JOKOWI PENUHI JANJINYA UNTUK BAUBAU

 

OLEH YAMIN INDAS

Pj Walikota Baubau Hado Hasina bersalaman dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Juli 2018.

SETIAP kepala daerah memang diharapkan rajin menjemput dan menangkap bola untuk kepentingan daerah dan rakyat yang dipimpinnya. Jangan cuma menunggu dan menatap bintang di langit yang mustahil dia tahu berapa banyaknya.

 

Kendati hanya berstatus penjabat (Pj) Walikota Baubau, Hado Hasina telah memberikan contoh yang baik dalam memanfaatkan peluang sekecil apa pun. Dalam pertemuan para bupati dan walikota se-Indonesia dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, bulan Juli 2018, dia meminta bantuan mobil bus kepada Presiden.

 

Warga Kota Baubau membutuhkan sarana angkutan umum tersebut untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Begitu alasan yang dikemukakan Hado yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

 

Tanpa banyak pertimbangan, Presiden menyanggupi bantuan 10 unit bus buat warga kota tersebut. Sosok Hado Hasina spontan menjadi perhatian ratusan bupati dan walikota yang hadir di Istana Bogor saat itu.

 

Sampai masa tugas Hado sebagai Pj Walikota berakhir (dilantik 31 Januari 2018) saat pelantikan walikota terpilih tanggal 24 September 2018, mobil bus bantuan Presiden belum ada kabar beritanya. Dalam kondisi kesehatan yang belum pulih, dia ke Jakarta melacak posisi bantuan tersebut. Tentu saja pelacakan itu melalui jalur Kementerian Perhubungan.

 

Alhasil, Senin 10 Desember 2018 Hado mengatakan, bantuan Presiden Jokowi buat warga Kota Baubau kini dalam perjalanan menuju Baubau. “Persisnya hanya 5 dari 10 yang kita minta. Namun demikian kita sangat bersyukur karena yang datang itu kita anggap sebagai pengadaan tahap pertama”, ujarnya.

 

Kadis Perhubungan Sultra tersebut sebenarnya berharap agar bantuan Presiden itu diserahkan Gubernur Ali Mazi sebagai sosok wakil pemerintah pusat. “Mestinya Pak Gubernur yang menyerahkan bantuan kepada Walikota Baubau”, katanya menambahkan.

 

Soal mekanisme itu dianggap penting oleh Hado Hasina dalam rangka pengawasan gubernur kepada daerah subordinasi. Targetnya menyangkut penggunaan bantuan agar sesuai azas dan misi pemerintah yaitu melayani kepentingan publik.

 

Menurut Kadis Perhubungan tersebut, pemberian bantuan dan penggunaan angkutan umum bus bertujuan untuk mendorong masyarakat agar membiasakan diri menggunakan angkutan umum bila bepergian. Sebab angkutan umum lebih praktis dan nyaman. Dengan demikian, masyarakat tidak cenderung memiliki mobil pribadi yang memadati jalan raya. Sehingga kemacetan dan kondisi lalu lintas yang semrawut tak terhindarkan.

 

Ia menekankan, mobil bus bantuan Presiden itu harus digunakan untuk beroperasi sebagai sarana angkutan umum dalam Kota Baubau. Dengan kapasitas sekitar 20 penumpang, berarti sekali pemberangkatan bus tersebut dapat mengangkut sekitar 100 penumpang.

 

Pengoperasian armada tersebut harus dengan pengelolaan bersifat bisnis. Bila manajemennya baik, armada itu bisa bertambah. Itu berarti, akan bertambah pula tenaga kerja  yang digunakan. Dengan 5 unit saat ini menunjukkan serapan 10 tenaga kerja, terdiri dari sopir dan kernet.

 

Hado mengungkapkan, tahun lalu ia berhasil memperoleh bantuan 10 unit bus dari Kementerian Perhubungan. Bantuan itu disalurkan kepada Kota Kendari sebanyak 5 unit, Kabupaten Muna 2 unit, dan Kota Baubau, juga 3 unit.

 

Akan tetapi, sarana angkutan umum tersebut tidak digunakan melayani angkutan publik melainkan untuk melayani angkutan aparat pemerintah daerah. Paling digunakan untuk mengangkut tamu-tamu pemda. Ini menurut Hado Hasina,  menyalahi tujuan kebijakan pemerintah di bidang transportasi yaitu mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan raya. ***

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENGUATAN PETANI

PENGUATAN PETANI

 OLEH YAMIN INDAS

 

Wakil Gubernur Sultra Dr H Lukman Abunawas SH

PEMERINTAH mendorong petani dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan produksi. Terkait dengan itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan bantuan langsung dan insentif kepada para pelaku ekonomi di lapis bawah tersebut.

Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas dalam suatu perbincangan di ruang kerjanya, Selasa 4 Desember 2018, mengatakan, ukuran keberhasilan pembangunan salah satu di antaranya adalah peningkatan produksi. Gejala ini menunjukkan terjadinya perkembangan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan.

Pasangan Ali Mazi – Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang dilantik Presiden Joko Widodo awal bulan September lalu, telah menetapkan lima sektor prioritas pembangunan Provinsi Sultra dalam 5 tahun ke depan. Ke-5 sektor tersebut merupakan kondisi riil daerah yang direkam pasangan ini saat mereka menyisir hampir seluruh pelosok dalam rangka sosialisasi dan kampanye Pilkada 2018.Secara konsepsional ke-5 sektor tersebut adalah Sultra Berbudaya dan Beriman, Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Produktif, dan Sultra Bantuan Masyarakat Miskin.

Dalam perbincangan tadi kami hanya fokus pada sektor Sultra Produktif. Penjabaran Sultra Produktif menurut Wagub Sultra, lebih ditekankan pada penyediaan bantuan langsung dan insentif. Sasarannya adalah petani tanaman pangan, petani perkebunan, peternak sapi, nelayan. Selain itu para pelaku industri kecil menengah (IKM) juga menjadi perhatian.

Khusus kepada petani sawah maupun petani kakao disebutkan bakal mendapatkan bantuan langsung berupa pupuk gratis. “Terobosan ini kita tempuh untuk mengatasi kesulitan petani selama ini. Mereka kesulitan mendapatkan pupuk. Padahal pupuk adalah salah satu unsur sarana produksi yang sangat vital dalam rangka meningkatkan produksi maupun produktivitas”, papar mantan Sekda Provinsi Sultra tersebut.

Petani sawah didorong untuk lebih produktif. Kecuali pupuk gratis, mereka (petani sawah) akan disediakan bibit dari varitas unggul yang usia panennya hanya sekitar 2,5 bulan. Wagub Sultra mengatakan, varitas unggul tersebut akan diimpor dari Thailand.

Bagi peternak sapi, seperti biasa disediakan sapi bibit untuk dikembangkan. Selain dengan pengembangan sapi secara konvesional, peternak juga diarahkan pada usaha penggemukan agar lebih cepat menghasilkan uang.

Pemda Provinsi juga kini memantapkan program pengelolaan ladang ternak sapi (ranch) di Wawolemo, 42 Km barat Kota Kendari. Selama ini ranch pemda seluas kurang lebih 500 hektar dalam keadaan mangkrak.

Lukman Abunawas berharap, produksi sapi rakyat dan ranch Wawolemo akan memasok kebutuhan sapi potong bagi provinsi lain. Beberapa tahun silam, Sultra sering memasok sapi potong untuk DKI dan Papua.

Adpaun sentuhan program bagi nelayan dan mayarakat pesisir pada umumnya, dalam lima tahun ke depan Pemprov Sultra akan menyalurkan alat-alat tangkap seperti kapal dan jaring. “Dengan dana APBD kita akan membangun kapal mulai dari 10 hingga 30 GT (gros ton) dan selanjutnya dibagikan kepada nelayan”, kata mantan Bupati Konawe dua periode tersebut.

Untuk kelompok lain seperti pelaku IKM, Lukman Abunawas menyebutkan, program pelatihan menjadi prioritas karena terkait masalah pengangguran. Anak-anak usia muda akan dibekali keterampilan seperti pertukangan, perbengkelan, dan lain-lain. Selanjutnya mereka diberi modal kerja dalam bentuk peralatan, misalnya. Mereka harus produktif dan mandiri.

Wagub Sultra juga menyatakan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur akan berlanjut terus untuk mendukung kegiatan sektor-sektor lain. Sektor yang terkait erat dengan infrastruktur jalan, misalnya, adalah bidang pariwisata.

Pemprov Sultra secara bertahap akan membangun jalan sepanjang kurang lebih 18 Km dari jantung Kota Kendari ke Tanjung Toronipa, tujuannya untuk mendukung kegiatan pariwisata. “Pulau Bokori berpeluang untuk berkembang lebih cepat sebagai sebuah destinasi wisata, bila jalan raya tersebut telah berfungsi”, ujar Lukman Abunawas.

Jalan raya yang direncanakan lebar 40 meter, itu akan melintasi pelabuhan khusus wisata Pulau Bokori di Desa Bajo. Pelabuhan khusus tersebut dibangun Dinas Perhubungan Sultra, dan sudah mulai dimanfaatkan. Umumnya para turis lokal pergi ke Pulau Bokori melalui pelabuhan transit tersebut.

Dalam perencanaan Dinas Perhubungan Sultra disebutkan, di pelabuhan khusus itu akan dibangun subterminal. Subterminal ini akan terkoneksi dengan Bandara Haluoleo dan terminal kota, dengan armada bus maupun angkutan umum lain.

Di pelabuhan khusus itu kini mulai dibangun rest area. Rest area adalah tempat beristirahat sejenak setelah melakukan perjalanan agak melelahkan. Di situ tersedia kios makanan dan minuman, kebutuhan kecil seperti handuk, pasta gigi, rokok, mushalla, toilet. Bahkan, villa pun ideal dibangun di situ. ***

.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TRANSPORTASI KE BAUBAU MAKIN EFISIEN

Hado Hasina, Kadis Perhubungan Sultra merangkap Pj Walikota Baubau

ARAH perkembangan Kota Baubau sebagai lokomotif pembangunan Provinsi Sultra di wilayah Kepulauan makin jelas sejalan dengan meningkatnya hubungan transportasi ke dan dari kota yang terletak di Pulau Buton itu. Terbukanya penerbangan langsung Ambon-Baubau sejak awal bulan Maret 2018 praktis menambah kapasitas transportasi udara bagi Baubau.

        Kemajuan sektor transportasi tersebut menjadi modal besar bagi Kota Baubau dan sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Sebab transportasi merupakan unsur sangat strategis dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Aksesiilitas membuka ruang bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi produktif yang dapat mensejahterakan para pelakunya yakni masyarakat sendiri.

        Hado Hasina selaku Penjabat (Pj) Walikota Baubau terus berusaha melahirkan ide-ide kreatif  dan inovatif bagi pembangunan Kota Baubau dalam masa transisi yang sangat singkat. Sebuah kejutan terjadi tak lama setelah Kadis Perhubungan Sultra tersebut dilantik sebagai Pj Walikota Baubau per 31 Januari 2018. Yaitu dibukanya jalur penerbangan Ambon-Baubau. Rute baru tersebut dilayani penerbangan pesawat Garuda dua kali dalam seminggu, setiap Rabu dan Minggu.  Penerbangan perdana dilakukan 7 Maret 2018.

        Ia mengatakan, pengembangan sektor transportasi merupakan kunci percepatan pembangunan Kota Baubau dan sekitarnya. Bukan hanya konektivitas udara tetapi transportasi darat dan laut juga harus disiapkan secara maksimal untuk mendukung kecepatan dan efisiensi kegiatan mobilitas orang dan barang.

        Hado Hasina merasa yakin bahwa terbangunnya pelayanan yang cepat dan efisien, ditambah penyediaan berbagai sarana kemudahan lainnya di Kota Baubau, maka daerah sekitar juga akan ikut tumbuh dan berkembang. Daerah sekitar Kota Baubau meliputi enam kabupaten, termasuk Bombana khususnya Kabaena.

        Dua kabupaten di daratan Pulau Muna pun akan terimbas tingginya dinamika pertumbuhan Kota Baubau. Sebab selain hubungan laut, transportasi darat Baubau dengan Muna telah berjalan lama melalui lintas penyeberangan kapal feri Baubau-Waara. Bahkan sudah ada rencana penyatuan Pulau Buton dengan Pulau Muna yang akan diwujudkan dengan pembangunan jembatan di Baruta.

        Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina menambahkan, dinamika pembangunan di wilayah Kepulauan akan terus meningkat pesat. Selain Baubau, Kabupaten Wakatobi dan Muna Barat juga telah mengoperasikan bandara masing-masing.

        Bahkan, Bandara Matahora di Wanci (Wakatobi) telah dioperasikan melayani penerbangan komersial dua kali sehari, sama seperti Bandara Betoambari Baubau. Rute penerbangan ke Wakatobi adalah Makassar-Kendari-Wanci, dan sebaliknya.

        Pengembangan transportasi di Wakatobi ditangani agak spesifik karena kabupaten itu telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonsia. Sekitar 1,3 juta perairan Wakatobi adalah Taman Laut Nasional. Taman laut ini didatangi banyak wisatawan dari Eropa dan Amerika. Mereka menyelam sambil menikmati keindahan terumbu karang dan aneka biota laut.

        Ada empat pulau agak besar berjejer di atas taman laut tersebut, yaitu Wangiwangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Menurut Hado, gugusan pulau itu akan dirangkai dengan armada feri, dan direncanakan mulai dioperasikan tahun 2018. Ruas-ruas jalan poros di daratan puau-pulau itu, juga akan ditingkatkan kualitasnya bagi kelancaran mobilitas orang dan barang.

        Dari sisi pariwisata, wilayah Sultra di Kepulauan menampilkan ragam obyek destinasi yang  menarik. Wakatobi dengan taman lautnya, sedangkan Baubau bermegah dengan benteng Keraton Kesultanan Buton. Kota Baubau sekarang adalah representasi wilayah bekas Kesultanan Buton. Sebelum dikapling-kapling sebagai wilayah pemekaran, Kabupaten Buton dengan ibu kotanya Baubau meliputi seluruh wilayah bekas  Kesultanan Buton, kecuali Kabupaten Muna.

        Segala peninggalan kesultanan dapat dilihat di Keraton Buton, seperti istana (maliga), batu tempat pelantikan raja/sultan, masjid kesultanan, makam raja yang kemudian bergelar sultan setelah memeluk Islam yakni makam Murhum di atas sebuah bukit. Keraton, sekitar 1,6 Km dari pusat Kota Baubau, merupakan pusat pemerintahan kesultanan di atas areal hampir 40 hektar (401.911 meter persegi). Areal ini berada dalam benteng dengan konstruksi susunan batu gunung, ketebalan dua meter dan tinggi hingga empat meter.

        Sebagai Pj Walikota Baubau Hado mengaku berpegang pada falsafah pemerintahan Kesultanan Buton di masa lalu. Falsafah  itu, katanya, menjadi pedoman para sultan dalam menjalankan kekuasaan yang sangat demokratis. Falsafah itu disebut Sara Pataanguna yang terdiri dari 4 butir: Pomae-maeaka (saling menghargai), Poangka-angkataka (saling menghormati), Pomaa-masiaka (saling menyayang), dan Popia-piara (saling memelihara).

        Hado menekankan, setiap pemimpin di Baubau (walikota) harus mempedomani Sara Pataanguna, nilai kearifan lokal yang masih sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di NKRI. Ia berjanji akan memformalkan Sara Pataanguna dengan keputusan DPRD Kota Baubau. Begitu juga kedudukan protokoler Sultan Buton perlu diatur dengan keputusan DPRD atau walikota. Dewan adat atau Siolimbona juga harus dihidupkan agar penunjukan sultan lebih tertib dan prosedural seperti di zaman dulu.

        Siolimbona adalah representasi rakyat yang bertugas memilih raja/sultan  dari keturunan bangsaswan yang terbaik. Jadi Kesultaan Buton tidak mengenal putra mahkota. Raja/sultan diartikan sebagai tunas yang tumbuh dari rumpun besar yang disimbolkan buah nanas dan menjadi lambang Kesultanan Buton.

        Hado mengatakan, peninggalan kebesaran Kesultanan Buton di masa lalu tersebut,   justru menjadi ikon wisata Kota Baubau. Unggulan ini akan lebih dioptimalkan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan aktivitas wisatawan maupun warga kota yang ingin terlibat dalam kegiatan kepariwisataan.

        Unggulan lainnya adalah Pantai Nirwana dan air terjun Tirta Rimba. Kedua destinasi wisata tersebut juga masih harus dibuatkan infastruktur berupa akses jalan dan halte alat angkutan umum. Warga sekitar juga harus diberikan kemudahan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan obyek-obyek wisata tersebut.

           Daerah-daerah sekitar Kota Baubau mestinya juga ikut menggeliat di bidang kepariwisataan sejalan dengan berkembangnya transportasi saat ini. Daerah-daerah memiliki potensi yang menarik. Menurut Hado, Kabupaten Buton Tengah memiliki banyak goa yang angker. Di Kabupaten Buton Utara terdapat kawasan hutan mangrove yang luasnya puluhan ribu hektar. Daerah-daerah tersebut telah terakses dengan Baubau, baik dengan transportasi darat maupun laut.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hado Hasina, Pj Wali Kota Baubau

 Di tengah kesibukannya membangun infrastruktur transportasi, Dr Ir H Hado Hasina MT diangkat sebagai Penjabat Walikota Baubau menggantikan AS Tamrin yang mengundurkan diri karena dia maju sebagai calon Walikota Baubau untuk perode kedua dalam pilkada serentak bulan Juni 2018.

       Pengangkatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-116 Tahun 2018, yang ditanda tangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tanggal 24 Januari 2018. Selanjutnya Hado dilantik di Kendari tanggal 31 Januari 2018 oleh Pelaksana Tugas Gubernur yang juga Wakil Gubernur Brigjen Purn TNI HM Saleh Lasata.

Penunjukan Hado oleh Menteri Tjahyo Kumolo sesuai usulan Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata. Pak Saleh tidak asal ngusul sekadar formalitas belaka tetapi penuh pertimbangan berdasarkan kondisi dan permasalahan Kota Baubau. Maka ia mencari pejabat senior di lingkup Pemprov Sultra yang tupoksinya dekat dengan permasalahan kota wisata tersebut

       Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina  melihat, Baubau sangat berpotensi untuk berperan sebagai lokomotif pembangunan Provinsi Sultra di wilayah Kepulauan. Wilayah ini meliputi 6 daerah otonom, termasuk Kota Baubau. Gerbong ini makin besar jika Muna masuk dan ikut menjadi satelit Baubau. Saat ini Muna terdiri atas dua daerah otonom: Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.

       Salah satu keunggulan Kota Baubau adalah posisinya yang strategis dalam jaringan lalu lintas transportasi nasional. Pelabuhan Murhum Baubau merupakan pelabuhan transit kapal-kapal penumpang milik PT Pelni maupun kapal cargo dalam pelayaran dari wilayah barat ke timur Indonesia, dan sebaliknya. Jadi dia titik penghubung wilayah timur dan barat Nusantara.

       Di era pemerintahan Jokowi-JK, pelabuhan Murhum ditetapkan sebagai salah satu jalur tol laut nasional dengan rute Tanjung Perak – Baubau – Manokwari, dan sebaliknya. Ini berarti, Baubau akan berfungsi sebagai distributor kebutuhan pokok dan barang-barang strategis lainnya bagi daerah-daerah sekitarnya. Sebab fungsi jalur tol laut adalah menjamin ketersediaan barang dan menekan disparitas harga antara daerah pengirim dan daerah tujuan. Sekaligus juga Baubau akan menjadi pusat akumulasi barang-barang muatan balik (return cargo) bagi semua armada nasional yang menyinggahi pelabuhan Murhum.

       Potensi besar lainnya yang dimiliki Baubau adalah pariwisata. Baubau yang juga dijuluki Kota Keraton tengah berusaha menjadikan Keraton Buton dan semua peninggalan di dalamnya menjadi ikon wisata.

       Persoalan mencolok Kota Baubau adalah kegagalannya menampilkan kesan aristokrat sebagai bekas ibukota kesultanan (di masa lalu). Yaitu kota yang hijau oleh pepohonan, ruas-ruas jalannya lebar-lebar dan   tanpa tersumbat kemacetan, bersih, rapi, dan indah. Tetapi realitanya terbalik, Baubau terkesan kumuh akibat kesemrawutan lalu lintas di hampir semua jalan utama.

       Segera setelah dilantik Hado Hasina menyusun RPJMD Transisi. RPJMD ini bisa menjadi titik tolak pembangunan Kota Baubau setelah memiliki walikota definitif hasil pllkada. Pemerintahan baru tidak perlu lagi meraba-raba atau berspekulasi dari titik mana pembangunan dan penataan kota harus dilanjutkan. Inti RPJMD Transisi adalah program penataan dan pengembangan menuju kota yang lebih tertib, rapi dan bersih.

       Ia mengatakan, ada tiga isu yang diakomodasi RPJMD Transisi. Pertama, kesemrawutan lalu lintas. Akar masalahnya ialah terjadinya peningkatan kendaraan bertonase berat, belum adanya terminal, parkir liar di mana-mana. Kemudian ini yang lebih penting: kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

       Kedua, infrastruktur pariwisata. Potensi pariwisata Baubau masih miskin sarana dan prasarana sehingga sektor ini bergerak agak lamban. Partisipasi masyarakat juga masih rendah. Partisipasi itu minimal dalam hal perawatan lingkungan yang rapi dan bersih.

       Isu ketiga menyangkut penanganan pedagang kaki lima, PKL. Kelompok pelaku sektor informal tersebut cukup punya andil bagi semrawutnya Kota Baubau. Sebab konsentrasi PKL bukan saja di jalur-jalur akses pasar tradisional melainkan juga di ruas-ruas jalan utama.

       Penataan yang diprioritskan Pj Walikota meliputi pembangunan akses jalan dari kawasan terminal (sementara) Waramesiu menuju pusat kota termasuk ke pelabuhan Murhum; pengaturan sistem jalan satu arah untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur tertentu dalam kota maupun keluar kota; menata obyek wisata religi sekitar Masjid Keraton serta membuat aturan pengeleolaan obyek wisata oleh masyarakat; menyiapkan area penampungan PKL

       Tidak kalah pentingnya dalam rangka mewujudkan misi dan program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah) Transisi adalah perbaikan tanggul Kali Baubau, pembuatan tanggul pesisir, dan penyadiaan fasilitas pemecah gelombang (break water). Kegiatan ini bersifat upaya pencegahan bencana alam yang mengancam ketenangan hidup warga kota.

       Hado Hasina optimistis, masa kerja yang kurang dari satu tahun sebagai Pj Walikota, dapat menghasilkan perubahan, perbaikan, dan kemajuan Kota Baubau yang pernah menjadi pusat Kesultanan Buton di masa lalu. Ia melaksanakan amanah tersebut dengan semangat Bolimo Karo Somanamo Lipu dan falsafah Sara Pataanguna yang telah diwariskan pemerintahan Kesultanan Buton.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAUBAU DAPAT PJ WALIKOTA KREATIF

 OLEH YAMIN INDAS

DALAM waktu enam sampai 10 bulan ke depan ini, Baubau akan dipimpin Hado Hasina sebagai pejabat walikota. Dia adalah salah satu dari sedikit kader birokrat Sultra yang selama ini saya lihat cukup kreatif. Bagi  orang sekelas dia, masa penugasan sependek itu lebih dari cukup untuk dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat..

        Tetapi, sayang sekali saat dia menerima tugas tersebut, APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) Baubau telah ditetapkan DPRD bersama Walikota AS Thamrin. Maka, boleh jadi Hado Hasina akan kurang maksimal mewujudkan misinya terkait peningkatan pelayanan publik dan pembenahan fisik Kota Baubau.

        Dr Ir Hado Hasina MT (54) memang telah memiliki konsep pembangunan Baubau sebagai kota pariwisata berintikan obyek wisata budaya, sejarah,  dan keindahan alam. Konsep itu tidak terlalu jauh dari tupoksinya sehari-hari sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

        Ada beberapa prioritas yang ingin ditangani Hado sebagai Pj Walikota Baubau. Prioritas tersebut tentu berdasarkan kondisi obyektif maupun road  map permasalahan Kota Baubau. Prioritas-prioritas itu di antaranya adalah menata wajah benteng Keraton Buton agar lebih memikat sebagai core business pariwisata, baik bagi Kota  Baubau maupun Provinsi Sultra. Konon, di dunia ini hanya ada satu benteng terluas, yaitu benteng Keraton Buton di Baubau. Luasnya meliputi 401.911. meter persegi.

        Hado berharap agar benteng tersebut menjadi pusat perhatian wisatawan mancanegara maupun domestik. Dalam rangka itu ia ingin merapikan kembali susunan batu benteng ke posisi semula, membangun aksesoris di tempat-tempat bersejarah di dalam benteng untuk menambah daya tarik. Di kompleks Masjid Keraton, misalnya, ia akan memasang alas semacam karpet agar pengunjung melepas sepatu saat memasuki halaman masjid. Dengan demikian pengunjung akan merasa lebih santai dalam beraktivitas. Di lain sisi kesucian masjid akan tetap terjaga.

        Kecuali masjid yang mulai dibangun tahun 1712 di masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Darul Alam, di dalam benteng juga terdapat batu ritual pelantikan para raja dan sultan Buton yang disebut Batu Popaua, Batu Wakaka, makam Sultan Murhum. Dia ini raja pertama yang memeluk Islam dan bergelar sultan. Ada juga beberapa istana (kamali), dan makam para sultan.

        Prioritas tinggi yang menjadi obsesi Hado sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sultra adalah mengubah kesan Baubau sebagai kota kumuh. Predikat ini tercermin pada semrawutnya lalu lintas di hampir semua ruas jalan utama. Gejala kemacetan itu menunjukkan volume kendaraan dan alat transportasi yang beroperasi telah melampaui kapasitas dan daya dukung ruas-ruas jalan tersebut.

        Dalam jangka pendek masalah tersebut akan diatasi dengan pengaturan aliran kendaraan angkutan umum dalam kota maupun  mobil penumpang dari luar kota. Terminal sebagai sarana pengatur akan segera disiapkan di Waramesiu. Mobil penumpang dari luar kota  akan berhenti di sini, selanjutnya para penumpang akan diteruskan angkutan kota ke halte atau tujuan akhir.

        Pada tahap berikutnya sebagai program jangka menengah, akan dibangun Terminal B di Lakologou untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Kelak, bila Lakologou telah beroperasi maka terminal Waramesiu akan berfungsi sebagai rest area. Rest area lainnya adalah kompleks pelabuhan ferry dan pelabuhan Murhum. Dua yang terakhir ini akan disiapkan bersamaan dengan pembangunan Waramesiu.

        Namun, sekali lagi sayang,  program-program jangka pendek dalam rangka pembenahan sistem transportasi  Kota Baubau, tipis harapan dapat diimplementasikan secara maksimal. Pasalnya, APBD Baubau telah ditetapkan sebelum Hado dilantik sebagai Pj Walikota, per 31 Januari 2018. Hado pun belum tahu prioritas-prioritas APBD Baubau untuk tahun 2018.

        Namun demikian masyarakat Kota Baubau haruslah tetap optimistis, bahwa Hado akan melaksanakan tugasnya dengan amanah. Penunjukannya  sebagai Pj Walikota merupakan wujud perhatian dan kecintaan HM Saleh Lasata kepada rakyat Baubau dan rakyat Buton pada umumnya di ujung masa jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur maupun sebagai  Wakil Gubernur Sultra.

        Hado Hasina saya sebut kader yang mumpuni. Kariernya sebagai PNS dimulai dari Kabag Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna, kemudian ke Pemprov Sultra. Di provinsi dia menduduki beberapa jabatan eselon II seperti Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Kepala Dinas Pertambangan Prov Sultra.

        Ketika menjabat Wakadis Perhubungan Sultra dua bandara berhasil dia perjuangkan pembangunannya. Yaitu Bandara Matahora di Wakatobi dan Bandara Ni Bandera di Kolaka. Kala itu Kementerian Perhubungan melakukan moratorium penerbitan izin pembangunan bandara baru. APBN juga tak menyediakan dana untuk pembangunan bandara baru..

Kalau pun daerah seperti Wakatobi membutuhkan sarana perhubungan udara, maka dianjurkan memanfaatkan bandara terdekat yakni Bandara Betoambari Baubau. Begitu juga Kolaka, dia bisa menggunakan Bandara Pomalaa milik PT Aneka Tambang.  Tetapi Hado berdalih, Sultra hanya butuh izin. Sedangkan biaya pembangunan bandara akan ditanggung sendiri oleh daerah melalui APBD.

Hado kemudian ditugaskan Gubernur Nur Alam sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Utara atas permintaan bupati setempat. Di kabupaten baru itu dia tertantang memanfaatkan potensi aspal alam yang tempatnya hanya beberapa kilometer ke selatan wilayah Buton Utara. Selama ini  masalah pemanfaatan aspal alam itu belum terpecahkan.  Belum ada keputusan politik pemerintah untuk memanfaatkan aspal buton bagi proyek-proyek pengaspalan jalan di Indonesia.

Dia kemudian melakukan eksperimentasi pemanafaatan aspal alam itu, paling tidak untuk daerahnya sendiri Buton Utara.  Ia membuat modifikasi aspal buton yang disebutnya Butur Seal Asbuton. Modifikasi ini memanfaatkan potensi batu kapur setempat sebagai unsur campuran butiran aspal alam sebelum dihampar dalam rangka pengaspalan jalan di Buton Utara.

Alhasil, aspal minyak impor tak digunakan di kabupaten tersebut. Kebijakan pembangunan jalan di Buton Utara diputuskan harus menggunakan aspal buton produk Butur Seal Asbuton. Menurut Hado, daya saing Butur Seal Asbuton cukup tinggi. Selain bisa menghemat anggaran sampai 30 persen, penggunaan Butur Seal Asbuton juga bisa melibatkan tenaga lokal.

       Salah satu karya monumental yang diukir Hado saat bertugas di Buton Utara adalah sebuah stadion olahraga yang disebut banyak kalangan sebagai stadion termegah di kawasan timur Indonesia. Stadion itu kemudian diberi nama Stadion Bahteramas. Stadion itu difungsikan pertamaa kali sebagai arena Pekan Olahraga Provinsi Sultra, yang digelar bulan Desember 2014.

       Sebelum dilantik sebagai Kadis Perhubungan Sultra bulan Juli 2016, Hado Hasina sempat menjabat Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Buton Utara sambil tetap merangkap seagai Kadis PU dan Tata Ruang.

       Kehadirannya kembali di provinsi Hado segera memetakan permasalahan perhubungan dan transportasi di Sultra. Ia mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pengembangan Pulau Bokori sebagai destinasi wisata yang dekat dengan ibu kota provinsi. Di bawah arahan Gubenur Nur Alam, ia membangun pelabuhan dan terminal di Desa Bajo Indah untuk memudahkan wisatawan berkunjung ke pulau eksotik tersebut. Semacam pelabuhan khusus wisata ke dan dari Pulau Bokori.

       Bukan hanya infrastruktur transportasi Pulau Bokori,  Hado juga ikut membangun fasilitas cottage baik dalam bentuk bangunan beton maupun rumah konstruksi kayu (model rumah panggung). Pendek kata, kehadiran Hado terasa ada dinamika dan semangat kompetitif di kalangan pejabat dalam lingkup Pemprov Sultra.

       Sambil mendukung program yang menjadi prioritas tinggi Gubernur Nur Alam, Kadis Perhubungan tersebut mulai melaksanakan pembangunan terkait pelayanan publik, seperti pembangunan terminal angkutan darat di berbagai kota dan kabupaten. Kegiatan ini juga ikut membuka lapangan usaha ekonomi produktif bagi penduduk sekitar terminal. PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perhubungan juga ikut terangkat.

Hado pertama kali melihat sinar matahari di Kaledupa (Wakatobi),  3 September 1963. Anak ke-3 dari 5 bersaudara hasil pernikahan pasangan La Hasina dan Hipani,  itu mengaku melamar  jadi PNS hanya setengah hati. “Saya ingin jadi konsultan”, ujarnya. Pada tahun 1990, dia menikah dengan Sulastri SH. Sulastri, pejabat senior di Biro Hukum Sekretariat Kantor Gubernur Sultra.

Pasangan tersebut dikaruniai satu-satunya anak perempuan bernama Tiqa Rezky Hado. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015, Tiqa Rezky melanjutkan studinya ke program S2 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Tiqa mengikuti jejak ayahnya di jalur pendidikan tinggi. Hado meraih gelar S1 dari Faktultas Teknik Unhas, kemudian melanjutkan ke ITB untuk S2 dengan gelar Master Transportasi (MT). Terakhir gelar S-3, doktor (Phd) bidang sumber daya manusia dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ, (2016). ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PEMERINTAHAN TRANSISI BAUBAU BERGERAK CEPAT

Pj Walikota Baubau Hado Hasina

OLEH YAMIN INDAS

        KOTA Baubau tidak bakal terlelap hanya karena belum memiliki walikota definitif. Justru dalam masa transisi ini kegiatan penataan dan pembangunan kota itu akan bergerak lebih cepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga kota.

        Terkait pilkada serentak 2018, Walikota Baubau AS Tamrin mengundurkan diri karena dia ikut  nyalon/dicalonkan untuk masa jabatan periode kedua. Untuk mengisi kekosongan itu, Menteri Dalam Negeri menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra Dr Ir Hado Hasina MT sebagai Penjabat Walikota Baubau.

        Penunjukan Hado oleh Menteri Tjahyo Kumolo sesuai usulan Plt (Pelaksana tugas) Gubernur yang juga Wakil Gubernur Sultra HM Saleh Lasata. Pak Saleh tidak asal ngusul dalam rangka formalitas belaka tetapi penuh pertimbangan berdasarkan kondisi dan permasalahan Kota Baubau. Maka ia mencari pejabat senior di lingkup Pemprov Sultra yang tupoksinya dekat dengan permasalahan kota wisata tersebut

        Segera setelah dilantik, Hado pun memotret permasalahan Kota Baubau. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) produk pemerintahan AS Tamrin bersama wakilnya Waode Waasara. Hado kemudian menyusun RPJMD Transisi. Isinya berupa program dan kegiatan yang mengacu pada kebutuhan riil dan strategis serta mempertimbangkan pula masa kerja yang sangat singkat sebagai Pj Walikota.

        Namun demikian, RPJMD Transisi diharapkan menjadi titik tolak pembangunan Kota Baubau setelah memperoleh walikota definitif hasil pilkada. Pemerintahan baru tidak perlu lagi meraba-raba dan berspekulasi dari titik mana pembangunan dan penataan kota harus dilanjutkan. Bila demikian halnya berarti, Baubau akan bergerak lebih cepat dalam kompetisi pembangunan meraih dan menciptkan daya saing.

        Baubau sangat berpotensi untuk berperan sebagai lokomotif pembangunan Provinsi Sultra di wilayah Kepulauan. Wilayah ini meliputi 6 daerah otonom, termasuk Kota Baubau. Gerbong ini makin besar jika Muna masuk dan ikut menjadi satelit Baubau. Saat ini Muna terdiri atas dua daerah otonom: Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.

Salah satu keunggulan Kota Baubau adalah posisinya sebagai pelabuhan transit kapal-kapal penumpang milik PT Pelni maupun armada niaga swasta dalam pelayaran dari wilayah barat ke timur Indonesia, dan sebaliknya. Bahkan posisi strategis ini telah diperankan Baubau sejak zaman Kesultanan Buton.

VOC pun, organisasi dagang yang menjadi cikal bakal kekuasaan penjajahan Belanda di Hindia (Indonesia) telah menaruh perhatian terhadap posisi strategis pelabuhan Baubau dalam arti militer, dalam rangka mengamankan dan mengawasi lalu lintas kapal rempah baik milik VOC maupun bangsa Eropa lainnya dalam pelayaran mereka dari dan ke Maluku. Namun, secara tersurat hanya dipuji pesona keindahan alamnya pelabuhan tersebut oleh petinggi VOC (Vereniging Oost Company) bernama JP Coen, ketika berkunjung ke Buton tahun 1613.

Dalam program tol laut pemerintahan Jokowi-JK, seperti dijelaskan Pj Walikota Hado Hasina,  pelabuhan Murhum Baubau merupakan salah satu jalur tol laut nasional  dengan rute Tanjung Perak – Baubau – Manokwari, dan sebaliknya ke Tanjung Perak lagi. Ini berarti, Baubau akan berfungsi sebagai distributor barang-barang strategis bagi daerah-daerah sekitarnya.

Sekaligus juga Baubau akan menjadi pusat akumulasi barang-barang muatan balik (return cargo) bagi semua armada nasional yang melintasi pelabuhan Murhum.

Potensi besar lainnya yang dimiliki Baubau adalah pariwisata. Baubau yang juga dijuluki Kota Keraton tengah berusaha menjadikan Keraton Buton tersebut sebagai tujuan utama wisatawan,  baik domestik maupun mancanegara. Di dalam benteng keraton selain terdapat perkampungan penduduk, juga terdapat masjid tua atau Masjid Keraton, makam Sultan Buton pertama Murhum, batu ritual pelantikan raja/sultan, dan lain-lain.

Kekayaan budaya seperti aneka seni musik dan tari tradisional, kuliner, ragam tenun kain khas Buton, panorama alam seperti kemolekan Teluk Baubau, air terjun Tirta Rimba serta masih banyak lagi yang lain merupakan obyek wisata menarik yang dimiliki Baubau.

Sebagai kota wisata, Baubau telah didukung Bandara Betoambari yang didatangi pesawat komersial Garuda dan Lion Air dua kali sehari. Kecuali konektivitas udara, tentu saja ada jalur pelabuhan Murhum, pelabuhan ferry Batulo, dan terminal darat angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang masih sementara disiapkan pembangunannya, yaitu terminal Lakologou.

Persoalan mencolok Kota Baubau adalah kegagalannya  menampilkan kesan aristokrat sebagai  ibukota kesultanan (di masa lalu). Sebaliknya Baubau terkesan kumuh akibat kesemrawutan lalu lintas di hampir semua akses jalan utama di kota kecil itu.

Misi RPJMD Transisi antara lain menyasar masalah tersebut. Menurut Pj Walikota, memang  ada tiga isu strategis yang akan ditangani dalam masa yang singkat. Pertama, permasalahan transportasi dan lalu lintas. Akar masalahnya ialah terjadinya peningkatan kendaraan bertonase berat, belum adanya terminal,  parkir liar di mana-mana. Kemudian ini yang lebih penting: kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

   Isu kedua adalah infrastruktur pariwisata. Potensi pariwisata Baubau masih miskin sarana dan prasarana sehingga sektor ini bergerak agak lamban. Partisipasi masyarakat juga masih rendah. Partisipasi itu minimal dalam hal perawatan lingkungan yang rapih an bersih.

Isu ketiga menyangkut penanganan pedagang kaki lima, PKL. Kelompok pelaku sektor informal tersebut cukup punya andil bagi semrawutnya Kota Baubau. Sebab konsentrasi PKL bukan saja di jalur-jalur akses pasar tradisional melainkan juga di ruas-ruas jalan utama.

Langkah-langkah  dan kegiatan operasional yang saat ini mulai dilancarkan meliputi pembangunan akses jalan dari kawasan terminal (sementara) Waramesiu menuju pusat kota termasuk pelabuhan Murhum; pengaturan sistem jalan satu arah untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur tertentu dalam kota maupun keluar kota; menata obyek wisata religi sekitar Masjid Keraton serta membuat aturan pengeleolaan obyek wisata oleh masyarakat;  menyiapkan area penampungan PKL.

Tidak kalah pentingnya dalam rangka mewujudkan misi dan program  RPMJD Transisi adalah perbaikan tanggul Kali Baubau, pembuatan tanggul pesisir, dan penyadiaan fasilitas pemecah gelombang (break water). Semua kegiatan ini bersifat tindakan pencegahan bencana alam yang mengancam ketenangan hidup warga kota.

Hado Hasina merasa optimistis,  masa kerja yang kurang dari satu tahun sebagai Pj Walikota, dapat menghasilkan perubahan, perbaikan, dan kemajuan   Kota Baubau yang pernah menjadi pusat Kesultanan Buton di masa lalu. Keyakinan itu dilandasi komitmen dan semangat kerja aparat maupun warga kota yang terlihat cukup tinggi. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RAKSASA KOREA BERAKSI DI KONAWE UTARA

OLEH YAMIN INDAS

 

Anton SH

KONAWE UTARA, salah satu dari 17 kabupaten/kota Sulawesi Tenggara kini siap mengorbit ke ruang percepatan pembangunan ekonomi melalui industri nikel. PT Made By Good (MBG) Group, “raksasa” dari Korea Selatan mulai membangun smelter di Molawe,  pantai timur kabupaten tersebut. Kita sebut raksasa sebab modal yang akan diinvestasikan sekitar Rp 60 trilyun. Pembangunan smelter tahap pertama dimulai dengan acara peletakan batu pertama (groun breaking) Selasa, 2 Januari 2018. Acara ini sekaligus menandai HUT Ke-11 Kabupaten Konawe yang saat ini dipimpin Bupati Ruksamin dan wakilnya Raup.

        Anton SH, kontraktor PT MBG Group menyatakan rasa optimistis kehadiran raksasa Korea itu bakal mendongkrak pertumbuhan sosial ekonomi Konawe Utara khususnya dan Provinsi Sultra umumnya. Industri tersebut direncanakan akan menyerap hingga 6.000 tenaga kerja. “Rekrutmen  penduduk lokal Sultra sebagai karyawan adalah prioritas tinggi bagi perusahaan Korea itu dan saya akan ikut mengawasi pelaksanaannya”, ujar tokoh masyarakat tersebut.

                Mantan Ketua Partai Amanat Nasional dan juga mantan Ketua DPRD Kolaka Utara tersebut mengatakan, dalam operasi tahap awal PT MBG Group akan memproduksi Nickel Pig Iron (NPI), hasil ekstraksi berkadar nikel lebih dari 10 persen. Selanjutnya smelter akan dikembangkan menjadi pabrik feronikel yang berkadar nikel lebih dari 90 persen, seperti yang dihasilkan PT Aneka Tambang di Pomalaa, Kolaka.

Bupati Ruksamin diapit Presdir dan Komisaris Utama PT MBG Group Lim Dong Pyo dan Jang Jongsoo. Foto Yamin Indas

        Kawasan industri nikel di Molawe membutuhkan lokasi 314 hektar. Menurut Anton, hampir separuh atau sekitar 149 hektar di antaranya telah diserahkan ke PT MBG Group, termasuk 35 hektar yang saat ini ditempati smelter tahap pertama. Smelter tahap I diharapkan telah berproduksi dan melakukan ekspor tahun 2019.

Denah smelter di Molawe

   PT MBG Group bukan hanya menggarap nikel. Sejak bulan Agustus 2017, perusahaan tersebut telah merintis pembangunan tambak udang di Konawe Utara. Bupati Ruksamin telah menyiapkan lahan  tambak sekitar 3.000 hektar. Proyek tambak modern ini akan melibatkan penduduk setempat.

        Anton menegaskan, kesungguhkan Korea membangun industri  di Konut tidak diragukan. Hampir 200 karyawan, tepatnya 193 orang karyawan PT MBG Group dari Korea ikut menyaksikan ground breaking. Acara itu sendiri dihadiri Presiden Direktur PT MBG, Lim Dong Pyo, dan Komisaris Utama Jang Jongsoo.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PETANI COKLAT PETANI MANDIRI

OLEH YAMIN INDAS

KADIS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA SULTRA DR IR YESNA SUARNI MSC

  Petani coklat (kakao) adalah kelompok masyarakat yang denyut nadi ekonominya tidak tergantung pada kegiatan proyek-proyek APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Mereka tergantung pada situasi ekonomi global,  sebab produksi yang dihasilkan dinilai dengan harga internasional dalam mata uang dollar AS.

        Kendati ekspor coklat melemah selama 2017, harga komoditas tersebut masih tetap kompetitif sejalan dengan kurs dollar AS yang masih terus menguat terhadap rupiah. Seperti dijelaskan Dr Ir Yesna Suarni MSc (Kadis Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra), petani coklat saat ini masih menikmati harga sekitar Rp 25.000 per kilogram.  Harga tersebut pukul rata baik coklat fermentasi maupun coklat asalan.

        Dulu, ketika Indonesia diterjang krisis ekonomi, petani coklat dan dunia agribisnis pada umumnya justru berjingkrak-jingkrak karena nilai dollar AS  atas rupiah sangat tinggi.Dari Rp 2.400 hingga Rp 17.000 per dollar AS. Ketika itu serta merta harga coklat melambung sampai tiga kali lipat dari semula hanya Rp 6.000 per Kg.

        Tidak heran jika petani coklat berharap agar nilai dollar  tetap bertengger jauh di atas nilai rupiah. Sebab dengan  demikian berarti, harga coklat dan komoditas pertanian lainnya yang mendapatakan harga internasional akan terus menguntungkan petani.

        Produksi coklat Sultra bersumber dari perkebunan rakyat, yang luasannya saat ini tercatat 255.000 hektar. Luasan tersebut menghasilkan sekitar 140.000 ton setahun. Produksi tersebut dinilai Yesna Suarni tidak lagi maksimal akibat berbagai hal seperti kondisi tanaman yang semakin tua, gangguan hama PBK (penggerek buah kakao), dan masalah lainnya. Namun demikian ia mengatakan, tingkat produksivitas coklat di Sultra masih tergolong baik, sekitar 748 Kg per hektar.

        Tanaman coklat berbuah sepanjang tahun. Artinya, petani melakukan panen hampir setiap minggu. Kegiatan itu menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dalam masyarakat perkebunan khusus komoditas coklat berlangsung sepanjang tahun. Sehingga kehidupan mereka lebih mandiri dan tidak tergantung pada kegiatan proyek-proyek pemerintah.

        Masalah yang merisaukan Yesna, ahli seranngga yang menyelesaikan pendidikan S2 di Pilipina, adalah kurangnya perhatian pemerintah pusat tentang pengembangan usaha perkebunan rakyat. Tetapi ke depan ini, katanya berharap,  APBN sudah akan memberikan porsi bagi pembinaan dan pengembangan perkebunan rakyat, khususnya tanaman coklat.

        Kita berbesar hati karena petani coklat telah dapat menikmati harga yang makin meningkat sesuai perkembangan kurs dollar AS terhadap rupiah. Namun, yang kemudian masih diperlukan adalah memelihara kelangsungan usaha perkebunan petani, peningkatan produksi dan produktivitas, penyediaan bibit yang baik.

 Tersedianya lahan dan bibit unggul akan menghasilkan produksi berkualitas  tinggi sehingga kakao Indonesia bisa bersaing dengan kakao Pantai Gading, misalnya, di pasar dunia. Terkait dengan itu tidak bisa lain pemerintah (pusat) harus menyediakan dana melalui APBN bagi pembinaan perkebunan rakyat.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KAWASAN KOMERSIAL DIKELOLA MASYARAKAT

 OLEH YAMIN INDAS

 

      

Kadis Pderhubungan Sultra Dr Ir Hado Hasina MT

  LANGIT bersih di atas Amolengu. Matahari bersinar terang. Boleh jadi, keramahan alam tersebut adalah sepenggal cuaca cerah terakhir buat tahun ini. Sebab menurut yang empunya prakiraan, musim hujan sudah akan mulai berlangsung setelah pertengahan bulan November.

        Beberapa wanita paruh baya mengukir senyum saat keluar menyambut sebuah mobil yang berhenti di depan kios mereka. Sebagian lagi tetap berdiri di tempat, di dalam kiosnya, dan dengan wajah ramah pula mengarahkan perhatian ke obyek yang sama,  penumpang mobil Kijang Innova dari Kendari.

        “Mari, masuk Pak”, ujar mereka hampir bersamaan. Sejenak pandangan kami menyapu rangkaian kios alias warung berderet di sepanjang tepi jalan, di kompleks tersebut. Dalam rangkaian itu, ada sekitar 30 petak (unit) bangunan dari papan berlantai semen berukuran 4 X 6 meter. Ruang teras depan berbentuk gazebo dengan logo Dinas Perhubungan Sultra. Lahan bekas urukan yang tersisa di halaman depan belum dimatangkan, tanahnya masih berwarna kecokelatan dan melengket.    

Kami akhirnya masuk ke salah satu petak dari deretan kios, mengambil kursi lalu relaksasi. Pemilik warung tampak siap melayani jika kami menginginkan sesuatu. Tetapi kami masih senang mengajak mereka ngobrol di seputar usaha ekonomi mereka di tempat tersebut. Pemilik warung tetangga sebelah, juga masih sibuk berbenah, menggeser-geser peti es berisi berbagai jenis ikan segar yang siap dibakar atau direbus.  

        Cuplikan suasana di atas adalah aktivitas warga masyarakat di sekitar pelabuhan Amolengu, Kabupaten Konawe Selatan. Sejak beberapa bulan terakhir, mereka membuka usaha kuliner untuk keperluan penumpang yang turun naik di pelabuhan kapal feri itu. Sarana  tempat usaha berupa kios/warung disiapkan Dinas  Perhubungan Provinsi Sultra. Operasional pemanfaatan kios akan diatur nanti dalam perjanjian kerja sama.

        Dermaga dan terminal pelabuhan feri Amolengu dan Labuan diresmikan pemanfaatannya oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Februari 2016. Kehadiran infrastruktur transportasi itu telah meningkatkan konektivitas antar pulau dan antar kabupaten di Sultra. Lintas feri Amolengu – Labuan menyatukan Pulau Buton dengan daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara.

 

Ruang Usaha Ekonomi Produktif  

        Hado Hasina yang diangkat sebagai Kadis Perhubungan Sultra Juli 2016, menyadari Sultra ketinggalan jauh dari kondisi infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang sudah ada, semisal pelabuhan penyeberangan dan ruas-ruas jalan, belum disiapkan infrastruktur penunjang seperti terminal, halte, rambu jalan, dan lain-lain.

        Dia kemudian menyiapkan program jangka pendek dan jangka menengah pembangunan infrastruktur transportasi. Tujuan program itu bukan semata-mata hanya  untuk kelancaran arus barang dan mobilitas orang, serta untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan para pengguna jasa transportasi tetapi sekaligus juga untuk mengkatrol pendapatan asli daerah.

        Namun, lebih dari itu ada keunggulan lain terkait program pembangunan infrastruktur transportasi di Sultra. Yaitu pelibatan warga masyarakat dalam mata rantai kegiatan jasa transportasi. Dalam kegiatan itu terbuka ruang-ruang baru bagi usaha ekonomi produktif. “Ruang-ruang baru itulah yang kita serahkan kepada masyarakat warga sekitar untuk diisi dan dikelola bagi peningkatan kesejahteraan hidup mereka”, ujar Hado.

        Di setiap terminal, baik terminal pelabuhan feri dan pelabuhan laut maupun terminal darat akan dibuka kawasan komersial yang luasnya  antara 3 sampai 5 hektar. Lahan ini akan dimatangkan hingga siap dibangun sebagai kawasan komersial. Di dalam kawasan ini bakal disiapkan berbagai sarana dan fasilitas terkait kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi, seperti pusat kuliner, penginapan/hotel, pusat souvenir dan swalayan. Kemudian areal parkir mobil angkutan umum dan kendaraan pribadi, mushalla, toilet, dan sebagainya.

Masyarakat warga sekitar  akan dilibatkan sebagai pengelola usaha-usaha  ekonomi tersebut. Warga yang lahannya  terkena kawasan akan dijadikan prioritas tinggi untuk dilibatkan sebagai pengelola. Dan lahan tersebut tetap dimiliki warga bersangkutan.

 Kawasan komersial bagi terminal di kota-kota seperti Kendari, Baubau, Kolaka, Wanci (Wakatobi) dapat melibatkan pelaku ekonomi berskala makro untuk membangun dan mengelola mall dan pasar modern.

        Hado mengatakan, pembangunan kawasan komersial merupakan penjabaran konsep private public partnership, yaitu model kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk memacu terwujudnya  kesejahteraan masyarakat sendiri.  Peran masyarakat dalam model ini adalah sebagai subyek, yaitu pelaku usaha ekonomi produktif yang bekerja secara mandiri dan profesional. Bagaimana konkretnya usaha ekonomi produktif, ya antara lain seperti kios/warung  di Amolengu tadi.

        Adapun mekanisme kerja sama antara pemerintah dan masyarakat pengelola, akan diatur dalam suatu naskah perjanjian. Isinya antara lain tentang bagi hasil secara proporsional kedua belah pihak.  “Mungkin pengelola (warga) akan diberi porsi 80 persen”, kata Kadis Perhubungan Sultra menyebut sebuah perkiraan.

 

Usaha Bakulan

        Menurut pengamatan kita, para peserta dan calon peserta program kerja sama pengelolaan kawasan komersial, umumnya adalah warga miskin di sekitar kawasan tersebut. Sebagian telah melakukan kegiatan produktif seperti menjajakan ikan atau kue ke rumah-rumah atau kampung. Kondisi mereka masih di bawah skala usaha mikro yang kriterianya punya aset maksimal Rp 50 juta sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Karena itu, lebih tepat kita sebut usaha mereka sebagai pedagang bakulan.

        Para pedagang bakulan tersebut lebih banyak dilakukan ibu-ibu. Nurpati (42) adalah salah satu di antaranya. Ibu tiga anak ini menjajakan ikan ke seputar desanya, Langgapulu, setiap hari. Sering juga ke desa tetangga seperti Ulunese, dan Amolengu.

        Tetapi Nurpati kini tidak lagi berjualan keliling. Dia kebagian satu petak kios di Amolengu dari program Kawasan Komersial Dinas Perhubungan Sultra. Di kios itu saja dia berjualan makanan dan minuman, seperti teman-teman lain yang juga kebagian kios. Nurpati dibantu suaminya, Saino, dalam mengelola kios.

        Nurpati menyatakan rasa senang atas penyediaan sarana usaha berupa kios oleh Dinas Perhubungan Sultra. “Kami merasa terbantu dengan program ini”, ujarnya. Hanya saja, katanya menambahkan, kami belum tahu berapa kami  harus bayar ke dinas setiap bulan.

        Pernyataan rasa senang juga disampaikan Lasanita (50) di pelabuhan feri Torobulu, terletak lebih ke selatan dari Amolengu. Torobulu menghubungkan pelabuhan feri Tampo di daratan Pulau Muna. Di pelabuhan tersebut juga akan dibangun kawasan komersial. Lasanita menjelaskan, istrinya kini tidak lagi menjunjung ikan dan kue ke mana-mana karena telah kebagian kios di kompleks pelabuhan Torobulu. Dia berjualan di kos saja.

         Lokasi Kawasan Komersial Amolengu berjarak sekitar 100 Km dari Kota Kendari, atau  1 Km dari dermaga kapal feri. Pembangunan kawasan itu hingga menjelang akhir 2017,  masih dalam tahap pengurukan tanah. Areal yang akan dibangun sekitar 3 hektar. Sebagian lahan yang telah diuruk mulai diisi dengan pembangunan kios. Warga setempat pun berebut untuk mendapatkan kios agar mereka segera menjalankan usaha kuliner dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

        Hari telah menjelang siang. Di luar, sinar Matahari makin terik. Cahaya berpendar-pendar. Namun, suasana di Kawasan Komersial Amolengu terasa makin ramai. Di warung milik Waawu (50), misalnya,  ada Kepala Desa Langgapulu, Muniadin (47), dan Kepala Pelabuhan Amolengu Armin Malaka. Kehadiran mereka tak lebih untuk menemani tamu Kadis Perhubungan Sultra yang tadi naik Kijang Innova dari Kendari.

        Akhirnya, kami menikmati makan siang di kios Waawu, ibu tujuh anak dari Desa Ulunese. Suasana di Kawasan Komersial   Amolengu tidak berbeda dengan suasana di tempat lain dalam urusan kuliner bernuansa makanan khas laut (seafood).  Kita memilih sendiri secara langsung aneka jenis ikan segar dalam kotak es. Bedanya, ikan di Amolengu baru ditangkap semalam, sehingga benar-benar terasa sangat segar. Sedangkan ikan segar di kota, ada yang telah menginap 3-4 hari bahkan lebih lama dalam peti es.

        Nurpati menawarkan sejenis ikan yang disebutnya lebih enak dari ikan sunu. “Ikan ila namanya”, seorang warga menjelaskan. Saya minta dibuatkan pallumara (direbus) dengan bumbu sederhana seperti tumisan bawang merah/bawang putih, serai dan lengkuas. Ternyata benar. Sensasinya luar biasa. Lebih gurih dan lebih enak  dari ikan sunu yang selalu menjadi target bagi kebanyakan penggemar seafood.

        Kegiatan merintis usaha ekonomi produktif membuat langit Amolengu kian cerah. Warga pun tampak bergairah dalam memulai  pengembangan peran dan visi entrepreneur mereka sebagai pelaku kegiatan ekonomi berskala kecil-kecilan.

        Proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Sultra, sesungguhnya juga memang berskala kecil. Artinya, anggarannya kecil belaka karena menetes hanya dari APBD, tak ada dukungan finansial dari pusat. Program dan proyek itu muncul dari kreatvitas Hado Hasina saja  sebagai Kadis Perhubungan Sultra. Meskipun demikian, jika program Kawasan Komersial dapat direalisasikan, maka gerbong ekonomi masyarakat akar rumput akan bergerak. Kawasan Komersial yang tersebar di pelosok Sultra itu, pelan tetapi pasti akan berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. ***          

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LONCATAN KEMAJUAN TRANSPORTASI

 OLEH YAMIN INDAS

Penerbangan ke Kendari dari Baubau (29-10-2017). Salah satu pramugari pesawat Garuda jenis atr 72-600 saat melayani penumpang. Foto yamin Indas

SULAWESI Tenggara kini mengalami loncatan kemajuan di bidang transportasi. Indikasi yang segera terlihat ialah mulainya  berkembang jaringan penerbangan antar kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Maka, konektivitas antar kota dan antar provinsi dengan wilayah Indonesia pun makin meningkat.

        Terbukanya penerbangan ke beberapa  kota kabupaten sebetulnya telah dimulai sejak akhir 1970-an. Ketika itu maskapai penerbangan MNA (Merpati Nusantara Airlines)  ditunjuk pemerintah melaksanakan penerbangan perintis ke Baubau, Raha, dan Kolaka. Kondisi pelabuhan udara  setempat disiapkan untuk menampung pendaratan pesawat jenis Twin-Otter atau Cassa dengan kapasitas tempat duduk 12 kursi.

        Adalah penerbangan ke Baubau yang lebih cepat berkembang. Pasalnya, Walikota Baubau dua periode Amirul Tamim (2003-2008 dan 2008-2013) ikut bicara. Dia berkontribusi menyediakan dana tambahan subsidi bagi penerbangan perintis tersebut. Jika semula hanya dua kali seminggu maka atas dukungan dana APBD, MNA lantas meningkatkan frekuensi penerbangannya ke Baubau melampaui target frekuensi penerbangan perintis.

        Subsidi tambahan dari Walikota Baubau tersebut bersifat ganti rugi, yakni penggantian biaya setiap kursi pesawat yang kosong (tak terjual) dalam setiap kali penerbangan dari dan ke Baubau. Kebijakan seperti itu tidak dilakukan pemda lain sehingga perkembangan proyek penerbangan perintis di daerah bersangkutan sangat lamban.

        Peran MNA ke rute Baubau kemudian digantikan penerbangan komersial oleh Lion Air. Terakhir, Garuda pun ikut melayani rute penerbangan Makassar-Kendari-Baubau. Baik Garuda maupun Lion Air menggunakan pesawat jenis ATR 72-600 berkapasitas sekitar 78 kursi penumpang. Bandara Betoambari Baubau kini mengelola penerbangan dua kali dalam sehari. Masing-masing sekali oleh pesawat Garuda dan Lion.

        Dua bandara lainnya juga telah melayani penerbangan komersial setiap hari, yaitu Bandara Matahora di Wakatobi, dan Bandara Ni Bandera di Kolaka. Padahal, kedua bandara tersebut baru dibangun di era reformasi. Adapun Bandara Sugimanuru di Muna sangat terlambat penyiapannya untuk difungsikan. Bandara yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Muna Barat, itu  baru dioperasikan untuk melayani penerbangan komersial pertengahan tahun 2017.

        Kemajuan konektivitas udara yang segera direspons oleh berkembangnya jaringan penerbangan antar kota dan kabupaten, telah memacu kecepatan dan efisensi mobilitas orang dan barang baik di tingkat regional Sultra  maupun secara nasional. Kondisi ini sesungguhnya sangat ideal bagi dunia usaha dan kegiatan investasi.

        Saya agak tersentak saat pramugari mengumumkan bahwa penerbangan dari Baubau ke Kendari akan ditempuh dalam waktu 37 menit. Tidak ada perbedaan waktu antara Baubau dan Kendari!

        Tigapuluh tujuh menit? Masya Allah. Saat itu saya baru sadar bahwa Sultra kini rupanya telah memasuki fase takeoff di bidang transportasi. Perjalanan secepat itu bukan baru terjadi pada hari Minggu siang, tanggal 29 Oktober 2017 tatkala saya mau balik ke Kendari dan naik pesawat jenis ATR 72-600 milik Garuda tetapi telah berlangsung 1-2 tahun ke belakang. Saya sajalah yang memang baru pertama kali itu menggunakan pesawat komersial dari Baubau ke ibu kota provinsi.

         Saya tersentak karena sangat kontras dengan pengalaman saya di masa lalu. Di era kapal kayu, pelayaran dari Baubau ke Kendari menghabiskan waktu 16-17 jam. Berangkat dari pelabuhan Murhum Baubau sekitar pukul 13.00 Wita, dan tiba di pelabuhan Raha (ibu kota Kabupaten Muna), sekitar pukul 17.00 Wita.

 Perjalanan ke Kendari dilanjutkan pada pukul 22.00 Wita, dan tiba di pelabuhan khusus kapal kayu di Kendari sekitar pukul 04.00 pagi. Perjalanan sebaliknya dari Kendari ke Baubau, lamanya  seperti itu juga. Tidak kurang dan tidak lebih!

        Perjalanan, baru agak lebih cepat di era kapal cepat (jet foll). Bila tembak langsung Baubau – Kendari bisa ditempuh 2,5 jam. Tetapi karena jet foll harus menyinggahi pelabuhan Raha, maka total waktu perjalanan mencapai paling lama 5 jam.

        Moda angkutan memang berbeda. Perjalanan kapal laut dan pesawat udara, gapnya seperti bumi dan langit. Akan tetapi dalam konteks waktu,  pengumuman pramugari tadi adalah surprise buat saya. Dari 16 jam, 5 jam, hingga tinggal sekian puluh menit untuk tiba di Kendari. Artinya, jarak Baubau-Kendari kini ditempuh tinggal hanya 37 menit. Luar biasa! Saya bersyukur masih dapat menyaksikan loncatan itu.

        Menjelang akhir musim panas tahun ini, saya memang ingin mengunjungi Baubau melalui perjalanan darat. Sekalian melihat geliat pembangunan infrastruktur transportasi.   Perjalanan itu kemudian difasilitasi Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina.

        Ada dua jalur hubungan darat ke Baubau, saat ini. Pertama, jalur Pulau Muna. Jalur ini ditempuh melalui dua lintas penyeberangan kapal feri. Yaitu lintas Torobulu – Tampo, dan lintas Waara – Baubau. Saya sudah pernah lalui jalur ini di awal tahun 2000-an. Jarak tempuhnya agak panjang. Berangkat pagi dari Kendari, dan tiba di Baubau menjelang malam. Perjalanan yang agak melelahkan. Tapi stamina waktu itu masih bagus sehingga rasa lelah tak lama menjadi segar kembali.

        Adapun jalur kedua hubungan darat ke Baubau ialah melalui lintas penyeberangan kapal feri Amolengu-Labuan. Jika lintas Torobulu-Tampo menyatukan daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara dengan Pulau Muna, maka lintas Amolengu-Labuan menyatukan daratan besar jazirah sultra dengan Pulau Buton.

        Jalur kedua ini baru dibuka setelah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan penggunaan pelabuhan feri Amolengu dan Labuan pada bulan Februari 2016. Karena itu, saya memutuskan lewat jalur kedua agar dapat mengenal dan menambah pengalaman di daerah tersebut.

Perjalanan dimulai dari Kendari dengan mobil Dinas Perhubungan Sultra. Dikemudikan Nuriono Efendy (28), mobil itu melaju di atas jalan beraspal mulus, dan tanpa terasa kami tiba di pelabuhan Amolengu. Jarak  sekitar 100 Km itu  ditempuh hanya dua jam lebih sedikit.

        Mobil kami langsung naik kapal, dan selanjutnya KMP Semumu bergerak menuju Labuan di ujung utara daratan Pulau Buton. Lintas ini pendek, hanya 8 mil. Dalam sehari kapal itu bolak-balik 3-4 kali di lintas ini mengangkut penumpang dan kendaraan bermotor. Saat kami naik, pelayaran merupakan trip kedua bagi Semumu. Trip pertama dilakukan tadi pagi dari Labuan, tempatnya menginap.

        Pada pelayaran trip kedua dari Amolengu, muatan Semumu tampak sarat juga, terutama ruang angkutan kendaraan. Sedangkan kursi penumpang terisi lebih dari separuh. Dari sekian banyak lintas penyeberangan kapal feri di Sultra, lintas Amolengu-Labuan merupakan jalur yang dioperasikan tanpa subsidi. Artinya langsung menjadi jalur komersial dengan memberlakukan tarif penuh (full tariff) sesuai ketentuan yang ada.

Baik di Amolengu maupun Labuan, kami hanya sight seeng.  Kami memang agak terburu-buru karena mengejar waktu shalat Jumat di masjid mana saja dalam perjalanan lanjutan menuju Baubau. Akhirnya, kami pun berhenti di sebuah masjid mungil di Desa Baluara. Warga setempat tampak mulai berbondong-bondong menuju rumah ibadah tersebut.

Babussalam, nama masjid itu dibangun dengan swadaya. Fasilitas wudhu’ dan toilet masjid itu ditunjang tersedianya air bersih yang menyembur dari pipa sumur bor, juga hasil swadaya masyarakat Baluara. Dalam kesederhanaan warga desa tersebut tampak hidup sejahtera dalam suasana kehidupan bernuansa religius.

Perjalanan ke Baubau terasa menyenangkan. Seluruh ruas jalan sepanjang kurang lebih 200 Km beraspal mulus. Di sebelah kiri jalan, kebun kelapa dan  jambu mente milik penduduk tampak berlarian ke arah berlawanan saat mobil kami melintas cepat. Agak jauh ke dalam,  hutan menghijau kendati kurang lebat karena lantai lahannya berbatu dan bergelombang. Populasi penduduk di sepanjang jalan  masih longgar sehingga pemanfaatan lahan untuk pertanian belum maksimal.

   Pemandangan di sebelah kanan lebih menarik karena kita merasa seperti sedang menyusuri tepian danau besar. Itulah bentangan laut yang memisahkan daratan Pulau Buton dari Pulau Muna. Panorama alam tersebut tampak senyap dari deburan ombak dan tak terdengar alunan lagu “sio sayang” dari para nelayan. Di musim panas (kemarau), perairan Selat Buton memang tenang tak berombak. Nelayan di sana juga masih langka sehingga tak terlihat kesibukan perahu atau kapal motor berlalu lalang mengangkut hasil tangkapan.  Potensi laut dan lahan pertanian di sepanjang jalan poros Labuan-Baubau boleh dibilang “masih tidur”, belum banyak disentuh tangan-tangan produktif.

Setelah bertualang lebih separuh dari jalan poros ini, kami menemukan 2-3 rumah penduduk menjual makanan dan minuman. Tempatnya di ketinggian menghadap ke laut Selat Buton. Sensasi pemandangan alam nan indah tersebut praktis menambah nikmat menyantap kuliner yang tersedia. Kendati di situ cuma ada nasi kuning, nasi biasa dan lauk ikan seadanya, lalu mi instan, kopi hitam, kopi mix, serta kue-kue kering kemasan pabrik. Maklum, penyediaan usaha kuliner tersebut merupakan kreasi dan prakarsa warga desa setempat. “Nama desa Ini ialah Tumada”, tutur Nuriono menjelaskan.

Idealnya,  di situ harus ditempatkan halte dan areal parkir kendaraan lainnya. Makin ramai kendaraan berhenti, usaha kuliner warga pasti berkembang pesat. Apalagi, beberapa ratus meter dari rumah makan tersebut ada sekolahan, salah satu SMA Negeri di Kabupaten Buton. Tetapi sepanjang perjalanan, kami tak melihat alat angkutan umum beroperasi di ruas ini.

Tidak hrean jika di sepanjang ruas jalan ini hingga Kota Baubau belum ada sarana penunjang transportasi seperti terminal, halte, rambu jalan, dan sebagainya. Ruas jalan ini sebenarnya telah berfungsi cukup lama. Bahkan, jalan pantai barat Buton ini konon telah dibuka sejak zaman Belanda.

Dalam perencanaan Dinas Perhubungan Sultra, sebuah terminal tipe B akan dibangun di sebuah pertigaan di daerah Kapantori. Di situ ruas jalan Labuan-Baubau  bertemu dengan ruas jalan dari Ereke (Buton Utara) yang juga menjadi akses jalan ke Baubau. Di pertigaan itulah bakal dibangun terminal.

Petualangan ini berakhir di Kota Baubau. Kami tiba di kota itu sekitar pukul 15.00 Wita. Pengalaman yang bisa dibagi dari perjalanan darat ini antara lain adalah fakta bahwa kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang kami lalui, umumnya  sangat baik. Kondisi aspalnya masih mulus. Jadi, masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir menghadapi musim hujan tahun 2017/2018.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment