Mengenang Wafatnya Guru Haji Daud

Oleh Yamin Indas

      

Guru Haji Daud (alm). Gambar diambil tahun 1980 di rumah Yamin Indas

  TAK terasa Guru Haji Daud kini telah 30 tahun meninggalkan anak-anak spiritualnya, masyarakat Kabaena. Beliau wafat di kampungnya, Teomokole,  tanggal 14 Juli 1985 dalam usia 82 tahun. Kepergian ulama kharismatik ini tak tergantikan sampai sekarang.

        Sepulang dari Mekkah tahun 1942, dia digelar Guru Hadi atau Guru Ea (guru besar) hingga wafatnya.  Dia sangat dihormati. Namun demikian, Guru Hadi tidak sampai dikultuskan oleh masyarakatnya. Tidak ada yang cium tangannya bila bersalaman dengan beliau. Pasalnya, Guru Hadi memang tidak membuat jarak. Dia bersikap egalitarian. Bahkan dia pun akan sangat akrab serta menghargai dan mencintai seseorang yang taat beragama setelah menerima ajaran dan petuahnya.

        Dalam sejarah perkembangan Islam di Kabaena, Daud adalah orang pertama yang dikirim orangtuanya ke Tanah Suci Mekkah untuk belajar agama. Itu terjadi pada tahun 1929.  Ayahnya, H Abdullah melakukan perjalanan haji ke Mekkah sekaligus mengantar salah satu putranya tersebut untuk belajar agama di Tanah Suci itu. H Abdullah menjabat semacam Imam di kampungnya dengan tugas tambahan memutus setiap perkara terkait agama, termasuk perkawinan. Dia digelar Tuan Kali.

        Selama 13 tahun belajar di Mekkah, Daud antara lain bersekolah di Madrasah Shaulathiyah, setingkat Aliyah di Indonesia sekarang. “Lembaga pendidikan Shaulathiyah masih beroperasi sampai sekarang. Hanya lokasinya sudah dipindahkan agak jauh dari Masjidil Haram”, tutur As’ad Daud (63) yang mengunjungi kampus ayahnya saat As’ad melakukan ibadah umrah beberapa waktu lalu.

        Setamat dari Shaulathiyah, Daud kembali ke Tanah Air dalam suasana Perang Dunia II, tahun 1942. Suasana perang yang berlanjut dengan perjuangan kemerdekaan hingga Proklamasi 17 Agustus 1945, menyulitkan Haji Daud untuk segera mentransfer ilmu agamanya kepada masyarakat melalui kegiatan mengajar, berda’wah atau penyuluhan agama secara terorganisasi. Kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan cara tatap muka, baik secara orang per orang maupun secara berkelompok dalam jumlah terbatas di kampung-kampung.

        Di masa kemerdekaan pun, situasi di Kabaena, pulau kecil setelah Pulau Buton dan Pulau Muna di ujung semenanjung tenggara Pulau Sulawesi, tidak tersedia kesempatan yang baik bagi kegiatan sosial dan ekonomi disebabkan pergolakan daerah yang keburu merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Timbul gerakan Permesta disusul pemberontakan untuk memisahkan diri dari Republik di bawah pimpinan Kahar Muzakkar. Pemberontakan ini baru dapat dipadamkan secara tuntas tahun 1964. Tetapi keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Moronene (kini Kabupaten Bombana yang wilayahnya mencakup Pulau Kabaena), baru benar-benar pulih beberapa tahun kemudian. Kabaena adalah bagian Kesultanan Buton, kewedanaan Buton, dan terakhir Kabupaten Dati II Buton. Di masa   kekacauan itu Kabaena sering ditinggalkan satuan aparat bersenjata sehingga gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dapat keluar masuk menjarah di pulau itu  tanpa rintangan.

        Guru Hadi pun pernah ditawan DI/TII dan dibawa ke markas mereka di daratan besar semenanjung tenggara Sulawesi. Namun, Guru Hadi berhasil diselundupkan pulang ke Kabaena  oleh anggota DI/TII yang bersimpati dan mengagumi kesalehan ulama tersebut. “Tetapi buku-bukunya tertinggal di sarang gerombolan”, ujar As’ad.

        Situasi yang tidak menentu ditambah kesadaran masyarakat Kabaena yang masih rendah terhadap pendidikan agama dan pendidikan umum pada umumnya, tak pelak lagi menjadi kendala besar bagi Guru Hadi untuk membuka pendidikan sistem klasikal seperti pesantren, misalnya. Sebab pembangunan sebuah lembaga pendidikan memerlukan kepeloporan untuk memobilisasi kekuatan baik bersifat finansial maupun sarana dan prasarana.

        Tetapi Guru Hadi tidak menyerah pada keadaan. Dia terpanggil mewujudkan niatnya semula, ‘mengislamkan’ masyarakat Kabaena sekuat kemampuannya. Selain aktif mengajar agama di sekolah-sekolah lanjutan pertama (SMP dan PGA 4 Tahun) yang mulai bermunculan di Kabaena pasca kekacauan, dia menyelenggarakan pengkajian melalui pertemuan mingguan secara bergilir di setiap masjid desa di Kabaena. Pertemuan mingguan itu disebut ‘totoro’,  maksudnya peserta duduk di masjid untuk menerima pelajaran dan penerangan agama dari Guru Hadi.

        Kegiatan tersebut dilakukannya secara sukarela. Nyaris tiada hari tanpa perjalanan ke desa-desa sepulau Kabaena dengan menunggang kuda milik pribadi pula. Hujan dan panas adalah soal biasa baginya. Kondisi jalan di Kabaena masa itu masih berupa jalan setapak. Alat angkutan orang dan barang memang hanya kuda saja.

Guru Haji Daud (1980). Foto kenangan keluarga Yamin Indas

        Kegiatan pengkajian dari desa ke desa baru menyurut setelah Guru Hadi terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Kabuaten Buton di era Orde Baru. Kondisi fisiknya pun makin menurun sehingga dia lebih banyak menerima masyarakat di rumahnya. Sisa waktu tersebut sering pula digunakannya untuk mengunjungi keluarga di beberapa kota, seperti Makassar, Palu, Kendari.

        Guru Hadi memiliki 16 putra-putri, termasuk yang telah meninggal tiga orang. Namun, tak satu pun di antara mereka mengenyam pendidikan khusus seperti almarhum. Perpustakaan pribadi almarhum di rumahnya di Teomokole, tak seorang pun mampu membacanya karena semuanya huruf gundul.

        Dalam sejarah perkembangan Islam di Kabaena, Guru Hadi adalah tokoh fenomenal. Dia membawa pembaharuan dalam pengamalan agama yang secara substantive meliputi  aspek akidah, fikih, dan akhlak. Dalam hal fikih, dia berpegang teguh pada mazhab Syafiiyah. Guru Hadi tidak secara frontal mengoreksi praktik-praktik tarekat (sufistik) yang sedikit mewarnai pelaksanaan syari’ah di Kabaena sebelumnya. Tetapi dia hanya menjalankan misi da’wahnya dengan pandangan dan contoh perilaku bahwa beginilah ajaran Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW.

        Karena pemahaman dan pengetahuan agamanya luas dan terstruktur, maka Guru Hadi dipandang sebagai sosok ulama yang berwibawa baik di mata sesama ulama yang pernah mondok di Timur Tengah maupun masyarakat umum di Sulawesi Tenggara.

        Pelasanaan syari’ah atau fikih mutlak bagi setiap muslim. Bahkan tanda-tanda keimanan seorang muslim justru terlihat pada aspek itu yang direalisasikan dalam bentuk hubungan langsung dengan Allah Swt seperti shalat paling sedikit 5 kali dalam sehari, zakat, haji, dan sebagainya. Guru Hadi sangat keras mengontrol pelaksanaan syari’ah tersebut dalam masyarakat Kabaena. Sehingga pernah ada suatu masa di zaman beliau, dalam masyarakat Kabaena berlaku kontrol sosial terkait penegakan syari’at. Bila ada warga lalai shalat Jumat, atau kedapatan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, maka yang bersangkutan diumumkan perbuatannya melalui suatu acara di masjid atau di forum publik lain.  ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tarawih Sepi Kecuali di Pesantren Ummushabri

Oleh Yamin Indas

   

Jamaah tarawih di Pesantren Ummushabri Kendari melimpah ke halaman masjid. Foto Yamin Indas

  JAMAAH shalat tarawih di masjid pesantren Ummushabri di tengah Kota Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara, setiap malam meluap hingga ke halaman masjid tersebut. Pemandangan itu kontras dengan suasana di masjid-masjid lain di kota itu, makin dekat Lebaran jamaahnya makin sepi.

Malam ke-24 Ramadhan 1436 H atau 10 Juli 2015 M, saya ikut shalat tarawih di situ sekalian mau lihat teman yang akan berceramah di masjid tersebut. Teman itu adalah salah satu pimpinan daerah Provinsi Sultra. Ketemu di gedung DPRD Sultra di siang hari, saya tanya akan berceramah di masjid mana? Dia jawab: “Di Masjid Pesantren Ummushabri”. Seusai makan malam, saya hitung waktu bahwa sekitar 19.30 saya sudah harus mengambil tempat di depan mimbar, untuk memudahkan pengambilan gambar. Saya mau bikin kejutan untuk tokoh tersebut.

Tetapi perkiraan saya tidak tepat. Saya tiba di masjid, Pak Imam pas menutup shalat fardhu Isya’ dengan salam. Berarti, shalat Isya’ di masjid ini dimulai sebelum pukul 19.30. Dan kalau mau dapat tempat di dalam, kita harus sudah duduk di dalam masjid pada pukul 19.00 Wita atau kurang dari itu. Jadinya, saya hanya mendapat tempat di halaman bergabung dengan jamaah lainnya. Di situ saya juga mendirikan shalat Isya’, dan beruntung ada satu jamaah, yang juga masbuq, ikut menjadi makmum sehingga syarat shalat jamaah saya tetap terpenuhi.

Teman itu ternyata tidak ada. Tapi saya tidak kecewa karena penceramah malam itu adalah teman saya juga, Drs H Muslim dari Kementerian Hukum dan HAM. Dia termasuk da’i kondang di Kota Kendari. Lebih semangat lagi karena pemimpin shalat di situ setiap malam ternyata adalah Drs KH Mursyidin, yang boleh disebut sebagai Imam Pemprov Sultra. Dia menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Sultra, dan dia selalu menyertai Safari Ramadhan Gubernur Nur Alam. Sangat boleh jadi, salah satu daya tarik masjid pesantren tersebut adalah kiai, sahabatku ini. Pasalnya, dia adalah salah satu dari sedikit penghafal Al Qur’an di Sulawesi Tenggara, dan bersuara merdu pula.

Padatnya jamaah di Masjid Ummushabri Kendari bukan sekadar asumsi saya saja tetapi memang faktanya begitu. Malam sebelumnya ketika saya melewati jalan di depan kompleks tersebut, kendaraan parkir terlihat memadati kiri-kanan sepanjang jalan raya hingga agak jauh dari kompleks itu. Malam itu saya shalat tarawih di suatu tempat yang ritualnya dilakukan dengan super cepat.

Memang begitulah, tradisi shalat tarawih yang saya amati selama ini, super cepat. Surat Al Fatihah dibaca nyaris hanya satu kali tarikan napas. Apalagi surat atau ayat yang melengkapi Al Fatihah, lebih cepat lagi. Pokoknya, jangan bicara tuma’ninah. Tidak ada itu. Dengan demikian, waktu yang digunakan mendirikan shalat tarawih di daerah ini singkat sekali, baik yang 8 maupun yang 20 raka’at plus witir.

Saya sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. Saya takut jangan sampai ibadah seperti ini termasuk yang disinyalir ayat 103-104 suart Al Kahfi: “Apakah kalian mau Kami ceritakan tentang orang-orang yang merugi dengan amalnya. Yaitu mereka yang tersesat amalnya di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat dengan sebaik-baiknya”.

Namun demikian, padatnya jamaah di masjid Ummushabri sangat membesarkan hati. Sebab selain gejala super cepat tadi, makin menipisnya jamaah shalat tarawih seiring dengan mendekatnya waktu kepergian Ramadhan merupakan keprihatinan yang lain lagi. Sulit dibantah bahwa keadaan tersebut mencerminkan bahwa sebagian umat muslim masih menganggap ibadah puasa di bulan Ramadhan adalah beban dari suatu kewajiban belaka. Artinya, ibadah puasa itu dilakukan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Selamat Berulang Tahun Gubernur Nur Alam

                      

Oleh Yamin Indas

Ketika menyisir desa-desa pantai dan pulau-pulau dalam rangka sosialisasi sebagai calon Gubernur Sultra periode 2008-2013. Nur Alam dibantu naik ke darat dari perahu motor yang ditumpanginya. Foto Yamin Indas

HARI ini,  tanggal 9 Juli 2015, Nur Alam berusia 48 tahun. Selamat berulang tahun Pak Gubernur. Usia Anda masih tergolong muda. Tetapi kita berbangga hati karena sudah hampir sewindu dari usia Anda telah digunakan untuk membangun daerah. Banyak prestasi telah diukir. Masa jabatan yang tersisa kita berharap akan lebih melengkapi  prestasi yang telah diraih.

Nur Alam adalah Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode. Saat dilantik untuk periode pertama (2008-2013), dia berumur 39 tahun. Dia anak ke-11 dari 12 bersaudara, dari pasangan Isruddin – Siti Fatimah, warga Desa Konda,  sekitar 20 km dari Kota Kendari.  Ada cerita menarik pra-kelahiran tokoh ini ke dunia. Dan ini terkait grand design Allah azza wajalla.  Setelah melahirkan anak ke-10, Fatimah diajak ikut program KB (Keluarga Berencana). Kebetulan, tak jauh dari rumahnya ada pos KB. Masa itu KB masih bersifat gerakan masyarakat bernaung di bawah sebuah yayasan.

Ajakan petugas KB tadi kemudian disampaikan kepada suaminya. Tetapi Isruddin secara spontan langsung menolak. Dia berpandangan, setiap anak manusia membawa rezekinya sendiri dari Allah Swt jika pembatasan kelahiran didasarkan pertimbangan ekonomi. Kehidupan pun berjalan seperti biasa hingga lahir lagi anak ke-11. Seandainya pasangan ini ikut KB waktu itu, maka tidak bakal lahir seorang Gubernur Sulawesi Tenggara bernama Nur Alam dari rahim Ibu Fatimah. Tetapi Allah azza wajalla telah menetapkan dengan iradat-Nya. Ibu Fatimah kini dalam usia sepuh, namun masih dapat menyaksikan kegiatan putranya setiap hari sebagai seorang pejabat negara.

Nur Alam mencapai jabatan puncak itu sebagai hasil dari kerja keras. Dua atau tiga tahun menjelang pemilihan dia sisir hampir 2.000 desa dan kelurahan di Sultra. Kadang berjalan kaki puluhan kilometer, atau naik kapal kecil ke pantai dan pulau-pulau untuk mendekati rakyat. Hasilnya spektakuler. Dia hentikan langkah gubernur incumbent hanya dalam satu putaran.  Dia putra daratan pertama yang mampu mengalahkan para calon gubernur dari kepulauan, melalui pemilihan langsung pula. Hampir sepanjang sejarah pemerintahan di provinsi ini, jabatan gubernur selalu direbut putra daerah dari kepulauan. Dia menganggap perjuangannya menuju kursi gubernur sebagai sebuah mimpi. “Kalau episode itu mau diulang, saya tidak berani. Malah ngeri”, ujarnya.

Adapun mendiang Abdullah Silondae, boleh dibilang adalah putra mahkota. Ketika itu militer mulai ditarik dari jabatan-jabatan politik di daerah. Perubahan politik Pak Harto itu dimanfaatkan Gubernur Sultra Mayjen TNI Eddy Sabara untuk mendorong karibnya sejak kecil, pamongpraja senior dan mantan Bupati Kendari Drs H Abdullah Silondae untuk menggantikannya melalui pemilihan DPRD. Tokoh yang dikenal jujur dan bersih, ini pun hanya menjabat kurang dari tiga tahun karena keburu wafat. Beliaulah tokoh sipil pertama yang dipercaya Pak Harto menjabat Gubernur Sultra.

          Ketika maju lagi untuk masa jabatan periode kedua, pesaing Nur Alam dari kepulauan tidak setangguh periode sebelumnya. Namun, dengan keberhasilan merebut kembali kursi gubernur, Nur Alam makin mengokohkan dirinya sebagai orang kuat di Sultra yang meliputi wilayah daratan dan kepulauan. Karena itu saya merasa geli melihat anak-anak daratan yang  sering ikut-ikut mengguncang kedudukan Nur Alam. Mereka seperti berkolaborasi dengan lawan-lawan politik gubernur tersebut untuk mencari-cari kesalahan, seperti korupsi  dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

            Padahal, belum tentu anak-anak daratan itu bakal mampu bersaing dengan anak-anak kepulauan pada pemilihan gubernur pasca Nur Alam. Untuk ke depan itu, anak-anak kepulauan sekarang  tampak lebih siap. Pada sebuah tulisan terdahulu secara eksplisit saya sudah menyebut nama salah satu bupati di kepulauan yang berpotensi menjadi gubernur menggantikan Nur Alam. Seandainya Bupati Buton Umar Samiun mau ikut berkompetisi, besar peluangnya untuk memenangi pertarungan. Ia concern dan memiliki komitmen sosial yang tinggi. Seperti halnya Nur Alam, Umar Samiun tidak tega melihat temannya kesulitan tanpa ia menawarkan bantuan.

Santai bersama Ibunda Hj Siti Fatimah di rumah pribadi di bilangan Wua-Wua di suatu sore awal 2015. Foto Yamin Indas

Nur Alam  berangkat dari bawah. Orangtuanya adalah keluarga sederhana di Desa Konda. Ayahnya, Isruddin adalah pegawai kehutanan golongan rendahan dengan jabatan KRPH (Kepala Resort Pemangkuan  Hutan) Konda dan sekitarnya. Adalah kepiawaian Siti Fatimah mengelola gaji/pensiun yang tak seberapa sehingga selusinan anak-anak mereka bisa bertahan hidup dan bersekolah. Perjuangan hidup Ibu Fatimah makin berat ketika suaminya dipanggil lebih dulu menghadap Sang Khalik pada tanggal 26 Februari 1982. Nur Alam sendiri tidak ikut menyaksikan kepergian ayahnya untuk selama-lamanya karena waktu itu dia sedang mengikuti kegiatan nasional Pramuka di Cibubur. Ketika itu dia masih duduk di kelas 3 SMP.

Nur Alam mengaku sejak SD telah berusaha hidup mandiri. Dia menjual kelapa atau apa saja yang bisa menghasilkan uang. Nur Alam menamatkan pendidikan SD di Konda tahun 1979. Dia melanjutkan sekolah ke SMP Negeri Ranomeeto, lalu pindah ke SMP Negeri 3 Kota Kendari. Ke sekolah-sekolah tersebut dia berjalan kaki. Bila kecapekan, dia menginap di rumah sepupu ayahnya, Haeruddin. Ibunya, Siti Fatimah   pun menyertainya  buat menyiapkan makanan dan pakaiannya.

Kendati ditekan kesulitan ekonomi, Nur Alam dapat menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikannya  tepat waktu. Otaknya cerdas. Tamat SMP tahun 1983, tiga tahun berikutnya menggondol ijazah SMA. Tetapi ketika di Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo, kuliahnya agak tersendat karena ia sibuk berbisnis. Dia sudah terjun ke dunia usaha formal, antara lain menjadi kontraktor (pemborong).   Benderanya adalah PT Tamalakindo, perusahaan yang dia dirikan sendiri. Gelar sarjana ekonomi baru diraihnya tahun 1993. Bergelar MSi dari almamaternya Universitas Haluoleo, dia saat ini tengah mengikuti pendidikan doktoral di sebuah pendidikan tinggi negeri di Jakarta.

Nur Alam menikahi Asnawati  pada 15 Januari 1994. Tina, panggilan akrabnya adalah putri tokoh politik Sultra yang disegani di permulaan Orde Baru. Hasan tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra di era transisi politik tersebut. Sebuah sumber menyebutkan, perkenalan Nur Alam dengan Tina terjadi di sebuah rumah sakit Kendari tatkala dia menjenguk Pak Hasan yang sedang dirawat di situ. Alhasil, Nur Alam bercanda kepada ibunya Siti Fatimah: “Ternyata ada anak gadisnya om Hasan yang cantik”. Ibunya senyum-senyum saja sebagai ungkapan rasa hati sang Bunda bahwa putra bungsunya itu sudah ingin menikah. Pasangan Nur Alam-Tina Asnawati membuahkan tiga putra putri. Sitya Giona Nur Alam, anak pertama dan kini studi di Singapura. Anak kedua Muhammad Radhan Algindo Nur Alam bersama si bungsu Enoza Genastry Nur Alam kini di bangku SMA dan SMP di Jakarta.

Kiprah politik Nur Alam telah dirintis sejak aktif di asosiasi-asosiasi pengusaha yang semuanya bernaung di pohon beringin Golkar era Orde Baru. Politik dukung-mendukung bupati atau walikota juga tak luput dari perhatiannya. Persahabatannya dengan mendiang La Ode Kaimoeddin, Gubernur Sultra dua periode justru dimulai dari suasana pro-kontra hasil pemilihan Walikota Kendari. Nur Alam menggugat putusan DPRD Kendari yang  menetapkan pasangan Masyhur Masie Abunawas/Muzakkir sebagai walikota dan wakil walikota terpilih. Mereka menang tipis, satu suara atas Buhari Matta bersama pasangannya. Dalam konflik itu Nur Alam dan Gubernur Kaimoeddin ternyata satu aspirasi.  Sejak itu hubungan pribadi kedua tokoh terjalin baik dan hangat.

Ketika partai politik tumbuh menjamur dalam rangka pemilu yang dipercepat di era Presiden BJ Habibie, Nur Alam  bergabung  ke Partai Amanat Nasional (PAN). “Saya tertarik konsep dan pandangan-pandangan ideologis para tokoh pendiri PAN, termasuk Amien Rais”, ujarnya menjawab pertanyaan mengapa memilih PAN. Nur Alam pun kemudian terpilih sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sultra. Ketuanya adalah mendiang Andrey Djufrie SH, mantan jaksa senior yang dikenal bersih dan masih kerabat istri Nur Alam. Jabatan itu kemudian beralih ke Nur Alam hingga dua periode, dan baru akan berakhir pada Muswil PAN Sultra, Desember 2015.

            Di tangan Nur Alam PAN berhasil geser dominasi Golkar dan Partai Demokrat. DPRD Provinsi Sultra hasil pemilu 2014 diketuai kader PAN, Abdurrahman Saleh.  DPRD di 17 kabupaten/kota nyaris dikuasai kader PAN. Bahkan lebih separuh kepala daerah di Sultra saat ini dipegang kader PAN.  Melalui pemilu 2014, PAN juga berhasil meraup satu kursi DPR Pusat atas nama Asnawati Hasan, istri Nur Alam sendiri.  Salah satu keberhasilan kepemimpinan Nur Alam adalah terwujudnya program kaderisasi calon-calon pemimpin daerah, bukan hanya bidang politik tetapi juga birokrasi (legislatif dan eksekutif). Kaderisasi di bidang birokrasi dilakukan melalui mekanisme pengangkatan penjabat-penjabat (Pj) bupati dan walikota untuk mengisi kevakuman selama proses pilkada . Kader yang didorong ke jabatan strategis itu tentu kader-kader yang prestasinya paling menonjol di samping pengalaman.

            Ketika melantik Saemu Alwi sebagai Pj Bupati Buton Utara bulan lalu, Gubernur Nur Alam menyebutkan, Saemu adalah Pj Bupati ke-10 yang dia dilantik. Itu tidak termasuk pasangan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota terpilih melalui pilkada selama Nur Alam menjabat Gubernur Sultra. Agar terjadi pemerataan, Nur Alam hanya memberikan kesempatan satu kali bagi setiap kader.

            Peningkatan sumber daya manusia merupakan kebijakan prioritas Gubernur Nur Alam. Di masa jabatan periode pertama dia melaksanakan program kesehatan dan pendidikan gratis. Pendidikan gratis bukan hanya sampai jenjang sekolah lanjutan atas tetapi sampai perguruan tinggi. Gubernur melakukan kerja sama  dengan Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang untuk menampung 1.000 mahasiswa dari kabupaten/kota di Sultra. Program pendidikan S1 tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Mahasiwa yang dikirim ke Unisula terlebih dulu menjalani seleksi kemudian dibekali beasiswa. Selain kesehatan dan pendidikan gratis, ada pula bantuan dana segar kepada setiap desa dan kelurahan selama masa jabatan periode pertama, sebesar Rp 100 juta setiap tahun. Program ini telah “diambil alih” pemerintah pusat dalam bentuk dana desa yang bersumber dari APBN. Dengan demikian, desa dan kelurahan di Sultra telah memiliki pengalaman mengelola dana seperti itu.

            Pesatnya pembangunan infrastruktur juga membuktikan keberhasilan Nur Alam sebagai gubernur. Ruas-ruas jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan udara dilakukan penambahan,  diperbaiki, dan ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung dinamika kegiatan sosial dan ekonomi yang semakin tinggi. Dia, antara lain  telah membebaskan penduduk hulu Sungai Konawe-Eha dari isolasi selama dunia ini terkembang, dengan pembangunan jembatan sepanjang 237 meter. Jembatan ini menghubungkan  dua kabupaten: Kolaka Timur dan Konawe.

            Di sisa masa jabatan periode kedua, Nur Alam ingin merampungkan pembangunan jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,7 km dan sebuah masjid megah di tengah teluk. Sumber daya buatan ini akan melengkapi keindahan Teluk Kendari sebagai  landmark Kota Kendari,  ibu kota Provinsi Sultra. Gubernur Nur Alam juga berharap dapat menyaksikan dimulainya pembangunan jembatan Baruta  yang menyatukan Pulau Muna dan Pulau Buton. Di situ ada obyek wisata berupa anak-anak nelayan berebut koin atau apa saja yang dilemparkan penumpang kapal ke laut saat melintasi jalur selat Buton itu.

            Nur Alam yang berlatar belakang pengusaha sangat mudah membangun lobi dengan pengusaha kakap dari Jakarta dan Makassar untuk membangun hotel berbintang  dan pasar modern (swalayan). Group Lippo, misalnya, kini mengoperasikan sebuah pasar modern di Kota Kendari. Mall Lippo Plaza Kendari kini menjadi salah satu pusat rekreasi belanja dan kuliner. Gubernur juga masih menawarkan eks-lokasi Rumah Sakit Umum Provinsi seluas lima hektar ke investor untuk dibangun sebuah kawasan terpadu (superblock) di Kota Kendari. RSUP Sultra yang baru telah dioperasikan sejak dua tahun lalu. Pembangunan RSUP baru tersebut menelan biaya Rp 400 milyar.

            Salah satu keunggulan Nur Alam sebagai pemimpin adalah kemampuannya berbicara di depan publik. Dia orator meskipun suaranya tidak lantang dan membahana seperti Bung Karno. Dia mampu menangkap sebuah suasana, kemudian secara spontan diungkapkan  dalam pidato dengan bahasa  yang lugas. Ketika menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden Jokowi di Kendari, 6 November 2014, misalnya, Nur Alam di luar teks berujar: “Ada dua fenomena alam yang menandai kunjungan Bapak Presiden ke Sulawesi Tenggara. Pertama, beberapa jam menjelang kedatangan Bapak Presiden, bumi Sulawesi Tenggara diguyur hujan. Ini hujan pertama setelah beberapa bulan berlangsung musim kemarau di sini. Kedua, warga Sulawesi Tenggara tumpah ke sepanjang jalan yang dilalui Bapak Presiden. Ini tidak biasa. Sebab masyarakat kami dikenal cuek terhadap kedatangan atau kehadiran pejabat tinggi dari Jakarta”.  Sebagai manusia biasa Jokowi tentu terkesan dengan orasi Nur Alam itu.

Ketika Nur Alam naik panggung sebagai gubernur, para bupati/walikota di Sultra sedang mabuk-mabuknya menikmati kekuasaan sebagai raja kecil di era otonomi daerah. Hampir semua perizinan di tangan mereka. Hubungan koordinasi dan konsultasi dengan gubernur tidak jalan. Maka, ketika mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah, Nur Alam menegaskan prinsipnya dengan ungkapan antara lain seperti ini: “Gubernur tidak menguasai sejengkal pun tanah di Sulawesi Tenggara. Tetapi tidak sejengkal pun tanah di Sulawesi Tenggara yang tidak bisa diurus oleh gubernur”.

            Kemampuan Nur Alam berbicara di depan publik tanpa konsep membuat lawan-lawan politiknya berpikir dua kali untuk berdebat dengannya secara terbuka. Sultra pernah memiliki gubernur yang tampil memberi sambutan pada acara pemberangkatan jenazah pegawai pemda ke pekuburan, dengan membaca teks yang telah disiapkan staf.  Padahal, isi sambutannya hanya beberapa kalimat. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bakal Terjadi Eskalasi Produksi Pangan

Oleh Yamin Indas

         SIKAP tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebetulnya hanya disuarakan segelintir orang. Minoritas ini terdiri dari koalisi adidaya di parlemen kemudian di-blow-up pengamat yang pandangan politiknya sejalan dengan pihak “oposisi” di Senayan itu. Alat mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan tentu saja media.

        Klaim ketidakpuasan itu juga bersifat sepihak. Indikasi merosotnya ekonomi, misalnya, hanya dikonfirmasi melalui pasar modal di bursa efek berupa kurs rupiah terhadap dollar AS. Namun harus diakui laju penurunan nilai rupiah di era pemerintahan baru memang berlari cukup kencang, dari sekitar 900 menjadi hampir 1.400 rupiah per dollar AS saat ini. Tetapi sentimen pasar uang tersebut juga lebih terpicu pernyataan-pernyataan pesismistis dari pihak “oposisi”.

        Indikasi lain adalah melambungnya harga kebutuhan pokok dan kebutuhan esensi lainnya seperti bahan bangunan. Tidak terkecuali biaya angkutan dan transportasi yang segera bereskalasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM.

        Akan tetapi gejolak itu harus dipahami sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah perubahan rezim yang pasti menimbulkan dampak di sektor ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan itu menjadi sangat sensisitif terhadap kebijakan dan langkah-langkah apapun   yang dilakukan pemerintahan baru karena faktor ekspektasi masyarakat begitu tinggi saat dan setelah menggunakan hak pilih mereka.

        Situasi dibuat seolah makin genting ketika partai pendukung ingin masuk kabinet mengganti menteri yang dianggap kurang menguntungkan partai. Maka dihembuskanlah isu reshuffle kabinet diikuti upaya mendiskreditkan menteri-menteri yang menjadi target perombakan kabinet. Ada trio macan di Istana, misalnya. Terkahir Menteri BUMN diklaim menghina Presiden.

        Publik pun diseret untuk ikut menekan Presiden agar segera merombak kabinet dengan pernyataan emosional adanya seorang menteri menghina Presiden melalui “juru bicara” Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Para politisi kawakan terutama dari Golkar (maaf bukan Golkar periode pengurus saat ini) tentu sangat geli melihat permainan tidak cantik di internal pemerintah. Apalagi pelakunya adalah seorang Menteri Dalam Negeri. Di era Orde Baru,  Menteri Dalam Negeri adalah sosok (Pak Harto)  Presdiden sehingga dia sangat disegani.

        Situasi diuntungkan sosok Presiden Jokowi yang tidak temperamental. Sebaliknya dia tenang saja dan hanya sesekali berkomentar menjawab pertanyaan pers dengan suara bariton yang sejuk. Pernyataan terakhir Presiden adalah meminta kepada jajaran kabinet untuk fokus bekerja, jangan tarpancing isu reshuffle. Ketua MPR Zulkifli juga berpendapat, terlalu dini merombak kabinet yang usia masa kerjanya belum setahun. Evaluasi pasti tak lengkap dan tidak obyektif.

Daerah Angkat Bicara

        Keadaan sesungguhnya ialah bahwa kabinet Jokow-JK telah bekerja seusai pelantikan Oktober tahun lalu. Di sektor kemakmuran, misalnya, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan sejak awal masa jabatannya telah menggelar dan mulai melaksanakan program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.  Siapa meragukan kinerja dan integritas Susi Pudjiastuti, salah satu menteri di sektor kemakmuran. Atau Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait usaha besar peningkatan produksi pangan menuju swasembada secara nasional.

        Sektor garapan mereka bergelut pada akar rumput perekonomian nasional, yaitu petani dan nelayan yang jumlahnya meliputi sekitar 80 persen penduduk kita. Bila mayoritas ini terangkat, maka wajah kemiskinan dan kesulitan hidup bangsa kita akan perlahan membaik. Kinerja kedua menteri ini tidak bisa diukur hanya dalam waktu setengah tahun atau lebih. Sebab produksi di tingkat akar rumput itu tidak semua  bisa menggunakan teknologi, sebab masih ada faktor cuaca dan iklim.

        Sebagai contoh kinerja pemerintahan Jokowi-JK bahwa tidak seburuk berita di media adalah perluasan lahan pertanaman beberapa komoditas pangan di Sulawesi Tenggara. Perluasan itu bukan wacana tetapi sudah mulai diwujudkan di lapangan.

        Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sultra Ir H Muhammad Nasir MSi, Sultra tahun ini memasuki era produksi pangan secara besar-besaran. Selain padi, kedelai dan jagung juga dijadikan primadona baru. Kementerian Pertanian mengalokasikan areal tanaman kedelai di provinsi ini seluas 30.365 hektar. Selama ini areal panen kedelai di Sultra paling luas sekitar 5.000 hektar. Lahan jagung juga ditingkatkan dari 18.500 hektar menjadi 21.500 hektar untuk tahun 2015 ini.

        Baik lahan kedelai maupun jagung sudah dibuatkan peta dan jadwal tanam. Nasir mengatakan, tidak ada kendala untuk merealisasikan penanaman karena semua sarana produksi disediakan melalui APBN. Pemda Provinsi pun tidak tinggal diam. Melalui APBD disediakan dana penangkaran benih kedelai.

        Kegiatan pertanian padi lebih ditekankan pada proteksi dan peningkatan surplus beras. Di era Gubernur Nur Alam, swasembada beras cenderung kian mantap. Pada tahun yang baru lalu (2014) surplus tercatat 137.163 ton. Padahal pada tahun 2018 baru mencapai 18.815 ton. “Pak Gubernur sangat perhatian terhadap upaya mempertahankan swasembada beras. Tahun lalu terjadi puso sekitar 2.980 hektar. Petaninya diberi benih dan pupuk gratis,  dananya dari APBD”, kata Nasir.

        Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mendorong Provinsi Sultra untuk membangun industri  gula. Empat kabupaten di provinsi itu diarahkan sebagai daerah penghasil gula yaitu Buton Utara, Muna, Konawe Selatan dan Kolaka.  Masing-masing kabupaten ditargetkan membangun pabrik gula berkapasitas 6.000 ton/tahun. Proyek jangka menengah itu sudah mulai dirintis.

        Dengan demikian, Provinsi Sultra saja mulai tahun ini dan seterusnya akan  mengorbit pada eskalasi peningkatan produksi pangan dan komoditas strategis gula. Bagi provinsi ini, terwujudnya swasembada pangan merupakan kontribusi nyata terhadap swasembada pangan nasional yang ditargetkan Presiden Jokowi harus tercapai pada 2-3 tahun ke depan. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bakal Terjadi Eskalasi Produksi Pangan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KPK Mendatang Harus Lebih Berani

Oleh Yamin Indas

     PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi 9 Srikandi saat ini diharapkan lebih berani dan galak dibanding era Antasari Azhar dan Abraham Samad. Pasalnya, gejala korupsi dewasa ini bukan makin berkurang tetapi sebaliknya kian merajalela hingga ke pelosok Nusantara sejauh jaringan birokrasi, termasuk institusi penegak hukum. Kondisi krisis tersebut akan lebih parah lagi jika DPR-RI berhasil menggolkan usulan Dana Aspirasi sebesar Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar setiap anggota setiap tahun. Jika dikalikan dengan jumlah anggota parlemen atau Dewan Legislatif Republik Indonesia periode 2014-2019 maka total dana APBN yang bakal disedot wakil-wakil partai politik tersebut adalah Rp 11,2 trilyun.

     Pengajuan  anggaran sebanyak itu membuat burung Garuda geleng-geleng kepala. Lambang Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) itu dalam hatinya berteriak mempertanyakan mengapa legislatif di negara penganut sistem Trias Politica bernasfu ingin merangkap menjadi eksekutif.  Apakah karena salah satu dari dua blok di DPR merasa sebagai adidaya dalam pengambilan keputusan sehingga segala sesuatu yang terlintas di benaknya dengan mudah bisa dipaksakan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden yang juga Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia? Selemah itukah Presiden Republik Indonesia di mata blok adidaya?

     Lantas apa kaitan Dana Aspirasi dengan pimpinan KPK hasil 9 Srikandi? Jika keinginan DPR itu disetujui kemudian direalisasikan dalam tahun 2016, maka di saat itulah pimpinan KPK yang baru,  akan mulai mengaum dan bergerak mencengkeramkan kukunya dalam-dalam. Satu per satu dari sekian anggota DPR itu ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Pengajuan Dana Aspirasi itu tidak lebih dari menggali lubang jebakan untuk  diri sendiri. Mengapa? Bukankah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 belum dicabut? Tidak ada pasal dan ayat di situ yang mengatur anggota DPR untuk ikut mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

     UU itu adalah untuk eksekutif yang mengatur mulai dari mekanisme perencanaan pembangunan (Musrenbang tingkat desa hingga tingkat nasional), pelaksanaan,  hingga pengawasan yang dilakukan tentunya oleh DPR. Artinya, dana aspirasi itu inkonstitusinal yang apabila dilanjutkan pada tahapan operasional bukan lain dari tindakan perbuatan melawan hukum demi kepentingan pribadi, kelompok/lembaga, dan partai.

     Namun, bagi DPR 2014-2019 yang dikendalikan blok adidaya, mengubah undang-undang adalah perkara gampang, jauh lebih mudah dari membalikkan tangan. Hanya saja, persoalan tidak semudah itu seleainya. Bukti permulaan sudah cukup bagi KPK, yaitu usaha terencana dan sistemik untuk menguasai keuangan negara tanpa hak. Dampak dari perbuatan ini adalah kian merebaknya tindakan korupsi ke hampir setiap jaringan birokrasi dan lembaga negara.  Elite kencing berdiri, pengikut kencing berlari. Ini bagiannya  Artijo, hakim agung yang menambah hukuman mantan Anggota DPR dan Ketua Umum  Partai Demokrat ( partai berkuasa di eranya), Anas Urbaningrum, dari tujuh tahun menjadi hampir 20 tahun termasuk hukuman kurungan jika  tak mampu mengembalikan uang negara yang dikorup.

     Kini kita menunggu hasil proses rekrutmen pimpinan KPK dan finalisasi usulan Dana Aspirasi dari APBN yang dialirkan ke setiap anggota DPR-RI periode 2014-2019.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Investor Gula Diminta Beraksi Sekarang Juga

Oleh Yamin Indas

 

       

Kepala Dinas Perkebunan dan Horikultura Provinsi Sulawsi Tenggara Ir Bambang MM (pakaian sipil lengkap) mengembang senyum di tengah suasana peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kendari baru-baru ini. Foto Yamin Indas

PROGRAM swasembada gula nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan tidak boleh gagal. Mengapa? Kita punya lahan sangat luas. Tinggal  diurus administrasinya untuk dimanfaatkan agar menghasilkan komoditas strategis itu menuju kedaulatan pangan yang mencerminkan ketahanan dan kesejahteraan.

 Sulawesi Tenggara sangat berpotensi untuk memberi kontribusi pencapaian swasembada nasional bukan hanya gula tetapi juga beras, jagung, dan kedelai. Pasalnya, provinsi ini telah memiliki kondisi obyektif yang kondusif untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Agar segera mencapai swasembada gula, investor diminta merealisasikan  pembukaan perkebunan tebu sekarang juga.  Jangan lagi membuang-buang waktu.

        Sejarah proyek perkebunan tebu untuk pendirian pabrik gula di Sultra sudah cukup panjang. Proyek itu dimulai pada awal tahun 1980-an di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sekarang. Dikenal dengan sebutan Proyek Gula Tinanggea, waktu itu. Tujuan proyek ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi kandungan gula berbagai jenis tebu yang akan ditanam dalam rangka proyek perkebunan besar.

        Proyek serupa kemudian bermunculan juga di beberapa tempat yang ditangani calon investor pabrik gula. Akan tetapi, data atau informasi dari proyek-proyek  itu hanya disimpan di arsip instansi-instansi terkait. Tidak ada follow-up karena boleh jadi investor kurang serius, atau tak ada kesungguhan instansi teknis menyiapkan lahan. Dua hal penting ini yang harus dan mutlak bersinergi sehingga program industri gula di daerah ini bisa terwujud.

        Adapun tiga komoditas strategis lainnya   yang bisa melibatkan Sultra dalam usaha keras mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu beras, jagung, dan kedelai, relatif lebih mudah penanganannya. Produksi beras tidak masalah lagi karena provinsi telah mencapai surplus beras masih di era Orde Baru. Sedangkan jagung dan kedelai tinggal menunggu sentuhan program penguatan petani agar dapat meningkatkan produksi secara maksimal.Potensi lahan dan petani yang terlibat di sini cukup besar.

        Sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Ir Bambang MM, kini telah hadir beberapa investor yang merespons program pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional. PT Wahana Surya Agung (WSA) berminat membangun pabrik gula di tiga kabupaten: Muna, Buton Utara, dan Kolaka. Dana investasi yang disiapkan disebut oleh Bambang,  sekitar Rp 2 trilyun.

        Beberapa lainnya malah telah lebih dulu melakukan eksplorasi di Kabupaten Konawe Selatan. PT Kilau Indah Cemerlang dan PT Marketindo Selaras telah memiliki kebun bibit yang masih terus dikembangkan. Ada orang besar di belakang kedua perusahaan ini. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK) di PT Kilau Indah Cemerlang, dan Tommy Winata (pengusaha beken) di PT Marketindo Selaras.

Lahan Tidak Ada Masalah

        Masih kurangnya areal lahan bagi kebutuhan perkebunan tebu disebut sebagai salah satu kendala sehingga proyek-proyek investasi tersebut belum berkilau, bahkan cenderung stagnan. Setiap perusahaan membutuhkan lahan sekitar 20.000 hektar untuk kebun tebu. Tetapi yang tersedia saat ini baru separuh atau kurang dari separuhnya.

        Bagi Bambang, masalah kekurangan lahan sebetulnya tidak mengkhawatirkan. Kawasan hutan masih tersedia cukup luas untuk dicadangkan sebagai lahan tebu. Adapun perubahan status kawasan hutan tersebut menjadi hutan konversi atau APL (areal peruntukkan lain) merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Yang penting investornya serius. Kesungguhan itu harus dibuktikan dengan mengolah lahan yang telah dikuasai saat ini. Pemerintah Provinsi Sultra, kini memang meminta para investor agar beraksi mulai sekarang saja. Soal kekekurangan lahan, akan diselesaikan sambil jalan.

       
Gubernur Nur Alam seperti dikemukakan Kepala Biro Humas Pemprov Sultra Drs H Kusnadi MSi, memiliki komitmen tinggi terkait kegiatan investasi di Sulawesi Tenggara. Sebab tanpa kegiatan investasi, provinsi ini pasti sulit berkembang lebih cepat.
Oleh karena itu, Gubernur Nur Alam meminta perhatian para bupati dan walikota agar mampu menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif di daerahnya. Setiap kendala yang dihadapi para investor harus segera diatasi dengan tuntas. Jika kendala tersebut terkait kewenangan pemerintah provinsi, bupati diharapkan segera melaporkan masalah itu kepada gubernur. “Pendek kata, para bupati dan walikota harus gesit dan pro-aktif menyelesaikan setiap masalah yang menghambat kegiatan investasi”, ujar Kusnadi.

Namun menurut Bambang, respons para bupati di Sultra yang ketempatan kegiatan investasi perkebunan tebu dan pabrik gula, cukup positif. Bupati Muna sendiri (La Ode Baharuddin), telah menyanggupi akan segera menyiapkan kekurangan lahan bagi PT WSA. Perusahaan ini membutuhkan sekitar 20.000 hektar lahan kebun inti untuk mendukung pembangunan pabrik gula berkapasitas 6.000 ton setahun di kabupaten itu.

        Bupati lain juga diharapkan beraksi lebih cepat. Instansi teknis seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan harus lebih fokus pada pembuatan peta areal kawasan yang bisa dicadangkan untuk perkebunan tebu. Dan kebutuhan lahan untuk perkebunan tebu seharusnya diberi prioritas karena ini merupakan program nasional.

        Bambang mengatakan, program dan proyek perkebunan tebu akan bekerja sama dengan petani sebagai plasma. Adapun pembangunan kebun petani akan ditunjang pemerintah. Biaya pengolahan lahan, pengadaan bibit, pupuk, perawatan tanaman bersumber dari dana pemerintah. Karena itu, program ini bisa disebut sebagai langkah terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saat ini untuk mempercepat peningkatan taraf hidup petani.

        Petani di Sultra juga akan dengan mudah melibatkan diri dalam program perkebunan tebu. Sebab sebagian besar mereka telah diorganisasikan melalui Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Organisasi ini telah terbukti mampu membuat petani mandiri. Petani kakao, misalnya, mereka dapat berhubungan dengan bank terkait kebutuhan pembiayaan mendesak, menjual biji kakao langsung ke pabrik, menangani distribusi pupuk, dan sebagainya.”LEM Sejahera memang dibentuk dan didesain untuk penguatan petani baik secara kelembagaan maupun secara invidu”, ujar Bambang, pemrakarsa pembentukan LEM Sejahtera.

        Jadi, seperti halnya petani kakao, petani tebu juga nanti akan bersifat mandiri, tidak bakal didikte pihak pabrik gula. Hubungan dengan pabrik hanya dalam hal penjualan hasil panen tebu. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kepemimpinan Gaya Nur Alam

Oleh Yamin Indas

 

      

Gubenur Suawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi.  Foto Yamin  Indas

  SAYA sering bercanda dengan teman-teman satu visi, bahwa Nur Alam tidak bisa menjadi panglima. Mengapa? Dia tidak punya nyali untuk mengeksekusi bawahan yang melanggar disiplin militer. Hatinya lembut selembut salju Gunung Jayawijaya, gampang trenyuh, gampang mengeluarkan air mata kendati sangat pandai menyembunyikan air matanya jika menggelanggang.

        Maka, beruntunglah pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diangkatnya memegang jabatan struktural dan secara langsung bertanggung  jawab kepadanya. Beberapa di antara mereka ada yang menjabat sebagai kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sejak Nur Alam menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Dia kini memasuki tahun kedua periode kedua masa jabatannya  sebagai gubernur. Artinya para pejabat eselon II itu telah hampir 8 tahun menduduki jabatan eselon II di tempat itu.

        Akan tetapi, sebuah anomali terjadi  Senin tanggal 20 Mei 2015. Dia memberi sanksi berat terhadap paling sedikit 23 PNS di lingkup Pemprov Sultra. Empat di antaranya malah diberhentikan dengan hormat. Selebihnya ditunda kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, serta diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah.  Keponakan langsung yang tercatat sebagai pegawai di Sekretariat DPRD Sultra, tidak luput dari sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Di antara PNS yang diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah tercatat satu orang berpangkat golongan IVb dan IVa.

        Tindakan pemberian sanksi PNS tersebut diumumkan sendiri Gubernur Nur Alam saat dia memimpin upacara peringatan Hari Kebangktan Nasional di halaman Kantor Gubernur Kompleks Bumipraja Andonohu,  Kendari.  Nur Alam berpakaian sipil lengkap dan di dadanya bertaburan tanda-tanda penghargaan, termasuk Bintang Mahaputra. Berpakaian resmi seperti itu,  Nur Alam bertambah gagah dan tampan.

Gubernur Nur Alam diapit Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Woletr Mongisidi yang baru Letkol (Pnb) Rizaldy Efranza (kanan) dan Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Kendari yang juga pejabat baru. Gambar diambil Rabu 20 Mei 2015 di ruang kerja gubernur. Foto Yamin Indas

Anomali kepemimpinan Nur Alam tersebut kemudian dianggap wajar melihat perbuatan mereka yang sudah kebangetan. Makan gaji buta. Sudah diingatkan sekian kali tapi tak digubris. Tetap membangkang. Gubernur pun mengungkapkan, secara materi barangkali memang tidak ada masalah. Sebab mereka mungkin sudah memiliki pekerjaan. Namun, secara moriil mereka telah kehilangan status sosial yang dihormati masyarakat. PNS di mata masyarakat masih dianggap warga terhormat. “Apalagi belakangan ini, untuk menjadi PNS luar biasa sulitnya. Peminatnya pun sangat banyak. Sekarang kalau masih ada PNS yang ingin berhenti dipersilakan. Para kepala SKPD pun kalau mau mundur dan berhenti sebagai PNS, dengan senang hati saya akan proses administrasinya lebih cepat”,  kata Nur Alam.

Saya percaya tindakan pemberian sanksi itu hanya setengah hati. Hanya demi melaksanakan peraturan yang berlaku. Nur Alam termasuk tipe pemimpin yang merakyat. Dia tidak membuat jarak dengan staf. Di luar jam kerja, Nur Alam larut dengan mereka sebagai teman atau  sahabat. Dengan warga biasa tak berbeda. Kalau melihat seseorang warga di sekitar dia, Nur Alam akan langsung menyapa: “Barangkali perlu dengan saya?”.

Nur Alam sebetulnya bukan tidak mau melakukan mutasi di lingkup organisasi Pemprov Sultra. Terjadinya mutasi oleh sebab perpindahan, pensiun, dan meninggal dunia adalah kekecualian. Tetapi mutasi dalam rangka penyegaran organisasi, atau untuk sekadar memberi  pelajaran,  Nur Alam tidak berani melawan kata hatinya.  Dia membayangkan betapa sakitnya orang yang tiba-tiba kehilangan jabatan karena suatu sebab yang tidak jelas alasannya.

Namun demikian, Nur Alam sering tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap staf yang tidak kreatif, hanya sekadar menjalankan rutinitas belaka, atau karena memang staf itu bodoh. Perasaannya itu tentu saja tidak diungkapkan ke publik melainkan hanya sebatas kepada teman dekatnya. “Saya heran, ada yang  berambisi menduduki suatu jabatan, katakanlah menjadi jabatan struktural eselon II. Tetapi ketika tiba saatnya diberi kepercayaan, dia tidak bisa berbuat apa-apa”, curhat Nur Alam dalam banyak kesempatan berbincang yang bersifat pribadi.

Adalah sangat wajar jika hati Nur Alam sering menangis sejadi-jadinya melihat staf yang tidak disipilin sebagai PNS, tidak bekerja maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, apalagi tidak loyal. Perihal tidak loyal sering diindikasikan dengan memberi informasi kepada pihak luar dan bahkan kerja sama dengan LSM nakal untuk menghantam Gubernur Nur Alam.

Betapa Nur Alam tidak kecewa melihat perilaku staf seperti itu sebab dia telah memberi sepenuh perhatian terhadap perbaikan nasib mereka. Masih di tengah periode pertama masa jabatannya sebagai gubernur, dia telah menempuh kebijakan terkait perbaikan penghasilan PNS di lingkup Pemprov Sultra. Melalui dana APBD dia menyediakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) terhadap setiap PNS di lingkup Pemprov Sultra. Paling tinggi adalah sekitar Rp 11 juta setiap bulan untuk eselon II, dan staf biasa Rp 1 juta untuk golongan III.

Kebijakan itu diungakap ketika dia mengumumkan sanksi terhadap sekian banyak PNS tadi. Menurut Gubernur Nur Alam (48 tahun), total pembayaran TPP setiap tahun sekitar Rp 130 miliar setiap tahun. “Kalau dana sebesar itu digunakan untuk membangun jalan, maka setiap tahun kita bisa mengaspal jalan  sepanjang 130 kilometer”,  kata ayah tiga anak itu.

Kita berharap agar PNS khususnya para pejabat struktural di Sulawesi Tenggara tahu diri. Kepentingan rakyat telah dikorbankan untuk pembayaran TPP. Sangat durhakalah Anda jika tidak bekerja maksimal untuk melayani kepentingan publik. Lebih celaka lagi jika Anda masih melakukan  korupsi dalam bentuk apapun. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Umar Samiun Bangkitkan Aspal Buton

 

Bupati Buton Umar Samiun (tengah) bersama rekannya sesama kader PAN Sultra di lobi hotel Grand Clarion Kendari, Rabu malam (22 April 2015). Abdul Rahman Saleh (kanan) kini menjabat Ketua DPRD Provinsi Sultra hasil Pemilu 2014. Adapun Kusrin (kiri) adalah teman dekat Umar Samiun. Foto Yamin Indas

Oleh Yamin Indas
 

POTENSI aspal alam di Pulau Buton segera menjadi sumber ekonomi nyata bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi telah menyetujui pembangunan industri aspal ini. Ia dijadwalkan meninjau langsung ladang aspal alam tersebut pada awal Juni 2015. Begitu dikatakan Bupati Buton Umar Samiun dalam perbincangan di Hotel Grand Clarion, Rabu malam tanggal 22 April 2015.

“Perjuangan untuk mengangkat potensi aspal buton menjadi obyek industri berskala besar, telah selesai,” ujarnya. Tindak lanjutnya kemudian adalah membentuk organisasi semacam badan otorita yang dipimpin langsung Presiden di tingkat pusat dan seterusnya gubernur serta bupati di tingkat daerah (lokasi aspal buton). Struktur di tingkat kabupaten diisi antara lain oleh para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pelaku utama bisnis pertambangan dan industri aspal buton.

Pembangunan industri pertambangan berskala besar merupakan obsesi Umar Samiun sejak ia menjabat Bupati Buton beberapa tahun silam. Dalam suatu perbincangan di rumah jabatan di Kota Bau-Bau Umar mengharapkan Gubernur Sultra Nur Alam agar juga mendorong para investor bermodal kuat untuk melakukan investasi di bidang pertambangan dan industri aspal, dalam rangka memanfaatkan potensi aspal alam di Pulau Buton. Jangan hanya bisnis pertambangan nikel saja yang dijadikan fokus. Ketika itu memang sedang memuncak kegiatan penambangan nikel di Sultra. Kegiatan itu kemudian dihentikan pemerintah sesuai perintah undang-undang Minerba yang diberlakukan mulai Januari 2014. Kegiatan tersebut kini menyisakan kerusakan hutan dan lingkungan. Pemerintah daerah dan rakyat juga tidak mendapatkan apa-apa.

Harus cekatan

Umar Samiun adalah kader PAN (Partai Amanat Nasional) dan saat ini menjabat sebagai Bupati Buton. Umar Samiun tempaknya cerdas menangkap visi misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK. Ia memahami visi Tri Sakti Jokowi-JK yang berbunyi: Pertama, kita harus berdaulat secara politik; kedua, berdaulat secara ekonomi (berdikari); dan ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Butir kedua oleh Umar dijadikan dasar pijakan ideologis untuk menghadap Presiden Jokowi pada suatu kesempatan di Istana Bogor.

Akan tetapi tidaklah mudah bagi Umar mewujudkan keinginannya bertemu Presiden. Pasalnya, putra Buton ini harus rebutan dan bersaing dengan para kepala daerah lain yang ingin bertemu Presiden. Namun, bagi Umar ihwal persaingan adalah perkara biasa. Justru kemampuannya bersaing yang mengantarkannya pada karier dan jabatan politik yang disandangnya saat ini. Melihat gelagat di sekitar Istana tersebut Umar harus bertindak cekatan.

Maka, ketika ajudan memanggil seorang bupati tertentu yang diberi prioritas untuk menghadap Presiden , ia maju dan menyatakan, Bupati Buton yang dipanggil sambil ia menatap ajudan. Presiden Jokowi rupanya melihat suasana tersebut lalu ia berkata: “Ya, dia saja, Bupati Buton masuk,”.

Dalam pertemuan itu Umar Samiun tidak hanya berbicara potensi aspal buton terbatas hanya omongan belaka. Tetapi ia membawa beberapa contoh produk hasil uji laboratoris aspal buton. Ada contoh hasil ekstraksi murni, lalu dalam bentuk butir paling halus, dan butir halus. Pendeknya, ada tiga tingkatan kualitas produk yang diperlihatkan kepada Presiden. Ibarat pepatah kata berjawab gayung bersambut, Presiden Jokowi sangat antusias terhadap uraian Umar mengenai aspal buton dan kemungkinan pengembangannya.

Hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi kemudian dibawa ke Gubernur Nur Alam untuk dibahas lebih jauh. Alhasil, Gubernur bersama Umar Samiun diterima Presiden di Istana, Selasa 7 April 2015. Di situ Nur Alam memaparkan grand desain pemanfaatkan potensi aspal buton dalam rangka mewujudkan konsep berdikari dalam bidang ekonomi (visi Tri Sakti). Intinya, impor aspal minyak harus dihentikan, lalu giliran aspal alam Indonesia di Pulau Buton diolah sampai pada tingkat pemurnian (ekstraksi) untuk dijual ke pasar dunia, setelah kebutuhan nasional akan aspal minyak terpenuhi.

Seperti dijelaskan Umar Samiun, selama sekitar 90 menit Gubernur Nur Alam melakukan presentase, Presiden menyimak dengan serius dan sesekali menggoreskan penanya untuk mencatat yang dianggapnya penting. Setelah pemaparan itu Presiden memerintahkan Sekretaris Kabinet Andy Widjoyanto agar mengalokasikan waktu kunjungan kerja ke Kabupayen Buton pada awal bulan Juni 2015. Presiden minta agar jadwal itu diingat betul oleh Sekretaris Kabinet demi menindaklanjuti rencana industri aspal alam itu..

Impor aspal minyak, bahan utama aspal hotmix, selama ini dipertahankan para mafia. Akibatnya, potensi aspal alam yang melimpah ruah, terpinggirkan. Di antara mafia aspal minyak impor, ada yang memegang IUP aspal buton sejak lama dan tidak pernah merealisasikan pembangunan industri.

Menurut Umar Samiun, kehadiran penguasaha semacam itu tidak lebih dari hanya menyandra potensi aspal alam tersebut, agar tidak jatuh ke tangan investor bermodal kuat dan serius untuk memanfaatkan potensi sumber alam tersebut menjadi sumber ekonomi nyata. Pengusaha seperti itu, bila masih bertahan dengan akal bulusnya, kelak akan dicabut IUP-nya oleh Gubernur Sultra Nur Alam. Sebab perizinan kini telah menjadi wewenang pemerintah provinsi, bukan lagi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Respons Presiden terhadap usulan pembangunan industri aspal buton, rakyat tentu menyambut gembira. Kita berharap agar Presiden Jokowi tidak mengulangi janji-janji muluk pendahulunya, SBY. Dalam tahun pertama menjabat Gubernur Sultra, Nur Alam telah mengusulkan Sultra menjadi pusat pertambangan nasional saat Presiden SB Y berkunjung ke Kendari. Ada tiga komoditas utama yang diajukan gubernur: nikel, emas, dan aspal. Masing-masing bahan tambang ini direncanakan memiliki kawasan industri sendiri. Presiden pun menyambut baik gagasan Nur Alam, dan menyatakan akan segera mengadakan rapat kabinet untuk menindaklanjuti usulan Sultra itu.

Namun, usulan itu kemudian tak ada kabar beritanya. Di lain pihak, kegiatan penambangan nikel di Sultra makin menggebu dan cenderung brutal. Para investor yang mengaku bermodal kuat kebanyakan hanya sebagai kaki tangan pemilik uang di China. Para investor ini juga berjanji akan membangun smelter. Bahkan, salah satu investor telah memplot lokasi pembangunan smelter di Kabaena dan Konawe Utara. Dana investasi bersangkutan sebesar enam miliar dollar AS, juga telah dilaporkan kepada Menko Perekonomian Hatta Radjasa (waktu itu). Akan tetapi semuanya bohong besar. Di Kabaena kini tak sepotong pun besi tersedia bagi rencana pembangunan pabrik pemurnian nikel. Yang tersisa di sana adalah lubang-lubang bekas galian nikel.

Kita berharap agar gombal pembangunan industri nikel tidak terulang pada rencana industri aspal buton. Karena itu, saya bilang kepada Pak Bupati Buton bahwa titik kritis rencana besar ini adalah pada komitmen pengusaha. Untuk menghilangkan keraguan, maka digalanglah sekarang juga beberapa pengusaha besar dan berintegritas, agar mulai melakukan persiapan kegiatan berinvestasi menjelang keluarnya kebijakan Presiden Republik Indonesia yang akan mengatur pengelolaan industri aspal buton.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pagi yang Indah di Tangkeno, Negeri di Awan

Oleh Yamin Indas

    

Sesudut pemandangan di Tangkeno, Negeri di Awan. Foto  Yamin Indas

KAMIS  (2 April 2015)  pagi di bilangan Wawontula, Desa Tangkeno, Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Cuaca cerah. Alam pegunungan tampak keemasan disepuh sinar Matahari. Semilir angin pegunungan menyelinap ke segenap celah dinding papan sebuah pondok yang tertancap kokoh di tengah hamparan ladang berisi tanaman padi dan jagung. Sesekali terdengar kulik elang yang melintas di atas tajuk-tajuk pohon, mengintai unggas-unggas kecil yang sedang lengah untuk dimangsa dalam ikhtiar makhluk predator tersebut untuk memulai keberlanjutan hidup di pagi yang indah itu.

     Sekelompok wanita dalam balutan busana seadanya sebagai petani sederhana, dalam waktu hampir bersamaan membuka aktivitas mereka di pagi itu dengan memetik jagung kering di ladang. Masing-masing morongo kompe (menyandang bakul yang talinya disangkutkan di atas kepala). Mereka memetik jagung dari sisa tanaman yang telah dipanen beberapa hari sebelumnya.

Setiap kali bakul mereka penuh, jagungnya dibawa dan dikumpul di teras pondok tadi. Di situ seorang wanita lainnya melanjutkan kegiatan proses panen tersebut. Ujung pelepah buah jagung kering dipotong lalu dilemparkan ke lantai tengah pondok sebagai penampungan sementara. Adapun Abdul Madjid, pemilik ladang dan suami perempuan tadi, mengeluarkan jagung dari kulitnya secara selektif, yaitu jagung yang dianggap kurang sehat sehingga tidak bisa disimpan lama.

     Seorang pria lain dari Kendari terlihat sangat menikmati suasana kehidupan di ladang itu. Ia membuka memori masa kecilnya tatkala hidup bersama kedua orangtuanya. Tetapi suasana di Wawontula pagi itu terasa lebih indah. Lirik-larik lagu Cinta Terbaik milik Cassandra secara spontan ditembangkan berulang-ulang. “Bapak sudah kangen rumah ya”, goda salah satu dari para pemetik jagung. Dibelai hembusan angin pegunungan yang sejuk, pria itu pun kemudian tertidur  pulas. Bunyi dengkurnya sempat  mencuri perhatian pemetik jagung saat menuangkan isi bakulnya di tempat berjarak hanya 1-2 meter dari pria itu terlelap.

     Di Tangkeno, desa kecil di lereng Gunung Sangia Wita, dalam bulan Maret tahun ini berlangsung musim panen jagung. Sekitar bulan Juni nanti akan dilaksanakan pula panen padi. Padi ladang tentunya. Beras dari padi ladang menjadi primadona dalam pasaran beras. Pasalnya, beras ladang dikenal memiliki beragam kelebihan dibanding beras putih.  Banyak orang bilang, mengkonsumsi beras ladang yang biasanya berwarna merah karena kulit arinya masih menempel, merupakan pilihan terbaik jika Anda  mau hidup sehat. Tidak heran jika banyak orang kota atau pejabat  dari kabupaten yang memesan beras ladang tangkeno.

Jagung yang digantung di tempat terbuka untuk menghilangkan kadar air agar dalam penyimpanan nanti di lumbung lebih awet.Tempat gantungan jagung tersebut disebut kabara. Ini kabara warga Tangkeno. Foto Yamin Indas

Gula tangkeno dikenal bermutu

     WARGA desa ini adalah petani tradisional. Tanaman pokok adalah jagung dan padi untuk menopang  ketahanan pangan. Tetapi hasil panen mereka kadang-kadang tidak mencukupi kebutuhan sendiri alias minus. Ketimpangan itu diimbangi dengan kegiatan membuat gula merah dari aren. Kerajinan ini juga sudah menjadi sumber  nafkah turun temurun. Dahulu, gula tangkeno terkenal  berkualitas baik. Tidak gampang remuk kalau kena banting  atau ketindis barang berat. Cetakannya besar-besar dan padat,  beratnya sekitar 0,7 sampai 1 kilogram  per biji.

Dahulu, alat  angkutan gula di Pulau Kabaena adalah kuda. Gula dibungkus  dengan kulit jagung dan dimasukkan dalam karung goni. Seekor kuda biasanya dibebani sepasang karung goni, masing-masing berisi 50 sampai 70 biji gula merah. Maka, ketika seorang warga Tangkeno tiba di Dongkala  dan menurunkan karung gula dari punggung kuda dengan membuang ke tanah, seorang calon pembeli berteriak: “Mapasamo gola yitu” (sudah pecah gula itu, bahasa Buton). Yang empunya gula menjawab dalam bahasa Buton pula: “Yinda mapasa gola yi Tangkeno si” (tidak pecah, gula Tangkeno ini).

Dongkala adalah kota pelabuhan dan sekaligus pasar bagi masyarakat Kabaena di belahan timur pulau itu, termasuk warga Tangkeno. Jarak Tangkeno – Dongkala melalui jalur jalan Balo lama, sekitar 40 km. Sekarang sisa sekitar 30 km setelah perkampungan Desa Balo di tepi Sungai Lampaku dipindahkan ke Wumbu Balo diikuti pembukaan jalur jalan baru melalui Lampaa Manu. Tenaga kuda pun sebagai alat angkutan telah digantikan kendaraan roda dua dan roda empat, meski kondisi jalan masih berupa kubangan di musim hujan. Tidak heran jika biaya transportasi di Kabaena jauh lebih tinggi dari nilai barang yang diangkut ke pasar-pasar terdekat.

Percakapan antara perajin gula dari Tangkeno tadi dan pedagang gula merah di Dongkala menjelaskan betapa tingginya integritas dan kejujuran orang Tangkeno di masa lalu. Mereka lebih mengutamakan kualitas dalam memproduksi gula merah. Sekarang jauh berbeda. Para perajin gula di desa itu dan Kabaena umumnya lebih mengejar kuantitas produksi. Cetakan gulanya tipis sehingga gampang pecah, ringan pula. Pendek kata, gula tangkeno tidak bisa dibanggakan lagi.

Salah satu proses pembuatan gula merah dari air nira aren (enau). Selo dan istrinya (warga Tangkeno) ketika mencetak gula. Setelah air nira mengental kemudian dimasukkan dalam tempurung kelapa ukuran kecil. Beberapa saat kemudian gula itu membeku dan berbentuk sesuai batok tempurung kelapa. Foto Yamin Indas

Kerajinan gula merah membuat warga Tangkeno terkesan sangat tradisionalis. Sulit mengubah pola hidup Mereka kurang perhatian pada usaha pertanian yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Sebagai daerah pegunungan berhawa sejuk, lahan di Tangkeno sangat menjanjikan untuk pengembangan pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan. Penyuluhan soal ini sudah sering dilakukan pihak instansi  terkait. Namun, kultur pertanian menetap yang membutuhkan disiplin kerja, kesabaran, ketekunan, dan penggunaan teknologi, masih sulit diadopsi warga Tangkeno dan petani Kabaena pada umumnya. Mereka cenderung pada pertanian tanaman yang bisa tumbuh dan berbuah sendiri tanpa  perlakuan dan perawatan secara teratur dan berkesinambungan.

Baru mulai demam cengkeh

     TANAMAN mandiri  seperti itu adalah jambu mente dan cengkeh. Komoditas jambu mente tampak lebih dominan mengisi lahan pertanian warga. Tetapi lahan atau kebun jambu itu hasilnya sangat tidak memadai. Adapun tanaman cengkeh, baru juga belakangan ini warga mulai keranjingan. Bukan hanya di Tangkeno melainkan di semua desa di Kabaena yang memiliki lahan ideal untuk tanaman cengkeh warga terkena virus latah. Keranjingan itu terpicu keberhasilan warga Desa Rahadopi di lereng Gunung Watu Sangia meraup puluhan juta, bahkan ada sampai miliaran rupiah dalam satu musim panen.

Keranjingan menanam cengkeh merupakan langkah positif  bagi orang Tangkeno. Mereka pun menyadari bahwa  tanaman ini sangat manja sehingga membutuhkan perawatan yang memadai. Selain itu usia panen cengkeh juga cukup lama, 5-7 tahun. Karena itu,  sambil menunggu  datangnya  usia  produksi tersebut,  kita anjurkan agar mereka menambah jenis tanaman semusim padi dan jagung dengan antara lain menanam cabai.

Harga cabai bukan hanya melangit di Ibukota Republik tetapi di desa pun membuat orang terperangah. Rp 10.000 sekilogram. Bergeser sedikit ke pasar Sikeli atau Dongkala berkisar Rp 30.000 sampai Rp 50.000 per kilogram. Di ibuota provinsi, harga cabai  tak jarang menembus angka Rp 150.000 sekilo.

Namun demikian, sikap orang Tangkeno terhadap peluang besar untuk meningkatkan pendapatan melalui pertanian cabai, tetap dingin. Mereka beralasan, buah cabai bakal habis dimakan ayam atau burung punai. Konyol sekali, memang. Tetapi begitulah fenomena masyarakat terbelakang. Miskin akibat penyakit malas di tengah lahan subur. Ibarat ayam mati kelaparan saat mengeram telurnya di lumbung  padi. Kemiskinan orang Tangkeno dan Kabaena umumnya tercermin pada rumah kaki seribu (rumah panggung), tempat tinggal mereka.

Daerah wisata

     KABAENA yang terdiri atas 6 kecamatan adalah wilayah administrasi Kabupaten Bombana. Ini kabupaten baru, hasil pemekaran Kabupaten Buton. Wilayah kabupaten tersebut meliputi seluruh daerah bekas Kesultanan Buton di masa lalu. Sekarang wilayah eks-kesultanan itu telah disayat-sayat menjadi 6  kabupaten dan 1 kota otonom. Perkembangan ini mendorong para elite Buton membentuk provinsi baru di Sulawsi Tenggara. Namanya Provinsi Buton Raya. Namun, nama tersebut memunculkan pro-kontra. Ada beberapa kabupaten menolak bergabung jika menggunakan nama yang dianggap bernuansa masa lalu dan fedodalistik itu.

Bupati Bombana HM Tafdil telah meletakkan dasar pembangunan Pulau Kabaena ke depan. Ia menetapkan Tangkeno sebagai desa wisata. Alasannya, Tangkeno adalah pusat peradaban masyarakat  Kabaena di masa lalu. Di daerah itu terdapat sejumlah benteng pertahanan  yang tersusun dari batu alam tanpa menggunakan bahan perekat, seperti semen dan sebagainya. Juga Tangkeno yang terletak di lereng gunung tertinggi di Pulau Kabaena (Gunung Sabampolulu, 1.850 Meter) menampilkan pemandangan alam yang menakjubkan.

Tangkeno juga dikenal sebagai pusat adat dan tradisi kehidupan sosial masyarakat Kabaena. Tata cara perkawinan, cara distribusi lahan pertanian, dan pola pertanian ramah lingkungan menjadi acuan masyarakat Kabaena secara keseluruhan di masa lalu. Maka, tiga aspek yaitu wisata alam, budaya dan sejarah menjadi pertimbangan Bupati Tafdil. Pariwisata bakal menjadi ikon Kabaena ke depan. Kecuali potensi wisata Tangkeno, pulau bergunung-gunung itu memiliki goa Watuburi di Lengora, karang atol Sagori di Batuawu. Sagori,pulau pasir putih sudah sering dikunjungi turis asing yang menggunakan kapal pesiar.

Bupati Bombana H Tafdil. Perhatiannya terhadap pembangunan Kabaena cukup besar. Foto Yamin Indas

Untuk memantapkan Tangkeno sebagai desa wisata, Tafdil membangun infrastruktur jalan dari dan ke Tangkeno, pusat kegiatan pariwisata,  dan penyediaan sarana air bersih sekaligus energi listrik untuk penerangan melalui pembangunan pembangkit listrk tenaga air berskala kecil (mini). Semua proyek tersebut,  kini (2015) masih dalam tahap pelaksanaan.

Sejak lama Tangkeno memang menjadi destinasi wisatawan mancanegara. Di desa itu pernah terjadi pertandingan sepak bola persahabatan antara tim Inggris dan tim tuan rumah Tangkeno. Seperti diceritakan Kepala Desa Tangkeno Abdul Madjid Ege,  rombongan peneliti dari Kerajaan Inggris jumlahnya lebih dari satu kesebelasan. “Jadi kita ajak mereka bermain sepak bola untuk mengakrabkan mereka dengan warga desa,” kata mantan kepala sekolah dasar tersebut.

Sebagai desa wisata, Tangkeno menggunakan tagline (slogan)  “Tangkeno,  Negeri di Awan”. Julukan itu sesuai dengan kondisi alam di sana di mana setiap saat terjadi kabut yang menggantung rendah menyelimuti lereng dan puncak-puncak bukit.

Akhirnya, penetapan Tangkeno sebagai desa wisata dan diikuti berbagai pembangunan fisik, sesungguhnya merupakan anugrah dari Allah SWT kepada warga setempat dan Kabaena  umumnya. Anugrah tersebut wajib disyukuri dengan cara giat bekerja lebih keras untuk memperbaiki taraf hidup. Konkretnya, lahan subur di sekitar mereka harus diolah dan ditanami dengan komoditas yang laku keras di pasaran. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment