PENGUSAHA JAKARTA INVESTASI JAGUNG

 OLEH YAMIN INDAS

DIRUT PT MARWAN BERSAUDARA SUKSES ANTON SUSENO

DI MASA lalu sebelum Ir H Widodo menjadi Presiden RI ke-7, kawasan timur Indonesia disebut sebagai masa depan. Hari ini Indonesia adalah Jawa dan Sumatera. Karena itu, derap pembangunan di kawasan ini tidak sekencang di kawasan barat. Wilayah masa depan Indonesia tersebut, entah kapan baru dapat digenjot untuk mempersempit gap sosial dan ekonomi.

                 Presiden Jokowi tidak sependapat dengan strategi pembangunan nasional yang terkesan diskriminatif itu. Dia bertekad membangun Indonesia dari kawasan timur dan dari wilayah pinggiran. Ketimpangan sosial ekonomi harus segera direspons dengan strategi keseimbangan dan pemerataan pembangunan yang benar-benar riil.

                 Tidak heran jika derap pembangunan kemudian menjadi “gaduh” di kawasan ini. Pembangunan irigasi baru dan perbaikan irigasi yang nyaris tak berfungsi lagi, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, pelabuhan laut, dermaga feri (kapal penyeberangan), pembangunan lapangan terbang, penyiapan armada tol laut untuk menembus daerah dan kepulauan terpencil agar disparitas harga tidak menajam hingga terobosan harga bahan bakar minyak di Papua sama dengan harga Jawa, sangat terasa sebagai kenyataan di era Jokowi.

                 Ke depan ini, pembangunan infrastruktur tidak sekadar memantapkan koneksivitas antar daerah, antar antar kota, dan antar pulau, tetapi juga konektivitas sentra-sentra produksi dengan ruang-ruang pasar.

                 Pertanyaan sekarang, apakah kawasan timur telah memiliki sentra-sentra produksi berbagai komoditas unggulan secara ekonomis? Jawabannya, memang sudah ada tetapi secara kuantitas maupun kualitas belum memadai. Belum seimbang dengan ketersediaan sarana prasarana yang telah dibangun pemerintah.

                 Mengukur ketimpangan itu perkara mudah. Lihat arus barang yang keluar masuk melalui pelabuhan-pelabuhan baik udara maupun laut. Untuk Provinsi Sultra, misalnya, ketimpangan bongkar muat barang di seluruh jaringan pelabuhan masih terjadi.

                Data BPS Sultra menyebutkan, pada tahun 2015 misalnya, barang yang masuk di Sultra (diturunkan dari kapal) tercatat 5.353.434 ton. Sedangkan barang yang diangkut keluar Sultra (return cargo)  tercatat 3.087.226 ton. Barang masuk pada tahun 2016 terdata 5.767.958 ton, dan muatan balik bagi kapal-kapal 3.423.394 ton.

                 Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mestinya mencermati angka-angka tersebut. Kemudian, mereka juga harus cerdas membaca sikap dan kebijakan pemerintah yang belakangan ini mulai menaruh perhatian besar terhadap ketinggalan kawasan timur, terutama di bidang infrastruktur.

                 Keberpihakan tersebut mestinya direspons program-program yang berorientasi pada peningkatan produksi. Modal dasar      cukup melimpah berupa petani dan lahan luas serta perairan laut yang ikannya tinggal diambil. Maka,  program peningkatan produksi harus multi sektor sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah kabupaten/kota.

                Selain bidang kelautan, subsektor pertanian tanaman pangan sangat menjanjikan akan tercapainya peningkatan produksi berskala besar. Dua komoditas lutama di subsektor ini adalah padi dan jagung.

                 Untuk komoditas jagung, semua wilayah di Sultra cocok  ditanami jagung, baik dari kondisi aklimatologi maupun dari aspek kulturalnya. Jagung masih merupakan makanan alternatif setelah beras, terutama di wilayah Kepulauan. Dengan demikian, pengembangan lahan pertanaman jagung secara massal, peluangnya besar.

 Ada berita gembira bagi masyarakat petani, khususnya para petani tradisional jagung. Saat ini sebuah perusahaan dari Jakarta mulai bergerak di lapangan dalam rangka program penanaman jagung secara massal. Perusahaan itu adalah PT Marwan Bersaudara Sukses.

 Seperti dijelaskan Direktur Utama PT Marwan Bersaudara Sukses, Anton Suseno, dalam suatu pembicaraan dengan saya di Kendari, pada tahap awal ini akan dibuka pertanaman jagung seluas 47.564 hektar. Lokasinya tersebar di sejumlah kabupaten di daratan besar, termasuk Bombana. “Dalam 2-3 minggu ke depan ini kegiatan penanaman sudah akan dimulai”, ujarnya.

 Perusahaan ini akan terjun langsung bahu membahu dengan petani dalam proses pertanaman jagung. Bibit yang akan ditanam bukan sembarang bibit. “Bibit hibrida terbaik  yang dapat menghasilkan sekitar 16 ton jagung pipilan per hektar”, kata Anton Suseno.

 Ia menambahkan, pupuk yang akan digunakan juga  adalah pupuk terbaik. Karena itu, jika petani mematuhi petunjuk para penyuluh di lapangan, mulai dari pengolahan lahan, teknis penanaman dan  pemupukan, onserta kegiatan pasca panen, tingkat produktivitas yang diharapkan,  bisa tercapai.

 Harga pembelian PT Marwan Bersaudara Sukses sudah disepakati yakni Rp 2.000 per kilogram jagung  pipilan di tingkat petani. Karena itu, Anton yakin petani dapat menikmati penghasilan antara Rp 12 juta sampai Rp 16 juta dari satu hektar tanaman jagung, hanya  dalam waktu tiga atau empat bulan.

 Kegiatan di tingkat hilir juga mulai digarap. Beberapa hari yang lalu,  Anton Suseno selaku Dirut PT Marwan Bersaudara Sukses telah menandatangani perjanjian ra kerja sama dengan Pemprov Sultra terkait penggunaan lahan satu hektar di kawasan komersial pelabuhan Bungkutoko, untuk pembangunan gudang, kantor dan fasilitas lain. Hal serupa juga akan dilakukan pada tahap berikutnya di Muna Barat, dan Baubau sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah Kepulauan.

Anton Suseno mengatakan, pihaknya akan mengembangkan usaha pertanaman jagung di Sultra dengan target sampai 10.000 hektar. Jika rencana ini terwujud, maka seperti dikatakan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, jagung akan menjadi komoditas primadona bagi provinsi ini. Kapal-kapal niaga juga akan bersaing datang merebut muatan jagung produksi Sultra.

 Dalam perkiraan minimal, lahan jagung seluas itu akan menghasilkan 100.000 ton jagung pipilan dalam waktu 3-4 bulan. Masa panen jagung hibrida bisa dua kali setahun. Areal persawahan yang kekurangan air pada musim kemarau,  dapat diisi dengan tanaman jagung. “Sebab jagung tidak membutuhkan banyak air. Yang penting lahannya agak sedikit basah atau lembab, bagi tanaman jagung sudah baik”, ujar Anton.

 Kehadiran PT Marwan Bersaudara Sukses melakukan investasi di bidang tanaman pangan, lebih khusus lagi komoditas jagung, patut diapresiasi dan didukung oleh jajaran pemda provinsi dan kabupaten/kota maupun masyarakat di Sulawesi Tenggara. Dukungan itu harus tulus, bukan basa basi, apalagi bermuatan kepentingan pribadi. Artinya, bila turun ke lapangan karena tugasnya, jangan menuntut uang bensin, dan sebagainya.

 Sebab investor ini tampil untuk merespons penyediaan infrastruktur oleh pemerintah pusat, agar pembangunan sarana dan prasarana terebut tidak terkesan mubazir sebagai akibat dari masih minimnya produksi di kawasan timur, khususnya di Sultra. Soal produksi suatu daerah, sebenarnya  merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bersangkutan.

 Di lain pihak, ledakan produksi jagung yang bakal terjadi di Sultra, akan menggairahkan kehidupan usaha angkutan laut nasional. Armada angkutan yang bergerak ke dan dari kawasan timur tidak lagi bakal pulang dalam keadaan muatan kosong.

 Selain itu, PT Marwan Bersaudara Sukses ingin berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional sebanyak 4 juta ton setiap tahun. Dengan demikian, bisnis impor jagung yang menguras devisa negara, dapat dikurangi atau dihentikan sama sekali. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PARIWISATA SULTRA PERLU DIKEMAS

OLEH YAMIN INDAS

Pj Sekda Prov Sultra La Ode Ahmad Pidana Balombo berbicara tentang pariwisata di acara ngobrol kinerja (Ngoki) bertempat di kantor Dinas Perhubungan Sultra. Kadis Perhubungan Sultra mencermati gambar sepotong ruas jalan ruas Kendari-Toronipa di layar monitor.

LA ODE Ahmad Pidana Balombo  adalah Sekda baru Provinsi Sultra. Dia masih berstatus Pj (pejabat). Tapi banyak dari kalangan birokrasi setempat menilai dia cocok dipromosikan menjadi sekretaris provinsi definitif. Alasannya, dia cerdas, berwawasan  dan kreatif.

Sejak bekerja sebagai PNS (sekarang ASN, aparatur sipili Negara), dia mengabdi di Kementerian Dalam Negeri. Ketika ditugaskan ke Kendari untuk menjadi Pj Sekda Provinsi Sultra, dia menduduki jabatan eselon II di kementerian tersebut.

Jabatan Sekda Prov Sultra vakum setelah Lukman Abunas mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wakil Gubernur Sultra mendampingi Ali Mazi. Kevakuman itu telah berlangsung lebih setahun yang lalu.  Sebelum Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim Ahmad, beberapa pejabat provinsi telah mengisi kecakuman itu dengan status pelaksana tugas (Plt).

Ahmad memang kreatif. Belum sebulan menjabat, dia mengadakan pertemuan berkala dengan seluruh kepala OPD Sultra. Pertemuan yang disebutnya ngobrol kinerja (Ngoki) bertujuan memantapkan koordinasi dan penyatuan visi para kepala OPD terhadap setiap program pembangunan Provinsi Sultra.

Dia ingin agar kepala OPD tidak sibuk sendiri dengan urusan masing-masing tetapi harus bersinergi dengan OPD yang lain. Masing-masing OPD berkontribusi terhadap program satu dengan yang lain.

Acara Ngoki  diadakan secara bergilir oleh dinas/lembaga yang dulu disebut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan terakhir berubah menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Di forum tersebut setiap kepala OPD mengemukakan pandangan dan kontribusi OPD-nya terhadap suatu program dari topik bahasan yang disepakati sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan programnya, bisa juga di-sharing di forum ini. Agar OPD lain terutama yang terkait dapat memberikan kontribusi dukungan atau peran  konkret untuk mengatasi kendala yang dihadapi OPD bersangkutan.

Acara Ngoki digelar dalam suasana santai, rileks. Ngoki pertama diadakan di sebuah rumah kopi di Kendari. Dan Ngoki kedua, Senin 6 Januari 2020 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Sultra, dengan topik pariwisata.

Ketika membuka acara sebagai tuan rumah, Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi sangat terkait dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas destinasi wisata. Pembangunan sektor ini juga merupakan upaya menciptakan pelayanan transportasi yang lancar dan nyaman untuk  menjamin kecepatan dan efisiensi mobilitas orang dan barang.

Dalam rangka itu Dinas Perhubungan Sultra  membangun terminal tipe B di 17 kota dalam Provinsi Sultra. Saat ini telah direalisasikan pembangunan 14 terminal tipe B. “Dari sini bisa menghasilkan pendapatan asli daerah sekitar tiga miliar setahun”, katanya sambil memandang ke arah  Sekda Prov Sultra Ahmad.

Selain terminal tipe B, terminal A di ibu kota provinsi kini juga tengah disiapkan. Terminal tua di Puwatu akan dibangun agar memenuhi syarat sebagai terminal tipe. Pembangunannya ditangani langsung Kementerian Perhubungan.

Infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, pelabuhan penyeberangan kapal feri, bandara, dan terminal saat ini dianggap makin memadai untuk menunjang konektivitas destinsi wisata di Sultra.

Kebijakan Gubernur Ali Mazi membangun jalan poros Kendari-Toronipa akan sangat menunjang konektivitas obyek-obyek wisata di Kendari sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Ada 4 KPPN di Sultra sesuai PP No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS).

Tiga KPPN lainnya adalah Kota Baubau dan sekitarnya, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohae di Bombana serta Kolaka dan sekitarnya.

Selain itu Sultra punya “Bali Baru”  dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Taman Laut Wakatobi. Pemerintah pusat akan membangun asesibilitas dan fasilitas di lokasi KSPN, termasuk Wakatobi.

Akan tetapi, KSPN Wakatobi kini berjalan di tempat karena Pemkab Wakatobi kurang sigap merespons kebijakan pemerintah  pusat tersebut. Pemkab Wakatobi belum menetapkan opsi apakah KSPN itu akan dikelola Badan Otorita Pariwisata (BOP) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ihwal tersebut membuat pemerintah pusat belum dapat berbuat banyak untuk Wakatobi.

Kendala lain, Pemkab Wakatobi belum dapat menyediakan lahan sekitar 200 hektar bagi pembangunan sarana prasarana. Ini juga sebagai syarat dari pemerintah pusat bagi pengembangan lebih lanjut kawasan pariwisata tersebut.

Terkait hadirnya jalan poros Kendari-Toronipa, Kadis Perhubungan Sultra mengatakan pihaknya akan menyiapkan pelabuhan kapal dan perahu bermotor di Toronipa untuk mengkases Pulau Labengki. Dari situ ke pulau wisata tersebut ditempuh kurang dari satu jam.

Kadis Pariwisata Sultra, Panca ikut bicara. Dia berharap agar pengoperasian pelabuhan khusus wisata ke Pulau Bokori di Desa Bajo Indah ditertibkan lagi. Sebab di sana ada oknum yang mengaku sebagai pengurus.

Menurut Panca, pengunjung pulau wisata itu makin meningkat, terutama pada hari libur. Pada hari libur Tahun Baru 2020, pengunjung mencapai 10.000 orang. Salah satu keunggulan Pulau Bokori adalah kedekatannya dengan ibu kota provinsi. Dari pelabuhan Bajo Indah dapat dijangkau dalam hitungan menit.

Panca juga mengemukakan, untuk memajukan pariwisata di Sultra Bandara Haluoleo harus ditingkatkan menjadi bandara internasional. Dengan demikian, turis dari Eropa, Amerika, dan Australia yang akan ke Wakatobi untuk olahraga diving, misalnya,  dapat terbang langsung ke Kendari, ibu kota provinsi. Dari perjalanan dilanjutkan dengan pesawat lebih kecil.

Adapun Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sultra, Tasman mengatakan pihaknya sangat mendukung pariwisata dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.  Dinas PMD kini masih menilai sekitar 2000 desa di Sultra untuk dijadikan desa wisata.

Sekda Sultra Ahmad mengatakan, potensi pariwisata Sultra masih perlu dikemas (packaging) secara kreatif agar lebih menarik bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Dengan sistem packaging  akan memudahkan pelaksanaan promosi.

Dia menyebut Banyuwangi di Jawa Timur sebagai kabupaten paling maju di sektor pariwisata. “Banyuwangi menyelenggarakan festival 99 kali dalam setahun. Event ini yang banyak mengundang wisatawan”, tuturnya.

Selain faktor packaging, kemajuan pariwisata Banyuwangi di ujung timur Jawa Timur juga didukung konektivitas dan aksebilitas yang baik. Berbagai maskapai penerbangan, termasuk Garuda beroperasi ke Banyuwangi setiap hari.

Kecuali melalui event festival, Sultra yang kaya dengan obyek-obyek wisata membutuhkan juga adanya pengemasan informasi tentang aksesibilitas, fasilitas dan daya tarik yang dimiliki obyek-obyek wisata tersebut.

Menurut Ahmad, untuk menuju destinasi wisata tersebut perlu ditunjang informasi yang akurat tentang penggunaan transportasi berikut harga penggunaan jasa transportasi. Pengemasan informasi tersebut dapat berupa iklan, booklet, famplet, atau media promosi lainnya.

Dia juga menyebut pembukaan jalan Kendari-Toronipa dapat menciptakan obyek-obyek wisata baru bagi Kendari sebagai Kawasan Pengembangan Periwisata Nasional (KPPN). Morosi sebagai pusat industr nikel kemungkinan bisa terakses dari jalan baru tersebut.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KE PULAU WISATA BOKORI AKAN LEBIH MUDAH

  OLEH YAMIN INDAS

Jalan akses Kendari-Toronipa (14,6 Km) akan selesai dikerjakan dalam tahun 2020. Ruas jalan ini akan memudahkan orag ke Pulau Bokori, destinasi wisata yang dibangun di era Gubernur Nur Alam.

PULAU Bokori di Sulawesi Tenggara maju pesat sebagai tujuan wisata. Pembangunan jalan ruas Kendari-Toronipa akan lebih mendorong lagi perkembangan tersebut. Sebab ruas jalan yang lebarnya minimal 27 meter itu melintasi Desa Bajo Indah, lokasi pelabuhan khusus wisata ke Pulau Bokori yang dibangun di era Gubernur Nur Alam. Maka, perjalanan ke Bokori dan pulau-pulau lain,  akan jauh lebih mudah.

Bokori, pulau berpasir putih dan tak berpenghuni dibangun mulai tahun 2015. Pulau itu kemudian dibanjiri pengunjung setiap hari libur. Pada tahun 2018, Dinas Pariwisata Sultra telah membukukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekitar Rp 400 juta dari destinasi wisata tersebut. Tahun 2019 disebutkan kas Pemprov Sultra terisi hampir Rp 1 miliar dari sumber baru PAD tadi.

Gagasan Gubernur Sultra Ali Mazi membangun jalan raya Kendari-Toronipa sepanjang 14,6 Km, patut diapresiasi. Gagasan itu menunjang konektivitas obyek-obyek wisata pantai dan pulau-pulau, termasuk Bokori di ambang masuk Teluk Kendari yang indah.

“Memang sudah seperti itu tujuan Pak Gubernur membangun jalan poros Kendati-Toronipa”, ujar Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina. Banyak potensi pariwisata yang bisa berkembang menyusul pembangunan infrastruktur jalan poros ini.

Gubernur Sultra Ali Mazi

Itu berarti, langkah Ali Mazi merupakan implementasi kebijakan Presiden Joko Widodo di sektor pariwisata. Sektor ini menjadi prioritas Presiden karena mendorong kegiatan dan partumbuhan ekonomi masyarakat hingga peningkatan devisa negara.

Menurut Hado, salah satu strategi pembangunan pariwisata adalah aksesibilitas. Strategi lainnya yang harus diupayakan sebuah destinasi wisata adalah fasilitas dan daya tarik. Ali Mazi melihat, lanjut Kadis Perhubungan Sultra, prioritas pembangunan pariwisata di provinsi ini adalah aksesibilitas dan konektivitas jaringan infrastruktur jalan. Namun, seiring dengan itu juga harus segera disiapkan fasilitas dan pembenahan obyek-obyek wisata,  agar daya tariknya makin tinggi.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Kehadiran infrastruktur jalan ruas Kendari-Toronipa akan menunjang kegiatan investasi pihak swasta di bidang pariwisata serta mendorong pula kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar obyek wisata.

Rencana pembangunan jalan poros Kendari-Toronipa pada awalnya mendapat sorotan masyarakat karena bakal menelan biaya besar. Pasalnya,  lebar jalan direncanakan 40 meter, dan sebagian badan jalan (sekitar 5-6 Km) akan dibangun di atas laut. Maka, pembangunan jalan yang panjangnya hanya 14,6 Km diperkirakan bakal menelan biaya hampir Rp 4 triliun.

Tapi Ali Mazi segera merespons reaksi masyarakat tersebut. Setelah didiskusikan dengan staf, dia pun mengubah kebijakan dengan berfokus pada peningkatan kualitas jalan Kendari-Toronipa yang sudah ada selama ini.  Kegiatan fisik  pra-konstruksi adalah pelebaran dan pelurusan badan jalan. Sedangkan perumahan warga yang terdampak kegiatan ini disedikan ganti rugi atas tanah maupun bangunan rumah maupun aset lainnya.

Perubahan kebijakan itu disambut berbagai kalangan masyarakat. Warga di sepanjang jalan justru bersuka cita karena di depan rumahnya  bakal terhampar jalan mulus dan lebar. Lebih dari itu mereka juga mendapatkan ganti rugi atas tanah maupun bangunan rumah dan aset lainnya yang terkena proyek ini.

Menurut Hado Hasina sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa, ada warga yang menerima ganti rugi hingga Rp 1 miliar. Karena itu, warga merasa memiliki jalan raya yang tahun ini diperkirakan selesai dikerjakan. Infrastruktur ini akan lebih memudahkan warga menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina

Infrastruktur tersebut dapat merangsang kegiatan investasi di bidang pariwiata. Antara lain penyediaan alat angkutan laut seperti cruise ship (kapal pesiar) berkapasitas maksimal 60 seat, untuk dioperasikan ke pulau-pulau wisata. “Kita yang akan atur izin operasinya”, ujar Kadis Perhubungan Sultra.

Warga setempat tetap akan berperan aktif mengoperasikan alat angkutan berupa perahu bermotor hingga kapal kayu, seperti yang sudah berjalan selama ini dalam melayani para pengunjung Pulau Bokori.

Selain bidang transportasi, partisipasi swasta dan warga pada umumnya juga diharapkan berperan dalam bisnis penyediaan fasilitas di lokasi obyek-obyek wisata seperti homestay, villa, dan lapak-lapak kuliner. Fasilitas tersebut harus diupayakan sedapat mungkin menyelaraskan keindahan alam setempat.

Terkait dengan daya tarik obyek wisata, seperti mengandalkan keindahan alam pantai dan laut, tradisi dan budaya masyarakat sekitar juga harus mendapatkan pembinaan yang baik agar lebih menarik dan mengesankan para pengunjung. Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata perlu lebih idealis dan kreatif untuk menangani perihal tersebut.

Kecuali pantai Toronipa yang berpasir putih, obyek wisata di pulau-pulau sekitarnya cukup menjanjikan keindahan alam yang menyejukkan. Pulau Bokori adalah salah satu di antaranya. Jaraknya  hanya kurang lebih 5 mil dari Teluk Kendari. Jarak terdekat adalah dari Desa Bajo Indah di daratan besar, hanya ditempuh 7 menit dengan perahu motor berkekuatan mesin 30 PK.

Di desa itu telah dibangun pelabuhan khusus wisata di era Gubernur Nur Alam. Selain itu dilakukan pula penataan perumahan Desa Bajo Indah agar nyaman bagi para pengunjung. Menurut Hado, sebuah perusahaan cet dari Jakarta akan membuat desa itu berwarna warni seperti yang telah dilakukannya terhadap pusat kerajinan tenun kain adat Buton di Kelurahan Sulaa, Kota Baubau.

Pelabuhan khusus itu belum rampung pembangunannya saat jabatan Nur Alam berakhir sebagai Gubernur Sultra. Namun demikian, pelabuhan itu telah melancarkan keberangkatan dan kedatangan armada angkutan para pengunjung Pulau Bokori.

Bagi pemerintah, pelabuhan khusus itu berfungsi sebagai pengendali lalu lintas angkutan laut maupun darat dalam rangka menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna angkutan. Kecuali itu, ia  juga menjadi tempat pemungutan retribusi secara tertib.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina mengatakan, pelabuhan khusus wisata Bajo Indah tidak hanya melayani pengunjung Pulau Bokori tetapi juga pulau-pulau lain sekitarnya seperti Pulau Hari, Pulau Saponda Darat dan Saponda Laut. Pulau agak jauh adalah Labengki di sebelah timur muara Sungai Lasolo.

Oleh sebab itu program pembangunan pelabuhan khusus wisata di Bajo Indah masih perlu dilanjutkan. Program itu meliputi pembuatan dermaga permanen, pembangunan rest area, dan infrastruktur transportasi lainnya dalam rangka menciptakan kenyamanan para pengunjung obyek-obyek wisata.

Ihwal penyediaan kenyamanan, akan diupayakan dengan membangun terminal atau rest area. Di situ ada ruang tunggu penumpang, kios-kios aneka kebutuhan kecil, lapak-lapak kuliner, toilet, mushalla, area parkir kendaraan pribadi, papan informasi, dan lain-lain.

Rest area adalah tempat beristirahat sejenak setelah melakukan perjalanan jauh. Untuk Bajo Indah,   rest area berfungsi sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata. Kemudahan atau fasilitas yang tersedia di sini hampir sama seperti yang dimiliki terminal pada umumnya.

Dari pelabuhan khusus wisata di Bajo Indah, para calon pengunjung akan memilih pulau atau obyek yang akan didatangi. Pulau Bokori lebih dekat, hanya hitungan menit untuk sampai ke sana seperti disebutkan sebelumnya.

Di pulau itu banyak villa yang dibangun dinas-dinas provinsi sesuai arahan Gubernur Sultra (Nur Alam waktu itu), ada restoran yang dibangun dengan dana dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lapak-lapak kuliner, ski boat dll.

Hado sendiri punya 5 unit villa di Bokori. Villa tersebut akan diserahkan kepada pengelola Pulau Bokori jika biaya pembangunannya dikembalikan setelah disesuaikan dengan harga yang berlaku. Pengelola Pulau Bokori saat ini masih Dinas Pariwisata Provinsi.

Perjalanan ke pelabuhan wisata Bajo Indah akan lebih lancar jika ruas Kendari-Toronipa telah selesai dibangun. Di Kota Kendari ruas ini mentok di simpang tiga Masjid Raya Kota Lama. Dari sini ke pelabuhan Bajo Indah hanya sekitar 5 Km.

Selain Bokori, Pulau Labengki di Lasolo juga sudah mulai menggeliat sebagai obyek wisata. Dari pelabuhan khusus wisata di Bajo Indah ke Labengki bisa ditempuh kurang lebih satu jam dengan kapal pesiar.

Keindahan pantai dan hamparan Laut Banda yang nyaris tak bertepi di lihat dari Labengki adalah panorama alam yang akan menyambut para pengunjung. Laut di seputar Pulau Labengki merupakan taman laut yang bisa dinikmati dengan olahraga diving (menyelam). Aneka ragam terumbu karang terhampar di dasar laut Labengki.

Konon, kini sudah ada perusahaan yang beroperasi di pulau itu. Perusahaan tersebut telah memiliki fasilitas seperti homestay di sana. Selain itu dia juga menyediakan kapal bagi para pengunjung yang berangkat dari Kendari.

Sultra memiliki “Bali Baru” dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Taman Laut Wakatobi. Pemerintah pusat akan membangun 10 lokasi KSPN, termasuk Wakatobi, secara bertahap. Sasarannya adalah pembangunan aksesbilitas dan sarana prasarana.

Kadis Perhubungan Sultra Dr Ir H Hado Hasina MT menyebutkan, di luar KSPN Wakatobi ada pula 4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Sultra, yaitu Kota Baubau dan sekitarnya, Kota Kendari dan sekitarnya yang mencakup Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda Darat dan Saponda Laut, dan Pulau Labengki.

Dua lainnya adalah Taman Nasional Rawa Aopa Watumohae di Bombana  serta Kolaka dan sekitarnya. Di Kolaka terdapat salah satu industri nikel terbesar di dunia yang dikelola PT (Persero) Aneka Tambang (Antam). PT Antam ikut bermain di pasaran nikel  dunia. Industri nikel itu menghasilkan feronikel yang kontennya lebih 90 persen nikel murni.

Bagi para kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati dan walikota, membangun pariwisata di wilayahnya merupakan langkah nyata untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Sebab para wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengeluarkan biaya dalam perjalanan untuk keperluan transportasi, penginapan, makan minum, souvenir dll. Semua biaya itu jatuh langsung ke masyarakat.  ***

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MATI LANGKAH, WAKATOBI DISALIB BUNAKEN

OLEH YAMIN INDAS

 

GELEGAR pembangunan sektor pariwisata kian menggetarkan potensi pariwisata Indonesia ketika Presiden Joko Widodo menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) awal November 2015. Tujuannya tentu saja untuk mendorong provinsi maupun  kabupaten lokasi KSPN  agar melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya pengembangan potensi kawasan strategis tersebut yang meliputi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Pasalnya, pariwisata merupakan sumber ekonomi yang tidak akan ada habis-habisnya.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam diskusi terfokus dari unsur-unsur pemerintah povinsi, kabupaten/kota, pengusaha, dan unsur masyarakat, FGD (Focus Group Discussion). Kegiatan FGD di Hotel Horison Kendari, Kamis 7 November 2019, itu diprakarsai Dinas Perhubungan Sultra.

Ke-10 KSPN yang sering dipopulerkan sebagai Bali Kedua atau Ten Bali Baru adalah KSPN Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung, KSPN Danau Toba (Sumut), KSPN Tanjung Lesung (Banten), KSPN Kepulauan Seribu (DKI), KSPN Borobudur di Magelang (Jateng), KSPN Boromo, Tengger, Semeru (juga Jateng), KSPN Mandalika (NTB), KSPN Komodo Labuan Bajo (NTT), KSPN Morotai (Maluku Utara), dan Wakatobi (Sultra).

Ada yang merisaukan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina sehingga dia memprakarsai kegiatan FGD yang khusus membahas masalah KSPN Wakatobi. KSPN ini mati langkah dan akhirnya disalib Likupang di Kabupaten Minahasa Utara (Sulut).  Likupang dengan atraksi inti Bunaken menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super proritas. Padahal, semula dia tidak masuk Ten Bali Baru. “Mestinya kita merasa terhina karena Wakatobi hilang dari 10 KSPN”, ujar Hado.

Empat destinasi pariwisata super prioritas lainnya adalah Badan Otorita Pengelola (BOP) Danau Toba, BOP Borobdur, BOP Labuan Bajo, dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Manadlika. Ke-5 super prioritas tersebut akan dikebut pembangunannya hingga 2021.

Umumnya peserta kegiatan FGD terpancing persoalan “mati suri” Wakatobi. Tadjuddin, mantan Kadis Pariwisata Kolaka dan menjabat Ketua DPRD Kolaka dua periode setelah pensiun, menyatakan sangat menyesalkan Wakatobi tidak masuk 5 super prioritas. Ia menyebut, penanganan Wakatobi selama ini tidak serius

Terungkap juga dalam diskusi itu bahwa Kementerian Pariwisata sebetulnya cukup serius mendorong KSPN Wakatobi agar tidak tertinggal dari yang lain. Bupati Wakatobi Arhawi pernah dipanggil ke Kementerian Pariwisata terkait progres KSPN Wakatobi yang terlihat lamban atau jalan di tempat.

Sebelumnya, bupati tersebut  mengusulkan agar KSPN Wakatobi dikelola dalam bentuk BOP.  Akan tetapi syarat yang dibutuhkan antara lain penyiapan lahan 200 hektar untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana parawisata, tidak direalisasikan.

Kewajiban pemda hanyalah menyiapkan lahan sesuai peruntukkannya berdasarkan RTRW Wakatobi. Soal pembebasan lahan bukan urusan pemda. Namun demikian, hingga Renstra (rencana strategis) Pariwisata Nasional tutup buku 10 Oktober 2018, tetap tidak ada kemajuan.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina sebagai penyaji tunggal di FGD yang dipandu La Djusmani (dari unsur masyarakat) menyatakan, kondisi mati suri KSPN Wakatobi lebih disebabkan faktor sosialisasi program itu yang belum maksimal. Namun ia menyebut, tanggung jawab masalah Wakatobi merupakan tanggung jawab bersama pemda kabupaten, pemda provinsi maupun masyarakat.

 

KADIS PERHBUNGAN SULTRA HADO HASINA 9KIRI) SAAT MENDISKUSIKAN SOAL KSPN WAKATOBI DI HOTEL HORISON. ANTON SUSENO (TENGAH) PENGUSAHA DARI JAKARTA IKUT HADIR..

Terkait penyiapan lahan Hado mengatakan, status lahan kawasan yang diusulkan harus clear dan clean. Harus menunjukkan data konsolidasi lahan yang dapat memberikan informasi tentang status peruntukkan lahan sesuai RTRW, data kepemilikan lahan, dan tingkat penerimaan rencana usulan kegiatan dari stakeholders dan terutama oleh pemilik lahan.

 

Diingatkan, KSPN Wakatobi adalah milik Sultra. Daerah-daerah sekitar, termasuk Kota Kendari merupakan penyangga kawasan wisata tersebut.

 

Pemerintah memberikan dua opsi bagi ptaengelolaan KSPN, yaitu dalam bentuk KEK dan BOP. Pemda Wakatobi memilih BOP. Namun, pilihan tersebut tidak terealisasi. Oleh sebab itu, menurut H ado, KSPN Wakatobi akan diambil alih provinsi dan ditangani  dalam bentuk KEK. Menurut Hado, penanganan dalam bentuk KEK, pemerintah lebih dominan. Sedangkan versi BOP lebih dominan peran swasta kendati tetap dikendalikan pemerintah.

 

Ia mengainttakan, selain KEK Wakatobi,  Pemerintah Provinsi Sultra juga akan menggarap kawasan wisata Toronipa yang obyekny mencakup Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda, Labengki (taman laut), dan Rawa Aopa Watumohae. Jalan poros Kendari-Toronipa yang saat ini mulai dibangun adalah untuk menunjang konektivitas obyek-obyek wisata  Toronipa dan sekitarnya. Terkait dengan itu maka di Toronipa perlu dibangun pelabuhan khusus wisata seperti pelabuhan khusus wisata Pulau Bokori di Desa Bajo Indah.

 

Faktor lain yang menginspirasi Hado Hasina menyelenggarakan FGD bertemakan Studi Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu KEK Wakatobi adalah dalam rangka melaksanakan misi Kementerian Perhubungan terkait pengembangan pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan bahu membahu membangun  infrastruktur penunjang konektivitas dan sarana kemudahan lainnya di semua KSPN, termasuk Wakatobi.

 

Hado menjelaskan, pihaknya akan membangun pelabuhan Numana di Wanci. Pelabuhan ini akan melayani transportasi antar moda: udara, laut, dan darat. Di pelabuhan itu juga akan dibangun terminal tipe B. Dengan demikian, para pengunjung Wakatobi dari lapangan terbang Matahora dapat langsung ke pelabuhan ini jika mau melihat Kaledupa, Tomia maupun Binongko. Angkutan perjalanan lanjutan adalah kapal feri atau bus air. Semua sarana dan prasarana tersebut akan dibiayai Kementerian Perhubungan.

 

Adapun pembangunan ruas-ruas jalan di pulau-pulau  utama Wakatobi merupakan tanggung jawab Kementerian    PUPR.

 

Ada peristiwa menarik menjelang penutupan diskusi yang dibuka Drs Djudul mewakili Plt Sekda Provinsi Sultra Drs La Ode Mustari MSi. Sebuah naskah perjanjian kerja sama antara Pemprov Sultra dan PT Marwan Bersaudara Sukses ditandatangani di depan peserta diskusi.

 

Naskah ditandatangani Hado Hasina atas nama Gubernur Ali Mazi sebagai pihak pertama, dan pihak kedua PT Marwan Bersaudara Sukses  ditandakan tangani Dirut Anton Suseno. Perjanjian kerja sama itu menyangkut penggunaan lahan seluas satu hektar (10.000 M2) di kawasan komersial pelabuhan Bungkutoko. Lahan tersebut akan dimanfaatkan perusahaan dari Jakarta itu untuk lokasi pergudangan, perkantoran, dan prasarana lainnya. Dalam perjanjian itu disebutkan, PT Marwan Bersudara Sukses membayar sebesar Rp 350 juta per tahun selama 5 tahun.

 

Perusahaan tersebut mempunyai rencana investasi di Sultra. Obyek bisnisnya adalah penanaman jagung hibrida yang melibatkan petani. Akhir tahun ini sudah mulai beroperasi dengan investasi sekitar Rp 50 miliar tahap pertama untuk tanaman jagung seluas 50.000 hektar.

 

Kehadiran pengusaha dan terbukanya kran pendapatan daerah dari sumber baru tersebut merupakan salah satu hasil kreativitas dan inovatif Hado Hasina selama menjabat Kadis Perhubungan Sultra sejak pertengahan tahun 2016.

 

Dia mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Sultra dari semula hanya sekitar Rp 4 miliar menjadi Rp 6 miliar tahun 2017, Rp 10 miliar tahun 2018, dan tahun 2019 ini Hado optimistis bisa capai Rp 12 miliar. Di forum FGD KSPN Wakatobi, Hado sempat menyatakan rasa kecewa  kepada staf Gubernur Ali Mazi yang mengelola keuangan daerah. “Kita memasukkan Rp 12 miliar. Kalau kita minta Rp 10 miliar untuk lebih mendongkrak pemasukan daerah, saya kira mestinya tidak masalah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Malah tidak dikasih,” ujarnya dengan nada kecewa.

 

Sejak menjabat Kadis Perhubungan, Hado mengoptimalkan pengoperasian kapal-kapal feri di semua lintas penyeberangan feri di Sultra. Petugas bekerja tidak siang tidak malam melayani penumpang  dan pengoperasian kapal secara profesional.

 

Selain itu, di hampir semua pelabuhan feri dia membangun kawasan komersial dan melibatkan warga setempat. Kawasan itu diisi dengan lapak-lapak kuliner, kios yang menjual kebutuhan penumpang, areal parkir, bahkan vila bagi penumpang yang ingin beristirahat.

 

Kawasan komersial di Bungkutoko merupakan  lahan urukan. Dia ingin menguruk laut hingga 3-5 hektar di situ. Tapi baru terwujud satu hektar sudah ada peminat yang

akan menggunakannya bagi kepentingan bisnis. “Kalau mau,  dia bisa membangun dermaga di situ untuk kapal lokal dan mungkin juga buat kapalnya sendiri”, katanya mengomentari kontrak kerja sama dengan PT Marwan Bersaudara Sukses. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HADO HASINA MENCURI PERHATIAN

OLEH YAMIN INDAS

DR IR HADO HASINA MT, KADISA PERHUBUNGAN SULTRA

BELAKANGAN ini Hado Hasina mencuri perhatian setelah dia ditunjuk Gubernur Ali Mazi sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa (14,6 Km). Pertanyaan publik, kenapa mesti ada ketua tim percepatan, bukankah hal merupakan tanggung jawab Kepala Dinas PU Provinsi Sultra? Sementara Hado adalah Kadis Perhubungan Sultra.

Sepintas lalu pertanyaan tersebut masuk akal. Sebab jalan sependek itu dipandang pekerjaan mudah bagi setiap engineering profesional. Membangun jalan tol saja perkara gampang. Apalagi hanya jalan biasa seperti jalan akses Kendari – Toronipa. Prosesnya bikin desain, amdal (analisis dampak lingkungan), lelang, kemudian pelaksanaan konstruksi.  Selesai!

Namun, rencana pembangunan jalan tersebut pada awalnya  memang agak berat, baik dari segi anggaran maupun teknis konstruksi. Sebab menurut gagasan Gubernur Ali Mazi, sebagian (sekitar 5-6 Km) ruas jalan tersebut direncanakan akan digelar di atas laut.

Itu berarti, jalan akses Kendari-Toronipa akan mirip Jalan Tol Bali Mandara yang membentang sepanjang 12,7 Km. Jalan tol ini menghubungkan Bandara Ngurah Rai, Denpasar dan Nusa Dua, Bali. Jalan tol Bali Mandara merupakan jalan tol kedua di Indonesia yang dibangun di atas laut setelah jembatan Surabaya-Madura (Suramadu)

Pengurukan laut dan konstruksi membutuhkan biaya besar. Sedangkan lebar jalan, Ali Mazi menginginkan sekitar 40 meter. Biayanya  direncanakan hampir Rp 4 triliun. Sebagai engineering Hado melihat proyek tersebut tidak bakal selesai hingga Ali Mazi mengakhiri masa jabatannya bulan September 2023.

Sebagai bekas teman sekolah di Baubau dan mantan bosnya ketika Ali Mazi menjabat Gubernur Sultra periode 2003-2008, Hado Hasina mendiskusikan rencana pembangunan jalan tersebut dengan gubernur dalam pembicaraan empat mata. Saat itu telah memasuki awal tahun anggaran 2019, namun pekerjaan fisik belum dimulai.

Hado menyarankan, jalan tersebut tidak perlu melalui laut. Ruas jalan yang ada saja ditingkatkan kualitasnya dengan pelabaran badan jalan maksimal 20 meter. Pertimbangannya ialah warga di sepanjang jalan lama itu akan mendapatkan manfaat langsung berupa ganti rugi tanah yang terkena pelebaran jalan. Warga juga akan senang jika jalan di depan rumahnya mulus dan lebar.

Dengan demikian, proyek tersebut bakal mendapat dukungan moril masyarakat. Mereka akan merasa memiliki. Kecuali itu pemerintah dapat menghemat biaya. Jika semula direncanakan hampir Rp 4 triliun, maka dengan penataan jalan lama saja biaya dapat diturunkan hingga di bawah satu triliun.

Gubernur Ali Mazi ternyata menyetujui formula Hado, mantan Kadis PU Kabupaten Buton Utara. Tetapi gubernur ingin tetap bertahan mengenai lebar jalan yakni 40 meter. Hado pun meyakinkan gubernur bahwa jalan tol Jagorawi saja, lebanrnya tidak mencapai 30 meter. Tapi gubernur bertahan lebar jalan di 27 meter.

Alhasil, kegiatan proyek jalan Kendari Toronipa kini mulai berjalan lancar. Warga juga senang. Menurut keterangan, ada warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan menerima ganti rugi sampai Rp 1 miliar.

Maka tidak heran jika Hado ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa. Penugasan gubernur itu diterima dengan baik. Tetapi Kadis Perhubungan Sultra itu menyatakan dia tidak harus setiap saat berada di lapangan. Sebab penanggung jawab teknis dan  opersional adalah Kadis PU Sultra sendiri.

Sebagai Kadis Perhubungan Sultra Hado menyambut dan mendukung penuh pembangunan jalan Kendari Toronipa. Sebab infrastruktur tersebut akan menunjang konektivitas obyek-obyek wisata pantai dan pulau-pulau kecil di sepanjang jalan tersebut. Obyek wisata tersebut meliputi pantai Toronipa sendiri, Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda, Pulau Labengki.

Hado Hasina adalah salah satu dari sedikit pejabat Provinsi Sultra yang kreatif inovatif. Begitu diangkat Gubernur Nur Alam sebagai Kadis Perhubungan, Juli 2016, master bidang transportasi ini langsung beraksi. Ia mengoptimalkan pemanfaatan pelabuhan penyeberangan kapal feri dan semua sarana dan prasarana penunjang infrastruktur tersebut seperti terminal, rest area, maupun halte. Alhasil, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan.

Pada akhir 2016 dia setor sekitar Rp 3,9 miliar, akhir 2017 telah naik menjadi Rp 6,7 miliar, dan 2018 ini melesat menjadi Rp11 miliar. Hado telah menunjukkan kemampuan berprestasi sejak menjadi staf Ali Mazi saat ybs menjabat gubernur periode 2003-2008 hingga ditugaskan gubernur pengganti Ali Mazi, Nur Alam ke Buton Utara sebagai Kadis PU di sana.

Ketika “duet” dengan Gubernur Ali Mazi, ada tiga bandar udara yang dibangun, termasuk pembangunan terminal Bandara Haluoleo. Dua bandara yang dibangun baru waktu itu adalah Matahora di Wakatobi dan Tangketada/Ni Bandera di Kolaka.

Dan ketika ditarik kembali ke provinsi, Hado memback-up Nur Alam membangun Pulau Bokori sebagai destinasi wisata yang terdekat dengan ibu kota provinsi. Selain ikut membangun villa dan homestay, dia juga membangun pelabuhan khusus wisata di Desa Bajo atas perintah Gubernur Nur Alam.

Pelabuhan khusus itu difungsikan sebagai pintu keluar masuk Pulau Bokori dalam rangka pengendalian arus pengunjung sekaligus pungutan retribusi untuk PAD Sultra. Menurut Kadis Pariwisata Sultra Saharuddin Nurdin, sebelum tutup 2018, dia telah membukukan pemasukan PAD dari Pulau Bokori sekitar Rp 400 juta.

Hado Hasina adalah kader yang handal, cerdas dan cepat beraksi. Saya pernah menulis di media, ditempatkan di padang pasir pun sosok ini pasti bisa eksis. ***

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KE PULAU WISATA BOKORI AKAN LEBIH MUDAH

 OLEH YAMIN INDAS

Jalan wisata Kendari – Toronipa melintasi Desa Bajo Indah, lokasi pelabuhan khusus wisata

PULAU Bokori di Sulawesi Tenggara maju pesat sebagai tujuan wisata. Pembangunan jalan ruas Kendari-Toronipa akan lebih mendorong lagi perkembangan tersebut. Sebab ruas jalan yang lebarnya minimal 27 meter itu melintasi Desa Bajo Indah, lokasi pelabuhan khusus wisata ke Pulau Bokori yang dibangun di era Gubernur Nur Alam. Maka, perjalanan ke Bokori dan pulau-pulau lain,  akan jauh lebih mudah.

Bokori, pulau berpasir putih dan tak berpenghuni dibangun mulai tahun 2015. Pulau itu kemudian dibanjiri pengunjung setiap hari libur. Pada tahun 2018, Dinas Pariwisata Sultra telah membukukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekitar Rp 400 juta dari destinasi wisata tersebut. Tahun 2019 disebutkan kas Pemprov Sultra terisi hampir Rp 1 miliar dari sumber baru PAD tadi.

Gagasan Gubernur Sultra Ali Mazi membangun jalan raya Kendari-Toronipa sepanjang 14,6 Km, patut diapresiasi. Gagasan itu menunjang konektivitas obyek-obyek wisata pantai dan pulau-pulau, termasuk Bokori di ambang masuk Teluk Kendari yang indah.

Dr Ir H Hado Hasina MT, Kadis Perhubungan Sultra

“Memang sudah seperti itu tujuan Pak Gubernur membangun jalan poros Kendati-Toronipa”, ujar Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina. Banyak potensi pariwisata yang bisa berkembang menyusul pembangunan infrastruktur jalan poros ini.

Itu berarti, langkah Ali Mazi merupakan implementasi kebijakan Presiden Joko Widodo di sektor pariwisata. Sektor ini menjadi prioritas Presiden karena mendorong kegiatan dan partumbuhan ekonomi masyarakat hingga peningkatan devisa negara.

Menurut Hado, salah satu strategi pembangunan pariwisata adalah aksesibilitas. Strategi lainnya yang harus diupayakan sebuah destinasi wisata adalah fasilitas dan daya tarik. Ali Mazi melihat, lanjut Kadis Perhubungan Sultra, prioritas pembangunan pariwisata di provinsi ini adalah aksesibilitas dan konektivitas jaringan infrastruktur jalan. Namun, seiring dengan itu juga harus segera disiapkan fasilitas dan pembenahan obyek-obyek wisata,  agar daya tariknya makin tinggi.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Kehadiran infrastruktur jalan ruas Kendari-Toronipa akan menunjang kegiatan investasi pihak swasta di bidang pariwisata serta mendorong pula kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar obyek wisata.

Rencana pembangunan jalan poros Kendari-Toronipa pada awalnya mendapat sorotan masyarakat karena bakal menelan biaya besar. Pasalnya,  lebar jalan direncanakan 40 meter, dan sebagian badan jalan (sekitar 5-6 Km) akan dibangun di atas laut. Maka, pembangunan jalan yang panjangnya hanya 14,6 Km diperkirakan bakal menelan biaya hampir Rp 4 triliun.

Tapi Ali Mazi segera merespons reaksi masyarakat tersebut. Setelah didiskusikan dengan staf, dia pun mengubah kebijakan dengan berfokus pada peningkatan kualitas jalan Kendari-Toronipa yang sudah ada selama ini.  Kegiatan fisik  pra-konstruksi adalah pelebaran dan pelurusan badan jalan. Sedangkan perumahan warga yang terdampak kegiatan ini disedikan ganti rugi atas tanah maupun bangunan rumah maupun aset lainnya.

Perubahan kebijakan itu disambut berbagai kalangan masyarakat. Warga di sepanjang jalan justru bersuka cita karena di depan rumahnya  bakal terhampar jalan mulus dan lebar. Lebih dari itu mereka juga mendapatkan ganti rugi atas tanah maupun bangunan rumah dan aset lainnya yang terkena proyek ini.

Menurut Hado Hasina sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa, ada warga yang menerima ganti rugi hingga Rp 1 miliar. Karena itu, warga merasa memiliki jalan raya yang tahun ini diperkirakan selesai dikerjakan. Infrastruktur ini akan lebih memudahkan warga menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi.

Infrastruktur tersebut dapat merangsang kegiatan investasi di bidang pariwiata. Antara lain penyediaan alat angkutan laut seperti cruise ship (kapal pesiar) berkapasitas maksimal 60 seat, untuk dioperasikan ke pulau-pulau wisata. “Kita yang akan atur izin operasinya”, ujar Kadis Perhubungan Sultra.

Warga setempat tetap akan berperan aktif mengoperasikan alat angkutan berupa perahu bermotor hingga kapal kayu, seperti yang sudah berjalan selama ini dalam melayani para pengunjung Pulau Bokori.

Selain bidang transportasi, partisipasi swasta dan warga pada umumnya juga diharapkan berperan dalam bisnis penyediaan fasilitas di lokasi obyek-obyek wisata seperti homestay, villa, dan lapak-lapak kuliner. Fasilitas tersebut harus diupayakan sedapat mungkin menyelaraskan keindahan alam setempat.

Terkait dengan daya tarik obyek wisata, seperti mengandalkan keindahan alam pantai dan laut, tradisi dan budaya masyarakat sekitar juga harus mendapatkan pembinaan yang baik agar lebih menarik dan mengesankan para pengunjung. Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata perlu lebih idealis dan kreatif untuk menangani perihal tersebut.

Kecuali pantai Toronipa yang berpasir putih, obyek wisata di pulau-pulau sekitarnya cukup menjanjikan keindahan alam yang menyejukkan. Pulau Bokori adalah salah satu di antaranya. Jaraknya  hanya kurang lebih 5 mil dari Teluk Kendari. Jarak terdekat adalah dari Desa Bajo Indah di daratan besar, hanya ditempuh 7 menit dengan perahu motor berkekuatan mesin 30 PK.

Di desa itu telah dibangun pelabuhan khusus wisata di era Gubernur Nur Alam. Selain itu dilakukan pula penataan perumahan Desa Bajo Indah agar nyaman bagi para pengunjung. Menurut Hado, sebuah perusahaan cet dari Jakarta akan membuat desa itu berwarna warni seperti yang telah dilakukannya terhadap pusat kerajinan tenun kain adat Buton di Kelurahan Sulaa, Kota Baubau.

Pelabuhan khusus itu belum rampung pembangunannya saat jabatan Nur Alam berakhir sebagai Gubernur Sultra. Namun demikian, pelabuhan itu telah melancarkan keberangkatan dan kedatangan armada angkutan para pengunjung Pulau Bokori.

Bagi pemerintah, pelabuhan khusus itu berfungsi sebagai pengendali lalu lintas angkutan laut maupun darat dalam rangka menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna angkutan. Kecuali itu, ia  juga menjadi tempat pemungutan retribusi secara tertib.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina mengatakan, pelabuhan khusus wisata Bajo Indah tidak hanya melayani pengunjung Pulau Bokori tetapi juga pulau-pulau lain sekitarnya seperti Pulau Hari, Pulau Saponda Darat dan Saponda Laut. Pulau agak jauh adalah Labengki di sebelah timur muara Sungai Lasolo.

Oleh sebab itu program pembangunan pelabuhan khusus wisata di Bajo Indah masih perlu dilanjutkan. Program itu meliputi pembuatan dermaga permanen, pembangunan rest area, dan infrastruktur transportasi lainnya dalam rangka menciptakan kenyamanan para pengunjung obyek-obyek wisata.

Ihwal penyediaan kenyamanan, akan diupayakan dengan membangun terminal atau rest area. Di situ ada ruang tunggu penumpang, kios-kios aneka kebutuhan kecil, lapak-lapak kuliner, toilet, mushalla, area parkir kendaraan pribadi, papan informasi, dan lain-lain.

Rest area adalah tempat beristirahat sejenak setelah melakukan perjalanan jauh. Untuk Bajo Indah,   rest area berfungsi sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata. Kemudahan atau fasilitas yang tersedia di sini hampir sama seperti yang dimiliki terminal pada umumnya.

Dari pelabuhan khusus wisata di Bajo Indah, para calon pengunjung akan memilih pulau atau obyek yang akan didatangi. Pulau Bokori lebih dekat, hanya hitungan menit untuk sampai ke sana seperti disebutkan sebelumnya.

Di pulau itu banyak villa yang dibangun dinas-dinas provinsi sesuai arahan Gubernur Sultra (Nur Alam waktu itu), ada restoran yang dibangun dengan dana dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lapak-lapak kuliner, ski boat dll.

Hado sendiri punya 5 unit villa di Bokori. Villa tersebut akan diserahkan kepada pengelola Pulau Bokori jika biaya pembangunannya dikembalikan setelah disesuaikan dengan harga yang berlaku. Pengelola Pulau Bokori saat ini masih Dinas Pariwisata Provinsi.

Perjalanan ke pelabuhan wisata Bajo Indah akan lebih lancar jika ruas Kendari-Toronipa telah selesai dibangun. Di Kota Kendari ruas ini mentok di simpang tiga Masjid Raya Kota Lama. Dari sini ke pelabuhan Bajo Indah hanya sekitar 5 Km.

Selain Bokori, Pulau Labengki di Lasolo juga sudah mulai menggeliat sebagai obyek wisata. Dari pelabuhan khusus wisata di Bajo Indah ke Labengki bisa ditempuh kurang lebih satu jam dengan kapal pesiar.

Keindahan pantai dan hamparan Laut Banda yang nyaris tak bertepi di lihat dari Labengki adalah panorama alam yang akan menyambut para pengunjung. Laut di seputar Pulau Labengki merupakan taman laut yang bisa dinikmati dengan olahraga diving (menyelam). Aneka ragam terumbu karang terhampar di dasar laut Labengki.

Konon, kini sudah ada perusahaan yang beroperasi di pulau itu. Perusahaan tersebut telah memiliki fasilitas seperti homestay di sana. Selain itu dia juga menyediakan kapal bagi para pengunjung yang berangkat dari Kendari.

Sultra memiliki “Bali Baru” dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Taman Laut Wakatobi. Pemerintah pusat akan membangun 10 lokasi KSPN, termasuk Wakatobi, secara bertahap. Sasarannya adalah pembangunan aksesbilitas dan sarana prasarana.

Kadis Perhubungan Sultra Dr Ir H Hado Hasina MT menyebutkan, di luar KSPN Wakatobi ada pula 4 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Sultra, yaitu Kota Baubau dan sekitarnya, Kota Kendari dan sekitarnya yang mencakup Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda Darat dan Saponda Laut, dan Pulau Labengki.

Dua lainnya adalah Taman Nasional Rawa Aopa Watumohae di Bombana  serta Kolaka dan sekitarnya. Di Kolaka terdapat salah satu industri nikel terbesar di dunia yang dikelola PT (Persero) Aneka Tambang (Antam). PT Antam ikut bermain di pasaran nikel  dunia. Industri nikel itu menghasilkan feronikel yang kontennya lebih 90 persen nikel murni.

Bagi para kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati dan walikota, membangun pariwisata di wilayahnya merupakan langkah nyata untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Sebab para wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengeluarkan biaya selama dalam perjalanan untuk keperluan transportasi, penginapan, makan minum, souvenir dll. Semua biaya itu jatuh langsung ke masyarakat.  ***

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INVESTOR ADALAH RAJA

DRS H MASMUDDIN MSi, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S

OLEH YAMIN INDAS

BAGI Sulawesi Tenggara, investor adalah raja. Dia dilayani dengan penuh khidmat. Serba berhati-hati jangan keliru dalam berperilaku maupun dalam berkata-kata. Perhatian selalu tertuju kepada titah dan kemauan sang raja. Sorotan matanya saja harus pandai diartikan maknanya, apakah dia mau murka atau mau memerintahkan sesuatu.

Nah, siapa investor yang mau menjadi raja di Sultra. “Kita akan perlakukan dia sebagai raja”, ujar Drs H Masmuddin MSi, Kepala Dinas Penanamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) ketika kami berbincang di kantornya , Rabu 4 Desember 2019.

Ketika dia menyebut investor adalah raja, maka saya bayangkan sosok raja ketika membuka tulisan ini. Padahal investor itu diibaratkan sebagai raja adalah terkait masalah pelayanan. Ini yang selalu ditekankan Presiden Jokowi dalam setiap kali berbicara tentang upaya meningkatan kegiatan investasi di Indonesia dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi.

Soal perizinan yang lambat, berbelit hingga dugaan pungutan liar adalah hambatan yang membuat investor kurang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Investor lokal pun mengalami hal serupa sehingga kegiatan investasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Saat ditanya adakah kebijakan khusus Gubernur Sultra untuk kemudahan pengusaha berinvestasi, Masmuddin tidak menyebutkan secara konkret. Dia mengatakan, pokoknya terkait masalah perizinan, amdal dll tidak ada hambatan. Adapun akta notaris pendirian perusahaan, NPWP dll biasanya telah diurus di Jakarta atau di tempat dari mana investor berasal.

Pelayanan lain dari pemda disebutkan seperti penyediaan informasi berbagai potensi ekonomi bagi investor yang berminat menjajaki kemungkinan melakukan investasi.

Jika potensi itu menyangkut lahan untuk perkebunan maupun untuk pertambangan, Masmuddin mengatakan, pihaknya berusaha untuk memastikan status lahan tersebut telah clear dan clean dari soal tumpang tindih dengan peruntukkan lain.

Masalah tumpang tindih banyak ditemukan di Konawe Utara. Lokasi perkebunan kelapa sawit tumpang dengan lahan tambang. Pasalnya, ketika perizinan diproses, izin usaha pertambangan (IUP) biasanya lebih diprioritaskan karena pengusaha dikejar waktu untuk segera menambang nikel, dan untuk itu pengusaha berani membuang uang sebagai pelicin.

Seperti dijelaskan Masmuddin, Provinsi Sultra kini masih menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang menunggu investor untuk diolah menjadi sumber ekonomi nyata bagi daerah dan kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lahan pertanian untuk berbagai komoditas bernilai ekspor, seperti perkebunan kelapa sawit, jagung, singkong, kedelai, peternakan sapi masih terhampar luas di hampir semua kabupaten di daratan besar Sultra.

Pemda Sultra sebetulnya punya ranch (ladang ternak) di Wawolemo, 42 Km barat Kota Kendari. Luasnya sekitar 400 hektar. Namun lahan itu dibiarkan menganggur tanpa diusahakan agar menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Agar tidak mubazir ranch tersebut akan segera mendatangkan manfaat jika dilerjasamakan dengan pihak swasta.

Usaha peternakan rakyat cukup berkembang baik. Sultra sering memasok sapi potong kepada provinsi lain seperti DKI dan Papua. Usaha peternakan ini akan lebih maju dan produktif bila didukung investasi yang berskala besar. Selain itu peternak juga dibimbing untuk melakukan sistem sapi kreman agar harga sapinya lebih tinggi, Teknik sapi kreman belum berkembang di Sultra.

Potensi lain yang dikemukakan Masmuddin adalah perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Terkait sektor pertambangan nikel, mantan Wakil Bupati Konawe tersebut mengatakan, saat ini terdapat kawasan khusus industri pemurnian nikel di Morosi di pantai timur Kabupaten Konawe, sekitar 40 Km sebelah utara Kota Kendari.

Tidak sebesar dan terkenal seperti industri ferro nikel Pomalaa di Kolaka yang dikelola PT Aneka Tambang, tetapi ke depan Morosi akan memproduksi baja dan stainless. Ada dua perusahaan besar yang beroperasi di kawasan khusus itu, PT Tirtun Dragon Indonesia dan PT OpsidionSteel Stainless. Mereka juga mengelola pelabuhan khusus di situ.

Seperti dilukiskan Masmuddin, setiap hari kerja di kawasan khusus itu tampak sekitar 10.000 karyawan menyemut bila menuju tempat kerja masing-masing. Umumnya karyawan tersebut adalah penduduk lokal Sultra. Tenaga kerja akan meningkat hingga 15.000 orang bila industri di kawasan Morosi telah beroperasi penuh.

Namun ada cerita kurang sehat bagi manajemen perusahaan. Seorang pelamar kerja di situ, mudah diterima dengan syarat membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu di perusahaan itu.

Di manajemen tingkat menengah dan puncak, boleh jadi tidak mengetahui permainan tersebut. Tetapi masalahnya, perusahaan tersebut agak tertutup karena manajemen puncak dikuasai pemilik modal, yaitu China.

Namun demikian, satu hal yang menggembirakan kehadiran kawasan khusus industri nikel selain penyerapan tenaga kerja yang melimpah tadi, juga kebutuhan pangan karyawan tersebut berasal dari produksi penduduk sekitar. Beras, sayuran, daging, ayam telur dll dipasok penduduk Konawe, Konawe Utara dll. Dengan demikian, penduduk akan lebih terpacu meningkat produksi untuk memenuhi permintaan kawasan industri Morosi, dan pada gilirannya perekonomian dan kesejahteraan mereka meningkat pula.

Transaksi bahan konsumsi tersebut dipusatkan di suatu pasar dalam kawasan yang disebut “Pasar China”. Pasar ini menyediakan selain bahan pangan, juga orang bisa berbelanja pakaian dan kebutuhan lain.

Kecuali tambang dan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara dan singkong di Konawe Selatan, ada pula perkebunan tebu di Bombana. Menurut Masmuddin, tanaman tebu di perkebunan itu hampir panen perdana. Sedangkan pabrik gula telah disiapkan untuk menampung produksi tebu tersebut. Investor perkebunan tebu dan pabrik gula adalah PT Prima Alam Gemilang dari Makassar. ***

 

Top of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BERSINERGI DENGAN MEDIA

OLEH YAMIN INDAS

PLT KADIS INFOKOM SULTRA SAIFULLAH

DI ERA media sosial media online orang bisa menulis apa saja. Perasaannya tengah galau atau lagi senang, dia ungkapkan di akun facebooknya. Ibu-ibu yang ingin mempertahankan status quo namun berat badannya malah makin naik juga ditayangkan di publik melalui medsos.

Beberapa waktu lalu, ketika kampanye pilpres, sedikit saja orang Indonesia  yang tidak terlibat politik praktis. Tetapi selebihnya, yang banyak (mayoritas) itu, Masya Allah gatal tangannya kalau tidak menulis soal politik. Panjang pendeknya tulisannya bukan soal. Yang penting aspirasi politiknya  diumumkan lewat medsos.

Diakui atau tidak, medsos kemudian disebut ikut berperan dalam kegaduhan politik. Sebab dia menjadi sarana penyampaian isu-isu pro-kontra yang sedikit banyak memengaruhi masyarakat. Situasi semakin parah karena tidak sedikit informasi yang ditayangkan adalah infomasi bohong alias hoax.

Setelah pilpres maupun pilkada, berita-berita nyinyir di medsos tak kunjung lenyap. Bahkan, berita-berita hoax dan hate speech masih sering muncul di tayangan media sosial: facebook, twitter, instagram, dll.

Bagi wartawan media mainstream atau media konfesional haram hukumnya membuat atau menyiarkan berita yang menyudutkan personal, pejabat maupun lembaga pemerintah dan masyarakat seumpama ormas, parpol, tanpa klarifikasi kepada yang bersangkutan atau pihak-pihak terkait. Coven  both side tidak dilaksankan sesuai tuntunan kode etik jurnalistik.

Tetapi wartawan juga manusia, sering tak luput dari salah dan khilaf. Jika tidak dilakukan berulang-ulang kelemahan manusiawi tersebut dapat dipahami.

Beberapa waktu lalu, kata yang punya cerita, Gubernur Ali Mazi merasa kesal. Dia diserang bukan oleh medsos tapi media konfensional. Ali yang baru lebih setahun menjabat, ditulis 8 hari dia meninggalkan tugas, pergi keluar negeri, dan terserang penyakit jantung. Informasi ini ditulis begitu saja tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan atau pihak-pihak yang dekat dengan Gubernur Ali Mazi.

Once upon a time, saya bersilaturahim dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Infokom Provinsi Sultra, Saifullah. Dia menggantikan Kusnadi yang sudah pensiun sejak bulan Juli 2019. Saifullah masih merangkap sebagai Kepala Bidang Sandi di dinas itu. Dan dia tetap berkantor di ruangan kerjanya seperti biasa. Ruangan kerja Kadis kosong meskipun sudah ditata rapi.   “Plt ini hanya tugas tambahan, sebelum ada pengangkatan Kadis baru”, ujarnya merendah.

Saifullah adalah orang pemerintahan. Tujuh tahun dia menjadi camat di suatu wilayah di Kabupaten Konawe Selatan. Setelah itu dia ditarik untuk menduduki berbagai jabatan eselon II/B di kabupaten tersebut. Terakhir Saiful menjabat Kepala Pemerintahan Desa Konawe Selatan. Karena satu dan lain hal, dia pindah ke provinsi dan ditempatkan sebagai kepala bidang, eselon III, setingkat lebih rendah dari eselon saat di kabupaten.

Ketika dipercaya untuk menjabat Plt Kadis Infokom, Saifullah memutuskan ingin merangkul teman-teman media, baik media mainstream maupun media sosial media online. Mereka dipandang sebagai mitra yang harus saling membantu dan saling mendukung.

Bagi Saiful, tidak ada anak emas tidak ada anak tiri. Semua harus diperlakukan sama dan adil secara proporsional. Dalam rangka itu dia kunjungi kantor-kantor redaksi media konfensional, merangkul teman-teman dari media online, kantor berita, para reporter TV lokal dan TV nasional. Maka Saiful pun merasa plong.

Di lain pihak, Saiful optimalkan tenaga fungsional di Dinas Infokom. Kameramen dan fotografer setiap hari diarahkan untuk  meliput kegiatan Gubernur dan pemda umumnya. Hasil pekerjaan mereka dipublikasikan melalui saluran media online milik Dinas Infokom maupun media massa lain.

Saiful juga bercerita, baru-baru ini Gubernur Ali Mazi mengadakan kujungan kerja ke Amerika Serikat. “Saya kejar beliau ke Jakarta dan melakukan semacam wawancara, dalam rangka apa Pak Gub ke Amerika, berapa lama. Kalau ada kegiatan resmi di sana tolong dikirim informasinya, termasuk foto-foto kegiatan yang dianggap patut diketahui masyarakat”, tutur Saifullah.

Alhasil, kepergian  Gubernur keluar negeri tidak memunculkan informasi yang simpang siur, apalagi controversial. Gubernur Ali Mazi juga sangat well come. Informasi kegiatan di Amerika serta foto-foto dikirim ke Dinas Infokom. Selanjutnya Saifullah menyebarkan bahan berita tersebut ke semua media lokal, baik mainstream maupun media online. Kerja sama dengan semua media mulai dibangun dalam suasana kekerabatan fungsional.

Dalam perbincangan dengan saya terbaca pikiran Saiful bahwa dia berkomitmen untuk bersinergi dengan media. Semua koran yang terbit di Sultra, baik di ibu kota provinsi maupun di kota-kota kabupaten seperti Buton Pos dan  Kolaka Pos, dipandang sebagai mitra. Tidak terkecuali kantor berita, repoter TV lokal dan nasional dan media online lokal.

Unsur-unsur pers tersebut dianggapnya setara. “Saya tidak ingin menganakemaskan salah di antara mereka”, ujar Saiful menegaskan sikapnynya.

Saiful berharap pihaknya dapat ters menjalin silaturrahim dan bersinergi dengan media massa yang beroperasi di Sultra, baik secara kelembagaan maupun personal insan media. Ia berpandangan, bersinergi dengan media sangat penting dalam rangka menciptakan iklim yang sejuk di tengah gelegar pembangunan daerah dan nasional.

Melalui media, pemerintah juga dapat mensosialisikan program-programnya kepada masyarakat. Di lain pihak media juga harus tetap konsisten dengan fungsinya sebagai sarana pencerah dalam kehidupan sosial. Juga tetap konsisten dengan fungsi sosial kontrolnya  yang konstruktif dalam koridor kebebasan pers yang bertanggung jawab.***

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MATI LANGKAH, WAKATOBI DISALIB BUNAKEN

OLEH YAMIN INDAS

SALAH SATU RESORT WISATA DI WAKATOBI.

GELEGAR pembangunan sektor pariwisata kian menggetarkan potensi pariwisata Indonesia ketika Presiden Joko Widodo menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) awal November 2015. Tujuannya tentu saja untuk mendorong provinsi maupun  kabupaten lokasi KSPN  agar melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya pengembangan potensi kawasan strategis tersebut yang meliputi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Pasalnya, pariwisata merupakan sumber ekonomi yang tidak akan ada habis-habisnya.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam diskusi terfokus dari unsur-unsur pemerintah povinsi, kabupaten/kota, pengusaha, dan unsur masyarakat, FGD (Focus Group Discussion). Kegiatan FGD di Hotel Horison Kendari, Kamis 7 November 2019, itu diprakarsai Dinas Perhubungan Sultra.

Ke-10 KSPN yang sering dipopulerkan sebagai Bali Kedua atau Ten Bali Baru adalah KSPN Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung, KSPN Danau Toba (Sumut), KSPN Tanjung Lesung (Banten), KSPN Kepulauan Seribu (DKI), KSPN Borobudur di Magelang (Jateng), KSPN Boromo, Tengger, Semeru (juga Jateng), KSPN Mandalika (NTB), KSPN Komodo Labuan Bajo (NTT), KSPN Morotai (Maluku Utara), dan Wakatobi (Sultra).

Ada yang merisaukan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina sehingga dia memprakarsai kegiatan FGD yang khusus membahas masalah KSPN Wakatobi. KSPN ini mati langkah dan akhirnya disalib Likupang di Kabupaten Minahasa Utara (Sulut).  Likupang dengan atraksi inti Bunaken menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super proritas. Padahal, semula dia tidak masuk Ten Bali Baru. “Mestinya kita merasa terhina karena Wakatobi hilang dari 10 KSPN”, ujar Hado.

Empat destinasi pariwisata super prioritas lainnya adalah Badan Otorita Pengelola (BOP) Danau Toba, BOP Borobdur, BOP Labuan Bajo, dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Manadlika. Ke-5 super prioritas tersebut akan dikebut pembangunannya hingga 2021.

Umumnya peserta kegiatan FGD terpancing persoalan “mati suri” Wakatobi. Tadjuddin, mantan Kadis Pariwisata Kolaka dan menjabat Ketua DPRD Kolaka dua periode setelah pensiun, menyatakan sangat menyesalkan Wakatobi tidak masuk 5 super prioritas. Ia menyebut, penanganan Wakatobi selama ini tidak serius

Terungkap juga dalam diskusi itu bahwa Kementerian Pariwisata sebetulnya cukup serius mendorong KSPN Wakatobi agar tidak tertinggal dari yang lain. Bupati Wakatobi Arhawi pernah dipanggil ke Kementerian Pariwisata terkait progres KSPN Wakatobi yang terlihat lamban atau jalan di tempat.

Sebelumnya, bupati tersebut  mengusulkan agar KSPN Wakatobi dikelola dalam bentuk BOP.  Akan tetapi syarat yang dibutuhkan antara lain penyiapan lahan 200 hektar untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana parawisata, tidak direalisasikan.

Kewajiban pemda hanyalah menyiapkan lahan sesuai peruntukkannya berdasarkan RTRW Wakatobi. Soal pembebasan lahan bukan urusan pemda. Namun demikian, hingga Renstra (rencana strategis) Pariwisata Nasional tutup buku 10 Oktober 2018, tetap tidak ada kemajuan.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina sebagai penyaji tunggal di FGD yang dipandu La Djusmani (dari unsur masyarakat) menyatakan, kondisi mati suri KSPN Wakatobi lebih disebabkan faktor sosialisasi program itu yang belum maksimal. Namun ia menyebut, tanggung jawab masalah Wakatobi merupakan tanggung jawab bersama pemda kabupaten, pemda provinsi maupun masyarakat.

Terkait penyiapan lahan Hado mengatakan, status lahan kawasan yang diusulkan harus clear dan clean. Harus menunjukkan data konsolidasi lahan yang dapat memberikan informasi tentang status peruntukkan lahan sesuai RTRW, data kepemilikan lahan, dan tingkat penerimaan rencana usulan kegiatan dari stakeholders dan terutama oleh pemilik lahan.

Diingatkan, KSPN Wakatobi adalah milik Sultra. Daerah-daerah sekitar, termasuk Kota Kendari merupakan penyangga kawasan wisata tersebut.

Pemerintah memberikan dua opsi bagi ptaengelolaan KSPN, yaitu dalam bentuk KEK dan BOP. Pemda Wakatobi memilih BOP. Namun, pilihan tersebut tidak terealisasi. Oleh sebab itu, menurut H ado, KSPN Wakatobi akan diambil alih provinsi dan ditangani  dalam bentuk KEK. Menurut Hado, penanganan dalam bentuk KEK, pemerintah lebih dominan. Sedangkan versi BOP lebih dominan peran swasta kendati tetap dikendalikan pemerintah.

Ia mengainttakan, selain KEK Wakatobi,  Pemerintah Provinsi Sultra juga akan menggarap kawasan wisata Toronipa yang obyekny mencakup Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda, Labengki (taman laut), dan Rawa Aopa Watumohae. Jalan poros Kendari-Toronipa yang saat ini mulai dibangun adalah untuk menunjang konektivitas obyek-obyek wisata  Toronipa dan sekitarnya. Terkait dengan itu maka di Toronipa perlu dibangun pelabuhan khusus wisata seperti pelabuhan khusus wisata Pulau Bokori di Desa Bajo Indah.

Faktor lain yang menginspirasi Hado Hasina menyelenggarakan FGD bertemakan Studi Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu KEK Wakatobi adalah dalam rangka melaksanakan misi Kementerian Perhubungan terkait pengembangan pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan bahu membahu membangun  infrastruktur penunjang konektivitas dan sarana kemudahan lainnya di semua KSPN, termasuk Wakatobi.

Hado menjelaskan, pihaknya akan membangun pelabuhan Numana di Wanci. Pelabuhan ini akan melayani transportasi antar moda: udara, laut, dan darat. Di pelabuhan itu juga akan dibangun terminal tipe B. Dengan demikian, para pengunjung Wakatobi dari lapangan terbang Matahora dapat langsung ke pelabuhan ini jika mau melihat Kaledupa, Tomia maupun Binongko. Angkutan perjalanan lanjutan adalah kapal feri atau bus air. Semua sarana dan prasarana tersebut akan dibiayai Kementerian Perhubungan.

Adapun pembangunan ruas-ruas jalan di pulau-pulau  utama Wakatobi merupakan tanggung jawab Kementerian    PUPR.

Ada peristiwa menarik menjelang penutupan diskusi yang dibuka Drs Djudul mewakili Plt Sekda Provinsi Sultra Drs La Ode Mustari MSi. Sebuah naskah perjanjian kerja sama antara Pemprov Sultra dan PT Marwan Bersaudara Sukses ditandatangani di depan peserta diskusi.

Naskah ditandatangani Hado Hasina atas nama Gubernur Ali Mazi sebagai pihak pertama, dan pihak kedua PT Marwan Bersaudara Sukses  ditandakan tangani Dirut Anton Suseno. Perjanjian kerja sama itu menyangkut penggunaan lahan seluas satu hektar (10.000 M2) di kawasan komersial pelabuhan Bungkutoko. Lahan tersebut akan dimanfaatkan perusahaan dari Jakarta itu untuk lokasi pergudangan, perkantoran, dan prasarana lainnya. Dalam perjanjian itu disebutkan, PT Marwan Bersudara Sukses membayar sebesar Rp 350 juta per tahun selama 5 tahun.

Perusahaan tersebut mempunyai rencana investasi di Sultra. Obyek bisnisnya adalah penanaman jagung hibrida yang melibatkan petani. Akhir tahun ini sudah mulai beroperasi dengan investasi sekitar Rp 50 miliar tahap pertama untuk tanaman jagung seluas 50.000 hektar.

Kehadiran pengusaha dan terbukanya kran pendapatan daerah dari sumber baru tersebut merupakan salah satu hasil kreativitas dan inovatif Hado Hasina selama menjabat Kadis Perhubungan Sultra sejak pertengahan tahun 2016.

Dia mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Sultra dari semula hanya sekitar Rp 4 miliar menjadi Rp 6 miliar tahun 2017, Rp 10 miliar tahun 2018, dan tahun 2019 ini Hado optimistis bisa capai Rp 12 miliar. Di forum FGD KSPN Wakatobi, Hado sempat menyatakan rasa kecewa  kepada staf Gubernur Ali Mazi yang mengelola keuangan daerah. “Kita memasukkan Rp 12 miliar. Kalau kita minta Rp 10 miliar untuk lebih mendongkrak pemasukan daerah, saya kira mestinya tidak masalah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Malah tidak dikasih,” ujarnya dengan nada kecewa.

Sejak menjabat Kadis Perhubungan, Hado mengoptimalkan pengoperasian kapal-kapal feri di semua lintas penyeberangan feri di Sultra. Petugas bekerja tidak siang tidak malam melayani penumpang  dan pengoperasian kapal secara profesional.

Selain itu, di hampir semua pelabuhan feri dia membangun kawasan komersial dan melibatkan warga setempat. Kawasan itu diisi dengan lapak-lapak kuliner, kios yang menjual kebutuhan penumpang, areal parkir, bahkan vila bagi penumpang yang ingin beristirahat.

Kawasan komersial di Bungkutoko merupakan  lahan urukan. Dia ingin menguruk laut hingga 3-5 hektar di situ. Tapi baru terwujud satu hektar sudah ada peminat yang

akan menggunakannya bagi kepentingan bisnis. “Kalau mau,  dia bisa membangun dermaga di situ untuk kapal lokal dan mungkin juga buat kapalnya sendiri”, katanya mengomentari kontrak kerja sama dengan PT Marwan Bersaudara Sukses. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TERMINAL LOMBE UNTUK PAD PROVINSI

 OLEH YAMIN INDAS

SUASANA PERESMIAN TERMINAL LOMBE

LOMBE menggeliat. Terpaan sinar matahari yang mulai terik di penghujung musim kemarau 2019, tak membuat orang gerah. Mereka berbondong ke terminal yang baru selesai dibangun di  ibu kota Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah.

Ada apa?  “Hari itu (Kamis, 21 November) terminal tipe B Lombe mulai dioperasikan”, tutur AKP Suryadin Prakasa Regaga Sos MH (Kapolsek) Gu. Ia mengatakan, selain Kadis Perhubungan Kabupaten Buton Tengah La Ode Darmawan Hibali S STP bersama jajarannya, juga hadir warga setempat dan tentu saja para sopir dan kernet armada bus dan angkutan umum lainnya.

  Infrastruktur transportasi  darat seperti terminal, memang masih agak baru di wilayah Kepulauan dan Sultra umumnya. Di Kota Kendari saja tak terasa kehadiran terminal. Ada terminal Puwatu tapi tidak jelas statusnya apakah tipe A, B, atau C. Yang jelas, terminal yang sumpek dan kumuh itu, berfungsi sebagai titik simpul bagi armada bus dan alat angkutan umum lainnya  yang bergerak dari arah pelabuhan feri Kolaka, Unaaha,  Rate-rate, Unahaa, Sampara. Kolaka adalah pelabuhan feri lintas Kolaka-Bajoe di Sulawesi Selatan.

Seharusnya  terminal Puwatu berfungsi sebagai terminal A, yang berfungsi melayani angkutan umum antar provinsi, antar kota dalam provinsi,  angkutan kota dan angkutan pedesaan. Adapun terminal B berfungsi hampir sama terminal A minus pelayanan antar provinsi. Sedangkan terminal tipe C  melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Karena terminal Puwatu tidak jelas statusnya, armada bus dari Makassar biasanya langsung nyelonong ke kota dan bongkar muatan di mana saja. Angkutan kota yang seharusnya menjadi angkutan lanjutan penumpang maupun barang, tak kebagian muatan.

Tetapi menurut Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, kesemrawutan transportasi ini akan segera berakhir. Terminal Puwatu telah diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan sebagai terminal A. Terminal itu akan dibangun sesuai kondisi persyaratan terminal tipe A. Biayanya dari APBN.

Pemerintah Kota Kendari juga telah membangun terminal megah di Baruga, namun tidak jelas pula statusnya  karena tanpa koordinasi dengan Pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Perhubungan. Akibatnya terminal itu tidak dioperasikan sebagaimana mestinya. Mubazir. Tapi masalah itu pun, kata Hado, sudah diselesaikan. Sudah ada kesepakatan kerja sama antara Pemkot  Kendari dan Pemprov  Sultra, terminal Baruga akan dikelola provinsi sebagai terminal tipe B.

Seperti disebutkan di atas, konsep terminal belum begitu dikenal dalam masyarakat, baik pengelola maupun pengguna transportasi. Padahal banyak kota dan ribuan kilometer jalan di Sultra yang membutuhkan penyediaan sarana prasarana transpotasi untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna alat transportasi umum.

Wacana pembangunan infrastruktur transportasi, baru mengemuka ketika Hado Hasina kembali bertugas di Dinas Perhubungan Sultra. Di era Ali Mazi menjabat Gubernur Sultra periode pertama (2003-2008), Hado ditunjuk sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sultra. Tiga bandara yang dibangun oleh duet Ali Mazi-Hado Hasina: Bandara Matahora di Wakatobi, Bandara Ni Bandera di Kolaka, dan pembangunan terminal baru Bandara Haluoleo di Kendari.

Selama hampir 10 tahun Hado ditugaskan sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan terakhir Plt Sekda Buton Utara. Kemudian pada pertengahan 2016, dia ditarik kembali ke provinsi oleh Gubernur Sultra dua periode Nur Alam, dan dilantik sebagai Kadis Perhubungan Sultra.

Maka, sejak itu orang Kaledupa (Wakatobi) tersebut menyusun program pembangunan terminal tipe B untuk semua kota dan tempat strategis lainnya dalam rangka pelayanan publik yang nyaman dan lancar di sektor transportasi. Sedikitnya 17 terminal tipe B yang programkan untuk dibangun, dan sekitar 14 unit di antaranya dijadikan skala prioritas.

Namun, realisasi program itu terkesan agak lambat karena faktor anggaran. Seperti diketahui, terminal tipe B dibiayai sepenuhnya APBD provinsi. Terminal tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Banyak juga kalangan masyarakat yang mempertanyakan sikap Pemda Sultra dalam hal ini pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Justru sektor-sektor yang  menghasilkan peningkatan PAD, kurang diperhatikan.

 Sebaliknya, dinas-dinas yang diberi porsi anggaran besar dan dijadikan prioritas, hasilnya paling-paling hanya pulang pokok dari sekian banyak anggaran yang telah digelontorkan. Sikap diskriminasi seperti itu mencerminkan manajemen keuangan daerah yang kurang sehat, dan akan merusak citra gubernur.

 Ken

SUASANA PERESMIAN TERMINAL LOMBE

dati gubernur sudah menyetujui pelaksanaan suatu proyek dari program yang diajukan, oknum pejabat di BKAD sering mengesampingkan (pending). Oknum pejabat itu berperan sebagai Bappeda yang menyeleksi proyek prioritas dan proyek yang belum mendesak. Tetapi peran seperti itu dilakukan Bappeda pada  tahap pembahasan proposal suatu kegiatan atau proyek.

Grafik peneriman PAD dari Dinas Perhubungan Sultra dalam 3 tahun terakhir terlihat naik agak tajam. Pada tahun 2016 tercatat hanya sekitar Rp 4 miliar, tahun berikutnya (2017) naik menjadi Rp 6 miliar. Grafik itu terus naik. Pada tahun 2018 penerimaan PAD menjadi sekitar Rp 10 miliar, dan 2019 ini dipastikan Rp 12 miliar.

Namun demikian, muncul kebijakan ironis. Ketika dinas ini mengajukan proposal dalam rangka lebih lebih meningkatkan lagi penerimaan PAD, Pemda Sultra tak merespons. “Kita minta Rp 2 miliar saja untuk tahun 2020 tidak dikasih”, tutur seorang pejabat di lingkup Dinas Perhubungan Sultra.

Pengoperasian terminal di Lombe adalah lahan baru penerimaan PAD Sultra. Terminal penumpang ini sebetulnya belum dilengkapi fasilitas sebagaimana mestinya bagi sebuah terminal tipe B. Seperti dikeluhkan para sopir dari jurusan Raha, ibu kota Kabupaten Muna, terminal tersebut belum memiliki penerangan listrik, toilet, kursi di ruang tunggu dll.

Dalam ketentuan disebutkan fasilitas utama sebuah terminal harus tersedia jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat tunggu kendaraan umum, tempat istirahat sementara kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan  karcis, rambu-rambu.

 Selain itu harus ada papan informasi  yang memuat petunjuk jurusan, tarif, dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang infromasi dan pengaduan, tempat penitipan barang, dan  taman yang menyegarkan pemandangan para penumpang.

Terminal Lombe terletak di ruas jalan arteri yang membelah Pulau Muna mulai dari pelabuhan feri di  Tampo, lalu melintasi Kota Raha dan seterusnya ke pelabuhan feri di Waara di ujung selatan pulau itu. Selain jalan arteri Tampo-Waara, Lombe juga dilalui jalan penghubung pelabuhan feri  Mawasangka-Waara.

Pelabuhan feri Tampo menghubungkan  pelabuhan feri Torobulu di daratan besar semenanjung tenggara Pulau Sulawesi. Adapun Waara merupakan pelabuhan feri lintas Waara-Baubau. Kemudian pelabuhan feri Mawasangka (daratan Muna) merupakan titik penghubung pelabuhan feri di Dongkala, Pulau Kabaena wilayah administrasi Kabupaten Bombana.

Dengan demikian, terminal Lombe merupakan titik persinggahan alat transportasi darat dari Kendari, ibukota provinsi, beberapa kabupaten hingga Kota Baubau melalui beberapa lintasan pelayaran kapal feri.

Menurut Kadis Perhubungan Sultra, tahun depan (2020) ada dua terminal tipe B yang akan dioperasikan lagi, yaitu terminal Sangi-Sangi di Kabupaten Konawe Selatan dan terminal Tawainalu di Kolaka Timur. Semuanya terletak di jalan arteri.

Bila semua terminal yang telah diprogramkan dapat direalisasikan pembangunannya, maka penerimaan PAD Sultra dari Dinas Perhubungan, akan lebih meningkat lagi. Syaratnya program ini harus didukung pendanaan dari APBD. Terkait dengan itu sikap diskriminasi harus dikoreksi. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment