KAWASAN KOMERSIAL DIKELOLA MASYARAKAT

 OLEH YAMIN INDAS

 

      

Kadis Pderhubungan Sultra Dr Ir Hado Hasina MT

  LANGIT bersih di atas Amolengu. Matahari bersinar terang. Boleh jadi, keramahan alam tersebut adalah sepenggal cuaca cerah terakhir buat tahun ini. Sebab menurut yang empunya prakiraan, musim hujan sudah akan mulai berlangsung setelah pertengahan bulan November.

        Beberapa wanita paruh baya mengukir senyum saat keluar menyambut sebuah mobil yang berhenti di depan kios mereka. Sebagian lagi tetap berdiri di tempat, di dalam kiosnya, dan dengan wajah ramah pula mengarahkan perhatian ke obyek yang sama,  penumpang mobil Kijang Innova dari Kendari.

        “Mari, masuk Pak”, ujar mereka hampir bersamaan. Sejenak pandangan kami menyapu rangkaian kios alias warung berderet di sepanjang tepi jalan, di kompleks tersebut. Dalam rangkaian itu, ada sekitar 30 petak (unit) bangunan dari papan berlantai semen berukuran 4 X 6 meter. Ruang teras depan berbentuk gazebo dengan logo Dinas Perhubungan Sultra. Lahan bekas urukan yang tersisa di halaman depan belum dimatangkan, tanahnya masih berwarna kecokelatan dan melengket.    

Kami akhirnya masuk ke salah satu petak dari deretan kios, mengambil kursi lalu relaksasi. Pemilik warung tampak siap melayani jika kami menginginkan sesuatu. Tetapi kami masih senang mengajak mereka ngobrol di seputar usaha ekonomi mereka di tempat tersebut. Pemilik warung tetangga sebelah, juga masih sibuk berbenah, menggeser-geser peti es berisi berbagai jenis ikan segar yang siap dibakar atau direbus.  

        Cuplikan suasana di atas adalah aktivitas warga masyarakat di sekitar pelabuhan Amolengu, Kabupaten Konawe Selatan. Sejak beberapa bulan terakhir, mereka membuka usaha kuliner untuk keperluan penumpang yang turun naik di pelabuhan kapal feri itu. Sarana  tempat usaha berupa kios/warung disiapkan Dinas  Perhubungan Provinsi Sultra. Operasional pemanfaatan kios akan diatur nanti dalam perjanjian kerja sama.

        Dermaga dan terminal pelabuhan feri Amolengu dan Labuan diresmikan pemanfaatannya oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Februari 2016. Kehadiran infrastruktur transportasi itu telah meningkatkan konektivitas antar pulau dan antar kabupaten di Sultra. Lintas feri Amolengu – Labuan menyatukan Pulau Buton dengan daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara.

 

Ruang Usaha Ekonomi Produktif  

        Hado Hasina yang diangkat sebagai Kadis Perhubungan Sultra Juli 2016, menyadari Sultra ketinggalan jauh dari kondisi infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang sudah ada, semisal pelabuhan penyeberangan dan ruas-ruas jalan, belum disiapkan infrastruktur penunjang seperti terminal, halte, rambu jalan, dan lain-lain.

        Dia kemudian menyiapkan program jangka pendek dan jangka menengah pembangunan infrastruktur transportasi. Tujuan program itu bukan semata-mata hanya  untuk kelancaran arus barang dan mobilitas orang, serta untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan para pengguna jasa transportasi tetapi sekaligus juga untuk mengkatrol pendapatan asli daerah.

        Namun, lebih dari itu ada keunggulan lain terkait program pembangunan infrastruktur transportasi di Sultra. Yaitu pelibatan warga masyarakat dalam mata rantai kegiatan jasa transportasi. Dalam kegiatan itu terbuka ruang-ruang baru bagi usaha ekonomi produktif. “Ruang-ruang baru itulah yang kita serahkan kepada masyarakat warga sekitar untuk diisi dan dikelola bagi peningkatan kesejahteraan hidup mereka”, ujar Hado.

        Di setiap terminal, baik terminal pelabuhan feri dan pelabuhan laut maupun terminal darat akan dibuka kawasan komersial yang luasnya  antara 3 sampai 5 hektar. Lahan ini akan dimatangkan hingga siap dibangun sebagai kawasan komersial. Di dalam kawasan ini bakal disiapkan berbagai sarana dan fasilitas terkait kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi, seperti pusat kuliner, penginapan/hotel, pusat souvenir dan swalayan. Kemudian areal parkir mobil angkutan umum dan kendaraan pribadi, mushalla, toilet, dan sebagainya.

Masyarakat warga sekitar  akan dilibatkan sebagai pengelola usaha-usaha  ekonomi tersebut. Warga yang lahannya  terkena kawasan akan dijadikan prioritas tinggi untuk dilibatkan sebagai pengelola. Dan lahan tersebut tetap dimiliki warga bersangkutan.

 Kawasan komersial bagi terminal di kota-kota seperti Kendari, Baubau, Kolaka, Wanci (Wakatobi) dapat melibatkan pelaku ekonomi berskala makro untuk membangun dan mengelola mall dan pasar modern.

        Hado mengatakan, pembangunan kawasan komersial merupakan penjabaran konsep private public partnership, yaitu model kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk memacu terwujudnya  kesejahteraan masyarakat sendiri.  Peran masyarakat dalam model ini adalah sebagai subyek, yaitu pelaku usaha ekonomi produktif yang bekerja secara mandiri dan profesional. Bagaimana konkretnya usaha ekonomi produktif, ya antara lain seperti kios/warung  di Amolengu tadi.

        Adapun mekanisme kerja sama antara pemerintah dan masyarakat pengelola, akan diatur dalam suatu naskah perjanjian. Isinya antara lain tentang bagi hasil secara proporsional kedua belah pihak.  “Mungkin pengelola (warga) akan diberi porsi 80 persen”, kata Kadis Perhubungan Sultra menyebut sebuah perkiraan.

 

Usaha Bakulan

        Menurut pengamatan kita, para peserta dan calon peserta program kerja sama pengelolaan kawasan komersial, umumnya adalah warga miskin di sekitar kawasan tersebut. Sebagian telah melakukan kegiatan produktif seperti menjajakan ikan atau kue ke rumah-rumah atau kampung. Kondisi mereka masih di bawah skala usaha mikro yang kriterianya punya aset maksimal Rp 50 juta sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Karena itu, lebih tepat kita sebut usaha mereka sebagai pedagang bakulan.

        Para pedagang bakulan tersebut lebih banyak dilakukan ibu-ibu. Nurpati (42) adalah salah satu di antaranya. Ibu tiga anak ini menjajakan ikan ke seputar desanya, Langgapulu, setiap hari. Sering juga ke desa tetangga seperti Ulunese, dan Amolengu.

        Tetapi Nurpati kini tidak lagi berjualan keliling. Dia kebagian satu petak kios di Amolengu dari program Kawasan Komersial Dinas Perhubungan Sultra. Di kios itu saja dia berjualan makanan dan minuman, seperti teman-teman lain yang juga kebagian kios. Nurpati dibantu suaminya, Saino, dalam mengelola kios.

        Nurpati menyatakan rasa senang atas penyediaan sarana usaha berupa kios oleh Dinas Perhubungan Sultra. “Kami merasa terbantu dengan program ini”, ujarnya. Hanya saja, katanya menambahkan, kami belum tahu berapa kami  harus bayar ke dinas setiap bulan.

        Pernyataan rasa senang juga disampaikan Lasanita (50) di pelabuhan feri Torobulu, terletak lebih ke selatan dari Amolengu. Torobulu menghubungkan pelabuhan feri Tampo di daratan Pulau Muna. Di pelabuhan tersebut juga akan dibangun kawasan komersial. Lasanita menjelaskan, istrinya kini tidak lagi menjunjung ikan dan kue ke mana-mana karena telah kebagian kios di kompleks pelabuhan Torobulu. Dia berjualan di kos saja.

         Lokasi Kawasan Komersial Amolengu berjarak sekitar 100 Km dari Kota Kendari, atau  1 Km dari dermaga kapal feri. Pembangunan kawasan itu hingga menjelang akhir 2017,  masih dalam tahap pengurukan tanah. Areal yang akan dibangun sekitar 3 hektar. Sebagian lahan yang telah diuruk mulai diisi dengan pembangunan kios. Warga setempat pun berebut untuk mendapatkan kios agar mereka segera menjalankan usaha kuliner dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

        Hari telah menjelang siang. Di luar, sinar Matahari makin terik. Cahaya berpendar-pendar. Namun, suasana di Kawasan Komersial Amolengu terasa makin ramai. Di warung milik Waawu (50), misalnya,  ada Kepala Desa Langgapulu, Muniadin (47), dan Kepala Pelabuhan Amolengu Armin Malaka. Kehadiran mereka tak lebih untuk menemani tamu Kadis Perhubungan Sultra yang tadi naik Kijang Innova dari Kendari.

        Akhirnya, kami menikmati makan siang di kios Waawu, ibu tujuh anak dari Desa Ulunese. Suasana di Kawasan Komersial   Amolengu tidak berbeda dengan suasana di tempat lain dalam urusan kuliner bernuansa makanan khas laut (seafood).  Kita memilih sendiri secara langsung aneka jenis ikan segar dalam kotak es. Bedanya, ikan di Amolengu baru ditangkap semalam, sehingga benar-benar terasa sangat segar. Sedangkan ikan segar di kota, ada yang telah menginap 3-4 hari bahkan lebih lama dalam peti es.

        Nurpati menawarkan sejenis ikan yang disebutnya lebih enak dari ikan sunu. “Ikan ila namanya”, seorang warga menjelaskan. Saya minta dibuatkan pallumara (direbus) dengan bumbu sederhana seperti tumisan bawang merah/bawang putih, serai dan lengkuas. Ternyata benar. Sensasinya luar biasa. Lebih gurih dan lebih enak  dari ikan sunu yang selalu menjadi target bagi kebanyakan penggemar seafood.

        Kegiatan merintis usaha ekonomi produktif membuat langit Amolengu kian cerah. Warga pun tampak bergairah dalam memulai  pengembangan peran dan visi entrepreneur mereka sebagai pelaku kegiatan ekonomi berskala kecil-kecilan.

        Proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Sultra, sesungguhnya juga memang berskala kecil. Artinya, anggarannya kecil belaka karena menetes hanya dari APBD, tak ada dukungan finansial dari pusat. Program dan proyek itu muncul dari kreatvitas Hado Hasina saja  sebagai Kadis Perhubungan Sultra. Meskipun demikian, jika program Kawasan Komersial dapat direalisasikan, maka gerbong ekonomi masyarakat akar rumput akan bergerak. Kawasan Komersial yang tersebar di pelosok Sultra itu, pelan tetapi pasti akan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. ***          

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LONCATAN KEMAJUAN TRANSPORTASI

 OLEH YAMIN INDAS

Penerbangan ke Kendari dari Baubau (29-10-2017). Salah satu pramugari pesawat Garuda jenis atr 72-600 saat melayani penumpang. Foto yamin Indas

SULAWESI Tenggara kini mengalami loncatan kemajuan di bidang transportasi. Indikasi yang segera terlihat ialah mulainya  berkembang jaringan penerbangan antar kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Maka, konektivitas antar kota dan antar provinsi dengan wilayah Indonesia pun makin meningkat.

        Terbukanya penerbangan ke beberapa  kota kabupaten sebetulnya telah dimulai sejak akhir 1970-an. Ketika itu maskapai penerbangan MNA (Merpati Nusantara Airlines)  ditunjuk pemerintah melaksanakan penerbangan perintis ke Baubau, Raha, dan Kolaka. Kondisi pelabuhan udara  setempat disiapkan untuk menampung pendaratan pesawat jenis Twin-Otter atau Cassa dengan kapasitas tempat duduk 12 kursi.

        Adalah penerbangan ke Baubau yang lebih cepat berkembang. Pasalnya, Walikota Baubau dua periode Amirul Tamim (2003-2008 dan 2008-2013) ikut bicara. Dia berkontribusi menyediakan dana tambahan subsidi bagi penerbangan perintis tersebut. Jika semula hanya dua kali seminggu maka atas dukungan dana APBD, MNA lantas meningkatkan frekuensi penerbangannya ke Baubau melampaui target frekuensi penerbangan perintis.

        Subsidi tambahan dari Walikota Baubau tersebut bersifat ganti rugi, yakni penggantian biaya setiap kursi pesawat yang kosong (tak terjual) dalam setiap kali penerbangan dari dan ke Baubau. Kebijakan seperti itu tidak dilakukan pemda lain sehingga perkembangan proyek penerbangan perintis di daerah bersangkutan sangat lamban.

        Peran MNA ke rute Baubau kemudian digantikan penerbangan komersial oleh Lion Air. Terakhir, Garuda pun ikut melayani rute penerbangan Makassar-Kendari-Baubau. Baik Garuda maupun Lion Air menggunakan pesawat jenis ATR 72-600 berkapasitas sekitar 78 kursi penumpang. Bandara Betoambari Baubau kini mengelola penerbangan dua kali dalam sehari. Masing-masing sekali oleh pesawat Garuda dan Lion.

        Dua bandara lainnya juga telah melayani penerbangan komersial setiap hari, yaitu Bandara Matahora di Wakatobi, dan Bandara Ni Bandera di Kolaka. Padahal, kedua bandara tersebut baru dibangun di era reformasi. Adapun Bandara Sugimanuru di Muna sangat terlambat penyiapannya untuk difungsikan. Bandara yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat, itu  baru dioperasikan untuk melayani penerbangan komersial pertengahan tahun 2017.

        Kemajuan konektivitas udara yang segera direspons oleh berkembangnya jaringan penerbangan antar kota dan kabupaten, telah memacu kecepatan dan efisensi mobilitas orang dan barang baik di tingkat regional Sultra  maupun secara nasional. Kondisi ini sesungguhnya sangat ideal bagi dunia usaha dan kegiatan investasi.

        Saya agak tersentak saat pramugari mengumumkan bahwa penerbangan dari Baubau ke Kendari akan ditempuh dalam waktu 37 menit. Tidak ada perbedaan waktu antara Baubau dan Kendari!

        Tigapuluh tujuh menit? Masya Allah. Saat itu saya baru sadar bahwa Sultra kini rupanya telah memasuki fase takeoff di bidang transportasi. Perjalanan secepat itu bukan baru terjadi pada hari Minggu siang, tanggal 29 Oktober 2017 tatkala saya mau balik ke Kendari dan naik pesawat jenis ATR 72-600 milik Garuda tetapi telah berlangsung 1-2 tahun ke belakang. Saya sajalah yang memang baru pertama kali itu menggunakan pesawat komersial dari Baubau ke ibu kota provinsi.

         Saya tersentak karena sangat kontras dengan pengalaman saya di masa lalu. Di era kapal kayu, pelayaran dari Baubau ke Kendari menghabiskan waktu 16-17 jam. Berangkat dari pelabuhan Murhum Baubau sekitar pukul 13.00 Wita, dan tiba di pelabuhan Raha (ibu kota Kabupaten Muna), sekitar pukul 17.00 Wita.

 Perjalanan ke Kendari dilanjutkan pada pukul 22.00 Wita, dan tiba di pelabuhan khusus kapal kayu di Kendari sekitar pukul 04.00 pagi. Perjalanan sebaliknya dari Kendari ke Baubau, lamanya  seperti itu juga. Tidak kurang dan tidak lebih!

        Perjalanan, baru agak lebih cepat di era kapal cepat (jet foll). Bila tembak langsung Baubau – Kendari bisa ditempuh 2,5 jam. Tetapi karena jet foll harus menyinggahi pelabuhan Raha, maka total waktu perjalanan mencapai paling lama 5 jam.

        Moda angkutan memang berbeda. Perjalanan kapal laut dan pesawat udara, gapnya seperti bumi dan langit. Akan tetapi dalam konteks waktu,  pengumuman pramugari tadi adalah surprise buat saya. Dari 16 jam, 5 jam, hingga tinggal sekian puluh menit untuk tiba di Kendari. Artinya, jarak Baubau-Kendari kini ditempuh tinggal hanya 37 menit. Luar biasa! Saya bersyukur masih dapat menyaksikan loncatan itu.

        Menjelang akhir musim panas tahun ini, saya memang ingin mengunjungi Baubau melalui perjalanan darat. Sekalian melihat geliat pembangunan infrastruktur transportasi.   Perjalanan itu kemudian difasilitasi Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina.

        Ada dua jalur hubungan darat ke Baubau, saat ini. Pertama, jalur Pulau Muna. Jalur ini ditempuh melalui dua lintas penyeberangan kapal feri. Yaitu lintas Torobulu – Tampo, dan lintas Waara – Baubau. Saya sudah pernah lalui jalur ini di awal tahun 2000-an. Jarak tempuhnya agak panjang. Berangkat pagi dari Kendari, dan tiba di Baubau menjelang malam. Perjalanan yang agak melelahkan. Tapi stamina waktu itu masih bagus sehingga rasa lelah tak lama menjadi segar kembali.

        Adapun jalur kedua hubungan darat ke Baubau ialah melalui lintas penyeberangan kapal feri Amolengu-Labuan. Jika lintas Torobulu-Tampo menyatukan daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara dengan Pulau Muna, maka lintas Amolengu-Labuan menyatukan daratan besar jazirah sultra dengan Pulau Buton.

        Jalur kedua ini baru dibuka setelah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan penggunaan pelabuhan feri Amolengu dan Labuan pada bulan Februari 2016. Karena itu, saya memutuskan lewat jalur kedua agar dapat mengenal dan menambah pengalaman di daerah tersebut.

Perjalanan dimulai dari Kendari dengan mobil Dinas Perhubungan Sultra. Dikemudikan Nuriono Efendy (28), mobil itu melaju di atas jalan beraspal mulus, dan tanpa terasa kami tiba di pelabuhan Amolengu. Jarak  sekitar 100 Km itu  ditempuh hanya dua jam lebih sedikit.

        Mobil kami langsung naik kapal, dan selanjutnya KMP Semumu bergerak menuju Labuan di ujung utara daratan Pulau Buton. Lintas ini pendek, hanya 8 mil. Dalam sehari kapal itu bolak-balik 3-4 kali di lintas ini mengangkut penumpang dan kendaraan bermotor. Saat kami naik, pelayaran merupakan trip kedua bagi Semumu. Trip pertama dilakukan tadi pagi dari Labuan, tempatnya menginap.

        Pada pelayaran trip kedua dari Amolengu, muatan Semumu tampak sarat juga, terutama ruang angkutan kendaraan. Sedangkan kursi penumpang terisi lebih dari separuh. Dari sekian banyak lintas penyeberangan kapal feri di Sultra, lintas Amolengu-Labuan merupakan jalur yang dioperasikan tanpa subsidi. Artinya langsung menjadi jalur komersial dengan memberlakukan tarif penuh (full tariff) sesuai ketentuan yang ada.

Baik di Amolengu maupun Labuan, kami hanya sight seeng.  Kami memang agak terburu-buru karena mengejar waktu shalat Jumat di masjid mana saja dalam perjalanan lanjutan menuju Baubau. Akhirnya, kami pun berhenti di sebuah masjid mungil di Desa Baluara. Warga setempat tampak mulai berbondong-bondong menuju rumah ibadah tersebut.

Babussalam, nama masjid itu dibangun dengan swadaya. Fasilitas wudhu’ dan toilet masjid itu ditunjang tersedianya air bersih yang menyembur dari pipa sumur bor, juga hasil swadaya masyarakat Baluara. Dalam kesederhanaan warga desa tersebut tampak hidup sejahtera dalam suasana kehidupan bernuansa religius.

Perjalanan ke Baubau terasa menyenangkan. Seluruh ruas jalan sepanjang kurang lebih 200 Km beraspal mulus. Di sebelah kiri jalan, kebun kelapa dan  jambu mente milik penduduk tampak berlarian ke arah berlawanan saat mobil kami melintas cepat. Agak jauh ke dalam,  hutan menghijau kendati kurang lebat karena lantai lahannya berbatu dan bergelombang. Populasi penduduk di sepanjang jalan  masih longgar sehingga pemanfaatan lahan untuk pertanian belum maksimal.

   Pemandangan di sebelah kanan lebih menarik karena kita merasa seperti sedang menyusuri tepian danau besar. Itulah bentangan laut yang memisahkan daratan Pulau Buton dari Pulau Muna. Panorama alam tersebut tampak senyap dari deburan ombak dan tak terdengar alunan lagu “sio sayang” dari para nelayan. Di musim panas (kemarau), perairan Selat Buton memang tenang tak berombak. Nelayan di sana juga masih langka sehingga tak terlihat kesibukan perahu atau kapal motor berlalu lalang mengangkut hasil tangkapan.  Potensi laut dan lahan pertanian di sepanjang jalan poros Labuan-Baubau boleh dibilang “masih tidur”, belum banyak disentuh tangan-tangan produktif.

Setelah bertualang lebih separuh dari jalan poros ini, kami menemukan 2-3 rumah penduduk menjual makanan dan minuman. Tempatnya di ketinggian menghadap ke laut Selat Buton. Sensasi pemandangan alam nan indah tersebut praktis menambah nikmat menyantap kuliner yang tersedia. Kendati di situ cuma ada nasi kuning, nasi biasa dan lauk ikan seadanya, lalu mi instan, kopi hitam, kopi mix, serta kue-kue kering kemasan pabrik. Maklum, penyediaan usaha kuliner tersebut merupakan kreasi dan prakarsa warga desa setempat. “Nama desa Ini ialah Tumada”, tutur Nuriono menjelaskan.

Idealnya,  di situ harus ditempatkan halte dan areal parkir kendaraan lainnya. Makin ramai kendaraan berhenti, usaha kuliner warga pasti berkembang pesat. Apalagi, beberapa ratus meter dari rumah makan tersebut ada sekolahan, salah satu SMA Negeri di Kabupaten Buton. Tetapi sepanjang perjalanan, kami tak melihat alat angkutan umum beroperasi di ruas ini.

Tidak hrean jika di sepanjang ruas jalan ini hingga Kota Baubau belum ada sarana penunjang transportasi seperti terminal, halte, rambu jalan, dan sebagainya. Ruas jalan ini sebenarnya telah berfungsi cukup lama. Bahkan, jalan pantai barat Buton ini konon telah dibuka sejak zaman Belanda.

Dalam perencanaan Dinas Perhubungan Sultra, sebuah terminal tipe B akan dibangun di sebuah pertigaan di daerah Kapantori. Di situ ruas jalan Labuan-Baubau  bertemu dengan ruas jalan dari Ereke (Buton Utara) yang juga menjadi akses jalan ke Baubau. Di pertigaan itulah bakal dibangun terminal.

Petualangan ini berakhir di Kota Baubau. Kami tiba di kota itu sekitar pukul 15.00 Wita. Pengalaman yang bisa dibagi dari perjalanan darat ini antara lain adalah fakta bahwa kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang kami lalui, umumnya  sangat baik. Kondisi aspalnya masih mulus. Jadi, masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir menghadapi musim hujan tahun 2017/2018.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KOTA BAUBAU JANGAN SEMRAWUT

OLEH YAMIN INDAS

-

Suepan Pasasana semrawut ini dipotret di jalan depan Pasar Anugrah Baubau, Minggu 29 Oktober 2017

BAUBAU adalah sebuah kota kecil di Sulawesi Tenggara. Tetapi semrawutnya nyaris tak terkendali. Keadaan tersebut terlihat di jalan raya. Baik pada hari kerja maupun hari libur, penyempitan  ruang jalan terasa dan terlihat di mana-mana.

        Mungkin tidak terlalu tepat disebut macet sebagai gejala kepadatan lalu lintas di Kota Baubau. Sebab kendaraan masih mengalir. Hanya, pergerakan berlalu lintas terasa lambat akibat padatnya berbagai jenis alat angkutan yang berebut tempat untuk melaju ke tujuan.

         Suasana kepadatan lalu lintas di hampir semua jalur jalan Kota Baubau terkesan sebagai denyut nadi kota industri yang memang harus sibuk. Padahal tidak demikian. Tak tercatat sebuah pun industri di sana, kecuali beberapa cold storage yang dibangun di masa kekuasaan Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau, untuk menyimpan stok ikan beku dalam menghadapi kemungkinan pacelik pada musim angin barat.

        Kekumuhan Kota Baubau dalam aspek manajemen transportasi lebih disebabkan wilayah kota memang sempit. Sebuah permukiman sekitar 200.000 penduduk di atas areal 221 kilometer persegi atau 0,58 persen dari luas Sultra (38.140 Km2) terasa timpang dari segi daya dukung wilayah. Fisik kota itu terletak di kawasan tanah bergelombang, dan hampir separuh darii pantainya merupakan tebing curam.

        Sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi warga kota, di Baubau tercatat 243,13 Km jaringan jalan. Jaringan jalan ini hanya 62 Km yang tercatat sebagai jalan national. Selebihnya jalan kabupaten/kota. Jalan provinsi tidak ada. Sedangkan alat transportasi yang bergerak di atas jalan tersebut kurang lebih 10.000 unit, termasuk sekitar 8.000 unit sepeda motor.

        Alat transportasi tersebut belum termasuk berbagai jenis kendaraan dari luar kota yang setiap saat memasuki Baubau. Kota itu telah terkoneksi dengan semua kabupaten dan kota di Sultra maupun dengan Makassar di Sulawesi Selatan melalui sistem angkutan darat yang ditunjang konektivitas penyeberangan kapal-kapal ferry.

Masalah serius yang menyebabkan kesemrawutan lalu lintas Kota Baubau ialah faktor manajemen transportasi yang tak jalan. Manajemen tersebut adalah “makanan” Hado Hasina, master transportasi dari Institut Teknologi Bandung. Dia diangkat sebagai Kadis Perhubungan Sultra bulan Juli 2016 oleh Gubernur Nur Alam. Sebelumnya dia menjabat Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara, kemudian  Pelaksana Sekda kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Buton itu.

Dalam program Dinas Perhubungan Sultra, ada empat kota di Sultra yang diberi prioritas tinggi terkait pelaksanaan manajemen transportasi dalam rangka menciptakan kenyamanan, kelancaran, dan keamanan berlalu lintas. Selain Baubau, ketiga kota lainnya adalah Kendari, Kolaka, dan Wanci (Wakatobi).

Mengapa? Ke-4 kota tersebut kini telah terkoneksi multi moda angkutan. Memiliki bandar udara (lapangan terbang), pelabuhan laut dan kapal ferry, serta tentu saja kota-kota tadi telah memiliki terminal angkutan darat.  “Konektivitas itu mendorong laju pertumbuhan kota-kota tersebut untuk berkembang pesat”, ujar Hado di Kendari, Selasa 31 Oktober 2017.

Baubau telah ditangani mulai awal tahun ini. Fundasi yang diletakkan pertama adalah penyiapan lahan terminal tipe B di Lakologou, dan penyiapan fasilitas rest area di tiga tempat: Waramesiu, kompleks pelabuhan ferry, dan di pelabuhan (laut) Murhum Baubau. Rest area merupakan tempat peristirahatan sementara. Dia berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Rest area akan dilengkapi dengan fasilitas peristirahatan seperti pajangan kuliner, hotel, pusat souvenir dan swalayan.

Hado optimistis, impiannya itu dapat diwujudkan jika program pembangunan infrastruktur transportasi seperti yang dipaparkan di atas didukung pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina di lokasi calon Terminal Lakologou Baubau

Hado kemudian menjelaskan tentang fungsi terminal. Bagi penumpang, fungsi terminal adalah fasilitas kenyamanan saat menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda ke moda yang lain, sarana informasi dan area parkir kendaraan pribadi. Fungsi terminal bagi pemerintah ialah terkait perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menghindari kemacetan, pos pemungutan retribusi, dan sebagai pengendali kendaraan umum. Sedangkan fungsi terminal bagi pengusaha adalah sarana pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat.

Menurut Hado, terminal tipe B di Lakologu (ujung barat kota) merupakan moda transportasi sentral perjalanan kendaraan angkutan kota dalam provinsi (AKDP). Terminal ini akan dihubungkan dengan rest area Waramesiu, pelabuhan ferry, dan pelabuhan Murhum.

Bahkan, dia merencanakan pembangunan jalan arteri di sepanjang garis pantai dari Terminal Lakologou hingga terminal pelabuhan Murhum. Pekerjaannya bersifat penimbunan laut sepanjang kurang lebih 2 Km. Di sepanjang jalan tersebut bisa dibangun sarana perekonomian yang akan melibatkan warga setempat sebagai pelaku mulai dari usaha ekonomi mikro hingga mall dan pasar modern. Ini sejalan dengan arah pengembangan Baubau sebagai kota perdagangan.

Lokasi Rest Area di Waramesiu Baubau, saat mulai diuruk 2017

Ketersediaan sarana dan fasilitas tersebut akan merangsang para penumpang kapal-kapal Pelni untuk memanfaatkan waktu buat berwisata belanja dan kuliner sambil menunggu keberangkatan kapal untuk melanjutkan perjalanan.

Pelabuhan Murhum Baubau adalah pintu penghubung wilayah barat dan timur dalam lalu lintas pelayaran armada penumpang milik BUMN tersebut. Frekuensi persinggahan ke pelabuhan itu minimal sekali sehari, baik yang pulang ke barat maupun kapal yang menuju timur seperti Ambon, Bitung, Tidore, Manokwari, Kaimana, Merauke, dan lain-lain.

Rekayasa Lalu Lintas

        Soal kepadatan, terutama di jalur-jalur  tertentu merupakan program jangka pendek yang akan segera dbenahi. Rest area Waramesiu dalam satu dua bulan ke depan akan difungsikan sebagai terminal sementara, menggantikan terminal yang selama ini menumpang di lahan di kompleks Lapangan Tembak Baubau.

        Hado mengatakan, dalam manajemen rekayasa lalu lintas ada beberapa macam kebijakan yang bisa diambil untuk meningkatkan kapasitas jalan. Di antaranya pelebaran dan pelurusan jalan. Tetapi langkah ini membutuhkan dukungan politik karena terkait penggunaan dana APBD dan koordinasi dengan instansi lain. Maka prosesnya agak lama.

        Langkah yang lebih praktis untuk mengatasi kemacetan ialah mengatur jalan satu arah. Ruas-ruas  yang padat dialihkan sebagian bebannya  untuk menciptakan jalan satu arah. Di Kota Baubau lebih pas dan perlu  dengan sistem satu arah karena ruas-ruas jalan di sana sempit, rata-rata lebar badan jalan beraspal hanya sekitar 3 meter.

        Untuk melaksanakan manajemen rekayasa lalu  lintas di Baubau, Dinas Perhubungan Sultra akan melibatkan selain Polresta, juga Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan asuransi Jasa Raharja. Akan direkrut pula warga masyarakat dari kalangan anak muda yang akan diperbantukan pada polisi dalam mengatur lalu lintas. Mereka disediakan seragam dan atribut.   Ada pula uang jasa untuk setiap kali mereka bertugas di lapangan.

        Kota Baubau dituntut untuk semakin berkualitas sebab dia kota wisata yang menawarkan banyak pesona. Baubau adalah kota budaya dan sejarah. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kota tersebut harus menampilkan pencitraan yang baik. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INDONESIA INGIN KEMBALI BERJAYA SEBAGAI PENGHASIL REMPAH DUNIA

iBU ARIYANI DJALAL, DEKLARATOR RELAWAN REMPAH KITA UNTUK DUNIA.  KIRI ADALAH DIRJEN PERKEBUNAN BAMBANG. FOTO YAMIN INDAS

  DI saat kita sedang membangun visi Poros Maritim Dunia, muncul gerakan di Tanah Air untuk membangkitkan kembali kejayaan Indonesia sebagai penghasil rempah dunia. Potensi rempah Indonesia dilihat sebagai komoditas strategis yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan langkah Presiden Jokowi menyiapkan infrastruktur merupakan momentum untuk mengembangkan usaha pertanian komoditas rempah berbasis manufaktur. Sehingga akses pemasaran produk industri tersebut tidak akan menemui kesulitan.

        Gerakan tersebut mengidentifikasikan  diri sebagai Relawan Rempah Indonesia. Para relawan terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang seperti pengusaha, petani, aktivis, peneliti, dosen, dan lain-lain.

 Memakai baju kaos berkerah kuning dalam paduan warna hitam   dengan logo ‘Relawan Rempahkita untuk dunia’, para relawan itu melakukan deklarasi di lantai dasar gedung Pusat Informasi Agribisnis  Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta,  Jumat petang, 29 September 2017. Deklarasi itu dipimpin Ariyanti Djalal, dan dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir Bambang MBA.

         Ariyanti menyatakan, deklarasi ini didasari keprihatinan surutnya rempah sebagai komoditas utama perdagangan nasional. Itu pun kita baru memanfaatkan 4 persen dari sekitar 7.000 –an jenis tanaman rempah. Tanaman rempah Indonesia antara lain lada, pala, bunga pala, cengkeh, kayu manis, kayu cendana, gaharu, kamper. Aneka jenis tanaman ini menghasilkan rempah dalam bentuk segar ataupun hasil proses dari bagian daun, bunga, buah, kulit buah, biji, batang, kulit batang, akar maupun rimpang. Rempah-rempah ini dapat digunakan sebagai bumbu masakan atau minuman, bahan obat-obatan, dan kosmetik.

        “Kami Relawan Rempah ingin membangun sinergi antar pelaku usaha dan mengembangkan komoditas rempah agar berjaya kembali”, kata Ariyanti dengan lantang. Ia menambahkan,  Relawan Rempah bertujuan menguatkan peranan Dewan Rempah Indonesia sebagaimana mandate Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004.

        Menurut Ariyanti, saat ini kebutuhan pasar rempah dunia terbuka peluang lebar. Tetapi orientasi pasar yang ingin dikembangkan tidak lagi dalam bentuk pasar yang mengandalkan bahan mentah melainkan dalam bentuk produk atau hasil manufaktur. Dengan demikian berarti nilai tambah yang diperoleh akan lebih tinggi, dan lapangan kerja akan terbuka lebih luas pula.

        Strategi Relawan Rempah dalam upaya mengembalikan kejayaan rempah Indonesia antara lain melakukan sosialisasi melalui seminar dan pendekatan dengan para pemegang otoritas di daerah penghasil rempah. Tujuannya agar para pihak yang terkait dapat mendorong pengembangan produksi tanaman  rempah maupun kegiatan investasi industri manufaktur.

        Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang menyambut gembira munculnya gerakan Relawan Rempah yang diinisiasi para aktivis dari berbagai latar belakang profesi. Ia mengingatkan, komoditas utama perkebunan rakyat maupun swasta seperti kelapa sawit ini tengah mendapat tekanan dari para aktivis lingkungan di dunia. Karena itu, pengembangan komoditas rempah diharapkan menjadi salah satu kran alternatif bagi komoditas dan komponen ekspor Indonesia.

           Menurut Bambang, tanaman rempah merupakan tanaman tradisional dan menjadi budaya yang terkait sebagai bagian dari pelbagai  bahan makanan  dan minuman masyarakat Indonesia. Akan tetapi usaha budidaya cenderung berskala kecil sehingga secara ekonomis kurang menguntungkan. Ia berharap keterlibatan banyak pihak dalam pengembangan tanaman rempah, akan mendorong usaha budidaya berskala lebih besar. Faktor konektivitas dan kolektivitas produksi, kini tidak masalah lagi menyusul terbukanya jalur-jalur distribusi melalui pembangunan infrastruktur

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SENSASI ‘GOLDEN WATER’ DI DESA WISATA TANGKENO

Gubernur Nur Alam diapitt Kades Abdul Madjid Ege dan istrinya Suriati, serta Pj Bupati Bombana Sitti Saleha (kanan)

        NAMA sebenarnya adalah Ee Wulaa (huruf e dibunyikan seperti menyebut ember). Ee Wulaa dalam bahasa kabaena terdiri dari kata ee yang berarti air, dan wulaa yang berarti emas. Jadi arti frasa ini ialah air yang mengandung emas.

        Maka, supaya keren dan menyesuaikan predikat desa itu sebagai desa wisata, saya alihbahasakan menjadi “Golden Water”.

        Golden Water adalah sebuah sumber mata air menyembur dari permukaan tanah di sebuah lereng pegunungan, di Desa Tangkeno. Semburan air ini kemudian tertampung pada sebuah cerukan sebagai kolam alam yang tidak begitu besar. Nah, kolam inilah yang disebut Ee Wulaa, Golden Water.

        Mengapa orang Kabaena, khususnya warga Desa Tangkeno   menyebutnya Ee Wulaa?

        Dahulu kala, once upon a time, ada seorang warga pergi ke hutan. Saat melewati sumber air tersebut ia melihat bongkahan batu kekuningan seperti emas muncul di atas permukaan air kolam. Padahal, biasanya permukaan air kolam itu bersih dari dedaunan maupun ranting-ranting kayu.

        Warga itu kemudian bergegas balik ke kampung dan menceritakan benda aneh yang  baru dilihatnya di kolam. Dalam keterangannya ia juga secara dramatis melukiskan bongkahan batu berwarna emas itu tampak bergerak laksana seekor belibis sedang berenang.

        Akan tetapi, ketika bongkahan hendak dilihat dan dicermati ulang oleh dia bersama beberapa teman sekampung, benda aneh itu sudah tak ada. Lenyap tanpa bekas. Air kolam dan suasana sekitar tetap tenang dalam kesenyapan. Sementara desau angin tetap bernyanyi memecahkan kesenyapan itu. Hukum keseimbangan alamlah yang  berlaku.

        Orang Tangkeno dulu jujur dan kuat memegang tradisi. Keterangan penemu bongkahan batu menyerupai emas harus dipercaya tanpa reserve. Soal bongkahan tak ada lagi adalah  masalah lain. Perkara ini kemudian dialihkan ke ranah mitos.

Dikatakan, bongkahan itu adalah penampakan bahwa di tempat itu memang terdapat  mineral berupa bijih emas.

Kolam Golden Water. Tidak seluas dulu lagil

        Sejak saat itu sumber mata air pegunungan tersebut disebut dan dikenal sebagai Ee Wulaa, dan selanjutnya kita sebut Golden Water.

        Tangkeno adalah sebuah kampung tua, pusat peradaban masyarakat Kabaena yang secara etnologis merupakan suku Moronene dari daratan besar (wita ea) jazirah Sulawesi Tenggara. Kampung ini (kini desa wisata) terletak di kaki lereng Gunung Sangia Wita, atau di ketinggian 620 meter dpl (dari permukaan laut).

        Untuk mendapatkan lokasi Golden Water, kita harus naik ke atas lagi hingga di ketinggian sekitar 650 meter dpl. Dari sebuah jalan sederhana yang menjadi akses Desa Tangkeno dengan Benteng Tontontari, kita harus menuruni tebing agak landai sekitar 300 meter.

        Agak surprise juga ketika saya ditelepon Penjabat Bupati Bombana Hj Sitti Saleha SE MSi, tentang keinginan Gubernur Nur Alam menikmati sensasi air pegunungan Ee Wulaa di Tangkeno. “Maunya Pak Gub hanya kita bertiga ke Tangkeno,” kata Leha, panggilan akrabnya.

        Saya dalam keadaan kurang fit sebenarnya, akibat nyeri sendi lutut. Tetapi karena harus “mengantar” orang besar ke kampung sendiri, maka saya sanggupi saja.

        Dalam hati terbersit harapan, mudah-mudahan Gubernur Nur Alam trenyuh hatinya melihat kondisi infrastruktur di pulau yang potensi nikelnya nyaris habis oleh keserakahan pengusaha bebarapa waktu lalu.

        Kurang empat hari masuknya Ramadhan 1438 H, persisnya Selasa 13 Juni 2017, kami ke Kabaena. Ternyata tidak hanya bertiga. Dari Kendari ada Komandan Korem 143/Haluoleo Kolonel (Inf) Andi Perdana, ikut pula Kadis Infokom Sutra Kusnadi, Halim Ahmad dari Metro TV, dan tentu saja ajudan gubernur.

        Pj Bupati Bombana yang menunggu di Kasipute, ibu kota kabupaten, juga membawa beberapa staf. Dia menyiapkan speed boat yang membelah laut sekitar dua jam hingga merapat di Sikeli. Cuaca bagus, laut tak berombak. Sikeli adalah pelabuhan paling ramai di Pulau Kabaena setelah Dongkala di ujung timur.

        Rombongan tidak segera “nancap” ke gunung (Tangkeno). Gubernur Nur Alam tertarik terhadap rangka tulang ikan paus sepanjang 12 meter yang terpajang di dekat pelabuhan. Rangka itu diletakkan di sebuah bangsal sederhana. Pajangan ini kemudian menjadi obyek tontonan para pengunjung Kabaena.

        Sikeli telah dibuka sebagai pelabuhan sejak zaman Belanda. Daerah hunian (perkampungan)  makin luas. Tetapi wajahnya tetap kusam. Mungkin karena belum memiliki  infrastruktur jalan yang baik. Jaringan jalan yang  berupa jalan tanah, berlumpur bila hujan.

        Jalan poros yang membelah Sikeli berlubang-lubang, tampak seperti bekas aspalan yang telah keropos. Kondisi jalan seperti ini sama keadaannya hingga ke Teomokole, sejauh kurang lebih 5 kilometer.

        Kondisi jalan jelek lebih parah lagi saat hendak menapak naik ke gunung menuju Tangkeno. Ruas jalan Tangkeno – Sikeli sebenarnya hanya kurang lebih 18 kilometer. Namun, rombongan kami menempuhnya sekitar satu jam dengan mobil-mobil kijang Innova.

        Desa ketinggian pertama setelah lepas Teomokole adalah Rahadopi. Aksesnya berupa jalan tanah yang di sana sini telah dikeraskan dengan kerikil (sirtu: pasir batu) namun telah tergerus run off.

        Keadaan jalan hingga Tangkeno lebih memprihatinkan. Suasana juga terasa agak sempit karena rumput dan pepohonan liar di kiri kanan jalan, jarang dipangkas. Pendek kata, akses ke desa wisata ini belum baik. Badan jalan yang ada tak terpelihara.

        Kondisi infrastruktur jalan di Kabaena sangat kontras dengan kondisi ruas jalan Kendari – Kasipute (180 Km). Ruas tersebut merupakan jalan nasional beraspal campuran panas (hotmix).

Gubernur Nur Alam berbincang dengan perempuan tuna netra di Tangkeno., dipandu Kades Abdul Madjid Ege. Konon Sumna diberi uang Rp 1 juta oleh gubernur.

  Nyaris senada dengan kondisi  jalan jelek, lahan pertanian di sepanjang jalan ruas Teomokole – Tangkeno belum terolah maksimal. Masih lebih luas hutan belukar muda dari kebun-kebun jambu mete dan cengkeh. Pemandangan seperti itu lebih tegas setelah kita memasuki wilayah Desa Tangkeno.

        Kunjungan pribadi Gubernur Nur Alam ke Tangkeno rupanya bocor juga. Warga telah terkonsentrasi di balai desa saat kami tiba di sana. Ada sejumlah camat dan staf, anggota TNI dan Polri. Gubernur hanya senyum-senyum saja. Ia berbaju kaos  warna cerah berkerah.

        Rombongan terus bergerak langsung menuju lokasi Golden Water. Naik ke atas lagi. Obyek ini ternyata sederhana dan alami. Kolamnya kecil saja sehingga tidak mungkin kita mandi dengan mencebur ke dalamnya.

        Kolam itu berlokasi di ujung akar-akar  sebuah pohon beringin yang tidak terlalu angker. Untuk tempat mandi, warga membuat pancuran yang tersambung langsung dengan semburan air dari dalam tanah tebing.

        Air pancuran dijatuhkan ke sebuah bilik kecil. Di sinilah Gubernur Nur Alam mandi, menikmati sejuknya air pegunungan Tangkeno Golden Water. Ia bergantian dengan Komandan Korem Andi Perdana.

        Kepala Desa Tangkeno Abdul Madjid Ege (76), mengatakan,   di zaman dia kecil kolam itu besar dan airnya melimpah jernih. Semburan-semburan air dari tanah tebing juga kencang mengucur kemudian tertampung di kolam alam itu.

        Berkurangnya volume air yang membuat kolam juga makin menyempit disebabkan penebangan hutan di sekitar sumber air tersebut. Penebangan itu untuk keperluan ladang dan bahan bakar kebutuhan rumah tangga dan kerajinan membuat gula aren.

        Madjid masih merasa optimistis, volume air Goldan Water bisa kembali seperti semula bila kawasan hutan di sekitarnya direhabilitasi. Pekerjaan itu tentu harus ditangani pemerintah. Warga setempat hampir tak mungkin melakukannya sebab hidup mereka sendiri susah, ditambah miskinnya kesadaran lingkungan.

        Madjid menyatakan ingin sekali obyek permandian ini dikembalikan ke lingkungan alamnya yang asli. Dalam rangka itu kawasan hutan sekitarnya perlu ditanami kembali dengan pohonan berdaun rimbun, pohonan bambu, pandan, dan sebagainya.

        Usaha pemulihan itu sangat diperukan. Pasalnya, Golden Water telah melegenda. “Hari ini sudah dua Gubernur Sultra yang mandi di sini,”  ujarnya bangga.

Sebelum Nur Alam, pendahulunya Drs H La Ode Kaimoeddin juga telah lebih dulu menikmati kesejukan air pegunungan tersebut. Tetapi saat itu mendiang  Kaimoeddin belum menjadi gubernur. Dia masih menjabat Pembantu Gubernur Sultra Wilayah Kepulauan.

        Kendati demikian keadaannya itu, Gubernur Nur Alam terlihat senang dan sangat menikmati kesejukan air Golden Water. Setelah shalat jamak/qasar dan makan siang di rumah Kades, Nur Alam menyempatkan ramah tamah dengan warga. Sebagian warga berjingkrak kegirangan karena mendapat saweran lembaran-lembaran uang merah dari tangan gubernur.

        Setelah kurang kurang lebih dua jam di Tangkeno, Gubernur Nur Alam bersama rombongan kembali ke Kasipute, ibu kota Kabupaten Bombana, dan bermalam di sana. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KONEKTIVITAS PULAU BUTON DENGAN KENDARI, PRESTASI BESAR NUR ALAM

Kapal Feri Bahteramas yang melayani lintas Amolengu-Labuan

TERWUJUDNYA konektivitas Pulau Buton dengan Kendari di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara, nyaris luput dari perhatian kita selama ini. Padahal, perkembangan tersebut sebetulnya bernilai historis bagi perjalanan pembangunan di Provinsi Sultra.

Lebih spesifik lagi, terbangunnya konektivitas itu merupakan prestasi besar dan luar biasa bagi Nur Alam sebagai gubernur di provinsi ini selama dua periode.

Pernyataan di atas dikemukakan Hado Hasina saat berbincang dengan saya belum lama ini. Kepala Dinas Perhubungan Sultra tersebut menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kebijakan Nur Alam sejak awal masa jabatannya untuk merespons wilayah-wilayah yang masih terisolasi, baik karena faktor kondisi jalan dan jembatan maupun karena karakter geografis pulau-pulau yang terpisah oleh laut dan selat.

Menurut Hado, masyarakat Buton Utara sangat terbantu dan sangat menikmati terwujudnya konektivitas dengan Kendari di daratan besar. Setiap saat (dalam segala cuaca) mereka bisa ke Kendari atau ke daerahnya tanpa khawatir tentang ombak Laut Banda atau tanpa kesulitan sarana transportasi.

Terbukanya akses Pulau Buton dengan daratan besar sebenarnya telah berlangsung lebih setahun, ditandai peresmian pelabuhan feri di Amolengu (daratan besar) dan Labuan (daratan Pulau Buton) pada 20 Februari 2016 oleh Menteri Perhubungan saat itu Igantius Jonan.

Sekaligus juga menteri saat itu meresmikan pengoperasian jembatan terapung berupa kapal feri lintas Amolengu – Labuan (8 mil). Maka, sejak itu nadi kehidupan sosial ekonomi pulau dan daratan besar, berdenyut lebih kencang. Jonan ketika itu menyebut bahwa hubungan konektivitas pulau-pulau dan daerah di kawasan timur akan semakin ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Penyatuan daratan besar dan Pulau Buton dalam satu sistem perhubungan darat tidak hanya dinikmati masyarakat kabupaten dan kota di daratan pulau itu melainkan juga warga gugusan pulau-pulau Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko (Wakatobi). Wakatobi yang dulu dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi, kini telah berstatus kabupaten.

Bahkan, Kabupaten Wakatobi kini oleh pemerintah pusat dijadikan salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Andalannya adalah Taman Nasional Laut yang telah dikenal di mancanegara, terutama wisatawan yang menyenangi keindahan bawah laut.

Pulau Wanci sebagai pusat pemerintahan sejak beberapa tahun lalu telah terkoneksi dengan daratan Pulau Buton melalui lintas kapal feri Kamaru – Wanci. Dengan demikian, destinasi wisata tersebut kini telah terintegrasi secara konfrehensif dengan ibu kota provinsi melalui sistem jaringan transportasi darat.

Hado Hasina mengatakan, semua selat di gugusan pulau-pulau Wakatobi akan difungsikan sebagai lintas kapal feri. Sehingga semua pulau akan terangkai oleh hubungan konektivitas  satu sama lain.

 Pendek kata, saat ini tidak ada lagi jarak antara daratan besar dan wilayah kepulauan. Mobilitas barang dan orang praktis telah berjalan lancar.

Kondusivitas tersebut kemudian menjadi tantangan bagi warga setempat untuk bekerja keras meningkatkan produksi dan produksivitas. Sebab akses ke simpul-simpul perdagangan dan pemasaran tidak masalah lagi.

Gerbang Utama Sultra

Sejak awal Nur Alam telah menunjukkan komitmen untuk membangun sektor perhubungan di Sultra. Dua hari setelah dilantik sebagai gubernur di periode pertama, dia menyusuri sudut-sudut pantai Teluk Kendari untuk menentukan lokasi pelabuhan Kendari yang baru. Dia didampingi Walikota Kendari, Asrun.

Dia ingin menyiapkan pelabuhan lebih besar untuk menyongsong masa depan kemajuan ekonomi dan pedagangan di provinsi ini. Sebab pelabuhan peninggalan era penjajahan Belanda yang lokasinya agak jauh masuk ke dalam teluk, dipandang tak representatif lagi.

Alhasil, titik pelabuhan baru itu kemudian ditempatkan di Bungkutoko, sebuah kawasan berbentuk pulau pada saat air pasang di mulut teluk. Prakarsa ini disambut baik pemerintah pusat dengan dukungan anggaran secara bertahap hingga selesai.

Pelabuhan baru ini oleh Hado disebut sebagai pintu gerbang ekonomi Sultra. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 24 pelabuhan di Indonesia yang dikembangkan sebagai lintasan tol laut oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam rangka tol laut pelabuhan Bungkutoko diperluas dengan pembangunan dermaga petikemas oleh PT Pelindo dengan biaya sekitar Rp 1 trilyun. Selain itu Pemda Sultra juga menyiapkan kawasan bisnis (kawasan industri penunjang). Kawasan ini berupa urukan dengan biaya diharapkan dari APBD Perubahan 2017 ini.

Lokasi pelabuhan baru Bungotoko berhadapan dengan Laut Banda. Kendati sekitar 5 mil ke depan terdapat Pulau Bokori, gulungan ombak Laut Banda masih tetap menerpa dermaga pelabuhan tersebut.

Masalah itu sejak awal saya kritik soal penempatan lokasi. Namun, Hado mengatakan, terpaan ombak itu akan diatasi dengan pembangunan sarana pemecah ombak di ambang masuk kolam pelabuhan. Sarana itu bisa berbentuk tanggul dan juga bisa benda terapung.

Sebagai pintu gerbang utama ekonomi Sultra Hado menyebutkan, pelabuhan baru tersebut kini telah terakses dengan lokasi pusat industri berbasis nikel di Morosi, Kabupaten Konawe. Juga dengan Bandara Haluoleo. Proyek industri di Morosi dibuka investor era pemerintahan Jokowi-JK.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BERSAMA WARGA MENIKMATI KECERIAAN RAMADHAN

Ny Tina Nur Alam menyerahkan bingkisan Ramadhan kepada keluarga yang berhak seusai shalat tarawih di masjid raya Kolaka, Sabtu 3 Juni 2017, disaksikan suaminya Guberur Nur Alam. Foto Yamin Indas

  SUASANA tenang dalam kebersamaan adalah milik warga masyarakat Sulawesi Tenggara. Kondisi ini tak pernah terusik dan tidak boleh diusik oleh siapa dan apapun. Kehidupan sosial tanpa gejolak inilah yang terus terawat hingga masyarakat plural di provinsi ini memasuki Ramadhan, bulan yang sarat kebajikan dan keceriaan bagi para pelakunya yaitu umat Islam.

Bukan hanya warga muslim tetapi umat agama lain pun  ikut mereguk kenyamanan dan  berkah Ramadhan dalam suasana kebersamaan penuh sukacita tersebut.

        Maka, tak ketinggalan Gubernur Nur Alam bersama istri Asnawati Hamid Hasan serta para pejabat teras provinsi juga ikut bergabung dengan warga masyarakat Sultra untuk saling berbagi rasa, mereguk, dan menikmati hikmah serta berkah bulan Ramadhan.

        Nur Alam melakukan kunjungan ke daerah-daerah bertajuk Safari Ramadhan, untuk menghangatkan kebersamaan masyarakat dengan pemimpinnya sambil merangkai amal ibadah. Sambil menyeru dan mengajak untuk terus  marawat hidup rukun antara satu dengan yang lain, baik dengan  sesama agama maupun dengan umat agama lain.

        Sekaligus pula momen itu ia manfaatkan untuk pamitan. Sebab sekitar tujuh bulan lagi, jika Tuhan mengizinkan, dia sudah akan melepaskan jabatannya sebagai gubernur bersama wakilnya Saleh Lasata.

        Safari Ramadhan 1438 H dibuka Gubernur Nur Alam dengan kunjungan ke kabupaten/kota di kepulauan, yaitu Muna, Muna Barat, dan Kota Bau-Bau. Selanjutnya ia ke Kolaka Timur, Kolaka, dan Bombana. Semuanya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara.

        Berpakaian bebas (preman) membuat ia lebih akrab dengan warga dan aparat setempat. Ia mengatakan, puasa Ramadhan memang saatnya kita bergembira. Setelah berbuka kita kumpul di masjid-masjid untuk shalat berjamaah Isya dilanjutkan shalat tarawih.

        Kegiatan ibadah tersebut memberikan rangsangan spiritual untuk meningkatkan ketaatan melaksanakan perintah Allah Swt, dalam rangka mencapai derajat takwa. Bersamaan dengan itu rasa          kasih sayang terhadap sesama manusia akan kian mantap.

         Sejak beberapa bulan lalu, Gubernur Nur Alam mewajibkan segenap pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Sultra melaksanakan shalat berjamaah di masjid raya Al Kautsar Kendari, yaitu shalat subuh dan shalat Jumat. PNS yang lalai dipotong tunjangannya.

        Program tersebut disebutnya Sultra Beribadah. Ketika Ramadhan tiba, semangat beribadah di kalangan muslim telah terkondisi dengan baik, sehingga lebih terpacu untuk menjalankan ibadah Ramadhan.

        Gubernur berharap, program ini menjalar ke jajaran pemerintah kabupaten dan kota. “Saya senang karena di Kolaka Timur ini sudah mulai dilaksanakan,” ujarnya saat berceramah di masjid Rate-Rate, ibu kota Kolaka Timur.

        Terkait hikmah Ramadhan Nur Alam mengatakan, umat agama lain juga ikut bergembiara menyambut Ramadhan. Sebab dagangan mereka meningkat pesat. Toko-toko warga Tionghoa panen besar. Jadi, mereka juga ikut bersukacita saat berlangsung bulan puasa.

         Bagi Nur Alam, perjalanan ini merupakan safari Ramadhan terakhir. Sebab pada tanggal 18 Februari 2018 dia bersama Saleh Lasata akan mengakhiri masa jabatan setelah dua perode menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra.

        Cukup banyak kemajuan dicapai Sultra selama masa kepemimpinan mereka. Di bidang infrastruktur jalan, banyak daerah yang telah terbebas dari isolasi, setelah dibangunkan jalan dan jembatan. “Kita telah membangun dua ribu kilometer jalan”, katanya.

        Nur Alam juga mengungkapkan, dia berjuang sendirian meminta dana-dana pembangunan ke pemerintah pusat. “Kita tidak memiliki orang di posisi-posisi strategis di Jakarta yang ikut mendukung perjuangan kita. Lain dengan Sulsel, misalnya. Mereka punya Wakil Presiden, punya anggota parlemen berpengaruh dan jabatan tinggi lainnya yang bisa melakukan lobi dengan pusat,” katanya.

        Ketika berbicara di depan jamaah shalat tarawih di masjid  raya Kolaka, Nur Alam menyampaikan pernyataan agak menarik. “Saya titip istri saya. Dia anggota DPR-RI, agar didukung untuk terus memperjuangan kepentingan daerah bersama wakil rakyat Sultra lainnya di DPR maupun DPD”.  tapi

        Pernyataan tersebut sebetulnya biasa saja. Secara faktual, istrinya masih akan bertugas lebih lama dari Nur Alam. Dra Hj Asnawati Hamid Hasan MM alias Tina Nur  Alam baru akan selesai tugasnya di DPR bulan Oktober 2019. Dia anggota Fraksi Partai Amanat Nasional.

        Tetapi ada juga pihak lain memandang pernyataan itu berkonotasi politis. Dan lebih spesifik dikaitkan dengan pilkada/pilgub Sultra pertengahan  2018. Kalkulasinya ialah bahwa bukan tidak mungkin Nur Alam akan mendorong istrinya maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.

          Nur Alam sendiri selalu menepis dalam setiap kali dikonfirmasi perihal tersebut. Ia justru lebih berharap terbukanya peluang lebih lebar bagi tampilnya putra-putra terbaik Sultra untuk maju menggantikannya.

        Ia kini terlihat mulai dicekam kerinduan akan masa-masa awal tugasnya sebagai gubernur. “Dulu, jalan ini masih susah dilalui. Sekarang sudah enak karena telah beraspal”, katanya saat kami mengobrol dalam perjalanan menuju Kasipute seusai shalat tarawih di Boepinang, Minggu (5 Juni 2017).

        Dalam perjalanan Safari Ramadhan di daratan besar, Gubernur bersama rombongan menyusuri jalan lingkar Sultra:  Kendari – Kolaka (176 Km) lewat Konawe, dan Kolaka – Kendari (350 Km) lewat Bombana. Saya dan Syawaluddin Lakawa dari Jawa Pos Group diajak menemaninya di mobil dinasnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INVESTASI SEKTOR PERHUBUNGAN TINGKATKAN PAD

Gazebo di pelabuhan feri Kendari rute Wawonii.Fasiitas ini digunakan pedagang makanan minuman dan mereka tidak keberatan jika dipungut sewa Rp 50.000 per bulan.

        KURANG dari setahun penataan sektor perhubungan di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Indikatornya adalah meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini.

        Seperti dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina,  target PAD tahun lalu ditetapkan Rp 4 miliar. Realisasinya adalah Rp 6 miliar. Tahun ini bisa tercapai Rp 10 miliar dari target Rp 6 miliar.

        Arti dari kenaikan PAD tersebut sesungguhnya merupakan penegasan bahwa dana APBD yang dikeluarkan untuk membangun sektor perhubungan, tidaklah sia-sia. Dana itu pasti kembali dan guliran bolanya akan semakin membesar bak es salju (snow ball).

Maka, Gubernur bersama DPRD Sultra jangan ragu melakukan investasi untuk mendukung program pembangunan sarana perhubungan baik darat, laut, maupun udara. Dampaknya tidak hanya menjamin kelancaraan arus barang dan orang tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

        Hado Hasina bergelar master transportasi dan doktor tentang modifikasi aspal Buton. Ia dilantik sebagai Kadis Perhubungan Sultra bulan Oktober 2016. Hado kemudian membuat pola penataan dan pembangunan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam satu kesatuan (sistem) yang terpadu, disebut Tataran Transportasi Wilayah Sultra. Landasan program ini telah  diformalkan dalam suatu peraturan gubernur (Pergub).

        Program di subsektor laut meliputi penataan dan pengembangan 6 pelabuhan yang telah diusahakan selama ini, termasuk pelabuhan Kendari dan Bau-Bau sebagai gerbang utama. Empat lainnya ialah pelabuhan Raha, Kolaka, Pomalaa, Langara.

        Selain itu masih ada sekitar 24 pelabuhan laut dan pelabuhan kapal feri di daerah-daerah pemakaran kabupaten yang juga menuntut perhatian dalam rangka  mendukung percepatan  pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan pertumbuhan baru tersebut.

        Semua pelabuhan tersebut  adalah titik perhentian atau tempat transit perjalanan barang dan orang. Di setiap titik dibutuhkan penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan publik. Jasa yang disediakan sarana dan prasarana dalam bentuk terminal laut dan darat, ini dibayar oleh pengguna bagi pundi-pundi APBD.

        Hado mengatakan, Sultra sangat tertinggal dalam hal penyediaan sarana pendukung infrastruktur terutama di subsektor perhubungan darat. Sampai saat ini Kendari belum memiliki terminal penumpang angkutan darat.

        Padahal, ibu kota provinsi Sultra tersebut sejak lama menjadi titik tujuan dan atau tempat transit perjalanan darat dalam sistem angkutan antarkota, antarkabupaten, dan antarprovinsi. Sejak tahun 1970-an hubungan darat Kota Kendari dengan Makassaar  telah berjalan baik.

        Lintas penyeberangan Kolaka – Bajoe (Kabupaten Bone, Sulsel) merupakan jalur pelayaran kapal-kapal feri sebagai mata rantai hubungan darat kedua ibu kota provinsi tersebut.  Belakangan berkembang pula pelabuhan feri dalam wilayah lokal Sultra. Sehingga hubungan darat Kota Kendari dengan daerah-daerah di kepulauan pun makin ramai dan lancar.

        Perkembangan tersebut tidak diikuti penyediaan terminal darat minimal kelas B di Kendari. Hado mengatakan, terminal atau titik simpul dalam jaringan transportasi jalan adalah sarana pelayanan publik.

        Biaya pembangunan terminal baik kelas A maupun kelas B adalah porsi APBN. Daerah tinggal mengajukan proposal. Kemudian pemerintah kota juga harus berkontribusi terkait penyiapan lahan (lokasi).

        Terkait pembangunan terminal darat maupun laut, Hado ingin menerapkan pola kerja sama pemerintah dengan masyarakat (privat public partnership). Konsep ini sudah mulai dilaksanakan sehingga target-target penerimaan PAD belakangan ini makin lancar.

        Contoh kecil adalah penyediaan gazebo berukuran 4 kali 4 meter di beberapa tempat dalam kawasan pelabuhan feri maupun halte bus atau angkot (angkutan kota). Warga setempat menyediakan lahan kemudian mereka diberi hak berjualan aneka makanan dan minuman di situ. Gazebo tetap disewa dengan murah.

        Obsesi yang ingin segera diwujudkan Hado Hasina ialah hadirnya terminal di setiap titik perhentian atau tempat transit yang menyediakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa angkutan darat dan laut. Di situ ada ruang tunggu, depot makanan dan minuman, kamar mandi dan toilet, ruang shalat (mushala), ruang penginapan, toko aneka barang kebutuhan, dan sebagainya.

        Pembangunan fasilitas dan sarana kemudahan pendukung infrastruktur transportasi tersebut dapat melibatkan masyarakat pengusaha  melalui kerja sama pola  privat public partnership seperti diinginkan Hado.

        Dengan demikian, pembangunan sektor perhubungan merupakan salah satu strategi percepatan pertumbuhan bagi peningkatan daya saing provinsi ini.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PELAYANAN DI RS BAHTERAMAS DIAKUI SUDAH STANDAR

 

Dirut RS Bahteramas dr HM Yusuf Hamra MSc sp PD

PADA waktu tertentu Anda dapat menyaksikan orang hilir mudik mengayuh sepeda di koridor-koridor dalam sebuah gedung pusat pelayanan kesehatan di kawasan timur Indonesia.

Berwajah serius dalam seragam putih-putih, mereka keluar masuk ruang-ruang perawatan, tentu saja setelah mereka menyimpan sepeda di tempat yang telah ditentukan.

Ihwal tersebut adalah cuplikan suasana pelayanan di RSUP (Rumah Sakit Umum Provinsi) Sultra Bahteramas. Setiap pasien yang baru masuk dipasangkan gelang di tangan atau kakinya. Di gelang itu terdapat data rekam medik, umur, dan alamat pasien bersangkutan.

Kendati serius dan cermat, segenap petugas di sini tidak boleh berwajah cemberut. Dalam melayani pasien mereka memiliki semboyan: senyum, sapa, tanya, bantu (SSTB). Semboyan ini tertulis besar-besar di hampir semua sudut dan ruangan. Bahkan, saat memasuki pekarangan dan lapangan parkir, kita akan langsung disambut oleh kata-kata slogan tersebut.

SSTB diharapkan menjadi sumber motivasi dan semangat bagi segenap karyawan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal kepada pasien dan masyarakat pada umumnya.

Tidak sia-sia manajemen RS Bahteramas melakukan berbagai upaya terkait peningkatan pelayanan di rumah sakit tersebut. Manajemen itu dipimpin dr HM Yusuf Hamra MSc, Sp PD (spesialis penyakit dalam, internis) sebagai Direktur Utama RSUP Bahteramas.

Terhitung sejak bulan Desember 2016 RSUP Bahteramas telah mendapatkan pengakuan dari sebuah lembaga akreditasi independen, bahwa rumah sakit ini telah memenuhi standar yang berlaku secara nasional.

Sebagaimana dijelaskan Yusuf Hamra, lembaga independen yang memutuskan RSUP Bahteramas sebagai sebuah rumah sakit standar ialah Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Menurut KARS, RSUP Bahteramas kini berada di level akreditasi paripurna yang setara dengan rumah sakit bintang lima, seperti antara lain RS Fatmawati dan RS Pondok Indah Jakarta.

Paling sedikit ada empat kelompok standar akreditasi untuk mendapatkan predikat paripurna, atau bintang lima bagi RSUP Bahteramas. Yaitu kelompok pelayanan pasien, manajemen rumah sakit, keselamatan pasien, dan sasaran Millenium Development Goals.

Terkait persoalan manajemen, Yusuf Hamra menjelaskan, ada beberapa pekerjaan non-medis yang penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor). Antara lain cleaning service dan parkir. “Jadi, kami lebih fokus pada pelayanan,” ujarnya.

RSUP Bahteramas memiliki 540 tempat tidur, termasuk 84 tempat tidur VIP ditambah 5 unit untuk super VIP. Yang terakhir ini berupa paviliun.

RSUP Bahteramas Kendari

Tangan dingin Yusuf Hamra dibantu antara lain Amin Yohanis, membuat nama rumah sakit ini cepat melambung tinggi. RSUP Bahteramas tak hanya mampu meraih kelas bintang lima tetapi juga mampu mandiri di bidang pembaiayaan.

Seluruh biaya operasional dipenuhi dari penerimaan rumah sakit. Kecuali gaji dan tunjangan, dananya berasal dari kas Pemprov. Begitu pula biaya pembangunan sarana-sarana penunjang dan pengadaan alkes, tentu saja dari pemda.

Fokus Yusuf saat ini ialah perbaikan alat CT scan agar segera beroperasi kembali. Alat canggih ini mengalami sedikit kerusakan akibat seringnya padam lampu listrik PLN secara mendadak. Kerusakan tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor dari Belanda, tempat CT scan merek Philips itu diproduksi.

Computerized tomography scan (CT scan) adalah mesin berbentuk kapsul yang dapat dimasuki orang dewasa dengan posisi berbaring. Mesin ini digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan kondisi kesehatan manusia pada umumnya. Dengan demikian, diagnosis dan proses pengobatan akan lebih akurat.

Kecanggihan alat ini dikatakan oleh Gubernur Nur Alam, “hanya dosa manusia yang tidak bisa direkam oleh alat tersebut”. Bahasa promosi buat RSUP Bahteramas tersebut disampaikan Gubernur dalam berbagai kesempatan setelah mesin tersebut tiba dari Belanda, kemudian diinstal di RSUP Bahteramas Kendari.

Ia mengatakan, Pemprov Sultra membangun rumah sakit modern bagi masyarakat Sultra. Penyediaan alat canggih seperti CT scan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi ke Makassar atau Jakarta untuk mendapatkan pelayanan optimal.

Harapan Gubernur Nur Alam mulai terwujud. Beberapa bupati di Sultra makin sering terlihat memanfaatkan jasa RSUP Bahteramas. Bupati Konawe Kerry Konggoasa, misalnya, tercatat sebagai pengguna super VIP selama hampir satu bulan, belum lama ini.

RSUP Bahteramas adalah salah satu dari sekian karya monumental Nur Alam di awal masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra. Tidak heran jika proses pemilihannya ke periode kedua lebih mulus karena rakyat Sultra telah merasakan hasil pembangunannya.

Ia membangun RSUP Bahteramas dengan cara meminjam dana PIP (Pusat Investasi Pemerinbtah) Kementerian Keuangan. Pinjaman itu untuk penguatan APBD agar infrastruktur dasar itu cepat selesai.

Kebijakan tersebut adalah sebuah terobosan, yang kemudian diikuti banyak pemda lain terutama di kawasan timur Indonesia. Dengan terobosan membuat kesulitan rakyat cepat teratasi, dan biaya proses pembangunan terhindar dari jebakan inflasi. Sebab proyek multiyears biasanya lebih banyak menelan biaya akibat inflasi yang berekses pada ekskalasi kenaikan harga bahan-bahan bangunan.

RSUP Bahteramas diresmikan setahun menjelang berakhirnya masa jabatan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra periode pertama. Tepatnya 21 November 2012 rumah sakit itu diresmikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa.

 

 

 

 

 

 

Top of Form

SukaTunjukkan lebih banyak tanggapan

Komentari

Bagikan

Bottom of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WARTAWAN KOMPAS SEBUT KENDARI BERKEMBANG PESAT

Sesudut pemandangan di kota kendari

KOTA Kendari kini ibarat kembang desa yang kesepian. Banyak yang melirik, mengaguminya, dan juga ingin mencuri hatinya. Bukan saja dari kaum politisi yang saat ini tengah berebut menjadi walinya melainkan juga dari hampir semua orang berpikiran maju.

        Tidak terkecuali Mohammad Bakir, wartwan Kompas yang mengunjungi Kendari pekan lalu. Dia menyanjung keindahan pantai Teluk Kendari yang telah diperkaya oleh sumber daya buatan. Ada jalan raya dua jalur yang disebut jalan by pass. Di sepanjang jalan tersebut berdiri megah hotel-hotel berkelas, dan tempat hiburan malam.

        “Kendari cepat majunya ya”, ujar Redaktur Pelaksana Harian Kompas, surat kabar terkemuka di Asia Tenggara, dalam perjalanan pulang ke hotel setelah menjamu saya di sebuah rumah makan. Dia tekankan kata menjamu untuk mengungkapkan keakraban setelah sekian lama saya tinggalkan Kompas karena pensiun.

        Bakir berada di Kendari untuk sebuah acara yang diadakan Universitas Haluoleo (Unhalu) di Swissbel Hotel. Di situ hadir juga Gubernur Nur Alam. “Pak Gubernur tadi marah-marah karena pelaksana tugas Rektor Unhalu belum pernah bertemu dengan pemerintah daerah”, kata Bakir menjelaskan.

Saya pun membatin, masih ada juga rupanya orang berpendidikan tidak mengenal etika. Masa datang ke rumah orang tanpa kulo nuwun. Pelaksana tugas itu tentu bukan orang sembarang. Ia pasti seorang mahaguru, guru besar, filosof pula.

        Bakir masih terus menyisir denyut kehidupan malam di kota Kendari melalui kaca mobil. “Masih ramai ya”, tukasnya lagi. Saat itu menunjukkan pukul sepuluh lewat.

Ia mengatakan, ketika mengunjungi kota ini beberapa waktu lampau belum gemerlap  seperti malam ini. “Jalan ini dulu nggak ada, kayaknya”. Saya bilang, sudah ada hanya belum diaspal mulus dan dibuat dua jalur. Saya melanjutkan, umumnya jalan poros di Kendari sekarang dibangun dua jalur. Banyak uang digelontorkan dari Jakarta. Presiden Jokowi memenuhi janjinya membangun infrastruktur di kawasan timur.

Di Teluk Kendari kini ada proyek jembatan bernilai hampir Rp 800 miliar. Jokowi sudah tinjau saat proyek belum start. Jembatan itu bakal melayang di atas teluk. Kendari pasti lebih eksklusif bila jembatannya selesai.

Bakir juga menanyakan masjid yang dibangun di tengah teluk. Saya jawab, masjidnya masih sedang dibangun. Saya juga belum pernah main ke sana. Bakir adalah anak santri. Jadi soal masjid dan perkembangan keagamaan pasti selalu menjadi perhatiannya.

Dia kemudian memuji Gubernur Nur Alam. “Dia rupanya kreatif dan mau berprestasi”, ujarnya. Saya bilang, orangnya masih muda. Nur Alam berlatar belakang pengusaha sehingga melobi pengusaha sekaliber James Ryadi adalah perkara gampang.

Lippo Group memiliki pasar swalayan bukan hanya di Kendari tetapi juga di kota-kota lain seperti Bau-Bau. Kelompok usaha tersebut masih punya rencana membangun hunian terpadu di lahan bekas Rumah Sakit Provinsi.

 Kendari sekarang punya rumah sakit yang baru dan menjadi salah satu proyek monumental Gubernur Nur Alam. Rumah Sakit Bahteramas! Ini salah satu rumah sakit terbaik dan terbesar di kawasan timur. Oleh Komite Akreditas Rumah Sakit (KARS), RS Bahteramas diberi bintang 5. KARS adalah sebuah lembaga independen di bawah koordinasi langsung Presiden.

RS Bahteramas berkapasitas 540 tempat tidur, termasuk sekitar 50 kamar VIP dan VIP Utama. Pasien gagal ginjal tak perlu ke Makassar atau Jakarta, untuk cuci darah. RS Bahteramas mamou menghandlenya.

Pembangunan RS Bahteramas adalah sebuah contoh terobosan untuk mempercepat keluar dari kesulitan. RS Provinsi Sultra yang lama sudah tidak mampu menampung pasien. Semua lorong, bahkan kantor Dinas Kesehatan Provinsi sudah dikapling untuk rawat inap pasien, ketika itu.

Maka Gubernur Nur Alam meminjam dana ke Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Pinjaman mencapai Rp 195 miliar untuk penguatan dana APBD dan APBN bagi pembangunan rumah sakit baru tersebut. Dalam tempo dua tahun RS baru sudah operasional.

Langkah terobosan diperlukan bagi daerah-daerah tertinggal seperti Sultra. Masyarakat segera keluar dari kesulitan, biaya pembangunan juga hemat. Sebuah proses pembangunan fisik yang cepat bisa terhindar dari inflasi yang mendongkrak kenaikan harga bahan bangunan. Inflasi membuat proyek-proyek multiyears lebih mahal.

Posted in Uncategorized | Leave a comment