Desa Wisata Tangkeno Terus Digenjot

 

Oleh Yamin Indas

 

     

Bupati Bombana Tafdil. Foto Yamin Indas

Spanduk penyelenggaraan Festival Seni Budaya Tangkeno di Tangkeno 1-6 September 2015. Ini prakarsa Tafdil untuk menggenjot Tangkeno sebagai desa wisata di Bombana. Foto Yamin Indas

   BUPATI BOMBANA M Tafdil, bersungguh-sungguh membangun Desa Tangkeno sebagai kawasan wisata yang akan mendorong peningkatan pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kabaena. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas karena bisa mempercepat pertumbuhan potensi pariwisata yang dimiliki desa berhawa sejuk di Pulau Kabaena itu.

        Dalam sebuah acara yang dirangkaikan dengan festival seni budaya Kabaena di bulan Mei 2013, Desa Tangkeno dicanangkan sebagai desa wisata di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, oleh Bupati Tafdil. Kawasan itu pun secara resmi mengusung tagline atau slogan Tangkeno Negeri di Awan. Mengapa? Desa ini memang terletak di lereng Gunung Sangia Wita (1850 M) sehingga hampir setiap saat ia berselimutkan awan.

         Suhu udara di Tangkeno pada bulan Juli-Agustus bisa mencapai 18 derajat celcius. Waktu mudik ke sana awal Agustus 2015, saya merasa seperti di Darwin, ibu kota Negara Bagian Utara Australia. Bedanya, di Darwin saya menginap di hotel berkelas, sedangkan di Tangkeno di gubuk sendiri. Tetapi kenyamanan dan suasana damai rasanya tentu saja lebih dalam di kampung sendiri itu.

        “Dingin di sini ya”, ujar Jett, salah satu rombongan turis dari Texas, Amerika Serikat, ketika baru saja duduk di rumah mantan Kades Tangkeno Abdul Madjid Ege, awal Agustus 2015. Rombongan itu berjumlah 5 orang ditambah seorang guide dari biro perjalanan yang memiliki kantor perwakilan di Kota Bau-Bau, Pulau Buton. Mereka terkesan bukan cuma pemandangan alamnya tetapi juga keramahan penduduk Tangkeno.

        Jett yang berprofesi guru menyatakan sudah kedua kali ini berkunjung ke Tangkeno. Dia melihat ada kemajuan. Akses jalan ke Tangkeno makin baik. Di Desa Tangkeno juga  tampak bangunan-bangunan pemerintah maupun milik warga yang mulai berbenah.

        Ia memuji lokasi gubuk saya yang tepat berhadapan dengan lereng dan puncak Sangia Wita, gunung terbesar kedua di Pulau Kabaena. Dari situ tampak pantai dan laut, tentu saja dari kejauhan. Hill-view, coastel-view, and sea-view adalah panorama alam yang tersaji di situ. Puncak Watu Sangia berbentuk buah dada (maaf, wanita) tampak berkilau diterpa sinar Matahari jika tidak sedang berselimutkan awan.

        Salah satu daya tarik Tangkeno, memang pemandangan alam. Sebab ia terletak di lereng gunung yang memudahkan pengunjung menyaksikan sebagian besar sosok Pulau Kabaena yang alamnya bergunung-gunung itu.  Setelah pemandangan alam, di sana terdapat benteng-benteng pertahanan yang disusun secara primitif leluhur orang Kabaena. Tangkenolah pusat peradaban manusia Kabaena yang asal usulnya adalah suku Moronene di daratan besar semenanjung tenggara Pulau Sulawesi.

Masyarakat ini kemudian menerima pengaruh sosial budaya dari suku Bugis-Makassar, Buton, dan Muna, bahkan pengaruh Maluku (Tobelo). Tetapi yang terakhir ini lebih sebagai penyerang untuk merampas harta benda warga Kabaena. Sifat agresor Tobelo inilah yang memotivasi pembangunan sejumlah benteng di Tangkeno dan sekitarnya.

        Ada juga air terjun yang belakangan dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi warga lokal dan pengunjung. Jaraknya sekitar 4 km dari pusat desa, dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor. Air terjun tersebut merupakan bagian dari batang Sungai Lakambula, yang membelah hampir sepertiga daratan Pulau Kabaena. Sungai ini berbatu-batu besar dan berair sejuk pula.

Rombongan turis dari Texas, Amerika Serikat. Dari kiri arah jarum jam: Mike (ahli Tata Kota), Tommy (guru besar teologi), Erika (Administartive Asst), Jett (guru), dan Carol Ann (ibu rumah tangga). Foto Yamin Indas

        Agak ke hulu dari air terjun terdapat lesung batu di bibir sebuah kolam berair bening. Daerah itu kemudian disebut Watu Nohu (batu lesung, istilah lokal). Lesung batu tersebut memiliki tiga buah alu penumbuk. Salah satu di antaranya mirip ulekan cabe. Bisa dipastikan bahwa lesung batu tersebut merupakan peninggalan zaman batu tengah (mesolitikum). Pada zaman ini  kehidupan manusia dipandang lebih maju dibanding kehidupan zaman batu tua (paleolitikum). Manusia mulai hidup agak menetap dan mempunyai alat untuk mengolah makanan seperti lesung batu tadi. Dengan adanya situs masyarakat primitif tersebut, Tangkeno patut dijadikan obyek penelitian buat kajian-kajian peninggalan prasejarah di Tanah Air.

        Di arah lain, yaitu di lembah Wa Ombu ada batu misterius yang disebut Watu Amala-a. Disebut begitu karena di zaman pra-Islam batu itu digunakan sebagai perantara manusia dengan Tuhannya. Melalui batu itu mereka berdoa untuk mendapatkan kesejahteraan. Batu itu dimitoskan memiliki dua anak, tetapi anak yang lebih kecil sering diambil tangan-tangan jahil. Ketika saya mengunjungi tempat itu tahun 2012, terlihat hanya satu anaknya terbaring di sisi induknya. Bentuknya memang mirip induknya yang tergeletak di atas lahan urukan batu kali. Batu induk ini mirip buaya buntung (tanpa ekor).

        Kecuali sebagai wisata budaya dan sejarah, Tangkeno juga memiliki potensi wisata kuliner. Pengunjung bisa menikmati antara lain nasi bambu dari ketan, berbagai kue dari tepung beras ketan, air gula arena segar, gula kelapa.  Ada juga dodol khas Kabaena yang diproduksi di desa lain, yaitu Desa Batuawu, salah satu pelabuhan akses Tangkeno Negeri di Awan. Tumbuhnya kerajinan rumah tangga tersebut merupakan dampak positif dari pembangunan daerah tujuan wisata di Tangkeno yang letaknya di pedalaman (pegunungan) Pulau Kabaena. Penduduk di sepanjang jalan menuju desa tujuan wisata tersebut dapat mengembangkan usaha-usaha kreatif seperti dodol tadi atau mengupayakan tempat rekreasi alami yang spesifik.  Semakin banyak obyek menarik, pengunjung Kabaena akan semakin padat pula. Secara ekonomis warga lokal pasti menikmati kunjungan tersebut dari pengeluaran belanja makan minum dan biaya penginapan selama mereka berada di pulau itu.

        Dari sisi itulah Tafdil melihat urgensinya pembangunan potensi pariwisata di Kabaena. Penduduk lokal diarahkan bergaul dengan masyarakat dari kalangan lebih luas dan mendunia melalui program pariwisata. Pemerintah pusat juga mendukung. Sejumlah homestay dan fasilitas lain yang saat ini tengah dibangun di sebuah alun-alun (plaza), sebagian dibiayai dengan dana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

        Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri kini sedang fokus membangunan sarana air bersih dengan sistem pompanisasi. Air baku diambil dari sebuah lembah dan selanjutnya dialirkan ke atas dengan tenaga listrik untuk dimanfaatkan penduduk. Proyek itu ditargetkan selesai dan berfungsi saat penyelenggaraan Festival Seni Budaya Tangkeno yang dijadwalkan 1-6 September 2015. Festival itu disesuaikan dengan program Sail-Indonesia.

        Seperti halnya festival sebelumnya, Festival Seni Budaya Tangkeno menggelar berbagai atraksi budaya masyarakat Kabaena, termasuk cerita-cerita rakyat dalam rangka melestarikan kebudayaan masyarakat Moronene di Kabaena. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kawasan Industri Konawe Tabrak Banyak Aturan

Oleh Yamin Indas

 

       

Menteri ESDM Sudirman Said dan Menperind Saleh Husin saat transit di Bandara Haluoleo. Gubernur Nur Alam sempat menunjukkan mereka maket bangunan monumental proyek jembatan Bahteramas dan Masjid Al A’lam yang akan dibangun di atas laut Teluk Kendari. Foto Yamin Indas

HARI Minggu (23 Agustus 2015) mestinya dimanfaatkan untuk melemaskan saraf-saraf setelah bekerja full time selama sepekan. Tetapi tidak demikian bagi tiga pejabat Negara ini: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Kedua menteri hari itu dengan pesawat khsusu terbang dari Jakarta ke Morowali, Sulawesi Tengah, dan transit di Bandara Haluoleo, Kendari. Di sini mereka dicegat Nur Alam untuk ‘curhat’ tentang masalah besar yang selama ini menghajar provinsi yang dia pimpin.

        Masalah besar itu tak lain dari dampak penambangan nikel yang dilakukan secara brutal para investastor serakah dan tidak bertanggungjawab hingga berlaku Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Masalah besar kedua ialah pembangunan Kawasan Industri Terpadu Konawe di Morosi, tanpa koordinasi dengan Gubernur Sultra. Pembangunan tersebut menabrak banyak aturan ketentuan perundang-undangan. Sehingga Bupati Konawe sesungguhnya sangat berpotensi diseret ke proses pidana.

        Kegiatan penambangan nikel di Sultra telah melenyapkan mimpi Gubernur Nur Alam untuk menyehaterakan rakyat dari sumber daya alam tersebut.  Sekitar 65.000 hektar lahan nikel di Sultra hampir 40 tahun dikuasai PT Inco (kini pakai bendera PT Vale), tanpa disentuh. Rakyat di sekitarnya disebut hanya sebagai penjaga kebun PT Inco. Maka,  gubernur pun berhasil membujuk perusahaan multinasional itu sehingga mau menyerahkan konsesinya untuk dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai kebijakan yang bakal diambil Pemda Sultra. Namun, di lain pihak para bupati di daerah konsesi PT Inco telah berebutan mendahului rencana kebijakan gubernur dengan ‘menjual’ lahan konsesi itu kepada para investor. Sebab kewenangan menerbitkan IUP memang di tangan bupati/walikota.

        Begitu kedua menteri turun dari tangga pesawat, Gubernur Nur Alam langsung mengantar mereka ke ruang tunggu VIP Bandara Haluoleo. Dia memaparkan kerusakan berat akibat nafsu serakah para investor tambang nikel bijih nikel (ore) selama ini.

        Menurut Gubernur Sultra, pelanggaran para pemilik IUP bukan hanya pada soal perusakan lingkungan, tetapi juga perihal prosedur dihajar habis-habisan. Tidak sedikit kegiatan penambangan berlokasi di  kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan  hutan produksi). Kawasan tersebut langsung dikeruk dan digusur tanpa rekomendasi Kementerian Kehutanan berupa izin pinjam pakai. Bukan hanya itu. Kita juga mencatat,  tanah perkebunan rakyat pun diambil paksa. Caranya, investor menggunakan aparat penegak hukum bersenjata untuk berjaga di lahan-lahan penambangan nikel.

        Sebagian bupati juga tidak kurang beraninya melanggar aturan. Seperti dikatakan Gubernur Nur Alam, ada bupati yang menerbitkan IUP di atas lahan kontrak karya. Tumpang tindih. Tak kurang Todung Mulya Lubis, praktisi hukum kawakan Indonesia telah menyoal pelanggaran itu ke institusi penegak hukum, atas nama perusahaan yang dirugikan. Namun mentok.

        Lebih lanjut gubernur mengungkapkan, pada saat ini hampir 90 persen pemegang IUP telah meninggalkan Sulawesi Tenggara dan menyisakan lubang dan keruk bekas gusuran. Tidak ada upaya memulihkan kerusakan itu sesuai perintah ketentuan yang berlaku. Para bupati setempat pun tidak berbuat sesuatu bagi pemulihan lingkungan yang telah rusak parah.

        Pasca larangan ekspor nikel ore, muncul masalah baru yang merugikan rakyat dan daerah penghasil nikel. Smelter belakangan ini bermunculan di pusat-pusat fasilitas kemudahan di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Rangkaian smelter ini berusaha menyedot ore dari Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, nasib daerah ini tetap sebagai penonton belaka sebagaimana di era ekspor ore. Artinya, rakyat dan daerah tidak mendapatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang melimpah itu. Rakyat tetap berstatus penjaga kebun, meminjam istilah Nur Alam.

        Masalah baru tersebut dilaporkan pula kepada kedua menteri tadi. Padahal, pembangunan smelter di luar daerah penghasil nikel seharusnya tidak diizinkan jika pemerintah memiliki komitmen membangun daerah sesuai kondisi dan potensi alamnya dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerah bersangkutan. Gubernur kemudian mengingatkan adanya ketentuan Kementerian ESDM bahwa smelter di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan yang hanya memiliki izin usaha industri (IUI) diwajibkan juga memiliki IUP operasi produksi khsusus untuk pengolahan dan pemurnian.

        Gubernur bahkan meminta Kementerian ESDM agar membatasi pengiriman ore secara antarpulau dalam rangka memproteksi investor yang sedang dan akan segera membangunan smelter di sekitar loaksi IUP. Gubernur mencatat ada sekitar 37 pemegang IUP yang sedang dan siap membangun smelter nikel di Sultra. Adapun pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajibannya gubernur menyatakan ia akan segera membekukan atau mencabut IUP mereka. “Cuma saya harus berhati-hati. Kalau bapak-bapak menteri dipanggil Bareskrim, ada Presiden yang membelanya. Tetapi kami pejabat daerah tidak ada yang membela”, kata Nur Alam.

        Diungkapkan oleh Gubernur Sultra tersebut, adanya keraguan pemerintah daerah melakukan penertiban hingga pencabutan IUP karena cenderung dikriminalisasi oleh pemegang IUP yang di-back-up oknum aparat. Karena itu, ia berharap ESDM memberikan penguatan melalui koordinasi dengan institusi penegak hukum di pusat dan daerah.

        Hal lain yang dilaporkan adalah pembangunan kawasan industri terpadu di Morosi, Kabupaten Konawe. Proyek pembangunan jangka menengah itu semula agak tersendat karena gubernur sebagai wakil pemerintah tidak dilibatkan. Proyek itu turun begitu saja dari pusat tanpa koordinasi dengan Pemda Sultra. Belakangan setelah proyek bermasalah, gubernur diklaim menghalangi pelaksanaan proyek swasta tersebut.

Maket kawasan industri terpadu di Morosi, Konawe. Kawasan ini menyediakan lokasi pembangunan smelter nikel, dan juga industri kecil. Pembangunan kawasan ini ditangani pengusaha yang difasilitasi Bupati Kendari Kerry Konggoasa. Foto Yamin Indas

        Karena itu, Gubernur Nur Alam berulang kali menekankan perlunya koordinasi dalam kegiatan pembangunan apapun di daerah. Menurut dia, proyek pembangunan kawasan industri terpadu di Morosi menabrak banyak aturan di sejumlah institusi dan kementerian. Apabila Pemda Sultra bermasa bodoh, maka Bupati Konawe dan pemilik proyek bakal berhadapan dengan masalah pidana.

        Kepala Bappeda Sultra Nasir Andi Baso menjelaskan, proyek pembangunan kawasan industri tersebut bakal menyebabkan terjadinya alih fungsi sejumlah aset negara yang telah dibangun di kawasan itu, antara lain sarana irigasi, jalan dan jembatan. Belum termasuk kawasan rawa sekitar 5.000 hektar yang dicadangkan sebagai lahan perluasan tambak rakyat. “Pemda Sultra tidak tahu asal usulnya, proyek itu tiba-tiba muncul dalam rencana pembangunan jangka menengah Pulau Sulawesi. Yang kami usulkan buat Provinsi Sultra seperti pembangunan waduk Ladongi, Waduk Felosika, jembatan Selat Baruta yang menghubungkan Pulau Buton dan Pulau Muna”, kata pejabat senior Pemda Sultra tersebut. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton di Tangan Nur Alam

Oleh Yamin Indas

            

Gubernur Nur Alam terlibat pembicaraan dengan Prof Masihu Kamaluddin. Kedua tokoh senantiasa terlihat kompak bekerja sama dalam berbagai hal menyangkut pembangunan daerah Sultra, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Foto Yamin Indas

  HASRAT pemekaran eks-kesultanan Buton menjadi sebuah provinsi bukanlah keinginan berlebihan. Selain mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat daerah pinggiran, juga untuk memberi ruang lebih luas bagi pelestarian dan pengembangan nilai budaya maupun sejarah kerajaan Islam masa lalu di daerah itu.

        Mendiang La Ode Kaimoeddin melontarkan gagasan pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 1997 menjadi dua provinsi  dengan pembentukan provinsi baru yang dia sebut Provinsi Sultra Kepulauan. Cakupan wilayahnya saat itu baru meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kota Bau-Bau.

 Ketika terbentuk menjadi provinsi tahun 1964, Sultra ditopang empat kabupaten sebagai pilar. Dua kabupaten yaitu Kendari dan Kolaka berada di daratan besar. Dua  lainnya merupakan kabupaten pulau yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Demam pemekaran di era reformasi telah membuahkan 11 kabupaten baru di Sultra. Kini, Sultra ditopang 15 kabupaten dan dua kota. Daratan besar ketempatan tujuh kabupaten dan satu kota, sedangkan di wilayah kepulauan terdapat delapan kabupaten ditambah satu kota.

Gagasan mendiang Gubernur Sultra dua periode tadi kemudian menempuh jalan terjal. Para pelanjut dinilai menyimpang dari semangat dan substansi pemikiran La Ode Kaimoeddin. Sehingga beberapa kabupaten kemudian menolak untuk bergabung.

Pasalnya, sebuah komite yang dibentuk para tokoh asal Buton mengusung Buton Raya sebagai nama calon provinsi tersebut. Nama ini dianggap tidak mengakomodasi semangat persatuan dan kesatuan teritorial jazirah Sulawesi Tenggara. Bahkan dinilai  cenderung menafikan  faktor geografis, kultur, dan historis  daerah (pulau-pulau) lainnya. Karena itu, Muna dan Bombana kemudian tak bersedia menjadi wilayah cakupan Buton Raya.

Selain soal nama, calon ibu kota provinsi juga tidak mendapatkan kesepakatan. Namun demikian, dalam proses yang tidak mulus itu, sebagaimana dijelaskan Drs H La Ode Djeni Hasmar MSi, Komite Pembentukan Provinsi Buton Raya berjalan terus. Komite ini dipimpin Bupati Buton (saat itu) Syafei Kahar. Salah satu produk komite tersebut adalah penyerahan dokumen usulan pembentukan Provinsi Buton Raya kepada pimpinan DPR-RI periode 1999-2014.

Jadi, meskipun dalam kondisi terbelah, semangat  Komite Pemakaran Buton Raya tak kendor. Namun, masalah kurangnya daerah otonom cakupan wilayah tentu tidak bisa diselesaikan hanya oleh sebuah komite.

Gubernur Nur Alam kemudian tampil berperan aktif mendukung perjuangan masyarakat Buton.  Gubernur langsung fokus ke proses pembentukan beberapa kabupaten baru, untuk mencukupi cakupan wilayah Provinsi Buton Raya.

Sambil menunggu hasil ikhtiar tersebut, Gubernur bersama DPRD Sultra  mengajukan proposal pembentukan Provinsi Buton Raya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI. Adapun kabupaten baru yang diusulkan adalah Buton Tengah dan Buton Selatan. Sebelumnya telah dimekarkan ibu kota Kabupaten Buton, Bau-Bau,  menyusul Buton Utara dan Wakatobi. Yang disebut terakhir adalah akronim dari Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko yang dahulu disebut Kepulauan Tukang Besi.

Inflasi pemekaran yang nyaris tak terbendung selama reformasi, kemudian disoal para pengamat  bahwa  kebijakan itu tidak banyak membawa manfaat bagi rakyat, kecuali para elite yang menikmati empuknya kursi kedudukan dan jabatan politik. Presiden SBY pun merespons. Di depan sebuah Sidang Paripurna DPR-RI tahun  2010, dia menyatakan moratorium terhadap pemekaran. Adapun daerah yang menunggu giliran dimekarkan, Presiden menyatakan akan diproses kembali setelah 2013.

Dalam situasi moratorium itu Gubernur Nur Alam melakukan konsolidasi dan pengkajian ulang usulan pembentukan Provinsi Buton Raya. Semua kepala daerah terkait dihimpun dalam Sekretariat Bersama (Sekber) di bawah pimpinan Bupati Buton Umar Samiun. Masalah krusial seperti nama provinsi dan calon ibu kota, segera dituntaskan oleh Sekber.

Puncak  konsolidasi adalah Deklarasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang dilaksanakan di tengah suasana peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Provinsi Sultra, 27 April 2015, di Kolaka Timur. Gubernur dan enam kepala daerah cakupan wilayah menandatangani naskah deklarasi, disaksikan ribuan pasang mata rakyat Sultra yang ikut hadir pada HUT tersebut.

Alhasil, Buton Raya diganti dengan Kepulauan Buton. Sedangkan calon ibu kota provinsi disepakati Kota Bau-Bau.  Kata kepulauan mengacu pada kondisi geografis Pulau Buton di Laut Banda dan  dikelilingi pulau-pulau. Bahkan, salah satu kabupaten pilar merupakan gugusan kepulauan yang disebut Kabupaten Wakatobi. Selain itu dengan menyebut provinsi kepulauan, Bappenas tidak perlu berpikir lama-lama untuk mengalokasi dana khusus provinsi kepulauan sesuai perintah sebuah undang-undang yang saat ini belum dilaksanakan pemerintah.

Ihwal tersebut kembali dikemukakan Gubernur Nur Alam saat menjadi nara sumber pada acara halal bihalal di Hotel Adios Bau-Bau, Kamis 30 Juli 2015. Acara itu lebih merupakan simposium,  diikuti sejumlah tokoh Buton dari daerah-daerah perantauan. Pemandu simposium adalah Prof Dr Masihu Kamaluddin MSc, mantan Rektor Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Jawa Tengah.

Simposium masa depan Provinsi Kepulauan Buton di Hotel Adios yang dikemas dengan acara halal bihalal. Di meja pimpinan dari kiri adalah Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, Gubernur Nur Alam dan Prof Masihu Kamaluddin. Foto Yamin Indas

   Masihu mengajak peserta berbicara sebagai negarawan, tidak menjurus ke soal teknis pemekaran. Topiknya antara lain,  seperti apa masa depan Provinsi Kepulauan Buton. Lalu, dapatkah provinsi ini kuat, sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijadikan Buku Putih (guide line) bagi pembangunan provinsi itu kelak.

 Pada hari itu di Kota Bau-Bau digelar dua acara halal bihalal. Yang lainnya digelar di Lapangan Merdeka, di mana hadir  berbagai komponen masyarakat dari enam kabupaten/kota cakupan wilayah, yakni Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Bau-Bau.  Dari dua acara silaturahim ini terlihat jelas, rakyat tak sabar lagi menunggu terbentuknya provinsi yang diidam-idamkan. Suasana sangat diwarnai semangat dan hasrat menyala di dada mereka.

Anggota Komisi II DPR-RI Amirul Tamim saat tampil bicara di Lapangan Merdeka menjelaskan, proses pemekaran di era pemerintahan saat ini dilakukan dua tahap: tahap persiapan, dan tahap otonomi secara penuh. Tahap persiapan berlangsung tiga tahun. Tetapi Amirul mengatakan, perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kini di tangan Gubernur Nur Alam. Dia yakin, Nur Alam pasti mampu menerobos hambatan. “Telah terbukti ada 5-6 kabupaten baru yang dimekarkan di bawah kepemimpinan beliau”, ujarnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton di Tangan Nur Alam

Oleh Yamin Indas

       

       

Gubernur Sultra Nur Alam beramah tamah dengan Prof Dr Masihu Kamaluddin MSc. Kedua tokoh senantiasa terlihat kompak dalam berbagai hal tentang pembangunan daerah Sultra, termasuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Foto Yamin Indas

HASRAT pemekaran eks-kesultanan Buton menjadi sebuah provinsi bukanlah keinginan berlebihan. Selain mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat daerah pinggiran, juga untuk memberi ruang lebih luas bagi pelestarian dan pengembangan nilai budaya maupun sejarah kerajaan Islam masa lalu di daerah itu.

        Mendiang La Ode Kaimoeddin melontarkan gagasan pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 1997 menjadi dua provinsi  dengan pembentukan provinsi baru yang dia sebut Provinsi Sultra Kepulauan. Cakupan wilayahnya saat itu baru meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kota Bau-Bau.

 Ketika terbentuk menjadi provinsi tahun 1964, Sultra ditopang empat kabupaten sebagai pilar. Dua kabupaten yaitu Kendari dan Kolaka berada di daratan besar. Dua  lainnya merupakan kabupaten pulau yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Demam pemekaran di era reformasi telah membuahkan 11 kabupaten baru di Sultra. Kini, Sultra ditopang 15 kabupaten dan dua kota. Daratan besar ketempatan tujuh kabupaten dan satu kota, sedangkan di wilayah kepulauan terdapat delapan kabupaten ditambah satu kota.

Gagasan mendiang Gubernur Sultra dua periode tadi kemudian menempuh jalan terjal. Para pelanjut dinilai menyimpang dari semangat dan substansi pemikiran La Ode Kaimoeddin. Sehingga beberapa kabupaten kemudian menolak untuk bergabung.

Pasalnya, sebuah komite yang dibentuk para tokoh asal Buton mengusung Buton Raya sebagai nama calon provinsi tersebut. Nama ini dianggap tidak mengakomodasi semangat persatuan dan kesatuan teritorial jazirah Sulawesi Tenggara. Bahkan dinilai  cenderung menafikan  faktor geografis, kultur, dan historis  daerah (pulau-pulau) lainnya. Karena itu, Muna dan Bombana kemudian tak bersedia menjadi wilayah cakupan Buton Raya.

Selain soal nama, calon ibu kota provinsi juga tidak mendapatkan kesepakatan. Namun demikian, dalam proses yang tidak mulus itu, sebagaimana dijelaskan Drs H La Ode Djeni Hasmar MSi, Komite Pembentukan Provinsi Buton Raya berjalan terus. Komite ini dipimpin Bupati Buton (saat itu) Syafei Kahar. Salah satu produk komite tersebut adalah penyerahan dokumen usulan pembentukan Provinsi Buton Raya kepada pimpinan DPR-RI periode 1999-2014.

Jadi, meskipun dalam kondisi terbelah, semangat  Komite Pemakaran Buton Raya tak kendor. Namun, masalah kurangnya daerah otonom cakupan wilayah tentu tidak bisa diselesaikan hanya oleh sebuah komite.

Gubernur Nur Alam kemudian tampil berperan aktif mendukung perjuangan masyarakat Buton.  Gubernur langsung fokus ke proses pembentukan beberapa kabupaten baru, untuk mencukupi cakupan wilayah Provinsi Buton Raya.

Sambil menunggu hasil ikhtiar tersebut, Gubernur bersama DPRD Sultra  mengajukan proposal pembentukan Provinsi Buton Raya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI. Adapun kabupaten baru yang diusulkan adalah Buton Tengah dan Buton Selatan. Sebelumnya telah dimekarkan ibu kota Kabupaten Buton, Bau-Bau,  menyusul Buton Utara dan Wakatobi. Yang disebut terakhir adalah akronim dari Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko yang dahulu disebut Kepulauan Tukang Besi.

Inflasi pemekaran yang nyaris tak terbendung selama reformasi, kemudian disoal para pengamat  bahwa  kebijakan itu tidak banyak membawa manfaat bagi rakyat, kecuali para elite yang menikmati empuknya kursi kedudukan dan jabatan politik. Presiden SBY pun merespons. Di depan sebuah Sidang Paripurna DPR-RI tahun  2010, dia menyatakan moratorium terhadap pemekaran. Adapun daerah yang menunggu giliran dimekarkan, Presiden menyatakan akan diproses kembali setelah 2013.

Dalam situasi moratorium itu Gubernur Nur Alam melakukan konsolidasi dan pengkajian ulang usulan pembentukan Provinsi Buton Raya. Semua kepala daerah terkait dihimpun dalam Sekretariat Bersama (Sekber) di bawah pimpinan Bupati Buton Umar Samiun. Masalah krusial seperti nama provinsi dan calon ibu kota, segera dituntaskan oleh Sekber.

Puncak  konsolidasi adalah Deklarasi Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang dilaksanakan di tengah suasana peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 Provinsi Sultra, 27 April 2015, di Kolaka Timur. Gubernur dan enam kepala daerah cakupan wilayah menandatangani naskah deklarasi, disaksikan ribuan pasang mata rakyat Sultra yang ikut hadir pada HUT tersebut.

Alhasil, Buton Raya diganti dengan Kepulauan Buton. Sedangkan calon ibu kota provinsi disepakati Kota Bau-Bau.  Kata kepulauan mengacu pada kondisi geografis Pulau Buton di Laut Banda dan  dikelilingi pulau-pulau. Bahkan, salah satu kabupaten pilar merupakan gugusan kepulauan yang disebut Kabupaten Wakatobi. Selain itu dengan menyebut provinsi kepulauan, Bappenas tidak perlu berpikir lama-lama untuk mengalokasi dana khusus provinsi kepulauan sesuai perintah sebuah undang-undang yang saat ini belum dilaksanakan pemerintah.

Ihwal tersebut kembali dikemukakan Gubernur Nur Alam saat menjadi nara sumber pada acara halal bihalal di Hotel Adios Bau-Bau, Kamis 30 Juli 2015. Acara itu lebih merupakan simposium,  diikuti sejumlah tokoh Buton dari daerah-daerah perantauan. Pemandu simposium adalah Prof Dr Masihu Kamaluddin MSc, mantan Rektor Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Jawa Tengah.

Simposium masa depan Provinsi Kepulauan Buton di Hotel Adios Bau-Bau yang dikemas dengan acara halal bihalal. Di meja pimpinan dari kiri adalah Ketua DPRD Sultra Abdurahman Shaleh, Gubernur Nur Alam, dan Prof Masihu Kamaluddin. Foto Yamin Indas.

   Masihu mengajak peserta berbicara sebagai negarawan, tidak menjurus ke soal teknis pemekaran. Topiknya antara lain,  seperti apa masa depan Provinsi Kepulauan Buton. Lalu, dapatkah provinsi ini kuat, sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijadikan Buku Putih (guide line) bagi pembangunan provinsi itu kelak.

 Pada hari itu di Kota Bau-Bau digelar dua acara halal bihalal. Yang lainnya digelar di Lapangan Merdeka, di mana hadir  berbagai komponen masyarakat dari enam kabupaten/kota cakupan wilayah, yakni Buton, Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Bau-Bau.  Dari dua acara silaturahim ini terlihat jelas, rakyat tak sabar lagi menunggu terbentuknya provinsi yang diidam-idamkan. Suasana sangat diwarnai semangat dan hasrat menyala di dada mereka.

Anggota Komisi II DPR-RI Amirul Tamim saat tampil bicara di Lapangan Merdeka menjelaskan, proses pemekaran di era pemerintahan saat ini dilakukan dua tahap: tahap persiapan, dan tahap otonomi secara penuh. Tahap persiapan berlangsung tiga tahun. Tetapi Amirul mengatakan, perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton kini di tangan Gubernur Nur Alam. Dia yakin, Nur Alam pasti mampu menerobos hambatan. “Telah terbukti ada 5-6 kabupaten baru yang dimekarkan di bawah kepemimpinan beliau”, ujarnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mengenang Wafatnya Guru Haji Daud

Oleh Yamin Indas

      

Guru Haji Daud (alm). Gambar diambil tahun 1980 di rumah Yamin Indas

  TAK terasa Guru Haji Daud kini telah 30 tahun meninggalkan anak-anak spiritualnya, masyarakat Kabaena. Beliau wafat di kampungnya, Teomokole,  tanggal 14 Juli 1985 dalam usia 82 tahun. Kepergian ulama kharismatik ini tak tergantikan sampai sekarang.

        Sepulang dari Mekkah tahun 1942, dia digelar Guru Hadi atau Guru Ea (guru besar) hingga wafatnya.  Dia sangat dihormati. Namun demikian, Guru Hadi tidak sampai dikultuskan oleh masyarakatnya. Tidak ada yang cium tangannya bila bersalaman dengan beliau. Pasalnya, Guru Hadi memang tidak membuat jarak. Dia bersikap egalitarian. Bahkan dia pun akan sangat akrab serta menghargai dan mencintai seseorang yang taat beragama setelah menerima ajaran dan petuahnya.

        Dalam sejarah perkembangan Islam di Kabaena, Daud adalah orang pertama yang dikirim orangtuanya ke Tanah Suci Mekkah untuk belajar agama. Itu terjadi pada tahun 1929.  Ayahnya, H Abdullah melakukan perjalanan haji ke Mekkah sekaligus mengantar salah satu putranya tersebut untuk belajar agama di Tanah Suci itu. H Abdullah menjabat semacam Imam di kampungnya dengan tugas tambahan memutus setiap perkara terkait agama, termasuk perkawinan. Dia digelar Tuan Kali.

        Selama 13 tahun belajar di Mekkah, Daud antara lain bersekolah di Madrasah Shaulathiyah, setingkat Aliyah di Indonesia sekarang. “Lembaga pendidikan Shaulathiyah masih beroperasi sampai sekarang. Hanya lokasinya sudah dipindahkan agak jauh dari Masjidil Haram”, tutur As’ad Daud (63) yang mengunjungi kampus ayahnya saat As’ad melakukan ibadah umrah beberapa waktu lalu.

        Setamat dari Shaulathiyah, Daud kembali ke Tanah Air dalam suasana Perang Dunia II, tahun 1942. Suasana perang yang berlanjut dengan perjuangan kemerdekaan hingga Proklamasi 17 Agustus 1945, menyulitkan Haji Daud untuk segera mentransfer ilmu agamanya kepada masyarakat melalui kegiatan mengajar, berda’wah atau penyuluhan agama secara terorganisasi. Kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan cara tatap muka, baik secara orang per orang maupun secara berkelompok dalam jumlah terbatas di kampung-kampung.

        Di masa kemerdekaan pun, situasi di Kabaena, pulau kecil setelah Pulau Buton dan Pulau Muna di ujung semenanjung tenggara Pulau Sulawesi, tidak tersedia kesempatan yang baik bagi kegiatan sosial dan ekonomi disebabkan pergolakan daerah yang keburu merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Timbul gerakan Permesta disusul pemberontakan untuk memisahkan diri dari Republik di bawah pimpinan Kahar Muzakkar. Pemberontakan ini baru dapat dipadamkan secara tuntas tahun 1964. Tetapi keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Moronene (kini Kabupaten Bombana yang wilayahnya mencakup Pulau Kabaena), baru benar-benar pulih beberapa tahun kemudian. Kabaena adalah bagian Kesultanan Buton, kewedanaan Buton, dan terakhir Kabupaten Dati II Buton. Di masa   kekacauan itu Kabaena sering ditinggalkan satuan aparat bersenjata sehingga gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dapat keluar masuk menjarah di pulau itu  tanpa rintangan.

        Guru Hadi pun pernah ditawan DI/TII dan dibawa ke markas mereka di daratan besar semenanjung tenggara Sulawesi. Namun, Guru Hadi berhasil diselundupkan pulang ke Kabaena  oleh anggota DI/TII yang bersimpati dan mengagumi kesalehan ulama tersebut. “Tetapi buku-bukunya tertinggal di sarang gerombolan”, ujar As’ad.

        Situasi yang tidak menentu ditambah kesadaran masyarakat Kabaena yang masih rendah terhadap pendidikan agama dan pendidikan umum pada umumnya, tak pelak lagi menjadi kendala besar bagi Guru Hadi untuk membuka pendidikan sistem klasikal seperti pesantren, misalnya. Sebab pembangunan sebuah lembaga pendidikan memerlukan kepeloporan untuk memobilisasi kekuatan baik bersifat finansial maupun sarana dan prasarana.

        Tetapi Guru Hadi tidak menyerah pada keadaan. Dia terpanggil mewujudkan niatnya semula, ‘mengislamkan’ masyarakat Kabaena sekuat kemampuannya. Selain aktif mengajar agama di sekolah-sekolah lanjutan pertama (SMP dan PGA 4 Tahun) yang mulai bermunculan di Kabaena pasca kekacauan, dia menyelenggarakan pengkajian melalui pertemuan mingguan secara bergilir di setiap masjid desa di Kabaena. Pertemuan mingguan itu disebut ‘totoro’,  maksudnya peserta duduk di masjid untuk menerima pelajaran dan penerangan agama dari Guru Hadi.

        Kegiatan tersebut dilakukannya secara sukarela. Nyaris tiada hari tanpa perjalanan ke desa-desa sepulau Kabaena dengan menunggang kuda milik pribadi pula. Hujan dan panas adalah soal biasa baginya. Kondisi jalan di Kabaena masa itu masih berupa jalan setapak. Alat angkutan orang dan barang memang hanya kuda saja.

Guru Haji Daud (1980). Foto kenangan keluarga Yamin Indas

        Kegiatan pengkajian dari desa ke desa baru menyurut setelah Guru Hadi terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Kabuaten Buton di era Orde Baru. Kondisi fisiknya pun makin menurun sehingga dia lebih banyak menerima masyarakat di rumahnya. Sisa waktu tersebut sering pula digunakannya untuk mengunjungi keluarga di beberapa kota, seperti Makassar, Palu, Kendari.

        Guru Hadi memiliki 16 putra-putri, termasuk yang telah meninggal tiga orang. Namun, tak satu pun di antara mereka mengenyam pendidikan khusus seperti almarhum. Perpustakaan pribadi almarhum di rumahnya di Teomokole, tak seorang pun mampu membacanya karena semuanya huruf gundul.

        Dalam sejarah perkembangan Islam di Kabaena, Guru Hadi adalah tokoh fenomenal. Dia membawa pembaharuan dalam pengamalan agama yang secara substantive meliputi  aspek akidah, fikih, dan akhlak. Dalam hal fikih, dia berpegang teguh pada mazhab Syafiiyah. Guru Hadi tidak secara frontal mengoreksi praktik-praktik tarekat (sufistik) yang sedikit mewarnai pelaksanaan syari’ah di Kabaena sebelumnya. Tetapi dia hanya menjalankan misi da’wahnya dengan pandangan dan contoh perilaku bahwa beginilah ajaran Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW.

        Karena pemahaman dan pengetahuan agamanya luas dan terstruktur, maka Guru Hadi dipandang sebagai sosok ulama yang berwibawa baik di mata sesama ulama yang pernah mondok di Timur Tengah maupun masyarakat umum di Sulawesi Tenggara.

        Pelasanaan syari’ah atau fikih mutlak bagi setiap muslim. Bahkan tanda-tanda keimanan seorang muslim justru terlihat pada aspek itu yang direalisasikan dalam bentuk hubungan langsung dengan Allah Swt seperti shalat paling sedikit 5 kali dalam sehari, zakat, haji, dan sebagainya. Guru Hadi sangat keras mengontrol pelaksanaan syari’ah tersebut dalam masyarakat Kabaena. Sehingga pernah ada suatu masa di zaman beliau, dalam masyarakat Kabaena berlaku kontrol sosial terkait penegakan syari’at. Bila ada warga lalai shalat Jumat, atau kedapatan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, maka yang bersangkutan diumumkan perbuatannya melalui suatu acara di masjid atau di forum publik lain.  ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tarawih Sepi Kecuali di Pesantren Ummushabri

Oleh Yamin Indas

   

Jamaah tarawih di Pesantren Ummushabri Kendari melimpah ke halaman masjid. Foto Yamin Indas

  JAMAAH shalat tarawih di masjid pesantren Ummushabri di tengah Kota Kendari, ibu kota Sulawesi Tenggara, setiap malam meluap hingga ke halaman masjid tersebut. Pemandangan itu kontras dengan suasana di masjid-masjid lain di kota itu, makin dekat Lebaran jamaahnya makin sepi.

Malam ke-24 Ramadhan 1436 H atau 10 Juli 2015 M, saya ikut shalat tarawih di situ sekalian mau lihat teman yang akan berceramah di masjid tersebut. Teman itu adalah salah satu pimpinan daerah Provinsi Sultra. Ketemu di gedung DPRD Sultra di siang hari, saya tanya akan berceramah di masjid mana? Dia jawab: “Di Masjid Pesantren Ummushabri”. Seusai makan malam, saya hitung waktu bahwa sekitar 19.30 saya sudah harus mengambil tempat di depan mimbar, untuk memudahkan pengambilan gambar. Saya mau bikin kejutan untuk tokoh tersebut.

Tetapi perkiraan saya tidak tepat. Saya tiba di masjid, Pak Imam pas menutup shalat fardhu Isya’ dengan salam. Berarti, shalat Isya’ di masjid ini dimulai sebelum pukul 19.30. Dan kalau mau dapat tempat di dalam, kita harus sudah duduk di dalam masjid pada pukul 19.00 Wita atau kurang dari itu. Jadinya, saya hanya mendapat tempat di halaman bergabung dengan jamaah lainnya. Di situ saya juga mendirikan shalat Isya’, dan beruntung ada satu jamaah, yang juga masbuq, ikut menjadi makmum sehingga syarat shalat jamaah saya tetap terpenuhi.

Teman itu ternyata tidak ada. Tapi saya tidak kecewa karena penceramah malam itu adalah teman saya juga, Drs H Muslim dari Kementerian Hukum dan HAM. Dia termasuk da’i kondang di Kota Kendari. Lebih semangat lagi karena pemimpin shalat di situ setiap malam ternyata adalah Drs KH Mursyidin, yang boleh disebut sebagai Imam Pemprov Sultra. Dia menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Sultra, dan dia selalu menyertai Safari Ramadhan Gubernur Nur Alam. Sangat boleh jadi, salah satu daya tarik masjid pesantren tersebut adalah kiai, sahabatku ini. Pasalnya, dia adalah salah satu dari sedikit penghafal Al Qur’an di Sulawesi Tenggara, dan bersuara merdu pula.

Padatnya jamaah di Masjid Ummushabri Kendari bukan sekadar asumsi saya saja tetapi memang faktanya begitu. Malam sebelumnya ketika saya melewati jalan di depan kompleks tersebut, kendaraan parkir terlihat memadati kiri-kanan sepanjang jalan raya hingga agak jauh dari kompleks itu. Malam itu saya shalat tarawih di suatu tempat yang ritualnya dilakukan dengan super cepat.

Memang begitulah, tradisi shalat tarawih yang saya amati selama ini, super cepat. Surat Al Fatihah dibaca nyaris hanya satu kali tarikan napas. Apalagi surat atau ayat yang melengkapi Al Fatihah, lebih cepat lagi. Pokoknya, jangan bicara tuma’ninah. Tidak ada itu. Dengan demikian, waktu yang digunakan mendirikan shalat tarawih di daerah ini singkat sekali, baik yang 8 maupun yang 20 raka’at plus witir.

Saya sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. Saya takut jangan sampai ibadah seperti ini termasuk yang disinyalir ayat 103-104 suart Al Kahfi: “Apakah kalian mau Kami ceritakan tentang orang-orang yang merugi dengan amalnya. Yaitu mereka yang tersesat amalnya di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat dengan sebaik-baiknya”.

Namun demikian, padatnya jamaah di masjid Ummushabri sangat membesarkan hati. Sebab selain gejala super cepat tadi, makin menipisnya jamaah shalat tarawih seiring dengan mendekatnya waktu kepergian Ramadhan merupakan keprihatinan yang lain lagi. Sulit dibantah bahwa keadaan tersebut mencerminkan bahwa sebagian umat muslim masih menganggap ibadah puasa di bulan Ramadhan adalah beban dari suatu kewajiban belaka. Artinya, ibadah puasa itu dilakukan hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Selamat Berulang Tahun Gubernur Nur Alam

                      

Oleh Yamin Indas

Ketika menyisir desa-desa pantai dan pulau-pulau dalam rangka sosialisasi sebagai calon Gubernur Sultra periode 2008-2013. Nur Alam dibantu naik ke darat dari perahu motor yang ditumpanginya. Foto Yamin Indas

HARI ini,  tanggal 9 Juli 2015, Nur Alam berusia 48 tahun. Selamat berulang tahun Pak Gubernur. Usia Anda masih tergolong muda. Tetapi kita berbangga hati karena sudah hampir sewindu dari usia Anda telah digunakan untuk membangun daerah. Banyak prestasi telah diukir. Masa jabatan yang tersisa kita berharap akan lebih melengkapi  prestasi yang telah diraih.

Nur Alam adalah Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode. Saat dilantik untuk periode pertama (2008-2013), dia berumur 39 tahun. Dia anak ke-11 dari 12 bersaudara, dari pasangan Isruddin – Siti Fatimah, warga Desa Konda,  sekitar 20 km dari Kota Kendari.  Ada cerita menarik pra-kelahiran tokoh ini ke dunia. Dan ini terkait grand design Allah azza wajalla.  Setelah melahirkan anak ke-10, Fatimah diajak ikut program KB (Keluarga Berencana). Kebetulan, tak jauh dari rumahnya ada pos KB. Masa itu KB masih bersifat gerakan masyarakat bernaung di bawah sebuah yayasan.

Ajakan petugas KB tadi kemudian disampaikan kepada suaminya. Tetapi Isruddin secara spontan langsung menolak. Dia berpandangan, setiap anak manusia membawa rezekinya sendiri dari Allah Swt jika pembatasan kelahiran didasarkan pertimbangan ekonomi. Kehidupan pun berjalan seperti biasa hingga lahir lagi anak ke-11. Seandainya pasangan ini ikut KB waktu itu, maka tidak bakal lahir seorang Gubernur Sulawesi Tenggara bernama Nur Alam dari rahim Ibu Fatimah. Tetapi Allah azza wajalla telah menetapkan dengan iradat-Nya. Ibu Fatimah kini dalam usia sepuh, namun masih dapat menyaksikan kegiatan putranya setiap hari sebagai seorang pejabat negara.

Nur Alam mencapai jabatan puncak itu sebagai hasil dari kerja keras. Dua atau tiga tahun menjelang pemilihan dia sisir hampir 2.000 desa dan kelurahan di Sultra. Kadang berjalan kaki puluhan kilometer, atau naik kapal kecil ke pantai dan pulau-pulau untuk mendekati rakyat. Hasilnya spektakuler. Dia hentikan langkah gubernur incumbent hanya dalam satu putaran.  Dia putra daratan pertama yang mampu mengalahkan para calon gubernur dari kepulauan, melalui pemilihan langsung pula. Hampir sepanjang sejarah pemerintahan di provinsi ini, jabatan gubernur selalu direbut putra daerah dari kepulauan. Dia menganggap perjuangannya menuju kursi gubernur sebagai sebuah mimpi. “Kalau episode itu mau diulang, saya tidak berani. Malah ngeri”, ujarnya.

Adapun mendiang Abdullah Silondae, boleh dibilang adalah putra mahkota. Ketika itu militer mulai ditarik dari jabatan-jabatan politik di daerah. Perubahan politik Pak Harto itu dimanfaatkan Gubernur Sultra Mayjen TNI Eddy Sabara untuk mendorong karibnya sejak kecil, pamongpraja senior dan mantan Bupati Kendari Drs H Abdullah Silondae untuk menggantikannya melalui pemilihan DPRD. Tokoh yang dikenal jujur dan bersih, ini pun hanya menjabat kurang dari tiga tahun karena keburu wafat. Beliaulah tokoh sipil pertama yang dipercaya Pak Harto menjabat Gubernur Sultra.

          Ketika maju lagi untuk masa jabatan periode kedua, pesaing Nur Alam dari kepulauan tidak setangguh periode sebelumnya. Namun, dengan keberhasilan merebut kembali kursi gubernur, Nur Alam makin mengokohkan dirinya sebagai orang kuat di Sultra yang meliputi wilayah daratan dan kepulauan. Karena itu saya merasa geli melihat anak-anak daratan yang  sering ikut-ikut mengguncang kedudukan Nur Alam. Mereka seperti berkolaborasi dengan lawan-lawan politik gubernur tersebut untuk mencari-cari kesalahan, seperti korupsi  dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

            Padahal, belum tentu anak-anak daratan itu bakal mampu bersaing dengan anak-anak kepulauan pada pemilihan gubernur pasca Nur Alam. Untuk ke depan itu, anak-anak kepulauan sekarang  tampak lebih siap. Pada sebuah tulisan terdahulu secara eksplisit saya sudah menyebut nama salah satu bupati di kepulauan yang berpotensi menjadi gubernur menggantikan Nur Alam. Seandainya Bupati Buton Umar Samiun mau ikut berkompetisi, besar peluangnya untuk memenangi pertarungan. Ia concern dan memiliki komitmen sosial yang tinggi. Seperti halnya Nur Alam, Umar Samiun tidak tega melihat temannya kesulitan tanpa ia menawarkan bantuan.

Santai bersama Ibunda Hj Siti Fatimah di rumah pribadi di bilangan Wua-Wua di suatu sore awal 2015. Foto Yamin Indas

Nur Alam  berangkat dari bawah. Orangtuanya adalah keluarga sederhana di Desa Konda. Ayahnya, Isruddin adalah pegawai kehutanan golongan rendahan dengan jabatan KRPH (Kepala Resort Pemangkuan  Hutan) Konda dan sekitarnya. Adalah kepiawaian Siti Fatimah mengelola gaji/pensiun yang tak seberapa sehingga selusinan anak-anak mereka bisa bertahan hidup dan bersekolah. Perjuangan hidup Ibu Fatimah makin berat ketika suaminya dipanggil lebih dulu menghadap Sang Khalik pada tanggal 26 Februari 1982. Nur Alam sendiri tidak ikut menyaksikan kepergian ayahnya untuk selama-lamanya karena waktu itu dia sedang mengikuti kegiatan nasional Pramuka di Cibubur. Ketika itu dia masih duduk di kelas 3 SMP.

Nur Alam mengaku sejak SD telah berusaha hidup mandiri. Dia menjual kelapa atau apa saja yang bisa menghasilkan uang. Nur Alam menamatkan pendidikan SD di Konda tahun 1979. Dia melanjutkan sekolah ke SMP Negeri Ranomeeto, lalu pindah ke SMP Negeri 3 Kota Kendari. Ke sekolah-sekolah tersebut dia berjalan kaki. Bila kecapekan, dia menginap di rumah sepupu ayahnya, Haeruddin. Ibunya, Siti Fatimah   pun menyertainya  buat menyiapkan makanan dan pakaiannya.

Kendati ditekan kesulitan ekonomi, Nur Alam dapat menyelesaikan jenjang-jenjang pendidikannya  tepat waktu. Otaknya cerdas. Tamat SMP tahun 1983, tiga tahun berikutnya menggondol ijazah SMA. Tetapi ketika di Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo, kuliahnya agak tersendat karena ia sibuk berbisnis. Dia sudah terjun ke dunia usaha formal, antara lain menjadi kontraktor (pemborong).   Benderanya adalah PT Tamalakindo, perusahaan yang dia dirikan sendiri. Gelar sarjana ekonomi baru diraihnya tahun 1993. Bergelar MSi dari almamaternya Universitas Haluoleo, dia saat ini tengah mengikuti pendidikan doktoral di sebuah pendidikan tinggi negeri di Jakarta.

Nur Alam menikahi Asnawati  pada 15 Januari 1994. Tina, panggilan akrabnya adalah putri tokoh politik Sultra yang disegani di permulaan Orde Baru. Hasan tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra di era transisi politik tersebut. Sebuah sumber menyebutkan, perkenalan Nur Alam dengan Tina terjadi di sebuah rumah sakit Kendari tatkala dia menjenguk Pak Hasan yang sedang dirawat di situ. Alhasil, Nur Alam bercanda kepada ibunya Siti Fatimah: “Ternyata ada anak gadisnya om Hasan yang cantik”. Ibunya senyum-senyum saja sebagai ungkapan rasa hati sang Bunda bahwa putra bungsunya itu sudah ingin menikah. Pasangan Nur Alam-Tina Asnawati membuahkan tiga putra putri. Sitya Giona Nur Alam, anak pertama dan kini studi di Singapura. Anak kedua Muhammad Radhan Algindo Nur Alam bersama si bungsu Enoza Genastry Nur Alam kini di bangku SMA dan SMP di Jakarta.

Kiprah politik Nur Alam telah dirintis sejak aktif di asosiasi-asosiasi pengusaha yang semuanya bernaung di pohon beringin Golkar era Orde Baru. Politik dukung-mendukung bupati atau walikota juga tak luput dari perhatiannya. Persahabatannya dengan mendiang La Ode Kaimoeddin, Gubernur Sultra dua periode justru dimulai dari suasana pro-kontra hasil pemilihan Walikota Kendari. Nur Alam menggugat putusan DPRD Kendari yang  menetapkan pasangan Masyhur Masie Abunawas/Muzakkir sebagai walikota dan wakil walikota terpilih. Mereka menang tipis, satu suara atas Buhari Matta bersama pasangannya. Dalam konflik itu Nur Alam dan Gubernur Kaimoeddin ternyata satu aspirasi.  Sejak itu hubungan pribadi kedua tokoh terjalin baik dan hangat.

Ketika partai politik tumbuh menjamur dalam rangka pemilu yang dipercepat di era Presiden BJ Habibie, Nur Alam  bergabung  ke Partai Amanat Nasional (PAN). “Saya tertarik konsep dan pandangan-pandangan ideologis para tokoh pendiri PAN, termasuk Amien Rais”, ujarnya menjawab pertanyaan mengapa memilih PAN. Nur Alam pun kemudian terpilih sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sultra. Ketuanya adalah mendiang Andrey Djufrie SH, mantan jaksa senior yang dikenal bersih dan masih kerabat istri Nur Alam. Jabatan itu kemudian beralih ke Nur Alam hingga dua periode, dan baru akan berakhir pada Muswil PAN Sultra, Desember 2015.

            Di tangan Nur Alam PAN berhasil geser dominasi Golkar dan Partai Demokrat. DPRD Provinsi Sultra hasil pemilu 2014 diketuai kader PAN, Abdurrahman Saleh.  DPRD di 17 kabupaten/kota nyaris dikuasai kader PAN. Bahkan lebih separuh kepala daerah di Sultra saat ini dipegang kader PAN.  Melalui pemilu 2014, PAN juga berhasil meraup satu kursi DPR Pusat atas nama Asnawati Hasan, istri Nur Alam sendiri.  Salah satu keberhasilan kepemimpinan Nur Alam adalah terwujudnya program kaderisasi calon-calon pemimpin daerah, bukan hanya bidang politik tetapi juga birokrasi (legislatif dan eksekutif). Kaderisasi di bidang birokrasi dilakukan melalui mekanisme pengangkatan penjabat-penjabat (Pj) bupati dan walikota untuk mengisi kevakuman selama proses pilkada . Kader yang didorong ke jabatan strategis itu tentu kader-kader yang prestasinya paling menonjol di samping pengalaman.

            Ketika melantik Saemu Alwi sebagai Pj Bupati Buton Utara bulan lalu, Gubernur Nur Alam menyebutkan, Saemu adalah Pj Bupati ke-10 yang dia dilantik. Itu tidak termasuk pasangan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota terpilih melalui pilkada selama Nur Alam menjabat Gubernur Sultra. Agar terjadi pemerataan, Nur Alam hanya memberikan kesempatan satu kali bagi setiap kader.

            Peningkatan sumber daya manusia merupakan kebijakan prioritas Gubernur Nur Alam. Di masa jabatan periode pertama dia melaksanakan program kesehatan dan pendidikan gratis. Pendidikan gratis bukan hanya sampai jenjang sekolah lanjutan atas tetapi sampai perguruan tinggi. Gubernur melakukan kerja sama  dengan Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang untuk menampung 1.000 mahasiswa dari kabupaten/kota di Sultra. Program pendidikan S1 tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Mahasiwa yang dikirim ke Unisula terlebih dulu menjalani seleksi kemudian dibekali beasiswa. Selain kesehatan dan pendidikan gratis, ada pula bantuan dana segar kepada setiap desa dan kelurahan selama masa jabatan periode pertama, sebesar Rp 100 juta setiap tahun. Program ini telah “diambil alih” pemerintah pusat dalam bentuk dana desa yang bersumber dari APBN. Dengan demikian, desa dan kelurahan di Sultra telah memiliki pengalaman mengelola dana seperti itu.

            Pesatnya pembangunan infrastruktur juga membuktikan keberhasilan Nur Alam sebagai gubernur. Ruas-ruas jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan udara dilakukan penambahan,  diperbaiki, dan ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung dinamika kegiatan sosial dan ekonomi yang semakin tinggi. Dia, antara lain  telah membebaskan penduduk hulu Sungai Konawe-Eha dari isolasi selama dunia ini terkembang, dengan pembangunan jembatan sepanjang 237 meter. Jembatan ini menghubungkan  dua kabupaten: Kolaka Timur dan Konawe.

            Di sisa masa jabatan periode kedua, Nur Alam ingin merampungkan pembangunan jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,7 km dan sebuah masjid megah di tengah teluk. Sumber daya buatan ini akan melengkapi keindahan Teluk Kendari sebagai  landmark Kota Kendari,  ibu kota Provinsi Sultra. Gubernur Nur Alam juga berharap dapat menyaksikan dimulainya pembangunan jembatan Baruta  yang menyatukan Pulau Muna dan Pulau Buton. Di situ ada obyek wisata berupa anak-anak nelayan berebut koin atau apa saja yang dilemparkan penumpang kapal ke laut saat melintasi jalur selat Buton itu.

            Nur Alam yang berlatar belakang pengusaha sangat mudah membangun lobi dengan pengusaha kakap dari Jakarta dan Makassar untuk membangun hotel berbintang  dan pasar modern (swalayan). Group Lippo, misalnya, kini mengoperasikan sebuah pasar modern di Kota Kendari. Mall Lippo Plaza Kendari kini menjadi salah satu pusat rekreasi belanja dan kuliner. Gubernur juga masih menawarkan eks-lokasi Rumah Sakit Umum Provinsi seluas lima hektar ke investor untuk dibangun sebuah kawasan terpadu (superblock) di Kota Kendari. RSUP Sultra yang baru telah dioperasikan sejak dua tahun lalu. Pembangunan RSUP baru tersebut menelan biaya Rp 400 milyar.

            Salah satu keunggulan Nur Alam sebagai pemimpin adalah kemampuannya berbicara di depan publik. Dia orator meskipun suaranya tidak lantang dan membahana seperti Bung Karno. Dia mampu menangkap sebuah suasana, kemudian secara spontan diungkapkan  dalam pidato dengan bahasa  yang lugas. Ketika menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden Jokowi di Kendari, 6 November 2014, misalnya, Nur Alam di luar teks berujar: “Ada dua fenomena alam yang menandai kunjungan Bapak Presiden ke Sulawesi Tenggara. Pertama, beberapa jam menjelang kedatangan Bapak Presiden, bumi Sulawesi Tenggara diguyur hujan. Ini hujan pertama setelah beberapa bulan berlangsung musim kemarau di sini. Kedua, warga Sulawesi Tenggara tumpah ke sepanjang jalan yang dilalui Bapak Presiden. Ini tidak biasa. Sebab masyarakat kami dikenal cuek terhadap kedatangan atau kehadiran pejabat tinggi dari Jakarta”.  Sebagai manusia biasa Jokowi tentu terkesan dengan orasi Nur Alam itu.

Ketika Nur Alam naik panggung sebagai gubernur, para bupati/walikota di Sultra sedang mabuk-mabuknya menikmati kekuasaan sebagai raja kecil di era otonomi daerah. Hampir semua perizinan di tangan mereka. Hubungan koordinasi dan konsultasi dengan gubernur tidak jalan. Maka, ketika mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah, Nur Alam menegaskan prinsipnya dengan ungkapan antara lain seperti ini: “Gubernur tidak menguasai sejengkal pun tanah di Sulawesi Tenggara. Tetapi tidak sejengkal pun tanah di Sulawesi Tenggara yang tidak bisa diurus oleh gubernur”.

            Kemampuan Nur Alam berbicara di depan publik tanpa konsep membuat lawan-lawan politiknya berpikir dua kali untuk berdebat dengannya secara terbuka. Sultra pernah memiliki gubernur yang tampil memberi sambutan pada acara pemberangkatan jenazah pegawai pemda ke pekuburan, dengan membaca teks yang telah disiapkan staf.  Padahal, isi sambutannya hanya beberapa kalimat. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bakal Terjadi Eskalasi Produksi Pangan

Oleh Yamin Indas

         SIKAP tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebetulnya hanya disuarakan segelintir orang. Minoritas ini terdiri dari koalisi adidaya di parlemen kemudian di-blow-up pengamat yang pandangan politiknya sejalan dengan pihak “oposisi” di Senayan itu. Alat mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan tentu saja media.

        Klaim ketidakpuasan itu juga bersifat sepihak. Indikasi merosotnya ekonomi, misalnya, hanya dikonfirmasi melalui pasar modal di bursa efek berupa kurs rupiah terhadap dollar AS. Namun harus diakui laju penurunan nilai rupiah di era pemerintahan baru memang berlari cukup kencang, dari sekitar 900 menjadi hampir 1.400 rupiah per dollar AS saat ini. Tetapi sentimen pasar uang tersebut juga lebih terpicu pernyataan-pernyataan pesismistis dari pihak “oposisi”.

        Indikasi lain adalah melambungnya harga kebutuhan pokok dan kebutuhan esensi lainnya seperti bahan bangunan. Tidak terkecuali biaya angkutan dan transportasi yang segera bereskalasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM.

        Akan tetapi gejolak itu harus dipahami sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah perubahan rezim yang pasti menimbulkan dampak di sektor ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan itu menjadi sangat sensisitif terhadap kebijakan dan langkah-langkah apapun   yang dilakukan pemerintahan baru karena faktor ekspektasi masyarakat begitu tinggi saat dan setelah menggunakan hak pilih mereka.

        Situasi dibuat seolah makin genting ketika partai pendukung ingin masuk kabinet mengganti menteri yang dianggap kurang menguntungkan partai. Maka dihembuskanlah isu reshuffle kabinet diikuti upaya mendiskreditkan menteri-menteri yang menjadi target perombakan kabinet. Ada trio macan di Istana, misalnya. Terkahir Menteri BUMN diklaim menghina Presiden.

        Publik pun diseret untuk ikut menekan Presiden agar segera merombak kabinet dengan pernyataan emosional adanya seorang menteri menghina Presiden melalui “juru bicara” Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Para politisi kawakan terutama dari Golkar (maaf bukan Golkar periode pengurus saat ini) tentu sangat geli melihat permainan tidak cantik di internal pemerintah. Apalagi pelakunya adalah seorang Menteri Dalam Negeri. Di era Orde Baru,  Menteri Dalam Negeri adalah sosok (Pak Harto)  Presdiden sehingga dia sangat disegani.

        Situasi diuntungkan sosok Presiden Jokowi yang tidak temperamental. Sebaliknya dia tenang saja dan hanya sesekali berkomentar menjawab pertanyaan pers dengan suara bariton yang sejuk. Pernyataan terakhir Presiden adalah meminta kepada jajaran kabinet untuk fokus bekerja, jangan tarpancing isu reshuffle. Ketua MPR Zulkifli juga berpendapat, terlalu dini merombak kabinet yang usia masa kerjanya belum setahun. Evaluasi pasti tak lengkap dan tidak obyektif.

Daerah Angkat Bicara

        Keadaan sesungguhnya ialah bahwa kabinet Jokow-JK telah bekerja seusai pelantikan Oktober tahun lalu. Di sektor kemakmuran, misalnya, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan sejak awal masa jabatannya telah menggelar dan mulai melaksanakan program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.  Siapa meragukan kinerja dan integritas Susi Pudjiastuti, salah satu menteri di sektor kemakmuran. Atau Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait usaha besar peningkatan produksi pangan menuju swasembada secara nasional.

        Sektor garapan mereka bergelut pada akar rumput perekonomian nasional, yaitu petani dan nelayan yang jumlahnya meliputi sekitar 80 persen penduduk kita. Bila mayoritas ini terangkat, maka wajah kemiskinan dan kesulitan hidup bangsa kita akan perlahan membaik. Kinerja kedua menteri ini tidak bisa diukur hanya dalam waktu setengah tahun atau lebih. Sebab produksi di tingkat akar rumput itu tidak semua  bisa menggunakan teknologi, sebab masih ada faktor cuaca dan iklim.

        Sebagai contoh kinerja pemerintahan Jokowi-JK bahwa tidak seburuk berita di media adalah perluasan lahan pertanaman beberapa komoditas pangan di Sulawesi Tenggara. Perluasan itu bukan wacana tetapi sudah mulai diwujudkan di lapangan.

        Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sultra Ir H Muhammad Nasir MSi, Sultra tahun ini memasuki era produksi pangan secara besar-besaran. Selain padi, kedelai dan jagung juga dijadikan primadona baru. Kementerian Pertanian mengalokasikan areal tanaman kedelai di provinsi ini seluas 30.365 hektar. Selama ini areal panen kedelai di Sultra paling luas sekitar 5.000 hektar. Lahan jagung juga ditingkatkan dari 18.500 hektar menjadi 21.500 hektar untuk tahun 2015 ini.

        Baik lahan kedelai maupun jagung sudah dibuatkan peta dan jadwal tanam. Nasir mengatakan, tidak ada kendala untuk merealisasikan penanaman karena semua sarana produksi disediakan melalui APBN. Pemda Provinsi pun tidak tinggal diam. Melalui APBD disediakan dana penangkaran benih kedelai.

        Kegiatan pertanian padi lebih ditekankan pada proteksi dan peningkatan surplus beras. Di era Gubernur Nur Alam, swasembada beras cenderung kian mantap. Pada tahun yang baru lalu (2014) surplus tercatat 137.163 ton. Padahal pada tahun 2018 baru mencapai 18.815 ton. “Pak Gubernur sangat perhatian terhadap upaya mempertahankan swasembada beras. Tahun lalu terjadi puso sekitar 2.980 hektar. Petaninya diberi benih dan pupuk gratis,  dananya dari APBD”, kata Nasir.

        Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mendorong Provinsi Sultra untuk membangun industri  gula. Empat kabupaten di provinsi itu diarahkan sebagai daerah penghasil gula yaitu Buton Utara, Muna, Konawe Selatan dan Kolaka.  Masing-masing kabupaten ditargetkan membangun pabrik gula berkapasitas 6.000 ton/tahun. Proyek jangka menengah itu sudah mulai dirintis.

        Dengan demikian, Provinsi Sultra saja mulai tahun ini dan seterusnya akan  mengorbit pada eskalasi peningkatan produksi pangan dan komoditas strategis gula. Bagi provinsi ini, terwujudnya swasembada pangan merupakan kontribusi nyata terhadap swasembada pangan nasional yang ditargetkan Presiden Jokowi harus tercapai pada 2-3 tahun ke depan. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bakal Terjadi Eskalasi Produksi Pangan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KPK Mendatang Harus Lebih Berani

Oleh Yamin Indas

     PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi 9 Srikandi saat ini diharapkan lebih berani dan galak dibanding era Antasari Azhar dan Abraham Samad. Pasalnya, gejala korupsi dewasa ini bukan makin berkurang tetapi sebaliknya kian merajalela hingga ke pelosok Nusantara sejauh jaringan birokrasi, termasuk institusi penegak hukum. Kondisi krisis tersebut akan lebih parah lagi jika DPR-RI berhasil menggolkan usulan Dana Aspirasi sebesar Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar setiap anggota setiap tahun. Jika dikalikan dengan jumlah anggota parlemen atau Dewan Legislatif Republik Indonesia periode 2014-2019 maka total dana APBN yang bakal disedot wakil-wakil partai politik tersebut adalah Rp 11,2 trilyun.

     Pengajuan  anggaran sebanyak itu membuat burung Garuda geleng-geleng kepala. Lambang Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) itu dalam hatinya berteriak mempertanyakan mengapa legislatif di negara penganut sistem Trias Politica bernasfu ingin merangkap menjadi eksekutif.  Apakah karena salah satu dari dua blok di DPR merasa sebagai adidaya dalam pengambilan keputusan sehingga segala sesuatu yang terlintas di benaknya dengan mudah bisa dipaksakan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden yang juga Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia? Selemah itukah Presiden Republik Indonesia di mata blok adidaya?

     Lantas apa kaitan Dana Aspirasi dengan pimpinan KPK hasil 9 Srikandi? Jika keinginan DPR itu disetujui kemudian direalisasikan dalam tahun 2016, maka di saat itulah pimpinan KPK yang baru,  akan mulai mengaum dan bergerak mencengkeramkan kukunya dalam-dalam. Satu per satu dari sekian anggota DPR itu ditangkapi dan dijebloskan ke penjara. Pengajuan Dana Aspirasi itu tidak lebih dari menggali lubang jebakan untuk  diri sendiri. Mengapa? Bukankah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 belum dicabut? Tidak ada pasal dan ayat di situ yang mengatur anggota DPR untuk ikut mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

     UU itu adalah untuk eksekutif yang mengatur mulai dari mekanisme perencanaan pembangunan (Musrenbang tingkat desa hingga tingkat nasional), pelaksanaan,  hingga pengawasan yang dilakukan tentunya oleh DPR. Artinya, dana aspirasi itu inkonstitusinal yang apabila dilanjutkan pada tahapan operasional bukan lain dari tindakan perbuatan melawan hukum demi kepentingan pribadi, kelompok/lembaga, dan partai.

     Namun, bagi DPR 2014-2019 yang dikendalikan blok adidaya, mengubah undang-undang adalah perkara gampang, jauh lebih mudah dari membalikkan tangan. Hanya saja, persoalan tidak semudah itu seleainya. Bukti permulaan sudah cukup bagi KPK, yaitu usaha terencana dan sistemik untuk menguasai keuangan negara tanpa hak. Dampak dari perbuatan ini adalah kian merebaknya tindakan korupsi ke hampir setiap jaringan birokrasi dan lembaga negara.  Elite kencing berdiri, pengikut kencing berlari. Ini bagiannya  Artijo, hakim agung yang menambah hukuman mantan Anggota DPR dan Ketua Umum  Partai Demokrat ( partai berkuasa di eranya), Anas Urbaningrum, dari tujuh tahun menjadi hampir 20 tahun termasuk hukuman kurungan jika  tak mampu mengembalikan uang negara yang dikorup.

     Kini kita menunggu hasil proses rekrutmen pimpinan KPK dan finalisasi usulan Dana Aspirasi dari APBN yang dialirkan ke setiap anggota DPR-RI periode 2014-2019.

Posted in Uncategorized | Leave a comment