Menjelang Sewindu Kepemimpinan Nur Alam

Oleh Yamin Indas

 

      

Gubernur Sultra Nur Alam. Gambar diambil tanggal 19 Februari 2008 dalam sebuah acara di Kejaksaan Tinggi Sultra. Foto Yamin Indas

  KEPEMIMPINAN Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara telah berjalan tujuh tahun pada tanggal 18 Februari 2015 ini. Artinya, umur masa jabatannya telah menjelang sewindu. Tidak bisa disangkal bahwa selama kurun waktu tersebut cukup banyak sudah karya yang diukir. Namun, tentu banyak juga pihak tidak mengakui hal itu (keberhasilan). Terhadap pihak-pihak yang secara ekstrem menihilkan sama sekali keberhasilan Nur Alam sering saya sebut sebagai kelompok yang mencoba menutup matahari dengan sapu tangan.

        Perjalanan sebuah kepemimpinan pasti akan memunculkan dua sisi: keberhasilan dan sisi kegagalan di sana sini. Kenyataan tersebut adalah sebuah kewajaran belaka. Sebab Nur Alam bersama pasangannya Saleh Lasata tidak mungkin  bisa membereskan semuanya. Mereka bukan Tuhan. Perlu juga dicatat bahwa kelemahan kepemimpinan mereka justru menjadi tugas calon pengganti untuk menyelesaikan dan memperbaikinya, manakala masa jabatan pasangan ini telah berakhir.

        Mencari hotel berbintang empat di Kota Kendari sebelum Nur Alam menjabat gubernur sama sulitnya mencari ular bertanduk. Namun, masalah yang terkait kegiatan pariwisata itu telah teratasi sejak beberapa tahun terakhir. Sebab di ibukota provinsi itu kini telah bertaburan bintang, simbol kehadiran hotel-hotel mewah.  Pusat-pusat belanja berkelas juga muncul di mana-mana, sejalan berkembangnya pasar-pasar tradisional yang memberi ruang pelaku-pelaku  ekonomi menengah bawah.

        Kalangan nihilisme tadi  tentu ada yang mengatakan perkembangan tersebut bukan hasil kerja Nur Alam tetapi dinamika ekonomi yang terus bergerak sesuai mekanisme pasar, supply and demand. Padahal, salah satu fakta keberhasilan Nur Alam adalah justru hadirnya kegiatan investasi yang terus meningkat. Iklim investasilah yang dibangun Gubernur Sulawesi Tenggara itu sehingga para pengusaha kakap di negeri ini tidak ragu ikut berkontribusi dalam pembangunan provinsi ini.

        Nur Alam lebih pro-aktif melakukan lobi terhadap para pengusaha kakap di Jakarta daripada merengek-rengek minta penambahan anggaran di pusat. Proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBN dan APBD telah diprogram dengan baik dan pelaksanaannya menjadi tugas rutin birokrasi. Kegiatan pemerintah tersebut secara otomatis dipandang bisa berjalan sendiri tanpa dengan susah payah. Bagi Nur Alam lebih sulit memikat perhatian para investor agar mau serius melebarkan bisnisnya di Sulawesi Tenggara daripada mengurus APBN/APBD.

       

Nur Alam beberapa jam setelah menerima penganugrahan Bintang Mahaputra atas jasa-jasanya yang luar biasa kepada bangsa dan negara oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta tahun 2013. Foto Yamin Indas

Tetapi sebagai mantan pengusaha dia mampu membujuk James Riady, pemilik Lippo Group sehingga sahabat dan penyandang dana kampanye mantan Presiden AS Bill Clinton itu mau membangun mall Lippo Plaza Kendari.   Pasar modern itu menjadi pusat rekreasi belanja dan kuliner di Kota Kendari. Masih banyak proyek-proyek investasi serupa yang bakal dibangun baik di ibu kota provinsi maupun kota-kota lain di Sultra.

        Hasil-hasil pembangunan fisik produk APBN dan APBD juga tidak sedikit. Umumnya  berupa penyediaan dan perbaikan infrastruktur, seperti ruas-ruas jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan udara. Sebut misalnya, jembatan terpanjang di Sultra (237 meter) di hulu Sungai Konawe. Kehadiran jembatan itu membebaskan penduduk hulu sungai tersebut dari isolasi. Ada pula pelabuhan di Bunggutoko, Kota Kendari. Pelabuhan baru itu menggantikan fungsi pelabuhan lama di Teluk Kendari yang telah beroperasi sejak zaman Belanda.

Kaderisasi calon pemimpin

        Pendek kata, di era kepemimpinan Nur Alam dalam tujuh tahun terakhir cukup banyak hasil-hasil pembangunan yang tampak dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya pembangunan fisik tetapi kaderisasi calon-calon pemimpin daerah juga dilakukan secara baik oleh Gubernur Sultra tersebut. Baik kader partai maupun birokrasi. Sebagai pimpinan partai (PAN) Nur Alam telah merekrut banyak pemimpin puncak di eksekutif dan legislatif. Kaderisasi di bidang birokrasi dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pejabat-pejabat bupati dan walikota untuk mengisi kekosongan selama proses pemilihan bupati/walikota definitif.

        Salah satu langkah strategis Nur Alam terkait proses rekrutmen para pejabat puncak di eksekutif (bupati/walikota) adalah memberi kesempatan kepada kader-kader yang prestasi dan kemampuan manajerialnya terlihat lebih menonjol. Dan kesempatan tersebut tidak diberikan dua kali kepada kader yang sama sehingga semua sumber daya yang tersedia berpeluang mendapatkan giliran.

        Tujuh tahun Nur Alam memimpin Sulawesi Tenggara oleh banyak kalangan dipandang sangat produktif dengan sejumlah prestasi memadai dan bernilai strategis. Bukan hanya pembangunan fisik material melainkan juga pembangunan kualitas sumber daya manusia,  prestise dan martabatnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kontribusi Sulawesi Tenggara Bagi Swasembada Gula

Oleh Yamin Indas

 

      

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Ir Bambang MM (kemeja putih) memberi arahan kepada para Ketua Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera se-Kabupaten Muna tarkait rencana pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula di daerah itu. LEM Sejahtera adalah organisasi kelembagaan petani di provinsi itu. Melalui LEM Sejahtera, para anggotanya di desa diberi penguatan untuk mandiri. Pengurusnya dikenal berintegritas, jujur, dan memiliki kemampuan manajerial. Foto Yamin Indas

  IBARAT ayam bertelur di lumbung mati kelaparan. Ini bukan sekadar peribahasa atau pepatah petitih. Tetapi sebuah ironi kehidupan bangsa kita yang hidup di alam tropis, bertanah subur ditopang dua musim penuh rahmat silih berganti:  musim hujan dan musim kemarau. Namun, kita masih mengimpor beras, gula, kadelai, jagung, buah-buahan, daging, dan sayuran. Padahal, bahan makanan tersebut sesungguhnya bisa kita produksi sendiri, kita bisa swasembada.

        Dalam konteks kemandirian pangan, kita mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK saat ini yang telah mengagendakan eskalasi pembangunan pertanian untuk mencapai swasembada komoditas pangan tersebut di atas.  Khusus untuk swasembada gula nasional,  Provinsi Sulawesi Tenggara dipastikan bisa memberikan kontribusi secara optimal. Dengan syarat para kepala daerah, termasuk gubernur, harus turun lapangan menyiapkan kondisi dan tindakan solusi super cepat terhadap setiap kendala, untuk memuluskan kegiatan investasi perkebunan tebu dan industri gula.

        Harus diakui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di era H Nur Alam SE MSi tak henti-hentinya menawarkan sejumlah kawasan lahan pertanian kepada investor untuk pembangunan industri gula. Bahkan, sebagian kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohae telah diminta oleh Gubernur Sultra dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) itu melalui DPR-RI, agar dikeluarkan dari kawasan konservasi dan selanjutnya dijadikan lahan perkebunan tebu dalam rangka pembangunan pabrik gula.

        Akan tetapi, komitmen gubernur tersebut yang kemudian sangat sejalan dengan program pemerintahan Jokowi-JK  akan diuji pembuktian operasionalnya. Sebuah perusahaan swasta, PT Wahana Surya Agung berkantor pusat di Jakarta, telah merespons kebijakan daerah dan pusat tersebut. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra, Ir Bambang MM, perusahaan itu kini menyiapkan modal sekitar Rp 2 trilyun untuk pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula di tiga kabupaten: Muna, Kolaka, dan Buton Utara. Masing-masing pabrik direncanakan berkapasitas 6.000 ton gula. “Pada saat ini PT WSA sedang menyiapkan sejumlah kebun bibit”, ujar Bambang, Sabtu 14 Februari 2015, dalam perjalanan dengan kapal cepat dari Raha menuju Kendari. Raha adalah ibu kota Kabupaten Muna.

Penduduk Pulau Muna dikenal sebagai petani jagung. Salah satu kebun jagung milik warga Desa Lamayo di Kecamatan Kabawo. Produktivitasnya tidak maksimal karena benihnya menggunakan bibit lokal. Foto Yamin Indas

Tanpa Baliho lagi

        MENURUT Bambang, PT WSA telah menjajal kemampuannya membangun industri gula di Gorontalo berkapasitas 6.000 ton. Pabrik itu kini telah beroperasi. Artinya, PT WSA telah memiliki referensi di bidang industri ini. Sehingga keseriusannya melebarkan usahanya di Sultra tak perlu diragukan. Dalam kaitan itu, para bupati yang ketempatan lokasi perkebunan tebu dan pabrik gula sangat ditunggu perannya untuk mengatasi masalah, misalnya persoalan lahan, dan lain-lain. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria harus bersinergi untuk menciptakan prestasi di sini (program swasembada gula nasional).

        Sangat beruntung bupati yang wilayahnya ketempatan proyek swasembada gula nasional ini. Yaitu bupati yang masih ingin terpilih lagi untuk masa jabatan periode kedua pada pilkada yang akan berlangsung dalam kurun waktu dua tahun ke depan ini. Dalam sisa masa jabatan periode pertama tersebut, para bupati bersangkutan harus turun ke lapangan mengajak dan memandu rakyat di pedesaan untuk ikut serta dalam program swasembada gula nasional. Para petani diajak ikut menjadi plasma dan pekerja di proyek ini. Jika bupati melakukan hal ini dengan serius dan ikhlas, maka yang bersangkutan tidak perlu memasang baliho dirinya dalam rangka sosialisasi kembali sebagai calon bupati periode berikutnya. “Saya katakan seperti itu kepada Bupati Muna dr Baharuddin,” ujar Bambang.

        Proyek perkebunan tebu dan pabrik gula di Sulawesi Tenggara dilaksanakan dengan pola plasma yang melibatkan petani sekitar, dan pola perkebunan inti. Setiap pabrik membutuhkan lahan perkebunan inti 7.500 hingga 10.000 hektar. Kebun plasma tidak dibatasi, terserah kemampuan petani mengelola lahannya yang selama ini tak produktif. Menurut Bambang, pihak investor telah mendapatkan sebagian dari kebutuhan tersebut. Sebagian lagi masih dalam tahap proses karena  terkait pelepasan status lahan kehutanan menjadi areal peruntukkan lain (APL).

Rahmat bagi rakyat

          KABUPATEN Muna, termasuk daerah otonom baru Kabupaten Muna Barat, perlu diberi catatan khusus terkait kehadiran usaha perkebunan dan pabrik gula. Kondisi perekonomian rakyat di daerah tersebut pada dewasa ini sangat memprihatinkan. Hutan jati alam sudah lenyap dirambah oleh semua pihak termasuk oknum pejabat setempat. Hutan kayu mewah tersebut sebelumnya menjadi sumber persekonomian daerah dan masyarakat Muna. Usaha pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok tidak maju-maju. Usaha pertanian monokultur jagung tak kunjung dikembangkan menuju usaha pertanian modern yang menggunakan teknologi dalam rangka peningkatan produksi dan produksivitas. Petani masih terbelenggu pola tradisonal dengan menanam benih lokal yang produktivitasnya rata-rata di bawah satu ton per hektar. Kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga masih jelek sehingga investor yang setengah-setengah,  makin ciut hatinya untuk berinvestasi di negeri yang pernah dikenal sebagai penghasil kayu jati alam terbesar di Indonesia, itu.

        Maka, kehadiran usaha perkebunan tebu dan pabrik gula di Muna merupakan rahmat bagi rakyat setempat. Kegiatan investasi itu akan menciptakan loncatan besar dalam proses pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat dan daerah setempat. Syaratnya, petani secara disiplin dan tekun harus ikut menanam tebu sebagai plasma, harus mau bekerja dan terlibat dalam kegiatan proyek perkebunan inti dan pabrik gula. Pekerjaan baru ini hendaknya dilakukan sedemikian rupa agar tidak menghentikan usaha perkebunan jagung sebagai sumber ketahanan pangan.

        Usaha perkebunan tebu telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian rakyat di Jawa. Setiap hektar tanaman tebu di sana saat ini bisa menghasilkan sekitar 5.000 ton tebu. Setiap ton dibeli pabrik gula sekitar Rp 400.000. Dengan usia panen sembilan bulan berarti, pendapatan petani mencapai sekitar Rp 20 juta selama waktu kurang lebih satu tahun. Jadi, memang terjadi sebuah loncatan besar jika dibanding pendapatan dari jagung lokal di bawah satu ton per hektar. Produksi ini juga  sebagian besar harus dikonsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

        Program swasembada gula nasional dengan demikian mewujudkan janji-janji politik pemerintahan Jokowi-JK ketika kampanye, merealisasikan harapan Gubernur Sultra Nur Alam, dan yang jauh lebih penting adalah meningkatkan penghasilan rakyat yang selama ini masih terbelenggu pola pertanian tradisional. Dan tak kurang pentingnya adalah membebaskan kita dari kesan bangsa yang masih pandir, sebagaimana makna peribahasa yang dikutip saat membuka tulisan ini. ***    

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Merangkai Silaturrahim di Hotel Luwansa

 Oleh Yamin Indas

       

Suasana pertemuan di hotel Luwansa, Jakarta Selatan. Mantan Walikota Bau-Bau dua periode Amirul Tamim dan mantan Bupati Muna dua periode Ridwan mengembangkan senyum saat dibidik kamera. Di sebelah kiri Ridwan berturut-turut adalah Ny Asnawati Hasan, Gubernur Nur Alam, Umar Arsal (tak nampak) dan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh.Foto.  Yamin Indas

KESEJUKAN muncul dari kebersamaan. Presiden Jokowi yang tengah terjebak problem dilematis konflik KPK-Polri masih mampu menciptakan suasana kesejukan. Dia melakukan road show ke tokoh-tokoh politik paling berpengaruh. Di antaranya  melakukan pertemuan silaturrahim dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Presiden BJ Habibie. Juga pertemuan dengan beberapa tokoh Islam seperti Syafii Maarif dan Din Syamsuddin. Tokoh-tokoh lain dirangkul melalui Tim Sembilan (terkait soal Kapolri baru).

        Bukan hanya itu. Jokowi kemudian melakukan pula pertemuan dengan pimpinan lembaga negara DPR dan DPD yang secara formal merepresentasi rakyat Indonesia. Bagi Presiden, serangkaian pertemuan tersebut sudah pasti memiliki nilai investasi dukungan politik, agar ia terus merealisasikan program-program Nawa Cita sebagaimana dijanjikan saat kampanye.

Kesejukan juga terasa di tingkat lokal. Para pemimpin di Sulawesi Tenggara menjalin kebersamaan melalui pertemuan silaturrahim di LS Luwansa, salah satu hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, akhir bulan Januari 2015. Di salah satu ruang pertemuan hotel tersebut mereka tidak bersantai sambil ngopi tetapi membahas program-program prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tenggara tahun 2015.

Para pemimpin lokal tersebut terdiri dari atas Gubernur Nur Alam, para wakil rakyat Sulawesi Tenggara di Senayan, dan para bupati/walikota se-Sulawesi Tenggara, kecuali Bupati Konawe Selatan Imran dan Bupati Konawe Kerry Konggoasa.  Pertemuan dipimpin Gubernur Nur Alam. Adapun anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara adalah Umar Arsal (Partai Demokrat), Amirul Tamim (PPP), Ridwan (Golkar), dan Ny Asnawati Hasan (PAN). Haerul Saleh (Gerindra) tidak kelihatan. Sulawesi Tenggara (Sultra) memang cuma kebagian jatah wakilnya di DPR sejumlah lima orang.

 Para peserta pertemuan tampil dengan pakaian biasa (kasual). Gubernur Nur Alam kemudian menjelaskan maksud pertemuan informal itu. “Kami merangkai silaturrahim dan membangun komitmen untuk pembangunan Sultra”, katanya. Ia menambahkan, di forum ini  diserap aspirasi kabupaten dan kota, yang disinkronkan dengan program-program pemerintah prpvinsi. Aspirasi dan program tersebut kemudian diserap para wakil Sultra di Senayan untuk diperjuangkan melalui komisi masing-masing.

Prakarsa Ridwan

        NAMUN demikian, mantan Bupati Muna dua periode Ridwan minta agar para kepala daerah juga tetap mengajukan program-program prioritasnya melalui jalur dan mekanisme seperti biasanya, dan selanjutnya menyasar kementerian terkait. Konon, pertemuan informal tersebut digagas Ridwan, kemudian dikembangkan Gubernur Nur Alam dengan menghadirkan semua bupati dan walikota.

        Prakarsa tersebut patut diapresiasi. Sebab selama era reformasi hubungan para wakil rakyat Sultra di DPR dengan para kepala daerah, termasuk gubernur, tidak terbangun dengan baik. Eforia demokrasi membuat anggota DPR tersekat oleh kepentingan partai masing-masing. Sebab masing-masing anggota Dewan tidak atau belum tentu satu partai dengan bupati, walikota, atau gubernur. Dengan demikian, hubungan formal di antara para pemimpin itu sulit dibangun secara permanen.

            Padahal, niat dan komitmen mereka sama, yaitu memperjuangkan dan melaksanakan amanat rakyat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Niat dan komitmen yang sama tersebut harus dibangun menjadi sebuah ideologi yang mempersatukan para pemimpin daerah dari beragam partai politik itu. Maka, pertemuan informal di hotel Luwansa adalah sebuah upaya untuk membangun ideologi tersebut. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ke Depan, Jambore Pramuka Eksekutif Harus Lebih Baik

 

 Oleh Yamin Indas

 

Jambore Pramuka Eksekutif Provinsi Sultra di Desa Lamanu, Kabupaten Muna, menjadi ajang pertemuan besar anggota pramuka dari PNS maupun masyarakat. Salah satu peserta jambore dari Kabupaten Kolaka beraksi di depan kamera. Foto Yamin Indas

BERBICARA tentang pramuka, akronim dari praja muda karana, mau tak mau harus bersinggungan dengan masalah karakter. Sebab pramuka adalah sebuah gerakan pendidikan karakter manusia mulai dari usia dini hingga dewasa dan berusia lanjut. Sistem pendidikan formal kita menempatkan  kegiatan pramuka sebagai pendidikan ekstra kurikuler yang paling utama.

        Kita berbesar hati karena gerakan ini tidak berhenti saat pendidikan kita selesai dan telah bekerja mencari nafkah di bidang atau profesi apa pun. Di institusi pemerintahan kegiatan kepramukaan justru dijadikan salah satu kegiatan bersifat penyegaran (refreshing) yang dilaksanakan secara berkala dalam upaya memulihkan kelelahan fisik dan mental setelah sekian lama terbebani masalah rutinitas pekerjaan sehari-hari.

        Maka, di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  secara berkala pula diadakan Jambore Pramuka Eksekutif. Jambore atau pertemuan besar pramuka tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang terjadi di Desa Lamanu, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, selama tiga hari (9-11 Januari 2015). Alam desa yang masih jauh dari suasana kehidupan makmur itu mendadak tenggelam dalam keramaian ribuan anggota pramuka dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sultra. Bumi Perkemahan Lamanu bergetar oleh luapan hiruk pikuk masyarakat Muna yang berbaur dengan pramuka, termasuk para pejabat tinggi seperti gubernur, bupati, dan walikota. Satu-satunya bupati yang tidak hadir adalah Bupati Konawe Selatan Imran. Bupati Kolaka Ahmad Syafei dan Bupati Buton Umar Samiun, memang juga absen tetapi mereka mengirim Wakil Bupati dan pejabat teras lainnya  sebagai pimpinan kontingen pramuka daerah mereka ke pertemuan besar pramuka Jambore Eksekutif Provinsi Sultra itu.

Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Sulawesi Tenggara Nur Alam diapit Ketua Kwartir Daerah Pramuka Sultra Drs H Irawan Laliyasa MSi dan Anggota Mabida Pramuka Sultra H Rahman Saleh MSI yang juga Ketua DPRD Sultra. Di kiri Rahman Saleh adalah Wakikl Gubernur Sultra Brigjen (Purn) HM Saleh Lasata. Foto Yamin Indas.

        Hikmah terbesar dari Jambore Eksekutif  itu adalah terbangunnya semangat kebersamaan di antara semua komponen masyarakat Sultra, di antara rakyat kecil dan para pemimpin formalnya. Di antara prajurit TNI dan Polri yang berbaur dengan berbagai kalangan masyarakat. Jalinan persatuan dan kebersamaan terasa lebih hangat, mengental, dan larut dalam suasana hiburan gratis yang ditampilkan para penyanyi dangdut Ibukota. Karena itu, menjadi aneh bin ajaib jika dalam suasana kebersaaan dan kekompakan antar-anak bangsa seperti itu lantas ada bupati absen tanpa alasan masuk akal. Misi gerakan pramuka sebagai sarana pendidikan karakter, pembaruan semangat disiplin, meningkatkan kepedulian sosial dan rasa percaya diri, menjadi pudar.

Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Sulawesi Tenggara Drs H Irawan Laliyasa MSi sibuk melakukan koordinasi berbagai pihak terkait, menjelang detik-detik pembukaan Jambore Pramuka Eksekutif Sultra di Bumi Perkemahan Lamanu, Kabupaten Muna, Jumat petang tanggal 9 Januari 2015. Foto Yamin Indas

Adalah sebuah pemandangan menarik saat kita menyaksikan para bupati dan walikota tampak berusaha memainkan perannya dengan kesungguhan hati dalam pelaksanaan upacara pembukaan Jambore Pramuka Eksekutif Provinsi Sultra.  Gubernur Nur Alam bertindak sebagai Pembina Upacara. Sesaat kemudian Bupati Wakatobi Hugua sebagai perwira upacara tampil ke depan dan melapor kepada Pembina Upacara bahwa upacara pembukaan Jamobore Pramuka Eksekutif Sultra Tahun 2015 segera dimulai. Komandaan Upacara Bupati Muna La Ode Baharuddin dengan suara lantang laksana seorang komandan batalyon TNI memberi aba-aba agar seluruh peserta upacara siap sempurna. Suasana pun hening. Tiga bupati yakni Bupati Bombana Tafdil, Wakil Bupati Buton La Bakry, dan Bupati Konawe Kerry Konggoasa dengan derap langkah teratur ergerak dari tepi lapangan ke depan Pembina Upacara kemudian membaca teks Pancasila, teks UUD 1945, dan Dasa Dharma Pramuka.

Enam orang bupati lainnya kebagian tugas mengerek bendera pramuka. Mereka adalah Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud, Pj Bupatu Buton Selatan La Ode Mustari, Pj Bupati Muna Barat La Ode Muhammad Radjiun Tumada, Pj Bupati Buton Tengah Mansur Amalia, Pj Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah, dan Sekda Muna Nurdin Pamone (Bupati Muna Komandan Upacara). Adapun Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, Walikota Bau-Bau AS Thamrin, dan Pj Konawe Kepulauan tampil ke depan, lalu berdiri tegap saat Gubernur Nur Alam menyematkan tanda peserta jambore di dada mereka. Walikota Kendari Asrun bertindak sebagai lebay. Ia menutup seremoni pada Jumat petang itu dengan melafazkan doa dalam bahasa aslinya (Al-Qur’an/Arab).

Tak ada gading tak retak, tak ada perhelatan tanpa cacat. Suasana Bumi Perkemahan Lamanu yang berbinar,  agak terganggu oleh kelangkaan air bersih dan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Tak jauh dari tenda utama (kemah gubernur dan pejabat tinggi provinsi lainnya) ada bangunan MCK yang terdiri dari beberapa kamar, namun hanya dua kamar di antaranya berkloset. Kloset ini juga tidak dilengkapi kran air atau tempat penampungan air. Jika warga perkemahan hendak berhajat, maka dia harus membawa wadah air seperti ember untuk pembersih. Sebagai catatan, Bumi Perkemahan Lamanu jauh dari sumber air dan perkampungan penduduk.

Kekurangan lain, tidak ada mushalla darurat, tempat shalat berjamaah di bumi perkemahan yang dipadati ribuan peserta itu. Dan umunya beragama Islam. Ibadah, terutama shalat lima waktu benar-benar menjadi urusan pribadi setiap muslim di bumi perkemahan itu. Akan terasa indah sekali  jika gerakan pramuka yang bermuatan pendidikan karakter itu ikut diberi fondasi kehidupan religi yang berintikan pelaksanaan syari’ah. Tafdil, Bupati Bombana dalam perbincangan dengan saya menyatakan kesanggupannya menjadi tuan rumah Jambore Pramuka Eksekutif Sultra untuk giliran berikutnya. Bumi perkemahan, katanya, akan ditempatkan di Pajongae, hamparan padang luas bekas pangkalan Angkatan Udara Jepang di masa Perang Dunia II. Saya kira, Tafdil pasti akan berusaha untuk melakukan persiapan yang lebih matang sehingga Jambore Eksekutif Sultra ke depan, akan lebih baik. Harus disadari peserta Jambore Eksekutif bukan PNS dan warga biasa tetapi kebanyakan pejabat. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nur Alam Blak-blakan Soal Rekening Gendut

 

Oleh Yamin Indas

Gubernur Nur Alam di tengah terpaan badai isu. Foto Yamin Indas

  BANYAK isu telah menghajar Nur Alam (47). Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode ini dituduh terlibat skandal wanita dengan aktris cantik Manohara, lalu dengan  seorang wanita biasa warga Jakarta yang disebut telah memberinya seorang anak, dan terakhir isu korupsi. Tuduhan korupsi lebih menyedot perhatian publik karena di era reformasi ini  ada anggapan bahwa para kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) tengah digilir menjadi tersangka oleh lembaga penegak hukum, lebih khusus lagi Komisi Pemberantasan Korupsi.

        Lawan-lawan politik Nur Alam yang berada di belakang isu-isu tersebut, kali ini makin optimistis target mereka tak bakal lolos lagi. Pasalnya, isu korupsi dengan predikat rekening gendut terkuak melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, lembaga yang selama ini memasok data dan informasi buat institusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Dari lembaga inilah media sebenarnya mendapatkan pasokan informasi perihal apa yang disebut Rekening Gendut Nur Alam. Media (cetak dan elektronik) kemudian mem-blolw-up isu ini seolah-olah hasil temuan mereka sendiri (investigative reporting).

        Seiring dengan itu Kejaksaan Agung didesak dengan modus konfirmasi dan klarifikasi:  mengapa laporan PPATK belum ditindak lanjuti, kapan Nur Alam dijadikan tersangka, dan lain-lain pertanyaan menjebak dari para awak media. Ketika terjadi pergantian Jaksa Agung dalam rangka pembentukan kabinet oleh pemerintahan baru Jokowi-JK, giliran Jaksa Agung baru mendapat tekanan publik akibat gencarnya pemberitaan media terkait polis AXA Mandiri yang melibatkan nama Gubernur Sultra.

 Jaksa Agung didesak agar langsung saja menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan karena  apa yang telah dilaporkan PPATK sudah merupakan HP (hasil penyelidikan), sudah barang jadi begitu. Artinya, Jaksa Agung telah diintervensi oleh kekuatan yang digunakan lawan-lawan politik Nur Alam. Mereka menafikan langkah-langkah penyelidikan yang sebenarnya telah dilakukan Kejaksaan Agung sejak hampir dua tahun lalu. Bahkan, Nur Alam pun telah dimintai keterangan.

Mr Cheng bukan Mr Choang

        Apa dan bagaimana sesungguhnya Rekening Gendut Nur Alam? Dalam suatu kesempatan berbicara di depan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Kendari, Sabtu tanggal 3 Januari 2015, Gubernur Nur Alam mengatakan tuduhan itu bertolak dari usaha pengaburan masalah. Sebagai contoh Mr Choang (baca Coang) dikatakan bahwa orangnya adalah Mr Cheng juga. Choang alias Cheng, begitu. Padahal, faktanya berbeda. Choang adalah orang Taiwan yang beristrikan seorang wanita Pontianak. Suami istri ini adalah pengusaha tambang nikel di Kabaena di bawah bendera PT Billy Indonesia dan PT Anugrah Harisma Barakah. Sedangkan Mr Cheng adalah orang China (Tiongkok), mantan pengusaha kayu jati di Muna. Dalam tuduhan, sebagaimana telah disiarkan media secara bertubi-tubi, disebutkan Mr Choang alias Mr Cheng telah mengirim dana sebesar 4,5 juta dollar AS ke Nur Alam yang disamarkan sebagai polis asuransi melalui PT AXA Mandiri.

        Di depan mahasiswa Nur Alam mengakui adanya titipan Mr Cheng yang ditrnsfer ke PT AXA Mnndiri. Ia menjelaskan, polis asuransi itu bukan polis asuransi kesehatan, atau polis asuransi jiwa untuk Nur Alam. Tetapi polis itu adalah polis asuransi investasi, sebuah bidang usaha keuangan yang dikelola PT AXA Mandiri. Masih kata Nur Alam, polis investasi itu memang atas namanya secara pribadi sesuai kepesepakatannya dengan Mr Cheng. Kesepakatan itu adalah semacam jaminan kepada seorang sahabat bahwa Mr Cheng akan kembali ke Sultra untuk berbisnis. Jadi Mr Cheng bukan pengusaha tambang nikel sebagaimana dituduhkan dan dikaitkan kepada Nur Alam.

        Nur Alam menuturkan lebih lanjut, dalam suatu kunjungannya ke Hongkong beberapa tahun lalu secara tak disangka-sangka ia bertemu Mr Cheng. Mereka bersahabat saat Mr Cheng masih berbisnis kayu jati di Muna puluhan tahun silam. Nur Alam sendiri adalah pengusaha sebelum menjabat Gubernur Sultra.

        Uang Mr Cheng itu kemudian dikembalikan seluruhnya. Ketika diberitahu uang tadi dipersoalkan secara hukum, Mr Cheng berjanji akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada pihak penegak hukum apabila diperlukan. “Saya menyesal telah menyusahkan teman sendiri”, ujar Mr Cheng seperti dikutip Nur Alam. Gubernur Sultra ini menyerahkan sepenuhnya masalah  rekening gendut versi media kepada penegak hukum. Dia yakin tidak ada tindak pidana korupsi yang dilanggarnya.  Tidak ada unsur kerugian negara atau unsur memperkaya diri atau orang lain dalam interaksi antara dirinya dengan sahabatnya Mr Cheng.

        Nur Alam mengatakan, lawan-lawan politiknya menuduh bahwa ia banyak mengeruk keuntungan pribadi dalam kegiatan tambang nikel yang pernah marak di Sultra sebelum dihentikan Januari 2014. Padahal, kegiatan itu tidak melibatkan dirinya sebagai gubernur. Kegiatan pertambangan nikel merupakan tanggung jawab bupati sebagai pihak pemberi izin. Bukan tidak mungkin di Sultra terdapat bupati atau mantan bupati memiliki rekening gendut tetapi tak disorot media. Selain itu hutan dan lingkungan di Sultra telah hancur akibat perizinan tambang yang tak terkendali. Juga tak disorot media. Nur Alam akhirnya berpendapat, media sekarang ini bukan tidak mungkin telah diperalat jaringan mafia.

        Gubernur sendiri tanpa disadari telah menjadi korban bertubi-tubi. Tak lama setelah sebuah majalah terkemuka di Jakarta memuat soal Rekening Gendut Nur Alam, di majalah itu kemudian terlihat iklan atau pariwara tentang pembangunan di Sulawesi Tenggara. Pariwara itu dibayar Rp 150 juta kepada manajemen majalah tersebut.  Majalah tersebut selama ini menjadi semacam referensi lembaga-lembaga penegak hukum.

        Di tengah badai fitnah berkepanjangan, Gubernur Nur Alam tampak tetap tegar dan penuh semangat untuk mewjudkan program-programnya bagi kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah peningkatgan kualitas jalan di seantero Sultra, termasuk ruas-ruas utama dalam Kota Kendari. Pembukaan isolasi di daerah-daerah hulu sungai dan pulau dengan pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Warga Kota Bau-Bau yang bermukim di Pulau Makassar, misalnya, saat ini tengah bersuka cita menantikan rampungnya pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau itu dengan Bau-Bau. Bentangan jembatan itu sekitar 700 meter. Kecuali itu Gubernur juga terus merangkul para investor kakap untuk membangun fasilitas dan sarana kemudahan bagi warga kota-kota besar di Sultra, termasuk Kendari sebagai ibu kota provinsi. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pulau Bokori, Salah Satu Pesona Sulawesi Tenggara

 Oleh Yamin Indas

Kembang api di langit Pulau Bokori pada detik-detik pergantian tahun 2014-2015. Kegiatan publik pertama setelah pulau ini dikosongkan dari penduduk oleh Pemda Sultra. Foto Yamin Indas

    FENOMENA libur ke luar negeri di akhir tahun adalah gaya hidup kalangan orang berpunya di Indonesia belakangan ini. Insiden pesawat Air Asia yang jatuh di perairan Kalimantan akhir Desember 2014 merupakan sebuah mimpi buruk bagi fenomena ini. Pesawat itu ditumpangi kaum pelancong dari Surabaya tujuan Singapura. Selain negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, turis Indonesia juga bergerak ke Australia, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Turki. Yang ke Eropa atau Amerika agak jarang kecuali mereka  yang melakukan perjalanan dinas.

        Berwisata ke keluar negeri perlu untuk memperkaya pengalaman dan memperluas wawasan. Tetapi kekayaan budaya dan sejarah serta keindahan alam negeri kita juga penting untuk dinikmati dalam rangka menumbuhkan rasa cinta Tanah Air. Sulawesi Tenggara, provinsi penghasil nikel dan aspal alam memiliki banyak obyek wisata yang mempesona. Baik wisata budaya dan sejarah maupun panorama alam. Wakatobi National Park, misalnya, adalah  taman laut di Kabupaten Wakatobi yang telah dikenal dunia sebagai resort diving, snorkeling, dan sederet daya tarik lainnya. Pesona alam bawah laut Wakatobi National Park dipopulerkan dengan slogan (tagline) “surga di bawah laut”.

        Di menit-menit pergantian tahun beberapa hari yang lalu, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mencanangkan Pulau Bokori sebagai salah satu destinasi wisata di provinsi tersebut. “Kalau di Wakatobi ada surga di bawah laut, maka di Bokori ada surga di darat,” ujarnya bercanda saat pidato menyambut Tahun Baru 2015 di pulau tersebut. Perayaan detik-detik pergantian tahun yang disponsori jajaran Pemerintah Provinsi Sultra dipusatkan di pulau itu. Pada malam penuh ceria itu langit Pulau Bokori berhiaskan cahaya kembang api dari puluhan kilogram petasan yang ditembakkan ke angkasa oleh para pengunjung. Daun nyiur di sekujur pulau terpaksa menunda tidurnya karena diguncang  gemuruh kembang api yang menyambar-nyambar  merobek dinginnya malam.

Pulau Bokori menunggu kegiatan investasi di bidang industri wisata. Pulau eksotik ini hanya beberapa mil dari Teluk Kota Kendari. Foto Yamin Indas

        Bokori adalah sebuah pulau eksotik di ambang masuk Teluk Kendari. Kemolekan pulau tersebut akan segera terlihat saat kita mulai keluar dari mulut teluk. Sekujur pantai Pulau Bokori berhiaskan sabuk pasir putih. Sabuk ini tampak berkilauan diterpa sinar mentari. Dari sebuah pangkalan perahu rakyat di daratan besar, Pulau Bokori dapat dicapai hanya sekitar tujuh menit dengan perahu motor bermesin 30 PK. Tetapi dari salah satu sudut di bibir teluk, bisa 15 menit. Jarak pulau itu dengan Teluk Kendari, landmark Kota Kendari, hanya sekitar lima mil (1 mil = 1.852 meter).

Nyaris lenyap

        Dalam kurun waktu lebih 10 tahun terakhir pulau pasir itu tidak berpenghuni lagi. Pemindahan penduduk Pulau Bokori dilaksanakan secara bertahap sejak akhir 1980-an. Tindakan itu dilakukan Pemda Sultra untuk menyelamatkan pulau bersama penghunnya dari hantaman ombak Laut Banda sepanjang tahun. Hampir 100 persen warga pulau adalah nelayan tradisinal dari suku Bajo (suku Sama). Mereka sekarang mendiami sebuah pantai di daratan besar yang berhadapan dengan kampung lama (Pulau Bukori). Desa baru mereka pun disebut Desa Bokori, masuk wilayah administrasi Kabupaten Konawe, kendati secara geografis lebih dekat dengan Kota Kendari.

        Awal tahun 1984, penulis sebagai wartawan Kompas pernah menginap dua malam di Pulau Bokori. Menurut Kepala Desa Pulau Bokori  Abdul Samad (waktu itu), luas pulau sekutar enam hektar. Ini hasil pengukuran tahun 1977. Sedangkan jumlah penduduk hingga bulan Februari 1984 tercatat 238 kepala keluarga (1.250 jiwa). Ketika itu penulis mencatat, kondisi Pulau Bokori memang kritis. Ombak Laut Banda tanpa ampun menghajar pulau ini dari sisi timur dan utara. Akibatnya, taman pekuburan warga berangsur lenyap berubah menjadi genangan laut. Lapangan rumput yang sering dipakai main bola juga sudah tergusur. Bahkan, sebagian perumahan warga pun dibuat porak-poranda.

        Ada dua hal yang membuat Pulau Bokori babak belur. Pertama, hamparan taman batu karang di sekitar pulau telah habis dibabat untuk keperluan bahan bangunan di Kota Kendari dan sekitarnya. Pada masa itu fondasi jalan pun menggunakan batu karang dari laut. Hal kedua, beratnya beban penduduk. Dengan luas seperti itu daya dukungnya tidak cukup untuk menampung ribuan penduduk. Untungnya, pada masa itu Kementerian Lingkungan Hidup di bawah pimpinan Emil Salim cukup peka terhadap masalah-masalah seperti yang dihadapi Sulawesi Tenggara, lebih khusus lagi Pulau Bokori.

Gubernur Sultra Nur Alam (kanan) berdiskusi dan memberi petunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sultra La Ode Saidin tentang langkah-langkah pembangujnan infrastruktur di Pulau Bokori. Gambar diambil Minggu 28 Desember 2014. Foto Yamin Indas

Maka, atas dukungan pemerintah pusat Pemda Sultra melakukan tindakan secara bertahap. Pada tahap awal, pemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sultra membuat peraturan daerah berisi larangan pengolahan dan pengambilan batu karang dari laut untuk keperluan apa pun. Proyek-proyek pemerintah yang ketahuan menggunakan batu karang, dibongkar. Tindakan selanjutnya adalah memindahkan penduduk pulau itu ke daratan besar melalui program resettlemen desa, program utama Pemda Sultra sejak awal Orde Baru dalam rangka pembangunan daerah pedesaan. Kegiatan pemindahan penduduk pulau tersebut, baru selesai di era Gubernur Sultra dua periode mendiang Drs Haji La Ode Muhammad Kaimoeddin (1992-2002).

Siapkan infrastruktur

        Gubernur Nur Alam terobsesi menjadikan Pulau Bokori sebagai salah satu tujuan wisata di daerahnya. Ia berharap, pulau itu kelak menjadi tempat transit pengunjung Wakatobi National Park maupun obyek-obyek wisata lain di Sultra. Karena itu, mulai sekarang Nur Alam membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para investor industri wisata untuk membangun bisnisnya di pulau eksotik tersebut. Pihaknya sendiri akan menyediakan infrastruktur seperti air bersih, dermaga tempat sandar armada angkutan di beberapa titik, membangun homestay untuk memancing minat pengunjung terutama dari kalangan masyarakat luas, membuat jalan setapak dari beton sepanjang pantai pulau, dan membangun rintangan ombak di beberapa tempat.

        Daya tarik Pulau Bokori adalah pantai berpasir putih yang halus dan bersih, ideal untuk berjemur diri dan kegiatan olahraga pantai. Perairannya juga bening memantulkan warna biru di kedalaman dan putih di kedangkalan. Arah timur adalah pemandangan Laut Banda yang nyaris tak bertepi. Masih ada beberapa pulau lagi yang bisa masuk dalam resort Pulau Bokori jika ada investor yang berminat mengelola kawasan ini secara profesional sebagai resort wisata. Yaitu Pulau Saponda Darat dan Pulau Saponda Laut, serta Pulau Hari. Pulau yang terakhir ini terletak di jalur pelayaran kapal penumpang lokal rute Kendari – Raha – Bau-Bau.

Sesudut pemandangan di Pulau Hari. Pulau ini tampak angker dan penuh misteri. Foto Yamin Indas

Dari sisi luar Pulau Hari tampak hanya seonggok batu cadas berwarna gelap dan di sana sini dirambati pohonan liar. Tetapi bila kita masuk melalui sebuah celah, Pulau Hari lebih menantang bagi para petualang. Ia  tampak angker dan liar. Dinding-dinding tebingnya menantang untuk dipanjat, sementara tanahnya yang sempit di celah-celah tebing  cocok untuk camping.

Perairan Pulau Hari cukup dalam. Alam bawah lautnya masih menyimpan keindahan karang warna warni dan berbagai jenis ikan. Kegiatan diving dan snorkeling cocok di sini. Jaraknya  dengan Teluk Kendari (ibu kota Provinsi Sultra) hanya sekitar 14 mil, dan dengan Pulau Bokori sekitar sembilan mil. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geliat Daerah Membangun Olahraga

Oleh Yamin Indas

 

Tarian kolosal saat pembukaan Porprov Sultra XII Tahun 2014 Buton Utara di Stadion Bahteramas Ereke, 6 Desember 2014. Konfigurasi membentuk tanda panah, simbol kesiapan masyarakat Buton Utara untuk bangkit melesat maju dan mandiri meraih prestasi di segala bidang kehidupan. Foto Yamin Indas

  SUKSES luar biasa yang diukir Buton Utara ketika menyelenggarakan Porprov Sultra XII Tahun 2014 tercatat antara lain pada kemampuan pemerintah daerah otonom baru itu menyediakan infrastruktur olahraga. Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara XII dimulai tanggal 6 Desember 2014 di Ereke, ibu kota Kabupaten Buton Utara.

       Hanya dalam waktu kurang dari dua tahun, Lamoliando telah berhasil disulap menjadi kompleks olahraga. Lamoliando adalah sebuah daerah ketinggian.  Kemolekan bibir pantai dan Teluk Ereke di tepi Laut Banda  dapat dinikmati dari kompleks olahraga tersebut. Hembusan angin segar yang menerpa melintasi pepohonan belukar liar di sekitar bukit akan segera memulihkan kepenatan fisik maupun mental seusai berolahraga di sana.

Stadion Bahteramas di Ereke, Buton Utara. Foto Yamin Indas

       Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah mengatakan tanah bukit Lamoliando yang akan dikembangkan menjadi sebuah kompleks olahraga meliputi 35 hektar. Infrastruktur yang telah dan masih dibangun antara lain Stadion Bahteramas, gedung olahraga, kolam renang, dan lapangan bola voli pantai, bola basket, serta beberapa fasilitas outdoors lainnya. Stadion Bahteramas sudah selesai 100 persen.  Di sinilah digelar acara pembukaan Porprov Sultra XII Tahun 2014 yang dihadiri ribuan warga masyarakat selain sekitar 2000 atlet dan ofisial peserta Porprov XII Tahun 2014 Buton Utara.

       Kompleks Olahraga Lamoliando terakses jalan raya beraspal mulus. Kondisi jalan seperti itu merupakan hasil rekayasa engineering karya Hado Hasina, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Buton Utara. Dia telah membuat modifikasi campuran aspal buton dengan memanfaatkan potensi batu gunung setempat. Produk tersebut disebutnya Butur Seal, dan telah mendapat pengakuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, disertai rekomendasi penggunaannya yaitu untuk pengaspalan ruas-ruas jalan yang masih berlalu lintas rendah, seperti kebanyakan ruas jalan kabupaten dan jalan provinsi di kawasan timur Indonesia.

        Acara pembukaan bertajuk “Bangkit maju dan mandiri untuk mencapai prestasi” itu diawali dengan tarian kolosal ‘kompania’ yang melibatkan sekitar 750 pelajar. Di tribune kehormatan tampak pemain legendaris bulu tangkis dunia Verawaty Fajrin dan Ivanna Lie. Mereka tamu istimewa Gubernur Nur Alam yang diundang untuk merangsang minat dan motivasi masyarakat Sultra agar lebih bersemangat menggeluti olahraga bulu tangkis sampai meraih puncak prestasi. Kedua legendaris pernah berjaya tak terkalahkan dalam berbagai event bergengsi di jagad ini pada era 1980-an. Di partai tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, Verawaty adalah superstar yang tanpa ampun mampu menguburkan mimpi-mimpi para pebulu tangkis terkuat dari berbagai belahan dunia.

       Atraksi lain yang membuat pembukaan Porprov Sultra XII makin gegap gempita adalah terjun payung oleh para prajurit TNI-AU yang membawa bendera 17 kabupaten/kota, peserta Porprov tersebut. Ada pula penyanyi dangdut Saskia Gotik (goyang itik), marching band SMA Negeri Kendari  sebagai pemandu defile kontingen daerah peserta, dan penyulutan api Porprov di kaldron. Tidak semua penerjun diterjunkan karena angin di sore itu bertiup kencang.

       Pembukaan Porprov Sultra XII sesengguhnya ditandai penyulutan api kaldron. Obor penyulut api kaldron dibawa keliling lapangan stadion oleh Lamoja dkk. Lamoja adalah mantan atlet nasional (cabang atletik) asal Buton Utara. Namun, api kaldron terpaksa disulut dengan geretan karena obor di tangan Lamoja sudah keduluan padam sejak penyulutan pertama di hadapan inspektur upacara Gubernur Nur Alam. Insiden tersebut cukup mengganggu kecemerlangn suasana pembukaan pekan olahraga daerah empat tahunan itu. Gangguan lain adalah sound sistem yang kurang bagus. Masalah ini langsung dikritik Gubernur Nur Alam saat menyampaikan kata sambutan.

       Dalam sambutannya Gubernur Sultra dua periode itu menyatakan sangat mengapresiasi persiapan dan penyelenggaraan Porprov Sultra XII. Ia mengatakan Bupati Ridwan Zakariah dan jajaran Pemerintah daerah Buton Utara telah menunjukkan kerja yang cerdas dan tuntas. Kualitas dan kemegahan infrastruktur yang telah dibangun terasa begitu prestisius. Namun demikian, ia minta kabupaten yang berminat menjadi tuan rumah Porprov Sultra berikutnya, agar mampu menyiapkan infrastruktur olahraga yang lebih baik lagi.

       Pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka Porprov Sultra XII dibiayai APBD Buton Utara dan bantuan Gubernur Sultra. Menurut Ridwan Zakariah, total biaya yang digunakan kurang lebih Rp 100 miliar, termasuk Rp 20 miliar bantuan Pemprov Sultra. Bagi daerah otonom baru seperti Buton Utara, dana sebesar itu terbilang cukup besar dan memberatkan. APBD Buton Utara tahun 2014, misalnya, tercatat hanya sekitar Rp 497,3 miliar lebih. Tetapi semangat membangun fasilitas olahraga tidak terhalang keterbatasan anggaran. Sebab olahraga sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunn bangsa.

       Seperti dijelaskan Hado Hasina, pembangunan fasilitas olahraga dilaksanakan juga hingga ke kecamatan-kecamatan. Setiap kecamatan di Buton Utara diusahakan memiliki lapanan sepak bola, selain fasilitas olahraga cabang-cabang lain. Saat ini sudah tiga dari enam kecamatan di kabupaten itu memiliki lapangan sepak bola standar. “Syaratnya, warga siapkan lahan,” ujar Kadis PU tersebut.

       Geliat pembangunan infrastruktur olahraga seperti ditunjukkan Kabupaten Buton Utara maupun kebijakan dan langkah-langkah konkret Gubernur Nur Alam, merupakan perkembangan yang sangat membesarkan hati. Pasalnya, olahraga di Tanah Air selama ini seperti mati suri. Sepi dari prestasi. Terkesan prestasi olahraga ikut ambruk bersamaan tumbangnya Orde Baru.

       Boleh jadi geliat pembangunan olahraga sebenarnya tidak pernah surut. Tetapi sebaliknya malah terus tumbuh dan berkembang seirama meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Akan tetapi tren dan dinamika tersebut kurang dimanfaatkan para pemangku kepentingan, untuk menggali dan merekrut bibit atlet yang berbakat, dan selanjutnya mereka dibina untuk mengembangkan bakatnya yang terpendam itu melalui tahapan-tahapan peningkatan prestasi.

       Pemangku kepentingan yang kita maksud tidak harus lembaga pemerintah. Tetapi pihak-pihak non-pemerintah justru diharapkan untuk mengambil peran lebih aktif. Perusahaan mapan baik swasta maupun badan usaha milik negara adalah stakeholder yang diharapkan, bahkan dituntut untuk berkontribusi lebih besar dan berkeinambungan dalam pembangunan prestasi olahraga. Memproduksi atlet berprestasi tidak kalah penting dan mulianya dengan kepatuhan membayar pajak. Keduanya saling melengkapi dalam merealisasikan wujud pengabdian yang lebih cerdas dan bermartabat. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hanya Langit Belum Diberi Sertifikat

 

Oleh Yamin Indas

 

     

Karo Hukum Pemda Sultra, Kahar Haris SH (kanan). Dia berbincang dengan Sekretaris KPU Sultra Syafruddin. Foto Yamin Indas

  MASALAH tanah belakangan ini bukan saja makin runyam tetapi juga menggelikan. Di Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, perburuan tanah merangsek hingga ke bukit-bukit terjal. Tidak sampai di situ. Laut pun dikapling lalu dilegalisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dalam bentuk sertifikat. Pendek kata, di kota teluk tersebut hanya langit yang belum diberi sertifikat oleh lembaga yang kini telah bermetamorfosis menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Adalah Ferry Mursidan Baldan dari Partai Nasdem yang menjadi menteri pertama untuk kementerian baru tersebut.

       Di depan Presiden Joko Widodo dalam suatu acara resmi di Kota Kendari, awal bulan November 2014, Gubernur Sultra Nur Alam mengemukakan masalah penerbitan sertifikat laut. Ia mengatakan dalam hukum agraria, kita hanya mengenal sertifikat tanah. Namun, di Kendari ternyata ada juga sertifikat laut. Tentu saja gubernur tak menyampaikan perihal tersebut kecuali karena dianggapnya sebuah penyimpangan yang perlu diluruskan.

       Sertifikat yang dipersoalkan Gubernur Nur Alam adalah bukti pemilikan pihak-pihak tertentu atas beberapa tempat di perairan pantai Teluk Kendari. Tempat tersebut adalah benar-benar hamparan laut dangkal dan sering menyembul sebagai daratan tatkala terjadi air surut. Ketika pemerintah provinsi melakukan kegiatan pembangunan di sekitar teluk, seperti pembuatan talud, penimbunan maupun pengerukan, kemudian terhambat status laut tersebut. Tanah negara tersebut telah bersertifikat dan “pemiliknya” menghendaki pembayaran ganti rugi.

       Maraknya konflik di Tanah Air yang berlatar belakang sengketa tanah,  sebetulnya bersumber dari administrasi pertanahan yang sangat buruk. Indikasinya antara lain sertifikat tumpang tindih, dan penerbitan sertifikat pada tanah-tanah negara tanpa koordinasi dengan instansi terkait. Dengan kata lain, penerbitan sertifikat atau pun surat keterangan hak lainnya atas tanah seperti hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) tidak didasari landasan hukum ketentuan perundang-undangan. Aparat agraria cenderung bekerja menggunakan kaca mata kuda karena terdorong niat untuk melakukan praktik korupsi,  kolusi, dan nepotisme (KKN).

       Gubernur Nur Alam lebih sering dipusingkan masalah tanah di daerahnya, lebih-lebih jika ihwal itu melabrak tanah milik pemda sendiri. Bahkan, di era Gubernur Sultra dua periode itu banyak bermunculan kasus gugatan warga atas tanah pemda yang digunakan untuk kepentingan publik. Sebut saja gugatan terhadap tanah Stadion Olahraga yang menjadi pusat sarana dan prasarana berbagai cabang olahraga, termasuk lapangan sepak bola berstandar internasional, kemudian kasus gugatan tanah eks tapol (tahanan politik) Partai Komunis Indonesia, dan tanah milik Dinas Perikanan Sultra (eks lahan benih ikan) di samping  hotel Grand Clarion sekarang.

       Semua obyek gugatan tersebut adalah aset Pemda Sultra berdasarkan sertifikat hak pakai. Namun,  setelah sekian puluh tahun kemudian pihak  Agraria menerbitkan lagi sertifikat hak milik atas nama warga-warga yang datang mengklaim sebagai pemilik bidang-bidang  tanah tersebut.  Sertifikat baru itu kemudian dibawa ke Pengadilan sebagai dasar gugatan. Pada tahap ini pihak penegak hukum dan keadilan justru membuat sengketa tanah makin keruh ketika oknum-oknum hakim itu dengan sadar memenangkan gugatan warga bersangkutan.

       Kekalahan pihak Pemda Sultra dalam berbagai kasus gugatan tanah di Kota Kendari bukan tidak mungkin oknum-oknum di tubuh pemda itu juga ikut berperan. Modusnya yang mudah terbaca adalah dengan cara menerima putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Artinya tidak melakukan upaya hukum lagi, misalnya PK (peninjauan kembali), dan sebagainya.

       Kepala Biro Hukum Pemda Sultra Kahar Haris mengatakan pihaknya sering didatangi para mafia tanah buat nyogok. Mereka membawa uang bernilai ratusan juta rupiah, dengan maksud agar pemda tidak usah melakukan langkah hukum untuk menyelamatkan asetnya. Yang disebut mafia oleh Kahar termasuk unsur pengacara para penggugat. “Kalau kita tidak kuat-kuatkan iman atau tanpa integritas, tanah-tanah aset pemda bakal lenyap semua,” ujar mantan Jupen (juru penerang) Departemen Penerangan RI tersebut.

       Kahar menyatakan, setumpuk gugatan yang ditanganinya sekarang merupakan ‘banjir kiriman’. Kasus-kasus tersebut terjadi di era kepala-kepala biro hukum sebelumnya baik di masa jabatan Gubernur Nur Alam maupun gubernur sebelumnya. Pihaknya bertekad untuk merebut kembali aset-aset pemda tersebut. Untuk maksud itu Gubernur melibatkan Kejaksaan Tinggi Sultra selaku Pengacara Negara.

       Kita mencatat, Gubernur Nur Alam sering mengemukakan kekesalannya terkait perilaku petugas Agraria. Salah satu kasus yang mengganggu pikiran gubernur adalah terhentinya proyek pembangunan rumah murah bagi pegawai negeri sipil golongan rendah di lingkup Pemprov Sultra, akibat munculnya gugatan tanah lokasi perumahan. Padahal, tanah tersebut adalah tanah pemda yang dulu digunakan sebagai kamp konsentrasi eks Tapol G30S/PKI dalam rangka pembinaan. Rupanya sebagian tanah tersebut telah jatuh ke tangan perorangan dengan bukti sertifikat.

       Terkait kondisi administrasi pertanahan yang sangat buruk, Gubernur Nur Alam sangat gembira saat Presiden SBY mengangkat Herman Supanji sebagai Kepala BPN dalam tahun 2012. Ia berharap mantan Jaksa Agung RI itu dapat memperbaiki kinerja dan perilaku aparat Agraria/BPN. Namun, harapan itu hanya pepesan kosong belaka karena tidak terjadi perubahan hingga era pemerintahan SBY berakhir. Harapan Nur Alam kembali menyala saat memasuki era pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu dalam sambutan selamat datang kepada Presiden yang  berkunjung ke Sultra hanya 17 hari setelah pelantikannya, dengan suara lantang Gubernur Sultra tersebut menyampaikan ihwal sertifikat laut sebagai salah satu indikator buruknya administrasi pertanahan bukan saja di Sulawesi Tenggara tetapi juga cenderung terjadi secara nasional. ***  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presiden Jokowi Tertarik Mimpi Besar Nur Alam

Oleh Yamin Indas

Presiden ikut menyanyikan lagu kebangsaan sebelum membuka Munas XII Tahun 2014 Kagama di Kendari, Kamis 6 November 2014. Dia diapit Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Dra Hj Tina Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, Walikota Kendari Dr H Asrun M Eng  (kanan) dan Ketua Umum Kagfama 2009-2014 Sultan Hamengkubuono X dan Rektor UGM Pratikno yang juga Menteri/Sekretaris Negara Kabinet Kerja. Foto Yamin Indas

JOKO WIDODO pas betul dengan julukannya: Presiden Rakyat. Dia dielu-elukan rakyat di sepanjang jalan dari Bandara Haluoleo hingga tiba di Phinisi Ballroom Grand Clarion Hotel Kendari, arena Munas XII Tahun 2014 Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) yang akan dibuka Presiden Jokowi.

       Perut pesawat kepresidenan Republik Indonesia menyentuh  pertama kali landasan Bandara Haluoleo sekitar pukul 16.00 Wita, Kamis tanggal 6 November 2014. Ini melenceng hampir dua jam dari jadwal 14.20 Wita. Mulai dari bandara saat suasana masih diwarnai kegiatan ritual penyambutan secara adat, Jokowi yang disertai Ibu Negara Iriana  dikerubut warga masyarakat untuk bersalaman dan  menumpahkan rasa gembira bercampur haru karena figur  dukungan mereka ini telah menjadi presiden.

       Dari Bandara Haluoleo ke Pelabuhan Samudera Perikanan di bilangan Andonohu dan selanjutnya ke titik utama di arena  Munas Kagama, kerumunan warga tak putus-putusnya ingin bersalaman atau sekadar melihat dari dekat sosok Jokowi.

       Suasana di hotel Clarion lebih heboh. Warga yang berbaur dengan peserta dan Panitia Munas Kagama, menyambut Sang Presiden dengan teriakan histeris. Para petugas Paspampres maupun aparat pengamanan lainnya terlihat agak kelabakan. Tak kurang Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal Bachtiar  ikut  menghentikan pergerakan warga yang merangsek, nyaris tak memberi ruang agar Presiden bersama rombongan  bisa lewat. Pemandangan serupa terulang saat Jokowi meninggalkan ruang phinisi.

       Ini ungkapan dramatis Gubernur Nur Alam saat menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden dan Ibu Negara Iriana. Dia mengatakan ada dua fenomena alam  yang menandai kedatangan Presiden Jokowi di bumi Sulawesi Tenggara.  Pertama, beberapa jam menjelang kedatangan Bapak Presiden, bumi Sulawesi Tenggara diguyur hujan. Ini hujan pertama di daerah ini setelah beberapa bulan berlangsung musim kemarau. Fenomena kedua, warga masyarakat Sulawesi Tenggara tumpah ke sepanjang jalan yang akan dilalui Bapak Presiden. Ini tidak biasa. Sebab masyarakat kami dikenal cuek terhadap kedatangan atau kehadiran pejabat tinggi dari Jakarta.

       Gubernur Nur Alam juga menyebut kunjungan kerja Jokowi ke Sulawesi Tenggara 17 hari setelah dilantik menjadi Presiden ke-7 RI, merupakan hadiah politik baginya. “Ini bonus politik buat saya”, ujarnya seraya menegaskan dia akan patuh dan loyal terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pernyataan Nur Alam disambut aplaus membahana dari sekitar 500 peserta  munas dan undangan lainnya yang memadati Phinisi Ballroom Grand Clarion.

Dalam kesepakatan dengan pihak Istana, gubernur sebenarnya hanya diberi waktu sangat singkat  untuk sekadar menyampaikan sambutan selamat datang. Namun, Nur Alam agaknya tidak ingin kehilangan peluang. Disertai gambar di layar in-focus dia memaparkan perkembangan terkini daerah Sulawesi Tenggara di berbagai bidang, lalu menukik ke persoalan-persoalan aktual seperti konsep-konsep percepatan pembangunan daerah yang telah diajukan ke pemerintahan sebelumnya.

       Proposal tersebut antara lain rencana pembangunan pusat-pusat industri mineral nikel, aspal alam Buton, deposit emas, industri pengolahan rumput laut, jambu mete, dan kakao (cokelat). Inti proposal adalah pembentukan badan otorita yang diberi kewenangan luas dalam rangka pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan industri pertambangan dan pertanian tersebut. Namun, usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu tak ditindaklanjuti rezim SBY, meski pada awalnya disambut serius.

       Pengajuan konsep berangkat dari optimisme Gubernur Nur Alam bahwa kekayaan alam yang melimpah di Sulawesi Tenggara, jika dikelola dengan baik akan menjadikan Indonesia kaya raya, bebas dari utang dan kemiskinan. Sebab APBN kita bukan hanya akan sekadar gendut tetapi bakal tumpah ruah.

Di hadapan Presiden Jokowi, Gubernur Nur Alam kembali memaparkan bahwa  nilai potensi  nikel, aspal, dan emas saja diperkirakan mencapai Rp 303.000 trilyun. Angka spektakuler ini berasal dari potensi nikel 97,4 miliar ton dengan nilai Rp 23.000 trilyun, aspal 3,8 miliar ton (Rp 1.841 trilyun), dan deposit emas 1,125 juta ton (Rp 277.000 trilyun). Nilai tersebut dihitung dengan harga terendah.

Kecuali itu Nur Alam juga mengungkapkan rencana pembangunan megaproyek seperti jembatan layang  di atas Teluk Kendari, jembatan Baruta  yang menghubungkan Pulau Buton dan Pulau Muna, serta revitalisasi Teluk Kendari sendiri sebagai landmark Kota Kendari.  Megaproyek tersebut secara bertahap telah mulai diproses karena telah mendapatkan green light dari kementerian terkait di tingkat pusat.

Presiden Jokowi justru menyambut hangat gagasan-gagasan kreatif Nur Alam. Ia menyebut sambutan selamat datang sebagai pemaparan Gubernur Sulawesi Tenggara. “Saya senang gubernur (Nur Alam) memiliki mimpi besar. Bangsa kita memang bangsa yang besar, jadi harus memiliki mimpi besar agar bisa meraih kemajuan”, kata Presiden saat membuka Munas XII Kagama.

Pada kesempatan itu Presiden mengungapkan konsep poros maritim dan tol laut yang digagasnya dan menjadi materi kampanye pilpres lalu, menarik perhatian para pemimpin negara-negara besar.  Presiden Obama mengirim Menlunya untuk menanyakan soal poros maritim dan tol laut, termasuk Rusia,  Tiongkok, dan Jepang. Di pertemuan APEC (Asia Pasific Economig Cooperation)  8-12 November 2014, para kepala negara adidaya itu telah “mendaftar” untuk bertemu Presiden Jokowi. “Ini apa artinya? Mereka telah grogi duluan,” jawabnya sendiri yang disambut tepukan membahana dari hadirin.

Mimpi-mimpi besar yang tadi diutarakan Gubernur Nur Alam ternyata bukan hujan yang jatuh ke pasir.  Kata berjawab gayung bersambut. Pada menit-menit terakhir sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Presiden memanggil beberapa menteri terkait program yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara. Di ruang VIP Bandara Haluoleo dan di hadapan Gubernur Nur Alam, dia memerintahkan kepada menteri terkait seperti Menteri Pekerjaan dan Menteri Pertanian untuk memback-up dan menindaklanjuti program-program pemangunan di Sulawesi Tenggara.

“Minggu depan dan minggu depannya lagi akan berdatangan sejumlah menteri untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Jokowi di Sulawesi Tenggara;” kata Nur Alam seusai mengantar Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke tangga pesawat Air Force One, meminjam nama pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Tepat pukul 21.30 Wita, dari pintu pesawat Presiden Ny Jokowi melambaikan tangan selamat berpisah kepada Gubernur dan Ny Tina Nur Alam serta para pengantar lainnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menggunakan Aspal Buton, Implementasi Visi Misi Jokowi-JK

Oleh Yamin Indas

     EKSPEKTASI masyarakat kepada Presiden Joko Widodo harus diakui terlampau tinggi dan mengait hampir semua aspek persoalan bangsa. Bukan hanya perilaku dan pikirannya yang tak berjarak dengan kita melainkan juga visi misi Jokowi-JK memang sangat menjanjikan sebagaimana termaktub dalam Trisakti dan Nawa Cita. Trisakti dan Nawa Cita ini kemudian dijabarkan dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian program itu kini mulai bicara melalui aksi para menteri Kabinet Kerja.

Coba simak  tiga butir Trisakti yang tentu saja diadopsi dari pemikiran orisinal Bung Karno. Pertama, kita harus berdaulat secara politik; kedua, berdaulat secara ekonomi (berdikari); dan ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Visi ini oleh Jokowi-JK akan diwujudkan dalam misi yang mencakup sembilan sasaran program dan disebut Nawa Cita.

Terkait potensi aspal alam di Pulau Buton, kita berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi akan segera meresponsnya melalui sebuah kebijakan penting. Sebab kebijakan menggunakan aspal alam yang melimpah itu amat sejalan, bahkan sesungguhnya merupakan implementasi butir kedua Trisakti dan butir kelima Nawa Cita yang berbunyi: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pemerintah sejak era Orde Baru memelihara pengusaha yang menangani impor aspal minyak (asmin).  Volume impor asmin lebih separuh dari kebutuhan pengaspalan jalan d Indonesia yang mencapai kurang lebih 1,2 juta ton setiap tahun. Tentu kita tidak apriori mengatakan semua ruas jalan di Tanah Air harus menggunakan aspal buton (butas). Ruas-ruas jalan kelas satu yang kepadatan lalu lintas sangat tinggi seperti di Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, wajar dan haruslah menggunakan asmin.

Namun, untuk ruas-ruas jalan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, terutama di kawasan timur Indonesia,  sepatutnyalah menggunakan butas. Alasannya, ruas-ruas jalan tersebut masih rendah kepadatan lalu lintasnya. Ironisnya, dalam kondisi masih seperti itu sudah dilapisi dengan asmin yang impor itu. Secara pribadi, kita senang saja melewati jalan berkonstruksi hotmixed (asmin campuran panas). Mulus dan nyaman. Tetapi coba dihitung secara ekonomis apakah itu reasonable.

Trisakti mengajarkan kita untuk sedapat mungkin mampu  berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Kekayaan alam kita cukup melimpah. Ikannya di laut tinggal diambil, aspalnya tinggal disendok dengan sovel. Ironisnya, kita sok impor. Kita ketagihan makan ikan salmon. Padahal, salmon itu adalah ikan tongkol juga yang berwarna putih karena hidup di perairan dingin dan pada waktu tertentu berimigrasi ke air tawar.

Maka, dalam rangka implementasi Trisakti dan Nawa Cita kita berharap agar Presiden Jokowi mengurangi ketergantungan impor asmin. Selanjutnya semua program pengaspalan jalan berkelas rendah kepadatan lalu lintasnya diharuskan memanfaatkan aspal alam yang melimpah di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Potensi butas diperkirakan mencapai 3,8 miliar ton. Untuk mendapatkan aspal ini tidak sulit. Ditambang saja secara terbuka dengan menggunakan buldozer. Tidak perlu masuk terowongan seperti kegiatan penambangan aspal di Perancis.

Respons daerah

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memiliki perhatian terkait pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Beberapa ruas jalan provinsi yang sebelumnya tak terawat karena direncanakan menggunakan asmin tetapi tak kunjung terlaksana, dia memerintahkan menggunakan butas. Pengaspalan ruas jalan provinsi Tampo-Raha dan Bau-Bau – Banabungi adalah sekadar contoh pemanfaatan butas.

Bahkan, Gubernur Nur Alam telah membuatkan paying hukum penggunaan butas berupa peraturan daerah (Perda). Di situ ditegaskan pemanfaatan butas bertujuan untuk  memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam lokal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan (pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2010). Jadi, gubernur ini sebetulnya telah melaksanakan amanat Trisaktinya Bung Karno.

Namun, sejauh ini baru Pemda Kabupaen Buton Utara yang merspons kebijakan gubernur tersebut. Ada beberapa kendala antara lain, langkanya batu agregat standar Kementerian Pekerjaan Umum. Bahan tersebut di Kendari dikenal sebagai batu moramo. Oleh Hado Hasima, Kepala Dinas PU Buton Utara masalah itu diatasi dengan menggunakan batu gunung (batu kapir) lokal sebagai bahan lapis pondasi konstruksi jalan yang akan menggunakan butas.

Hado Hasima mengatakan semua tempat di Indonesia memiliki batu kapur yang dapat digunakan untuk konstruksi jalan butas. Tetapi sebelum digunakan di lapangan, batu kapur tersebut harus diuji secara laboratoris untuk menetapkan spesifikasi yang ideal bagi pengaspalan ruas-ruas jalan yang masih rendah tingkat kepadatan lalu lintasnya.

Hado  kemudian menyebut kombinasi butas dengan batu kapur lokal Buton Utara sebagai Butur Seal Asbuton (aspal buton). Suatu ruas jalan yang dipersiapkan menggunakan butas, tentu dimulai dengan perbaikan tanah dasar, yaitu lapis paling bawah dari badan jalan. Pekerjaan ini dilanjutkan dengan penghamparan batu kapur selektif  berukuran paling halus hingga tiga inci. Lalu dipadatkan dengan roda besi (wales) berbobot 4-6 ton. Kegiatan selanjutnya adalah pengerasan lapisan paling atas dengan menghamparkan butir butas berukuran maksikmal dua mili yang telah dilunakkan dengan aspal cair atau aspal emulsi. Maka terbangunlah sebuah konstruksi jalan butas yang mulus versi Buton Seal Asbuton. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment