Ke Depan, Jambore Pramuka Eksekutif Harus Lebih Baik

 

 Oleh Yamin Indas

 

Jambore Pramuka Eksekutif Provinsi Sultra di Desa Lamanu, Kabupaten Muna, menjadi ajang pertemuan besar anggota pramuka dari PNS maupun masyarakat. Salah satu peserta jambore dari Kabupaten Kolaka beraksi di depan kamera. Foto Yamin Indas

BERBICARA tentang pramuka, akronim dari praja muda karana, mau tak mau harus bersinggungan dengan masalah karakter. Sebab pramuka adalah sebuah gerakan pendidikan karakter manusia mulai dari usia dini hingga dewasa dan berusia lanjut. Sistem pendidikan formal kita menempatkan  kegiatan pramuka sebagai pendidikan ekstra kurikuler yang paling utama.

        Kita berbesar hati karena gerakan ini tidak berhenti saat pendidikan kita selesai dan telah bekerja mencari nafkah di bidang atau profesi apa pun. Di institusi pemerintahan kegiatan kepramukaan justru dijadikan salah satu kegiatan bersifat penyegaran (refreshing) yang dilaksanakan secara berkala dalam upaya memulihkan kelelahan fisik dan mental setelah sekian lama terbebani masalah rutinitas pekerjaan sehari-hari.

        Maka, di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  secara berkala pula diadakan Jambore Pramuka Eksekutif. Jambore atau pertemuan besar pramuka tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang terjadi di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, selama tiga hari (9-11 Januari 2015). Alam desa yang masih jauh dari suasana kehidupan makmur itu mendadak tenggelam dalam keramaian ribuan anggota pramuka dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sultra. Bumi Perkemahan Lamanu bergetar oleh luapan hiruk pikuk masyarakat Muna yang berbaur dengan pramuka, termasuk para pejabat tinggi seperti gubernur, bupati, dan walikota. Satu-satunya bupati yang tidak hadir adalah Bupati Konawe Selatan Imran. Bupati Kolaka Ahmad Syafei dan Bupati Buton Umar Samiun, memang juga absen tetapi mereka mengirim Wakil Bupati dan pejabat teras lainnya  sebagai pimpinan kontingen pramuka daerah mereka ke pertemuan besar pramuka Jambore Eksekutif Provinsi Sultra itu.

Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Sulawesi Tenggara Nur Alam diapit Ketua Kwartir Daerah Pramuka Sultra Drs H Irawan Laliyasa MSi dan Anggota Mabida Pramuka Sultra H Rahman Saleh MSI yang juga Ketua DPRD Sultra. Di kiri Rahman Saleh adalah Wakikl Gubernur Sultra Brigjen (Purn) HM Saleh Lasata. Foto Yamin Indas.

        Hikmah terbesar dari Jambore Eksekutif  itu adalah terbangunnya semangat kebersamaan di antara semua komponen masyarakat Sultra, di antara rakyat kecil dan para pemimpin formalnya. Di antara prajurit TNI dan Polri yang berbaur dengan berbagai kalangan masyarakat. Jalinan persatuan dan kebersamaan terasa lebih hangat, mengental, dan larut dalam suasana hiburan gratis yang ditampilkan para penyanyi dangdut Ibukota. Karena itu, menjadi aneh bin ajaib jika dalam suasana kebersaaan dan kekompakan antar-anak bangsa seperti itu lantas ada bupati absen tanpa alasan masuk akal. Misi gerakan pramuka sebagai sarana pendidikan karakter, pembaruan semangat disiplin, meningkatkan kepedulian sosial dan rasa percaya diri, menjadi pudar.

Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Sulawesi Tenggara Drs H Irawan Laliyasa MSi sibuk melakukan koordinasi berbagai pihak terkait, menjelang detik-detik pembukaan Jambore Pramuka Eksekutif Sultra di Bumi Perkemahan Lamanu, Kabupaten Muna, Jumat petang tanggal 9 Januari 2015. Foto Yamin Indas

Adalah sebuah pemandangan menarik saat kita menyaksikan para bupati dan walikota tampak berusaha memainkan perannya dengan kesungguhan hati dalam pelaksanaan upacara pembukaan Jambore Pramuka Eksekutif Provinsi Sultra.  Gubernur Nur Alam bertindak sebagai Pembina Upacara. Sesaat kemudian Bupati Wakatobi Hugua sebagai perwira upacara tampil ke depan dan melapor kepada Pembina Upacara bahwa upacara pembukaan Jamobore Pramuka Eksekutif Sultra Tahun 2015 segera dimulai. Komandaan Upacara Bupati Muna La Ode Baharuddin dengan suara lantang laksana seorang komandan batalyon TNI memberi aba-aba agar seluruh peserta upacara siap sempurna. Suasana pun hening. Tiga bupati yakni Bupati Bombana Tafdil, Wakil Bupati Buton La Bakry, dan Bupati Konawe Kerry Konggoasa dengan derap langkah teratur ergerak dari tepi lapangan ke depan Pembina Upacara kemudian membaca teks Pancasila, teks UUD 1945, dan Dasa Dharma Pramuka.

Enam orang bupati lainnya kebagian tugas mengerek bendera pramuka. Mereka adalah Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud, Pj Bupatu Buton Selatan La Ode Mustari, Pj Bupati Muna Barat La Ode Muhammad Radjiun Tumada, Pj Bupati Buton Tengah Mansur Amalia, Pj Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah, dan Sekda Muna Nurdin Pamone (Bupati Muna Komandan Upacara). Adapun Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, Walikota Bau-Bau AS Thamrin, dan Pj Konawe Kepulauan tampil ke depan, lalu berdiri tegap saat Gubernur Nur Alam menyematkan tanda peserta jambore di dada mereka. Walikota Kendari Asrun bertindak sebagai lebay. Ia menutup seremoni pada Jumat petang itu dengan melafazkan doa dalam bahasa aslinya (Al-Qur’an/Arab).

Tak ada gading tak retak, tak ada perhelatan tanpa cacat. Suasana Bumi Perkemahan Lamanu yang berbinar,  agak terganggu oleh kelangkaan air bersih dan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Tak jauh dari tenda utama (kemah gubernur dan pejabat tinggi provinsi lainnya) ada bangunan MCK yang terdiri dari beberapa kamar, namun hanya dua kamar di antaranya berkloset. Kloset ini juga tidak dilengkapi kran air atau tempat penampungan air. Jika warga perkemahan hendak berhajat, maka dia harus membawa wadah air seperti ember untuk pembersih. Sebagai catatan, Bumi Perkemahan Lamanu jauh dari sumber air dan perkampungan penduduk.

Kekurangan lain, tidak ada mushalla darurat, tempat shalat berjamaah di bumi perkemahan yang dipadati ribuan peserta itu. Dan umunya beragama Islam. Ibadah, terutama shalat lima waktu benar-benar menjadi urusan pribadi setiap muslim di bumi perkemahan itu. Akan terasa indah sekali  jika gerakan pramuka yang bermuatan pendidikan karakter itu ikut diberi fondasi kehidupan religi yang berintikan pelaksanaan syari’ah. Tafdil, Bupati Bombana dalam perbincangan dengan saya menyatakan kesanggupannya menjadi tuan rumah Jambore Pramuka Eksekutif Sultra untuk giliran berikutnya. Bumi perkemahan, katanya, akan ditempatkan di Pajongae, hamparan padang luas bekas pangkalan Angkatan Udara Jepang di masa Perang Dunia II. Saya kira, Tafdil pasti akan berusaha untuk melakukan persiapan yang lebih matang sehingga Jambore Eksekutif Sultra ke depan, akan lebih baik. Harus disadari peserta Jambore Eksekutif bukan PNS dan warga biasa tetapi kebanyakan pejabat. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nur Alam Blak-blakan Soal Rekening Gendut

 

Oleh Yamin Indas

Gubernur Nur Alam di tengah terpaan badai isu. Foto Yamin Indas

  BANYAK isu telah menghajar Nur Alam (47). Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode ini dituduh terlibat skandal wanita dengan aktris cantik Manohara, lalu dengan  seorang wanita biasa warga Jakarta yang disebut telah memberinya seorang anak, dan terakhir isu korupsi. Tuduhan korupsi lebih menyedot perhatian publik karena di era reformasi ini  ada anggapan bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) tengah digilir menjadi tersangka oleh lembaga penegak hukum, lebih khusus lagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

        Lawan-lawan politik Nur Alam yang berada di belakang isu-isu tersebut, kali ini makin optimistis target mereka tak bakal lolos lagi. Pasalnya, isu korupsi dengan predikat rekening gendut terkuak melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, lembaga yang selama ini memasok data dan informasi buat institusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Dari lembaga inilah media sebenarnya mendapatkan pasokan informasi perihal apa yang disebut Rekening Gendut Nur Alam. Media (cetak dan elektronik) kemudian mem-blolw-up isu ini seolah-olah hasil temuan mereka sendiri (investigative reporting).

        Seiring dengan itu Kejaksaan Agung didesak dengan modus konfirmasi dan klarifikasi:  mengapa laporan PPATK belum ditindak lanjuti, kapan Nur Alam dijadikan tersangka, dan lain-lain pertanyaan menjebak dari para awak media. Ketika terjadi pergantian Jaksa Agung dalam rangka pembentukan kabinet oleh pemerintahan baru Jokowi-JK, giliran Jaksa Agung baru mendapat tekanan publik akibat gencarnya pemberitaan media terkait polis AXA Mandiri yang melibatkan nama Gubernur Sultra.

 Jaksa Agung didesak agar langsung saja menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan karena  apa yang telah dilaporkan PPATK sudah merupakan HP (hasil penyelidikan), sudah barang jadi begitu. Artinya, Jaksa Agung telah diintervensi oleh kekuatan yang digunakan lawan-lawan politik Nur Alam. Mereka menafikan langkah-langkah penyelidikan yang sebenarnya telah dilakukan Kejaksaan Agung sejak hampir dua tahun lalu. Bahkan, Nur Alam pun telah dimintai keterangan.

Mr Cheng bukan Mr Choang

        Apa dan bagaimana sesungguhnya Rekening Gendut Nur Alam? Dalam suatu kesempatan berbicara di depan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Kendari, Sabtu tanggal 3 Januari 2015, Gubernur Nur Alam mengatakan tuduhan itu bertolak dari usaha pengaburan masalah. Sebagai contoh Mr Choang (baca Coang) dikatakan bahwa orangnya adalah Mr Cheng juga. Choang alias Cheng, begitu. Padahal, faktanya berbeda. Choang adalah orang Taiwan yang beristrikan seorang wanita Pontianak. Suami istri ini adalah pengusaha tambang nikel di Kabaena di bawah bendera PT Billy Indonesia dan PT Anugrah Harisma Barakah. Sedangkan Mr Cheng adalah orang China (Tiongkok), mantan pengusaha kayu jati di Muna. Dalam tuduhan, sebagaimana telah disiarkan media secara bertubi-tubi, disebutkan Mr Choang alias Mr Cheng telah mengirim dana sebesar 4,5 juta dollar AS ke Nur Alam yang disamarkan sebagai polis asuransi melalui PT AXA Mandiri.

        Di depan mahasiswa Nur Alam mengakui adanya titipan Mr Cheng yang ditrnsfer ke PT AXA Mnndiri. Ia menjelaskan, polis asuransi itu bukan polis asuransi kesehatan, atau polis asuransi jiwa untuk Nur Alam. Tetapi polis itu adalah polis asuransi investasi, sebuah bidang usaha keuangan yang dikelola PT AXA Mandiri. Masih kata Nur Alam, polis investasi itu memang atas namanya secara pribadi sesuai kepesepakatannya dengan Mr Cheng. Kesepakatan itu adalah semacam jaminan kepada seorang sahabat bahwa Mr Cheng akan kembali ke Sultra untuk berbisnis. Jadi Mr Cheng bukan pengusaha tambang nikel sebagaimana dituduhkan dan dikaitkan kepada Nur Alam.

        Nur Alam menuturkan lebih lanjut, dalam suatu kunjungannya ke Hongkong beberapa tahun lalu secara tak disangka-sangka ia bertemu Mr Cheng. Mereka bersahabat saat Mr Cheng masih berbisnis kayu jati di Muna puluhan tahun silam. Nur Alam sendiri adalah pengusaha sebelum menjabat Gubernur Sultra.

        Uang Mr Cheng itu kemudian dikembalikan seluruhnya. Ketika diberitahu uang tadi dipersoalkan secara hukum, Mr Cheng berjanji akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada pihak penegak hukum apabila diperlukan. “Saya menyesal telah menyusahkan teman sendiri”, ujar Mr Cheng seperti dikutip Nur Alam. Gubernur Sultra ini menyerahkan sepenuhnya masalah  rekening gendut versi media kepada penegak hukum. Dia yakin tidak ada tindak pidana korupsi yang dilanggarnya.  Tidak ada unsur kerugian negara atau unsur memperkaya diri atau orang lain dalam interaksi antara dirinya dengan sahabatnya Mr Cheng.

        Nur Alam mengatakan, lawan-lawan politiknya menuduh bahwa ia banyak mengeruk keuntungan pribadi dalam kegiatan tambang nikel yang pernah marak di Sultra sebelum dihentikan Januari 2014. Padahal, kegiatan itu tidak melibatkan dirinya sebagai gubernur. Kegiatan pertambangan nikel merupakan tanggung jawab bupati sebagai pihak pemberi izin. Bukan tidak mungkin di Sultra terdapat bupati atau mantan bupati memiliki rekening gendut tetapi tak disorot media. Selain itu hutan dan lingkungan di Sultra telah hancur akibat perizinan tambang yang tak terkendali. Juga tak disorot media. Nur Alam akhirnya berpendapat, media sekarang ini bukan tidak mungkin telah diperalat jaringan mafia.

        Gubernur sendiri tanpa disadari telah menjadi korban bertubi-tubi. Tak lama setelah sebuah majalah terkemuka di Jakarta memuat soal Rekening Gendut Nur Alam, di majalah itu kemudian terlihat iklan atau pariwara tentang pembangunan di Sulawesi Tenggara. Pariwara itu dibayar Rp 150 juta kepada manajemen majalah tersebut.  Majalah tersebut selama ini menjadi semacam referensi lembaga-lembaga penegak hukum.

        Di tengah badai fitnah berkepanjangan, Gubernur Nur Alam tampak tetap tegar dan penuh semangat untuk mewjudkan program-programnya bagi kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah peningkatgan kualitas jalan di seantero Sultra, termasuk ruas-ruas utama dalam Kota Kendari. Pembukaan isolasi di daerah-daerah hulu sungai dan pulau dengan pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Warga Kota Bau-Bau yang bermukim di Pulau Makassar, misalnya, saat ini tengah bersuka cita menantikan rampungnya pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau itu dengan Bau-Bau. Bentangan jembatan itu sekitar 700 meter. Kecuali itu Gubernur juga terus merangkul para investor kakap untuk membangun fasilitas dan sarana kemudahan bagi warga kota-kota besar di Sultra, termasuk Kendari sebagai ibu kota provinsi. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pulau Bokori, Salah Satu Pesona Sulawesi Tenggara

 Oleh Yamin Indas

Kembang api di langit Pulau Bokori pada detik-detik pergantian tahun 2014-2015. Kegiatan publik pertama setelah pulau ini dikosongkan dari penduduk oleh Pemda Sultra. Foto Yamin Indas

    FENOMENA libur ke luar negeri di akhir tahun adalah gaya hidup kalangan orang berpunya di Indonesia belakangan ini. Insiden pesawat Air Asia yang jatuh di perairan Kalimantan akhir Desember 2014 merupakan sebuah mimpi buruk bagi fenomena ini. Pesawat itu ditumpangi kaum pelancong dari Surabaya tujuan Singapura. Selain negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, turis Indonesia juga bergerak ke Australia, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Turki. Yang ke Eropa atau Amerika agak jarang kecuali mereka  yang melakukan perjalanan dinas.

        Berwisata ke keluar negeri perlu untuk memperkaya pengalaman dan memperluas wawasan. Tetapi kekayaan budaya dan sejarah serta keindahan alam negeri kita juga penting untuk dinikmati dalam rangka menumbuhkan rasa cinta Tanah Air. Sulawesi Tenggara, provinsi penghasil nikel dan aspal alam memiliki banyak obyek wisata yang mempesona. Baik wisata budaya dan sejarah maupun panorama alam. Wakatobi National Park, misalnya, adalah  taman laut di Kabupaten Wakatobi yang telah dikenal dunia sebagai resort diving, snorkeling, dan sederet daya tarik lainnya. Pesona alam bawah laut Wakatobi National Park dipopulerkan dengan slogan (tagline) “surga di bawah laut”.

        Di menit-menit pergantian tahun beberapa hari yang lalu, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mencanangkan Pulau Bokori sebagai salah satu destinasi wisata di provinsi tersebut. “Kalau di Wakatobi ada surga di bawah laut, maka di Bokori ada surga di darat,” ujarnya bercanda saat pidato menyambut Tahun Baru 2015 di pulau tersebut. Perayaan detik-detik pergantian tahun yang disponsori jajaran Pemerintah Provinsi Sultra dipusatkan di pulau itu. Pada malam penuh ceria itu langit Pulau Bokori berhiaskan cahaya kembang api dari puluhan kilogram petasan yang ditembakkan ke angkasa oleh para pengunjung. Daun nyiur di sekujur pulau terpaksa menunda tidurnya karena diguncang  gemuruh kembang api yang menyambar-nyambar  merobek dinginnya malam.

Pulau Bokori menunggu kegiatan investasi di bidang industri wisata. Pulau eksotik ini hanya beberapa mil dari Teluk Kota Kendari. Foto Yamin Indas

        Bokori adalah sebuah pulau eksotik di ambang masuk Teluk Kendari. Kemolekan pulau tersebut akan segera terlihat saat kita mulai keluar dari mulut teluk. Sekujur pantai Pulau Bokori berhiaskan sabuk pasir putih. Sabuk ini tampak berkilauan diterpa sinar mentari. Dari sebuah pangkalan perahu rakyat di daratan besar, Pulau Bokori dapat dicapai hanya sekitar tujuh menit dengan perahu motor bermesin 30 PK. Tetapi dari salah satu sudut di bibir teluk, bisa 15 menit. Jarak pulau itu dengan Teluk Kendari, landmark Kota Kendari, hanya sekitar lima mil (1 mil = 1.852 meter).

Nyaris lenyap

        Dalam kurun waktu lebih 10 tahun terakhir pulau pasir itu tidak berpenghuni lagi. Pemindahan penduduk Pulau Bokori dilaksanakan secara bertahap sejak akhir 1980-an. Tindakan itu dilakukan Pemda Sultra untuk menyelamatkan pulau bersama penghunnya dari hantaman ombak Laut Banda sepanjang tahun. Hampir 100 persen warga pulau adalah nelayan tradisinal dari suku Bajo (suku Sama). Mereka sekarang mendiami sebuah pantai di daratan besar yang berhadapan dengan kampung lama (Pulau Bukori). Desa baru mereka pun disebut Desa Bokori, masuk wilayah administrasi Kabupaten Konawe, kendati secara geografis lebih dekat dengan Kota Kendari.

        Awal tahun 1984, penulis sebagai wartawan Kompas pernah menginap dua malam di Pulau Bokori. Menurut Kepala Desa Pulau Bokori  Abdul Samad (waktu itu), luas pulau sekutar enam hektar. Ini hasil pengukuran tahun 1977. Sedangkan jumlah penduduk hingga bulan Februari 1984 tercatat 238 kepala keluarga (1.250 jiwa). Ketika itu penulis mencatat, kondisi Pulau Bokori memang kritis. Ombak Laut Banda tanpa ampun menghajar pulau ini dari sisi timur dan utara. Akibatnya, taman pekuburan warga berangsur lenyap berubah menjadi genangan laut. Lapangan rumput yang sering dipakai main bola juga sudah tergusur. Bahkan, sebagian perumahan warga pun dibuat porak-poranda.

        Ada dua hal yang membuat Pulau Bokori babak belur. Pertama, hamparan taman batu karang di sekitar pulau telah habis dibabat untuk keperluan bahan bangunan di Kota Kendari dan sekitarnya. Pada masa itu fondasi jalan pun menggunakan batu karang dari laut. Hal kedua, beratnya beban penduduk. Dengan luas seperti itu daya dukungnya tidak cukup untuk menampung ribuan penduduk. Untungnya, pada masa itu Kementerian Lingkungan Hidup di bawah pimpinan Emil Salim cukup peka terhadap masalah-masalah seperti yang dihadapi Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi Pulau Bokori.

Gubernur Sultra Nur Alam (kanan) berdiskusi dan memberi petunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sultra La Ode Saidin tentang langkah-langkah pembangujnan infrastruktur di Pulau Bokori. Gambar diambil Minggu 28 Desember 2014. Foto Yamin Indas

Maka, atas dukungan pemerintah pusat Pemda Sultra melakukan tindakan secara bertahap. Pada tahap awal, pemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sultra membuat peraturan daerah berisi larangan pengolahan dan pengambilan batu karang dari laut untuk keperluan apa pun. Proyek-proyek pemerintah yang ketahuan menggunakan batu karang, dibongkar. Tindakan selanjutnya adalah memindahkan penduduk pulau itu ke daratan besar melalui program resettlemen desa, program utama Pemda Sultra sejak awal Orde Baru dalam rangka pembangunan daerah pedesaan. Kegiatan pemindahan penduduk pulau tersebut, baru selesai di era Gubernur Sultra dua periode mendiang Drs Haji La Ode Muhammad Kaimoeddin (1992-2002).

Siapkan infrastruktur

        Gubernur Nur Alam terobsesi menjadikan Pulau Bokori sebagai salah satu tujuan wisata di daerahnya. Ia berharap, pulau itu kelak menjadi tempat transit pengunjung Wakatobi National Park maupun obyek-obyek wisata lain di Sultra. Karena itu, mulai sekarang Nur Alam membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para investor industri wisata untuk membangun bisnisnya di pulau eksotik tersebut. Pihaknya sendiri akan menyediakan infrastruktur seperti air bersih, dermaga tempat sandar armada angkutan di beberapa titik, membangun homestay untuk memancing minat pengunjung terutama dari kalangan masyarakat luas, membuat jalan setapak dari beton sepanjang pantai pulau, dan membangun rintangan ombak di beberapa tempat.

        Daya tarik Pulau Bokori adalah pantai berpasir putih yang halus dan bersih, ideal untuk berjemur diri dan kegiatan olahraga pantai. Perairannya juga bening memantulkan warna biru di kedalaman dan putih di kedangkalan. Arah timur adalah pemandangan Laut Banda yang nyaris tak bertepi. Masih ada beberapa pulau lagi yang bisa masuk dalam resort Pulau Bokori jika ada investor yang berminat mengelola kawasan ini secara profesional sebagai resort wisata. Yaitu Pulau Saponda Darat dan Pulau Saponda Laut, serta Pulau Hari. Pulau yang terakhir ini terletak di jalur pelayaran kapal penumpang lokal rute Kendari – Raha – Bau-Bau.

Sesudut pemandangan di Pulau Hari. Pulau ini tampak angker dan penuh misteri. Foto Yamin Indas

Dari sisi luar Pulau Hari tampak hanya seonggok batu cadas berwarna gelap dan di sana sini dirambati pohonan liar. Tetapi bila kita masuk melalui sebuah celah, Pulau Hari lebih menantang bagi para petualang. Ia  tampak angker dan liar. Dinding-dinding tebingnya menantang untuk dipanjat, sementara tanahnya yang sempit di celah-celah tebing  cocok untuk camping.

Perairan Pulau Hari cukup dalam. Alam bawah lautnya masih menyimpan keindahan karang warna warni dan berbagai jenis ikan. Kegiatan diving dan snorkeling cocok di sini. Jaraknya  dengan Teluk Kendari (ibu kota Provinsi Sultra) hanya sekitar 14 mil, dan dengan Pulau Bokori sekitar sembilan mil. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geliat Daerah Membangun Olahraga

Oleh Yamin Indas

 

Tarian kolosal saat pembukaan Porprov Sultra XII Tahun 2014 Buton Utara di Stadion Bahteramas Ereke, 6 Desember 2014. Konfigurasi membentuk tanda panah, simbol kesiapan masyarakat Buton Utara untuk bangkit melesat maju dan mandiri meraih prestasi di segala bidang kehidupan. Foto Yamin Indas

  SUKSES luar biasa yang diukir Buton Utara ketika menyelenggarakan Porprov Sultra XII Tahun 2014 tercatat antara lain pada kemampuan pemerintah daerah otonom baru itu menyediakan infrastruktur olahraga. Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara XII dimulai tanggal 6 Desember 2014 di Ereke, ibu kota Kabupaten Buton Utara.

       Hanya dalam waktu kurang dari dua tahun, Lamoliando telah berhasil disulap menjadi kompleks olahraga. Lamoliando adalah sebuah daerah ketinggian.  Kemolekan bibir pantai dan Teluk Ereke di tepi Laut Banda  dapat dinikmati dari kompleks olahraga tersebut. Hembusan angin segar yang menerpa melintasi pepohonan belukar liar di sekitar bukit akan segera memulihkan kepenatan fisik maupun mental seusai berolahraga di sana.

Stadion Bahteramas di Ereke, Buton Utara. Foto Yamin Indas

       Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah mengatakan tanah bukit Lamoliando yang akan dikembangkan menjadi sebuah kompleks olahraga meliputi 35 hektar. Infrastruktur yang telah dan masih dibangun antara lain Stadion Bahteramas, gedung olahraga, kolam renang, dan lapangan bola voli pantai, bola basket, serta beberapa fasilitas outdoors lainnya. Stadion Bahteramas sudah selesai 100 persen.  Di sinilah digelar acara pembukaan Porprov Sultra XII Tahun 2014 yang dihadiri ribuan warga masyarakat selain sekitar 2000 atlet dan ofisial peserta Porprov XII Tahun 2014 Buton Utara.

       Kompleks Olahraga Lamoliando terakses jalan raya beraspal mulus. Kondisi jalan seperti itu merupakan hasil rekayasa engineering karya Hado Hasina, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Buton Utara. Dia telah membuat modifikasi campuran aspal buton dengan memanfaatkan potensi batu gunung setempat. Produk tersebut disebutnya Butur Seal, dan telah mendapat pengakuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, disertai rekomendasi penggunaannya yaitu untuk pengaspalan ruas-ruas jalan yang masih berlalu lintas rendah, seperti kebanyakan ruas jalan kabupaten dan jalan provinsi di kawasan timur Indonesia.

        Acara pembukaan bertajuk “Bangkit maju dan mandiri untuk mencapai prestasi” itu diawali dengan tarian kolosal ‘kompania’ yang melibatkan sekitar 750 pelajar. Di tribune kehormatan tampak pemain legendaris bulu tangkis dunia Verawaty Fajrin dan Ivanna Lie. Mereka tamu istimewa Gubernur Nur Alam yang diundang untuk merangsang minat dan motivasi masyarakat Sultra agar lebih bersemangat menggeluti olahraga bulu tangkis sampai meraih puncak prestasi. Kedua legendaris pernah berjaya tak terkalahkan dalam berbagai event bergengsi di jagad ini pada era 1980-an. Di partai tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, Verawaty adalah superstar yang tanpa ampun mampu menguburkan mimpi-mimpi para pebulu tangkis terkuat dari berbagai belahan dunia.

       Atraksi lain yang membuat pembukaan Porprov Sultra XII makin gegap gempita adalah terjun payung oleh para prajurit TNI-AU yang membawa bendera 17 kabupaten/kota, peserta Porprov tersebut. Ada pula penyanyi dangdut Saskia Gotik (goyang itik), marching band SMA Negeri Kendari  sebagai pemandu defile kontingen daerah peserta, dan penyulutan api Porprov di kaldron. Tidak semua penerjun diterjunkan karena angin di sore itu bertiup kencang.

       Pembukaan Porprov Sultra XII sesengguhnya ditandai penyulutan api kaldron. Obor penyulut api kaldron dibawa keliling lapangan stadion oleh Lamoja dkk. Lamoja adalah mantan atlet nasional (cabang atletik) asal Buton Utara. Namun, api kaldron terpaksa disulut dengan geretan karena obor di tangan Lamoja sudah keduluan padam sejak penyulutan pertama di hadapan inspektur upacara Gubernur Nur Alam. Insiden tersebut cukup mengganggu kecemerlangn suasana pembukaan pekan olahraga daerah empat tahunan itu. Gangguan lain adalah sound sistem yang kurang bagus. Masalah ini langsung dikritik Gubernur Nur Alam saat menyampaikan kata sambutan.

       Dalam sambutannya Gubernur Sultra dua periode itu menyatakan sangat mengapresiasi persiapan dan penyelenggaraan Porprov Sultra XII. Ia mengatakan Bupati Ridwan Zakariah dan jajaran Pemerintah daerah Buton Utara telah menunjukkan kerja yang cerdas dan tuntas. Kualitas dan kemegahan infrastruktur yang telah dibangun terasa begitu prestisius. Namun demikian, ia minta kabupaten yang berminat menjadi tuan rumah Porprov Sultra berikutnya, agar mampu menyiapkan infrastruktur olahraga yang lebih baik lagi.

       Pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka Porprov Sultra XII dibiayai APBD Buton Utara dan bantuan Gubernur Sultra. Menurut Ridwan Zakariah, total biaya yang digunakan kurang lebih Rp 100 miliar, termasuk Rp 20 miliar bantuan Pemprov Sultra. Bagi daerah otonom baru seperti Buton Utara, dana sebesar itu terbilang cukup besar dan memberatkan. APBD Buton Utara tahun 2014, misalnya, tercatat hanya sekitar Rp 497,3 miliar lebih. Tetapi semangat membangun fasilitas olahraga tidak terhalang keterbatasan anggaran. Sebab olahraga sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunn bangsa.

       Seperti dijelaskan Hado Hasina, pembangunan fasilitas olahraga dilaksanakan juga hingga ke kecamatan-kecamatan. Setiap kecamatan di Buton Utara diusahakan memiliki lapanan sepak bola, selain fasilitas olahraga cabang-cabang lain. Saat ini sudah tiga dari enam kecamatan di kabupaten itu memiliki lapangan sepak bola standar. “Syaratnya, warga siapkan lahan,” ujar Kadis PU tersebut.

       Geliat pembangunan infrastruktur olahraga seperti ditunjukkan Kabupaten Buton Utara maupun kebijakan dan langkah-langkah konkret Gubernur Nur Alam, merupakan perkembangan yang sangat membesarkan hati. Pasalnya, olahraga di Tanah Air selama ini seperti mati suri. Sepi dari prestasi. Terkesan prestasi olahraga ikut ambruk bersamaan tumbangnya Orde Baru.

       Boleh jadi geliat pembangunan olahraga sebenarnya tidak pernah surut. Tetapi sebaliknya malah terus tumbuh dan berkembang seirama meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Akan tetapi tren dan dinamika tersebut kurang dimanfaatkan para pemangku kepentingan, untuk menggali dan merekrut bibit atlet yang berbakat, dan selanjutnya mereka dibina untuk mengembangkan bakatnya yang terpendam itu melalui tahapan-tahapan peningkatan prestasi.

       Pemangku kepentingan yang kita maksud tidak harus lembaga pemerintah. Tetapi pihak-pihak non-pemerintah justru diharapkan untuk mengambil peran lebih aktif. Perusahaan mapan baik swasta maupun badan usaha milik negara adalah stakeholder yang diharapkan, bahkan dituntut untuk berkontribusi lebih besar dan berkeinambungan dalam pembangunan prestasi olahraga. Memproduksi atlet berprestasi tidak kalah penting dan mulianya dengan kepatuhan membayar pajak. Keduanya saling melengkapi dalam merealisasikan wujud pengabdian yang lebih cerdas dan bermartabat. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hanya Langit Belum Diberi Sertifikat

 

Oleh Yamin Indas

 

     

Karo Hukum Pemda Sultra, Kahar Haris SH (kanan). Dia berbincang dengan Sekretaris KPU Sultra Syafruddin. Foto Yamin Indas

  MASALAH tanah belakangan ini bukan saja makin runyam tetapi juga menggelikan. Di Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, perburuan tanah merangsek hingga ke bukit-bukit terjal. Tidak sampai di situ. Laut pun dikapling lalu dilegalisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dalam bentuk sertifikat. Pendek kata, di kota teluk tersebut hanya langit yang belum diberi sertifikat oleh lembaga yang kini telah bermetamorfosis menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Adalah Ferry Mursidan Baldan dari Partai Nasdem yang menjadi menteri pertama untuk kementerian baru tersebut.

       Di depan Presiden Joko Widodo dalam suatu acara resmi di Kota Kendari, awal bulan November 2014, Gubernur Sultra Nur Alam mengemukakan masalah penerbitan sertifikat laut. Ia mengatakan dalam hukum agraria, kita hanya mengenal sertifikat tanah. Namun, di Kendari ternyata ada juga sertifikat laut. Tentu saja gubernur tak menyampaikan perihal tersebut kecuali karena dianggapnya sebuah penyimpangan yang perlu diluruskan.

       Sertifikat yang dipersoalkan Gubernur Nur Alam adalah bukti pemilikan pihak-pihak tertentu atas beberapa tempat di perairan pantai Teluk Kendari. Tempat tersebut adalah benar-benar hamparan laut dangkal dan sering menyembul sebagai daratan tatkala terjadi air surut. Ketika pemerintah provinsi melakukan kegiatan pembangunan di sekitar teluk, seperti pembuatan talud, penimbunan maupun pengerukan, kemudian terhambat status laut tersebut. Tanah negara tersebut telah bersertifikat dan “pemiliknya” menghendaki pembayaran ganti rugi.

       Maraknya konflik di Tanah Air yang berlatar belakang sengketa tanah,  sebetulnya bersumber dari administrasi pertanahan yang sangat buruk. Indikasinya antara lain sertifikat tumpang tindih, dan penerbitan sertifikat pada tanah-tanah negara tanpa koordinasi dengan instansi terkait. Dengan kata lain, penerbitan sertifikat atau pun surat keterangan hak lainnya atas tanah seperti hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) tidak didasari landasan hukum ketentuan perundang-undangan. Aparat agraria cenderung bekerja menggunakan kaca mata kuda karena terdorong niat untuk melakukan praktik korupsi,  kolusi, dan nepotisme (KKN).

       Gubernur Nur Alam lebih sering dipusingkan masalah tanah di daerahnya, lebih-lebih jika ihwal itu melabrak tanah milik pemda sendiri. Bahkan, di era Gubernur Sultra dua periode itu banyak bermunculan kasus gugatan warga atas tanah pemda yang digunakan untuk kepentingan publik. Sebut saja gugatan terhadap tanah Stadion Olahraga yang menjadi pusat sarana dan prasarana berbagai cabang olahraga, termasuk lapangan sepak bola berstandar internasional, kemudian kasus gugatan tanah eks tapol (tahanan politik) Partai Komunis Indonesia, dan tanah milik Dinas Perikanan Sultra (eks lahan benih ikan) di samping  hotel Grand Clarion sekarang.

       Semua obyek gugatan tersebut adalah aset Pemda Sultra berdasarkan sertifikat hak pakai. Namun,  setelah sekian puluh tahun kemudian pihak  Agraria menerbitkan lagi sertifikat hak milik atas nama warga-warga yang datang mengklaim sebagai pemilik bidang-bidang  tanah tersebut.  Sertifikat baru itu kemudian dibawa ke Pengadilan sebagai dasar gugatan. Pada tahap ini pihak penegak hukum dan keadilan justru membuat sengketa tanah makin keruh ketika oknum-oknum hakim itu dengan sadar memenangkan gugatan warga bersangkutan.

       Kekalahan pihak Pemda Sultra dalam berbagai kasus gugatan tanah di Kota Kendari bukan tidak mungkin oknum-oknum di tubuh pemda itu juga ikut berperan. Modusnya yang mudah terbaca adalah dengan cara menerima putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Artinya tidak melakukan upaya hukum lagi, misalnya PK (peninjauan kembali), dan sebagainya.

       Kepala Biro Hukum Pemda Sultra Kahar Haris mengatakan pihaknya sering didatangi para mafia tanah buat nyogok. Mereka membawa uang bernilai ratusan juta rupiah, dengan maksud agar pemda tidak usah melakukan langkah hukum untuk menyelamatkan asetnya. Yang disebut mafia oleh Kahar termasuk unsur pengacara para penggugat. “Kalau kita tidak kuat-kuatkan iman atau tanpa integritas, tanah-tanah aset pemda bakal lenyap semua,” ujar mantan Jupen (juru penerang) Departemen Penerangan RI tersebut.

       Kahar menyatakan, setumpuk gugatan yang ditanganinya sekarang merupakan ‘banjir kiriman’. Kasus-kasus tersebut terjadi di era kepala-kepala biro hukum sebelumnya baik di masa jabatan Gubernur Nur Alam maupun gubernur sebelumnya. Pihaknya bertekad untuk merebut kembali aset-aset pemda tersebut. Untuk maksud itu Gubernur melibatkan Kejaksaan Tinggi Sultra selaku Pengacara Negara.

       Kita mencatat, Gubernur Nur Alam sering mengemukakan kekesalannya terkait perilaku petugas Agraria. Salah satu kasus yang mengganggu pikiran gubernur adalah terhentinya proyek pembangunan rumah murah bagi pegawai negeri sipil golongan rendah di lingkup Pemprov Sultra, akibat munculnya gugatan tanah lokasi perumahan. Padahal, tanah tersebut adalah tanah pemda yang dulu digunakan sebagai kamp konsentrasi eks Tapol G30S/PKI dalam rangka pembinaan. Rupanya sebagian tanah tersebut telah jatuh ke tangan perorangan dengan bukti sertifikat.

       Terkait kondisi administrasi pertanahan yang sangat buruk, Gubernur Nur Alam sangat gembira saat Presiden SBY mengangkat Herman Supanji sebagai Kepala BPN dalam tahun 2012. Ia berharap mantan Jaksa Agung RI itu dapat memperbaiki kinerja dan perilaku aparat Agraria/BPN. Namun, harapan itu hanya pepesan kosong belaka karena tidak terjadi perubahan hingga era pemerintahan SBY berakhir. Harapan Nur Alam kembali menyala saat memasuki era pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu dalam sambutan selamat datang kepada Presiden yang  berkunjung ke Sultra hanya 17 hari setelah pelantikannya, dengan suara lantang Gubernur Sultra tersebut menyampaikan ihwal sertifikat laut sebagai salah satu indikator buruknya administrasi pertanahan bukan saja di Sulawesi Tenggara tetapi juga cenderung terjadi secara nasional. ***  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presiden Jokowi Tertarik Mimpi Besar Nur Alam

Oleh Yamin Indas

Presiden ikut menyanyikan lagu kebangsaan sebelum membuka Munas XII Tahun 2014 Kagama di Kendari, Kamis 6 November 2014. Dia diapit Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Dra Hj Tina Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, Walikota Kendari Dr H Asrun M Eng  (kanan) dan Ketua Umum Kagfama 2009-2014 Sultan Hamengkubuono X dan Rektor UGM Pratikno yang juga Menteri/Sekretaris Negara Kabinet Kerja. Foto Yamin Indas

JOKO WIDODO pas betul dengan julukannya: Presiden Rakyat. Dia dielu-elukan rakyat di sepanjang jalan dari Bandara Haluoleo hingga tiba di Phinisi Ballroom Grand Clarion Hotel Kendari, arena Munas XII Tahun 2014 Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) yang akan dibuka Presiden Jokowi.

       Perut pesawat kepresidenan Republik Indonesia menyentuh  pertama kali landasan Bandara Haluoleo sekitar pukul 16.00 Wita, Kamis tanggal 6 November 2014. Ini melenceng hampir dua jam dari jadwal 14.20 Wita. Mulai dari bandara saat suasana masih diwarnai kegiatan ritual penyambutan secara adat, Jokowi yang disertai Ibu Negara Iriana  dikerubut warga masyarakat untuk bersalaman dan  menumpahkan rasa gembira bercampur haru karena figur  dukungan mereka ini telah menjadi presiden.

       Dari Bandara Haluoleo ke Pelabuhan Samudera Perikanan di bilangan Andonohu dan selanjutnya ke titik utama di arena  Munas Kagama, kerumunan warga tak putus-putusnya ingin bersalaman atau sekadar melihat dari dekat sosok Jokowi.

       Suasana di hotel Clarion lebih heboh. Warga yang berbaur dengan peserta dan Panitia Munas Kagama, menyambut Sang Presiden dengan teriakan histeris. Para petugas Paspampres maupun aparat pengamanan lainnya terlihat agak kelabakan. Tak kurang Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal Bachtiar  ikut  menghentikan pergerakan warga yang merangsek, nyaris tak memberi ruang agar Presiden bersama rombongan  bisa lewat. Pemandangan serupa terulang saat Jokowi meninggalkan ruang phinisi.

       Ini ungkapan dramatis Gubernur Nur Alam saat menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden dan Ibu Negara Iriana. Dia mengatakan ada dua fenomena alam  yang menandai kedatangan Presiden Jokowi di bumi Sulawesi Tenggara.  Pertama, beberapa jam menjelang kedatangan Bapak Presiden, bumi Sulawesi Tenggara diguyur hujan. Ini hujan pertama di daerah ini setelah beberapa bulan berlangsung musim kemarau. Fenomena kedua, warga masyarakat Sulawesi Tenggara tumpah ke sepanjang jalan yang akan dilalui Bapak Presiden. Ini tidak biasa. Sebab masyarakat kami dikenal cuek terhadap kedatangan atau kehadiran pejabat tinggi dari Jakarta.

       Gubernur Nur Alam juga menyebut kunjungan kerja Jokowi ke Sulawesi Tenggara 17 hari setelah dilantik menjadi Presiden ke-7 RI, merupakan hadiah politik baginya. “Ini bonus politik buat saya”, ujarnya seraya menegaskan dia akan patuh dan loyal terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pernyataan Nur Alam disambut aplaus membahana dari sekitar 500 peserta  munas dan undangan lainnya yang memadati Phinisi Ballroom Grand Clarion.

Dalam kesepakatan dengan pihak Istana, gubernur sebenarnya hanya diberi waktu sangat singkat  untuk sekadar menyampaikan sambutan selamat datang. Namun, Nur Alam agaknya tidak ingin kehilangan peluang. Disertai gambar di layar in-focus dia memaparkan perkembangan terkini daerah Sulawesi Tenggara di berbagai bidang, lalu menukik ke persoalan-persoalan aktual seperti konsep-konsep percepatan pembangunan daerah yang telah diajukan ke pemerintahan sebelumnya.

       Proposal tersebut antara lain rencana pembangunan pusat-pusat industri mineral nikel, aspal alam Buton, deposit emas, industri pengolahan rumput laut, jambu mete, dan kakao (cokelat). Inti proposal adalah pembentukan badan otorita yang diberi kewenangan luas dalam rangka pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan industri pertambangan dan pertanian tersebut. Namun, usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu tak ditindaklanjuti rezim SBY, meski pada awalnya disambut serius.

       Pengajuan konsep berangkat dari optimisme Gubernur Nur Alam bahwa kekayaan alam yang melimpah di Sulawesi Tenggara, jika dikelola dengan baik akan menjadikan Indonesia kaya raya, bebas dari utang dan kemiskinan. Sebab APBN kita bukan hanya akan sekadar gendut tetapi bakal tumpah ruah.

Di hadapan Presiden Jokowi, Gubernur Nur Alam kembali memaparkan bahwa  nilai potensi  nikel, aspal, dan emas saja diperkirakan mencapai Rp 303.000 trilyun. Angka spektakuler ini berasal dari potensi nikel 97,4 miliar ton dengan nilai Rp 23.000 trilyun, aspal 3,8 miliar ton (Rp 1.841 trilyun), dan deposit emas 1,125 juta ton (Rp 277.000 trilyun). Nilai tersebut dihitung dengan harga terendah.

Kecuali itu Nur Alam juga mengungkapkan rencana pembangunan megaproyek seperti jembatan layang  di atas Teluk Kendari, jembatan Baruta  yang menghubungkan Pulau Buton dan Pulau Muna, serta revitalisasi Teluk Kendari sendiri sebagai landmark Kota Kendari.  Megaproyek tersebut secara bertahap telah mulai diproses karena telah mendapatkan green light dari kementerian terkait di tingkat pusat.

Presiden Jokowi justru menyambut hangat gagasan-gagasan kreatif Nur Alam. Ia menyebut sambutan selamat datang sebagai pemaparan Gubernur Sulawesi Tenggara. “Saya senang gubernur (Nur Alam) memiliki mimpi besar. Bangsa kita memang bangsa yang besar, jadi harus memiliki mimpi besar agar bisa meraih kemajuan”, kata Presiden saat membuka Munas XII Kagama.

Pada kesempatan itu Presiden mengungapkan konsep poros maritim dan tol laut yang digagasnya dan menjadi materi kampanye pilpres lalu, menarik perhatian para pemimpin negara-negara besar.  Presiden Obama mengirim Menlunya untuk menanyakan soal poros maritim dan tol laut, termasuk Rusia,  Tiongkok, dan Jepang. Di pertemuan APEC (Asia Pasific Economig Cooperation)  8-12 November 2014, para kepala negara adidaya itu telah “mendaftar” untuk bertemu Presiden Jokowi. “Ini apa artinya? Mereka telah grogi duluan,” jawabnya sendiri yang disambut tepukan membahana dari hadirin.

Mimpi-mimpi besar yang tadi diutarakan Gubernur Nur Alam ternyata bukan hujan yang jatuh ke pasir.  Kata berjawab gayung bersambut. Pada menit-menit terakhir sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Presiden memanggil beberapa menteri terkait program yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara. Di ruang VIP Bandara Haluoleo dan di hadapan Gubernur Nur Alam, dia memerintahkan kepada menteri terkait seperti Menteri Pekerjaan dan Menteri Pertanian untuk memback-up dan menindaklanjuti program-program pemangunan di Sulawesi Tenggara.

“Minggu depan dan minggu depannya lagi akan berdatangan sejumlah menteri untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Jokowi di Sulawesi Tenggara;” kata Nur Alam seusai mengantar Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke tangga pesawat Air Force One, meminjam nama pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Tepat pukul 21.30 Wita, dari pintu pesawat Presiden Ny Jokowi melambaikan tangan selamat berpisah kepada Gubernur dan Ny Tina Nur Alam serta para pengantar lainnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menggunakan Aspal Buton, Implementasi Visi Misi Jokowi-JK

Oleh Yamin Indas

     EKSPEKTASI masyarakat kepada Presiden Joko Widodo harus diakui terlampau tinggi dan mengait hampir semua aspek persoalan bangsa. Bukan hanya perilaku dan pikirannya yang tak berjarak dengan kita melainkan juga visi misi Jokowi-JK memang sangat menjanjikan sebagaimana termaktub dalam Trisakti dan Nawa Cita. Trisakti dan Nawa Cita ini kemudian dijabarkan dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian program itu kini mulai bicara melalui aksi para menteri Kabinet Kerja.

Coba simak  tiga butir Trisakti yang tentu saja diadopsi dari pemikiran orisinal Bung Karno. Pertama, kita harus berdaulat secara politik; kedua, berdaulat secara ekonomi (berdikari); dan ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Visi ini oleh Jokowi-JK akan diwujudkan dalam misi yang mencakup sembilan sasaran program dan disebut Nawa Cita.

Terkait potensi aspal alam di Pulau Buton, kita berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi akan segera meresponsnya melalui sebuah kebijakan penting. Sebab kebijakan menggunakan aspal alam yang melimpah itu amat sejalan, bahkan sesungguhnya merupakan implementasi butir kedua Trisakti dan butir kelima Nawa Cita yang berbunyi: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pemerintah sejak era Orde Baru memelihara pengusaha yang menangani impor aspal minyak (asmin).  Volume impor asmin lebih separuh dari kebutuhan pengaspalan jalan d Indonesia yang mencapai kurang lebih 1,2 juta ton setiap tahun. Tentu kita tidak apriori mengatakan semua ruas jalan di Tanah Air harus menggunakan aspal buton (butas). Ruas-ruas jalan kelas satu yang kepadatan lalu lintas sangat tinggi seperti di Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, wajar dan haruslah menggunakan asmin.

Namun, untuk ruas-ruas jalan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, terutama di kawasan timur Indonesia,  sepatutnyalah menggunakan butas. Alasannya, ruas-ruas jalan tersebut masih rendah kepadatan lalu lintasnya. Ironisnya, dalam kondisi masih seperti itu sudah dilapisi dengan asmin yang impor itu. Secara pribadi, kita senang saja melewati jalan berkonstruksi hotmixed (asmin campuran panas). Mulus dan nyaman. Tetapi coba dihitung secara ekonomis apakah itu reasonable.

Trisakti mengajarkan kita untuk sedapat mungkin mampu  berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Kekayaan alam kita cukup melimpah. Ikannya di laut tinggal diambil, aspalnya tinggal disendok dengan sovel. Ironisnya, kita sok impor. Kita ketagihan makan ikan salmon. Padahal, salmon itu adalah ikan tongkol juga yang berwarna putih karena hidup di perairan dingin dan pada waktu tertentu berimigrasi ke air tawar.

Maka, dalam rangka implementasi Trisakti dan Nawa Cita kita berharap agar Presiden Jokowi mengurangi ketergantungan impor asmin. Selanjutnya semua program pengaspalan jalan berkelas rendah kepadatan lalu lintasnya diharuskan memanfaatkan aspal alam yang melimpah di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Potensi butas diperkirakan mencapai 3,8 miliar ton. Untuk mendapatkan aspal ini tidak sulit. Ditambang saja secara terbuka dengan menggunakan buldozer. Tidak perlu masuk terowongan seperti kegiatan penambangan aspal di Perancis.

Respons daerah

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memiliki perhatian terkait pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Beberapa ruas jalan provinsi yang sebelumnya tak terawat karena direncanakan menggunakan asmin tetapi tak kunjung terlaksana, dia memerintahkan menggunakan butas. Pengaspalan ruas jalan provinsi Tampo-Raha dan Bau-Bau – Banabungi adalah sekadar contoh pemanfaatan butas.

Bahkan, Gubernur Nur Alam telah membuatkan paying hukum penggunaan butas berupa peraturan daerah (Perda). Di situ ditegaskan pemanfaatan butas bertujuan untuk  memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam lokal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan (pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2010). Jadi, gubernur ini sebetulnya telah melaksanakan amanat Trisaktinya Bung Karno.

Namun, sejauh ini baru Pemda Kabupaen Buton Utara yang merspons kebijakan gubernur tersebut. Ada beberapa kendala antara lain, langkanya batu agregat standar Kementerian Pekerjaan Umum. Bahan tersebut di Kendari dikenal sebagai batu moramo. Oleh Hado Hasima, Kepala Dinas PU Buton Utara masalah itu diatasi dengan menggunakan batu gunung (batu kapir) lokal sebagai bahan lapis pondasi konstruksi jalan yang akan menggunakan butas.

Hado Hasima mengatakan semua tempat di Indonesia memiliki batu kapur yang dapat digunakan untuk konstruksi jalan butas. Tetapi sebelum digunakan di lapangan, batu kapur tersebut harus diuji secara laboratoris untuk menetapkan spesifikasi yang ideal bagi pengaspalan ruas-ruas jalan yang masih rendah tingkat kepadatan lalu lintasnya.

Hado  kemudian menyebut kombinasi butas dengan batu kapur lokal Buton Utara sebagai Butur Seal Asbuton (aspal buton). Suatu ruas jalan yang dipersiapkan menggunakan butas, tentu dimulai dengan perbaikan tanah dasar, yaitu lapis paling bawah dari badan jalan. Pekerjaan ini dilanjutkan dengan penghamparan batu kapur selektif  berukuran paling halus hingga tiga inci. Lalu dipadatkan dengan roda besi (wales) berbobot 4-6 ton. Kegiatan selanjutnya adalah pengerasan lapisan paling atas dengan menghamparkan butir butas berukuran maksikmal dua mili yang telah dilunakkan dengan aspal cair atau aspal emulsi. Maka terbangunlah sebuah konstruksi jalan butas yang mulus versi Buton Seal Asbuton. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pulau Wawonii Miskin Prasarana

 

Oleh Yamin Indas

 

Gubernur H Nur Alam SE MSI saat meninjau sarana dan prasarana pemerintahan di Langara. Nomor dua dari kanan adalah Pj Bupati Konawe Kepulauan H Nur Sinapoy MSI. Paling kiri adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra Ir Bambang MM. Foto Yamin Indas

   KONDISI Pulau Wawonii belum banyak berubah. Ketika sebagai wartawan Kompas menyertai kunjungan kerja Gubernur Abdullah Silondae ke pulau itu sekitar 35 tahun silam, saya merasakan sulitnya transportasi. Jalan beraspal tak ada, apalagi mobil. Kendaraan bermotor roda dua pun belum ada. Dari rumah jabatan camat ke pelabuhan, gubernur dan rombongan mau tak mau harus berjalan kaki.

       Pengalaman serupa masih berulang saat saya mengikuti kunjungan kerja Gubernur Nur Alam, bulan lalu (23 Oktober 2014). Dari pelabuhan Langara ke rumah jabatan bupati (sebelumnya rumah jabatan camat), rombongan gubernur memang sudah menggunakan mobil. Namun tak merasakan adanya kenyamanan karena kondisi jalan yang dilalui belum teraspal. Sebagian anggota rombongan juga harus berdesakkan karena mobil yang tersedia masih amat terbatas.

       Kesenjangan di Wawonii sangat kental. Kondisi infrastruktur terutama prasarana jalan tak berkembang, tak terkecuali di Langara, ibu kota  kecamatan selama 50 tahun sampai berfungsi sebagai ibu kota kabupaten menyusul pemekaran Wawonii menjadi daerah otonom Oktober 2013. Kota kabupaten tersebut terlihat kumuh. Perkampungan warga tidak tertata dengan baik.

       Kompleks pemerintahan kabupaten ditempatkan di sebuah kawasan baru, sekitar 3,5 kilometer dari pelabuhan. Pembabatan hutan dan land clearing adalah pekerjaan awal sebelum dibangun beberapa unit bangunan semi permanen untuk kantor bupati, sekretariat daerah, dan dinas-dinas (satuan kerja perangkat daerah). Akses jalan ke pusat pemerintahan tersebut, baru juga dibuka bersamaan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan tadi. Ketika meninjau kompleks tersebut, Gubernur  Nur Alam dan rombongan disediakan masker agar tak terganggu terpaan debu  jalan  tanah tersebut.

Kantor Sekretariat Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara. Masih konstruksi semi permanen sesuai kemapuan dana. Foto Yamin Indas

       Perihal penyediaan prasarana jalan bagi masyarakat Pulau Wawonii, itu isu pemilu tahun 1997. Waktu itu Pemda Sultra telah mengarahkan salah satu kontraktor untuk melaksanakan pembangunan jalan lingkar di pulau tersebut. Entah mengapa proyek itu tak berlanjut setelah selesai perhelatan politik. Para elite hanya sibuk mengatur kekuasaan terkait pembagian jabatan dan kedudukan politik. Komitmen dilupakan. Janji tinggal janji.

       Nur Sinapoy, pamongparaja senior yang ditunjuk Gubernur Sultra menjadi Pejabat Bupati Konawe Kepulauan, berharap pembangunan jalan lingkar bisa dilaksanakan di era masa jabatannya yang singkat itu (diperpanjang setahun hingga 23 Oktober 2015).

       Jalan lingkar Wawonii tidaklah sepanjang jalan Anyer – Panarukan (1000 km) yang dirintis Gubernur Jenderal Daendels menjelang abad ke 20. Pj Bupati Nur Sinapoy mengatakan jalan lingkar Wawonii hanya sekitar 110 kilometer. Bila jalan lingkar ini selesai termasuk ruass-ruas jalan penghubung (spider road), maka akan terbuka peluang bagi perumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Wawonii.

Pejabat Bupati Konawe Kepulauan di dermaga pelabuhan Wawonii. Banyak pihak di Wawonii menginginkan dia maju dalam proses pemilihan bupati definitif. Foto Yamin Indas

Potensi sumber daya alam pulau tersebut adalah lahan pertanian dan kelautan. Ada juga mineral nikel namun cadangannya tentu tidak menjamin berdirinya industri pengoalahan dan pemurnian (smelter) yang berinvestasi besar. Luas pulau itu tercatat kurang lebih 86,761 kilometer persegi. Hasil pembangunan dan upaya pengembangan pertanian dan kelautan, kelak akan menjadi penentu apakah Pulau Wawonii akan terus eksis sebagai daerah otonom atau kembali ke kabupaten induk karena tidak mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai untuk memperkuat dana pemerintah pusat.

Kabupaten Konawe Kepulauan

       Kendati ingin sekali menjadi masyarakat modern yang ditandai dengan kesungguhan melaksanakan pembangunan dengan segala risiko dan implikasinya, di lain pihak masyarakat kita tampaknya masih sulit meninggalkan kultur feodal. Fenomena ini tentu saja berlangsung di tingkat elite.

       Pemikiran feodalisme itu tercermin, misalnya, dalam upaya percepatan pembangunan sosial ekonomi melalui pembentukan daerah otonomi baru. Hampir semua kabupaten baru diberi nama sama dengan nama kabupaten induk kemudian ditambah embel-embel arah mata angin di mana daerah pecahan itu terletak. Maka, sekarang ada Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton Utara, dan seterusnya. Saat ini sedang diperjuangkan terb

Artis Melinda, pelantun Cinta Satu Malam ikut memeriahkan HUT ke-1 Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara. Foto Yamin Indas

entuknya Provinsi Buton Raya.

       Tidak bisa dibantah bahwa fenomena tersebut bertolak dari sebuah mindset berlatar belakang feodalisme. Secara kultural kelahiran daerah-daerah otonom baru tersebut dipandang tidah sah jika tidak menggandeng nama induknya sebagai pusat kekuasaan di masa lampau, di zaman kerajaan dan kesultanan, Di sentra-sentral kekuasaan tersebut, paduka yang mulia raja dan sultan harus disembah.

       Demikianlah, Pulau Wawonii dimekarkan menjadi kabupaten baru dan diberi nama Kabupaten Konawe Kapulauan. Pulau di tepi Laut Banda itu berjarak 27 mil dari pelabuhan Kendari. Gubernur Nur Alam dan rombongan ketika itu menempuh jarak tadi kurang dari satu jam karena menggunakan kapal bermesin berkekuatan tinggi. Speedboat Bahteramas milik Pemprov Sultra, misalnya, digerakkan mesin berkekuatan 900 PK. Beberapa wartawan dan pejabat eselon dua seperti Kepala Biro Pemerintahan Drs Zayat Kaimuddin dan Kadis Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra Ir Bambang MM sangat menikmati lajunya kapal dinas gubernur tersebut.

       Kunjungan kerja Gubernur Nur Alam di Langara, ibu kota kabupaten adalah dalam rangka menghadiri peringatan setahun terbentuknya kabupaten baru tersebut sekaligus menyerahkan secara resmi surat keptusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan setahun masa tugas Nur Sinapoy sebagai Pejabat Bupati Konawe Kepulauan. Pejabat bupati tersebut ditugaskan membentuk DPRD dan organisasi satuan kerja perangkat daerah. Pada tahap berikutnya pejabat bupati memfasilitasi pemilihan kepala daerah definitif.

       Ketika berbicara di depan rakyat Wawonii yang sempat hadir pada upacara HUT ke-1 Kabupaten Konawe Kepulauan, Gubernur Nur Alam menekankan masyarakat Wawonii untuk belajar dan bekerja keras. Untuk memajukan Wawonii tidak bisa lain harus belajar dan belajar dalam rangka meraih dan menciptakan daya saing serta kemandirian. Wawonii  harus dibangun oleh masyarakat Wawonii sendiri.

       Penekanan soal peningkatan kualitas sumber daya manusia  oleh Gubernur Nur Alam tak terlepas dari kenyataan bahwa personel pemerintahan di kabupaten baru itu kebanyakan berasal dari luar terutama dari kabupaten induk. Diingatkan oleh Gubernur Sultra dua periode itu, bahwa isu putra daerah bukan zamannya lagi. Putra daerah boleh tetapi mereka harus memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi. Begitu kata Nur Alam. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jembatan dari Dana Pinjaman Kementerian Keuangan

 

Oleh Yamin Indas

 

Jembatan Sungai Konaweha Hulu yang menghubungkan dua kabupaten di Sulawesi Tenggara. Jembatan ini diresmikan Gubernur Nur Alam, Sabtu 6 September 2014. Foto Yamin Indas

PERHATIAN Nur Alam  terhadap pembangunan infrastruktur tidak main-main. Saking seriusnya dia menempuh kebijakan meminjam dana ke pihak lain untuk pembangunan jalan dan jembatan yang dipandang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, dana APBD sendiri sangat terbatas untuk dapat melayani banyak kebutuhan, sementara ruas jalan dan jembatan yang menuntut penanganan segera makin banyak seiring terjadinya peningkatan produksi di pedesaan dan munculnya sejumlah kabupaten baru hasil pemekaran.

       Contoh langkah pro-rakyat yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut adalah pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu. Untuk pembangunan jembatan itu diperlukan dana kurang lebih Rp 40 miliar. Sedangkan dana yang dapat disisihkan dari APBD provinsi hanya sekitar Rp 4 miliar.   Kalau APBD harus dikuras semua, maka banyak ruas jalan dan jembatan di tempat lain tak kebagian biaya pemeliharaan dan peningkatan mutu. Akibatnya ekonomi masyarakat bisa stagnan.

 Ihwal pembangunan jembatan untuk menembus isolasi daerah hulu sungai, merupakan dambaan penduduk setempat, sejak lama. Doa mereka agaknya terkabul sehingga ada saja jalan bagi pemerintah untuk memenuhi harapan rakyatnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara, Drs H Nasir Andi Baso MSi, mengungkapkan: “Sampai kunjungan pertama Pak Nur Alam ke daerah hulu sungai setelah dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, kita belum tahu mau diambilkan dari mana dana untuk pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu”.

Problem tersebut kemudian diterobos dengan kebijakan memanfaatkan fasilitas dana pinjaman yang disediakan Kementerian Keuangan melalui badan layanan umum PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Dana pinjaman yang disalurkan PIP untuk membiayai pembangunan jembatan di hulu sungai itu Rp 30 miliar. Ditambah dana APBD Rp 4 miliar, maka jembatan berbentang 237 meter dan lebar 7 meter itu berhasil diselesaikan, lalu diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Nur Alam, Sabtu 6 September 2014.

       Pemanfaatkan dana pinjaman PIP sebetulnya telah dirintis saat gubernur membangun rumah sakit modern Bahteramas di Kota Kendari. Rumah Sakit Umum Provinsi Sultra itu kini masih terus disempurnakan dengan penambahan sarana dan fasilitas meski telah menelan biaya kurang lebih Rp 400 miliar. Hampir separuh (tepatnya Rp 190 miliar) biaya pembangunan RSUP Sultra itu bersumber dari pinjaman badan layanan umum PIP.

       Memanfaatkan dana pinjaman bagi pembangunan proyek-proyek besar adalah strategi yang tepat. Sebab proyek dapat segera dinikmati masyarakat. Kecuali itu  pemerintah (provinsi) terhindar dari biaya tinggi akibat tekanan inflasi apabila proyek-proyek  tersebut bersifat multiyears. Pengembalian pinjaman secara angsuran dilakukan melalui penyisihan dana APBD setiap tahun. Tidak dibebankan pada masyarakat. Jadi kecaman segelintir orang bahwa pinjaman menjadi beban masyarakat tidak berdasar sama sekali karena tidak ada penambahan pembayaran pajak kepada masyarakat terkait pengembalian pinjaman tersebut.

Jembatan Terpanjang

       Jembatan Sungai Konaweha Hulu tercatat sebagai jembatan terpanjang di Sulawesi Tenggara. Bentangan sepanjang 237 meter tadi masih ditambah 150 meter opritan di ujung jembatan di wilayah Kabupaten Konawe dan 70 meter lagi di Kabupaten Kolaka Timur. Opritan adalah sambungan daratan dengan ujung konstruksi jembatan. Permukaan opritan ini juga harus berlapis aspal dan menjadi bagian dari konstruksi jembatan.

       Kehadiran jembatan tersebut praktis membebaskan penduduk Kolaka Timur di sepanjang hulu Sungai Konaweha dari problem isolasi. Sungai ini juga merupakan batas alam Kolaka Timur dengan Konawe dan batas alam Kabupaten Konawe Selatan dengan Konawe. Dengan demikian sungai terbesar dan terpanjang di jazirah Sulawesi Tenggara itu menjadi sumber kemakmuran penduduk di tiga kabupaen tadi ditambah warga Kota Kendari.

       Aliran sungai Konaweha pada titik tertentu menghilang ke perut bumi kemudian muncul di Pohara. Maka, aliran di sini disebut Sungai Pohara dan bermuara di Laut Banda. Sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kendari diambil dari Sungai Pohara. Limpahan pasir dari sungai itu juga diambil warga bagi kebutuhan pembangunan fisik di ibu kota Sulawesi Tenggara.

       Belasan ribu hektar sawah di Konawe mendapatkan air dari Bendungan Wawotobi di Sungai Konaweha. Bendungan ini terletak di Unaaha, ibu kota Kabupaten Konawe. Dan Konawe telah berperan sebagai lumbung beras di Sultra justru karena keberadaan Bendungan Wawotobi dan jaringan irigasi lain di dataran rendah Abuki dan sekitarnya.

       Adapun penduduk Kolaka Timur di hulu Sungai Konaweha, umumnya petani tanaman semusim seperti padi ladang, sayuran. Kemudian perkebunan pisang, kelapa, kakao. Semua hasil tersebut diangkut ke Kendari sebagai titik simpul pemasaran terdekat. Diangkut dengan rakit ke hilir hingga jembatan Sungai Konaweha di Unaaha. Dari sini produksi tersebut kemudian diangkut dengan mobil barang ke Kota Kendari. Akhirnya, kesulitan angkutan dan transportasi  tersebut kini telah terjawab dengan kehadiran jembatan di hulu sungai dalam wilayah Kecamatan Latoma, Konawe.

       Gubernur Nur Alam mengatakan, ia kini masih memikirkan bagaimana mendaptkan dana bagi pembangunan sebuah lagi jembatan di alur Sungai Konaweha. Jembatan itu direncanakan dibangun di daerah Sabulakoa untuk melancarkan hubungan transportasi di sentra-sentra produksi baik di Konawe maupun Kabupaten Konawe Selatan.

       Lebih jauh gubernur menyatakan bahwa Pulau Buton dan Pulau Muna akan dibuatkan jembatan penghubung di daerah Baruta. Dengan demikian, hubungan transportasi  melalui lintas jalan poros di kedua pulau bakal lebih mudah. Selama ini kedua pulau dapat dijangkau dengan hubungan darat  dari ibu kota provinsi melalui lintas penyeberangan feri Torobulu – Tampo dan selanjutnya lintss feri Waara – Bau-Bau serta lintas feri Lasalimu -Wanci di Kepulauan Tulang Besi (kini Kabupaten Wakatobi).

Mewujudkan Mimpi

       Upaya pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu

Profil Gubernur Nur Alam beberapa hari setelah dilantik menjadi gubernur di awal masa jabatan periode pertama. Foto Yamin Indas

berangkat dari mimpi Nur Alam ketika dia berulang kali mengunjungi masyarakat terpencil di daerah hulu sungai tersebut dalam rangka sosialisasi sebagai calon gubernur Sultra periode 2008-2013. Untuk menyeberang ke wilayah Kolaka atau sebaliknya ke wilayah Konawe, Nur Alam dan rombongan harus menggunakan pincara (rakit) yang ditarik tenaga manusia dengan tali tambang.

       Kondisi sulitnya hubungan transportasi tersebut membuat Nur Alam berjanji dalam hatinya, apabila terpilih menjadi gubernur dia akan berusaha mengatasinya. Mimpi tersebut kini telah menjadi kenyataan. Penduduk di daerah hulu sungai dengan mudah kini sudah dapat melakukan mobilisasi dalam rangka kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Jembatan Sungai Konaweha Hulu terletak di km-52 dari kota Unaaha. Ibu kota Kabupaten Konawe ini berjarak 70 km barat Kota Kendari.

       Ketika meresmikan jembatan, Gubernur Nur Alam berjanji akan terus melanjutkan pembangunan jalan di daerah hulu sungai bagi kelancaran barang dan mobilisasi manusia. Dengan demikian, kehadiran jembatan terpanjang itu   akan semakin mengekskalasi pertumbuhan ekonomi. Kehadiran jembatan ini diharapkan oleh gubernur dapat merangsang pertumbuhan di daerah hulu sungai baik di Kabupaten Kolaka Timur maupun Konawe. Dalam tahun 2014 Pemerintah Provinsi menyediakan lagi sekitar Rp 10 miliar untuk peningkatan mutu jalan dan jembatan di daerah hulu sungai.

       Artinya, kehadiran dan peristiwa peresmian jembatan adalah momentum untuk memperbarui semangat dan tekad bangkitnya kesadaran penduduk setempat untuk bekerja lebih keras lagi agar kehidupan ekonomi dan sosial mereka lebih meningkat, bahkan mampu bersaing dan mandiri menyambut masa depan yang lebih berkualitas.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menjanjikan, Investasi Tambak Udang di Sumbawa

Oleh Yamin Indas

Hamparan tambak udang milik PT Bumi HHarapan Jaya di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, makin mempercantik pemandangan alam di kawasan tersebut. Foto Yamin Indas

KABUPAEN SUMBAWA BARAT di Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai bicara di sektor industri kelautan dan perikanan, khususnya usaha pertambakan udang. Di Poto Tano terhampar sekitar 365 hektar lahan tambak yang tengah digarap investor dari Surabaya dengan pola intensifikasi.

NTB sebagai Bali kedua di bidang pariwisata tidak hanya menyuguhkan pesona alam pegunungan, pantai berpasir putih yang setiap detik dijilat gulungan ombak, serta pulau-pulau kecil yang indah, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi baik berupa cadangan mineral, lahan pertanian, maupun sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan dukungan infrastruktur yang makin baik dan kebijakan pemerintah setempat menciptakan iklim investasi yang kondusif, para investor tidak ragu melakukan investasi di sana. Iklim investasi yang kondusif dimaknai sebagai kemudahan urusan perizinan tanpa harus menyuap oknum pejabat dalam berbagai versi seperti uang, hiburan, fasilitas.

Seperti halnya Pulau Lombok, Pulau Sumbawa saat ini terdiri atas lima kabupaten/kota. Kedua pulau besar tersebut berada dalam satu sistem perhubungan darat melalui lintas feri Kayangan – Poto Tano. Kayangan adalah kota pelabuhan feri di ujung timur Pulau Lombok, sementara Poto Tano merupakan pelabuhan armada feri di ujung barat Pulau Sumbawa. Lintas tersebut dilayani 24 jam armada feri dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam.

Dari kejauhan menjelang masuk ambang pelabuhan feri Poto Tano, kita disambut pesona kemolekan alam Pulau Sumbawa. Puncak-puncak bukit di sekitar daerah pelabuhan berwarna kecoklatan bernuansa silver oleh terpaan sinar terik matahari siang. Panorama alam pegunungan itu tampak makin eksotik ketika berpadu dengan hamparan laut yang masih biru di perairan pantai Kabupaten Sumbawa Timur.

Ketika matahari bersinar lembut di kala senja, bukit-bukit menjulang tadi menampilkan kecoklatan yang utuh. Pemandangan tersebut kemudian mengorek memori saya pada alam pegunungan di sepanjang jalan poros Madinah – Mekkah. Tandus dan gersang. Namun, alam yang keras itu telah menjadi saksi kehidupan dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW yang diutus Allah Swt untuk datang membawa rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Al Qur’an dan sunnah beliau SAW adalah sumber dan pintu rahmat itu.

Adapun pegunungan dan perbukitan tandus di Sumbawa Timur, sejatinya hanyalah sebuah fenomena alam pada setiap puncak musim kemarau. Jadi bersifat musiman. Penduduk setempat mengatakan, puncak-puncak bukit tersebut akan kembali hijau setelah tiba musim penghujan.

Petakan tambak udang yang dilengkapi kincir air untuk memproduksi oksigen. Foto Yamin Indas

Petakan Tambak Udang

Begitu kita keluar dari gerbang pelabuhan feri Poto Tano, hamparan petak-petak tambak udang akan segera terlihat di sebelah kanan dari ruas jalan menuju Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Sebuah ruas lainnya di pertigaan, menghubungkan kota-kota kabupaten di daratan Pulau Sumbawa hingga kota-kota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jembatan terapung kapal-kapal feri.

Lokasi tambak tersebut seolah berada di lembah, dikitari perbukitan dengan karakter alam yang disebutkan tadi. Bila kita naik sedikit ke salah satu bukit, maka hamparan petak-petak tambak akan nampak seperti sarang lebah, sebuah sumber daya buatan yang memperkaya keindahan alam di kawasan tersebut. Padahal, pengolahan tambak saat saya di sana, Sabtu 29 Agustus 2014, belum separuh dari sasaran seluas 365 hektar.

Seperti dijelaskan Site Manajer PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), Antonius Bangun Widodo, proyek tambak intensif penuh mulai dirintis tahun 2012. Tujuh bulan kemudian dilakukan panen pertama dengan produksi 18 sampai 21 ton udang vaname per hektar. Tingkat produktivitas adalah 25 ton per hektar. Usaha budidaya serupa di daerah Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan pola semi intensif hanya menghasilkan sekitar 1,2 ton per hektar.

Namun demikian, data-data produksi tersebut membuat saya minder jika harus membandingkan dengan produksi tambak tradisional di Sulawesi Tenggara yang hanya rata-rata di bawah satu ton per hektar. Paling tinggi dua ton untuk pola semi intensif minimum. Artinya, tidak semua sarana dan teknologi dapat diterapkan akibat masih terbatasnya kekuatan modal para petambak.

PT BHJ adalah anggota Sekar Alam Group yang berpusat di Surabaya. Kelompok ini memiliki sekitar 60 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang bisnis. Anton Widodo didampingi Wakil Site Manajer, Zaldi Yanan, dan sejumlah kepala divisi yang telah berpengalaman di bidang industri udang.

Lokasi tambak di Poto Tano pada awalnya adalah lahan tambak yang terlantar selama sekian tahun. Lahan itu kemudian di-take over PT BHJ. Agar segera menghasilkan dengan tingkat produksi yang tinggi, PT BHJ menerapkan pola intensif penuh. Saluran irigasi dibuat sesempurna mungkin.

Wakil Site Manajer Zaldi Yanan saat menjelaskan proses penyedotan air laut untuk pengairan lahan tambak. Foto Yamin Indas

Budidaya udang tersebut sepenuhnya menggunakan air laut yang disedot dengan mesin pompa. Sebelum dialirkan ke petak-petak tambak, air laut itu ditampung pada sebuah tandon berupa kolam besar dalam kondisi steril dari bakteri dan biota yang membahayakan kehidupan udang. Tandon itu dilapisi plastik kedap air. Selama di penampungan, air laut tersebut diberi treatmen yang antara lain berisi nutrisi dan unsur-unsur pembentukan plankton.

Petakan tambak yang dibangun Anton Widodo dan kawan-kawan, bukanlah kolam yang beralas dan berdinding tanah seperti kondisi tambak rakyat pada umumnya. Petakan yang luasnya kurang lebih 0,5 hektar dilapisi pula plastik kedap air jenis HDP setebal 0,5 sampai 0,7 milimeter. Di bawah lapisan plastik dipasangi sejumlah pipa yang kedua ujungnya menyembul ke bibir kolam. Ini merupakan sarana sirkulasi udara agar dasar kolam tetap nyaman.

Kolam tersebut kemudian diisi air laut dari tandon tadi. Air steril ini difermentasi lagi sekitar satu minggu untuk menciptakan plankton. Kehadiran plankton ditandai dengan keruhnya air. Pada saat itu barulah ditebar benur jenis vaname (Litopenaeus vanamee) sekitar 500.000 per petak. Anak udang berumur 10 – 11 hari tersebut diberi pakan 4 kali dalam sehari. Dalam 4 bulan sudah dapat menghasilkan udang size 30 ekor per kilogram.

Masa panen tergantung permintaan pasar. Jika permintaan menghendaki size 40, 60, 80 ekor per kilogram, tentu panennya lebih cepat. Oleh karena itu, tambak di Poto Tano bisa dipanen sampai 4 kali dalam setahun dengan produksi 18 ton per hektar.

Site Manajer PT Bumi Harapan Jaya Antonius Bangun Widodo saat memaparkan teknik budidaya udang vaname untuk pola intensifikasi penuh di lokasi tambak Poto Tano, Sumbawa Barat. Foto Yamin Indas

Ramah Lingkungan

Pengelolaan tambak di Poto Tano dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Setelah dilakukan panen terakhir, kolam dibersihkan dan airnya dibuang melalui saluran yang telah tersedia. Saluran itu dibuat berkelok-kelok jauh sebelum mencapai laut. Tujuannya agar terjadi proses penjernihan secara alami. Namun, sebelum tiba di laut, limba tersebut dites dengan pelepasan ikan dan biota lainnya. “Kalau tidak mati berarti airnya sudah bebas dari pencemaran,” kata Anton.

Kebijakan lain dan ini yang penting adalah melibatkan penduduk lokal sebagai karyawan. Saat ini saja tercatat 128 karyawan tenaga lokal. Karyawan PT BHJ di Poto Tano bakal bertambah seiring dengan meluasnya pengolahan tambak sesuai areal yang ada, yaitu 365 hektar.

Menurut Anton, bila luasan itu dibangun sekaligus maka investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 300 miliar. Setiap petak menghabiskan dana sekitar Rp 300 juta, termasuk biaya pembangunan infrastruktur. Akan tetapi dalam rangka efisiensi, tidak perlu dibangun sekaligus. Sebagian hasil penjualan produksi dari lahan yang terbuka, akan diinvestasikan kembali bagi pembangunan keseluruhan tambak secara bertahap.

Pasalnya, sisa cadangan modal investasi masih terus dikembangkan untuk proyek yang lebih besar. “Pak Fong berhasrat membangun proyek tambak terbesar kedua di dunia dan lokasinya di Sulawesi Tenggara,” ujar Anton menyebut salah satu pimpinan Sekar Group yang bernama lengkap Harry Fong Jaya, lulusan sebuah perguruan tinggi di AS.

Kelompok usaha tersebut saat ini tengah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Kabupaten Konawe Selatan berkapasitas 100.000 ton nickel pig iron setahun dengan investasi 100 juta dollar AS (setara Rp 1,1 trilyun pada kurs Rp 11.000 per 1 dollar AS. Pembangunan pabrik tersebut ditangani PT PP (Pembangunan Perumahan), BUMN di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum.

Cadangan lahan tambak itu sudah ada di Kendari Selatan juga. Tinggal dilakukan penelitian lebih detil dalam rangka pembuatan desain. Luasan lahan yang dibutuhkan paling sedikit 4.000 hektar. Lahan tambak ini akan dibangun untuk pola super intensif yang mampu mengkatrol tingkat produktivitas sampai 150 ton per hektar. “Ini industri tambak terbesar kedua di dunia setelah Lampung yang luasannya mencapai 10.000 hektar. Tambak super intensif tersebut dikelola PT Wahyu Mandiri,” kata Anton menjelaskan.

Selain Indonesia, negeri-negeri penghasil udang antara lain Taiwan, Thailand, Brasil. Pasokan pasar dunia dewasa ini didominasi Indonesia. Industri udang Indonesia bangkit kembali setelah terpuruk lebih satu dasawarsa akibat serangan penyakit putih bagi udang windu. Era udang windu kini digantikan udang jenis vaname yang tahan dari serangan penyakit selama pengelolaan tambak ditangani secara teknis yang benar dan tepat. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment