KPK Mendatang Harus Lebih Berani

Oleh Yamin Indas

     PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi 9 Srikandi saat ini diharapkan lebih berani dan galak dibanding era Antasari Azhar dan Abraham Samad. Pasalnya, gejala korupsi dewasa ini bukan makin berkurang tetapi sebaliknya kian merajalela hingga ke pelosok Nusantara sejauh jaringan birokrasi, termasuk institusi penegak hukum. Kondisi krisis tersebut akan lebih parah lagi jika DPR-RI berhasil menggolkan usulan Dana Aspirasi sebesar Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar setiap anggota setiap tahun. Jika dikalikan dengan jumlah anggota parlemen atau Dewan Legislatif Republik Indonesia periode 2014-2019 maka total dana APBN yang bakal disedot wakil-wakil partai politik tersebut adalah Rp 11,2 trilyun.

     Pengajuan  anggaran sebanyak itu membuat burung Garuda geleng-geleng kepala. Lambang Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) itu dalam hatinya berteriak mempertanyakan mengapa legislatif di negara penganut sistem Trias Politica bernasfu ingin merangkap menjadi eksekutif.  Apakah karena salah satu dari dua blok di DPR merasa sebagai adidaya dalam pengambilan keputusan sehingga segala sesuatu yang terlintas di benaknya dengan mudah bisa dipaksakan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden yang juga Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia? Selemah itukah Presiden Republik Indonesia di mata blok adidaya?

     Lantas apa kaitan Dana Aspirasi dengan pimpinan KPK hasil 9 Srikandi? Jika keinginan DPR itu disetujui kemudian direalisasikan dalam tahun 2016, maka di saat itulah pimpinan KPK yang baru,  akan mulai mengaum dan bergerak mencengkeramkan kukunya dalam-dalam. Satu per satu dari sekian anggota DPR itu ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Pengajuan Dana Aspirasi itu tidak lebih dari menggali lubang jebakan untuk  diri sendiri. Mengapa? Bukankah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 belum dicabut? Tidak ada pasal dan ayat di situ yang mengatur anggota DPR untuk ikut mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

     UU itu adalah untuk eksekutif yang mengatur mulai dari mekanisme perencanaan pembangunan (Musrenbang tingkat desa hingga tingkat nasional), pelaksanaan,  hingga pengawasan yang dilakukan tentunya oleh DPR. Artinya, dana aspirasi itu inkonstitusinal yang apabila dilanjutkan pada tahapan operasional bukan lain dari tindakan perbuatan melawan hukum demi kepentingan pribadi, kelompok/lembaga, dan partai.

     Namun, bagi DPR 2014-2019 yang dikendalikan blok adidaya, mengubah undang-undang adalah perkara gampang, jauh lebih mudah dari membalikkan tangan. Hanya saja, persoalan tidak semudah itu seleainya. Bukti permulaan sudah cukup bagi KPK, yaitu usaha terencana dan sistemik untuk menguasai keuangan negara tanpa hak. Dampak dari perbuatan ini adalah kian merebaknya tindakan korupsi ke hampir setiap jaringan birokrasi dan lembaga negara.  Elite kencing berdiri, pengikut kencing berlari. Ini bagiannya  Artijo, hakim agung yang menambah hukuman mantan Anggota DPR dan Ketua Umum  Partai Demokrat ( partai berkuasa di eranya), Anas Urbaningrum, dari tujuh tahun menjadi hampir 20 tahun termasuk hukuman kurungan jika  tak mampu mengembalikan uang negara yang dikorup.

     Kini kita menunggu hasil proses rekrutmen pimpinan KPK dan finalisasi usulan Dana Aspirasi dari APBN yang dialirkan ke setiap anggota DPR-RI periode 2014-2019.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Investor Gula Diminta Beraksi Sekarang Juga

Oleh Yamin Indas

 

       

Kepala Dinas Perkebunan dan Horikultura Provinsi Sulawsi Tenggara Ir Bambang MM (pakaian sipil lengkap) mengembang senyum di tengah suasana peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kendari baru-baru ini. Foto Yamin Indas

PROGRAM swasembada gula nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan tidak boleh gagal. Mengapa? Kita punya lahan sangat luas. Tinggal  diurus administrasinya untuk dimanfaatkan agar menghasilkan komoditas strategis itu menuju kedaulatan pangan yang mencerminkan ketahanan dan kesejahteraan.

 Sulawesi Tenggara sangat berpotensi untuk memberi kontribusi pencapaian swasembada nasional bukan hanya gula tetapi juga beras, jagung, dan kedelai. Pasalnya, provinsi ini telah memiliki kondisi obyektif yang kondusif untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Agar segera mencapai swasembada gula, investor diminta merealisasikan  pembukaan perkebunan tebu sekarang juga.  Jangan lagi membuang-buang waktu.

        Sejarah proyek perkebunan tebu untuk pendirian pabrik gula di Sultra sudah cukup panjang. Proyek itu dimulai pada awal tahun 1980-an di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sekarang. Dikenal dengan sebutan Proyek Gula Tinanggea, waktu itu. Tujuan proyek ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi kandungan gula berbagai jenis tebu yang akan ditanam dalam rangka proyek perkebunan besar.

        Proyek serupa kemudian bermunculan juga di beberapa tempat yang ditangani calon investor pabrik gula. Akan tetapi, data atau informasi dari proyek-proyek  itu hanya disimpan di arsip instansi-instansi terkait. Tidak ada follow-up karena boleh jadi investor kurang serius, atau tak ada kesungguhan instansi teknis menyiapkan lahan. Dua hal penting ini yang harus dan mutlak bersinergi sehingga program industri gula di daerah ini bisa terwujud.

        Adapun tiga komoditas strategis lainnya   yang bisa melibatkan Sultra dalam usaha keras mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu beras, jagung, dan kedelai, relatif lebih mudah penanganannya. Produksi beras tidak masalah lagi karena provinsi telah mencapai surplus beras masih di era Orde Baru. Sedangkan jagung dan kedelai tinggal menunggu sentuhan program penguatan petani agar dapat meningkatkan produksi secara maksimal.Potensi lahan dan petani yang terlibat di sini cukup besar.

        Sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Ir Bambang MM, kini telah hadir beberapa investor yang merespons program pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional. PT Wahana Surya Agung (WSA) berminat membangun pabrik gula di tiga kabupaten: Muna, Buton Utara, dan Kolaka. Dana investasi yang disiapkan disebut oleh Bambang,  sekitar Rp 2 trilyun.

        Beberapa lainnya malah telah lebih dulu melakukan eksplorasi di Kabupaten Konawe Selatan. PT Kilau Indah Cemerlang dan PT Marketindo Selaras telah memiliki kebun bibit yang masih terus dikembangkan. Ada orang besar di belakang kedua perusahaan ini. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK) di PT Kilau Indah Cemerlang, dan Tommy Winata (pengusaha beken) di PT Marketindo Selaras.

Lahan Tidak Ada Masalah

        Masih kurangnya areal lahan bagi kebutuhan perkebunan tebu disebut sebagai salah satu kendala sehingga proyek-proyek investasi tersebut belum berkilau, bahkan cenderung stagnan. Setiap perusahaan membutuhkan lahan sekitar 20.000 hektar untuk kebun tebu. Tetapi yang tersedia saat ini baru separuh atau kurang dari separuhnya.

        Bagi Bambang, masalah kekurangan lahan sebetulnya tidak mengkhawatirkan. Kawasan hutan masih tersedia cukup luas untuk dicadangkan sebagai lahan tebu. Adapun perubahan status kawasan hutan tersebut menjadi hutan konversi atau APL (areal peruntukkan lain) merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Yang penting investornya serius. Kesungguhan itu harus dibuktikan dengan mengolah lahan yang telah dikuasai saat ini. Pemerintah Provinsi Sultra, kini memang meminta para investor agar beraksi mulai sekarang saja. Soal kekekurangan lahan, akan diselesaikan sambil jalan.

       
Gubernur Nur Alam seperti dikemukakan Kepala Biro Humas Pemprov Sultra Drs H Kusnadi MSi, memiliki komitmen tinggi terkait kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara. Sebab tanpa kegiatan investasi, provinsi ini pasti sulit berkembang lebih cepat.
Oleh karena itu, Gubernur Nur Alam meminta perhatian para bupati dan walikota agar mampu menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif di daerahnya. Setiap kendala yang dihadapi para investor harus segera diatasi dengan tuntas. Jika kendala tersebut terkait kewenangan pemerintah provinsi, bupati diharapkan segera melaporkan masalah itu kepada gubernur. “Pendek kata, para bupati dan walikota harus gesit dan pro-aktif menyelesaikan setiap masalah yang menghambat kegiatan investasi”, ujar Kusnadi.

Namun menurut Bambang, respons para bupati di Sultra yang ketempatan kegiatan investasi perkebunan tebu dan pabrik gula, cukup positif. Bupati Muna sendiri (La Ode Baharuddin), telah menyanggupi akan segera menyiapkan kekurangan lahan bagi PT WSA. Perusahaan ini membutuhkan sekitar 20.000 hektar lahan kebun inti untuk mendukung pembangunan pabrik gula berkapasitas 6.000 ton setahun di kabupaten itu.

        Bupati lain juga diharapkan beraksi lebih cepat. Instansi teknis seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan harus lebih fokus pada pembuatan peta areal kawasan yang bisa dicadangkan untuk perkebunan tebu. Dan kebutuhan lahan untuk perkebunan tebu seharusnya diberi prioritas karena ini merupakan program nasional.

        Bambang mengatakan, program dan proyek perkebunan tebu akan bekerja sama dengan petani sebagai plasma. Adapun pembangunan kebun petani akan ditunjang pemerintah. Biaya pengolahan lahan, pengadaan bibit, pupuk, perawatan tanaman bersumber dari dana pemerintah. Karena itu, program ini bisa disebut sebagai langkah terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saat ini untuk mempercepat peningkatan taraf hidup petani.

        Petani di Sultra juga akan dengan mudah melibatkan diri dalam program perkebunan tebu. Sebab sebagian besar mereka telah diorganisasikan melalui Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Organisasi ini telah terbukti mampu membuat petani mandiri. Petani kakao, misalnya, mereka dapat berhubungan dengan bank terkait kebutuhan pembiayaan mendesak, menjual biji kakao langsung ke pabrik, menangani distribusi pupuk, dan sebagainya.”LEM Sejahera memang dibentuk dan didesain untuk penguatan petani baik secara kelembagaan maupun secara invidu”, ujar Bambang, pemrakarsa pembentukan LEM Sejahtera.

        Jadi, seperti halnya petani kakao, petani tebu juga nanti akan bersifat mandiri, tidak bakal didikte pihak pabrik gula. Hubungan dengan pabrik hanya dalam hal penjualan hasil panen tebu. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kepemimpinan Gaya Nur Alam

Oleh Yamin Indas

 

      

Gubenur Suawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi.  Foto Yamin  Indas

  SAYA sering bercanda dengan teman-teman satu visi, bahwa Nur Alam tidak bisa menjadi panglima. Mengapa? Dia tidak punya nyali untuk mengeksekusi bawahan yang melanggar disiplin militer. Hatinya lembut selembut salju Gunung Jayawijaya, gampang trenyuh, gampang mengeluarkan air mata kendati sangat pandai menyembunyikan air matanya jika menggelanggang.

        Maka, beruntunglah pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diangkatnya memegang jabatan struktural dan secara langsung bertanggung  jawab kepadanya. Beberapa di antara mereka ada yang menjabat sebagai kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sejak Nur Alam menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Dia kini memasuki tahun kedua periode kedua masa jabatannya  sebagai gubernur. Artinya para pejabat eselon II itu telah hampir 8 tahun menduduki jabatan eselon II di tempat itu.

        Akan tetapi, sebuah anomali terjadi  Senin tanggal 20 Mei 2015. Dia memberi sanksi berat terhadap paling sedikit 23 PNS di lingkup Pemprov Sultra. Empat di antaranya malah diberhentikan dengan hormat. Selebihnya ditunda kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, serta diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah.  Keponakan langsung yang tercatat sebagai pegawai di Sekretariat DPRD Sultra, tidak luput dari sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Di antara PNS yang diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah tercatat satu orang berpangkat golongan IVb dan IVa.

        Tindakan pemberian sanksi PNS tersebut diumumkan sendiri Gubernur Nur Alam saat dia memimpin upacara peringatan Hari Kebangktan Nasional di halaman Kantor Gubernur Kompleks Bumipraja Andonohu,  Kendari.  Nur Alam berpakaian sipil lengkap dan di dadanya bertaburan tanda-tanda penghargaan, termasuk Bintang Mahaputra. Berpakaian resmi seperti itu,  Nur Alam bertambah gagah dan tampan.

Gubernur Nur Alam diapit Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Woletr Mongisidi yang baru Letkol (Pnb) Rizaldy Efranza (kanan) dan Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Kendari yang juga pejabat baru. Gambar diambil Rabu 20 Mei 2015 di ruang kerja gubernur. Foto Yamin Indas

Anomali kepemimpinan Nur Alam tersebut kemudian dianggap wajar melihat perbuatan mereka yang sudah kebangetan. Makan gaji buta. Sudah diingatkan sekian kali tapi tak digubris. Tetap membangkang. Gubernur pun mengungkapkan, secara materi barangkali memang tidak ada masalah. Sebab mereka mungkin sudah memiliki pekerjaan. Namun, secara moriil mereka telah kehilangan status sosial yang dihormati masyarakat. PNS di mata masyarakat masih dianggap warga terhormat. “Apalagi belakangan ini, untuk menjadi PNS luar biasa sulitnya. Peminatnya pun sangat banyak. Sekarang kalau masih ada PNS yang ingin berhenti dipersilakan. Para kepala SKPD pun kalau mau mundur dan berhenti sebagai PNS, dengan senang hati saya akan proses administrasinya lebih cepat”,  kata Nur Alam.

Saya percaya tindakan pemberian sanksi itu hanya setengah hati. Hanya demi melaksanakan peraturan yang berlaku. Nur Alam termasuk tipe pemimpin yang merakyat. Dia tidak membuat jarak dengan staf. Di luar jam kerja, Nur Alam larut dengan mereka sebagai teman atau  sahabat. Dengan warga biasa tak berbeda. Kalau melihat seseorang warga di sekitar dia, Nur Alam akan langsung menyapa: “Barangkali perlu dengan saya?”.

Nur Alam sebetulnya bukan tidak mau melakukan mutasi di lingkup organisasi Pemprov Sultra. Terjadinya mutasi oleh sebab perpindahan, pensiun, dan meninggal dunia adalah kekecualian. Tetapi mutasi dalam rangka penyegaran organisasi, atau untuk sekadar memberi  pelajaran,  Nur Alam tidak berani melawan kata hatinya.  Dia membayangkan betapa sakitnya orang yang tiba-tiba kehilangan jabatan karena suatu sebab yang tidak jelas alasannya.

Namun demikian, Nur Alam sering tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap staf yang tidak kreatif, hanya sekadar menjalankan rutinitas belaka, atau karena memang staf itu bodoh. Perasaannya itu tentu saja tidak diungkapkan ke publik melainkan hanya sebatas kepada teman dekatnya. “Saya heran, ada yang  berambisi menduduki suatu jabatan, katakanlah menjadi jabatan struktural eselon II. Tetapi ketika tiba saatnya diberi kepercayaan, dia tidak bisa berbuat apa-apa”, curhat Nur Alam dalam banyak kesempatan berbincang yang bersifat pribadi.

Adalah sangat wajar jika hati Nur Alam sering menangis sejadi-jadinya melihat staf yang tidak disipilin sebagai PNS, tidak bekerja maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, apalagi tidak loyal. Perihal tidak loyal sering diindikasikan dengan memberi informasi kepada pihak luar dan bahkan kerja sama dengan LSM nakal untuk menghantam Gubernur Nur Alam.

Betapa Nur Alam tidak kecewa melihat perilaku staf seperti itu sebab dia telah memberi sepenuh perhatian terhadap perbaikan nasib mereka. Masih di tengah periode pertama masa jabatannya sebagai gubernur, dia telah menempuh kebijakan terkait perbaikan penghasilan PNS di lingkup Pemprov Sultra. Melalui dana APBD dia menyediakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) terhadap setiap PNS di lingkup Pemprov Sultra. Paling tinggi adalah sekitar Rp 11 juta setiap bulan untuk eselon II, dan staf biasa Rp 1 juta untuk golongan III.

Kebijakan itu diungakap ketika dia mengumumkan sanksi terhadap sekian banyak PNS tadi. Menurut Gubernur Nur Alam (48 tahun), total pembayaran TPP setiap tahun sekitar Rp 130 miliar setiap tahun. “Kalau dana sebesar itu digunakan untuk membangun jalan, maka setiap tahun kita bisa mengaspal jalan  sepanjang 130 kilometer”,  kata ayah tiga anak itu.

Kita berharap agar PNS khususnya para pejabat struktural di Sulawesi Tenggara tahu diri. Kepentingan rakyat telah dikorbankan untuk pembayaran TPP. Sangat durhakalah Anda jika tidak bekerja maksimal untuk melayani kepentingan publik. Lebih celaka lagi jika Anda masih melakukan  korupsi dalam bentuk apapun. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Umar Samiun Bangkitkan Aspal Buton

 

Bupati Buton Umar Samiun (tengah) bersama rekannya sesama kader PAN Sultra di lobi hotel Grand Clarion Kendari, Rabu malam (22 April 2015). Abdul Rahman Saleh (kanan) kini menjabat Ketua DPRD Provinsi Sultra hasil Pemilu 2014. Adapun Kusrin (kiri) adalah teman dekat Umar Samiun. Foto Yamin Indas

Oleh Yamin Indas
 

POTENSI aspal alam di Pulau Buton segera menjadi sumber ekonomi nyata bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi telah menyetujui pembangunan industri aspal ini. Ia dijadwalkan meninjau langsung ladang aspal alam tersebut pada awal Juni 2015. Begitu dikatakan Bupati Buton Umar Samiun dalam perbincangan di Hotel Grand Clarion, Rabu malam tanggal 22 April 2015.

“Perjuangan untuk mengangkat potensi aspal buton menjadi obyek industri berskala besar, telah selesai,” ujarnya. Tindak lanjutnya kemudian adalah membentuk organisasi semacam badan otorita yang dipimpin langsung Presiden di tingkat pusat dan seterusnya gubernur serta bupati di tingkat daerah (lokasi aspal buton). Struktur di tingkat kabupaten diisi antara lain oleh para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pelaku utama bisnis pertambangan dan industri aspal buton.

Pembangunan industri pertambangan berskala besar merupakan obsesi Umar Samiun sejak ia menjabat Bupati Buton beberapa tahun silam. Dalam suatu perbincangan di rumah jabatan di Kota Bau-Bau Umar mengharapkan Gubernur Sultra Nur Alam agar juga mendorong para investor bermodal kuat untuk melakukan investasi di bidang pertambangan dan industri aspal, dalam rangka memanfaatkan potensi aspal alam di Pulau Buton. Jangan hanya bisnis pertambangan nikel saja yang dijadikan fokus. Ketika itu memang sedang memuncak kegiatan penambangan nikel di Sultra. Kegiatan itu kemudian dihentikan pemerintah sesuai perintah undang-undang Minerba yang diberlakukan mulai Januari 2014. Kegiatan tersebut kini menyisakan kerusakan hutan dan lingkungan. Pemerintah daerah dan rakyat juga tidak mendapatkan apa-apa.

Harus cekatan

Umar Samiun adalah kader PAN (Partai Amanat Nasional) dan saat ini menjabat sebagai Bupati Buton. Umar Samiun tempaknya cerdas menangkap visi misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK. Ia memahami visi Tri Sakti Jokowi-JK yang berbunyi: Pertama, kita harus berdaulat secara politik; kedua, berdaulat secara ekonomi (berdikari); dan ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Butir kedua oleh Umar dijadikan dasar pijakan ideologis untuk menghadap Presiden Jokowi pada suatu kesempatan di Istana Bogor.

Akan tetapi tidaklah mudah bagi Umar mewujudkan keinginannya bertemu Presiden. Pasalnya, putra Buton ini harus rebutan dan bersaing dengan para kepala daerah lain yang ingin bertemu Presiden. Namun, bagi Umar ihwal persaingan adalah perkara biasa. Justru kemampuannya bersaing yang mengantarkannya pada karier dan jabatan politik yang disandangnya saat ini. Melihat gelagat di sekitar Istana tersebut Umar harus bertindak cekatan.

Maka, ketika ajudan memanggil seorang bupati tertentu yang diberi prioritas untuk menghadap Presiden , ia maju dan menyatakan, Bupati Buton yang dipanggil sambil ia menatap ajudan. Presiden Jokowi rupanya melihat suasana tersebut lalu ia berkata: “Ya, dia saja, Bupati Buton masuk,”.

Dalam pertemuan itu Umar Samiun tidak hanya berbicara potensi aspal buton terbatas hanya omongan belaka. Tetapi ia membawa beberapa contoh produk hasil uji laboratoris aspal buton. Ada contoh hasil ekstraksi murni, lalu dalam bentuk butir paling halus, dan butir halus. Pendeknya, ada tiga tingkatan kualitas produk yang diperlihatkan kepada Presiden. Ibarat pepatah kata berjawab gayung bersambut, Presiden Jokowi sangat antusias terhadap uraian Umar mengenai aspal buton dan kemungkinan pengembangannya.

Hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi kemudian dibawa ke Gubernur Nur Alam untuk dibahas lebih jauh. Alhasil, Gubernur bersama Umar Samiun diterima Presiden di Istana, Selasa 7 April 2015. Di situ Nur Alam memaparkan grand desain pemanfaatkan potensi aspal buton dalam rangka mewujudkan konsep berdikari dalam bidang ekonomi (visi Tri Sakti). Intinya, impor aspal minyak harus dihentikan, lalu giliran aspal alam Indonesia di Pulau Buton diolah sampai pada tingkat pemurnian (ekstraksi) untuk dijual ke pasar dunia, setelah kebutuhan nasional akan aspal minyak terpenuhi.

Seperti dijelaskan Umar Samiun, selama sekitar 90 menit Gubernur Nur Alam melakukan presentase, Presiden menyimak dengan serius dan sesekali menggoreskan penanya untuk mencatat yang dianggapnya penting. Setelah pemaparan itu Presiden memerintahkan Sekretaris Kabinet Andy Widjoyanto agar mengalokasikan waktu kunjungan kerja ke Kabupayen Buton pada awal bulan Juni 2015. Presiden minta agar jadwal itu diingat betul oleh Sekretaris Kabinet demi menindaklanjuti rencana industri aspal alam itu..

Impor aspal minyak, bahan utama aspal hotmix, selama ini dipertahankan para mafia. Akibatnya, potensi aspal alam yang melimpah ruah, terpinggirkan. Di antara mafia aspal minyak impor, ada yang memegang IUP aspal buton sejak lama dan tidak pernah merealisasikan pembangunan industri.

Menurut Umar Samiun, kehadiran penguasaha semacam itu tidak lebih dari hanya menyandra potensi aspal alam tersebut, agar tidak jatuh ke tangan investor bermodal kuat dan serius untuk memanfaatkan potensi sumber alam tersebut menjadi sumber ekonomi nyata. Pengusaha seperti itu, bila masih bertahan dengan akal bulusnya, kelak akan dicabut IUP-nya oleh Gubernur Sultra Nur Alam. Sebab perizinan kini telah menjadi wewenang pemerintah provinsi, bukan lagi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Respons Presiden terhadap usulan pembangunan industri aspal buton, rakyat tentu menyambut gembira. Kita berharap agar Presiden Jokowi tidak mengulangi janji-janji muluk pendahulunya, SBY. Dalam tahun pertama menjabat Gubernur Sultra, Nur Alam telah mengusulkan Sultra menjadi pusat pertambangan nasional saat Presiden SB Y berkunjung ke Kendari. Ada tiga komoditas utama yang diajukan gubernur: nikel, emas, dan aspal. Masing-masing bahan tambang ini direncanakan memiliki kawasan industri sendiri. Presiden pun menyambut baik gagasan Nur Alam, dan menyatakan akan segera mengadakan rapat kabinet untuk menindaklanjuti usulan Sultra itu.

Namun, usulan itu kemudian tak ada kabar beritanya. Di lain pihak, kegiatan penambangan nikel di Sultra makin menggebu dan cenderung brutal. Para investor yang mengaku bermodal kuat kebanyakan hanya sebagai kaki tangan pemilik uang di China. Para investor ini juga berjanji akan membangun smelter. Bahkan, salah satu investor telah memplot lokasi pembangunan smelter di Kabaena dan Konawe Utara. Dana investasi bersangkutan sebesar enam miliar dollar AS, juga telah dilaporkan kepada Menko Perekonomian Hatta Radjasa (waktu itu). Akan tetapi semuanya bohong besar. Di Kabaena kini tak sepotong pun besi tersedia bagi rencana pembangunan pabrik pemurnian nikel. Yang tersisa di sana adalah lubang-lubang bekas galian nikel.

Kita berharap agar gombal pembangunan industri nikel tidak terulang pada rencana industri aspal buton. Karena itu, saya bilang kepada Pak Bupati Buton bahwa titik kritis rencana besar ini adalah pada komitmen pengusaha. Untuk menghilangkan keraguan, maka digalanglah sekarang juga beberapa pengusaha besar dan berintegritas, agar mulai melakukan persiapan kegiatan berinvestasi menjelang keluarnya kebijakan Presiden Republik Indonesia yang akan mengatur pengelolaan industri aspal buton.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pagi yang Indah di Tangkeno, Negeri di Awan

Oleh Yamin Indas

    

Sesudut pemandangan di Tangkeno, Negeri di Awan. Foto  Yamin Indas

KAMIS  (2 April 2015)  pagi di bilangan Wawontula, Desa Tangkeno, Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Cuaca cerah. Alam pegunungan tampak keemasan disepuh sinar Matahari. Semilir angin pegunungan menyelinap ke segenap celah dinding papan sebuah pondok yang tertancap kokoh di tengah hamparan ladang berisi tanaman padi dan jagung. Sesekali terdengar kulik elang yang melintas di atas tajuk-tajuk pohon, mengintai unggas-unggas kecil yang sedang lengah untuk dimangsa dalam ikhtiar makhluk predator tersebut untuk memulai keberlanjutan hidup di pagi yang indah itu.

     Sekelompok wanita dalam balutan busana seadanya sebagai petani sederhana, dalam waktu hampir bersamaan membuka aktivitas mereka di pagi itu dengan memetik jagung kering di ladang. Masing-masing morongo kompe (menyandang bakul yang talinya disangkutkan di atas kepala). Mereka memetik jagung dari sisa tanaman yang telah dipanen beberapa hari sebelumnya.

Setiap kali bakul mereka penuh, jagungnya dibawa dan dikumpul di teras pondok tadi. Di situ seorang wanita lainnya melanjutkan kegiatan proses panen tersebut. Ujung pelepah buah jagung kering dipotong lalu dilemparkan ke lantai tengah pondok sebagai penampungan sementara. Adapun Abdul Madjid, pemilik ladang dan suami perempuan tadi, mengeluarkan jagung dari kulitnya secara selektif, yaitu jagung yang dianggap kurang sehat sehingga tidak bisa disimpan lama.

     Seorang pria lain dari Kendari terlihat sangat menikmati suasana kehidupan di ladang itu. Ia membuka memori masa kecilnya tatkala hidup bersama kedua orangtuanya. Tetapi suasana di Wawontula pagi itu terasa lebih indah. Lirik-larik lagu Cinta Terbaik milik Cassandra secara spontan ditembangkan berulang-ulang. “Bapak sudah kangen rumah ya”, goda salah satu dari para pemetik jagung. Dibelai hembusan angin pegunungan yang sejuk, pria itu pun kemudian tertidur  pulas. Bunyi dengkurnya sempat  mencuri perhatian pemetik jagung saat menuangkan isi bakulnya di tempat berjarak hanya 1-2 meter dari pria itu terlelap.

     Di Tangkeno, desa kecil di lereng Gunung Sangia Wita, dalam bulan Maret tahun ini berlangsung musim panen jagung. Sekitar bulan Juni nanti akan dilaksanakan pula panen padi. Padi ladang tentunya. Beras dari padi ladang menjadi primadona dalam pasaran beras. Pasalnya, beras ladang dikenal memiliki beragam kelebihan dibanding beras putih.  Banyak orang bilang, mengkonsumsi beras ladang yang biasanya berwarna merah karena kulit arinya masih menempel, merupakan pilihan terbaik jika Anda  mau hidup sehat. Tidak heran jika banyak orang kota atau pejabat  dari kabupaten yang memesan beras ladang tangkeno.

Jagung yang digantung di tempat terbuka untuk menghilangkan kadar air agar dalam penyimpanan nanti di lumbung lebih awet.Tempat gantungan jagung tersebut disebut kabara. Ini kabara warga Tangkeno. Foto Yamin Indas

Gula tangkeno dikenal bermutu

     WARGA desa ini adalah petani tradisional. Tanaman pokok adalah jagung dan padi untuk menopang  ketahanan pangan. Tetapi hasil panen mereka kadang-kadang tidak mencukupi kebutuhan sendiri alias minus. Ketimpangan itu diimbangi dengan kegiatan membuat gula merah dari aren. Kerajinan ini juga sudah menjadi sumber  nafkah turun temurun. Dahulu, gula tangkeno terkenal  berkualitas baik. Tidak gampang remuk kalau kena banting  atau ketindis barang berat. Cetakannya besar-besar dan padat,  beratnya sekitar 0,7 sampai 1 kilogram  per biji.

Dahulu, alat  angkutan gula di Pulau Kabaena adalah kuda. Gula dibungkus  dengan kulit jagung dan dimasukkan dalam karung goni. Seekor kuda biasanya dibebani sepasang karung goni, masing-masing berisi 50 sampai 70 biji gula merah. Maka, ketika seorang warga Tangkeno tiba di Dongkala  dan menurunkan karung gula dari punggung kuda dengan membuang ke tanah, seorang calon pembeli berteriak: “Mapasamo gola yitu” (sudah pecah gula itu, bahasa Buton). Yang empunya gula menjawab dalam bahasa Buton pula: “Yinda mapasa gola yi Tangkeno si” (tidak pecah, gula Tangkeno ini).

Dongkala adalah kota pelabuhan dan sekaligus pasar bagi masyarakat Kabaena di belahan timur pulau itu, termasuk warga Tangkeno. Jarak Tangkeno – Dongkala melalui jalur jalan Balo lama, sekitar 40 km. Sekarang sisa sekitar 30 km setelah perkampungan Desa Balo di tepi Sungai Lampaku dipindahkan ke Wumbu Balo diikuti pembukaan jalur jalan baru melalui Lampaa Manu. Tenaga kuda pun sebagai alat angkutan telah digantikan kendaraan roda dua dan roda empat, meski kondisi jalan masih berupa kubangan di musim hujan. Tidak heran jika biaya transportasi di Kabaena jauh lebih tinggi dari nilai barang yang diangkut ke pasar-pasar terdekat.

Percakapan antara perajin gula dari Tangkeno tadi dan pedagang gula merah di Dongkala menjelaskan betapa tingginya integritas dan kejujuran orang Tangkeno di masa lalu. Mereka lebih mengutamakan kualitas dalam memproduksi gula merah. Sekarang jauh berbeda. Para perajin gula di desa itu dan Kabaena umumnya lebih mengejar kuantitas produksi. Cetakan gulanya tipis sehingga gampang pecah, ringan pula. Pendek kata, gula tangkeno tidak bisa dibanggakan lagi.

Salah satu proses pembuatan gula merah dari air nira aren (enau). Selo dan istrinya (warga Tangkeno) ketika mencetak gula. Setelah air nira mengental kemudian dimasukkan dalam tempurung kelapa ukuran kecil. Beberapa saat kemudian gula itu membeku dan berbentuk sesuai batok tempurung kelapa. Foto Yamin Indas

Kerajinan gula merah membuat warga Tangkeno terkesan sangat tradisionalis. Sulit mengubah pola hidup Mereka kurang perhatian pada usaha pertanian yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Sebagai daerah pegunungan berhawa sejuk, lahan di Tangkeno sangat menjanjikan untuk pengembangan pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan. Penyuluhan soal ini sudah sering dilakukan pihak instansi  terkait. Namun, kultur pertanian menetap yang membutuhkan disiplin kerja, kesabaran, ketekunan, dan penggunaan teknologi, masih sulit diadopsi warga Tangkeno dan petani Kabaena pada umumnya. Mereka cenderung pada pertanian tanaman yang bisa tumbuh dan berbuah sendiri tanpa  perlakuan dan perawatan secara teratur dan berkesinambungan.

Baru mulai demam cengkeh

     TANAMAN mandiri  seperti itu adalah jambu mente dan cengkeh. Komoditas jambu mente tampak lebih dominan mengisi lahan pertanian warga. Tetapi lahan atau kebun jambu itu hasilnya sangat tidak memadai. Adapun tanaman cengkeh, baru juga belakangan ini warga mulai keranjingan. Bukan hanya di Tangkeno melainkan di semua desa di Kabaena yang memiliki lahan ideal untuk tanaman cengkeh warga terkena virus latah. Keranjingan itu terpicu keberhasilan warga Desa Rahadopi di lereng Gunung Watu Sangia meraup puluhan juta, bahkan ada sampai miliaran rupiah dalam satu musim panen.

Keranjingan menanam cengkeh merupakan langkah positif  bagi orang Tangkeno. Mereka pun menyadari bahwa  tanaman ini sangat manja sehingga membutuhkan perawatan yang memadai. Selain itu usia panen cengkeh juga cukup lama, 5-7 tahun. Karena itu,  sambil menunggu  datangnya  usia  produksi tersebut,  kita anjurkan agar mereka menambah jenis tanaman semusim padi dan jagung dengan antara lain menanam cabai.

Harga cabai bukan hanya melangit di Ibukota Republik tetapi di desa pun membuat orang terperangah. Rp 10.000 sekilogram. Bergeser sedikit ke pasar Sikeli atau Dongkala berkisar Rp 30.000 sampai Rp 50.000 per kilogram. Di ibuota provinsi, harga cabai  tak jarang menembus angka Rp 150.000 sekilo.

Namun demikian, sikap orang Tangkeno terhadap peluang besar untuk meningkatkan pendapatan melalui pertanian cabai, tetap dingin. Mereka beralasan, buah cabai bakal habis dimakan ayam atau burung punai. Konyol sekali, memang. Tetapi begitulah fenomena masyarakat terbelakang. Miskin akibat penyakit malas di tengah lahan subur. Ibarat ayam mati kelaparan saat mengeram telurnya di lumbung  padi. Kemiskinan orang Tangkeno dan Kabaena umumnya tercermin pada rumah kaki seribu (rumah panggung), tempat tinggal mereka.

Daerah wisata

     KABAENA yang terdiri atas 6 kecamatan adalah wilayah administrasi Kabupaten Bombana. Ini kabupaten baru, hasil pemekaran Kabupaten Buton. Wilayah kabupaten tersebut meliputi seluruh daerah bekas Kesultanan Buton di masa lalu. Sekarang wilayah eks-kesultanan itu telah disayat-sayat menjadi 6  kabupaten dan 1 kota otonom. Perkembangan ini mendorong para elite Buton membentuk provinsi baru di Sulawsi Tenggara. Namanya Provinsi Buton Raya. Namun, nama tersebut memunculkan pro-kontra. Ada beberapa kabupaten menolak bergabung jika menggunakan nama yang dianggap bernuansa masa lalu dan fedodalistik itu.

Bupati Bombana HM Tafdil telah meletakkan dasar pembangunan Pulau Kabaena ke depan. Ia menetapkan Tangkeno sebagai desa wisata. Alasannya, Tangkeno adalah pusat peradaban masyarakat  Kabaena di masa lalu. Di daerah itu terdapat sejumlah benteng pertahanan  yang tersusun dari batu alam tanpa menggunakan bahan perekat, seperti semen dan sebagainya. Juga Tangkeno yang terletak di lereng gunung tertinggi di Pulau Kabaena (Gunung Sabampolulu, 1.850 Meter) menampilkan pemandangan alam yang menakjubkan.

Tangkeno juga dikenal sebagai pusat adat dan tradisi kehidupan sosial masyarakat Kabaena. Tata cara perkawinan, cara distribusi lahan pertanian, dan pola pertanian ramah lingkungan menjadi acuan masyarakat Kabaena secara keseluruhan di masa lalu. Maka, tiga aspek yaitu wisata alam, budaya dan sejarah menjadi pertimbangan Bupati Tafdil. Pariwisata bakal menjadi ikon Kabaena ke depan. Kecuali potensi wisata Tangkeno, pulau bergunung-gunung itu memiliki goa Watuburi di Lengora, karang atol Sagori di Batuawu. Sagori,pulau pasir putih sudah sering dikunjungi turis asing yang menggunakan kapal pesiar.

Bupati Bombana H Tafdil. Perhatiannya terhadap pembangunan Kabaena cukup besar. Foto Yamin Indas

Untuk memantapkan Tangkeno sebagai desa wisata, Tafdil membangun infrastruktur jalan dari dan ke Tangkeno, pusat kegiatan pariwisata,  dan penyediaan sarana air bersih sekaligus energi listrik untuk penerangan melalui pembangunan pembangkit listrk tenaga air berskala kecil (mini). Semua proyek tersebut,  kini (2015) masih dalam tahap pelaksanaan.

Sejak lama Tangkeno memang menjadi destinasi wisatawan mancanegara. Di desa itu pernah terjadi pertandingan sepak bola persahabatan antara tim Inggris dan tim tuan rumah Tangkeno. Seperti diceritakan Kepala Desa Tangkeno Abdul Madjid Ege,  rombongan peneliti dari Kerajaan Inggris jumlahnya lebih dari satu kesebelasan. “Jadi kita ajak mereka bermain sepak bola untuk mengakrabkan mereka dengan warga desa,” kata mantan kepala sekolah dasar tersebut.

Sebagai desa wisata, Tangkeno menggunakan tagline (slogan)  “Tangkeno,  Negeri di Awan”. Julukan itu sesuai dengan kondisi alam di sana di mana setiap saat terjadi kabut yang menggantung rendah menyelimuti lereng dan puncak-puncak bukit.

Akhirnya, penetapan Tangkeno sebagai desa wisata dan diikuti berbagai pembangunan fisik, sesungguhnya merupakan anugrah dari Allah SWT kepada warga setempat dan Kabaena  umumnya. Anugrah tersebut wajib disyukuri dengan cara giat bekerja lebih keras untuk memperbaiki taraf hidup. Konkretnya, lahan subur di sekitar mereka harus diolah dan ditanami dengan komoditas yang laku keras di pasaran. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Calon Gubernur Sultra Harus Pintar

 Oleh Yamin Indas

       

Gubernur Sultra Nur Alam (ketiga dari kanan) menekan tombol peresmian SPBI khusus bahan bakar minyak nonsubsidi di Mandonga, Kendari. Foto Yamin Indas

  Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi baru akan lengser 18 Februari 2018, kurang lebih 3 tahun lagi. Namun, dia mulai mewacanakan kriteria calon panggantinya. Menurut Gubernur Sultra dua periode itu, kandidat Gubernur Sultra ke depan harus pintar. Artinya dia adalah figur yang memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai peluang bagi percepatan pembangunan daerah tanpa harus tergantung pada APBN dan APBD. “Apabila hanya mengandalkan APBN dan APBD anak yang baru lahir pun bisa jadi gubernur,” kata penyandang Bintang Mahaputra tersebut.

        Gubernur menyampaikan pandangannya itu saat meresmikan pengoperasian stasiun pompa bahan bakar industri (SPBI) di pelataran depan bekas Rumah Sakit Umum Provinsi Sultra, di bilangan Mandonga Kendari, Selasa tanggal 17 Februari 2015. SPBI berkapasitas 17.000 liter itu menyalurkan bahan bakar premium non-subsdidi dengan harga Rp 9.000 per liter. Harga bahan bakar subsidi premium saat ini Rp 6.700 per liter.

        Pelayanan kepada umum langsung dibuka seusai upacara peresmian. SPBI ini dikelola PT Utama Sultra, Badan Usaha Milik Pemprov Sultra bekerja sama dengan Pertamina. Gubernur menekankan bahwa semua kendaraan plat merah harus mengisi bahan bakar di SPBI tersebut. Ia mengatakan, pengeluaran Pemprov Sultra untuk kebutuhan BBM sekitar Rp 7 miliar lebih setahun. Tetapi penghasilan dari SBPI ini sekItar Rp 600 juta setahun akan memperkecil pengeluaran tersebut.

        Penempatan SPBI di bekas lokasi RSUP Sultra, lanjut Gubernur Nur Alam, hanya bersifat sementara. Sebab di lokasi   seluas 5 hektar ini akan dibangun superblock, kawasan terpadu yang menyediakan seabrek kemudahan terkait pelayanan masyarakat.  Selain fasilitas hunian (perumahan, apartemen, hotel) pasar modern (mall), dan sarana rekreasi, di tempat ini juga akan dibangun rumah sakit dan sarana pendidikan bertaraf internasional.  “Mallnya akan lebih besar dari mall-mall yang ada sekarang di Kendari”, ujarnya.

        Salah satu mall yang tergolong megah di ibu kota Provinsi Sultra saat ini adalah Plaza Kendari yang dibangun dan dikelola Lippo Group, pimpinan James Riady. Lippo Plaza kini menjadi pusat keramaian warga dan pengunjung Kota Kendari. Belakangan muncul pula hotel berbintang empat berlantai 15 di kawasan pantai Teluk Kendari sehingga membuat kota itu makin berkilau. Kota Kendari kini terasa seperti terapung dalam pusaran dinamika pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang menggelegar.

        Dinamika itu tidak turun dari langit tetapi muncul dari kreativitas pemimpin daerah. Proyek-proyek investasi berskala besar tidak lahir dari dana APBN apalagi APBD, tetapi dari kreativitas Nur Alam, gubernur yang berlatar pengusaha. Ia pro-aktif melobi para pengusaha besar di Jakarta agar melebarkan bisnis mereka ke Sultra. Kreativitasnya itu tidak dikembangkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga Nur Alam maupun  wakilnya Saleh Lasata. Semua prakarsa dan kreativitas diarahkan untuk kepentingan daerah dan masyarakat Sultra. Beberapa contoh hasil kretivitas yang berorientasi kepentingan publik adalah kehadiran Lippo Plaza, Hotel Clarion, dan pembangunan SPBI tadi. Bisa saja proyek pembangunan SPBI, misalnya, direkayasa atas nama BUMD namun kelak di kemudian hari bakal menjadi milik pribadi.  Tetapi Nur Alam agaknya jauh dari niatan itu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menjelang Sewindu Kepemimpinan Nur Alam

Oleh Yamin Indas

 

      

Gubernur Sultra Nur Alam. Gambar diambil tanggal 19 Februari 2008 dalam sebuah acara di Kejaksaan Tinggi Sultra. Foto Yamin Indas

  KEPEMIMPINAN Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara telah berjalan tujuh tahun pada tanggal 18 Februari 2015 ini. Artinya, umur masa jabatannya telah menjelang sewindu. Tidak bisa disangkal bahwa selama kurun waktu tersebut cukup banyak sudah karya yang diukir. Namun, tentu banyak juga pihak tidak mengakui hal itu (keberhasilan). Terhadap pihak-pihak yang secara ekstrem menihilkan sama sekali keberhasilan Nur Alam sering saya sebut sebagai kelompok yang mencoba menutup matahari dengan sapu tangan.

        Perjalanan sebuah kepemimpinan pasti akan memunculkan dua sisi: keberhasilan dan sisi kegagalan di sana sini. Kenyataan tersebut adalah sebuah kewajaran belaka. Sebab Nur Alam bersama pasangannya Saleh Lasata tidak mungkin  bisa membereskan semuanya. Mereka bukan Tuhan. Perlu juga dicatat bahwa kelemahan kepemimpinan mereka justru menjadi tugas calon pengganti untuk menyelesaikan dan memperbaikinya, manakala masa jabatan pasangan ini telah berakhir.

        Mencari hotel berbintang empat di Kota Kendari sebelum Nur Alam menjabat gubernur sama sulitnya mencari ular bertanduk. Namun, masalah yang terkait kegiatan pariwisata itu telah teratasi sejak beberapa tahun terakhir. Sebab di ibukota provinsi itu kini telah bertaburan bintang, simbol kehadiran hotel-hotel mewah.  Pusat-pusat belanja berkelas juga muncul di mana-mana, sejalan berkembangnya pasar-pasar tradisional yang memberi ruang pelaku-pelaku  ekonomi menengah bawah.

        Kalangan nihilisme tadi  tentu ada yang mengatakan perkembangan tersebut bukan hasil kerja Nur Alam tetapi dinamika ekonomi yang terus bergerak sesuai mekanisme pasar, supply and demand. Padahal, salah satu fakta keberhasilan Nur Alam adalah justru hadirnya kegiatan investasi yang terus meningkat. Iklim investasilah yang dibangun Gubernur Sulawesi Tenggara itu sehingga para pengusaha kakap di negeri ini tidak ragu ikut berkontribusi dalam pembangunan provinsi ini.

        Nur Alam lebih pro-aktif melakukan lobi terhadap para pengusaha kakap di Jakarta daripada merengek-rengek minta penambahan anggaran di pusat. Proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBN dan APBD telah diprogram dengan baik dan pelaksanaannya menjadi tugas rutin birokrasi. Kegiatan pemerintah tersebut secara otomatis dipandang bisa berjalan sendiri tanpa dengan susah payah. Bagi Nur Alam lebih sulit memikat perhatian para investor agar mau serius melebarkan bisnisnya di Sulawesi Tenggara daripada mengurus APBN/APBD.

       

Nur Alam beberapa jam setelah menerima penganugrahan Bintang Mahaputra atas jasa-jasanya yang luar biasa kepada bangsa dan negara oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta tahun 2013. Foto Yamin Indas

Tetapi sebagai mantan pengusaha dia mampu membujuk James Riady, pemilik Lippo Group sehingga sahabat dan penyandang dana kampanye mantan Presiden AS Bill Clinton itu mau membangun mall Lippo Plaza Kendari.   Pasar modern itu menjadi pusat rekreasi belanja dan kuliner di Kota Kendari. Masih banyak proyek-proyek investasi serupa yang bakal dibangun baik di ibu kota provinsi maupun kota-kota lain di Sultra.

        Hasil-hasil pembangunan fisik produk APBN dan APBD juga tidak sedikit. Umumnya  berupa penyediaan dan perbaikan infrastruktur, seperti ruas-ruas jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan udara. Sebut misalnya, jembatan terpanjang di Sultra (237 meter) di hulu Sungai Konawe. Kehadiran jembatan itu membebaskan penduduk hulu sungai tersebut dari isolasi. Ada pula pelabuhan di Bunggutoko, Kota Kendari. Pelabuhan baru itu menggantikan fungsi pelabuhan lama di Teluk Kendari yang telah beroperasi sejak zaman Belanda.

Kaderisasi calon pemimpin

        Pendek kata, di era kepemimpinan Nur Alam dalam tujuh tahun terakhir cukup banyak hasil-hasil pembangunan yang tampak dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya pembangunan fisik tetapi kaderisasi calon-calon pemimpin daerah juga dilakukan secara baik oleh Gubernur Sultra tersebut. Baik kader partai maupun birokrasi. Sebagai pimpinan partai (PAN) Nur Alam telah merekrut banyak pemimpin puncak di eksekutif dan legislatif. Kaderisasi di bidang birokrasi dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pejabat-pejabat bupati dan walikota untuk mengisi kekosongan selama proses pemilihan bupati/walikota definitif.

        Salah satu langkah strategis Nur Alam terkait proses rekrutmen para pejabat puncak di eksekutif (bupati/walikota) adalah memberi kesempatan kepada kader-kader yang prestasi dan kemampuan manajerialnya terlihat lebih menonjol. Dan kesempatan tersebut tidak diberikan dua kali kepada kader yang sama sehingga semua sumber daya yang tersedia berpeluang mendapatkan giliran.

        Tujuh tahun Nur Alam memimpin Sulawesi Tenggara oleh banyak kalangan dipandang sangat produktif dengan sejumlah prestasi memadai dan bernilai strategis. Bukan hanya pembangunan fisik material melainkan juga pembangunan kualitas sumber daya manusia,  prestise dan martabatnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kontribusi Sulawesi Tenggara Bagi Swasembada Gula

Oleh Yamin Indas

 

      

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Ir Bambang MM (kemeja putih) memberi arahan kepada para Ketua Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera se-Kabupaten Muna tarkait rencana pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula di daerah itu. LEM Sejahtera adalah organisasi kelembagaan petani di provinsi itu. Melalui LEM Sejahtera, para anggotanya di desa diberi penguatan untuk mandiri. Pengurusnya dikenal berintegritas, jujur, dan memiliki kemampuan manajerial. Foto Yamin Indas

  IBARAT ayam bertelur di lumbung mati kelaparan. Ini bukan sekadar peribahasa atau pepatah petitih. Tetapi sebuah ironi kehidupan bangsa kita yang hidup di alam tropis, bertanah subur ditopang dua musim penuh rahmat silih berganti:  musim hujan dan musim kemarau. Namun, kita masih mengimpor beras, gula, kadelai, jagung, buah-buahan, daging, dan sayuran. Padahal, bahan makanan tersebut sesungguhnya bisa kita produksi sendiri, kita bisa swasembada.

        Dalam konteks kemandirian pangan, kita mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK saat ini yang telah mengagendakan eskalasi pembangunan pertanian untuk mencapai swasembada komoditas pangan tersebut di atas.  Khusus untuk swasembada gula nasional,  Provinsi Sulawesi Tenggara dipastikan bisa memberikan kontribusi secara optimal. Dengan syarat para kepala daerah, termasuk gubernur, harus turun lapangan menyiapkan kondisi dan tindakan solusi super cepat terhadap setiap kendala, untuk memuluskan kegiatan investasi perkebunan tebu dan industri gula.

        Harus diakui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di era H Nur Alam SE MSi tak henti-hentinya menawarkan sejumlah kawasan lahan pertanian kepada investor untuk pembangunan industri gula. Bahkan, sebagian kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohae telah diminta oleh Gubernur Sultra dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) itu melalui DPR-RI, agar dikeluarkan dari kawasan konservasi dan selanjutnya dijadikan lahan perkebunan tebu dalam rangka pembangunan pabrik gula.

        Akan tetapi, komitmen gubernur tersebut yang kemudian sangat sejalan dengan program pemerintahan Jokowi-JK  akan diuji pembuktian operasionalnya. Sebuah perusahaan swasta, PT Wahana Surya Agung berkantor pusat di Jakarta, telah merespons kebijakan daerah dan pusat tersebut. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra, Ir Bambang MM, perusahaan itu kini menyiapkan modal sekitar Rp 2 trilyun untuk pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula di tiga kabupaten: Muna, Kolaka, dan Buton Utara. Masing-masing pabrik direncanakan berkapasitas 6.000 ton gula. “Pada saat ini PT WSA sedang menyiapkan sejumlah kebun bibit”, ujar Bambang, Sabtu 14 Februari 2015, dalam perjalanan dengan kapal cepat dari Raha menuju Kendari. Raha adalah ibu kota Kabupaten Muna.

Penduduk Pulau Muna dikenal sebagai petani jagung. Salah satu kebun jagung milik warga Desa Lamayo di Kecamatan Kabawo. Produktivitasnya tidak maksimal karena benihnya menggunakan bibit lokal. Foto Yamin Indas

Tanpa Baliho lagi

        MENURUT Bambang, PT WSA telah menjajal kemampuannya membangun industri gula di Gorontalo berkapasitas 6.000 ton. Pabrik itu kini telah beroperasi. Artinya, PT WSA telah memiliki referensi di bidang industri ini. Sehingga keseriusannya melebarkan usahanya di Sultra tak perlu diragukan. Dalam kaitan itu, para bupati yang ketempatan lokasi perkebunan tebu dan pabrik gula sangat ditunggu perannya untuk mengatasi masalah, misalnya persoalan lahan, dan lain-lain. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria harus bersinergi untuk menciptakan prestasi di sini (program swasembada gula nasional).

        Sangat beruntung bupati yang wilayahnya ketempatan proyek swasembada gula nasional ini. Yaitu bupati yang masih ingin terpilih lagi untuk masa jabatan periode kedua pada pilkada yang akan berlangsung dalam kurun waktu dua tahun ke depan ini. Dalam sisa masa jabatan periode pertama tersebut, para bupati bersangkutan harus turun ke lapangan mengajak dan memandu rakyat di pedesaan untuk ikut serta dalam program swasembada gula nasional. Para petani diajak ikut menjadi plasma dan pekerja di proyek ini. Jika bupati melakukan hal ini dengan serius dan ikhlas, maka yang bersangkutan tidak perlu memasang baliho dirinya dalam rangka sosialisasi kembali sebagai calon bupati periode berikutnya. “Saya katakan seperti itu kepada Bupati Muna dr Baharuddin,” ujar Bambang.

        Proyek perkebunan tebu dan pabrik gula di Sulawesi Tenggara dilaksanakan dengan pola plasma yang melibatkan petani sekitar, dan pola perkebunan inti. Setiap pabrik membutuhkan lahan perkebunan inti 7.500 hingga 10.000 hektar. Kebun plasma tidak dibatasi, terserah kemampuan petani mengelola lahannya yang selama ini tak produktif. Menurut Bambang, pihak investor telah mendapatkan sebagian dari kebutuhan tersebut. Sebagian lagi masih dalam tahap proses karena  terkait pelepasan status lahan kehutanan menjadi areal peruntukkan lain (APL).

Rahmat bagi rakyat

          KABUPATEN Muna, termasuk daerah otonom baru Kabupaten Muna Barat, perlu diberi catatan khusus terkait kehadiran usaha perkebunan dan pabrik gula. Kondisi perekonomian rakyat di daerah tersebut pada dewasa ini sangat memprihatinkan. Hutan jati alam sudah lenyap dirambah oleh semua pihak termasuk oknum pejabat setempat. Hutan kayu mewah tersebut sebelumnya menjadi sumber persekonomian daerah dan masyarakat Muna. Usaha pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok tidak maju-maju. Usaha pertanian monokultur jagung tak kunjung dikembangkan menuju usaha pertanian modern yang menggunakan teknologi dalam rangka peningkatan produksi dan produksivitas. Petani masih terbelenggu pola tradisonal dengan menanam benih lokal yang produktivitasnya rata-rata di bawah satu ton per hektar. Kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga masih jelek sehingga investor yang setengah-setengah,  makin ciut hatinya untuk berinvestasi di negeri yang pernah dikenal sebagai penghasil kayu jati alam terbesar di Indonesia, itu.

        Maka, kehadiran usaha perkebunan tebu dan pabrik gula di Muna merupakan rahmat bagi rakyat setempat. Kegiatan investasi itu akan menciptakan loncatan besar dalam proses pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat dan daerah setempat. Syaratnya, petani secara disiplin dan tekun harus ikut menanam tebu sebagai plasma, harus mau bekerja dan terlibat dalam kegiatan proyek perkebunan inti dan pabrik gula. Pekerjaan baru ini hendaknya dilakukan sedemikian rupa agar tidak menghentikan usaha perkebunan jagung sebagai sumber ketahanan pangan.

        Usaha perkebunan tebu telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian rakyat di Jawa. Setiap hektar tanaman tebu di sana saat ini bisa menghasilkan sekitar 5.000 ton tebu. Setiap ton dibeli pabrik gula sekitar Rp 400.000. Dengan usia panen sembilan bulan berarti, pendapatan petani mencapai sekitar Rp 20 juta selama waktu kurang lebih satu tahun. Jadi, memang terjadi sebuah loncatan besar jika dibanding pendapatan dari jagung lokal di bawah satu ton per hektar. Produksi ini juga  sebagian besar harus dikonsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

        Program swasembada gula nasional dengan demikian mewujudkan janji-janji politik pemerintahan Jokowi-JK ketika kampanye, merealisasikan harapan Gubernur Sultra Nur Alam, dan yang jauh lebih penting adalah meningkatkan penghasilan rakyat yang selama ini masih terbelenggu pola pertanian tradisional. Dan tak kurang pentingnya adalah membebaskan kita dari kesan bangsa yang masih pandir, sebagaimana makna peribahasa yang dikutip saat membuka tulisan ini. ***    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Merangkai Silaturrahim di Hotel Luwansa

 Oleh Yamin Indas

       

Suasana pertemuan di hotel Luwansa, Jakarta Selatan. Mantan Walikota Bau-Bau dua periode Amirul Tamim dan mantan Bupati Muna dua periode Ridwan mengembangkan senyum saat dibidik kamera. Di sebelah kiri Ridwan berturut-turut adalah Ny Asnawati Hasan, Gubernur Nur Alam, Umar Arsal (tak nampak) dan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh.Foto.  Yamin Indas

KESEJUKAN muncul dari kebersamaan. Presiden Jokowi yang tengah terjebak problem dilematis konflik KPK-Polri masih mampu menciptakan suasana kesejukan. Dia melakukan road show ke tokoh-tokoh politik paling berpengaruh. Di antaranya  melakukan pertemuan silaturrahim dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Presiden BJ Habibie. Juga pertemuan dengan beberapa tokoh Islam seperti Syafii Maarif dan Din Syamsuddin. Tokoh-tokoh lain dirangkul melalui Tim Sembilan (terkait soal Kapolri baru).

        Bukan hanya itu. Jokowi kemudian melakukan pula pertemuan dengan pimpinan lembaga negara DPR dan DPD yang secara formal merepresentasi rakyat Indonesia. Bagi Presiden, serangkaian pertemuan tersebut sudah pasti memiliki nilai investasi dukungan politik, agar ia terus merealisasikan program-program Nawa Cita sebagaimana dijanjikan saat kampanye.

Kesejukan juga terasa di tingkat lokal. Para pemimpin di Sulawesi Tenggara menjalin kebersamaan melalui pertemuan silaturrahim di LS Luwansa, salah satu hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, akhir bulan Januari 2015. Di salah satu ruang pertemuan hotel tersebut mereka tidak bersantai sambil ngopi tetapi membahas program-program prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tenggara tahun 2015.

Para pemimpin lokal tersebut terdiri dari atas Gubernur Nur Alam, para wakil rakyat Sulawesi Tenggara di Senayan, dan para bupati/walikota se-Sulawesi Tenggara, kecuali Bupati Konawe Selatan Imran dan Bupati Konawe Kerry Konggoasa.  Pertemuan dipimpin Gubernur Nur Alam. Adapun anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara adalah Umar Arsal (Partai Demokrat), Amirul Tamim (PPP), Ridwan (Golkar), dan Ny Asnawati Hasan (PAN). Haerul Saleh (Gerindra) tidak kelihatan. Sulawesi Tenggara (Sultra) memang cuma kebagian jatah wakilnya di DPR sejumlah lima orang.

 Para peserta pertemuan tampil dengan pakaian biasa (kasual). Gubernur Nur Alam kemudian menjelaskan maksud pertemuan informal itu. “Kami merangkai silaturrahim dan membangun komitmen untuk pembangunan Sultra”, katanya. Ia menambahkan, di forum ini  diserap aspirasi kabupaten dan kota, yang disinkronkan dengan program-program pemerintah prpvinsi. Aspirasi dan program tersebut kemudian diserap para wakil Sultra di Senayan untuk diperjuangkan melalui komisi masing-masing.

Prakarsa Ridwan

        NAMUN demikian, mantan Bupati Muna dua periode Ridwan minta agar para kepala daerah juga tetap mengajukan program-program prioritasnya melalui jalur dan mekanisme seperti biasanya, dan selanjutnya menyasar kementerian terkait. Konon, pertemuan informal tersebut digagas Ridwan, kemudian dikembangkan Gubernur Nur Alam dengan menghadirkan semua bupati dan walikota.

        Prakarsa tersebut patut diapresiasi. Sebab selama era reformasi hubungan para wakil rakyat Sultra di DPR dengan para kepala daerah, termasuk gubernur, tidak terbangun dengan baik. Eforia demokrasi membuat anggota DPR tersekat oleh kepentingan partai masing-masing. Sebab masing-masing anggota Dewan tidak atau belum tentu satu partai dengan bupati, walikota, atau gubernur. Dengan demikian, hubungan formal di antara para pemimpin itu sulit dibangun secara permanen.

            Padahal, niat dan komitmen mereka sama, yaitu memperjuangkan dan melaksanakan amanat rakyat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Niat dan komitmen yang sama tersebut harus dibangun menjadi sebuah ideologi yang mempersatukan para pemimpin daerah dari beragam partai politik itu. Maka, pertemuan informal di hotel Luwansa adalah sebuah upaya untuk membangun ideologi tersebut. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ke Depan, Jambore Pramuka Eksekutif Harus Lebih Baik

 

 Oleh Yamin Indas

 

Jambore Pramuka Eksekutif Provinsi Sultra di Desa Lamanu, Kabupaten Muna, menjadi ajang pertemuan besar anggota pramuka dari PNS maupun masyarakat. Salah satu peserta jambore dari Kabupaten Kolaka beraksi di depan kamera. Foto Yamin Indas

BERBICARA tentang pramuka, akronim dari praja muda karana, mau tak mau harus bersinggungan dengan masalah karakter. Sebab pramuka adalah sebuah gerakan pendidikan karakter manusia mulai dari usia dini hingga dewasa dan berusia lanjut. Sistem pendidikan formal kita menempatkan  kegiatan pramuka sebagai pendidikan ekstra kurikuler yang paling utama.

        Kita berbesar hati karena gerakan ini tidak berhenti saat pendidikan kita selesai dan telah bekerja mencari nafkah di bidang atau profesi apa pun. Di institusi pemerintahan kegiatan kepramukaan justru dijadikan salah satu kegiatan bersifat penyegaran (refreshing) yang dilaksanakan secara berkala dalam upaya memulihkan kelelahan fisik dan mental setelah sekian lama terbebani masalah rutinitas pekerjaan sehari-hari.

        Maka, di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  secara berkala pula diadakan Jambore Pramuka Eksekutif. Jambore atau pertemuan besar pramuka tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang terjadi di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, selama tiga hari (9-11 Januari 2015). Alam desa yang masih jauh dari suasana kehidupan makmur itu mendadak tenggelam dalam keramaian ribuan anggota pramuka dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sultra. Bumi Perkemahan Lamanu bergetar oleh luapan hiruk pikuk masyarakat Muna yang berbaur dengan pramuka, termasuk para pejabat tinggi seperti gubernur, bupati, dan walikota. Satu-satunya bupati yang tidak hadir adalah Bupati Konawe Selatan Imran. Bupati Kolaka Ahmad Syafei dan Bupati Buton Umar Samiun, memang juga absen tetapi mereka mengirim Wakil Bupati dan pejabat teras lainnya  sebagai pimpinan kontingen pramuka daerah mereka ke pertemuan besar pramuka Jambore Eksekutif Provinsi Sultra itu.

Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Sulawesi Tenggara Nur Alam diapit Ketua Kwartir Daerah Pramuka Sultra Drs H Irawan Laliyasa MSi dan Anggota Mabida Pramuka Sultra H Rahman Saleh MSI yang juga Ketua DPRD Sultra. Di kiri Rahman Saleh adalah Wakikl Gubernur Sultra Brigjen (Purn) HM Saleh Lasata. Foto Yamin Indas.

        Hikmah terbesar dari Jambore Eksekutif  itu adalah terbangunnya semangat kebersamaan di antara semua komponen masyarakat Sultra, di antara rakyat kecil dan para pemimpin formalnya. Di antara prajurit TNI dan Polri yang berbaur dengan berbagai kalangan masyarakat. Jalinan persatuan dan kebersamaan terasa lebih hangat, mengental, dan larut dalam suasana hiburan gratis yang ditampilkan para penyanyi dangdut Ibukota. Karena itu, menjadi aneh bin ajaib jika dalam suasana kebersaaan dan kekompakan antar-anak bangsa seperti itu lantas ada bupati absen tanpa alasan masuk akal. Misi gerakan pramuka sebagai sarana pendidikan karakter, pembaruan semangat disiplin, meningkatkan kepedulian sosial dan rasa percaya diri, menjadi pudar.

Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Sulawesi Tenggara Drs H Irawan Laliyasa MSi sibuk melakukan koordinasi berbagai pihak terkait, menjelang detik-detik pembukaan Jambore Pramuka Eksekutif Sultra di Bumi Perkemahan Lamanu, Kabupaten Muna, Jumat petang tanggal 9 Januari 2015. Foto Yamin Indas

Adalah sebuah pemandangan menarik saat kita menyaksikan para bupati dan walikota tampak berusaha memainkan perannya dengan kesungguhan hati dalam pelaksanaan upacara pembukaan Jambore Pramuka Eksekutif Provinsi Sultra.  Gubernur Nur Alam bertindak sebagai Pembina Upacara. Sesaat kemudian Bupati Wakatobi Hugua sebagai perwira upacara tampil ke depan dan melapor kepada Pembina Upacara bahwa upacara pembukaan Jamobore Pramuka Eksekutif Sultra Tahun 2015 segera dimulai. Komandaan Upacara Bupati Muna La Ode Baharuddin dengan suara lantang laksana seorang komandan batalyon TNI memberi aba-aba agar seluruh peserta upacara siap sempurna. Suasana pun hening. Tiga bupati yakni Bupati Bombana Tafdil, Wakil Bupati Buton La Bakry, dan Bupati Konawe Kerry Konggoasa dengan derap langkah teratur ergerak dari tepi lapangan ke depan Pembina Upacara kemudian membaca teks Pancasila, teks UUD 1945, dan Dasa Dharma Pramuka.

Enam orang bupati lainnya kebagian tugas mengerek bendera pramuka. Mereka adalah Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud, Pj Bupatu Buton Selatan La Ode Mustari, Pj Bupati Muna Barat La Ode Muhammad Radjiun Tumada, Pj Bupati Buton Tengah Mansur Amalia, Pj Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah, dan Sekda Muna Nurdin Pamone (Bupati Muna Komandan Upacara). Adapun Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, Walikota Bau-Bau AS Thamrin, dan Pj Konawe Kepulauan tampil ke depan, lalu berdiri tegap saat Gubernur Nur Alam menyematkan tanda peserta jambore di dada mereka. Walikota Kendari Asrun bertindak sebagai lebay. Ia menutup seremoni pada Jumat petang itu dengan melafazkan doa dalam bahasa aslinya (Al-Qur’an/Arab).

Tak ada gading tak retak, tak ada perhelatan tanpa cacat. Suasana Bumi Perkemahan Lamanu yang berbinar,  agak terganggu oleh kelangkaan air bersih dan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Tak jauh dari tenda utama (kemah gubernur dan pejabat tinggi provinsi lainnya) ada bangunan MCK yang terdiri dari beberapa kamar, namun hanya dua kamar di antaranya berkloset. Kloset ini juga tidak dilengkapi kran air atau tempat penampungan air. Jika warga perkemahan hendak berhajat, maka dia harus membawa wadah air seperti ember untuk pembersih. Sebagai catatan, Bumi Perkemahan Lamanu jauh dari sumber air dan perkampungan penduduk.

Kekurangan lain, tidak ada mushalla darurat, tempat shalat berjamaah di bumi perkemahan yang dipadati ribuan peserta itu. Dan umunya beragama Islam. Ibadah, terutama shalat lima waktu benar-benar menjadi urusan pribadi setiap muslim di bumi perkemahan itu. Akan terasa indah sekali  jika gerakan pramuka yang bermuatan pendidikan karakter itu ikut diberi fondasi kehidupan religi yang berintikan pelaksanaan syari’ah. Tafdil, Bupati Bombana dalam perbincangan dengan saya menyatakan kesanggupannya menjadi tuan rumah Jambore Pramuka Eksekutif Sultra untuk giliran berikutnya. Bumi perkemahan, katanya, akan ditempatkan di Pajongae, hamparan padang luas bekas pangkalan Angkatan Udara Jepang di masa Perang Dunia II. Saya kira, Tafdil pasti akan berusaha untuk melakukan persiapan yang lebih matang sehingga Jambore Eksekutif Sultra ke depan, akan lebih baik. Harus disadari peserta Jambore Eksekutif bukan PNS dan warga biasa tetapi kebanyakan pejabat. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment