilangan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kendati diakui tak ada bandara di Indonesia yang pengusahaannya dikelola pemerintah daerah.

        Selama tujuh tahun terakhir ini Hado menghilang dari provinsi. Dia ditugaskan Gubernur Nur Alam memback-up pembangunan kabupaten baru, Buton Utara, dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Di sana dia membuat modifikasi aspal Buton yang disebutnya Butur Seal Asbuton. Modifikasi ini memanfaatkan batu kapur setempat sebagai unsur campuran butiran aspal alam yang kemudian dihampar dalam rangka perkerasan jalan di Buton Utara.

Jadi aspal minyak yang diimpor dan selama ini menyingkirkan aspal Buton, di Kabupaten Buton Utara justru tersisihkan. Kebijakan pembangunan jalan di sana memprioritaskan penggunaan modifikasi Butur Seal Asbuton, hasil kreasi Hado Hasina. Selain bisa menghemat anggaran sampai 30 persen, penggunaan Butur Seal Asbuton juga melibatkan tenaga lokal.

        Produk Butur Seal Asbuton diakui berkualitas bagus setelah diuji coba melalui laboratorium maupun  demonstrasi plot di lapangan, antara lain di Kota Kendari. Artinya, kreasi Hado tersebut telah melibatkan Litbang Kementerian PU dalam rangka legitimasi mutu sehingga hasil dan kualitasnya tidak diragukan.

Rumah knock down, buatan Hado Hasina di Pulau Bokori

        Dia tidak hanya berkutat di aspal Buton untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan alam tersebut. Tetapi Hado juga menciptakan mainan baru berupa pembuatan rumah papan dari kayu pilihan dengan harga terjangkau. Tipe rumah jadi (knock down) tersebut bersifat minimalis dan tetap model rumah panggung.

        Suatu ketika dia diajak Gubernur Nur Alam melihat Pulau Bokori, tak jauh dari perairan ambang masuk Teluk Kendari. Gubernur memang sedang sangat bersemangat membangun pulau itu menjadi salah satu tujuan wisata di Sultra. Maka, Hado pun tanpa pikir panjang langsung menyetujui permintaan gubernur untuk menempatkan beberapa unit rumah hasil kreasinya di pulau itu.

        Sekarang dia telah menempatkan 5 unit rumah di Pulau Bokori untuk difungsikan sebagai villa. Ketika ditanya apakah sudah dibayar harga rumah-rumah tersebut oleh Pemprov Sultra, Hado Hasina menyatakan, belum. Lho!   ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DERIK KAIMOEDDIN MENUJU KURSI WALIKOTA

OLEH YAMIN INDAS

DRS MUHAMMAD ZAYAT KAIMOEDDIN MSI BERSAMA ISTRI ANDI FITRIYANTI

DERIK (46) adalah pribadi yang hangat. Derik alias Muhamacmad Zayat Kamoeddin akan memberi warna politik lokal dalam proses pencalonan dan pemilihan Walikota Kendari awal tahun depan. Dia akan ikut berkompetisi dalam pilkada tersebut.

Keputusannya itu dikemukakan di hadapan belasan teman-temannya dari berbagai komunitas dan profesi di Jl Dahlia, Kendari, Rabu (3 Februari 2016). Itu rumah ibundanya, Hj Norma Kaimoeddin, rumah peninggalan mendiang ayahnya Drs H La Ode Muhammad Kaimoeddin, mantan Gubernur Sultra dua periode.

Pertemuan kekeluargaan itu masih bersifat pradeklarasi. Sebab menurut Derik, deklarasi pencalonan dirinya sebagai kandidat Walikota Kendari, dijadwalkan akhir Februari atau awal bulan Maret mendatang. Acara itu akan ditandai dengan pembukaan selubung baliho di suatu tempat di Kota Kendari.

Ketika niatnya itu diungkapkan, semua yang hadir menyambut hangat. Tepukan tangan kemudian menggelegar. Pasalnya, sikap dan kesiapan Derik untuk maju sebagai calon Walikota Kendari telah ditunggu-tunggu masyarakat ibu kota Provinsi Sultra. Lebih-lebih setelah sejumlah kandidat lain “mencuri” start memasang baliho mereka di seantero kota.
“Saya siap untuk ikut berkompetisi secara sehat,” ujarnya.

Ia mengaku agak terlambat merespons aspirasi masyarakat karena perhatiannya masih terfokus pada kegiatan sehari-hari sebagai Penjabat Bupati Muna. Tugas tambahan yang menuntut perhatian tinggi adalah memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak.

Ihwal kedudukan dan tanggungjawab yang diemban Derik Kaimoeddin saat ini sebagai Pj Bupati Muna menunjukkan bahwa tokoh muda ini makin kaya pengalaman sebagai seorang pemimpin. Artinya, jika memang rakyat Kota Kendari kelak memilihnya menjadi walikota, maka dia akan melaksanakan amanah itu dengan modal pengalaman dan kematangan yang telah teruji. Dia pasti tidak akan pernah terjebak kebijakan bersifat coba-coba (eksperimentatf).

Perjalanan karier Derik sebagai seorang kader birokrat sudah cukup memadai, kendati usianya masih relatif muda. Setelah menjadi lurah dan camat di awal kariernya, Derik kemudian bergelut dengan tugas-tugas pemerintahan yang menuntut kemampuan lobi dan diplomasi, yaitu ketika menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung Pemprov Sultra di Jakarta, kemudian berlanjut sebagai Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sultra di Kendari.

Di dua pos ini Derik harus mampu mewakili sosok Gubernur Sultra ketika berhadapan dengan para pejabat di Kementerian Dalam Negeri maupun Sekretariat Negara.

Pengalaman lobi dan diplomasi tersebut justru memberi bobot dan energi kepemimpinan ketika kemudian Derik diberi kepercayaan menjadi Pj Bupati Muna. Dan tentu pengalaman sarat makna itu akan sangat efektif dan berdayaguna jika rakyat kelak memberinya amanah sebagai Walikota Kendari.

Derik Kaimoeddin menyatakan sangat mengapresiasi sinyal-sinyal dukungan masyarakat Kota Kendari kepada dirinya. Isyarat itulah yang mendorongnya segera mengambil keputusan, tanpa ragu sedikit pun. Menurut Derik, masyarakat Kota Kendari adalah Indonesia mini, heterogen. “Semua akan diberi kesempatan yang seimbang untuk berkontribusi dalam membangun dan memajukan Kota Kendari,” katanya.

Salah satu peserta pradeklarasi yang mengaku dari komunitas masyarakat Toraja di Kota Kendari dengan lantang menyatakan, dukungan luas masyarakat untuk Derik tidak diragukan. Alasannya: “Karena Kota Kendari tidak akan maju seperti sekarang ini kalau bukan jasa dan hasil kerja keras Pak Kaimoeddin”.

Sejarah memang mencatat bahwa mendiang La Ode Kaimoeddin adalah arsitek pembangunan Kota Kendari. Sebagai Gubernur Sultra dia menggunakan kekuasaannya untuk menggerakaan semua potensi bagi penataan fisik ibu kota provinsi tersebut. Kekurangan dana pemerintah pada awal tahun 1990-an, itu disiasati dengan pengerahan kekuatan gotong royong semua komponen masyarakat dan pemerintah, termasuk TNI-Polri.

Maka, Kota Kendari yang semula hanya memiliki satu ruas jalan raya, yakni jalan poros mulai dari pelabuhan laut hingga pelabuhan udara Wolter Robert Monginsidi (kini Bandara Haluoleo), gebrakan Gubernur Kaimoeddin menghasilkan ruas-ruas jalan baru yang lebar dan lurus. Kehadiran infrastruktur ini kemudian mengundang minat investor industri perumahan dan perhotelan. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ULANG TAHUN DERIK KAIMOEDDIN

OLEH YAMIN INDAS

Muhammad Zayat Kkaiomoeddin

GAYA hidup Muhammad Zayat Kaimoeddin tidak aneh-aneh seperti biasanya anak pejabat atau anak mantan pejabat. Jumat 29 Januari 2016 sebetulnya adalah hari istimewa bagi Derik, panggilan akrabnya. Tetapi suasana hari lahirnya tersebut dilewatkan begitu saja tanpa ritual perayaan. Dia pertama kali melihat sinar matahari di Kendari tanggal 29 Januari 1970.

Perayaan hari lahir, konon telah terjadi sejak era Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu anak Nabi tersebut mengadakan peringatan hari lahirnya. Tradisi ini kemudian menjadi budaya Eropa dan seterusnya mewabah ke masyarakat kita, diadopsi sebagai gaya hidup oleh masyarakat menengah atas di kota-kota. Di desa, perayaan hari lahir dianggap aneh.

Sebagai anak mantan bupati dan mantan gubernur ditambah kapasitasnya saat ini sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna, Derik sangat bisa merayakan hari lahirnya di hotel-hotel berbintang di Kota Kendari. Atau, agar lebih eksklusif lagi, dia mengadakan pesta di Pulau Bokori, sebuah resort wisata yang tengah dibangun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Salah satu pejabat Sultra telah melakukan hal itu. Dia menyelenggarakan pesta hari lahir istrinya di hotel Clarion Kendari di saat dia baru saja menjabat sebagai Pj Bupati di sebuah kabupaten baru. Peristiwa itu diliput media lokal. Padahal, tidak ada catatan kapan dan di mana dia pernah mengadakan pesta serupa sebelumnya.

Derik jauh dari kehidupan glamour. Sekitar pukul 09.00 Wita, Jumat (29/1), dia keluar dari rumahnya di Kendari dengan pakaian sederhana. Baju lengan pendek coklat kombinasi celana panjang agak gelap. Dia menumpang mobil temannya untuk pergi ke suatu tempat. Pada hari itu dia memang off sebagai Pj Bupati Muna. Dia tinggalkan Raha, ibu kota Kabupaten Muna, sejak dua hari lalu.

Di suatu tempat, pemilik mobil tadi bertanya, Pak Derik, hari ini berulang tahun, ya? “Ya,” jawabnya. Kok tidak dirayakan? “Tidak,” jawab Derik lagi. Teman tadi kemudian mengulurkan tangan memberinya salam hangat atas ulang tahunnya. Tetapi Derik tetap dingin. Cuek. Tidak ada ucapan terima kasih dari mulutnya.

Gaya hidup Derik kurang lebih sama saja dengan mendiang ayahnya, Drs H La Ode Muhammad Kaimoeddin, mantan Bupati Muna dan mantan Gubernur Sultra dua periode. Hidupnya sederhana mulai dari cara berbusana hingga menu makan sehari-hari. Tetapi tipe pekerja keras, Kaimoeddinlah orangnya. Dia tidak banyak bicara tetapi lebih banyak memberi contoh dengan ikut mengangkat balok atau benda apa saja jika Kaimoeddin sedang memimpin kegiatan gotong royong di lapangan.

Adalah berkat kerja keras Gubernur Kaimoeddin yang membuat Kota Kendari berwajah seperti sekarang. Hingga berstatus kota administratif, ibu kota Provinsi Sultra tersebut hanya memiliki satu ruas jalan raya. Kota itu teronggok di sepanjang jalan mulai kilometer nol di pelabuhan laut hingga di Km- 15 jalan poros menuju Bandara Wolter Robert Monginsidi (kini Bandara Haluoleo). Selebihnya adalah jalan kecil (lorong) yang becek di kawasan-kawasan permukiman kumuh.

Ketika giliran Kaimoeddin menjabat Gubernur Sultra (periode pertama 1992-1997, dan perode kedua 1997-2003), Kota Kendari dijadikannya target untuk dibebaskan dari problem slum area. Langkah pertama dia melibatkan warga untuk memotivasi bahwa program pembangunan lingkungan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh warga masyarakat.

Kegiatan perdana itu berlokasi di lingkungan Sadoha dan Benu-Benua. Kecuali warga, Gubernur juga melibatkan seluruh pegawai provinsi dan kota Kendari, TNI dan Polri melalui kerja bakti (gotong royong). Alat-alat berat milik rekanan (kontraktor) pemerintah dikerahkan. Dalam waktu dua minggu, daerah kumuh tersebut berhasil disulap menjadi lingkungan tertata rapi: memiliki ruas-ruas jalan beraspal mulus, selokan beton (permanen), jaringan pipa yang mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga, bahkan pohon-pohon pelindung tak lupa ditanam agar suasana terasa nyaman dan asri.

Operasi tersebut kemudian digelar menyeluruh ke semua penjuru dan sudut kota. Ruas-ruas jalan baru dibuka, menabrak dan menggusur perumahan pejabat. Gubernur Kaimoeddin malah sering naik di alat berat yang menggusur rumah dan tanah pejabat. Ia ingin menghadapi sendiri warga yang mau mencoba menghalangi program penataan kota.

Setelah berjalan kurang lebih dua tahun, operasi tersebut kemudian mendapat “award” dari pemerintah pusat berupa peningkatan status kota Kendari menjadi kotamadya (1995). Hampir sebagian besar dana yang digunakan membangun kota tersebut bersumber dari dana Inpres Tingkat I. Sehingga pada suatu perbincangan di rumah jabatan gubernur, saya mengkritisi kebijakan gubernur tersebut. Sebab dana Inpres Tingkat I adalah alat gubernur untuk memback-up pembangunan infrastruktur di semua kabupaten. Jadi bukan hanya kota Kendari. Gubernur Kaimoeddin secara diplomatis menjawab: “Kota Kendari harus diberi prioritas (sambil menyebut nama penulis) karena dia jendela Sulawesi Tenggara. Kalau jendela ini kumuh tidak ada yang mau melihat kondisi Sulawesi Tenggara secara menyeluruh”.

Alhasil, setelah pola kota Kendari terbentuk dengan jaringan ruas-ruas jalan lebar dan lurus, pembangunan fisik kota berlangsung cepat. Investor segera mengisi ruas-ruas jalan dengan bangunan-bangunan rumah toko (ruko). Di daerah pinggiran juga berkembang pesat industri perumahan, lalu tumbuh pula industr perhotelan di era Gubernur Nur Alam sekarang.

Derik tentu saja bisa mengikuti dengan saksama setiap denyut perkembangunan Kota Kendari. Sebab di era ayahnya itu, dia juga mulai merintis kariernya sebagai kader birokrat. Mulai dari lurah hingga jabatan camat. Bidang studinya memang ilmu pemerintahan, mulai tingkat akademi (D3), S-1 (Institut Ilmu Pemerintahan), dan S-2 Kebijakan Publik.
Sebagai pamongpraja, karier Derik di saat mulai menapak 46 tahun usianya, hampir mencapai puncak. Sebelum ditunjuk sebagai Pj Bupati Muna, dia menjabat Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sultra.

Sebagai Pj Bupati, dia bekerja all out seperti halnya bupati definitif. Dia cepat menentukan peta masalah kemudian diikuti langkah-langkah pemecehan. Pembangunan pertanian tanaman pangan dengan pola persawahan, pencegahan bencana banjir, dan kesulitan air bersih adalah perkara serius yang menurut Derik harus secepatnya ditangani di Muna saat ini. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PEMBANGUNAN MUNA BARAT MELALUI SENTUHAN BUDAYA

OLEH YAMIN INDAS

 

      

Pasangan turis dari Selandia Baru sempat menyaksikan pembukaan Festival Selat Tiworo di Tondasi menjelang tutup tahun 2015. Foto Yamin Indas

  MEKARNYA Muna Barat menjadi kabupaten adalah peluang besar bagi daerah itu untuk berkembang lebih cepat, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.  Bahkan, sebagai daerah yang kaya akan aneka ragam budaya, Muna Barat pun  harus dibangun melalui sentuhan budaya. Ini penting dalam rangka membangkitkan semangat dan kepribadian orang Muna Barat, agar  lebih percaya diri sebagai warga masyarakat berbudaya dan bermartabat di tengah pergaulan masyarakat mondial dewasa ini.

        Oleh sebab itu, kita menyambut gembira prakarsa atau kreativitas Penjabat Bupati Muna Barat, Rajiun Tumada, atas penyelenggaraan Festival Selat Tiworo di Tondasi, kota pelabuhan feri antarprovinsi di Muna Barat. Peristiwa budaya tersebut digelar pertama kali akhir Desember 2014, atau hanya beberapa bulan setelah Rajiun dilantik pada bulan Oktober 2014. Kabupaten Muna Barat terbentuk secara resmi bulan Juli 2014. Ia merupakan hasil pemekaran Kabupaten Muna.

        Festival Selat Tiworo ke-2 dilaksanakan baru-baru ini menjelang tutup tahun, tepatnya  29-31  Desember  2015. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, festival ini tidak semeriah tahun lalu. “Biaya sangat terbatas,” kata Abdul Nasir Kola setengah berbisik. Dia adalah Kadis Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna Barat.

        Bagi kita, bukan perkara meriah atau tidak. Prakarsa dan kreativitas Pj Bupati jauh lebih penting. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah keberlanjutan kegiatan itu. Artinya, peristiwa budaya atau event ini harus dijadikan kalender pariwisata Kabupaten Muna Barat. Sehingga Festival Selat Tiworo harus digelar setiap menjelang tutup tahun. Masyarakat turis akan mencatat hal tersebut dan akan dijadikan salah satu agenda dalam setiap rencana perjalanannya.

        Para pelaku UKM (usaha kecil dan menengah) juga sangat berkepentingan dengan kalender itu. Sebab dia akan menyusun rencana bisnis untuk memanfaatkan konsentrasi penduduk di Tondasi sebagai ruang pasar. Para pelaku UKM harus menyiapkan lapak atau tempat berjualan jauh hari sebelum festival berlangsung. Para pelaku bukan hanya berasal dari Muna Barat saja tetapi boleh jadi mereka juga datang dari Raha, Bau-Bau, Kendari, dan kota-kota lain.

        Ada tradisi pembinaan pelaku UKM yang dibangun Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, selama ini. HUT Sultra dipusatkan secara bergilir di kota-kota kabupaten. Kegiatan tersebut dengan sendirinya menciptakan konsentrasi masyarakat yang kemudian dimanfaatkan para pelaku UKM sebagai lahan transaksi. Dalam sehari nilai  transaksi (omzet) bisa mencapai puluhan miliar rupiah.  Peluang ini akan diraup festival atau peristiwa budaya yang diselenggarakan secara teratur oleh pemerintah kabupaten/kota. Sejauh ini hanya Buton dan Kota Bau-Bau yang memiliki program seperti itu. Belakangan muncul si bungsu, Muna Barat ini.

Seorang pejabat senior Pemda Muna Barat membuka Festival Selat Tiworo dengan memukul gong 7 kali. Angka ini terdiri dari angka 2 dan angka 5. Angka 2 menunjukkan dua tahun masa tugas LM Rajiun Tumada sebagai Penjabat Bupati Muna Barat, sedangkan angka 5 adalah masa jabatan berikutnya sebagai bupati definitif. Foto Yamin Indas

        Makna strategis penyelenggaraan Festival Selat Tiworo antara lain adalah pembangunan kepribadian dan karakter. Globalisasi yang ditunjang teknologi informasi membuat masyarakat kita makin kehilangan jatidirinya. Sebagai wanita Muna, misalnya, dia tidak tahu lagi cara berpakaian sebagai perempuan yang telah bersuami, atau perempuan yang masih gadis (lajang). Jika toh dia melihat wanita berpakaian dengan kain bersusun-susun, maka dianggapnya lucu, atau orang kurang sehat. Mengapa? Dia sudah kehilangan kepribadian sebagai wanita Muna.

        Melalui ajang festival, masyarakat Muna, lebih khusus lagi Muna Barat akan merasa bangga bahwa dia sesungguhnya adalah masyarakat berbudaya, bermartabat, memiliki kepribadian dan karakter yang tak akan mudah diombang-ambing pola hidup serba bebas, permisif yang dipraktekkan masyarakat Barat. Setelah rasa bangga dan rasa memiliki, maka akan muncul kesadaran lain. Yaitu bahwa ragam dan corak budaya warisan leluhur itu harus dirawat, dilestarikan.

        Festival Selat Tiworo perdana, konon telah menampilkan hampir semua kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki Muna Barat. Antara lain budaya kaghati (laying-layang). Layang-layang Muna paling unik karena terbuat dari daun ubi hutan (kolope). Daun itu dikeringkan kemudian ditempel-tempel untuk memenuhi ukuran kaghati yang diinginkan.

Bukan hanya itu keunikan kaghati. Layangan kaghati bisa berbulan-bulan melayang-layang di angkasa. Dia juga mengeluarkan bunyi yang disebut kamumu (samar-samar mirip deru pesawat terbang dari kejauhan).

Budaya kaghati dihidupkan kembali (dilombakan secara formal)  di era Gubernur Sultra dua periode, Haji La Ode Muhammad Kaimoeddin.

  Kini, layangan kaghati tak pernah absen dalam kejuaraan tingkat dunia, dan selalu bertengger di posisi juara I. Para pemain juara I tersebut berasal dari Muna Barat. Tanpa budaya kaghati sangat tidak mungkin orang-orang kampung dari Muna Barat bisa terlibat pergaulan internasional melalui lomba layangan unik itu.

Ada beberapa pertimbangan mengapa festival diselenggarakan di Tondasi? Tondasi adalah pelabuhan feri di pantai barat Muna Barat. Pelabuhan tersebut saat ini masih dalam tahap rehabilitasi. Sehingga pengoperasian kapal feri ke dan dari Tondasi masih dihentikan sementara.

Orientasi sosial ekonomi Muna Barat cenderung bergerak ke pelabuhan feri tersebut. Secara historis, pusat kekuasaan Kerajaan Tiworo di masa lalu berada di kawasan itu. Benteng Tiworo sebagai keraton Kerajaan Tiworo berada tidak jauh dari Tondasi.

Salah satu spanduk Festival Selat Tiworo Ke-2 di Tondasi. Foto Yamin Indas

Dalam sejarah Kesultanan Buton, kedudukan Kerajaan Tiworo setara dengan Kerajaan Muna. Baik Tiworo maupun Muna merupakan barata Kesultanan Buton. Ada 4 barata Kesultanan Buton. Dua lainnya adalah Kulisusu dan Kaledupa. Ke-4 barata (penyangga) tetrsebuyt pada dasarnya merupakan daerah otonom. Hubungan dengan Buton diikat perjanjian bahwa bila Buton diserang musuh atau dalam kesulitan, ke-4 barata wajib memberikan bantuan.

Lapisan elite masyarakat di ke-4 barata, nyaris tak berbeda dengan masyarakat feodal di Kesultanan Buton yang berpusat di Wolio, Kota Bau-Bau sekarang. Gelar bangsawan La Ode, juga digunakan para raja di Tiworo, Muna, Kulisusu, dan Kaledupa. Bahkan, para penguasa di kerajaan-kerajaan kecil itu termasuk Wolio, masih memiliki hubungan darah.

Pertimbangan lain mengapa di Tondasi ialah karena masyarakat Tiworo Kepulauan secara tradisi telah menyelengarakan festival rakyat dengan kegiatan lomba perahu dari segi kecepatan (balap), dan keindahan (perahu hias). Kegiatan itu dimeriahkan pula dengan acara-acara bernuansa kuliner, serta pesta rakyat lainnya. Kegiatan rakyat tersebut telah berlangsung turun temurun, pada setiap akhir tahun yaitu menjelang musim angin barat seperti sekarang ini.

Tiworo Kepulauan meliputi ratusan pulau kecil besar. Perairan kepulauan tersebut memiliki aneka ragam hayati yang lebih spesifik dari keanekaragaman yang dimiliki Bunaken (Sulawesi Utara) dan Wakatobi (Sultra).

Menurut Nasir,  di laut Tiworo Kepulauan terdapat akar bahar sebesar pohon beringin. Pohon itu sering terimbas racun bom ikan. Namun, secara fisik tidak mengalami kerusakan.  Sangat diharapkan agar nelayan  tidak lagi akan pernah menggunakan bahan peledak atau racun potas dalam kegiatan penangkapan ikan. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SEJENAK BER-WEEKEND DI PULAU BOKORI

OLEH YAMIN INDAS

Gubernur Nur Alam (kiri) duduk santai di atas susunan batu tanggul dengan latar belakang sebagian pantai Pulau Bokori. Foto Yamin Indas

MAKAO bukan pulau wisata biasa melainkan lokasi judi dan prostitusi. Sekujur pulau kecil di RRT itu berhutan beton, gedung-gedung yang menawarkan kenikmatan sesaat: wanita cantik dari berbagai negeri di dunia, minuman memabukkan, teater, bioskop, sarana olahraga, dan tentu saja meja berbagai jenis permainan judi.

Di salah satu sudut pulau seluas 30,3 kilometer persegi itu ada lapangan terbang di atas tanah urukan. Ini akses lebih praktis untuk ke dan dari Makao. Pulau hiburan ini hanya 70 km sebelah barat daya Hongkong. Dari sini (Hongkong) Makao dapat diakses dengan alat transportasi, antara lain kapal feri.

Saya pernah merasa seperti rusa masuk kampung. Asing! Bersama rombongan dari Jakarta, dalam bulan Juli 2013 saya menginap di sebuah hotel di dalam kawasan gedung bernama The Venetian. Ya, gedung ini memang duplikasi Kota Venesia di Italia. Tetapi sebelum ke kamar hotel, kami harus melalui lobi utama di mana semua tamu yang ada kepentingan di The Venetian tertahan di situ sekadar berfoto-foto di latar depan sebuah arca, atau sejenak menyaksikan beragam sosok manusia dari berbagai penjuru dunia yang berlalu lalang dengan pikiran dan perasaan masing-masing.

Rasa keterasingan makin mengganggu ketika di kesempatan lain saya iseng-iseng naik ke lantai 4 The Venetian. Masya Allah, di situ ada langit buatan yang menggambarkan suasana senja, berawan tipis di bawah kebiruan langit. Di bawah langit ini terdapat kanal, sementara di pojok-pojok tampak beberapa gondola (di Buton disebut koli-koli atau kole-kole di Maluku) berlabuh dan siap digunakan dengan tarif tertentu. Ya, inilah duplikasi kota air Venesia di Italia itu.

Bayangan Makao melintas di benak saya ketika bersama Gubernur Sultra Nur Alam mendarat di Pulau Bokori tepat pukul 16.30 Wita. Pulau seluas kurang lebih 6 hektar ini menawarkan pesona dan alami. Gubernur Nur Alam terlambat menata Pulau Bokori sebagai tempat rekreasi (tujuan wisata). Tetapi masih lebih baik terlambat daripada tidak berbuat sama sekali. Baru lebih setahun ini dia mengarahkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup provinsi membangun vila dari konstruksi kayu pilihan di pulau tersebut. Sekarang baru beberapa unit vila berdiri di sana.

Anak-anak pengunjung Pulau Bokori bermain pasir di pantai Pulau Bokoro. Pasirnya halus, putih bersih. Foto Yamin Indas

Saat speedboat gubernur merapat di sebuah dermaga kayu, sekelompok bocah sedang asyik bermain pasir tak jauh dari tempat pendaratan. Anak-anak yang lebih kecil menggali pasir untuk membentuk sumur. Dalam sekejap sumurnya tertimbun pasir kembali, kemudian digali lagi pasirnya. Runtuh lagi, dan seterusnya. Sementara bocah lain menghambur ke laut sambil mendendangkan lagu yang tak jelas liriknya dengan suara fals. Di tempat lain di daratan pulau, para pengunjung tenggelam dalam aktivitas masing-masing.

Sejak kehadiran pemda, pulau ini tak kesepian lagi. Di akhir pekan (Sabtu, Minggu) pengunjung lebih banyak. Mereka membawa bekal sendiri. Tetapi di pulau itu sudah ada 1-2 warga kota membuka warung. Ada juga satu unit kakus umum yang dibuat pemda. Yang belum muncul ialah mushalla, tempat shalat. Kehidupan yang mulai berdenyut di Pulau Bokori berdampak positif terhadap pemilik perahu bermotor di desa-desa pesisir yang berhadapan dengan pulau tersebut. Perahu motor dioperasikan mengangkut pengunjung pulau dengan tarif Rp 20.000/orang, atau Rp 40.000/orang pulang pergi.

Vila agak besar yang difungsikan sebagai ruang rapat Pemda Sultra. Foto Yamin Indas

Lintasan Makao di pikiran saya tadi mengarah pada kemungkinan Pulau Bokori digarap investor. Jadi dia bisa berkilau seperti Makao. Peran investor ialah menyediakan sarana dan prasarana hiburan sehat, termasuk industri perhotelan dan usaha sejenis. Juga sarana dan prasarana olahraga. Harap maklum, di Pulau Bokori telah diselenggarakan kejurnas bola voli pantai akhir bulan November 2015. Adapun peran Pemda Sultra tentu saja dalam hal penyediaan infrastruktur.

Keterlibatan investor adalah dalam konteks kerja sama, seperti yang telah dirintis Pemda Sultra dengan Kelompok Lippo dalam bentuk pembangunan Lippo Plaza yang kini menjadi pusat belanja dan kuliner warga Kota Kendari. Jadi, Pemda hanya menerima pembagian keuntungan dari pengoperasian resort Pulau Bokori.i Teluk Kendari. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Konawwe. Tetapi lebih dekat dari Kota Kendari, hanya sekitar 5 mil dari pelabuhan AL di Teluk Kendari

Gubernur Nur Alam bersama Kepala Balai Pengairan (kaos merah dan Kadis PU Sultra Saidin di Pulau Bokori. Foto Yamin Indas

Dengan demikian, pembangunan resort wisata Pulau Bokori tidak akan terlalu membebani APBD Sultra. Seperti disebutkan Karo Humas Pemprov Sulura, Kusnadi, dalam tahun 2016 disediakan dana Rp 20 miliar untuk Pulau Bokori. Sasarannya infrastruktur.

Dalam kunjungannya ke Pulau Bokori, Sabtu 9 Januari 2016, Gubernur Nur Alam didampingi Kepala Dinas PU Saidin dan Kepala Balai Pengairan Supardi. Balai ini merupakan struktur Kementerian PU di daerah (semacam Unit Pelayanan Teknis, UPT). Supardi menyatakan kesediaan ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Lebih spesifik adalah penyediaan air bersih dengan sistem pipanisasi dari daratan besar ke Pulau Bokori. Jaraknya hanya kurang lebih 1,2 kilometer, lebih dekat dari jarak Pulau Talaga dengan daratan Pulau Kabaena di Kabupaten Buton Tengah. Di sana juga akan dibangun pipa di dasar laut untuk memasok air bersih ke Talaga.

Pulau Bokori yang berpasir putih sangat ideal sebagai tempat berjemur sambil bergelimang pasir untuk mencegah penyakit tertentu. Turis asing dari negara-negara subtropis pasti akan senang berkunjung ke pulau eksotik ini jika fasilitas dan infrastrukturnya telah memadai.

Senja pun makin menyusut. Proses sunset dalam hitungan menit di ufuk barat. Sekelompok muda-mudi secara atraktif terlihat menari poco-poco tanpa iringan musik di bibir pantai. Mereka buying time menunggu giliran diangkut pulang ke kota. Kami juga segera boarding setelah menikmati pisang dan ubi goreng di vila milik Gubernur Nur Alam. Weekend sekejap di Pulau Bokori, berakhir sudah. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Siapa Bakal Pengganti Asrun?

OLEH YAMIN INDAS

Drs Muhammad Zayat Kaimoeddin, Pj Bupati Muna duduk berdampingan dengan Walikota Kendari dua periode Dr H Asrun M.Eng dalam rapat koordinasi pembangunan yang dipimpin langsung Gubernur Sultra Nur Alam di hotel Clarion Kendari awal Desember 2015. Foto Yamin Indas

KOALISI  Muna dengan Kendari adalah sejarah yang sering berulang. Ihwal itu terjadi jika ada masalah besar dan  strategis yang dihadapi rakyat Sulawesi Tenggara.  Bila kedua daerah ini bersatu, maka persoalan selesai dan hasilnya pasti mendatangkan perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat di provinsi ini. Sejarah telah mencatatnya dengan cermat.

        Anda kenal Pak Tobulu? Beliau adalah salah satu tokoh pemekaran Sultra dari Kabupaten Muna. Dia kini sudah almarhum. Dalam suatu perbincangan dengan saya di Raha pada tahun 1970-an,  beliau menceritakan alotnya perundingan para pejuang pemekaran tentang penentuan ibu kota Provinsi Sultra, apakah Kendari atau Bau-Bau. Pembahasan dilakukan mulai dari tingkat lokal (kabupaten) asal para tokoh, kemudian mereka duduk bersama di Makassar hingga Jakarta. Tetapi perundingan selalu menemui jalan buntu!

        Dua calon ibu kota mendapat dukungan sama kuat di antara para tokoh. Kelompok yang pro Bau-Bau sebagai calon ibu kota Provinsi Sultra tentu saja lebih kondusif karena secara de facto dan de jure Bau-Bau adalah ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara, sebelum terjadi pemekaran 4 kabupaten di Sultra tahun 1960. Ke-4 kabupaten yang kemudian disebut pilarnya Provinsi Sultra ialah Buton, Muna, Kendari, dan Kolaka.

        Kelompok pendukung Kota Kendari juga kuat karena didukung idealisme pembangunan ke depan provinsi baru tersebut dengan modal lahan pertanian luas di daratan besar jazirah Sultra, memiliki lapangan terbang, pelabuhan alam Teluk Kendari yang elok, dan masih banyak lagi alasan masuk akal. Dalam situasi krusial tersebut, Muna kemudian mengambil sikap pro Kendari. Tetapi supaya pengambilan keputusan tidak ektrem ala demokrasi liberal sekarang yaitu melalui voting, para tokoh pro Kendari termasuk Letkol Eddy Sabara dan Eddy Agussalim Mokodompit mengulur waktu dan meminta rapat dilakukan di  Jakarta. Di lain pihak,  Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana juga sudah mendesak agar calon ibu kota segera disepakati dan dibawa ke Depdagri.

        Maka, sebuah siasat dijalankan dengan rapi.   Para tokoh sepakat akan mengadakan rapat pada malam hari mulai pukul 22.00 WIB di sebuah tempat di Jakarta. Waktu tersebut adalah momentum sangat menentukan karena di antara peserta rapat ada seorang tokoh penting, very very importen person, yang kondisi fisiknya tidak kuat melawan angin malam. Ketika suasana pembahasan mulai memanas, jendela dibuka satu per satu. Maklum, Jakarta waktu itu masih agak asing dengan apa yang namanya mesin pendingin ruangan (AC). Angin malam pun leluasa menerpa semua peserta rapat, termasuk tokoh VVIP tadi. Sehingga beliau pun akhirnya tidak berdaya pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat bahwa Kendari disepakati  sebagai ibu kota Provinsi Sultra.

        Event politik yang masih segar dalam ingatan kita adalah dukungan Muna kepada figur Nur Alam, calon Gubernur Sultra periode 2007-2013.  Sekuat-kuatnya Nur Alam melawan incumbent Gubernur Ali Mazi, pasti tidak bakal meraih kemenangan di Pilkada 2007 tanpa dukungan mayoritas suara konstituen Muna. Sikap Muna yang kembali mengulangi sejarah koalisi dipicu oleh konflik internal Golkar Sultra.

        Orang kuat Muna waktu itu, tentu saja Bupati  Ridwan BAE. Selain jabatan formal tersebut, dia juga Ketua DPD Golkar Muna, serta sejumlah ormas strategis yang berada di tangannya di masa itu. Adalah sebuah kelalaian besar Ali Mazi, manakala dia tidak bisa kompak dan merawat hubungan baik dengan orang kuat tersebut. Di lain pihak, terjadinya konflik itu juga merupakan jalan Allah Swt bagi garis tangan Nur Alam untuk menjadi Gubernur Sultra hingga dua periode.

        Menjelang pemungutan suara, sebagai wartawan saya turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat Muna, mulai dari desa-desa terpencil hingga pojok-pojok Kota Raha. Hampir semua orang, termasuk sopir, tukang ojek, dan lain-lain menyatakan, “Kita akan pilih Nomor 4 karena kosong satu maunya begitu”.  Nomor 4 adalah nomor pasangan Nur Alam – Saleh Lasata. Adapun kosong satu tidak lain adalah Bupati Muna Ridwan BAE. Laporan-laporan saya di Kompas di masa itu pun akhirnya tidak bisa lain kecuali mengisyaratkan kemenangan penantang incumbent tersebut. Prediksi serupa, dengan gamblang saya paparkan melalui tulisan tentang fenomena Pilkada serentak yang terjadi di Buton Utara.

        Dalam waktu tak terlalu lama, kita akan menyaksikan  pilkada Kota Kendari. Tepatnya  pertengahan 2017. Saya tidak berpretensi menggiring opini bagi terbentuknya sebuah koalisi terkait pilkada tersebut. Dua koalisi sebelumnya telah menjadi milik sejarah. Adapun proses dan hasil pilkada Kota Kendari, kelak akan mengukir sejarah tersendiri pula. Pasalnya, konteks dan fenomena politik  pilkada sekarang sudah berubah.

Apabila kita mencermati proses pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015  di  tujuh kabupaten, Sultra, maka akan terbaca terjadinya pergeseran orientasi dan sikap politik rakyat. Fenomena politik uang makin tergeser oleh kesadaran rakyat dalam menggunakan hak politik sesuai standar subyektivitas hati nuraninya sendiri. Uang tidak ditolak tetapi bukan jaminan untuk memilih pemilik uang. Rakyat terlihat makin merasa berdaulat untuk menentukan siapa figur yang dianggapnya pantas jadi pemimpin.

Fenomena tersebut membuat calon-calon bupati yang diunggulkan terjungkal dan bertumbangan, tak terkecuali para petahana. Kalangan independen pun dengan setengah hati membuat prediksi bahwa calon-calon bersangkutan boleh jadi akan memenangi pilkada karena didukung penguasa maupun pengusaha.

Gubernur Nur Alam sendiri sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Sultra memiliki calon unggulan di semua daerah pilkada. Dua di antaranya malah keluarga dekat, yaitu kakak kandung di pilkada Konawe Selatan, dan ipar sepupu di Kolaka Timur. Namun, hasil penghitungan KPU setempat (real count) menunjukkan calon unggulan Nur Alam hanya menang di tiga dari tujuh daerah pilkada. Kakaknya sendiri terjungkal ke urutan ke-3. Sebaliknya ipar sepupu menang telak di Kolaka Timur. Dua lainnya yang hanya menang tipis adalah Wakatobi dan Muna. KPU Muna pun masih digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kemenangan petahana Bupati Muna dr Baharuddin hanya 33 suara atas rival beratnya pasangan Rusman/Malik.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa politik transaksional dan politik dinasti tidak mendapatkan tempat di hati rakyat. Sebaliknya memilih sosok atau figur menjadi pertimbangan pokok.  Masih ada kriteria tambahan, yaitu putra daerah.

 Fenomena putra daerah agaknya luput dari perhatian karena putra daerah selama ini diartikan atau menunjuk pada suku atau etnik. Kriteria ini yang membuat incumbent Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman gagal meraih jabatan bupati periode kedua. Dia suku Tolaki tetapi bukan kelahiran Konawe Utara melainkan Desa Laonti, Konawe Selatan.

Padahal, pasangan Aswad/Buhaera dianggap memiliki dukungan paling kuat dan solid. Pasalnya, pasangan tersebut dikenal sebagai jagoan Gubernur Nur Alam yang juga Ketua DPW PAN Sultra. Selain itu Aswad telah tujuh tahun merawat konstituennya di wilayah itu: lima tahun terakhir sebagai bupati definitif, dan dua tahun sebelumnya sebagai Pj Bupati Konawe Utara.

Faktor kualitas dan kapabilitas belum muncul sebagai sebuah fenomena dalam pusaran dan dinamika politik pilkada di Sultra, setidak-tidaknya pada tahapan sekarang ini, di pilkada serentak 9 Desember 2015. Tetapi kita yakin bahwa masa ‘transisi politik’ tersebut akan terus berusaha menemukan bentuk dan formatnya yang semakin ideal. Dengan demikian, rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui penggunaan hak suaranya dalam pilkada, ke depan ini akan lebih rasional memilih pemimpin yang kreatif dan mampu membangun daerah untuk menyejahterakan rakyat yang telah memilihnya, serta menjauhkan diri  dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam fenomena politik pilkada yang akan semakin rasional itulah, Kota Kendari akan melaksanakan pilkada di awal atau pertengahan tahun 2017. Masyarakat kota yang dikenal tingkat pendidikannya lebih baik, tentu rasionalitas pilkada menjadi prasyarat pemilihan calon walikota yang memiliki kapasitas dan integritas. Rasionalitas juga menjadi sikap standar warga Kota Kendari yang heterogen. Kota Kendari adalah Indonesia mini sehingga mestinya tak ada satu suku pun yang berhak mengklaim lebih pantas dipilih menjadi walikota.

Dalam konstelasi sosial politik serta rasionalitas pilkada yang demikian itu,  kader-kader dari birokrasi tidak akan merasa canggung untuk maju sebagai kandidat Walikota Kendari pasca Asrun, birokrat sekaligus tehnokrat yang telah memimpin kota itu selama dua periode (10 tahun). Salah satu kader birokrasi yang disebut-sebut banyak kalangan pantas dicalonkan untuk menggantikan Asrun adalah Drs Muhammad Zayat Kaimoeddin. Derik, panggilan akrabnya, sejak bulan September 2015 diberi kepercayaan oleh Gubernur Nur Alam untuk memimpin Kabupaten Muna sebagai Pj Bupati hingga pelantikan bupati hasil pilkada 2015.

Seperti halnya Asrun, Derik adalah darah biru peletak dasar pembangunan infrastruktur Kota Kendari sehingga ibu kota Provinsi Sultra tersebut berkilau seperti sekarang ini. Asrun adalah tangan kanan Gubernur Sultra La Ode Kaimoeddin, ketika almarhum menata Kota Kendari yang belum jelas mana muka dan mana belakangnya. Pendeknya, Kendari adalah sosok kota kecil yang kumuh. Di era itu Derik juga mulai meniti karier sebagai pamongpraja. Dia pernah menjadi lurah, kemudian Camat Poasia hingga pecah reformasi. Sebelum ditunjuksebagai Pj Bupati Muna, alumni Institut Ilmu Pemerintahan S-2 Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, ini menjabat Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra.

Pilkada Kota Kendari diharapkan menjadi ajang pertarungan gagasan dan program para kandidat. Menurut Gubernur Nur Alam, para kandidat Walikota Kendari  akan lebih mudah merumuskan gagasan dan program untuk ditawarkan kepada warga kota. Referensinya antara lain kebijakan-kebijakan walikota incumbent yang bermasalah dan memberatkan warga kota. Setelah itu ya,  tentu saja kreativitas serta kapasitas kandidat sendiri yang akan dikemas sebagai komoditas politik sehingga lebih ideal dan layak dijual kepada warga kota. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pulau Bokori Dalam Catatan di Awal Tahun

OLEH YAMIN INDAS

Gubernur Nur Alam dalam suatu pertemuan dengan para anggota DPR-RI Dapil Sultra di Jakarta beberapa waktu lalu. Foto Yamin Indas

 

NGILER juga ketika saya membuka Facebook Jum’at pagi, per satu Januari 2016. Banyak gambar kembang api menghiasi langit Pulau Bokori. Warna-warni. Indah sekali. Pesta kembang api memang berlangsung di pulau itu beberapa jam lalu dalam rangka menyambut detik-detik pergantian tahun dari old ke new year, 2015 ke 2016. Happy Old & New Year!

Saya merasa tidak menyesal tidak ikut hadir di pulau eksotik itu dalam rangka melepas 2015 yang penuh kenangan (suka dan duka), dan menyambut 2016 yang sesungguhnya masih penuh misteri. Namun demikian, kita harus menyambutnya dengan penuh rasa optimistis.

Saya memang tidak berencana untuk ikut eksis di pesta tersebut. Banyak alasan. Pertama, di pulau itu tidak ada fasilitas umum untuk ibadah shalat, katakanlah seperti mushalla minimal berbentuk darurat. Saya khawatir terulang pengalaman dalam pesta kembang api tahun lalu. Di tengah kepadatan pengunjung, saya dkk terpaksa nyelonong numpang shalat ke tenda teman yang kebetulan juga taat menegakkan shalat lima waktu. Tetapi sebelum itu harus berjuang mencari air bersih untuk wudhu.

Selama ini kalau saya ikut Pak Gubernur pada hari-hari biasa, tidak ada masalah. Urusan shalat saya tunaikan di vila milik Gubernur Nur Alam yang tentu saja lengkap fasilitasnya. Saya tidak merasa sungkan atau ragu karena suasananya sepi, tidak banyak orang. Hampir semuanya juga mengenal saya. Tetapi dalam situasi ramai, seperti suasana malam menjelang Tahun Baru, saya merasa tidak etis keluar masuk ke tempat orang Number One, itu. Saya harus ikut menjaga kehormatan pribadi dan wibawa beliau di hadapan publik. Beliau adalah pejabat negara, kendati dia sendiri tidak suka suasana serba protokoler.

Kedua, kondisi fisik kurang kondusif. Saya baru pulang dari pembukaan Festival Selat Tiworo di Tondasi, Kabupaten Muna Barat. Seperti lazimnya kaum jurnalis, ketika pulang dari suatu acara atau perjalanan, saya berkonsentrasi untuk bekerja (menulis). Tidak seperti kaum birokrat, setelah tiba di rumahnya dia istirahat total, tidur pulas. Alasan capek itu yang saya sampaikan kepada sahabatku, salah satu Kepala SKPD Provinsi Sultra, saat dia mengajak saya ke Bokori, Kamis petang 31 Desember 2015. Melalui tulisan ini sekali lagi saya memohon maaf kepada sahabatku yang baik budi itu, atas kealpaan saya tidak ikut ke pulau sore itu.

Hal ketiga, suasana Pulau Bokori terlalu padat pada hari istimewa, yaitu perayaan Tahun Baru. Apa lagi diselenggarakan Pemerintah Provinsi yang pasti menyedot banyak pengunjung. Salah satu daya tariknya tentu saja Gubernur Nur Alam, yang gagah dan pandai berpidato itu. Kepadatan pengunjung dan perumahan (vila) membuat suasana tidak nyaman. Maklum, pulau itu tak seberapa luas (daratannya mungkin kurang dari 5 hektar).

Ke depan akan lebih sumpek lagi jika seluruh 52 SKPD Provinsi Sultra membuat vilanya masing-masing. Sekarang belum ada 10 SKPD punya vila. Pengunjung juga pasti akan semakin membludak. Jadi, Anda bisa bayangkan seperti apa situasi sumpeknya daratan Pulau Bokori dalam waktu 2-3 tahun ke depan.

Kita patut hargai kreativitas Gubernur Nur Alam membangun Bokori untuk berfungsi sebagai salah satu destinasi wisata di Sulawesi Tenggara. Tetapi idealnya, pembangunan itu melibatkan investor sebagai pelaku utama. Investor lah yang membangun fasilitas atau akomodasi seperti hotel, cottage, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain. Adapun peran Pemda, tentu menyiapkan infrastruktur, termasuk air bersih. Dengan demikian, Pemda Sultra tidak perlu all out, menangani semuanya seperti sekarang.

Rakyat Sultra memiliki catatan masa lalu terkait pembangunan suatu kawasan, sebut saja kawasan rekreasi dengan menggunakan dana APBD. Ada bukit Toronipa yang direncanakan akan dibangun dengan mencontoh San Fransisco (AS), dan Pulau Bokori sendiri. Di pulau ini telah dibangun beberapa vila. Namun, baik “San Fransisco” maupun Bokori kemudian lenyap bersama perginya (selesai masa jabatan) para gubernur yang memprakarsai proyek-proyek tersebut.

Saya sangat berharap, karya yang kini sedang mulai diukir di Bokori tidak mengalami nasib seperti proyek-proyek sebelumnya. Tetapi siapa yang bisa menjamin, Gubernur Sultra pasca Nur Alam tidak akan menciptakan “mainan” sendiri lalu mencampakkan karya-karya para pendahulunya? Kekhawatiran ini yang membuat saya tak bosan-bosannya mengingatkan Pak Nur Alam untuk bekerja sama dengan investor terkait pembangunan Pulau Bokori sebagai resort wisata di Sultra.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Benteng di Tangkeno, Ciri Kerajaan Buton

 

OLEH YAMIN INDAS

       

Pintu masuk benteng Tawulagi. Foto Yamin Indas

  SEJUMLAH benteng di sekitar Desa Tangkeno praktis menjadi salah satu obyek wisata ‘Negeri di Awan’ tersebut. Ada 5 benteng di kawasan wisata tersebut. Dua di antaranya yakni benteng Tawulagi dan Tuntuntari berjarak kurang dari satu kilometer dari perkampungan penduduk. Sedangkan tiga lainnya agak jauhan, sekitar 4-5 Km dari pusat permukiman.

        Keberadaan benteng tersebut menunjukkan bahwa  Tangkeno sebagai pusat budaya dan peradaban masyarakat Kabaena di Pulau Kabaena merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Buton di masa lalu. Kerajaan ini berubah menjadi kesultanan setelah raja ke-6 bernama Lakilaponto memeluk Islam. Maka dia pun bergelar sultan, seperti halnya para pemimpin negeri-negeri Islam di bawah pengaruh Khalifah Utsmaniah yang berpusat di Istanbul (Turki). Istanbul sebelumnya bernama Konstantinovel.

        Baik sebelum maupun setelah menjadi kesultanan, negeri tersebut selalu diganggu gerombolan bandit atau perampok yang berasal dari wilayah Ternate, sebuah kesultanan yang mengklaim Kesultanan Buton sebagai wilayah kekuasaannya (J.W. Schoorl, JAMBATAN 2003). Klaim tersebut bertolak dari anggapan bahwa Ternate-lah yang menyebarkan agama Islam ke Kerajaan Buton.

        Kesultanan Buton adalah wilayah yang sangat terbuka dengan dunia luar. Ia terdiri dari pulau-pulau dan pantai. Pulau-pulau agak besar adalah Buton, Muna, dan Kabaena, lalu gugusan Kepulauan Tukang Besi (kini Kabupaten Wakatobi). Wilayah pantai mencakup pesisir selatan jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang disebut Poleang dan Rumbia (kini Kabupaten Bombana).

Menjadi pertanyaan mengapa wilayah Kesultanan Buton tersebut dijadikan sasaran perampok dari Maluku? Cerita masyarakat Kabaena lebih spesifik menyebut orang Tobelo, Maluku Utara, sebagai pelaku kejahatan tersebut. Apakah perilaku tersebut berlatar belakang politik, atau hanya bermotif ekonomi belaka. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban para peminat sejarah lokal kerajaan Islam Buton.

Satu-satunya alat perang modern di benteng Tawulagi adalah meriam kuno ini. Meriam ini adalah sisa muatan serombongan kapal VOC yang tenggelam di perairan Pulau Kabaena, tepatnya di pulau karang Sagori di awal abad ke-17. Sebagian besar meriam tersebut dimuatkembali setelah para ABK mendapatkan pertolongan. Foto Yamin Indas

Secara ekonomi Kesultanan Buton harus diakui lebih baik. Pasalnya, orang Buton suka bekerja ulet, baik sebagai petani tradisional maupun sebagai pelaut. Kaum wanita Buton juga tidak suka hidup berpangku tangan. Sambil menunggu suaminya bekerja di ladang atau dari pelayaran, mereka aktif menenun kain di bawah kolong rumah, untuk menghasilkan bahan pakaian. Dengan demikian, negeri ini di masa lalu sesungguhnya relatif mampu memenuhi kebutuhan sendiri, baik kebutuhan sandang maupun pangan.

Kerawanan negeri ini adalah justru di bidang keamanan. Dan sumber ancamannya datang dari utara yaitu para perampok asal Maluku  itu. Tantangan ini kemudian diatasi dengan membuat benteng pertahanan di hampir semua konsentrasi penduduk dalam wilayah Kesultanan Buton. Keraton sendiri berlokasi di sebuah benteng luas di atas ketinggian Kota Bau-Bau sekarang. Benteng itu kemudian disebut Benteng Keraton Buton.

Benteng tersebut dikenal sebagai benteng terluas di dunia (23,375 hektar). Konon jika dilihat dari udara, Benteng Keraton Buton menampilkan konfigurasi huruf Arab dal (Latin d). Total panjang konfigurasi huruf dal sekitar 2.740 meter.  Huruf dal adalah huruf terakhir nama Nabi Muhammad Saw. Perihal tersebut menjadi sumber motivasi dan inspirasi masyarakat Buton sebagai penduduk negeri Islam di mana berlaku norma dan ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah Saw.

Setelah Benteng Keraton Buton, bangunan serupa yang tersebar di hampir seluruh wilayah kesultanan tentu saja berukuran lebih kecil dan lebih sederhana. Hanya strategi penempatan lokasinya sama: di atas bukit yang bertebing terjal. Begitulah semua kondisi benteng di Pulau Kabaena, termasuk benteng di Desa Tangkeno.

Benteng Tuntuntari

Benteng ini terletak di sebuah bukit terjal dalam kawasan lereng Gunung Sangia Wita (1.850 M), salah satu atap di Sulawesi Tenggara. Akses ke benteng berupa jalan agak lebar dan bisa dilalui kendaraan roda empat sampai ke titik paling terjal. Perjalanan sekitar 200 meter dilanjutkan dengan jalan kaki untuk mencapai pintu gerbang. Bentuk benteng dengan luas sekitar 3 hektar ini oval sesuai kondisi pelataran puncak bukit.

Bangunan benteng terdiri dari susunan batu gunung pipih  warna gelap. Sebagian masih tersusun utuh kendati dikangkangi belitan akar pepohonan liar. Sebagian lagi telah dipugar atas biaya Pemda Kabupaten Bombana. Ketinggian tidak merata menyesuaikan konjungtur bibir tebing. Ada yang 2 meter, dan paling tinggi 3 meter. Ketebalan tembok sekitar 1,5 meter.

Suasana di dalam benteng Tuntuntari. Teduh di bawa pohon liar, termasuk pohon beringin yang menyeramkan (tidak tampak). Yamin Indas

Daya tarik benda peninggalan masa lalu tersebut tentu saja sejarah dan proses pembuatannya. Namun, sejarah pendiriannya masih kabur. Pihak kepurbakalaan belum pernah melakukan penggalian untuk mengukur usia benda-benda benteng. Cerita penduduk juga banyak versinya. Nama benteng  Tuntuntari tidak jelas apakah nama itu diambil dari seseorang penguasa (mokole) lokal, atau dari nama pohon bambu, misalnya. Apalagi tahun pembangunan benteng, lebih gelap lagi.

Keistimewaan mengunjungi benteng ini adalah jangkauan pemandangan alam lebih luas. Dari benteng ini kita bisa menyaksikan fenomena alam pegunungan Pulau Kabaena, karang atol (Pulau Sagori) yang tampak terapung di atas kebiruan laut, dinding puncak Sangia Wita dan bukit-bukit lain. Konon, Kota Bau-Bau yang berkilau di malam hari dapat dilihat dari benteng ini.

Benteng Tawulagi

Obyek yang satu ini bernama benteng Tawulagi. Sama dengan Tuntuntari, pemberian nama Tawulagi tidak jelas alasannya. Apakah itu berasal dari nama seseorang yang diabadikan, atau  nama sesuatu benda. Dibanding yang lain, Tawulagi agak menarik. Di tengah benteng terdapat sebuah kamar dengan sebuah amben yang juga tersusun dari batu. Boleh jadi, ini tempat istirahat mokole atau penguasa lokal.

Ada indikasi bahwa di benteng ini sering terjadi penyergapan pihak bandit dan mendapat perlawanan penduduk. Di sekitar benteng banyak kuburan dan sering pula ditemukan belulang manusia. Bahkan, dua tahun lalu saat benteng dipugar, warga Tangkeno menemukan sesosok rangka manusia berpostur tinggi besar masih berbekal golok di pinggangnya. Sosok itu tersandar di dinding tembok benteng. Dari posturnya itu disimpulkan bahwa dia adalah anggota kelompok penyerang dari suku Tobelo, Maluku Utara.

Sekitar 3 Km dari Tawulagi ada lagi sebuah benteng bernama Tondowatu. Menurut Kepala Desa Tangkeno, Abdul Madjid Ege, di situ pernah pula terjadi penyerangan oleh sekelompok Tobelo. Kelompok ini memasuki benteng dengan cara baik-baik dan meminta makan karena mereka sedang kelaparan. Tetapi ketika penuduk benteng terlelap tidur, kelompok ini menyerang dan berhasil membawa kabur seorang anak gadis. Konon anak gadis Kabaena tersebut kemudian diperistri dan melahirkan banyak keturunan di sana (Tobelo).

Benteng Tawulagi lebih mudah dikunjungi. Benteng ini terletak di jalan poros Tangkeno – Enano. Sedangkan lokasi benteng tidak terlalu sulit didaki.

Di dalam benteng Tuntuntari terdapat pohon unik. Pohon liar ini memiliki cabang yang membentuk angka delapan. Bagi masyarakat Sultra, angka delapan adalah simbol Haluoleo, tokoh pemersatu Sultra. Foto Yamin Indas

Upaya Bupati Bombana Tadfdil membangun Tangkeno sebagai destinasi wisata di Kabupaten Bombana patut diapresiasi. Bupati Tafdil kini masih merampungkan pembangunan kompleks plaza di sebuah puncak yang indah. Di situ dibangun beberapa sarana dan fasilitas seperti gedung serba guna, rumah adat, masjid, pelataran luas untuk pameran dan pementasan seni. Dilengkapi pula dengan lampu tenaga surya untuk penerangan di malam hari. Tetapi masih ada lagi infrastruktur vital yang perlu diwujudkan yaitu fasilitas air bersih dan sarana jalan beraspal.

Selain itu menyiapkan perilaku dan mentalitas masyarakat Tangkeno dan Kabaena umumnya untuk ramah, kemudian memberi rasa nyaman serta aman bagi pengunjung (turis), memanfaatkan kunjungan orang sebagai peluang ekonomi dalam bentuk penjualan makanan, minuman, souvenir, pertunjukan seni budaya spesifik (unik), termasuk pelaksanaan syari’ah Islam. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gubernur Nur Alam di Depan Pengusaha Wanita

 

Ketua Umum DPP IWAPI bersalaman dengan Gubrrnur Sultra Nur Alam setelah menyerahkan sebuah tanda mata di Hotel Plaza Inn Kendari, Sabtu 19 Desember 2015. Foto Yamin Indas

GUBERNUR Sulawesi Tenggara Nur Alam pandai memikat perhatian kaum wanita. Lebih-lebih jika para wanita itu memiliki kedudukan sosial dan  cantik pula. Namun, sabar dulu. Cara Nur Alam  memikat perhatian bukan dengan memamerkan dirinya yang ganteng tetapi ia antara lain mengungkapkan pengalaman hidupnya yang getir di masa lalu. “Saya pernah menjadi sopir ibu-ibu pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia”, tuturnya saat membuka Musda III Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Sulawesi Tenggara, di hotel Plaza Inn Kendari, Sabtu 19 Desember 2015.

        Para pengurus Iwapi Sultra dan Ketua Umum Iwapi Pusat Ir Dyah Anita Prihapsari MBA merespons pengalaman Gubernur Sultra tersebut dengan ketawa riang disertai tepukan tangan yang menggetarkan dinding ruang Musda tersebut. “Bukan hanya nyopir, saya juga disuruh mengangkat barang dari mobil, mengatur dan menyiapkan acara ibu-ibu pengurus Iwapi. Pendek kata, setiap ada acara ibu-ibu Iwapi saya mesti dicari sebagai tenaga inti,” ujar Nur Alam yang siang itu mengenakan kemeja batik dan tampak lebih gagah.

        Salah satu ibu pengurus Iwapi Sultra yang paling sering memberinya pekerjaan adalah istri Ismar Lubis yang namanya tak diingat lagi oleh Nur Alam. Ismar Lubis adalah pemain film tahun 1970-an dan sempat beberapa tahun menetap di Kota Kendari menekuni profesi sebagai kontraktor (pemborong). Di zaman itu Nur Alam remaja juga mulai belajar menjadi pengusaha kontraktor. Tentu berangkat mulai dari bawah, menjadi karyawan perusahaan milik paman atau sepupu.

Gubernur Sultra Nur Alam berbincang dengan Ketua Umum DPP IWAPI Dyah Anita Prihapsari. Foto Yamin Indas

        Selanjutnya Nur Alam dengan nada bercanda menyesalkan para pengurus Iwapi Sultra karena tak pernah sekalipun melakukan kontak dan berkomunikasi dengannya setelah dia menjadi gubernur. Para peserta Musda pun berteriak agak histeris mendengar paparan gubernur tersebut. “Salah sendiri, dulu jadi sopirnya. Setelah sopir jadi gubernur, tidak mau mendekat,” kata gubernur menjawab sendiri uraiannya.

        Dengan mimik serius Gubernur Nur Alam mengajak Iwapi Sultra untuk bangkit. Banyak lapangan usaha yang bisa digarap Iwapi. Kaum wanita di Sultra juga makin banyak yang terlibat di sektor usaha kecil dan menengah. Kerajinan dan usaha kreatif mulai berkembang. Agar lebih mudah pembinaannya, mereka harus dikelompokkan sesuai bidang usaha. Pemerintah memiliki kementerian yang fungsinya membina berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Iwapi harus berani berkompetisi. Dalam rangka itu Iwapi harus memiliki komptensi. Caranya ialah menambah pengetahuan dan latihan. “Iwapi adalah lembaga bergengsi. Karena itu harus perbaiki kastingnya,” katanya.

        Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Iwapi Ir Dyah Anita Prihapsari MBA  berharap Musda Iwapi Sultra dapat menghasilkan pengurus yang memiliki criteria tiga ‘O’ plus ‘N’. Tiga ‘O’ ialah otak, ongkos, otot ditambah ‘N’ yaitu networking. Artinya, pengurus Iwapi harus cerdas melihat peluang ekonomi, harus memiliki dana pribadi untuk keliling kabupaten/kota mengunjungi pengurus dengan uang sendiri, harus selalu fit sehat jasmani dan rohani agar dapat melakukan tugas organisasi dengan baik. Krietria selanjutynya ialah pengurus harus memiliki jaringan yang kuat dengan sesame pengusaha dan pemerintah. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AIR TERJUN TANGKENO NEGERI DI AWAN

OLEH YAMIN INDAS

 

       

Air terjun (tondopa) di Tangkeno. Foto Yamin Indas

TIDAK salah keputusan Bupati Bombana di Sulawesi Tenggara menetapkan Tangkeno sebagai desa wisata. Sebab ‘negeri’ ini menawarkan ragam pesona, di antaranya fenomena alam pegunungan dan pesisir pantai, serta pemandangan laut biru tak bertepi. Fenomena lain adalah air terjun yang muncul dari sebuah formasi batuan di hulu Sungai Lakambula. Tangkeno sendiri terletak di lereng Gunung Sangia Wita, berhawa sejuk dan setiap saat berselimutkan awan berarak. Bupati Tafdil pun merestui penggunaan tagline ‘Negeri di Awan’ bagi desa wisata Tangkeno.

        Lokasi air terjun hanya sekitar 6 km dari desa tersebut. Aksesnya sudah dibuka dengan sebuah ruas jalan yang bisa dilalui kendaraan roda dua dan mobil. Masih berupa jalan tanah yang pasti licin pada musim hujan. Tetapi kondisi tersebut justru menawarkan tantangan bagi para petualang yang ingin mereguk fenomena alam air terjun dan kehidupan liar di hutan.

        Perjalanan dari Tangkeno ke lokasi air terjun (tondopa, bahasa Kabaena/Moronene) bergerak  menyusuri pinggang bukit sebelum menurun ke batang sungai. Batang Sungai Lakambula merupakan palung yang cukup dalam dari atas bibir tebing. Ketika tiba di tepi sungai, kita disambut hutan belukar dan pepohonan  enau (aren) dan belukar liar lainnya.  Dan gemuruh air sungai makin berisik seakan mengucapkan selamat datang kepada pengunjung. Air Sungai Lakambula mengalir di atas formasi batu-batu besar berwarna gelap. Airnya bening,  dan segera mengalirkan energi kesejukan ke sekujur tubuh bila kita menyentuhnya.

        Awal Desember 2015 baru sesekali turun hujan di wilayah Desa Tangkeno. Artinya, musim kemarau masih berlangsung di sana. Maka tidak heran jika air sungai terbesar di Pulau Kabaena itu masih menyurut tajam. Alirannya lemah kendati menerjang batu lalu jatuh ke lubuk batu-batu besar. Meskipun demikian tidak mengurangi suasana liar dan angker yang penuh teka-teki sebagaimana fenomena alam pada umumnya.

        Seperti disebutkan di atas, alur sungai ini merupakan sebuah palung dengan kedalaman  ratusan meter dari atas bibir tebing. Pada kedua dinding tebing berdiri pepohonan besar di celah batu-batu besar berwarna gelap. Bunyi elang dan burung hantu yang terusik kehadiran manusia di dasar palung (sungai) membuat suasana bertambah angker. Tetapi tidak perlu cemas karena binatang buas tidak ada di sana. Paling banter hanya ada ular sanca, tapi juga tidak keluar pada musim musim kemarau. Nyamuk pun tak ada.

        Untuk mencapai tondopa, kita harus menyusuri sungai ke arah hulu, tentu setelah kita memarkir kendaraan di tepian. Kita akan menemukan  sekitar 4 kolam dalam penyusuran ini. Nah, kolam ke-5 adalah genangan tempat jatuhnya air terjun alias tondopa.

        Masya Allah! Ada perubahan besar rupanya telah terjadi yang membuat suasana dan kondisi fisik tondopa agak berbeda dengan keadaan yang pernah saya lihat saat mengunjungi tempat ini sekitar bulan Juli 1996. Ketika itu aliran air sungai ini benar-benar terjun dari ketinggian sekitar 60 meter. Terjunan air membentuk siku 90 derajat saat menerjang kolam. Kolam tempat jatuhnya air juga luas. Kemudian ada ruang yang cukup luas di antara dinding batu dan terjunan air.

Menyatu dengan alam. Energi kesejukan mengalir dan membuat fisik lebih sehat.

        Tondopa sekarang merupakan sebuah terjunan yang landai dengan kemiringan 60-70 derajat. Masih menarik dan tetap menyimpan rahasia alam. Namun tidak seangker dan liar seperti yang pernah saya saksikan dulu, pada tahun 1996 itu. Erosi berat dan longsor rupanya telah terjadi di dalam kurun waktu 19 tahun terakhir. Tidak ada keterangan dari penduduk setempat tentang peristiwa alam itu. Beberapa batu besar yang menjadi titik landas lepasnya air ke bawah (erjun) telah longsor dan membentuk formasi baru di lantai sungai. Pepohonan sekitarnya juga bertumbangan.

        Air terjun formasi baru saat ini menjadi salah satu ikon wisata Desa Tangkeno. Kolamnya tampak lebih dalam karena arealnya agak menyempit. Saya sendiri tidak berani nyemplung di situ, takut kesedot ke lubuk sempit. Saya memilih kolam berikutnya ke arah hilir. Saya nyemplung, berenang, nyilam, menyatu dengan alam.

Akses ke air terjun Tangkeno. Foto Yamin Indas

     Petualangan saya ke hulu Sungai Lakambula belasan tahun silam itu tujuan pokoknya ialah melihat jejak manusia purba. Pengantar antara lain A Basir alias Mboua dan Abdul Madjid Ege (kini Kades Tangkeno), sengaja membuat rute yang melewati Tondopa. Tetapi tebing batuan lokasi Tondopa terlalu terjal sehingga kami harus memanjat dinding tebing yang ditumbuhi pohonan kecil sebagai tempat berpegang. Ketika kembali dari hulu, baru kami menikmati terjunan itu dengan menggunakan akar yang merambat pada pepohonan untuk berayun dan meluncur ke tanah. Jadi tarzanlah begitu.

        Adapun jejak manusia purba ke arah hulu Tondopa adalah berupa lesung batu (watu nohu, bahasa Kabaena). Lesung tersebut terletak di sebuah kolam, masih di Sungai Lakambula. Ada lima lesung di sana tetapi hanya satu yang berbentuk agak sempurna. Ada juga alu yang menyerupai  batu ulekan sambel.

        Boleh jadi lesung batu tersebut merupakan produk kebudayaan zaman mesolitikum (zaman batu tengah), lebih tua dari zaman batu besar (megalitikum). Menurut referensi yang ada, pada zaman mesolitikum, kehidupan manusia dipandang lebih maju dibanding kehidupan masa batu tua (paelotikum). Manusia mulai hidup agak menetap dan mempunyai alat untuk mengolah makanan seperti lesung batu di hulu Sungai Lakambula itu. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment