BAUBAU BUTUH DUKUNGAN PROVINSI

     OLEH YAMIN INDAS

Sebagian dari jalan akses terminal tipe BLkologou ke pelabuhan Murhumyang akan dibangun dalam rangka pengembangan transportasi kota yang terintegrasi darat, laut, dan udara.

SEBELUM mengunjungi Buton, Jan Pieterszoon Coen dalam tahun 1609 ikut perjalanan ekspedisi ke Kepulauan Banda yang dipimpin Laksamana Pieterszoon Verhoeven. Dia mendampingi dan sekaligus menjadi juru tulis laksamana tersebut.  Perjalanan itu dilakukan dengan maksud untuk menjalin kerja sama dengan para penguasa lokal Banda (Maluku) terkait perdagangan rempah-rempah. Sebab Inggris telah lebih dulu melakukan hal yang sama.

Pada suatu kesempatan, dalam tahun 1613, Coen berkunjung pula ke Buton. Dia mengagumi sebuah pelabuhan dan teluk yang indah di pantai Buton itu. Teluk itu sekarang disebut Teluk Baubau. Adapun pelabuhan, tempat kapal Coen mendarat masih di Ngangana Umala, yaitu muara Kali Ambon yang belakangan disebut Kali Baubau. Dari situ panorama alam teluk, memang indah dan  masih sangat alami  (natural).

Pelabuhan Ngangana Umala kemudian dipindahkan agak ke tengah garis pantai Teluk Baubau karena kunjungan kapal dan perahu makin ramai seiring kemajuan ekonomi dan perdagangan di Kesultanan Buton. Lokasi pelabuhan baru berhadapan dengan Pulau Muna. Pulau ini menjadi pelindung teluk dan pelabuhan dari terpaan ombak dan gelombang.

Coen mengagumi alam teluk dan pelabuhan tempat kapalnya mendarat. Ia berkata: “Hier is een zeer schone reede en de baye  (di sini ada suatu pelabuhan dan teluk yang sangat indah)”.  Perihal tersebut dikemukkan JP Coen dalam suratnya kepada Bewindhebber (administrator VOC) di Banten, sebagaimana dikutip Susanto Zuhdi dalam bukunya ‘Sejarah Buton yang terabaikan, Labu Rope Labu Wana’. JP Coen kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-4 selama periode 1619-1623, lalu dilanjutkan periode kedua (1627-1629).

CERITA di atas menunjukkan Kota Baubau memiliki sejarah panjang. Pelabuhan Ngangana Umala, difungsikan sebagai pangkalan armada semut para pelaut Buton  dan memiliki arti strategis di bidang ekonomi bagi kerajaan Buton. Kerajaan ini kemudian berubah menjadi kesultanan setelah raja ke-6 Lakina Ponto memeluk Islam. Dia diislamkan  Saikh Abdul Wahid dari Arab.

Gubernur Ali Mazi

Nama Lakina Ponto pun diubah menjadi Qaimuddin dan disebut Sultan Qaimuddin. Sultan Qaimuddin berkuasa selama 43 tahun (1541-1584). Setelah wafat, dia disebut Sultan Murhum, berasal dari kata almarhum. Makamnya terletak di sebuah bukit kecil di depan Masjid Agung Keraton dalam kawasan Benteng Keraton Buton.

BAGAIMANA perkembangan Kota Baubau saat ini? Baubau adalah sebuah kota kecil. Penduduknya belum mencapai 200.000 jiwa. Meskipun demikian, kota ini kelihatan padat karena daya dukung wilayahnya memang terbatas. Fisik kota saat ini menempati daerah-daerah kemiringan berbatu.

Sejak dulu penduduk berkonsentrasi di sekitar kawasan pelabuhan. Kawasan ini, seperti dituturkan Ali Arham (Kadis Pariwisata Baubau),  memang merupakan daerah pengembangan bau (bau dalam bahasa lokal berarti baru). Lama kelamaan kata ini diucapkan berulang menjadi ‘baubau’.

Pengembangan daerah baru (bau) dilakukan pemerintah kesultanan untuk menampung tambahan (pecahan) keluarga penduduk sekitar keraton dan juga pendatang (imigran). Jadi daerah baru di sekitar pelabuhan merupakan penyangga, baik dalam arti ekonomi maupun pertahanan keamanan bagi keraton yang terletak di ketinggian sekitar 3 Km dari pelabuhan.

Di era Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau dua periode, perluasan kota itu gencar dilakukan seiring makin bertambahnya populasi penduduk dan pembangunan sarana prasarana publik maupun pemerintah. Perluasan dilakukan antara lain menggandeng para investor perumahan (properti). Selain itu Amirul membuka jalan baru dari Pantai Nirwna ke   arah Palagimata, kompleks pemerintahan kota.

Namun demikian, kegiatan ekonomi dan sosial masih tetap terkonsentrasi di kawasan-kawasan hunian lama dan di sentra-sentra kegiatan  perdagangan. Wilayah-wilayah tersebut tidak didukung akses jalan yang memadai. Ruas-ruas jalan umumnya sempit. Kehadiran PKL (Pedagang Kaki Lima) di beberapa tempat ikut mempersmpit badan jalan.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina

Akibatnya, kesemrawutan dan kemacetan di kota kecil itu tak terhindarkan. Keadaan tersebut melemahkan citra Baubau sebagai kota yang diharapkan menjadi tujuan wisata. Kondisi yang demikian itu menjadi tantangan bagi Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina ketika dia ditunjuk sebagai Pj Walikota Baubau selama kurang lebih 6 bulan.

Selain fokus pada pelayanan publik sebagai kepala daerah, Hado menata sistem transportasi. Ruas-ruas jalan tertentu yang meluap pada jam-jam tertentu, dioperasikan sebagai jalan satu arah. Aparat Dinas Perhubungan Kota dikerahkan ke lapangan untuk mem-back-up aparat kepolisian mengatur lalu lintas.

Sasaran yang ingin dicapai Hado adalah pengguna jalan, baik yang menggunakan angkutan umum maupun kenderaan pribadi harus nyaman, lancar, dan aman selama perjalanan.

Agar konsep percepatan pembangunan Kota Baubau berjalan terarah di atas dasar pijakan yang jelas dan tepat, Pj Walikota Hado Hasina (waktu itu) menggandeng para pakar pembangunan kota dan ahli transportasi dari ITB Bandung dan UI serta Kementerian Perhubungan untuk menyusun semacam master plan dan action plan percepatan pembangunan Kota Baubau, teristimewa di bidang transportasi.

Tim ahli tersebut beberapa kali datang ke Baubau terkait pelaksanaan kerja sama tersebut. Setelah melihat kondisi kota itu, Tedy Murtejo ST MT, salah satu pakar transportasi menyimpulkan, aksesibilitas dan mobilitas Kota Baubau masih terbatas. Ini yang perlu ditingkatkan dalam rangka pertumbuhan daerah (obyek) wisata baru dan pertumbuhan ekonomi kota tersebut.

Terkait pembangunan transportasi kota yang berkelanjutan (sustainable urban transport), menurut Tedy, harus dibuat rancangan transportasi kota yang terintegrasi antara transportasi laut, darat, dan udara.

Konsep itu yang ingin dilaksanakan Hado Hasina selaku Kadis Perhubungan Sultra. Dalam rangka itu dia bertekad melanjutkan dan mengembangkan terminal Lakologou yang telah dirintis Amirul Tamim.

Lakologou adalah terminal tipe B yang melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dengan demikian, aliran angkutan umum (bermuatan orang dan barang) dari Kendari, Buton Utara, Buton/Pasarwajo, dan Buton Selatan/Batauga harus berhenti di terminal tersebut. Perjalanan selanjutnya untuk tujun dalam kota akan ditangani armada angkutan kota. Jadi, Lokologou merupakan filter bagi angkutan luar kota agar tidak menambah kesemrawutan Kota Baubau.

Kondisi terminal Lakologou saat ini masih berupa lahan yang disiapkan sebagai lokasi terminal tipe B. Pembangunan fisik belum dimulai. Karena itu, Kadis Perhubungan Sultra saat menjabat Pj Walikota Baubau membangun subterminal Waramosiu yang lokasinya terletak di sebuah  titik antara Lakologou dan pelabuhan Murhum. Langkah itu diambil untuk mempercepat pemindahan terminal darurat dari lahan Lapangan Tembak milik TNI. Terminal darurat ini ikut berkontribusi terhadap kesemrawutan lalu lintas dalam kota.

Menurut Hado, pembangunan terminal Lakologou meliputi gedung terminal dan berbagai sarana prasarana, penyempurnaan subterminal Waramosiu, dan pembangunan jalan akses dari terminal Lakologou ke subterminal Waramosiu dan selanjutnya ke pelabuhan Murhum. Total panjang jalan akses tersebut sekitar 4 km. Pembangnan jalan akses akan dilaksanakan dengan pengurukan pantai Teluk Baubau.

 

Dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi tersebut sekitar Rp 120 miliar. Bila rencana itu terwujud, maka Teluk Baubau akan kian cantik. Dia akan menjadi sabuk putih di kaki tebing pantai teluk.  Dengan demikian, Baubau sebagai kota tujuan wisata akan semakin kaya dengan sumber daya buatan yang mempesona di luar Benteng Keraton sebagai inti destinasi wisata di kota itu selain atraksi-atraksi seni budaya.

Oleh sebab itu, Pemprov Sultra diharapkan tidak berdiam diri, tetapi sebaliknya harus proaktif memberikan dukungan biaya bagi terlaksananya proyek-proyak infrastruktur transportasi yang menunjang upaya pengembangan industri pariwisata.

Saya yakin Gubernur Ali Mazi sependapat dengan para pengamat pariwisata bahwa salah satu peluang ekonomi yang signifikan bagi Baubau adalah sektor pariwisata. Sebagai representasi Kesultanan Buton di masa lalu dengan berbagai peningglan sejarah dan budaya,  modal Baubau cukup menjanjikan, untuk dikesploitasi dalam rangka memajukan industri pariwisata.

Ali Mazi juga sebetulnya sangat diharapkan memiliki spirit dan komitmen moril untuk lebih concern terhadap pembangunan wilayah kepulauan, termasuk Kota Baubau yang kelak akan difungsikan sebagai ibu kota Provinsi Buton Kepulauan. Secara kebetulan beliau adalah putra daerah Sultra dari calon provinsi baru tersebut. ***

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GUBERNUR ALI MAZI LANJUTKAN PROYEK STRATEGIS NUR ALAM

 OLEH YAMIN INDAS

 

WAKIL KEPALA STAF TNI-AL PUSPO LUKITO SE MM (KETIGA DARI KIRI) PERTENGAHAN BULAN JUNI 2019 MENINJAU PERSIAPAN PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO DAM DERMAGA PANGAKALAN TNI-AL DI KENDARI. IA DIDAMPINGI ANTARA LAIN KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR HAJI HADO HASINA MT (KEDUA DARI KIRI).

INI narasi kesinambungan yang perlu dibudayakan. Gubernur H Ali Mazi SH melanjutkan proyek-proyek strategis di era Nur Alam, Gubernur Sultra sebelumnya. Antara lain pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL di Teluk Kendari. Terkait dengan itu Ali Mazi akan di-back-up Kadis Perhubungan Hado Hasina agar proyek itu selesai sesuai jadwal.

Tradisi kesinambungan di negeri kita belum membudaya. Lain gubernur atau bupati/walikota lain pula gagasan dan programnya. Adapun gagasan dan program pejabat sebelumnya dianggap barang usang, yang harus dikesampingkan begitu muncul pejabat baru.

Di tingkat nasional, fenomenanya juga seperti itu. Ketika terjadi pergantian suatu lembaga, bahkan presiden sekalipun, maka segala yang berbau Orde Lama atau Orde Baru dianggap tidak relevan lagi untuk dibawa ke alam reformasi yang serba demokratis, kendati demokrasi Indonesia cenderung sangat liberal dan bebas tanpa sekat-sekat moral dan etika. Padahal, bangsa Indonesia adalah bangsa beragama yang sangat mengedepankan perihal sopan santun dan budi luhur.

Dalam tulisan ini saya tidak perlu menyebutkan contoh-contoh soal yang menunjukkan belum terbangunnya kesinambungan dalam rangka pembangunan di provinsi ini. Namun, akibat miskinnya narasi tersebut, provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, ini nyaris akan selalu berjalan di tempat. Tidak maju secepat yang diharapkan.

Pasalnya, aset atau fondasi yang telah diletakkan pemimpin sebelumnya menjadi sia-sia karena tidak dilanjutkan pemimpin penggantinya. Padahal aset itu telah menghabiskan dana yang cukup besar, serta sumber daya pikiran (gagasan) yang tidak boleh disepelekan.

 

Saya mengapresiasi Gubernur Ali Mazi yang telah bertekad untuk segera menyelesaikan pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL di Teluk Kendari.  Instalasi TNI-AL tersebut merupakan bagian dari pembangunan jembatan Bahteramas  yang akan melayang di atas laut teluk guna memperpendek hubungan transportasi kota lama dengan daerah pengembangan kota di wilayah Andonohu. Proyek infrastruktur tersebut telah ditinjau Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Kendari di awal masa jabatannya.

Adapun dermaga Pangkalan TNI-AL yang dijadwalkan selesai dalam tahun 2019 merupakan pengganti pangkalan yang ada di  teluk. Pangkalan lama itu tidak bisa dijangkau kapal-kapal perang milik TNI-AL berukuran besar karena bakal tarhalang jembatan Bahteramas.

Desain Markas Komando TNI-AL di Teluk Kendari

Atas kesepakatan dan kerja sama Pemda Sultra dengan pimpinan TNI-AL, maka pangkalan baru dan sekaligus Markas Komando Pangkalan TNI-AL dibangun dengan dana APBD Sultra.

Berdasarkan catatan, pembangunan Pangkalan TNI-AL Kendari disiapkan sejak lama oleh Pemprov Sultra. Di akhir masa jabatan Gubernur Nur Alam,  Hado selaku Kadis Perhubungan sempat menyelesaikan masalah yang menghambat pembangunan dermaga tersebut.

Dana pembangunan dermaga disiapkan melalui APBD 2016 sebesar Rp 15 miliar. Namun, dana ini hanya untuk biaya pembangunan fisik, sedangkan untuk biaya ganti rugi tanah belum disediakan. Masalah tersebut membuat proyek itu terkatung-katung.

Kadis Perhubungan Hado Hasina kemudian mengambil kebijakan, dengan melelang sebagian pekerjaan fisik dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Adapun sisa dana Rp 10 miliar akan digunakan untuk ganti rugi tanah lokasi proyek dermaga TNI-AL.

Akan tetapi kebijakan ini tidak diterima oknum pejabat otoritas keuangan provinsi, kendati kebijakan itu telah dikonsultasikan dan disetujui gubernur. Menurut Hado, oknum itu memang sering menghambat proyek-proyek infrastrtruktur transportasi Dinas Perhubungan Sultra. Padahal tugas pokoknya adalah melayani kelancaran aliran anggaran suatu proyek yang telah disetujui gubernur.

Lokasi pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL Kendari adalah eks pabrik pengolahan ikan beku (cold storage) milik PT Dharma Samudera seluas 1,5 hektar. Total ganti rugi yang diminta perusahaan itu adalah Rp 29 miliar sesuai hasil perhitungan konsultan dan bank.

Namun, kebutuhan pemda hanya 1,3 hektar dengan nilai ganti lahan seluas itu sekitar Rp 14 miliar. Kadis Perhubungan Hado Hasina kemudian menjelaskan, semua kemelut anggaran pembangunan fasilitas TNI-AL Kendari kini sudah tidak ada masalah setelah Gubernur Sultra yang baru, Ali Mazi ikut turun tangan.

Putra Kaledupa berusia 56 tahun tersebut selain kreatif inovatif, dia dan Ali Mazi memiliki hubungan chemical yang produktif. Ali Mazi berduet dengan Hado untuk pembangunan tiga bandara di Sultra ketika Ali menjabat Gubernur Sultra periode 2003-2008. Yaitu terminal baru Bandara Haluoleo, dan dua bandara baru di Wakatobi dan Kolaka.

Di  era Gubernur Ali Mazi periode pertama, Hado diangkat sebagai Wakil Kadis Perhubungan Sultra. Dengan jabatan tersebut dia melakukan lobi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin pembangunan bandara baru. Di masa itu Kementerian tersebut tidak menerbitkan izin pembangunan bandara baru karena APBN memang  tak menyediakan biaya untuk pembangun infrastruktur tersebut.

Namun, Wakadis Perhubungan mengajukan alasan bahwa Sultra  hanya membutuhkan selembar surat izin. Lebih dari itu, seperti dana pembangunan kedua bandara, akan disediakan melalui APBD Wakatobi dan Kolaka serta di-back-up APBD Provinsi. Alhasil, kedua bandara tersebut telah melayani penerbangan setiap hari sejak beberapa tahun lalu dengan pesawat kecil seperti jenis ATR 600-72. ***

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TAMAN KOTA DAN KEARIFAN LOKAL, OBSESI PAHRI

OLEH YAMIN INDAS

DR IR HAJI PAHRI YAMSUL MSI

SEKIAN lama saya dan mungkin juga warga Kota Kendari yang lain merasa sangat menikmati manfaat tempat jogging di sebuah tempat di kota itu yang disebut Taman Kota. Mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi kesehatan tubuh, pembuat taman itu tentu saja tak luput dari pujian, kendati tak lebih dari dalam hati sekalipun. Pembuatnya, ya Walikota Kendari!

 

“Bukan, Pak. Kita yang membangun Taman Kota tersebut”, bantah Pahri. Sosok ini tidak lain dari seorang arsitek yang sejak awal tahun 1990-an membangun kariernya di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Struktur Dinas PU semula hanya terdiri dari tiga bagian: Binamarga, Pengairan, dan Cipta Karya. Pahri tentu saja berkutat di Cipta Karya.

 

Struktur itu kini telah dimekarkan sesuai tuntutan kebutuhan dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta kebutuhan pembangunan daerah. Binamarga dan Pengairan dijadikan Dinas tersendiri, sedangkan Bagian Cipta Karya sekarang menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Terhitung sejak tahun 2018, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra  dipimpin Dr Ir Haji Pahri Yamsul MSi. Lahir di Makassar 11 Desember 1966, Pahri menyelesaikan pendidikan dasar SD, SMP dan SMA di Kendari. Adapun gelar S1 Arsitek (1992) dan S2 (2002) Manajemen Perkotaan diraih dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sedangkan S3 (2012) diperoleh Pahri dari pendidikan doktral Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

 

Pengalaman dalam perjalanan karier Pahri menunjukkan dia seorang profesional. Hampir semua kota kabupaten di Sultra dia tempatkan pada sasaran “tembak” dalam rangka pengembangan wajah kota berciri khas kearifan lokal.

 

“Obsesi saya, pembangunan sebuah kota selain menciptakan keindahan dan rasa nyaman bagi warga kota, juga harus mencerminkan budaya setempat atau kearifan lokal”, ujar Pahri dalam suatu perbincangan dengan saya di Kendari.

 

Di Kota Kendari, misalnya, dia berharap bangunan-bangunan publik memiliki sentuhan budaya lokal. Perihal tersebut telah diterapkan antara lain pada pembangunan Masjid A’lam. Mozaik lukisan tabere pada bangunan bagian atas masjid terlihat indah dari luar atau dari tempat agak kejauhan dari masjid itu. Masjid A’lam berdiri megah dan terlihat mengapung di atas permukaan laut Teluk Kendari.

 

Patut juga diketahui, tabere adalah potongan kecil-kecil aneka ragam kain dari berbagai warna yang disambung satu sama lain. Sambungan ini kemudian dijadikan hiasan di dalam ruang pesta dan ruang-ruang publi lainnya. Tabere di Masjid A’lam tentu berupa relif dari beton sedemikian rupa sehingga tampak nuansa budaya lokal tersebut.

 

Masjid tersebut merupakan salah satu proyek monumental yang dikerjakan di era Nur Alam, Gubernur Sultra dua periode (2008-2013 dan 2013-2018).

 

Di satu sisi kehadiran bangunan itu merusak ekosistem dan keindahan alam teluk. Namun, di lain pihak dari visi Pahri sebagai seorang arsitek, kehadiran rumah ibadah tersebut justru melengkapi keindahan alam. Keindahan alam yang dipaduserasikan dengan keindahan sumber daya buatan (arsitektur).

 

Menurut Kadis Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra tersebut, warga kota tidak dapat berinteraksi secara maksimal dengan lingkungan teluk yang indah itu. Tetapi dengan hadirnya sebuah masjid bersama lingkungan baru yang tertata secara estetika, maka terbuka hubungan interaksi antara warga dan lingkungan baru tersebut.  Hubungan interaksi tersebut terkoneksi atau terakses oleh terbukanya kawasan wisata baru dan ruang hijau untuk publik.

 

Dengan demikian, Teluk Kendari yang menjadi ciri dan identitas ibu kota Provinsi Sultra, kini  tidak hanya memamerkan pemandangan alam tetapi sekaligus juga dia berfungsi sebagai ruang interaksi sosial.

 

Kota-kota lain di Sultra tetap mendapat perhatian serius  dari Pahri sejak arsitek ini menapak karier di lingkup Cipta Karya Dinas PU Sultra. Kolaka Utara, Kolaka, Bombana, Unaaha, Raha, Baubau, dan Wakatobi, semua telah kebagian sentuhan arsitektur dalam bentuk pembangunan taman kota. Tetapi Pahri agak kecewa terhadap Pemda Bombana. Sebab ruang terbuka hijau yang telah dibangun di ibu kota kabupaten, tidak dirawat. “Padahal, sudah ada kesepakatan bahwa pemeliharaan dilakukan pemerintah daerah”, ujarnya.

Kota Baubau tampak sangat menikmati kehadiran taman Kotamara di pantai Kamali. Taman tersebut mirip sebuah hunian elite karena dibuatkan beberapa rumah susun dan kali buatan sebagai jalur perahu bermotor yang keluar masuk ke Kotamara.

 

Pahri menjelaskan, Benteng Keraton Buton juga telah ditangani dengan penataan taman-taman sekitar fondasi benteng. “Kita bekerja sama dengan pihak lembaga Purbakala agar tidak mengganggu eksistensi nilai arsitektur asli benteng tersebut”, katanya.

 

Perhatian terhadap lingkungan fisik Kota Kendari tentu lebih spesifik bagi Pahri. Sebab selain sebagai ibu kota provinsi, Kendari sesungguhnya dapat dieksplorasi menjadi kota tujuan wisata. Kehadiran Masjid A’lam bersama lingkungan baru berupa kawasan wisata dan ruang terbuka hijau, tentu merupakan tambahan aset wisata bagi kota tersebut.

 

Kekurangan lain adalah langkanya taman kota. Kota Kendari tak memiliki alun-alun, yaitu lapangan terbuka yang luas dan berumput hijau di tengah-tengah kota. Di Jawa, alun-alun biasanya  menjadi bagian dari kompleks hunian kaum elite, seperti rumah dinas bupati maupun pembesar lainnya.

 

Pahri sejak lama mengharapkan Pemkot Kendari mengakomodasi program pembangunan taman kota yang digalakkan pemerintah provinsi. Pemda Sultra (Dinas Cipta Karya) membuat program lalu diusulkan pembiayaannya ke Kementerian PUPR. Namun, sangat disayangkan peluang bagus itu masih kurang dimanfaatkan pemerintah kota dan kabupaten di Sultra.

 

Ia mengatakan, hampir semua kota di Indonesia memiliki alun-alun. Kendari tidak memiliki alun-alun. Taman kota juga nyaris tidak punya. Padahal fungsi sarana tersebut sangat strategis. Alun-alun dan taman kota berfungsi sebagai tempat berinteraksi sosial,  sebagai sarana olahraga dan rekreasi.

 

Lebih jauh Pahri berkata: “Masih banyak fungsi taman kota bagi kesejahteraan warga. Selain fungsi estetika dan kelestarian lingkungan, taman kota juga dapat mencegah erosi, tanah longsor, dan banjir. Dalam hal kelestarian lingkungan tadi, taman kota menjadi habitat berbagai macam burung yang memeriahkan datangnya pagi yang indah”.

 

Pemerintah provinsi kemudian membangun taman kota di depan kantor walikota (dahulu kantor Gubernur Sultra). Semula, banyak warga mengira taman itu dibuat pemerintah kota.

 

Di taman kota tersebut warga melakukan rekreasi setiap hari libur. Mereka berolahraga antara lain dengan jogging karena di situ tersedia sarananya yaitu jogging track. Bila beristirahat, mereka menikmati kuliner yang tersedia hampir di setiap jalur jogging track.

 

Selain taman kota di depan kantor walikota, pemerintah provinsi juga membangun Taman Kali Kadia dan Taman Hutan Mangrove di bibir Teluk Kendari, tepatnya di depan Hotel Claro.

 

Taman Kali Kadia mirip Taman Kayoon di Kota Surabaya. Tamannya dibelah Kali Brantas dengan aliran airnya yang jernih. Taman Kali Kadia juga begitu. Tamannya dibelah kali kecil yang disebut Kadia.

 

Akan tetapi, pembangunan Taman Kali Kadia tidak maksimal. Menurut Pahri, taman itu mestinya dibangun hingga jembatan Kadia di depan Pasar Swalayan Rabam. Namun mentok karena terhalang lapak-lapak milik warga yang dioperasikan sebagai rumah makan, tempat penjualan burung, dan bibit tanaman (kembang).

 

Seandainya pemerintah kota membebaskan lahan tersebut, Taman Kali Kadia akan menjadi obyek rekreasi yang lebih spesifik. Pahri mengatakan, Kali Kadia akan ditata agar berfungsi sebagai alur pelayaran perahu bwermotor dari muara di Teluk Kendari hingga jembatan di depan Swalayan Rabam.

 

Kerap kali saya menyebut mendiang La Ode Kaimoeddin sebagai konseptor pembangunan fisik Kota Kendari. Dia   menciptakan slogan pembangunan kota itu ‘Kota Dalam Taman’. Selain memiliki taman-taman sebagai paru-paru kota, setiap bangunan baik milik pemerintah maupun masyarakat harus menyisakan sekian persen lahannya untuk ruang terbuka hijau. Begitu kira-kira penjabaran konsep itu.

 

La Ode Kaimoeddin adalah Gubernur Sultra dua periode (1992-2003). Kota Kendari yang semula hanya memiliki sebuah jalan panjang mulai dari pelabuhan laut hingga pelabuhan udara, dipermak dengan membuka ruas-ruas jalan baru dan melebarkan jalan yang ada.

 

Gerakan tersebut dilancarkan dalam rangka persiapan Kendari dinaikkan statusnya dari kota administratif menjadi kotamadya. Peresmian menjadi kotamadya (otonom) terjadi dalam tahun 1995.

 

Pahri  Yamsul menyayangkan konsep ‘Kota Dalam Taman’ tidak dilaksanakan pemerintah Kota Kendari. “Bagus sekali konsep itu”, kata arsitek tersebut.

Ide dan gagasan Kaimoeddin tersebut sebetulnya sejalan juga dengan obsesi Pahri tentang keindahan dan lingkungan kota yang nyaman bagi warga. Namun, sebagai birokrat dia tentu mengharapkan dukungan masyarakat, termasuk dari kalangan teman-temannya sesama arsitek di dunia usaha jasa konsultan.

 

Di organisasi profesi IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) Sultra, Pahri mengaku hanya sebagai anggota biasa. Tetapi dia tetap membangun kebersamaan dengan teman-temannya di organisasi tersebut.

 

Pahri siap dan selalu membantu teman-temannya baik secara perorangan maupun organisasi jika mengalami masalah terkait usaha jasa konsultan. “Kewajiban saya yang memiliki akses dengan pemerintah adalah ikut menyelesaikan jika ada sesuatu yang mengganjal. Harapan saya ialah terbangunnya keberpihakan pemerintah terhadap bukan saja hanya kepada pengusaha jasa konsultan melainkan juga untuk dunia usaha pada umumnya dalam rangka pembangunan ekonomi di daerah”, kata Pahri.

Pahri berasal dari keluarga sederhana. Paharuddin Sila, ayahnya adalah pegawai negeri sipil. Ia memutuskan hijrah dari Makassar ke Kendari tahun 1970 dan menjadi staf Biro Keuangan Kantor Gubernur Sultra hingga pensiun.  Dengan istrinya HB Intan, Paharuddin memiliki 6 anak, termasuk anak ke-4 Pahri. Dari 6 bersaudara hanya 3 mengikuti jejak ayah mereka sebagai PNS, termasuk Pahri sendiri.

 

Ke-5 orang saudara Pahri ialah Ir Syamsul Alam, Ir Abdul Rifai MSi, Megawati SE,  Muh Asri SE, DR Muh Tafsir SE MM. Sejak mahasiswa S1 Arsitek Fakultas Taknik Unhas, Pahri mulai ikut teman bekerja di perusahaan jasa konsultan. Gajinya untuk biaya kuliah sehingga beban  orangtua di Kendari kian ringan.

 

Ketika menikah dengan Rosmala Dewi, gadis asal Palopo yang kuliah di STAIN Kendari, Pahri sudah mandiri dari segi ekonomi. Dia sudah berstatus PNS dengan seabrek kegiatan sebagai staf berbagai proyek APBN maupun APBD.

Perkenalannya dengan Rosmala terjadi saat Pahri menjadi pengawas proyek APBN di   STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Kendari. Mereka kemudian menikah dan membuahkan 3 anak. Mereka adalah Devita Giscka Rezkqi Aulia, Nadia Kiranti Annissa Amalia, dan Deandra Audi Aisyiah Islami. Anak pertama dan kedua masih kuliah di Unhas. Adapun si bungsu saat ini (2019) duduk di kelas terakhir sebuah SD di Kendari.

 

Keberhasilan karier Pahri merupakan hasil kerja keras. Etos kerjanya tinggi. Sebagian besar waktu kantor digunakan mengecek kegiatan di lapangan, minimal proyek yang berlokasi di ibu kota provinsi. Kantor Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra juga sederhana, kendati gedungnya masih baru.

 

Berbagai pendidikan kejenjangan dan keahlian tidak dilewatkan Pahri, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk beberapa prestasi, kesetiaan dan dedikasi pengabdian, Pahri telah mendapatkan reward berupa Satya Lencana Pembangunan (2011) dan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun (2014).

 

Dalam diri Pahri sebagai kader birokrat terdapat keistimewaan yang patut dicontoh. Aktivitasnya sebagai pengurus olahraga, khususnya cabang softball sangat tinggi. Bahkan menurut teman-temannya, Pahri tak jarang mengeluarkan uang pribadi bagi pembiayaan kegiatan olahraga beregu tersebut.

 

Pahri adalah Ketua Pengurus Provinsi Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Indonesia (Pengprov Perbasasi) Sultra. Bahkan di tingkat pusat dia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Perbasasi periode mulai 2013 hingga saat ini (2019).

 

Aktivitasnya di cabang olahraga tersebut didorong juga semangat kepentingan membangun daerah. Dalam rangka itu hampir setiap tahun dia menggelar event kejuaraan di Kota Kendari, baik yang bersifat regional maupun nasional. Tujuannya selain peningkatan prestasi atlet,  juga dalam rangka pengembangan pariwisata.

 

Sebab kegiatan pariwisata secara ekonomi langsung dirasakan masyarakat. Baik dia sebagai pelaku industri pariwisata,  seumpama pengelola hotel dan restoran, travel biro maupun pelaku ekonomi kreatif seperti perajin tenun kain adat, makanan olahan khas lokal dari hasil pertanian dan perikanan.

 

Sangat beruntung provinsi yang pembangunannya masih tertinggal jauh seperti Sultra, punya kader kreatif seperti Pahri. Menurut saya, kader kreatif inovaif seperti dia, masih sedikit. Sultra tentu membutuhkan lebih banyak agar lebih cepat mengejar ketinggalannya di berbagai bidang dan sektor kehidupan. ***

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ETNIK MORONENE CERDAS MENGELOLA KAWASAN HUTAN

 

OLEH REKSON SOLO LIMBA DAN ASRUN LIO

 

 

REKSON SOLO LIMBA

CATATAN: Dua sarjana bergelar doktor (S3) ini mengatakan, masyarakat etnik Moronene memiliki kearifan lokal dan cukup cerdas dalam  mengelola kawasan hutan terkait kegiatan pertanian sistem ladang. Etnik ini memiliki tradisi sangat ketat dan sistematis sebagai panduan moral dan spiritual dalam melakukan usaha pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, kawasan hutan dan lingkungan pada umumnya   tetap akan terjaga dan lestari sepanjang kehidupan manusia.

Kedua sarjana tersebut adalah ahli sosiologi pedesaan Rekson Solo Limba dan ahli antropologi budaya Asrun Lio. Dalam jurnal tulisan ini, mereka membahas  bentuk-bentuk kearifan lokal suku Moronene yang berhubungan dengan konservasi atau pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam sistem pertanian ladang. “Segenap perilaku, tradisi, dan adat istiadat suku Moronene terkait pemanfaatan hutan dalam rangka kegiatan dan usaha pertanian, kami telah sisir dan gali melalui narasumber dari para pelaku maupun sisa-sisa generasi tua”, tutur Rekson saat saya ke rumahnya di Jl Chairil Anwar, Kendari, Minggu 31 Maret 2019.

Jurnal ini juga merupakan bagian dari disertasi S3  yang diraih Rekson dari almamaternya, Universitas Haluoleo. Saya sangat mengapresiasi kedua Saudaraku: Rekson (lahir di Kasipute 12 Agustus 1953) dan Asrun Lio (lahir di Pasar Wajo 25 Mei 1968) karena mereka telah memaksimalkan kapasitas sebagai ilmuwan untuk menggali dan menyusun sebagian dari budaya dan tradisi suku Moronene yang eksistensinya  terancam punah akibat terkikis dan ditelan peradaban modern.

Tambahan catatan untuk Asrun Lio, ayahnya bernama Asmar Lio berasal dari Poo Montoro di daratan besar semenanjung Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana. Sedangkan ibunya Munira berdarah campuran Kabaena dan Pasar Wajo. Gelar  PhD, S3 Antropologi Budaya diraih Asrun dari Australian National Univerfsity, Canberra, Australia. ANU berada di peringkat 23 dari 200 universitas terbaik di dunia.

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemu-kenali bentuk-bentuk dan nilai-nilai kearifan lokal, kemudian menjelaskan sistem penerapan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya bagi Masyarakat Adat Moronene (MAM) di kampung Huka Ea – La Ea. Hasil penelitian ini pun diharapkan bermanfaat terutama bagi masyarakat etnik Moronene, serta semua pihak yang berkepentingan sebagai sumber informasi ilmiah.

ASRUN LIO

 

============================

 

 

ADA 3 (tiga) bentuk kearifan lokal suku Moronene yang diterapkan dalam sistem pertanian ladang. Pertama, dalam bentuk “adat istriadat” yang disebut “adat me’uma, atau “adat bertani”, yang meliputi proses dan tahap-tahap pertanian ladang.

 

Kedua, bentuk pengetahuan tradisional yang meliputi: 1. Sistem peredaran waktu, 2. Sistem penanggalan kalender ala Moronene, 3. Sistem peramalan, yang disebut (a) bilangari; (b) kalapuaro; (c) kilala, dan (d) memanu.

 

Ketiga, bentuk kepercayaan terhadap 4 (empat), yakni Dewa Tanah, Dewa Api, Dewa Air, dan Dewa Angin. Kepercayaan orang Moronene  tersebut telah melahirkan budaya sombolik “hitungan empat” yang dilafalkan dengan ungkapan “ asa, orua, otolu, opaa” (1,2,3,4). Budaya simbolik tersebut melambangkan adanya keempat dewa tersebut yang diyakini selalu hadir dalam kehidupan manusia.

 

 

Implikasi dari kepercayaan terhadap 4 (empat) dewa dan budaya simbolik “hitungan empat” tersebut, secara filosofi tradisi Moronene menghubungkan dengan keberadaan kawasan hutan sebagai ruang (space), tempat hidupnya makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia dalam jagad raya ini. Sehingga dengan demikian pola pengelompokan kawasan hutan dalam tradisi/adat Moronene dibagi dalam 4 (empat) bagian kawasan yakni: (1) hutan inalahipue, sebagai hutan lindung; (2) hutan inalahi popalia, sebagai hutan keramat yang tidak boleh dirambah; (3) hutan inombo, sebagai kawasan hutan produksi; dan (4) hutan lueno (padang rumput) sebagai habitat marga satwa.

 

Dalam aplikasinya keempat zona kawasan hutan tersebut, menjadi pedoman dan pola pemanfaatan kawasan hutan di kampung Adat Moronene Huka Ea – La Ea tersebut yang pengaturannya menjadi tanggung jawab Lembaga Adat Moronene Totongano Wonua Huka Ea – La Ea. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal Moronene tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap upaya penyelamatan hutan di wilayah ini.

 

Di sebuah kampung Moronene yang disebut Huka Ea – La Ea, hidup masyarakat Moronene yang menamakan dirinya Masyarakat Adat Moronene dan selanjutnya disingakt MAM, yang diatur oleh Lembaga Adat Moronene  “totongano wonua Huka Ea – La Ea”. Status kelembagaan tersebut telah berkekuatan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2015 tanggal 9 September 2015.

 

MAM di wilayah ini secara turun temurun memelihara dan menerapkan cara-cara hidup tradisional sesuai adat istiadat terutama dalam sistem pertanian ladang. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan (konservasi) oleh MAM dilakukan secara tradisional berdasarkan adat istiadat warisan leluhur Moronene. Karena wilayah kampung tersebut  berada di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), maka pengelolaan taman nasional itu dilakukan bersama MAM dan pemerintah (pihak TNRAW).

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah pokok yang dikaji adalah “Bagaiman Bentuk-bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Adat Moronene Dalam Sistem Pertanian Ladang di Kampung Huka Ea – La Ea Kabupaten Bombana”.

 

Teori Kearifan Lokal (Local Wisdom)

       

        Menurut Quaritch Wales (1949), istilah local wisdom yang berarti kearifan lokal adalah sebagai kemampuan kebudayaan lokal menghadapi pengaruh kebudayaan asing, pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Rosidi, 2011:29). Mariane 2014:289) menjelaskan, kearifan local adalah keseluruhan nilai dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya sehingga menjadi kebijakan yang dijadikan acuanmasyarakat local dalam bertingkah laku sehari-hari. Demikian juga Keraf (2002:289) menyatakan,kearifan local adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat istiadat atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

E.B taylor (1999) menyatakan bahwa kearifan lokal (local wisdom) adalah nilai-nilai yang merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan sebagai pedoman manusia di dalam menjalani proses kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya Taylor berpandangan bahwa kebudayaan adalah seluruh kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

 

Sejalan pandangan Tylor di atas, Mariane (2014:114) memandang kearifan lokal adalah keseluruhan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku  sehari-hari  oleh masyarakat setempat.

 

Selanjutnya, sehubungan dengan masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (hutan), derajat kualitas kepercayaan (trust) dan pengetahuan tradisional lokal (local knowledge) tersebut dapat mempengaruhi timbulnya kesadaran kolektif masyarakat, yang kemudian membentuk sikap hati-hati bagi manusia terhadap dalam mengelola sumber daya alam (hutan). Di dalam kesadaran kolektif tersebut, terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang membimbing manusia dalam berprilaku terhadap alam dan sumber daya yang ada di dalamnya. Sebagai kebijakan, kearifan lokal adalah suatu pola kehidupan yang mengandung nilai-nilai kebenaran, yang diyakini dan berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman dan berprilaku sehari-hari.

 

Konsep kearifan lokal pada dasarnya dapat dipelajari dalam dua aspek, yakni dari aspek nilai budaya, dan dari aspek kebijaksanaan. Dari aspek nilai budaya, kearifan lokal adalah aplikasi nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat yang dimanfaatkan mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau  bijaksana. Sementara dari aspek kebijakan, kearifan lokal adalah peraturan/hukum adat berdasarkan nilai luhur dan tradisi budaya yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat (Sibarani,2012 : 113).

 

Pengetahuan Tradisional

 

Dalam masyarakat Moronene terdapat 4 (empat) sistem pengetahuan tradisional lokal tentang cara-cara mencari dan memilih waktu yang baik untuk memulai suatu pekerjaan, serta mendeteksi faktor keberuntungan dan/atau keselamatan melalui sarana/alat yang disebut:  (a) bilangari; (b) kalapuaro; (c) kilala; (d) memanu.

 

Bilangari adalah petunjuk waktu di mana berbagaI kegiatan dapat dilaksanakan (Rambe, 2002:189:191). Sedangkan kilala adalah sistem pengetahuan orang Moronene untuk mencari petunjuk akan adanya tanda-tanda. Selain kilala dan bilangari, ada pula sistem pengetahuan lokal masyarakat Moronene yang disebut kalapuaro dan memanu. Kalapuaro adalah cara mencari penunjuk arah bila hendak bepergian agar dapat memperoleh keuntungan/dana atau kemenangan (Rambe, 2002:191). Demikian juga memanu adalah cara untuk mengetahui baik buruknya sesuatu yang dikerjakan. Disebut memanu karena menggunakan sayap bulu ayam jantan sebagai medianya.

 

Selain pengetahuan tradisional tersebut di atas, suku Moronene mempunyai pengetahuan tentang peredaran waktu, yaitu yang disebut  oleo (hari), wotiti (bulan), ta’u (tahun), dan perhitungan/penamaan hari, bulan,  dan tahun ( Limba, 2015:219).

 

 

Lembaga Adat Moronene

 

Lembaga yang mengayomi dan mengatur penerapan nilai-nilai kearifan lokal di tingkat MAM adalah Lembaga Adat Moronene yang dibentuk oleh masyarakat Adat bernama “Adati Totongano Wonua” Huka Ea – La Ea.

 

Secara konseptual, bentuk-bentuk kearifan lokal suku Moronene dalam sistem pertanian ladang sehubungan dengan program konservasi hutan, pada hakikatnya dapat dilihat dalam dua dimensi, yakni: (1) dimensi kebudayaan, dan (2) dimensi kebijaksanaan.

 Pada dimensi pertama, bentuk-bentuk kearifan lokal adalah menyangkut kebudayaan. Hal ini berarti, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam sistem pertanian ladang dapat dilihat dalam bentuk adat istiadat, pengetahuan trdisional, dan sistem kepercayaan terhadap unsur kekuatan gaib. Bentuk kearifan lokal dalam dimensi adat istiadat, meliputi aturan-aturan pelaksanaan sistem pertanian ladang mulai dari memilih lokasi/areal peladangan sampai dengan pemetikan hasil (panen). Seluruh rangkaian proses pertanian harus dilaksnakan sesuai tata aturan Adat Me’uma (adat Bertani).

 

Selanjutnya, bentuk-bentuk keaarifan lokal dalam dimensi pengetahuan tradisional  meliputi sistem keterampilan mengelola sumber daya alam, agar tetap lestari sebagai sumber penghidupan yang utama bagi manusia. Kemudian dimensi keprcayaan (trust) terhadap dewa-dewa. Bentuk kearifan lokal dalam kaitannya dengan sistem pertanian ladang berbentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap kekuatan gaib (supernatural) yang membimbing manuasia dalam berperilaku terhadap alam semesta agar manusia tidak merusak alam dan lingkungan hidup.

 

Kemudian pada dimensi kedua, yaitu kebijkasanaan. Maka bentuk-bentuk kearifan lokal dalam sistem pertanian ladang adalah berupa peraturan-peraturan lembaga adat yang telah dirumuskan menjadi pedoman untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan berdasarkan “nilai adat istiadat” kearifan lokal dalam bentuk kebijaksanaan, merupakan peraturan-peraturan lembaga adat, yang tidak bertentangan dengan pedoman pelaksanaan program pembangunan dan perundang-undangan yang berlaku. Sikap hati-hati dari masyarakat adat dalam mengelola hutan secara baik dan ramah lingkungan, adalah salah satu bentuk perwujudan kearifan lokal.

 

Dalam peraturan Lembaga Adat Moronene Totongano Wonua Huka Ea – La Ea khususnya yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati pada umumnya dan hutan pada khususnya, telah diatur kewajiban penduduk terhadap wilayah adat sebagai bentuk partisipasi masyarakat bagi kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Berdasarkan keputusan-keputusan yang bersifat kebijakn lembaga adat, seyogyanya menjadi kewajiban semua penduduk, baik secara individu maupun secara kelompok untuk melaksanakannya. Bentuk-bentuk kearifan lokal sebagai kebijakan lembaga adat adalah keseluruhan peraturan yang telah disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan masyarakat adat. Sehingga dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal harus mendapat legitimasi dari MAM itu sendiri. Untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, MaM telah membentuk Lembaga Adat Totongano Wonua Huka Ea – La Ea.

 

Di struktur lembaga adat tersebut ada 4 (empat) fungsi yang terkait dengan konservasi hutan yakni: (1) totongano inalahi (urusan kehutanan), (2) totongano lombo  (urusan pertanian), (3) totongano kadadi (urusan margasatwa), dan (4) pembue’a (urusan kesehatan/tradisional).

Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Sebagai produk dari kebudayaan Moronene, pembahasan kearifan lokal dalam studi ini meliputi  adat istiadat, pengetahuan lokal, dan sistem kepercayaan. Ketiga bentuk kearifan lokal tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dalam pengelolaan dan pemanfaatan (konservasi) sumber daya alam/hutan, karena ketiganya tidak dapat dipisahkan. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut diuraikan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Adat Istiadat

 

Secara etimologi, istilah adat adalah aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim dituruti diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala. Atau adat dapat juga diartikan sebagai kebiasaan atau cara dan kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya, istiadat adalah berbagai adat kebiasaan (Purwadarminta,1976:16).

 

Dalam studi adat – istiadat dirumuskan bahwa semua peraturan /dan atau kelakuan yang pernah dilakukan oleh leluhur (nenek moyang) yang diwariskan secara turun temurun hingga dewasa ini.

 

Dalam kaitannya dengan usaha pertanian ladang di daerah ini, orang Moronene secara penuh mengikuti apa yang disebut  adat me’uma (adat bertani), yakni aturan-aturan pelaksanaan sistem pertanian ladang mulai dari memilih lokasi/areal perladangan sampai dengan pemetikan hasil (panen).

 

Seluruh rangkaian proses pertanian harus dilaksanakan sesuai adat me’uma tersebut, yang secara garis besar terdiri dari tahap-tahap berikut; (1) Mo’oonto wita (mencari lokasi; (2) Umowu (membabat pohon kecil dan gulma); (3) Monea (menebang pohon besar); (4) Humuni (membakar hasil tebangan); (5) Modahai (memotong dahan dan ranting sisa pembakaran; (6) Wungkali (merancak,merumpuk dan membakar sisa-sisa kayu hingga bersih dan siap tanam); (7) Mewala (memagar keliling area ladang); (8) Motasu (menanam padi); (9) Morabusi (membersihkan tanaman padi dari rumput dan gulma); (10) Mongkotu (potong padi/panen); dan (11) Mewuwusoi (pesta panen akhir tahun dalam rangka melepas kepergian sangkoleompae atau Dewi Sri/Dewi padi untuk kembali kekayangan.

 

 

Pengetahuan Tradisional

 

Dalam masyarakat Moronene terdapat 4 (empat) sistem pengetahuan tradisional lokal tentang cara-cara mencari dan memilih waktu yang baik untuk memulai suatu pekerjaan, serta mendeteksi faktor keberuntungan dan/atau keselamatan melalui sarana/alat yang disebut:  (a) bilangari; (b) kalapuaro; (c) kilala; (d) memanu.

 

Bilangari adalah petunjuk waktu di mana berbagaI kegiatan dapat dilaksanakan (Rambe, 2002:189:191). Sedangkan kilala adalah sistem pengetahuan orang Moronene untuk mencari petunjuk akan adanya tanda-tanda. Selain kilala dan bilangari, ada pula sistem pengetahuan lokal masyarakat Moronene yang disebut kalapuaro dan memanu. Kalapuaro adalah cara mencari penunjuk arah bila hendak bepergian agar dapat memperoleh keuntungan/dana atau kemenangan (Rambe, 2002:191). Demikian juga memanu adalah cara untuk mengetahui baik buruknya sesuatu yang dikerjakan. Disebut memanu karena menggunakan sayap bulu ayam jantan sebagai medianya.

 

Selain pengetahuan tradisional tersebut di atas, suku Moronene mempunyai pengetahuan tentang peredaran waktu, yaitu yang disebut  oleo (hari), wotiti (bulan), ta’u (tahun), dan perhitungan/penamaan hari, bulan,  dan tahun ( Limba, 2015:219).

 

Tentang waktu dalam kehidupan orang Moronene,  mencakup 3 (tiga) hal, yakni  (1) sistem peredaran waktu, (2)  sistem penanggalan/kalender yang meliputi perhitungan 1 hari = 24 jam, 1 minggu = 7 hari, 1 bulan = 4 minggu atau 29/30 hari, dan 1 tahun = 365 hari atau 12 bulan, yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember; dan (3) sistem peramalan untuk mengetahui waktu yang baik untuk memulai suatu pekerjaan, serta untuk mendeteksi faktor keberuntungan dan/atau keselamatan, melalui sarana/alat yang telah disebutkan sebelumnya: bilangari, kalapuaro, kilala, memanu.

 

 

1)  Sistem Peredaran Waktu

 

Seperti masyarakat pada umumnya, sebelum orang mengenal kalender nasional justru orang Moronene telah mempunyai sistem perhitungan waktu yang terdiri atas 4 kategori, yaitu: ta’u (tahun), wotiti (bulan), tadoha/mincu (pekan/minggu) dan oleo (hari). Jika dihitung lamanya masing-masing adalah sebagai berikut;

a)   Asa Ta’u (satu tahun) sama dengan (12 bulan)

b)  Asa Wotiti (satu bulan) sama dengan (30 hari)

c)    Asa Tadoha (satu minggu/pekan) sama dengan (7 hari)

d)  Asa Oleo (satu hari) sama dengan (12 jam di siang hari)

e)   Asa Malo (satu malam) sama dengan (12 jam pada malam hari)

 

Dalam waktu sehari-semalam, dihitung mulai dari waktu pagi sampai waktu pagi berikutnya selama 24 jam. Kemudian kurun waktu tersebut, dibagi lagi dalam 7 (tujuh) waktu: 1) Komeanta (menjelang subuh), 2) Dumondo (pagi), 3) Meanta (siang), 4) Tonga Oleo (tengah hari), 5) Telia Oleo (senja hari), 6) Kiniwia (sore), dan 7) Malo (malam hari).

 

2) Sistem kalender/penanggalan

 

Menurut Rambe (2002), orang Moronene telah memiliki pengetaahuan tentang penyebutan nama hari dalam setiap bulan yang artinya sama dengan tanggal dalam kalender nasional. Berdasarkan pengetahuan tersebut, orang Moronene menghitung jumlah hari dalam sebulan sebanyak 29/30 hari, yang dibagi dalam 2 (dua) putaran waktu. Putaran pertama sebanyak 15 hari yang disebut wotiti mongura ( bulan muda), dimulai dari terbitnya bulan sabit sampai membentuk lingkaran bulat penuh yanag bersinar sangat terang, yang disebut mata mondo (bulan purnama). Putaran kedua disebut wotiti motu’a (bulan tua), yang dihitung mulai dari mengecilnya bulan di langit sampai hari ke-29/30 atau hingga bulan tidak tampak lagi, yang disebut wulampusu.

 

Untuk jelasnya penamaan hari-hari dalam sistem penanggalan/kalender Moronene adalah sebagai berikut:

Komata (tanggal 1)

Kompendua (tanggal 2)

Olo (tanggal 3)

Kawe (tanggal 4)

Merorawusi (tanggal 5)

Mehau-hau (tanggal 6)

Te’ala (tanggal 7)

Kompendua hoalu (tanggal 8)

Te’ue (tanggal 9)

Tompara (tanggal 10)

Toe (tanggal 11)

Leleangkia (tanggal 12)

Montete (tanggal 13)

Matamondo (tanggal 14)

Kosoo-soo (tanggal 15)

Mo’ila (tanggal 16)

Moseka (tanggal 17)

Kompendua Pobuliliano (tanggal 18)

Olo Motu’a 9tanggal 19)

Kawe Motu’a (tanggal 20)

Merorawusi Motu’a (tanggal 21)

Mehau-hau Motu’a (tanggal 22)

Te’ala Motu’a (tanggal 23)

Kompendua Motu’a (tanggal 24)

Te’ue Motu’a (tanggal 25)

Tompara Motu’a (tanggal 26)

Toe Motu’a (tanggal 27)

Lelengkia Motu’a (tanggal 28)

Montete Motu’a (tanggal 29)

Wulampusu (tanggal 30)

 

 

3)  Sistem peramalan

Salah satu bentuk karifan lokal yang banyak digunakan oleh MAM adalah sistem peramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kearifan lokal tersebut dijelaskan sebagai berikut;

 

1)             Bilangari. Menurut  Strom (1925;7) dalam Rambe (2002:189), istilah bilangari adalah sistem pengetahuan lokal masyarakat Moronene untuk mencari petunjuk di mana berbagai kegiatan dapat dilaksanakan.  Konsep bilangari adalah salah satu jenis pengetahuan tradisional Moronene yang dipakai untuk memprediksi kejadian, baik masa lalu maupun hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Bilangari biasa digunakan dalam hal yang berkaitan dengan faktor keselamatan dan keberuntungan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, dalam suatu perjalanan jauh, orang biasanya memilih waktu  jam D yang menunjukkan simbol keselamatan yang ada. Demikian juga dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan usaha ekonomi, maka orang harus memilih dan menyesuaikan simbol keberuntungan.

 

2)             Kalapuaro. Istilah Kalapuaro secara harfiah adalah alat petunjuk (isyarat) tanda-tanda alam, dan arah mata angin. Kalapuaro lazim digunakan untuk mencari petunjuk bila dalam perjalanan kehilangan arah (molengu) atau bila hendak bepergian jauh agar dapat memperoleh keselamatan, keberuntungan, dan kemenangan. Selain itu kalapuaro juga untuk melacak sesuatu yang hilang baik benda, hewan, maupun manusia.

 

3)  Kilala. Menurut Strom (1925:2) dalam Rambe (2992:192) istilah kilala adalah suatu pengetahuan lokal yang berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan petunjuk tentang tanda-tanda. Dalam sistem pertanian, kilala sering digunakan untuk mencari petunjuk tentang  “baik tidaknya” suatu kawasan tertentu dijadikan lokasi perladangan bagi warga kampung.

 

Menurut Bakati, 79 tahun, (wawancara, 17 Januari 2016),  apabila kilala tersebut memperlihatkan tanda tanda yang baik, maka kawasan yang dimaksud adalah baik untuk dijadikan areal perladangan. Akan tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka para petani harus mencari kawasan lain. Secara ringkas ketiga jenis pengetahuan tradisional tersebut, akan dijelaskan lagi sebagai berikut;

 

a)              Kilala Me’otuwe; Kilala Me’otuwe yaitu sistem pengetahuan tradisional untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk/tanda-tanda tentang hal yang diniatkan. Medianya berupa sebuah kolungku (bejana kecil) terbuat dari kuningan yang berisi kapur sirih. Pelaksanaan kilala dilakukan dengan ritual me’ otuwe(menjengkal) 2 kali. Caranya, ritual pertama dimulai dengan mengambil kapur secuil ujung dari tengah tangan kanan diberi mantra kilala, lalu me’otuwe (menjengkal) 2 kali pada lengan kiri dari ujung jari tengah ke arah siku. Tanda batas jengkal dan kedua. Kemudian dilakukan ritual kedua dengan cara yang sama. Jarak jengkal pada ritual pertama dijadikan patokkan untuk dibandingkan dengan jarak ritual kedua. Uniknya dengan kekuatan magis dalam mantera kilala me’otuwe tersebut, dapat mengeluarkan”energy” sehingga jarak jengkal ritual kedua dapat berbeda dari jengkal yang pertama. Perubahan tersebut memiliki 3 (tiga) makna simbolik sebagai berikut.

 

b)  Kilala Niwoti atau Riri lanu. Untuk kilala jenis ini medianya 3 (tiga) utas tali, sepanjang 30 cm. tali tersebut terbuat dari niwoti  (tali yang dipilin) atau daun agel yang diiris selebar ± 1 cm.

Setelah ketiga kali tersebut dikerjakan oleh ahli kilala, kemudian dilepas/dijatuhkan ke bawah, akan terjadi 3 (tiga) kemungkinan. Apabila yang terjadi adalah sebagaimana simpul pertama, berarti tanda mobui, simbol boros, berarti “tidak baik”. Apabila simpulnya saling terkait  maka hal seperti itu disebut kobara-bara (ragu-ragu), artinya “tidak pasti”. Jika yang terjadi seperti simpul ketiga, maka hal itu disebut Moniu yang berarti pertanda “baik dan mujur”.

 

c)    Memanu

 

Kilala Memanu adalah cara meramal yang menggunakan media bulu ayam (wulu manu), sepotong balok, dan parang. Bahannya adalah (1) lembar dari sayap kanan. Caranya, dengan menggunakan bulu ayam jantan pada sayap kanan, selanjutnya memberi mantera sambil meniatkan hajat tertentu. Setelah itu bulu ayam tadi diletakkan melintang di atas balok (popala), sambil membaca mantera “asa, orua, otolu, opaa” (1, 2, 3, 4), lalu bulu ayam tadi dipotong. Bulu ayam tersebut akan terpelanting ke atas dan jatuh di atas tanah dengan posisi dua kemungkinan yaitu, jatuh mengadah ke atas atau terpelungkup ke bawah. Jika terpelungkup ke bawah, itu berarti tidak baik.

 

 

 Sistem Kepercayaan

 

Bentuk- bentuk kearifan lokal suku Moronene, banyak dipengaruhi oleh sistem-sistem kepercayaan yang diyakini berhubungan dengan realitas kehidupan manusian pada umumnya. Sebagai sumber salah satu kearifan lokal MAM di Huka Ea – La Ea adalah kepercayaan terhadap 4 (empat) dewa yang memiliki kekuatan gaib (supernatural) yang mengatur dan mengontrol kehidupan alam semesta termasuk manusia yaitu: (1) Dewa Tanah, (Sangia Tumondete), (2) Dewa Api (Sangia Mponga’e), (3) Dewa Air (Sangia Olaro),  dan (4) Dewa Angin (Sangia Lamoa). Keempat dewa tersebut sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan MAM di wilayah ini sejak dahulu sampai sekarang. Pengaruh tersebut telah melahirkan budaya simbolik “hitungan empat” sebuah ungkapan bernuansa do’a yakni; “ asa, orua, otolu, opaa” (1, 2, 3, 4), yang melambangkan kehadiran empat dewa dalam setiap urusan manusia. Dengan keyakinan tersebut, MAM menunjukan bahwa di samping mereka melaksanakan syariat agama yang di anut (Islam), mereka juga secara aktif melaksanakan ritual-ritual sebagai persembahan kepada para dewa yang diyakini karena takut melanggar adat para dewa tersebut. Kepatuhan terhadap adat para dewa dan kehati-hatian dalam mengelola hutan tersebut, berimplikasi positif terhadap pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal dalam program konservasi hutan, yang pada gilirannya dapat menjamin keselamatan dan kelestarian sumber daya alam utamanya hutan.

 

Dalam kehidupan nyata, budaya simbolik “ hitungan empat” tersebut diaplikasikan pula dalam sistem pengelompokan tanah ulayat menjadi 4 (empat) zona yakni;” Inalahipue,Inalahi popalia, Inombo, dan Lueno”. Keempat  kawasan “Hutan Adat Moronene” tersebut, merupakan wilayah adat yang ada dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) dengan fungsinya masing-masing. Kawasan hutan inilahipue adalah sebagai hutan lindung, kawasan hutan inalahi popalia sebagai hutan keramat yang dijaga kelestariannya oleh masyarakat, kawasan hutan inombo, adalah kawasan hutan produksi, yaitu kawasan perladangan/perkebunan rakyat, dan kawasan lueno, adalah kawasan padang rumput (savannah)sebagai habitatnya margasatwa. Kearifan lokal berbentuk kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib (supernatural) pada dewa-dewa tersebut, telah mendorong timbulnya kesadarn kolektif masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam memanfaatkan hasil-hasil hutan.

Kesadaran kolektif yang senantiasa takut dan patuh pada ketentuan adat tersebut sehingga tidak berani merusak hutan secara sia-sia sangat mendukung terpeliharanya kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan kerusakan hutan di wilayah MAM Huka  Ea- La Ea. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RUSLAN MEMBANGUN SDM BUTON

OLEH YAMIN INDAS

HAJI LA ODE RUSLAN BAKARA SE MM

IDEALISME orang kepulauan adalah merantau. Di sana, di tempat perantauan baru dimulai kehidupan yang sesungguhnya. Berjuang dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Bila suatu waktu harus pulang kampung, maka harus ada sesuatu yang dibawa. Sesuatu itu boleh konsep, rencana, atau program, atau wawasan dan pengalaman yang bisa dibagi untuk memajukan kampung halaman. Akan lebih produktif lagi jika membawa modal investasi untuk membuka usaha dan kegiatan ekonomi.

Perjalanan hidup La Ode Ruslan bergerak kurang lebih seperti itu. Setamat SD dan SMP di Kelurahan Pongo, Wanci, Kabupaten Wakatobi, Ruslan ke Makassar. Dia melanjutkan pelajaran ke SMA Ampera, salah satu sekolah swasta di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada alasannya mengapa dia memilih sekolah partikelir. Biasanya, sekolah swasta tidak terlalu ketat dalam pelaksanaan disiplin belajar mengajar.

Kelonggaran itulah yang dimanfaatkan Ruslan untuk mencari nafkah buat hidup dan biaya sekolah.

Kecerdasan di beberapa mata pelajaran tertentu membuat masalah keuangan Ruslan di Makassar lebih ringan. Dia menguasai mata pelajaran Biologi, Matematika, dan Kimia. Setelah tamat di SMA Ampera tahun 1986, Ruslan pun dipercayakan mengajar sebagai guru honorer ketiga mata pelajaran tadi di sekolah itu.

Namun demikian, dia tetap bekerja serabutan untuk menambah penghasilan. Pasalnya, biaya kuliah di IAIN Alauddin Makassar, perguruan tinggi negeri tempat dia melanjutkan studinya, kian berat.

Orangtua sebetulnya termasuk keluarga mapan di Wanci. Ukurannya, La Ode Bakara, ayah Ruslan memiliki perahu layar. Perahu layar tersebut bolak balik Wakatobi – Surabaya – Banyuwangi. Ke Jawa Timur mengangkut kopra dan hasil laut. Sedangkan muatan balik ke Wanci atau kawasan Indonesia timur lainnya berupa barang campuran, termasuk bahan pangan seperti beras.

Tetapi prinsip Ruslan tidak mau merepotkan orangtua. Sebagai anak pertama dari tujuh bersaudara, dia memberi kesempatan kepada adik-adiknya untuk mendapatkan perhatian penuh dari orangtua. Ke-6 saudaranya itu adalah Nurbaya, Abdul, Sunawati, Mustafa, Saiful, dan Mahyudin.

Pendidikan Ruslan tidak tuntas di IAIN Makassar. Hanya sampai semester 7 jurusan Tarbiyah (pendidkan). Darah muda dalam dirinya membuatnya tidak puas merantau dan menuntut ilmu hanya sampai Makassar saja.

Dia ke Yogyakarta, kota pelajar terkenal di Tanah Air. Di sini dia mengambil jurusan manajemen pada STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Isti Ekotama Upaweda (IEU). Dari perguruan tinggi swasta itu Ruslan berhasil meraih gelar S1 Manajemen pada tahun 2001.

Jelajah Ruslan makin melebar. Dari Yogya sekarang dia ke Surabaya. Di kota Pahlawan Ruslan kuliah di perguruan tinggi swasta Artha Bodhi Iswara dan berhasil meraih gelar S2 Magister Manajemen.

Ketika menjadi mahasiswa di Yogya maupun Surabaya, jiwa wiraswasta makin tumbuh dalam diri anak Wanci ini. Ia sering ke Jakarta dan membangun pertemanan dengan sesama anak muda yang mempunyai ide dan semangat entrepreneurship, seperti dirinya.

“Saya mempunyai dua sahabat, satu dari Sumatera dan seorang lagi dari Kalimantan. Kami berkongsi dan berbisnis rotan jenis daerah masing-masing. Saya dari Sulawesi tentu mengandalkan rotan jenis batang dan tohiti. Bisnis kami ini ditopang seorang pemodal asing”, tutur Ruslan.

Pemodal itu membutuhkan perabot rotan dalam bentuk setengah jadi (semi produkct). Maka Ruslan dkk harus bekerja sama dengan sebuah industri mebel rotan di Cirebon, Jawa Barat. Bisnis ini berjalan tanpa hambatan hingga memasuki tahap ekspor ke Yunani.

Bagaimana bisa menembus pasar ekspor hingga ke negeri tempat lahirnya budaya dunia Barat, Ruslan mengungkapkan bahwa pemilik modal adalah orang Yunani. “Modal itulah yang kami investasikan. Kami hanya memasok produksi bentuk semi produk sesuai kebutuhan investor tersebut”, kata Ruslan.

DALAM kurun waktu itu Ruslan bersama rekannya juga merambah bisnis sektor perikanan. Berbagai jenis ikan produksi cold strorage Indonesia diekspor ke Jepang. Mereka mudah memasuki pasar Jepang karena melalui perantaraan Mr Tang, semacam Kepala Biro Jepang di struktur Kadin Singapura. Ruslan bersama rekannya tentu sering main ke Singapura dalam rangka membangun kerja sama lebih intensif dengan pejabat Kadin Singapura itu.

Hingga pulang kampung di Baubau, La Ode Ruslan masih menggeluti bisnis ekspor ikan. Tapi ketika bisnisnya ini masuk perangkap dan dimainkan mafia

pasar, kegiatan ekspor macet. Masalah tersebut muncul setelah jalur ke Jepang tidak lagi melalui perantara Kadin Singapura. “ Saya tinggalkan. Terlalu banyak rintangan di bisnis perikanan”, ujarnya.

Saat pulang kampung, Ruslan tidak ke Wanci di Wakatobi. Dulu, Wakatobi dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Yaitu gugusan pulau-pulau di laut Banda yang terdiri dari pulau Wangiwangi, Kaledupa, Tomia, Binongko dengan akronim Wakatobi. Kala itu Wanci dianggap kurang strategis untuk membangun basis bisnis yang berorientasi pasar lokal.

Saat ini Wanci telah berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Wakatobi, hasil pemekaran Kabupaten Buton. Tentu peluang bisnis mulai terbuka di kabupaten baru tersebut.

Dia pilih Baubau, kota pelabuhan paling ramai di Provinsi Sultra. Baubau adalah ibu kota Kabupaten Buton yang waktu itu masih merepresentasi semua wilayah eks Kesultanan Buton. Sebagai kota pelabuhan, Baubau merupakan pintu lintasan kapal penumpang PT Pelni (Persero) yang beroperasi di kawasan timur, juga pelabuhan bagi kapal-kapal kargo lokal dan antarpulau.

Dengan modal dan kekuatan sendiri, Ruslan membuka toko kendaraan roda dua Kawasaki atas nama CV Nikmah Baubau. Satu merek lagi kendaraan bermotor yang dipasarkan Ruslan di Baubau, yakni garuda Motor.

Merek lain seperti Yamaha, Suzuki, dan Honda ikut pula dipajang di toko Nikmah Baubau bersama barang elektronik kebutuhan rumah tangga seperti kulkas, TV, parabola, dan lain-lain.

Setelah dua tahun merintis bisnis sebagai dealer kendaraan bermotor, Ruslan makin merasa eksis di Baubau, yang secara emosional masih termasuk kampung halaman. Dari hasil perkembangan usaha, dia membeli beberapa rumah di Makassar sebagai aset. Antara lain di Panakukang Mas, Perumahan Surya Mas Makassar dan Graha Indah Family. Ruko di Panakukang Mas digunakan sebagai toko barang elektronik termasuk kendaraan bermotor Kawasaki dan Yamaha.

Bahkan di Jakarta pun, Ruslan memiliki sebuah apartemen. Di Kota Baubau tercatat 7 unit rumah pribadi. Semua aset tersebut baik yang ada di Jakarta, Makassar, maupun Baubau sejauh ini belum dikomersialkan, dalam arti disewakontrakkan atau semacamnya.

Bintang Ruslan sebagai pengusaha kian bersinar ketika mendapat perhatian pejabat pemerintah setempat. Sebagai dealer kendaraan bermotor, CV Nikmah Baubau sering menangani proyek pengadaan kendaraan roda bagi kepentingan pemerintah Kabupaten Buton.

Melihat kinereja yang baik sebagai rekanan, Bupati Buton Kolonel (Zipur) Saidoe (waktu itu) menawarkan Ruslan agar dia juga ikut menangani proyek-proyek fisik. Maka, Ruslan pun merambah bisnis jasa konstruksi.

Ruslan merindukan kepemimpinan era yang lalu terkait pembinaan pengusaha. Para pejabat tinggi setempat, termasuk Bupati Saidoe, menunjukan keberpihakan kepada pengusaha anak daerah tanpa pamrih. Tanpa kepentingan yang belakangan ini diwujudkan dalam bentuk fee suatu proyek untuk kantong oknum-oknum mulai level rendah hingga bupati dan gubernur.

SEPERTI umumnya kelas menengah baru di Indonesia, ketika kehidupan sosial ekonomi terasa mulai mapan, Haji La Ode Ruslan Bakara SE MM juga terpanggil merambah dunia organisasi kemasyarakatan dan politik. Dia aktif di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan partai politik Demokrat. Tetapi di parpol tokoh ini secara ideologis tidak fanatik. Buktinya, dia sekarang aktif sebagai calon legislatif provinsi dari sebuah partai baru besutan Keluarga Soeharto dalam rangka Pemilu 2019.

NAMUN, Ruslan memiliki komitmen kuat dalam dirinya sebagai putra daerah untuk ikut berkontribusi dalam usaha memajukan daerahnya sendiri. Sekecil apa pun kontribusi yang disumbangkan, tapi peran itu sangat penting sehingga sejarah pasti akan mencatatnya.

Ketika diwujudkan dalam tindakan nyata, komitmen dan kontribusi La Ode Ruslan bukan perkara kecil. Kontribusi tersebut berdimensi kemanusiaan. Bahkan bersifat universal.

Dia bergerak di sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dia membangun pendidikan tinggi ilmu kesehatan, lalu produknya dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan. “Sebab hanya manusia sehatlah yang bisa mengelola dan membangun kehidupannya dengan baik”, begitu pendapat Ruslan.

Dalam kapasitasnya sebagai pengusaha dan berlatar pendidikan memadai, Ruslan melihat masyarakat Buton dan kepulauan pada umumnya masih membutuhkan infrastruktur di bidang peningkatan kualitas kesehatan. Maka, dia memutuskan membuka pendidikan tinggi kesehatan bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Buton di Baubau pada tahun 2009.

STIKES Buton bernaung di bawah Yayasan Haji Abdul Rahman. Ini nama kakek Ruslan. Keluarga Ruslan berasal dari Wanci, Kelurahan Pongo sekarang (Kabupaten Wakatobi). Ruslan lahir di situ tanggal 7 Juli 1966 sebagai anak pertama pasangan La Ode Bakara dan Waode Ruwaya.

Ruslan sendiri memiliki 5 putra-putri. Mereka adalah Nikma Saro, Sarjana Gizi; Dwi Wahyuni S.Ked; La Ode Wahidin Abdul Rahman, Ahmad Chair Asidiqiu, Wa Ode Umi Rahmawani. Empat yang pertama merupakan buah pernikahannya dengan Dra Hj Nursiah. Sedangkan Umi Wahyuni adalah anak dari Hj Asna Alimuddin SE MM, istri kedua Ruslan.

Kedua istri Ruslan hidup rukun. Hj Nursiah adalah pegawai negeri sipil berstatus guru SMAN di Wanci. Adapun Hj Asna adalah ibu rumah tangga yang mendampingi dan membantu langsung suami di Baubau sebagai pengusaha dan tokoh masyarakat.

Struktur organisasi dan kepengurusan STIKES Buton telah dibagi habis ke-5 anak Ruslan. Anak pertama, Nikma Saro dipercayakan sebagai Ketua Yayasan haji Abdul Rahman. Ia dibantu anak kedua, dr Dwi Wahyuni sebagai sekretaris yayasan. Adapun anak ketiga dan keempat (La Ode Wahidin SST dan Ahmad Chair) berstatus sebagai Pembina dan pengawas. Si bungsu Umi Rahmawani diberi tugas sebagai bendahara.

STIKES Buton menyelenggarakan 3 bidang studi: Program Strata 1 Keperawatan dan Program Strata 1 Kesehatan Masyarakat, serta Diploma 3 Kebidanan. Ketiga program studi tersebut telah 6 kali menyelenggarakan wisuda sarjana. “Ketiganya menghasilkan sekitar 200 wisudawan per tahun”, tutur Ruslan.

Para alumni STIKES Buton kini tersebar bekerja di lembaga-lembaga pelayanan kesehatan masyarakat, baik lembaga swasta maupun pemerintah.

Secara keseluruhan manajemen STIKES Buton dikendalikan Nikmah Saro M Kes sebagai anak tertua. Harapan Ruslan adalah agar anak-anaknya dapat mengembangkan STIKES Buton menjadi lembaga pendidikan berkualitas yang mampu bersaing di era global yang ditandai dengan teknologi canggih saat ini.

“Cita-cita saya, STIKES Buton bekembang menjadi sebuah universitas berkualitas, agar mengharumkan nama bukan saja Buton (Sulawesi Tenggara) melainkan juga Indonesia”, ujar Ruslan membuka isi hatinya dalam sebuah wawancara di Kendari, bulan Maret 2019

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BERAS GRATIS BUAT PENDUDUK MISKIN

OLEH YAMIN INDAS

KEPALA DINAS PROVINSI SULTRA DRS ARMUNANTO MSI

PEMERINTAH sekarang sangat concern terhadap rakyat yang secara ekonomi masih tergolong penduduk miskin. Tidak heran jika tahun ini (2019) mereka diputuskan harus  mendapatkan   beras sejahtera secara gratis alias cuma-cuma. Yaitu penduduk miskin yang telah terdaftar sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Rastras (Beras Sejahtera) sesuai kreteria Komenterian Sosial RI.

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Armunanto, bantuan beras tersebut dimaksudkan sekadar untuk menunjang hidup agar kegiatan mencari nafkah sehari-hari berjalan lancar. Mereka tetap bekerja dan berproduksi seperti biasa tanpa  ketergantungan pada siapa pun.

Bantuan itu bersifat mem-backup agar warga terkait tetap berkonsentrasi pada pekerjaannya untuk mendapatkan hasil yang semakin meningkat. Bila hal itu terwujud (peningkatan pendapatan), maka bantuan pemerintah tidak signifikan lagi. Bantuan itu akan dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Menurut Armunanto, program bantuan beras tahun 2018 masih memberlakukan nilai tebus Rp 1.500 per kilogram bagi setiap KPM. Namun, untuk tahun ini (2019) nilai tebus Rastras tidak ada sama sekali. “Full gratis”, kata Kadis Sosial Sultra tersebut.

Sasaran KPM tahun 2019 tercatat 154.000 keluarga, tersebar di 17 kabupaten/kota di Sultra. Penyaluran beras tersebut dilakukan langsung ke titik terdekat dengan tempat tinggal KPM. Penyaluran Dinas Sosial dan unsur Polri. “Penyaluran harus tepat jadwal, tepat  sasaran, tepat kualitas”, ujar Armunanto yang baru kembali dari lapangan bersama pejabat terkait dari Polda Sultra dalam rangka monitoring dan evaluasi program bantuan Rastras.

Ia mengatakan, sasaran program KPM Rastras sebetulnya cenderung makin berkurang sejalan dengan keberhasilan pembangunan terutama di bidang infrastruktur. Namun, jika masih terjadi penambahan target atau sasaran, hal itu lebih karena penduduk berkategori miskin baru mereka terdaftar sekarang.

Mengenai program keluarga harapan (PKH) Armunanto menjelaskan, saat ini tercatat 121.102 keluarga. Bantuan buat PKH di zaman Presiden SBY disebut BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Di era Presiden Jokowi dimodifikasi menjadi PKH dan sasarannya lebih dipertajam sehingga menyentuh kelompok atau indifidu strategis dalam masyarakat.

Dalam program ini, sasarannya adalah warga miskin sekali atau  setingkat di bawah miskin yang dijaring dengan program KPM Rastras. Dalam satu keluarga PKH berbeda nilai bantuan yang diterimanya. Seumpama dalam keluarga itu terdapat ibu hamil, anak usia dini (balita), anak usia SD, usia SMP, SMA, disabilitas, dan lansia, maka semuanya kebagian bantuan KPH dengan jumlah uang yang berbeda satu sama lain.

KADIS SOSIAL SULTRA DRS ARMUNANTO MSI (baju korpri, tiga dari kiri) SAAT DI KONAWE SELATAN RSENIN 18 MARET 2019 DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KPM HARTRAS DAN PKH TAHUN ANGGARAN 2019 BERSAMA PEJABAT TERKAIT DARI POLDA SULTRA.

Ibu hamil misalnya, porsinya adalah Rp 2.400.000 setahun. Balita Rp 2.400.000 setahun. Usia SD Rp 900.000 setahun. Lalu usia SMP Rp 1.500.000 setahun. Sedangkan anak SMA mendapat Rp 2.000.000 setahun.

Selain itu masih ada bantuan tetap Rp 550.000 per keluarga KPH. Terakhir KIS (Kartu Indonesia Sehat)  atau PKH Askes, yang digunakan saat berobat di Puskesmas atau Rumah Sakit. Adapun dana “BLT” tadi dibagikan setiap tiga bulan atau 4 kali dalam setahun. Jadi untuk ibu hamil dalam tiga bulan dia menerima seper empat dari Rp 2.400.000  yaitu Rp 600.000.-

Kadis Sosial Sultra mengatakan, ada nilai plus dari penyaluran dana bantuan program PKH. Dana program KPH berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Peredaran dana ini dipastikan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat bawah menggeliat.

Penyaluran dana program KPH tahap pertama tahun ini tercatat Rp 178 miliar lebih. Tepatnya Rp 178.340.750.000. Dana beredar sebesar ini diyakini akan dapat menggerakan kegiatan ekonomi.

Dengan program KPH dan KPM Rastras, pemerintah berharap masalah kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi. Kriteria penduduk miskin ada dua versi: BPS (Biro Pusat Statistik) dan Bank Dunia. Pemerintah sudah pasti menggunakan BPS karena merupakan institusinya sendiri. Adapun pihak lain yang suka menggunakan versi Bank Dunia tidak masalah. Yang jelas Bank Dunia tidak punya program untuk menolong orang Indonesia yang dikategorikan masih miskin.

Menurut BPS, angka kemiskinan di Indonesia per September 2017 tercatat 26,58 juta orang (data paling akhir 9 koma sekian persen). Angka tersebut turun disbanding periode sama tahun 2016 yang mencapai 27,77 juta orang. Sebaliknya Bank Dunia mencatat lebih 70 juta orang penduduk miskin. Pasalnya, BPS dan Bank Dunia menggunakan standar berbeda  ketika menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia. ***

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HAKIM NYAMAN DI BISNIS PERUMAHAN

OLEH YAMIN INDAS

H. ABDUL HAKIM

DIA pegawai kantor pos, BUMN di bidang jasa pengantaran barang yang beroperasi sejak zaman Belanda. Tidak heran jika Abdul Hakim berjiwa ramah, berwajah cerah dan bersuara lembut bila berbicara dengan  siapa pun. Pembawaan itu dikedepankan saat dia melayani publik yang berurusan di kantor pos.

 

Gaya interaksi itu tidak berubah ketika Hakim beralih profesi. Dia berbinis. Justru keramahan dan kelembutannya membuat Hakim cepat banyak teman, dan kemudian menjadi pasar dari produk bisnisnya.

 

Mula-mula perantau asal  Polewali Mamasa (Polmas), Sulawesi Selatan, ini  membuka usaha makanan olahan dari ikan berupa abon. Dia memanfaatkan potensi ikan yang melimpah di Kota Kendari. Tetapi ikan yang diolah diseleksi juga. Lebih banyak dia mengolah jenis marlin yang disebut manumbu dalam istilah lokal.

 

Marlin bukan sembarang ikan. Para pakar mengatakan, ikan marlin putih misalnya,  mengandung asam lemak Omega 3 yang dapat mencegah serangan bagi mereka yang suka makanan berlemak tinggi.

 

Marlin juga berkhasiat membantu perkembangan otak, terutama untuk anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan. “Ikan marlin besar-besar karena habitatnya di dasar laut lepas”, tutur Hakim menambahkan.

 

Kendati bersifat kerajinan rumah tangga, produk ikan olahan Hakim disukai pasar. Artinya, belum pernah dikembalikan bila dititip ke toko-toko makanan. Habis terjual. Seperti dijelaskan Drs Sapoan, Kepala Bidang Luar Negeri Dinas Perindag Sultra, Hakim membuka toko makanan olahan. Selain produk sendiri,  tokonya juga menampung titipan kawan-kawan sesama pengusaha kecil, semisal kacang mete. Kacang mete olahan dikenal sebagai buah tangan (oleh-oleh) spesifik dari Kendari.

 

Setelah merambah usaha di level menengah, yakni bisnis properti, usaha makanan olahan dihentikan untuk memberi kesempatan lebih lebar bagi pendatang baru di bidang usaha mikro kecil dan menengah tersebut. Bahkan dia minta pensiun dari PT Pos Indonesia dalam rangka lebih berkonsentrasi di dunia bisnis.

 

Menurut Sapoan, Hakim adalah sosok pengusaha yang kreatif. “Saya amati dia mulai melirik bisnis mobil second. Hanya saya belum tahu apakah usaha barunya itu sudah jalan atau masih ancang-ancang”, ujarnya.

 

Bukan hanya di bidang pekerjaan. Hakim juga tidak lupa meningkatkan kualitas sumber daya diri pribadi maupun keluarganya. Bermodal ijazah SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) ketika mulai bekerja di PT Pos Indonesia, ayah 6 anak hasil perkawinan dengan Hajjah Siti Sumarni, saat ini tengah mengikuti program doctoral bidang manajemen di Universitas Haluoleo Kendari.

 

Desember adalah bulan yang indah bagi Hakim. Dia lahir di Polmas pada tanggal 12 bulan 12 tahun 1964, buah pernikahan pasangan Bachtiar-Siti Subaedah. Keduanya sudah tiada. Hakim adalah anak pertama dari dua bersaudara.

Dari Sumarni kemudian dia dianugrahi dua putri dan empat putra. Kecuali dua anak perempuan yang sudah menikah, ke-4 anaknya yang lain bersekolah di pesantren di Jawa maupun Kendari. Mereka mengikiti pendidikan ekstrakurikuler menghafal Al Qur’an.

 

Religiusitas kehidupan Hakim terkesan saat kami bincang-bincang di kantornya Jalan Singa, Andonohu, Kendari, beberapa waktu lalu. Dia tampak gelisah ketika masjid di kompleks itu mulai mengumandangkan lagu-lagu tahrim menjelang azan shalat zuhur. “Kita ke masjid dulu Pak, ya”, katanya kemudian dengan senyum yang bersinar.

 

Bangunan yang digunakan sebagai kantor pemasaran Grand Anissa, adalah contoh hunian tipe 60. Di situ perusahaan tersebut akan membangun sekitar 60 unit. Di tempat lain, masih dalam Kota Kendari juga tengah dikerjakan proyek perumahan tipe 36 dan tipe 48.

 

Hakim mengaku tidak buru-buru dalam mengerjakan kegiatan perusahaannya. Pekerjaan baru dikebut apabila ada calon konsumen yang ingin segera menempati rumah yang dipesannya. Dalam proses perjanjian tentu melibatkan pihak bank. Sebab dana yang digunakan ada juga yang bersumber dari dana subsidi pembiayaan rumah murah dari pemerintah.

 

Ada tiga kekuatan yang menopang pengusaha kecil menengah H Abdul Hakim SE, MSi. Pertama ketersediaan lahan milik sendiri. Kedua modal pribadi dan juga dana subsidi rumah murah dari pemerintah. Ketiga pengembangan manajemen. “Ini ada ilmunya sendiri”, ujarnya. Intinya mengoptimalkan pemanaafatan sumber daya dan jeli melihat peluang.

 

Kakek dari dua cucu ini melihat prospek industri perumahan di Kendari dan Sultra umumnya lumayan menjanjikan. Situasi itu berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk di kota-kota. Fenomena pertambahan penduduk harus diimbangi penyediaan sarana dan fasilitas kemudahan. Penyediaan tempat berteduh bagi keluarga, menurut ungkapan yang digunakan Hakim.

 

Pandangan Pemda Sultra juga senada dengan pengalaman Hakim. Menurut Kepala Bidang Rumah Swadaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sultra, Budiman M, ST, MT, ada lima asosiasi perusahaan pengembang (developer) yang beroperasi di provinsi tersebut saat ini.

 

Kehadiran asosiasi tersebut sangat berdampak positif bagi pertumbuhan industri properti. Mereka memanfaatkan prospek yang baik. Menurut Budiman, anggota asosiasi perusahaan itu aktif menjalankan proyek masing-masing untuk memenuhi permintaan pasar.

 

Kelima asosiasi itu ialah REI (Real Estate Indonesia), Perumnas (BUMN), Apersi (Asosiasi pengembang Perumahan Seluruh Indonesia), Apernas (Asosiasi Pengembang Nasional), dan PI (Pengembang Indonesia).

 

Umumnya mereka menangani hunian tipe-36. Terkait pemanfaatkan dana subsidi rumah murah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), Budiman melihat perlu ada regulasi yang menjadi pedoman bagi aparat terkait di lapangan. Budiman belum menyebut regulasi seperti apa yang dibutuhkan itu.

 

Bagi Hakim yang bernaung di bawah asosiasi PI, tidak atau belum melihat hambatan serius dalam bisnis perumahan di Sultra. “Kerja sama selama ini cukup baik, dengan pemerintah dan dengan perbankan”, ujarnya.

 

Hakim sendiri menjabat Ketua Bidang Pengembangan Rumah Subsidi Dewan Pengurus PI Sultra. Ketua Umum Pusat adalah Barkah Hidayat. Selain aktif di asosiasi developer, Hakim juga sibuk mengurus teman-temannya di UKM. Dia Ketua Forum UKM Sultra.

 

Di tengah belantara kesibukannya Hakim masih menyisakan sekitar 10 jam waktunya dalam seminggu untuk mengajar di bebarapa perguruan tinggi swasta di Kendari. Di antara di UMK (Universitas Muhammadiyah Kendari) dan STIE 66 Kendari.

 

Kelihatannya Hakim memang sibuk. Tetapi dia sendiri mengaku sangat menikmati kegiatan pembangunan rumah hunian masyarakat. Dia nyaman di bisnis ini. Hakim ikut berbahagia melihat sesama warga hidup nyaman dan tenang di kompleks hasil karyanya. Pepohonan yang tertata hijau di kompleks hunian ikut menyaksikan. ***

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KABAENA HARUS JADI KABUAPATEN

OLEH YAMIN INDAS

ISHAK ISMAIL, KETUA DPC PDI-P KOTA KENDARI

KABAENA adalah sebuah pulau yang menampilkan alam pegunungan indah. Lahannya terbentang luas di lembah dan lereng-lereng pegunungan dan bukit. Potensi sumber daya alam tersebut seolah berseru agar penghuni pulau segera bangkit untuk mengolah lahan pertanian yang luas itu menjadi sumber ekonomi nyata.

Buang jauh penyakit malas. Singsingkan lengan baju, ambil parang dan cangkul. Lahan pekarangan jadikan sasaran prioritas. Olah dan bersihkan lahannya lalu tanami jagung, padi, ubi, sayur terong, tomat, labu, kacang-kacangan. Tiga bulan kemudian Anda menjadi makmur. Bahan pangan berlebih. Nah, kelebihannya itu dijual untuk membeli kebutuhan lain.

Lahan yang mulai menghasilkan itu diolah dan ditanami terus setiap musim. Selain tanaman semusim, lahan diperkaya dengan tanaman keras seumpama kelapa, alpukat, mangga arum manis, rambutan. Bila tanaman jangka panjang ini sudah mantap berbuah setiap tahun, Anda bergeser lagi ke sebelah membuka lahan baru dengan pola pertanian seperti semula tadi.

Syukur jika lokasi lahan baru masih dekat dengan kampung Anda. Artinya, kegiatan pertanian tentu dengan mudah dikerjakan karena jaraknya dekat. Tetapi jika lokasi sudah agak jauh lantaran warga lain juga memanfaatkan lahan sekitarnya untuk pertanian seperti yang Anda lakukan, tidak masalah. Berjalan kaki beberapa kilometer malah membuat tubuh makin sehat.

Mengapa saya buka tulisan ini dengan gaya penyuluhan sangat praktis? Hampir semua warga pulau itu memiliki hubungan emosional dengan saya. Kalau bukan hubungan kekerabatan ya hubungan etnis, persahabatan,  dan hubungan sesama anak bangsa. Sebagai sesama orang Kabaena (Tokotu’a) dan Moronene, saya sangat terobsesi agar warga pulau itu juga hidup makmur.

Mereka tidak menjadi penonton kehidupan makmur yang mulai dinikmati orang Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok di Lengora Pantai, Pising, Tedubara, dll. Eks-transmigran itu bergelut usaha pertanian seperti yang saya paparkan di atas, tanpa mengenal lelah..

        Modalnya cukup untuk hidup makmur. Ya lahan luas itu tadi dan sumber daya manusia Tokotu’a dan umumnya Moronene yang berbadan sehat, kekar dan berotot. Dua potensi kekuatan ini yang belum optimal didayagunakan  sehingga Kabaena belum maju-maju.

 

KEKUATAN lain yang bisa mendobrak kebuntuan Kabaena adalah keberpihakan pemerintah. Kabaena sudah hampir 20 tahun menjadi bagian dari kabupaten baru, Bombana, namun nyaris tanpa makna bagi kesejahteraan penduduk pulau yang indah itu.

Dalam kurun waktu itu justru sumber daya alam mineral berupa bijih nikel yang terkuras habis oleh kerakusan para pengusaha tambang bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat terkait di kabupaten,  provinsi, dan Kementerian terkait di pusat.

Ketika kekayaan alam itu dikuras, kehidupan orang Kabaena sangat menyedihkan. Bukan hanya soal pukulan batin dan perasaan sebagai penonton pengapalan ratusan juta metrik ton nikel ore di sepanjang pantai pulau. Tetapi secara fisik mereka sangat teraniaya.

Pada musim kemarau warga pulau bermandi abu dari  butiran halus tanah merah yang mengandung bijih nikel (ore), dan pada musim hujan semua badan jalan sulit dilewati akibat pelumpuran. Jalan raya yang membelah pulau itu dari timur ke barat masih jalan tanah. Sering diberi lapisan kerikil namun hanyut dibawa banjir pada musim hujan  berikutnya.

“Tidak bisa lain, Pak, Kabaena harus jadi kabupaten”, ujar Ishak Ismail sepulang dari Kabaena mengantar istrinya sosialisasi sebagai calon anggota DPR-RI Dapil Sultra dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Istrinya, Hj Lirna Lachmuddin SPd di posisi nomor urut 3 kartu suara pemilih di TPS pada 17 April mendatang ini.

Ishak, Ketua Dewan Pengurus Cabang PDI-P Kota Kendari mengaku prihatin melihat kondisi sosial ekonomi dan kondisi fisik Pulau Kabaena. Mantan calon walikota Kendari (2017-2022) tersebut mengatakan, isu pemekaran adalah aspirasi yang kami serap dan akan diperjuangkan secepatnya secara serius.

Saya sendiri optimistis perjuangan masyarakat Kabaena yang sejak awal dimotori Ir Ny Masyhura Ladamay terkait dengan pemekaran itu, akan berhasil pasca Pemliu 2019.

Saya lebih berbesar hati lagi karena PDI-P sebagai partai berkuasa, melalui fungsionarisnya Ishak Ismail dan Nirna Lachmuddin menunjukkan perhatian dan berjanji akan ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Siapa tahu jika Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden RI periode 2019-2024, dia cabut keputusan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB).

HJ NIRNA LACHMUDDIN SPd, CALON ANGGOTA DPR-RI DAPIL SULAWESI TENGGARA DARI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

Secara prinsip saya setuju dengan kebijakan moratorium itu. Sebab pembentukan DOB selama ini tak lebih hanya untuk kepentingan elite setempat. Jika kalah bersaing, maka elite yang lain memperjuangkan suatu DOB di tempat baru agar dia bisa menjadi bupati di situ. Permainan ini sangat merugikan rakyat. Kucuran dana pembangunan disetop oleh kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di ibu kota kabupaten baru. Termasuk pembelian mobil dan rumah dinas para pejabat baru.

Tetapi Kabaena agak berbeda. Pertimbangannya lebih pada sisi kemanusiaan seperti yang saya paparkan tadi. Kabaena membutuhkan affirmatif action dalam rangka memelihara dan mengangkat martabat kemanusiaan di sana. Dan langkah-langkah keberpihakan yang berhasil guna selalu datangnya dari pemerintah.

Ibu Lirna bersama tim konsultannya tidak akan memulai dari awal terkait perjuangan pembentukan DOB Kabaena. Sebab Ny Masyhura dkk sudah agak lama menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan.

Bila koalisi ini kompak, DOB Kabaena telah di ambang pintu. Bila demikian halnya, maka persoalan terpulang kepada masyarakat Kabaena, mau hidup makmur atau tetap menderita. Kalau pilihannya  adalah kehidupan yang lebih baik, ya harus bekerja keras mulai sekarang seperti diutarakan di awal tulisan ini.

Saya ingin mengingatkan, bila Kabaena menjadi kabupaten, maka dia praktis menjadi gula bagi semut. Masyarakat dari berbagai penjuru Tanah Air, akan berdatangan mencari peluang untuk ikut menikmati berkah dan rezki yang dianugrahkan Tuhan melalui pemekaran itu. Jika warga Kabaena tidak segera mengambil dan mencari posisi sejak sekarang, baik dalam arti social maupoun ekonomi,  maka Anda akan tergeser bahkan jatuh untuk menjadi buruh, atau orang gajian bagi para pendatang. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LANGKAH ALI MAZI TEPAT

 OLEH YAMIN INDAS

GUBERNUR SULTRA H ALI MAZI SH   Foto Google

TINDAKAN Gubernur Sultra Ali Mazi menghentikan kegiatan tambang nikel di Wawoonii, kita anggap sudah tepat. Bahkan, langkah tersebut mestinya menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk mencabut kembali izin ekspor bijih nikel (ore).

Langkah tersebut diambil Gubernur Ali Mazi untuk meredam aksi unjuk rasa masyarakat Konawe Kepulauan (Konkep). Mereka  menolak penambangan nikel di pulau tersebut.  Unjuk rasa telah berlangsung sejak pekan lalu dan telah menimbulkan korban luka-luka di pihak warga.

Sejak maraknya penambangan nikel di Sultra sekitar satu dekade terakhir, masyarakat Wawonii menolak kegiatan yang merusak lingkungan dan menguras habis sumber daya alam nikel. Mereka tidak mau kehilangan potensi sumber daya alam yang dianggap sebagai simpanan bagi masa depan anak cucu mereka.

Sebaliknya, para bupati di hampir sekujur daratan dan pulau di Provinsi Sultra menggelar karpet merah bagi investor atau kacung investor yang berminat menambang bijih nikel (ore) sebagai komoditas ekspor row material.

Booming nikel ore telah membentuk jaringan mafia dalam rangka meraup dollar untuk kantong-kantong mafia tersebut. Mafia yang dimaksud di sini tentu tidak lain oknum-oknum  birokrasi mulai Kementerian terkait di Jakarta hingga Kadis terkait di kabupaten dan provinsi. Kartu yang dimainkan adalah seputar perizinan mulai dari penetapan status hutan, izin usaha pertambangan (IUP), izin ekspor hingga sertifikat clear and clean.

Ketika sebuah undang-undang yang melarang ekspor nikel mentah (ore) diberlakukan pada tahun 2014, pengiriman ke luar negeri memang sempat dihentikan. Para pemegang IUP didorong untuk membangun smelter secepatnya agar kegiatan ekspor berjalan lagi dengan nilai tambah lebih tinggi dari produk industri smelter itu.

Akan tetapi, kegiatan pembangunan smelter berjalan di tempat. Bahkan, masih banyak pemegang IUP tak bergerak sama sekali. Di Kabaena, misalnya, ada penambang nikel pernah sesumbar punya modal 6 miliar dollar AS untuk membangun pabrik nikel di sana. Modal dan rencana ini telah dilaporkan kepada Menko Perekonomian (waktu itu Hatta Radjasa). Namun, sampai hari ini sepotong besi pun  tak ada di sana buat bahan bangunan pabrik nikel dimaksud.

Dalam situasi mangkrak perihal pembangunan smelter, pemerintah berubah pikiran. Neraca perdagangan luar negeri yang sangat timpang ikut mendorong pemerintah mencabut larangan ekspor nikel ore. Kebijakan itu diharapkan merangsang para pengusaha tambang bagi percepatan pembangunan smelter. Artinya, hasil ekspor ore dimanfaatkan sebagai penguatan modal.

Dibukanya kembali kran ekspor ore,   para pemegang IUP yang beroperasi di Sultra bak kejatuhan durian runtuh. Mereka segera memanfaatakan peluang emas tersebut. Soal apakah mereka sedang atau tidak membangun smelter, itu urusan lain.

Perhatian sekarang harus fokus ke pengolahan nikel ore lagi. Dalam perpacuan itu tak ketinggalan para pemegang IUP di Pulau Wawonii. Mereka malah nekat melawan aspirasi dan kemauan rakyat yang sejak awal  menolak kegiatan penambangan nikel.

Rakyat berusaha membela kepentingan dan masa depan mereka. Untuk itu, tidak ada pilihan lain kecuali menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra. Mereka berhasil menerobos pengawalan berlapis mulai dari pagar betis polisi hingga satpol pamongpraja.

Gangguan kamtibmas tersebut mendorong Gubernur Ali Mazi menertibkan langsung ke sumber konflik. Kegiatan 15 perusahaan di Wawonii dinyatakan dihentikan sementara. Sebagai pejabat baru, Ali Mazi tentu tidak punya hambatan psikologis terkait penertiban para pengusaha tambang yang beroperasi di Sultra.

Langkah tersebut kita anggap tepat dan aspiratif serta berdimensi melindungi kepentingan rakyat Sultra yang lebih luas dan berjangka panjang. Dengan kata lain, tindakan pembekuan usaha pertambangan nikel di Sultra dan Pulau Wawonii khususnya, jauh lebih menguntungkan masa depan daerah rakyat. Oleh karena itu. Kementerian terkait diminta memahami keputusan Gubernur Ali Mazi sebagai pemimpin Sultra.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kebijakan membuka kembali kran ekspor ore merupakan upaya penyelamatan ekspor nasional yang anjlok berkepanjangan. Pemda pun kebagian hasil ekspor tersebut, baik pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Tetapi kerusakan lingkungan dan lenyapnya mineral nikel sebagai potensi ekonomi, kerugiannya jauh lebih besar.

Lubang-lubang galian yang masih menganga, hilangnya bukit, lembah, dan sungai di Konawe Utara, Kobawe, Konawe Selatan, Kabaena, adalah fakta tak terbantahkan tentang hilangnya masa depan ekonomi dan sosial rakyat Sultra. Dan kerusakan alam itu menjadi pemandangan memprihatinkan. Kerusakan itu telah ditinggalkan para penambang  tanpa rasa tanggung jawab untuk memulihkannya kembali.

Salah satu pertimbangan dibukanya kran ekspor ore harus diakui bisa merangsang para pengusaha tambang mempercepat penyelesaian pembangunan smelter yang diprogramkan. Tetapi harapan tersebut lebih baik dikesampingkan saja. Banyak pihak menilai kebijakan ini hanya akal-akalan. Dikatakan, sampai izin ekspor ore dicabut kembali, sejumlah smelter yang sedang dibangun di Sultra, akan menjadi rongsokan, besi tua. Sebab smelter tidak akan selesai-selesai.

Kran ekspor nikel ore hanya dijadikan instrument untuk berpacu melakukan penambangan nikel ore secara besar-besaran. Di antara pemegang IUP terpantau ada kerja sama untuk saling membagi volume galian ore di lapangan agar masing-masing segera menikmati dan merealisasikan jatah kuota ekspor.

Sebuah catatan yang perlu dicermati adalah program pembangunan sekian banyak smelter di Sultra. Secara bisnis apakah investasi itu feasible dilihat dari ketersediaan bahan baku untuk sekian lama usia produksi pabrik? Kalau tidak feasible lebih baik permainan dihentikan sekarang agar tidak menjadi kebohongan di kemudian hari.

Indonesia mempunyai industri tambang nikel dan menjadi salah satu yang terbesar dunia, yaitu tambang dan pabrik nikel di Pomalaa, Kolaka. Pabrik peleburan itu memproduksi ferronikel (kadar lebih 90 persen nikel), nyaris nikel murni dalam bentuk batangan.

Pabrik milik BUMN di lingkup Kementerian ESDM itu telah beroperasi hampir seumur Republik. Maka tidak heran jika bahan baku di sekitarnya sudah mulai  habis. Sebagai perusahaan besar, Aneka Tambang Pomalaa sejak lama telah memiliki lahan cadangan nikel di Pulau Gebe, Maluku Utara, dan di Konawe Utara.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SITTI SALEHA ‘WANITA BESI’ DARI BOMBANA

 OLEH YAMIN INDAS

Hj Sitti Saleha SE MSi

SITTI SALEHA adalah anak petani yang sukses membangun kariernya di birokrasi pemerintahan. Pangkat maupun jabatannya sekarang sudah top sebagai pegawai negeri sipil daerah. Dia golongan IV/d dengan jabatan struktural Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Masih setingkat lagi untuk kenaikan pangkat ‘jenderal’ atau bintang empat di militer. Tapi bagi pegawai negeri sipil daerah tersedia hanya satu-satunya jabatan puncak untuk mendapatkan pangkat tertinggi, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi dengan pangkat/golongan IV/e. Namun, untuk meraihnya sangat ketat dari segi persyaratan maupun  persaingan.

Leha, panggilan akrab Saleha tidak ke sana lagi pikirannya. Dia sudah puas dengan apa yang di tangannya saat ini. Toh, kalau memasuki masa pensiun, sekitar 4 atau 6 tahun dari sekarang, secara otomatis dia akan mendapatkan kenaikan pangkat tertinggi tersebut.

Bagi Saleha, karier yang diraihnya saat ini tidak datang begitu saja. Tapi merupakan buah dari pendirian dan kemauan yang kuat. Karakter dan semangat tersebut membuat dirinya bisa disebut ‘wanita besi’ dari Bombana. Tentu Julukan itu berlaku pada saat dia sedang berdinas. Pasalnya, Saleha tampak teguh memegang prinsip disiplin sebagai pegawai negeri sipil.

Suatu pagi di awal tahun 2019, pintu masuk Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra tampak tertutup. Pintu itu dipalang lagi dengan sebuah mobil yang diparkir dan bumpernya menempel di daun pintu pagar.

Dari luar terlihat ruang parkir mobil Kadis, kosong. Saya pikir beliau sedang keluar, atau ada kegiatan bersama di internal kantor. Saya masuk lewat pintu keluar dan menuju ke belakang untuk parkir. Ibu Kadis ternyata masih eksis di kantor. Staf tampak silih berganti keluar masuk ruangan kerjanya.

Setelah dapat giliran saya masuk dan to the point: “Pintunya kok ditutup dan dipalang lagi”. “Supaya anak-anak (maksudnya pegawai) tidak seenaknya keluar keluyuran tanpa urusan yang jelas”, jawabnya spontan.

Ketika menjadi Pembina Upacara dalam kapasitasnya sebagai Pj Bupati Bombana beberapa waktu sebelumnya, Sitti Saleha turun dari mimbar lalu memeriksa barisan peserta upacara. Dia sempat memplototi beberapa orang karena sikap maupun tata cara berpakaian kurang sempurna.

Beberapa kali dia juga melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bombana. Bila halaman kantor kotor dan ditumbuhi rumput liar, Pj Bupati tersebut langsung mengajak pegawai kantor bersangkutan untuk kerja bakti, bergotong royong,  membersihkan dan merapikan halaman kantor mereka sendiri.

Sikap disiplin dan concern terhadap pekerjaannya  adalah obsesi Saleha. Dalam hal itu, dia  ingin berbagi dengan sesama ASN (Aparatur Sipil Negara). Bagi ASN yang dipercaya menjadi pimpinan unit, menurut dia,  yang bersangkutan harus mampu memberi solusi setiap persoalan di unit organisasinya.

Menjelang akhir tahun 2018, sekitar 30 pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) bertatap muka dengan Saleha. Mereka menyampaikan banyak hal kepada Kadis Perindag Sultra tersebut. Salah satu di antaranya, penolakan produk mereka oleh mini market yang beroperasi di daerah tersebut.

Sitti Saleha bersama suami, Gubernur Sultra dan Ny Tina Nur Alam. Gambar diambil seusai pelantikan di Kantor Gubernur Sultra.

Produk dimaksud adalah produk makanan olahan dari berbagai komoditas Sultra, seperti ikan, sagu, kakao, aneka kue, dan lain-lain. Para pelaku UMKM mengharapkan pihak mini market menyediakan  tempat agar produk mereka ikut dijajakan di situ.

Saleha belum mengambil suatu keputusan. Dia mengundang mereka bertatap muka lagi minggu depan. Di pertemuan berikutnya itu Kadis Perindag ternyata menghadirkan para pengelola mini market dari beberapa kabupaten, termasuk para Kadis Perindag setempat.

Alhasil, dalam pertemuan tiga pihak itu tercapai kesepakatan mini market bersedia menampung produk makanan olahan dengan syarat kualitas harus lebih ditingkatkan, harus diberi label, dan lain-lain.

Julukan sebagai ‘wanita besi’, sebetulnya  tak lebih hanya sebuah sikap apresiatif kepada Saleha, satu-satunya wanita Bombana yang ikut berkibar di provinsi saat ini. Saya tidak bermaksud menyetarakan beliau dengan beberapa tokoh wanita dunia yang diberi julukan tersebut oleh pers. Misalnya, PM Inggris Margaret Thatcher dan PM India Indira Gandhi.

Wanita besi Margaret Thatcher disegani para pemimpin dunia lainnya karena dia lain sangat keras mengecam Uni Sovyet yang lebih mengutamakan penguatan militer dibanding soal-soal ekonomi dan kemanusiaan. Hanya untuk dikatakan kekuatan militernya jauh di atas kemampuan Amerika Serikat.

 

Ramah dan Hangat

Bagi Saleha, julukan ‘wanita besi’ juga agak kontroversi dengan tampilan fisik dan kesehariannya. Berkulit putih bersih, Saleha selalu tampil ramah dan hangat. Terasa ada kelembutan terpancar dari hatinya bila dia berbicara. Namun tatapan matanya tajam.

Dalam pergaulan dengan masyarakat dari semua lapisan, Saleha dikenal baik hati. Suka membantu pikiran maupun materi bagi yang dianggapnya membutuhkan.

Ketika dia menjabat sebagai Pj Bupati Bombana, rombongan Gubernur Sultra termasuk para sopir merasa gembira bila berada di kabupaten baru tersebut. Sebab tak bakal kelaparan dan tangki mobil juga full.

 

Mandiri Sejak Kecil   

Secara ekonomi Saleha tidak ada masalah untuk mencapai cita-citanya. Sebagai sulung dari 7 bersaudara, dialah  yang pertama menjadi tumpuan segenap kasih sayang kedua orangtuanya, HM Saleh dan Hj Juhaniah.

Pak Saleh adalah wiraswasta. Dia memiliki perusahaan CV Poleang Indah yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Pak Saleh juga tetap menggarap lahan pertanian. Dia membuka beberapa hektar kebun kelapa, tambak, dan sawah di Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Tepatnya di kawasan yang disebut Mambo.

Mendiang ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur untuk membuka daerahnya dari isolasi. Dia rela mengorbankan pohon kelapanya ditebang untuk pembuatan badan jalan. Tak lupa juga ia mewakafkan sebidang tanahnya dan menyediakan dana buat pembangunan masjid di Mambo.

Terkait kehidupan keluarga, Pak Saleh ingin agar anak-anaknya bersekolah dan tidak ngumpul terus bersama orangtua di kampung. Harapan tersebut sejalan dengan keinginan gadis ciliknya, Saleha. Maka, setamat SD Negeri 3 Bombana (1977), Saleha cabut diri dari Bombana. Dia dibawa ayahnya ke Kendari, untuk melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 2 di kota itu.

Pak Saleh kemudian membeli sebuah rumah di ibu kota provinsi buat tempat tinggal Saleha dan adik-adiknya jika ada yang mau menyusul ke Kendari. Salah satu kerabat dekat ditempatkan di rumah itu sekaligus dalam rangka mengurus keperluan Saleha.

 

Merawat Pertemanan

Ketika usia beranjak dewasa dan telah mengantongi ijazah SMPP Negeri 9 Kendari (kini SMA Negeri 4), gelora hatinya untuk hidup mandiri kian bulat. Dengan ijazah itu ia melamar sebagai calon pegawai negeri sipil ke Kantor Gubernur Sultra, dan goal.

Dia bersuka cita luar biasa karena telah memiliki penghasilan sendiri dari gaji golongan II/a, titik start kariernya sebagai PNS.

Di tengah eforia masa-masa remaja, dia menikah dengan Mustafa Syarif, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo. Mustafa berdarah Moronene juga.

Sejak di SMA, Saleha pandai membangun dan merawat pertemanan hingga masa perkuliahan di Unhalu. Di antara teman-temannya, termasuk Nur Alam. Sosok ini dikenal kreatif dan mandiri secara ekonomi. Nur Alam kemudian terpilih sebagai Gubernur Sultra dua periode (2008-2018). Tentu saja, Nur Alam sedikit banyak ikut mewarnai perjalanan karier Saleha.

Terbentuknya Bombana sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Buton, juga menjadi peluang besar bagi Saleha terkait pengembangan kariernya sebagai kader birokrat. Dia pulang kampung untuk ikut  membangun Bombana.

Hampir semua anak daerah dari sana memiliki peluang yang sama. Namun, Saleha memiliki nilai tambah karena dia berlatar belakang pengalaman di bidang administrasi pemerintahan. Sementara yang lain kebanyakan dari guru berbagai jenjang pendidikan.

Di bawah kepemimpinan Bupati Bombana yang pertama, Atikurrahman, Saleha dipercaya menduduki berbagai jabatan eselon III hingga eselon II/B, jabatan struktural tertinggi di kota/kabupaten setelah Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten di eselon II/A.

Kesibukan dengan karier yang kian bersinar,  membuat Saleha secara perlahan bangkit dari kesedihan mendalam akibat kematian sang suami tercinta. Mustafa meninggal karena sakit tatkala anak bungsu Sitti Firqa Meirna Nadila baru mulai masuk SD. Kini, Firqa kuliah di jurusan Psikologi salah satu universitas swasta di Jakarta.

Dua kakaknya, Muh Irzal SE dan Muh Ishar Adrian Fadly masih mencari peluang terbaik untuk memasuki dunia profesional sambil melanjutkan pendidikan, atau berkonsentrasi saja di pekerjaan sekarang.

Saleha sendiri menyelesaikan pendidikan pasca sarjana S2 Administarsi  Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2003. Adapun S1 Fakultas Ekonomi Unhalu Kendari diselesaikan tahun 1990.

Di antara 7 bersaudara, Saleha memang menjadi bintang. Anak kedua, Hidayah memilih jadi ibu rumah tangga, istri Drs Abdul Razik Makurasa (pegawai BPKP di Makassar). Sedangkan Hajar Salhan S.Kom bekerja di Bank Sultra, Halma Saleh Putri SH di Pemprov  Sultra (PNS), Idha Salhan DM (PNS, guru). Dua adik laki-laki Tanaka dan Bengki berwiraswasta di Bombana.

Kendati bukan PNS, adik-adik Saleha tersebut hidup mandiri di kampung. Tidak ada yang main jual aset peninggalan orangtua. Ayah mereka, HM Saleh telah meninggal beberapa tahun silam. Ibu Hj Juhaniah kini hidup bersama sulungnya, Saleha, di Kendari.

Saleha tak sendiri lagi. Sebab dia menikah lagi dengan H Samsahril Kamal,  setelah ketiga putra-putrinya beranjak dewasa ini. Kamal sejak lama membangun karier sebagai wiraswasta di Jakarta, dan pernah bekerja di LPU (Lembaga Pemilihan Umum) pada era Menteri Dalam Negeri Rudini.

Dalam masa jabatan periode kedua sebagai Gubernur Sultra, Nur Alam memutasi Saleha dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bombana  dengan menempatkannya sebagai Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra.

Dalam tahun 2016 Hj Sitti Saleha SE MSi diberi amanat dan diangkat sebagai Pj Bupati Bombana oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo atas dasar usulan Gubernur Sultra Nur Alam. Makna dari pengangkatan ini adalah penegasan bahwa banyak juga kader dari komunitas  Moronene berpotensi menjadi bupati.

Pelantikan Sitti Saleha mempunyai warna tersendiri dalam sejarah kepemimpinn daerah di Sulawesi Tenggara. Dia merupakan wanita pertama di Sultra yang diberi kepercayaan menjadi Pj Bupati.

Adapun jabatan wakil bupati, bukan kejutan lagi. Sebab jabatan itu telah dibuka Masyhura Ladamay sebagai Wakil Bupati Bombana periode 2012-2017. Dia mendampingi Tafdil sebagai Bupati Bombana. Dalam Pilkada serentak 2017, Ilmiati Daud juga terpilih bersama pasangannya Arhawi sebagai Wakil dan Bupati Wakatobi.

Meskipun menjabat hanya kurang lebih setahun, Saleha dinilai banyak kalangan cukup sukses menjalankan tugasnya. Tugas nasional Pilkada dapat diselenggarakan dengan lancar, aman. Ada gugatan ke MK tapi di Indonesia tidak ada peserta pilkada maupun pilpres yang tidak menggugat ke MK jika dia kalah.

Salah satu nilai positif kepemimpinan Saleha adalah penegakaan sikap disiplin PNS. Tradisi apel sebelum masuk kantor dihidupkan. Dia sendiri masuk kantor  paling lambat sekitar pukul 07.00 Wita.

Tantangan di Provinsi

Sebagai pembantu teknis gubernur,  Kadis Perindag Sultra melakukan koordinasi dan bersinergi dengan para bupati/walikota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Saleha, misi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena pihak mitra tadi tak didukung konsep dan program kerja yang terkait pelayanan masyarakat di lapangan.

Banyak proposal diusulkan, misalnya, pengadaan resi  gudang, pembangunan pasar rakyat. Tetapi  ketika infrastruktur ekonomi tersebut dihadirkan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan terkesan mubazir karena ada resi gudang yang kemudian digunakan untuk main bulu tangkis.

Resi gudang mestinya difungsikan sebagai tempat penyimpanan produksi petani atau pengusaha kecil tatkala harga sedang anjlok. Sambil menunggu harga pasar yang baik, pemilik barang dapat menggunakan dokumen bukti kepemilikan atas barang tersebut untuk meminjam uang dari bank. Dokumen itu dikeluarkan pengelola resi gudang. Jadi dia tidak bakal jadi korban tukang ijon (tengkulak).

Contoh lain adalah pemanfaatan pasar rakyat yang dibangun pemerintah pusat. Kondisinya hampir sama, lokasi pasar jauh dari akses jalan dan transportasi. Jika bupati atau walikota concern terhadap kepentingan pelayanan rakyat, mestinya lokasi pasar itu ditunjang infrastruktur transportasi yang memadai. Tersedia akses masuk dan ada semacam terminal angkutan umum.

Saleha melihat, adalah aparatur di bawah gubernur yang sebagian besar harus dibenahi, dipertajam programnya dan dilatih kepekaannya merespons permasalahan yang dihadapi rakyat. Provinsi cukup melakukan fungsi koordinasi, supervisi dan penguatan (sinergitas).

Sebagai Kadis Perindag Provinsi Sultra, Saleha kini juga  mempunyai pekerjaan mendesak yaitu pembangunan instalasi BP SMB (Badan Pengujian Sertifikasi Mutu Barang) di Kendari. Pembangunan itu meliputi penyediaan gedung, pengadaan peralatan gital, dan laboratorium, serta program diklat sumber daya manusia yang mengelola lembaga tersebut.

Bila semua perangkat lunak dan keras telah siap dioperasikan, maka setiap produksi yang diantarpulaukan dari Sultra diwajibkan memiliki  Sertifikat Mutu Barang (SMB). Dinas Perindag Sultra telah dan akan bekerja sama dengan otoritas pelabuhan laut maupun bandar udara terkait plaksanaan pungutan SMB tersebut.

Sasarannya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Payung hukumnya bisa Pergub (Peraturan Gubernur) atau Perda (Peraturan Daerah).

Sitti Saleha mengatakan, realisasi antarpulau berbagai macam komoditas dari Sultra selama tahun yang baru lalu bernilai sekitar Rp 7 tiliyun. Sebagian besar nilai tersebut tak terjaring sebagai sumber PAD. ***

         

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment