INVESTOR ADALAH RAJA

DRS H MASMUDDIN MSi, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S

OLEH YAMIN INDAS

BAGI Sulawesi Tenggara, investor adalah raja. Dia dilayani dengan penuh khidmat. Serba berhati-hati jangan keliru dalam berperilaku maupun dalam berkata-kata. Perhatian selalu tertuju kepada titah dan kemauan sang raja. Sorotan matanya saja harus pandai diartikan maknanya, apakah dia mau murka atau mau memerintahkan sesuatu.

Nah, siapa investor yang mau menjadi raja di Sultra. “Kita akan perlakukan dia sebagai raja”, ujar Drs H Masmuddin MSi, Kepala Dinas Penanamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) ketika kami berbincang di kantornya , Rabu 4 Desember 2019.

Ketika dia menyebut investor adalah raja, maka saya bayangkan sosok raja ketika membuka tulisan ini. Padahal investor itu diibaratkan sebagai raja adalah terkait masalah pelayanan. Ini yang selalu ditekankan Presiden Jokowi dalam setiap kali berbicara tentang upaya meningkatan kegiatan investasi di Indonesia dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi.

Soal perizinan yang lambat, berbelit hingga dugaan pungutan liar adalah hambatan yang membuat investor kurang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Investor lokal pun mengalami hal serupa sehingga kegiatan investasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Saat ditanya adakah kebijakan khusus Gubernur Sultra untuk kemudahan pengusaha berinvestasi, Masmuddin tidak menyebutkan secara konkret. Dia mengatakan, pokoknya terkait masalah perizinan, amdal dll tidak ada hambatan. Adapun akta notaris pendirian perusahaan, NPWP dll biasanya telah diurus di Jakarta atau di tempat dari mana investor berasal.

Pelayanan lain dari pemda disebutkan seperti penyediaan informasi berbagai potensi ekonomi bagi investor yang berminat menjajaki kemungkinan melakukan investasi.

Jika potensi itu menyangkut lahan untuk perkebunan maupun untuk pertambangan, Masmuddin mengatakan, pihaknya berusaha untuk memastikan status lahan tersebut telah clear dan clean dari soal tumpang tindih dengan peruntukkan lain.

Masalah tumpang tindih banyak ditemukan di Konawe Utara. Lokasi perkebunan kelapa sawit tumpang dengan lahan tambang. Pasalnya, ketika perizinan diproses, izin usaha pertambangan (IUP) biasanya lebih diprioritaskan karena pengusaha dikejar waktu untuk segera menambang nikel, dan untuk itu pengusaha berani membuang uang sebagai pelicin.

Seperti dijelaskan Masmuddin, Provinsi Sultra kini masih menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang menunggu investor untuk diolah menjadi sumber ekonomi nyata bagi daerah dan kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lahan pertanian untuk berbagai komoditas bernilai ekspor, seperti perkebunan kelapa sawit, jagung, singkong, kedelai, peternakan sapi masih terhampar luas di hampir semua kabupaten di daratan besar Sultra.

Pemda Sultra sebetulnya punya ranch (ladang ternak) di Wawolemo, 42 Km barat Kota Kendari. Luasnya sekitar 400 hektar. Namun lahan itu dibiarkan menganggur tanpa diusahakan agar menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Agar tidak mubazir ranch tersebut akan segera mendatangkan manfaat jika dilerjasamakan dengan pihak swasta.

Usaha peternakan rakyat cukup berkembang baik. Sultra sering memasok sapi potong kepada provinsi lain seperti DKI dan Papua. Usaha peternakan ini akan lebih maju dan produktif bila didukung investasi yang berskala besar. Selain itu peternak juga dibimbing untuk melakukan sistem sapi kreman agar harga sapinya lebih tinggi, Teknik sapi kreman belum berkembang di Sultra.

Potensi lain yang dikemukakan Masmuddin adalah perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Terkait sektor pertambangan nikel, mantan Wakil Bupati Konawe tersebut mengatakan, saat ini terdapat kawasan khusus industri pemurnian nikel di Morosi di pantai timur Kabupaten Konawe, sekitar 40 Km sebelah utara Kota Kendari.

Tidak sebesar dan terkenal seperti industri ferro nikel Pomalaa di Kolaka yang dikelola PT Aneka Tambang, tetapi ke depan Morosi akan memproduksi baja dan stainless. Ada dua perusahaan besar yang beroperasi di kawasan khusus itu, PT Tirtun Dragon Indonesia dan PT OpsidionSteel Stainless. Mereka juga mengelola pelabuhan khusus di situ.

Seperti dilukiskan Masmuddin, setiap hari kerja di kawasan khusus itu tampak sekitar 10.000 karyawan menyemut bila menuju tempat kerja masing-masing. Umumnya karyawan tersebut adalah penduduk lokal Sultra. Tenaga kerja akan meningkat hingga 15.000 orang bila industri di kawasan Morosi telah beroperasi penuh.

Namun ada cerita kurang sehat bagi manajemen perusahaan. Seorang pelamar kerja di situ, mudah diterima dengan syarat membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu di perusahaan itu.

Di manajemen tingkat menengah dan puncak, boleh jadi tidak mengetahui permainan tersebut. Tetapi masalahnya, perusahaan tersebut agak tertutup karena manajemen puncak dikuasai pemilik modal, yaitu China.

Namun demikian, satu hal yang menggembirakan kehadiran kawasan khusus industri nikel selain penyerapan tenaga kerja yang melimpah tadi, juga kebutuhan pangan karyawan tersebut berasal dari produksi penduduk sekitar. Beras, sayuran, daging, ayam telur dll dipasok penduduk Konawe, Konawe Utara dll. Dengan demikian, penduduk akan lebih terpacu meningkat produksi untuk memenuhi permintaan kawasan industri Morosi, dan pada gilirannya perekonomian dan kesejahteraan mereka meningkat pula.

Transaksi bahan konsumsi tersebut dipusatkan di suatu pasar dalam kawasan yang disebut “Pasar China”. Pasar ini menyediakan selain bahan pangan, juga orang bisa berbelanja pakaian dan kebutuhan lain.

Kecuali tambang dan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara dan singkong di Konawe Selatan, ada pula perkebunan tebu di Bombana. Menurut Masmuddin, tanaman tebu di perkebunan itu hampir panen perdana. Sedangkan pabrik gula telah disiapkan untuk menampung produksi tebu tersebut. Investor perkebunan tebu dan pabrik gula adalah PT Prima Alam Gemilang dari Makassar. ***

 

Top of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BERSINERGI DENGAN MEDIA

OLEH YAMIN INDAS

PLT KADIS INFOKOM SULTRA SAIFULLAH

DI ERA media sosial media online orang bisa menulis apa saja. Perasaannya tengah galau atau lagi senang, dia ungkapkan di akun facebooknya. Ibu-ibu yang ingin mempertahankan status quo namun berat badannya malah makin naik juga ditayangkan di publik melalui medsos.

Beberapa waktu lalu, ketika kampanye pilpres, sedikit saja orang Indonesia  yang tidak terlibat politik praktis. Tetapi selebihnya, yang banyak (mayoritas) itu, Masya Allah gatal tangannya kalau tidak menulis soal politik. Panjang pendeknya tulisannya bukan soal. Yang penting aspirasi politiknya  diumumkan lewat medsos.

Diakui atau tidak, medsos kemudian disebut ikut berperan dalam kegaduhan politik. Sebab dia menjadi sarana penyampaian isu-isu pro-kontra yang sedikit banyak memengaruhi masyarakat. Situasi semakin parah karena tidak sedikit informasi yang ditayangkan adalah infomasi bohong alias hoax.

Setelah pilpres maupun pilkada, berita-berita nyinyir di medsos tak kunjung lenyap. Bahkan, berita-berita hoax dan hate speech masih sering muncul di tayangan media sosial: facebook, twitter, instagram, dll.

Bagi wartawan media mainstream atau media konfesional haram hukumnya membuat atau menyiarkan berita yang menyudutkan personal, pejabat maupun lembaga pemerintah dan masyarakat seumpama ormas, parpol, tanpa klarifikasi kepada yang bersangkutan atau pihak-pihak terkait. Coven  both side tidak dilaksankan sesuai tuntunan kode etik jurnalistik.

Tetapi wartawan juga manusia, sering tak luput dari salah dan khilaf. Jika tidak dilakukan berulang-ulang kelemahan manusiawi tersebut dapat dipahami.

Beberapa waktu lalu, kata yang punya cerita, Gubernur Ali Mazi merasa kesal. Dia diserang bukan oleh medsos tapi media konfensional. Ali yang baru lebih setahun menjabat, ditulis 8 hari dia meninggalkan tugas, pergi keluar negeri, dan terserang penyakit jantung. Informasi ini ditulis begitu saja tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan atau pihak-pihak yang dekat dengan Gubernur Ali Mazi.

Once upon a time, saya bersilaturahim dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Infokom Provinsi Sultra, Saifullah. Dia menggantikan Kusnadi yang sudah pensiun sejak bulan Juli 2019. Saifullah masih merangkap sebagai Kepala Bidang Sandi di dinas itu. Dan dia tetap berkantor di ruangan kerjanya seperti biasa. Ruangan kerja Kadis kosong meskipun sudah ditata rapi.   “Plt ini hanya tugas tambahan, sebelum ada pengangkatan Kadis baru”, ujarnya merendah.

Saifullah adalah orang pemerintahan. Tujuh tahun dia menjadi camat di suatu wilayah di Kabupaten Konawe Selatan. Setelah itu dia ditarik untuk menduduki berbagai jabatan eselon II/B di kabupaten tersebut. Terakhir Saiful menjabat Kepala Pemerintahan Desa Konawe Selatan. Karena satu dan lain hal, dia pindah ke provinsi dan ditempatkan sebagai kepala bidang, eselon III, setingkat lebih rendah dari eselon saat di kabupaten.

Ketika dipercaya untuk menjabat Plt Kadis Infokom, Saifullah memutuskan ingin merangkul teman-teman media, baik media mainstream maupun media sosial media online. Mereka dipandang sebagai mitra yang harus saling membantu dan saling mendukung.

Bagi Saiful, tidak ada anak emas tidak ada anak tiri. Semua harus diperlakukan sama dan adil secara proporsional. Dalam rangka itu dia kunjungi kantor-kantor redaksi media konfensional, merangkul teman-teman dari media online, kantor berita, para reporter TV lokal dan TV nasional. Maka Saiful pun merasa plong.

Di lain pihak, Saiful optimalkan tenaga fungsional di Dinas Infokom. Kameramen dan fotografer setiap hari diarahkan untuk  meliput kegiatan Gubernur dan pemda umumnya. Hasil pekerjaan mereka dipublikasikan melalui saluran media online milik Dinas Infokom maupun media massa lain.

Saiful juga bercerita, baru-baru ini Gubernur Ali Mazi mengadakan kujungan kerja ke Amerika Serikat. “Saya kejar beliau ke Jakarta dan melakukan semacam wawancara, dalam rangka apa Pak Gub ke Amerika, berapa lama. Kalau ada kegiatan resmi di sana tolong dikirim informasinya, termasuk foto-foto kegiatan yang dianggap patut diketahui masyarakat”, tutur Saifullah.

Alhasil, kepergian  Gubernur keluar negeri tidak memunculkan informasi yang simpang siur, apalagi controversial. Gubernur Ali Mazi juga sangat well come. Informasi kegiatan di Amerika serta foto-foto dikirim ke Dinas Infokom. Selanjutnya Saifullah menyebarkan bahan berita tersebut ke semua media lokal, baik mainstream maupun media online. Kerja sama dengan semua media mulai dibangun dalam suasana kekerabatan fungsional.

Dalam perbincangan dengan saya terbaca pikiran Saiful bahwa dia berkomitmen untuk bersinergi dengan media. Semua koran yang terbit di Sultra, baik di ibu kota provinsi maupun di kota-kota kabupaten seperti Buton Pos dan  Kolaka Pos, dipandang sebagai mitra. Tidak terkecuali kantor berita, repoter TV lokal dan nasional dan media online lokal.

Unsur-unsur pers tersebut dianggapnya setara. “Saya tidak ingin menganakemaskan salah di antara mereka”, ujar Saiful menegaskan sikapnynya.

Saiful berharap pihaknya dapat ters menjalin silaturrahim dan bersinergi dengan media massa yang beroperasi di Sultra, baik secara kelembagaan maupun personal insan media. Ia berpandangan, bersinergi dengan media sangat penting dalam rangka menciptakan iklim yang sejuk di tengah gelegar pembangunan daerah dan nasional.

Melalui media, pemerintah juga dapat mensosialisikan program-programnya kepada masyarakat. Di lain pihak media juga harus tetap konsisten dengan fungsinya sebagai sarana pencerah dalam kehidupan sosial. Juga tetap konsisten dengan fungsi sosial kontrolnya  yang konstruktif dalam koridor kebebasan pers yang bertanggung jawab.***

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MATI LANGKAH, WAKATOBI DISALIB BUNAKEN

OLEH YAMIN INDAS

SALAH SATU RESORT WISATA DI WAKATOBI.

GELEGAR pembangunan sektor pariwisata kian menggetarkan potensi pariwisata Indonesia ketika Presiden Joko Widodo menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) awal November 2015. Tujuannya tentu saja untuk mendorong provinsi maupun  kabupaten lokasi KSPN  agar melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya pengembangan potensi kawasan strategis tersebut yang meliputi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Pasalnya, pariwisata merupakan sumber ekonomi yang tidak akan ada habis-habisnya.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam diskusi terfokus dari unsur-unsur pemerintah povinsi, kabupaten/kota, pengusaha, dan unsur masyarakat, FGD (Focus Group Discussion). Kegiatan FGD di Hotel Horison Kendari, Kamis 7 November 2019, itu diprakarsai Dinas Perhubungan Sultra.

Ke-10 KSPN yang sering dipopulerkan sebagai Bali Kedua atau Ten Bali Baru adalah KSPN Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung, KSPN Danau Toba (Sumut), KSPN Tanjung Lesung (Banten), KSPN Kepulauan Seribu (DKI), KSPN Borobudur di Magelang (Jateng), KSPN Boromo, Tengger, Semeru (juga Jateng), KSPN Mandalika (NTB), KSPN Komodo Labuan Bajo (NTT), KSPN Morotai (Maluku Utara), dan Wakatobi (Sultra).

Ada yang merisaukan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina sehingga dia memprakarsai kegiatan FGD yang khusus membahas masalah KSPN Wakatobi. KSPN ini mati langkah dan akhirnya disalib Likupang di Kabupaten Minahasa Utara (Sulut).  Likupang dengan atraksi inti Bunaken menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super proritas. Padahal, semula dia tidak masuk Ten Bali Baru. “Mestinya kita merasa terhina karena Wakatobi hilang dari 10 KSPN”, ujar Hado.

Empat destinasi pariwisata super prioritas lainnya adalah Badan Otorita Pengelola (BOP) Danau Toba, BOP Borobdur, BOP Labuan Bajo, dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Manadlika. Ke-5 super prioritas tersebut akan dikebut pembangunannya hingga 2021.

Umumnya peserta kegiatan FGD terpancing persoalan “mati suri” Wakatobi. Tadjuddin, mantan Kadis Pariwisata Kolaka dan menjabat Ketua DPRD Kolaka dua periode setelah pensiun, menyatakan sangat menyesalkan Wakatobi tidak masuk 5 super prioritas. Ia menyebut, penanganan Wakatobi selama ini tidak serius

Terungkap juga dalam diskusi itu bahwa Kementerian Pariwisata sebetulnya cukup serius mendorong KSPN Wakatobi agar tidak tertinggal dari yang lain. Bupati Wakatobi Arhawi pernah dipanggil ke Kementerian Pariwisata terkait progres KSPN Wakatobi yang terlihat lamban atau jalan di tempat.

Sebelumnya, bupati tersebut  mengusulkan agar KSPN Wakatobi dikelola dalam bentuk BOP.  Akan tetapi syarat yang dibutuhkan antara lain penyiapan lahan 200 hektar untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana parawisata, tidak direalisasikan.

Kewajiban pemda hanyalah menyiapkan lahan sesuai peruntukkannya berdasarkan RTRW Wakatobi. Soal pembebasan lahan bukan urusan pemda. Namun demikian, hingga Renstra (rencana strategis) Pariwisata Nasional tutup buku 10 Oktober 2018, tetap tidak ada kemajuan.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina sebagai penyaji tunggal di FGD yang dipandu La Djusmani (dari unsur masyarakat) menyatakan, kondisi mati suri KSPN Wakatobi lebih disebabkan faktor sosialisasi program itu yang belum maksimal. Namun ia menyebut, tanggung jawab masalah Wakatobi merupakan tanggung jawab bersama pemda kabupaten, pemda provinsi maupun masyarakat.

Terkait penyiapan lahan Hado mengatakan, status lahan kawasan yang diusulkan harus clear dan clean. Harus menunjukkan data konsolidasi lahan yang dapat memberikan informasi tentang status peruntukkan lahan sesuai RTRW, data kepemilikan lahan, dan tingkat penerimaan rencana usulan kegiatan dari stakeholders dan terutama oleh pemilik lahan.

Diingatkan, KSPN Wakatobi adalah milik Sultra. Daerah-daerah sekitar, termasuk Kota Kendari merupakan penyangga kawasan wisata tersebut.

Pemerintah memberikan dua opsi bagi ptaengelolaan KSPN, yaitu dalam bentuk KEK dan BOP. Pemda Wakatobi memilih BOP. Namun, pilihan tersebut tidak terealisasi. Oleh sebab itu, menurut H ado, KSPN Wakatobi akan diambil alih provinsi dan ditangani  dalam bentuk KEK. Menurut Hado, penanganan dalam bentuk KEK, pemerintah lebih dominan. Sedangkan versi BOP lebih dominan peran swasta kendati tetap dikendalikan pemerintah.

Ia mengainttakan, selain KEK Wakatobi,  Pemerintah Provinsi Sultra juga akan menggarap kawasan wisata Toronipa yang obyekny mencakup Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda, Labengki (taman laut), dan Rawa Aopa Watumohae. Jalan poros Kendari-Toronipa yang saat ini mulai dibangun adalah untuk menunjang konektivitas obyek-obyek wisata  Toronipa dan sekitarnya. Terkait dengan itu maka di Toronipa perlu dibangun pelabuhan khusus wisata seperti pelabuhan khusus wisata Pulau Bokori di Desa Bajo Indah.

Faktor lain yang menginspirasi Hado Hasina menyelenggarakan FGD bertemakan Studi Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu KEK Wakatobi adalah dalam rangka melaksanakan misi Kementerian Perhubungan terkait pengembangan pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan bahu membahu membangun  infrastruktur penunjang konektivitas dan sarana kemudahan lainnya di semua KSPN, termasuk Wakatobi.

Hado menjelaskan, pihaknya akan membangun pelabuhan Numana di Wanci. Pelabuhan ini akan melayani transportasi antar moda: udara, laut, dan darat. Di pelabuhan itu juga akan dibangun terminal tipe B. Dengan demikian, para pengunjung Wakatobi dari lapangan terbang Matahora dapat langsung ke pelabuhan ini jika mau melihat Kaledupa, Tomia maupun Binongko. Angkutan perjalanan lanjutan adalah kapal feri atau bus air. Semua sarana dan prasarana tersebut akan dibiayai Kementerian Perhubungan.

Adapun pembangunan ruas-ruas jalan di pulau-pulau  utama Wakatobi merupakan tanggung jawab Kementerian    PUPR.

Ada peristiwa menarik menjelang penutupan diskusi yang dibuka Drs Djudul mewakili Plt Sekda Provinsi Sultra Drs La Ode Mustari MSi. Sebuah naskah perjanjian kerja sama antara Pemprov Sultra dan PT Marwan Bersaudara Sukses ditandatangani di depan peserta diskusi.

Naskah ditandatangani Hado Hasina atas nama Gubernur Ali Mazi sebagai pihak pertama, dan pihak kedua PT Marwan Bersaudara Sukses  ditandakan tangani Dirut Anton Suseno. Perjanjian kerja sama itu menyangkut penggunaan lahan seluas satu hektar (10.000 M2) di kawasan komersial pelabuhan Bungkutoko. Lahan tersebut akan dimanfaatkan perusahaan dari Jakarta itu untuk lokasi pergudangan, perkantoran, dan prasarana lainnya. Dalam perjanjian itu disebutkan, PT Marwan Bersudara Sukses membayar sebesar Rp 350 juta per tahun selama 5 tahun.

Perusahaan tersebut mempunyai rencana investasi di Sultra. Obyek bisnisnya adalah penanaman jagung hibrida yang melibatkan petani. Akhir tahun ini sudah mulai beroperasi dengan investasi sekitar Rp 50 miliar tahap pertama untuk tanaman jagung seluas 50.000 hektar.

Kehadiran pengusaha dan terbukanya kran pendapatan daerah dari sumber baru tersebut merupakan salah satu hasil kreativitas dan inovatif Hado Hasina selama menjabat Kadis Perhubungan Sultra sejak pertengahan tahun 2016.

Dia mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Sultra dari semula hanya sekitar Rp 4 miliar menjadi Rp 6 miliar tahun 2017, Rp 10 miliar tahun 2018, dan tahun 2019 ini Hado optimistis bisa capai Rp 12 miliar. Di forum FGD KSPN Wakatobi, Hado sempat menyatakan rasa kecewa  kepada staf Gubernur Ali Mazi yang mengelola keuangan daerah. “Kita memasukkan Rp 12 miliar. Kalau kita minta Rp 10 miliar untuk lebih mendongkrak pemasukan daerah, saya kira mestinya tidak masalah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Malah tidak dikasih,” ujarnya dengan nada kecewa.

Sejak menjabat Kadis Perhubungan, Hado mengoptimalkan pengoperasian kapal-kapal feri di semua lintas penyeberangan feri di Sultra. Petugas bekerja tidak siang tidak malam melayani penumpang  dan pengoperasian kapal secara profesional.

Selain itu, di hampir semua pelabuhan feri dia membangun kawasan komersial dan melibatkan warga setempat. Kawasan itu diisi dengan lapak-lapak kuliner, kios yang menjual kebutuhan penumpang, areal parkir, bahkan vila bagi penumpang yang ingin beristirahat.

Kawasan komersial di Bungkutoko merupakan  lahan urukan. Dia ingin menguruk laut hingga 3-5 hektar di situ. Tapi baru terwujud satu hektar sudah ada peminat yang

akan menggunakannya bagi kepentingan bisnis. “Kalau mau,  dia bisa membangun dermaga di situ untuk kapal lokal dan mungkin juga buat kapalnya sendiri”, katanya mengomentari kontrak kerja sama dengan PT Marwan Bersaudara Sukses. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TERMINAL LOMBE UNTUK PAD PROVINSI

 OLEH YAMIN INDAS

SUASANA PERESMIAN TERMINAL LOMBE

LOMBE menggeliat. Terpaan sinar matahari yang mulai terik di penghujung musim kemarau 2019, tak membuat orang gerah. Mereka berbondong ke terminal yang baru selesai dibangun di  ibu kota Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah.

Ada apa?  “Hari itu (Kamis, 21 November) terminal tipe B Lombe mulai dioperasikan”, tutur AKP Suryadin Prakasa Regaga Sos MH (Kapolsek) Gu. Ia mengatakan, selain Kadis Perhubungan Kabupaten Buton Tengah La Ode Darmawan Hibali S STP bersama jajarannya, juga hadir warga setempat dan tentu saja para sopir dan kernet armada bus dan angkutan umum lainnya.

  Infrastruktur transportasi  darat seperti terminal, memang masih agak baru di wilayah Kepulauan dan Sultra umumnya. Di Kota Kendari saja tak terasa kehadiran terminal. Ada terminal Puwatu tapi tidak jelas statusnya apakah tipe A, B, atau C. Yang jelas, terminal yang sumpek dan kumuh itu, berfungsi sebagai titik simpul bagi armada bus dan alat angkutan umum lainnya  yang bergerak dari arah pelabuhan feri Kolaka, Unaaha,  Rate-rate, Unahaa, Sampara. Kolaka adalah pelabuhan feri lintas Kolaka-Bajoe di Sulawesi Selatan.

Seharusnya  terminal Puwatu berfungsi sebagai terminal A, yang berfungsi melayani angkutan umum antar provinsi, antar kota dalam provinsi,  angkutan kota dan angkutan pedesaan. Adapun terminal B berfungsi hampir sama terminal A minus pelayanan antar provinsi. Sedangkan terminal tipe C  melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Karena terminal Puwatu tidak jelas statusnya, armada bus dari Makassar biasanya langsung nyelonong ke kota dan bongkar muatan di mana saja. Angkutan kota yang seharusnya menjadi angkutan lanjutan penumpang maupun barang, tak kebagian muatan.

Tetapi menurut Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, kesemrawutan transportasi ini akan segera berakhir. Terminal Puwatu telah diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan sebagai terminal A. Terminal itu akan dibangun sesuai kondisi persyaratan terminal tipe A. Biayanya dari APBN.

Pemerintah Kota Kendari juga telah membangun terminal megah di Baruga, namun tidak jelas pula statusnya  karena tanpa koordinasi dengan Pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Perhubungan. Akibatnya terminal itu tidak dioperasikan sebagaimana mestinya. Mubazir. Tapi masalah itu pun, kata Hado, sudah diselesaikan. Sudah ada kesepakatan kerja sama antara Pemkot  Kendari dan Pemprov  Sultra, terminal Baruga akan dikelola provinsi sebagai terminal tipe B.

Seperti disebutkan di atas, konsep terminal belum begitu dikenal dalam masyarakat, baik pengelola maupun pengguna transportasi. Padahal banyak kota dan ribuan kilometer jalan di Sultra yang membutuhkan penyediaan sarana prasarana transpotasi untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna alat transportasi umum.

Wacana pembangunan infrastruktur transportasi, baru mengemuka ketika Hado Hasina kembali bertugas di Dinas Perhubungan Sultra. Di era Ali Mazi menjabat Gubernur Sultra periode pertama (2003-2008), Hado ditunjuk sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sultra. Tiga bandara yang dibangun oleh duet Ali Mazi-Hado Hasina: Bandara Matahora di Wakatobi, Bandara Ni Bandera di Kolaka, dan pembangunan terminal baru Bandara Haluoleo di Kendari.

Selama hampir 10 tahun Hado ditugaskan sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan terakhir Plt Sekda Buton Utara. Kemudian pada pertengahan 2016, dia ditarik kembali ke provinsi oleh Gubernur Sultra dua periode Nur Alam, dan dilantik sebagai Kadis Perhubungan Sultra.

Maka, sejak itu orang Kaledupa (Wakatobi) tersebut menyusun program pembangunan terminal tipe B untuk semua kota dan tempat strategis lainnya dalam rangka pelayanan publik yang nyaman dan lancar di sektor transportasi. Sedikitnya 17 terminal tipe B yang programkan untuk dibangun, dan sekitar 14 unit di antaranya dijadikan skala prioritas.

Namun, realisasi program itu terkesan agak lambat karena faktor anggaran. Seperti diketahui, terminal tipe B dibiayai sepenuhnya APBD provinsi. Terminal tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Banyak juga kalangan masyarakat yang mempertanyakan sikap Pemda Sultra dalam hal ini pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Justru sektor-sektor yang  menghasilkan peningkatan PAD, kurang diperhatikan.

 Sebaliknya, dinas-dinas yang diberi porsi anggaran besar dan dijadikan prioritas, hasilnya paling-paling hanya pulang pokok dari sekian banyak anggaran yang telah digelontorkan. Sikap diskriminasi seperti itu mencerminkan manajemen keuangan daerah yang kurang sehat, dan akan merusak citra gubernur.

 Ken

SUASANA PERESMIAN TERMINAL LOMBE

dati gubernur sudah menyetujui pelaksanaan suatu proyek dari program yang diajukan, oknum pejabat di BKAD sering mengesampingkan (pending). Oknum pejabat itu berperan sebagai Bappeda yang menyeleksi proyek prioritas dan proyek yang belum mendesak. Tetapi peran seperti itu dilakukan Bappeda pada  tahap pembahasan proposal suatu kegiatan atau proyek.

Grafik peneriman PAD dari Dinas Perhubungan Sultra dalam 3 tahun terakhir terlihat naik agak tajam. Pada tahun 2016 tercatat hanya sekitar Rp 4 miliar, tahun berikutnya (2017) naik menjadi Rp 6 miliar. Grafik itu terus naik. Pada tahun 2018 penerimaan PAD menjadi sekitar Rp 10 miliar, dan 2019 ini dipastikan Rp 12 miliar.

Namun demikian, muncul kebijakan ironis. Ketika dinas ini mengajukan proposal dalam rangka lebih lebih meningkatkan lagi penerimaan PAD, Pemda Sultra tak merespons. “Kita minta Rp 2 miliar saja untuk tahun 2020 tidak dikasih”, tutur seorang pejabat di lingkup Dinas Perhubungan Sultra.

Pengoperasian terminal di Lombe adalah lahan baru penerimaan PAD Sultra. Terminal penumpang ini sebetulnya belum dilengkapi fasilitas sebagaimana mestinya bagi sebuah terminal tipe B. Seperti dikeluhkan para sopir dari jurusan Raha, ibu kota Kabupaten Muna, terminal tersebut belum memiliki penerangan listrik, toilet, kursi di ruang tunggu dll.

Dalam ketentuan disebutkan fasilitas utama sebuah terminal harus tersedia jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat tunggu kendaraan umum, tempat istirahat sementara kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan  karcis, rambu-rambu.

 Selain itu harus ada papan informasi  yang memuat petunjuk jurusan, tarif, dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang infromasi dan pengaduan, tempat penitipan barang, dan  taman yang menyegarkan pemandangan para penumpang.

Terminal Lombe terletak di ruas jalan arteri yang membelah Pulau Muna mulai dari pelabuhan feri di  Tampo, lalu melintasi Kota Raha dan seterusnya ke pelabuhan feri di Waara di ujung selatan pulau itu. Selain jalan arteri Tampo-Waara, Lombe juga dilalui jalan penghubung pelabuhan feri  Mawasangka-Waara.

Pelabuhan feri Tampo menghubungkan  pelabuhan feri Torobulu di daratan besar semenanjung tenggara Pulau Sulawesi. Adapun Waara merupakan pelabuhan feri lintas Waara-Baubau. Kemudian pelabuhan feri Mawasangka (daratan Muna) merupakan titik penghubung pelabuhan feri di Dongkala, Pulau Kabaena wilayah administrasi Kabupaten Bombana.

Dengan demikian, terminal Lombe merupakan titik persinggahan alat transportasi darat dari Kendari, ibukota provinsi, beberapa kabupaten hingga Kota Baubau melalui beberapa lintasan pelayaran kapal feri.

Menurut Kadis Perhubungan Sultra, tahun depan (2020) ada dua terminal tipe B yang akan dioperasikan lagi, yaitu terminal Sangi-Sangi di Kabupaten Konawe Selatan dan terminal Tawainalu di Kolaka Timur. Semuanya terletak di jalan arteri.

Bila semua terminal yang telah diprogramkan dapat direalisasikan pembangunannya, maka penerimaan PAD Sultra dari Dinas Perhubungan, akan lebih meningkat lagi. Syaratnya program ini harus didukung pendanaan dari APBD. Terkait dengan itu sikap diskriminasi harus dikoreksi. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MOROSI AKAN TERKONEKSI REL KERETA API

KEPALA SUBDIT PENATAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERUBUNGAN iKHSANDI wANTO HATTA BERSAMA kADIS PERHUBUNGAN sULTRA HADO HASINA

 OLEH YAMIN INDAS

BAGI masyarakat Sultra akan semakin banyak pilihan alat transportasi. Kereta api sebagai alat transportasi berbasis rel tak lama lagi hadir melayani angkutan barang dan  orang di Trans Sulawesi, termasuk segmen Sultra pada jalur Kendari-Kolaka.

Studi kelayakan untuk segmen tersebut bekerja secara marathon. Bulan lalu, tepatnya tanggal 25 Oktober 2019 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Teknis tentang studi kelayakan tersebut. Rapat serupa kembali diadakan Kamis, 28 November  2019 di Hotel Horison Kendari, Seperti sebelumnya, rapat koordinasi tersebut dipimpin Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina.

Peserta rapat antara lain Kepala Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Ikhsandi Wanto Hatta, Kadis Perhubungan Konawe Nuriadin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari Ali Aksa, Sofyan dari Tim Studi Kelayakan,  unsur-unsur  dinas terkait dari provinsi  maupun kabupaten kota.

Banyak kemajuan yang dicapai tim dalam sebulan terakhir. Jika pada rapat sebelumnya baru dilaporkan rencana garis besar titik-titik jalur rel kereta api yang akan dibangun, maka sekarang tim studi kelayakan mengajukan 5 alternatif terase (jalur) kereta api Kendari- Kolaka dengan panjang (jarak) bervariasi. Terasa terpanjang 189 km, dan terpendek 129 Km.

Semua terase kereta api  yang ditawarkan bertitik tolak dari pelabuhan Bungkutoko dan Kendari New Port,  dan berakhir di Sabilambo. Di kedua titik tersebut akan dibangun stasiun. Ini memang sesuai pengarahan Kadis Perhubungan Sultra saat rapat koordinasi bulan lalu.

Pelabuhan Kendari di Bungkutoko yang telah diintegrasikan dengan Kendari New Port – masih dalam satu kawasan – telah dikelola PT (Persero) Pelindo IV. Karena itu, dalam pembangunan stasiun di situ harus dikordinasikan dengan pihak Pelindo IV. Menurut Hado, pelabuhan Kendari saat ini merupakan pelabuhan ketiga terbesar di kaswasan timur setelah Makassar dan Pantoloan di Palu.

Terkait sejumlah alternatif yang diajukan pihak konsultan,  Hado Hasina lebih memilih terase yang bakal terkoneksi dengan Morosi, pusat industri nikel (smelter) di pesesisir timur Kabupayen Konawe. Ia mengatakan, kawasan industri tersebut direncanakan meyerap tenaga kerja sampai 15.000 karyawan. Sehingga kebutuhan (demand) akan sarana transpotasi cukup besar.

Selain mobilitas karyawan yang akan lebih memilih kereta api karena tarifnya relatif murah, bukan tidak mungkin produksi smelter nikel di kawasan industri itu, akan memanfaatkan pelabuhan Kendari sebagai simpul terkait kegiatan ekspor. Secara ekonomis pelabuhan Kendari lebih menguntungkan karena faktor jarak yang lebih dekat untuk dijangkau kapal-kapal ekspor. Selain itu pelabuhan utama tersebut memiliki peralatan modern  sehingga kegiatan pemuatan lebih cepat.

Dalam konteks itu angkutan kereta api lebih relevan. Hado Hasina mengatakan, orientasi pelayanan kereta api di Trans Sulawesi segmen Kendari – Kolaka lebih ditujukan untuk keperluan pengangkutan barang. Sebab potensi penumpang masih terbatas. Penuduk di daerah ini belum sepadat di Pulau Jawa dll.

Kadis Perhubungan tersebut merasa puas karena berbagai alternatif terase kereta api yang ditawarkan tim studi kelayakan, semuanya diarahkan untuk diintegrasikan dengan simpul-simpul transportasi seperti terminal A Puwatu, terminal B Baruga, terminal Bandara Haluoleo dan terminal pelabuhan Kendari di Bungkutoko.

Hado juga sependapat dengan Kadis Perhubungan Kota Kendari Ali Aksa tentang perlunya terase rel kereta api  diarahkan ke selatan kota sesuai tata ruang Kota Kendari. Wilayah selatan itu merupakan daerah pengembangan industri. Kadis Perhubungan Sultra menegaskan tujuan penyediaan sarana angkutan kereta api adalah untuk menghubungan sentra-sentra produksi.

Dari pihak konsultan studi kelayakan mengajukan 2 alternatif terase Kendari-Kolaka. Alternatif 1 sepanjang 161 Km. Jalur ini bertitik awal dari pelabuhan Bungkutoko dan Kendari New Port. Terase tersebut melalui rencana jalan strategis lingkar Kendari, terminal Baruga, terminal A Puwatu, terminal barang Baruga, kawasan industri Morosi, terminal Rahabangga, terminal Tawainalu (Kolaka Timur), dan terminal Sabilambo.

Alternatif 2 sepanjang 189 Km, tetap start dari Bungkotoko dan Kendari New Port, terus meluncur melalui rencana jalan strategis lingkar Kendari, terminal Baruga, Bandara Haluoleo, Bandara Ni Bandera (Kolaka). Tapi untuk melintasi kawasan bandara tersebut jalur kereta api harus membelah hutan lindung di Bombana.

Sofyan dari tim studi kelayakan menyatakan, beberapa alternatif yang diajukan serta masukan dari peserta rapat terutama Kadis Perhubungan  Sultra, akan memperkaya referensi perbaikan dan penyempurnaan yang akan dilakukan studi kelayakan ini. Tim masih akan turun ke lapangan lagi, mengambil foto udara, dll.

Rencana pembangunan jaringan rel kereta api segmen Sultra semula diperkirakan baru akan siap dioperasikan sekitar tahun 2030. Namun Hado Hasina menyatakan, program itu bisa lebih cepat direalisasikan jika tim studi kelayakan bekerja lebih cemat namun cermat dalam menyelesaikan tugasnya hingga pada tahap rencana detail.

Hal senada diisyaratkan Ikhsandi Wanto Hatta, Kepala Subdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.  Sambil tertawa ia mengatakan ground breaking kereta api segmen Sultra segera dilaksanakan bila rencana detailnya sudah selesai dan disetujui pemerintah.

Dengan demikian berarti, rencana pembangunan sarana tranportasi berbasis rel di segmen Sultra sebagai bagian dari jalur Trans Sulawesi, bukan barang mustahil. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf saat ini akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan timur.

Hado Hasina mengatakan, upaya penyediaan infrastruktur bagi kawasan timur, lebih khusus Provinsi Sultra, merupakan terobosan untuk menciptakan suplai, permintaan. Berbeda halnya di Jawa dan Sumatera, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan (demand).

Ia menyebut beberapa bandara di Sultra, antara lain Bandara Matahora di Wakatobi sebagai contoh pembangunan dalam rangka menciptakan permintaan (supply).  Banyak orang menganggap hal itu barang mustahil. Siapa yang akan menggunakan pesawat terbang, sewanya tak terjangkau orang biasa. Sekarang, bandara itu melayani penerbangan dua kali sehari. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TERMINAL KERETA API DI PELABUHAN BUNGKUTOKO

DR IR H HADO HASINA, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN SULTRA

 OLEH YAMIN INDAS

         KETIKA mendapat undangan melalui WA (WhatsApp) untuk menghadiri Rapat Koordinasi Teknis tentang studi kelayakan pembangunan kereta api Trans Sulawesi wilayah Sulawesi Tenggara, dalam benak saya muncul pertanyaan sudah layakkah Sultra punya jaringan rel kereta api sebagai alat angkutan massal?

Pertanyaan itu ternyata malah disampaikan juga Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina ketika membuka rapat tersebut di hotel Plaza Inn Kendari, Jumat 25 Oktober 2019. Rapat tersebut dihadiri antara lain beberapa pejabat di lingkup PT (Persero) Kereta Api dan utusan dinas-dinas provinsi serta Kota Kendari.

Akan tetapi, diakhir sambutannya Hado menyatakan, pembangunan dan penyelenggaraan perkeretaapian di Sultra adalah keniscayaan. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka suplai (penyediaan sarana kemudahan) bagi masyarakat. Karena itu infrastruktur kereta api harus dibangun untuk mendorong pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

Pernyataan tersebut membuka memori saya pada tahun 1970-an. Ketika itu ruas jalan poros Kendari-Kolaka (171 Km) baru akan dimulai pembangunannya dan secara bertahap dilapisi aspal.

Menteri Pekerjaan Umum Prof Ir Purnomosidi dalam suatu briefing di hadapan para pejabat Sultra di Kendari

mengatakan prinsip pembangunan prasarana jalan baru di Indonesia, termasuk poros Kendari-Kolaka, adalah dalam rangka menciptkan permintaan (suplai). Belum merupakan permintaan (demand) mendesak. Tetapi lanjut mendiang Purnomisidi, penyediaan infrastruktur akan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di sepanjang jalan poros itu.

         Teori ahli Pengembangan Wilayah tersebut tidak meleset. Secara berangsur terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat di sepanjang jalan. Saat ini umumnya bangunan perumahan warga, misalnya,  merupakan bangunan permanen, bersaing dengan model dan tipe perumahan modern di kota-kota.

         Hado Hasina mengawali sambutannya dengan mengutip firman Allah dalam Al Qur’an surah Ar Rahman ayat 60 yang terjemahannya: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). Ia mengatakan, pembangunan jalur kereta api di Sultra sudah pasti bakal mendatangkan manfaat besar bagi kehidupan rakyat. “Pembangunan ini jalur kereta api ini adalah untuk menciptkan suplai”, ujarnya.

 Prinsip-prinsip kenyamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum, termasuk kereta api, tidak lupa diingatkan Hado Hasina. Menurut master transportasi tersebut, soal kenyamanan terkait dengan volume dan kapasitas prasarana yang tersedia. Jika mobil bus berkapasitas 30 penumpang tapi dijejali hingga 50 penumpang, maka pasti tidak ada kenyamanan bagi penumpang. Sama halnya prasarana jalan. Jika kapasitas (daya dukung) jalan hanya sekian, maka tidak bisa lebih dari kapasitas tersebut agar tidak terjadi kemacetan yang sangat  mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

         Ia menjelaskan, kereta api adalah bentuk transportasi berbasis rel untuk mengangkut barang dan penumpang. Selama ini kita (masyarakat di Sultra) baru mengenal transportasi berbasis jalan. Menurut rencana yang kini masih dalam proses studi kelayakan, jalur kereta api di Sultra akan dibangun bertahap pada jalur Kendari-Kolaka, kemudian Kolaka-Malili. Malili merupkan wilayah administrasi Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari Malili rel tersebut akan diintegrasikan dengan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar-Manado (2000 Km).

 Jadi,  jalur kereta api di daratan besar jazirah Sultra merupkan bagian dari jalur kereta api Trans Sulawesi. Pembangunan jaringan rel kereta api Makassar-Manado telah dimulai  sejak tahun lalu pada jalur Makassar Pare-Pare.Tahap berikutnya adalah Pare-Pare-Palu.

  Kadis Perhubungan mengatakan, terminal Baruga yang dibangun Pemerintah Kota Kendari telah dialihkan pengelolaannya kepada Pemda Provinsi Sultra melalui suatu perjanjian kerja sama. Dengan sendirinya terminal itu dinaikkan statusnya menjadi terminal tipe B. Selanjutnya terminal Puwatu akan dibangun dengan kelas terminal tipe A oleh pemerintah pusat.

 Hado Hasina mengemukakan infrastruktur transportasi moda darat tersebut karena dia berharap agar jaringan rel kereta api di wilayah Kota Kendari diintegrasikan dengan terminal moda angkutan berbasis jalan, moda angkutan laut dan udara. Tujuannya adalah untuk memudahkan pergerakan barang dan orang pada simpul-simpul transportasi tersebut.

 Dalam hubungan itu Kadis Perhubungan Sultra memberi masukan kepada tim studi kelayakan penyelenggaraan kereta api Kendari-Konawe-Kolaka Timur-Kolaka, dan Kolaka-Kolaka Utara-Malili, agar terminal atau stasiun kereta api di Kota Kendari dibangun di kawasan pelabuhan Bungkutoko.

 Bungkutoko saat ini masih berstatus terminal pelabuhan Kendari. Selain Bungkutoko, ada tiga lagi terminal pelabuhan Kendari yaitu  pelabuhan Nusantara (pelabuhan sejak zaman Belanda), pelabuhan kapal lokal, dan pangkalan perahu. Tetapi kelak setelah New Port   yang dibangun PT Pelindo di sisi pelabuhan Bungkotoko, Bungkutoko akan berberfungsi dan berperan sebagai pelabuhan utama provinsi ini. Praktis pula ia akan menjadi titik lintasan tol laut. Pelabuhan Kendari saat ini merupakan pelabuhan pengumpul terbesar di kawasan timur setelah Makassar dan Pantoloan di Palu.

 Pelabuhan baru di Bungkutoko akan menyiapkan kawasan pergudangan ekspor dan antar pulau. Selain itu Kementerian Perhubungan telah membangun terminal penumpang. Tidak ketinggalan Pemda Sultra juga membangun kawasan komersial yang menyediakan sarana dan fasilitas umum seperti kawasan kuliner, toko-toko yang menyediakan kebutuhan kecil, dll. Kawasan komersial tersebut dikelola masyarakat.

 Di bawah kepemimpinan Hado Hasina sebagai Kadis Perhubungan Sultra, pembangunan infrastruktur transportasi melibatkan masyarakat sekitar. Di hampir semua terminal pelabuhan feri terdapat kawasan komersial yang dikelola warga sekitar. Bahkan villa juga dibangun bagi kemudahan penumpang dalam perjalanan. Kreativitas ini menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

 Adapun rencana pembangunan jaringan rel kereta api di wilayah Sultra dan sebagian Sulsel (Malili) dalam rangka Trans Sulawesi, proses persiapannya masih agak lama. Masih perlu dimatangkan terutama terase lintasan rel yang membelah hutan, tebing dan lembah. Termasuk juga pertumbuhan potensi penumpang dan produksi.

 Menurut Hado Hasina, jalur rel Kendari-Kolaka baru akan siap sekitar tahun 2030-an, Sedangkan jalur Kolaka-Malili sekitar 2045. Ia mengatakan, infrastruktur transportasi yang agak mendesak sebetulnya adalah pembangunan bandara baru sebagai alternatif dari Bandara Haluoleo sekarang ini.

 Pertimbngannya adalah lahan Bandara Haluoelo termasuk landasan pendaratan adalah aset militer, dalam hal ini TNI Angkatan Udara. Pertimbangan kedua, kapasitas atau daya dukung Bandara Haluoleo akan semakin terbatas terkait perkembangan provinsi ini ke depan yang akan semakin pesat di segala bidang. Luas  Bandara Haluoleo hanya sekitar 100 hektar, sementara bandara standar membutuhkan lokasi sekitar 400 hektar.

 Hado Hasina melihat, lahan perkebunan eks PT Kapas Indah Indonesia (KII) di Punggaluku, Konawe Selatan, cukup layak dijadikan lokasi Bandara Haluoleo. Perkebunan kapas tersebut kemudian gagal akibat cuaca dan tidak tersedianya infrastruktur jalan baik di kawasan perkebunan maupun di luar kawasan, jalan umum. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PETANI JAGUNG PETANI CERDAS

OLEH YAMIN INDAS

ANTON SUSENO, MAESTRO TENIS MEJA YNG KINI TERJUN JADI PENGUSAHA PERKEBUNAN JAGUNG DI SULTRA

PETANI Indonesia di zaman now adalah pelaku ekonomi. Bukan lagi petani subsisten seperti pada masa-masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru. Petani menjalankan usaha taninya berdasarkan kebutuhan pasar. Sehingga produksi yang dihasilkannya mendatangkan penghasilan untuk biaya hidup,  biaya pendidikan, dan  kebutuhan lainnya.

Kendala petani kekinian di kawasan timur umumnya faktor modal dan pemasaran. Kendala lainnya faktor mental yang belum terpacu untuk hidup lebih baik. Sebagian, terutama di pedesaan masih mengidap penyakit malas. Lahan luas di belakang rumah dan di wilayah desanya tidak/belum diolah untuk menghasilkan produk yang  mendatangkan penghasilan.

Kini terbuka peluang besar bagi pengidap penyakit malas untuk cepat menghasilkan uang banyak. Buka lahan-lahan yang terbentang luas itu lalu ditanami jagung. Ada investor yang akan menampung. Jagungnya akan dibeli Rp 2.000 per kilogram dalam bentuk pipilan. Hanya dalam waktu 4 bulan Anda yang saya kategorikan malas, bisa mengantungi uang belasan juta rupiah.

Anjuran menanam jagung ini ditujukan kepada semua petani, termasuk petani sawah yang kekurangan air pada musim kemarau. Adapun secara spesifik saya sebut pengidap malas, tujuannya untuk merangsang agar sikap mental itu dibuang jauh. Ayo kerja, ayo kerja! Begitu slogan Presiden sekarang, Jokowi.

PT Marwan Bersaudara Sukses (MBS) adalah investor dari Jakarta   yang akan menampung jagung petani di Sultra. Investor ini kelihatannya serius karena baru beberapa bulan hadir di daerah ini, PT MBS sudah beraksi dan merangkul 1.100 petani dari sejumlah kabupaten dengan total luasan lahan yang akan ditanami di awal musim hujan sebentar lagi, sekitar 5.082 hektar.

Saya tertarik kepada figur Anton Suseno, Dirut PT MBS. Dia adalah salah satu legenda tenis meja Indonesia di zamannya. Di beberapa event pesta olahraga Asia Tenggara (Sea Games), Anton menunjukkan kelasnya. Pada Sea Games 1991, dia menyabet dua medali emas. Pada Sea Games berikutnya Anton tetap petenis meja terkuat, satu medali emas dia persembahkan kepada Indonesia.

Meski tak menang, maestro ini juga lolos mengikuti Olimpiade mewakili Indonesia berturut-turut 1992,1996, dan Olimpiade di Sydney, Australia, tahun 2000.

Dia dikenal sebagai pemain dengan gaya defensif. Oleh karena itu, saya percaya pria kelahiran 15 Desember 1971 di Indramayu, Jawa Barat, ini tidak akan mudah menyerah terhadap tantangan seberat apa pun dalam pelaksanaan program penanaman jagung 100.000 hektar di Sultra. Dia akan selalu konsisiten dengan gaya bertahan (defensif), lalu menyerang secara frontal pada saat yang tepat.

Ya 100.000 hektar! Ini targetnya dalam program penanaman jagung di Sultra. Saat ini PT MBS mulai action. Areal lahan yang siap tanam beberapa minggu ke depan ini seluas 5.082 hektar, tersebar di Kabupaten Konawe seluas 1.494 hektar yang melibatkan 319 petani, Konsel 1.08 hektar (239 petani), Kolaka Timur 1.441 hektar (289 petani), Bombana 1.064 hektar (253 petani).

Pada tahap awal ini tercatat 47.564 hektar lahan jagung yang dalam taraf proses pengajuan untuk bekerja sama dengan PT MBS. Areal ini tersebar: di Bombana 5.345  hektar, Konawe (1.229 ha), Konsel (2.649 ha), Muna dan Muna Barat (7.914 ha), Kolaka Timur (4.555 ha), Kolaka Utara (9.873 ha), Buton (8.217 ha), dan Kabupaten Buton Selatan (3.896 ha).

Luasan tahap awal ini hampir separuh dari target 100.000 hektar. Pasalnya, petani yang merespons program ini adalah petani cerdas. Mereka merasa telah mendapatkan solusi dari kebuntuan ekonomi selama ini.

Kolaka Utara adalah salah satu contoh. Dari sekian kabupaten yang menyatakan ikut program ini pada tahap awal, Kolut langsung menyanggupi hampir 10.000 hektar, tepatnya 9.873 hektar. Mengapa? Tanaman coklat (kakao) sudah memudar karena faktor usia tanaman makin tua,  dan hantaman PBK (penggerek batang kakao) yang sulit dikendalikan. Maka, mereka segera menangkap program ini sebagai solusi.

Perusahaan ini akan terjun langsung bahu membahu dengan petani dalam proses pertanaman jagung. PT MBS akan memberikan modal kerja petani berupa bibit dan pupuk berkualitas tinggi serta didukung peralatan operasional yang modern dan berbasis teknologi.

Menurut Anton Suseno, bibit hibrida yang akan ditanam adalah jenis super yang dapat menghasilkan sekitar 16 ton jagung pipilan per hektar. Karena itu, jika petani mematuhi petunjuk para penyuluh di lapangan, mulai dari pengolahan lahan, teknis penanaman dan  pemupukan, serta kegiatan pasca panen, tingkat produktivitas yang diharapkan itu,  bisa tercapai.

Penyuluh yang akan mendampingi petani di lapangan akan diberikan pembekalan oleh para pakar dari akademisi dan praktisi tentang teknis budidaya jagung hibrida, penggunaan pupuk, pelaksanaan dan pasca panen. Termasuk cara pengangkutan agar produksi tidak banyak hilang di jalan.

Harga pembelian di tingkat petani oleh PT MBS, telah disepakati yakni Rp 2.000 per kilogram jagung  pipilan.  Karena itu, Anton merasa yakin petani dapat menikmati penghasilan antara Rp 12 juta sampai Rp 16 juta dari satu hektar tanaman jagung, hanya  dalam waktu 4 bulan.

Bila proyek budidaya agribisnis tersebut berjalan lancar, PT MBS akan merambah sampai ke hilir, yaitu bisnis pengolahan jagung, industri pakan dan makanan olahan. Kegiatan hilir tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja. Bukan hanya itu, industri peternakan, industri perikanan, cold storage (gudang pendingin), pabrik es, perhotelan dan restoran, transportasi darat dan laut juga diincar investor tersebut.

Dua bidang usaha yang disebut terakhir, transportasi darat dan laut menarik perhatian Anton setelah dia  melakukan perjalanan ke wilayah kepulauan. Ia melihat kapal feri yang beroperasi di lintas Tampo-Torobulu sudah dalam kondisi keropos dan lamban pula gerakannya. Ketika mendarat di Torobulu, banyak penumpang  bingung mencari angkutan sebab alat .angkutan umum yang tersedia, terbatas.

Legenda tenis meja Indonesia tersebut mengungkapkan, visi PT MBS adalah memajukan kejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi menciptakan sumber daya ekonomi nasional bertaraf internasional dan memberi layanan edukasi untuk menciptaan sumber daya manusia berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENGUSAHA JAKARTA INVESTASI JAGUNG

O

Direktur Utama PT Marwan Bersaudara Sukses Anton Suseno

OLEH YAMIN INDAS

DI MASA lalu sebelum Ir H Joko Widodo menjadi Presiden RI ke-7, kawasan timur Indonesia disebut sebagai masa depan. Hari ini Indonesia adalah Jawa dan Sumatera. Karena itu, derap pembangunan di kawasan ini tidak sekencang di kawasan barat. Wilayah masa depan Indonesia tersebut, entah kapan baru dapat giliran digenjot pembangunannya untuk empersempit gap sosial dan ekonomi.

Presiden Jokowi tidak sependapat dengan strategi pembangunan nasional yang terkesan diskriminatif itu. Dia bertekad membangun Indonesia dari kawasan timur dan dari wilayah pinggiran. Ketimpangan sosial ekonomi harus segera direspons dengan strategi keseimbangan dan pemerataan pembangunan yang benar-benar riil.

Tidak heran jika derap pembangunan kemudian membuat “gaduh” di kawasan ini. Pembangunan irigasi baru dan perbaikan irigasi yang nyaris tak berfungsi lagi, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, pelabuhan laut, dermaga feri (kapal penyeberangan), pembangunan lapangan terbang, penyiapan armada tol laut untuk menembus daerah dan kepulauan terpencil agar disparitas harga tidak menajam hingga terobosan harga bahan bakar minyak di Papua sama dengan harga Jawa, sangat terasa sebagai kenyataan di era Jokowi.

Ke depan ini, pembangunan infrastruktur tidak sekadar memantapkan koneksivitas antar daerah, antar kota, dan antar pulau, tetapi juga konektivitas sentra-sentra produksi dengan ruang-ruang pasar.

Pertanyaan sekarang, apakah kawasan timur telah memiliki sentra-sentra produksi berbagai komoditas unggulan secara ekonomis? Jawabannya, memang sudah ada tetapi secara kuantitas maupun kualitas belum memadai. Belum seimbang dengan ketersediaan sarana prasarana yang telah dibangun pemerintah.

Mengukur ketimpangan itu adalah perkara mudah. Lihat arus barang yang keluar masuk melalui pelabuhan-pelabuhan baik udara maupun laut. Untuk Provinsi Sultra, misalnya, ketimpangan bongkar muat barang di seluruh jaringan pelabuhan masih nampak.

Data BPS Sultra menyebutkan, pada tahun 2015 misalnya, barang yang masuk di Sultra (diturunkan dari kapal) tercatat 5.353.434 ton. Sedangkan barang yang diangkut keluar Sultra (return cargo) tercatat 3.087.226 ton. Barang masuk pada tahun 2016 terdata 5.767.958 ton, dan muatan balik bagi armada angkutan nasional tercatat 3.423.394 ton.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mestinya mencermati angka-angka tersebut. Kemudian, mereka juga harus cerdas membaca sikap dan kebijakan pemerintah yang belakangan ini mulai menaruh perhatian besar terhadap ketinggalan kawasan timur, terutama di bidang infrastruktur.

Keberpihakan tersebut mestinya direspons dengan program-program yang berorientasi pada peningkatan produksi. Modal dasar cukup melimpah berupa petani dan lahan luas serta perairan laut yang ikannya tinggal diambil. Maka, program peningkatan produksi harus dirumuskan sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah kabupaten/kota.

Selain bidang kelautan, subsektor pertanian tanaman pangan sangat menjanjikan akan tercapainya peningkatan produksi berskala besar. Dua komoditas utama di subsektor ini adalah padi dan jagung.

Anto Suseno bersama Kadis Perhubungan Sultama penggunaan ra Hado Hasina (kiri) saat penandatanganan kerja sama pemanfaatn lahan di kawasan komersial pelabuhan Bungkotoko, Kamis 7 November 2019 di Hotel Horison Kendari.

Untuk komoditas jagung, semua wilayah di Sultra cocok ditanami jagung, baik dari kondisi aklimatologi maupun dari aspek kulturalnya. Jagung masih merupakan makanan alternatif setelah beras, terutama di wilayah Kepulauan. Dengan demikian, pengembangan lahan pertanaman jagung secara massal, prospeknya cukup bagus.

Ada berita gembira bagi masyarakat petani, khususnya para petani tradisional jagung. Saat ini sebuah perusahaan dari Jakarta mulai bergerak di lapangan dalam rangka program penanaman jagung secara massal. Perusahaan itu adalah PT Marwan Bersaudara Sukses.

Seperti dijelaskan Direktur Utama PT Marwan Bersaudara Sukses, Anton Suseno, dalam suatu percakapan dengan saya di Kendari, pada tahap awal ini akan dibuka pertanaman jagung seluas 47.564 hektar. Lokasinya tersebar di sejumlah kabupaten di daratan besar, termasuk Bombana. Untuk itu, pihaknya akan mengucurkan dana investasi sekitar Rp 50 miliar. “Dalam 2-3 minggu ke depan ini kegiatan penanaman di lahan petani sudah akan dimulai”, ujarnya.

Perusahaan ini akan terjun langsung ke lapangan mem-backup petani dalam proses pertanaman jagung. Bibit yang akan ditanam bukan sembarang bibit. “Bibit hibrida terbaik yang dapat menghasilkan sekitar 16 ton jagung pipilan per hektar”, kata Anton Suseno.

Ia menambahkan, pupuk yang akan digunakan juga adalah pupuk terbaik. Karena itu, jika petani mematuhi petunjuk para penyuluh di lapangan, mulai dari pengolahan lahan, teknis penanaman dan pemupukan, serta kegiatan pasca panen, maka tingkat produktivitas yang diharapkan, bisa tercapai.

Harga pembelian PT Marwan Bersaudara Sukses sudah disepakati yakni Rp 2.000 per kilogram jagung pipilan di tingkat petani. Anton yakin petani dapat menikmati penghasilan antara Rp 12 juta sampai Rp 16 juta dari satu hektar tanaman jagung, hanya dalam waktu tiga atau empat bulan.

Kegiatan di tingkat hilir juga mulai digarap. Beberapa hari yang lalu, Anton Suseno selaku Dirut PT Marwan Bersaudara Sukses telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemprov Sultra terkait penggunaan lahan satu hektar di kawasan komersial pelabuhan Bungkutoko, untuk lokasi pergudangan, perkantoran dan fasilitas lain. Hal serupa juga akan dilakukan pada tahap berikutnya di Muna Barat, dan Baubau. Baubau adalah pusat kegiatan ekonomi di wilayah Sultra Kepulauan.

Anton Suseno mengatakan, pihaknya akan mengembangkan usaha pertanaman jagung di Sultra dengan target sampai 100.000 hektar. Jika rencana ini terwujud, maka seperti dikatakan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, jagung akan menjadi komoditas primadona bagi provinsi ini. Kapal-kapal niaga akan bersaing datang merebut muatan jagung produksi Sultra.

Dalam perkiraan minimal, lahan jagung seluas itu akan menghasilkan satu juta ton jagung pipilan dalam waktu 3-4 bulan. Masa panen jagung hibrida, menurut Anton, bisa dua kali setahun. Areal persawahan yang kekurangan air pada musim kemarau, dapat diisi dengan tanaman jagung. “Sebab jagung tidak membutuhkan banyak air. Yang penting lahannya agak sedikit basah atau lembab, sudah baik bagi tanaman jagung”, ujarnya.

Kehadiran PT Marwan Bersaudara Sukses melakukan investasi di bidang tanaman pangan, lebih khusus lagi komoditas jagung, patut diapresiasi dan didukung oleh jajaran pemda provinsi dan kabupaten/kota maupun masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dukungan itu harus tulus, bukan basa basi, apalagi bermuatan kepentingan pribadi. Artinya, bila turun ke lapangan karena tugasnya, jangan menuntut uang bensin, dan sebagainya kepada investor. Ini pengalaman sahabat saya, pengusaha industri rumput laut di suatu kabupaten di Sultra.

Investor Jakarta ini sesungguhnya tampil untuk merespons penyediaan infrastruktur oleh pemerintah pusat di Sultra, agar pembangunan sarana dan prasarana terebut tidak terkesan mubazir sebagai akibat dari masih minimnya produksi di kawasan timur, khususnya di Provinsi Sultra.

Soal produksi suatu daerah, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bersangkutan. Banyak cara untuk itu, antara lain menciptakan iklim berusaha yang baik, agar pengusaha tertarik melakukan investasi.

Di lain pihak, ledakan produksi jagung yang bakal terjadi di Sultra, akan menggairahkan kehidupan usaha angkutan laut nasional. Armada angkutan yang bergerak ke dan dari kawasan timur tidak lagi bakal pulang dalam keadaan muatan kosong. Karena faktor return cargo dengan kondisi seperti itu, pemerintah pusat terpaksa harus memberikan dana subsidi kepada perusahaan pelayaran yang melaksanakan program tol laut.

Dalam konteks kepentingan yang lebih besar, kehadiran PT Marwan Bersaudara Sukses melakukan investasi di Sultra didorong semangat dan keinginan untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional sebanyak 4 juta ton setiap tahun. Dengan demikian, bisnis impor jagung yang menguras devisa negara, dapat dikurangi atau dihentikan sama sekali. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KONEKTIVITAS UNTUK MENDUKUNG PARIWISATA

 OLEH YAMIN INDAS

Sesudut pemandangan di kawsasan Wakatobi Dove Resort di Pulau Tolandono, Tomia.

Penunjukan kembali Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Jilid 2 Presiden Joko Widodo mengisyaratkan  kesungguhan Presiden mengembangkan sektor pariwisata. Sebab kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemasukan devisa sangat besar.

Soal konektivitas dan kaitannya dengan pariwisata serta sentra-sentra produksi ditekankan Presiden kepada Budi Karya Sumadi saat dipanggil ke Istana terkait pengangkatannya kembali sebagai Menteri Perhubungan. Hal tersebut disampaikan Budi kepada media setelah keluar dari Istana.

Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi

Kesinambungan program di sektor perhubungan dan transportasi yang dikaitkan dengan pengembangan pariwisata akan mendorong pertumbuhan, terutama di kawasan timur Indonesia.

Kawasan ini masih membutuhkan banyak sentuhan pembangunan infrastruktur dalam rangka menciptakan konektivitas antar pulau, antar kabupaten dan kota. Konektivitas tersebut didukung alat transportasi yang memadai dalam rangka melancarkan pergerakan arus barang dan mobilitas sosial.

Di Provinsi Sultra konektivitas belakangan ini terasa berkembang dengan baik. Konektivitas udara lebih menggembirakan. Provinsi ini mengelola 5 bandar udara, tiga di Kepulauan dan dua di daratan besar. Semua bandara tersebut melayani penerbangan dengan frekuensi kedatangan pesawat yang kian meningkat.

Konektivitas antar pulau-pulau dengan daratan besar juga tak kalah derap langkah perkembangannya. Kapal-kapal feri dioperasikan melayani lintas penyeberangan yang telah dilengkapi sarana pelabuhan dan dermaga feri berikut terminalnya.

Kadis Perhubungan Sultra Dr Ir H Hado Hasina MT

Tetapi, seperti dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina, masih ada beberapa daerah blankspot lintas penyeberangan kapal feri yang perlu mendapat perhatian untuk dibangun guna meningkatkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Antara lain lintas Wanci-Kaledupa, dan lintas Kaledupa – Binongko. Semuanya di Kabupaten Wakatobi.

Lintas penyeberangan lainnya (blankspot) adalah Siompu – Batauga dan Kadatua – Baubau. Menurut Hado Hasina, lintas penyeberangan di Wakatobi telah dijadikan skala prioritas pembangunannya oleh Kementerian Perhubungan.

“Bahkan pengoperasian kapal feri lintas Wanci – Kaledupa dijadwalkan tahun 2020. Tahun berikutnya (2021) lintas Kaledupa – Binongko,” katanya. Ia menambahkan, pengoperasian kapal feri tersebut diharapkan akan diresmikan Gubernur Ali Mazi.

Pembangunan konektivitas untuk menyatukan gugusan pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi menjadi prioritas Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata di Tanah Air.

Wakatobi merupakan salah satu dari 10 daerah tujuan wisata di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), seperti halnya Yogyakarta, Mandalika (NTB), dll.

Sekitar 1,3 juta hektar perairan gugusan pulau-pulau Wakatobi ditetapkan sebagai Taman Laut Nasional (Ocean National Park). Taman ini menjadi unggulan wisata yang diminati wisatawan terutama dari Eropa. Mereka menyelam untuk menikmati keindahan pelbagai jenis karang di dasar laut.

Untuk mengunjungi destinasi wisata Wakatobi, saat ini sangat mudah. Bandara Matahora di Wanci melayani penerbangan dua kali sehari. Para pengunjung dapat juga menjangkau Wakatobi melalui Bandara Betoambari di Baubau, dan selanjutnya perjalanan diteruskan dengan kapal feri lintas Lasalimu – Wanci sambil menikmati ayunan gelombang Laut Banda.

Kadis Perhubungan Sultra mengatakan, tidak kalah mendesaknya juga adalah perbaikan dan rehabilitasi sejumlah dermaga pelabuhan feri yang mulai kropos karena dimakan usia. Sarana tetsebut sejark era Orde Baru.

Konektivitas untuk sentra-sentra produksi dengan dukungan infrastruktur jalan, saat ini pun masih memprihatinkan, baik di daratan besar maupun di Kepulauan. Banyak ruas jalan poros rusak berat akibat kurang pemeliharaan dan juga faktor cuaca yakni hujan berkepanjangan bulan-bulan lalu.

Oleh karena itu, arahan Presiden kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang konektivitas mencerminkan harapan rakyat yang ingin segera diwujudkan di awal pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma’ruf Amin. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ALI MAZI MANFAATKAN ASPAL BUTON

 OLEH YAMIN INDAS

 

              

Ruas jalan di Buton Utara yang menggunakan aspa buton.

  PERGILAH ke seluruh pelosok Sulawesi Tenggara. Masuk ke kecamatan dan desa. Anda tidak bakal melihat jalan beraspal, kecuali kecamatan dan desa yang dilalui  ruas-ruas jalan poros. Itu juga banyak yang bolong-balong. Bahkan sebagian besar ruas jalan poros di Pulau Buton saat ini dalam keadaan rusak berat. Aspal hotmixed yang pernah dihampar di sana, sudah hancur.

                Pulau Buton kini sudah terkavling-kavling dalam rangka pemekaran. Ada 5 daerah otonom di daratan pulau itu: Kota Baubau, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

 Bukan hanya di daratan Buton. Hampir semua pedalaman dan pulau-pulau di Provinsi Sultra kesulitan infrastruktur. Di Pulau Kabaena, eks-wilayah Kesultanan Buton juga, menemukan jalan beraspal sama sulitnya menemukan burung gagak berbulu putih.

                Itulah sebuah ironi. Pulau Buton di Provinsi Sultra menyimpan aspal alam yang berlimpah. Namun anugerah Tuhan itu tak dimanfaatkan. Untuk memenuhi kebutuhan aspal, kita impor dari Singapura. Apa-apa dari Singapura. Bahan bakar minyak (BBM) juga diimpor dari Singapura. Tanpa Singapura barangkali Indonesia bakal mati kutu, tak berdaya.

                Soal impor aspal minyak bumi (aspal cair atau disebut minyak ter di kalangan warga), terkait kondisi kita yang tak berdaya itu. Hingga tahun 1980-an, aspal buton masih berjaya. Sebab semua perkerasaan jalan di Indonesia menggunakan aspal alam itu.

                Tak dinyana muncul keputusan, semua proyek perawatan dan peningkatan jalan di Indonesia harus menggunakan aspal minyak impor. Keputusan itu datang dari negara-negara donor yang disuarakan Asian Development Bank (ADB). Maka, apa boleh buat. Sejak itu aspal buton dipinggirkan.

                Banabungi, kota pelabuhan aspal yang biasanya didatangi 20-30 kapal berbobot mati sampai 50.000 ton, dengan sendirinya ikut memudar. Perumahan direksi dan karyawan Perusahaan Aspal Negara (PAN) menjadi rumah hantu karena ditinggalkan penguninya. Banabungi saat itu merupakan satelit kota Baubau, ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Buton. Ketika itu Dati II Buton, wilayahnya mencakup seluruh wilayah eks-Kesultanan Buton.

                                 Di tengah kebuntuan penggunaan aspal buton, menjelang dan sesudah era reformasi ada sejumlah pengusaha dari Jakarta yang mengolah aspal buton menjadi butiran halus dan dikemas dalam karung. Produk ini diekspor antara lain ke China dalam skala kecil,  berkisar ribuan ton.

                 Bahkan, belakangan ada pengusaha yang menggunakan teknologi ekstraksi. Namun, produk hasil pemurnian ini juga masih berskala kecil.

Gubernur Sultra Ali Mazi

Presiden Jokowi pernah punya rencana yang serius untuk memanfaatkan aspal buton. Presiden berjanji kepada Bupati Buton Umar Samiun dan Gubernur Nur Alam akan segera ke Buton. Kunjungan itu dijadwalkan akhir Mei atau awal Juni 2015.  Presiden akan melihat kesiapan industri aspal di sana untuk melayani kebutuhan aspal dalam negeri.

                                     Tetapi Presiden tak kunjung datang hingga saat ini. Hal itu tentu karena Presiden telah menerima laporan bahwa di sana tidak ada kegiatan investasi industri aspal buton  yang maksimal dan bisa diandalkan sesuai harapan Presiden ke 7 Republik Indonesia.

                 Sejauh pengamatan kita, hambatan pengembangan industri  aspal buton berskala besar, bersumber dari sindikasi impor aspal minyak bumi. Sebagian pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan sekaligus pemilik industri aspal  berskala kecil adalah importir aspal minyak.  Jadi ada konflik kepentingan.

                 Kepentingan yang lebih utama bagi para pengusaha tentu saja bisnis impor aspal minyak dari Singapura. Sebab kebutuhan aspal Indonesia sekitar 1,3 hingga 1,5 juta setahun. Angka ini terus melaju karena munculnya daerah otonomi baru terjadi peningkatan status jalan dari jalan provinsi/kabupaten menjadi jalan nasional.

                 Dengan demikian, ladang bisnis ini sangat merangsang. Dari kebutuhan nasional akan aspal tadi, Pertamina hanya dapat menyediakan aspal minyak (residu pengolahan minyak bumi) sekitar 300.000 hingga 400.000 ton setahun. Selebihnya sekitar 80 persen harus diimpor dari Singapura.

                                 Bisnis impor aspal minyak lebih mudah dan untungnya tentu lebih besar. Sebaliknya kegiatan investasi dengan teknologi ekstraksi memerlukan jangka waktu lama dan dukungan modal besar. Tetapi di lain pihak, importir aspal  minyak masih tetap mempertahankan IUP aspal buton.

                                Hamparan lokasi aspal alam di Pulau Buton boleh jadi sudah tidak tersisa karena telah dikuasai sindikasi impor aspal minyak, dan tentu saja juga oleh para spekulan. Kelompok yang disebut terakhir ini, ya bisanya cuma jual beli IUP bila pada suatu kegiatan industri aspal  bergairah dan memanas.

Akan tetapi untuk menciptakan gairah berinvestasi, pemerintah harus melakukan intervensi dengan suatu kebijakan sehingga pengusaha mau serius melakukan investasi di bidang industri aspal buton.

Salah satu langkah intervensi yang harus dilakukan  adalah mencabut IUP yang pemiliknya tidak serius membangun industri aspal, dan pemegang IUP yang bersikap wait and see (spekulasi). Seiring dengan itu pemerintah  mendorong dan membantu investor yang saat ini mulai memanfaatkan teknologi ekstraksi, agar pabriknya mampu berproduksi dalam skala besar.

Di tengah ketidakpastian nasib aspal buton, saya merasa gembira mendengar kabar, pembangunan jalan highway Kendari-Toronipa (14,6 Km) akan menggunakan aspal buton. Proyek bertahap itu mulai dikerjakan tahun ini. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina, Gubernur Ali Mazi akan menggunakan aspal buton dalam pembangunan jalan “bebas hambatan” tersebut.

Saya sebut jalan highway karena lebar jalan itu direncanakan minimal 27 meter. Jalan Jagorawi saja hanya sekitar 30 meter. Kemudian lebih separuh dari ruas jalan tersebut merentang lurus di tepi pantai. Titik tolaknya dari Kota Kendari adalah di pertigaan Kampung Salo dekat Masjid Raya Kota Lama dan pelabuhan perahu. Finishnya  di Toronipa, sebuah tanjung berpasir putih dalam wilayah administrasi  Kabupaten Konawe.

Hado mengatakan, proyek jalan tersebut membutuhkan aspal buton sekitar 20.000 ton. “Saya sudah bicara dengan pihak pabrik pengolahan aspal buton. Spesifikasi yang dibutuhkan adalah butiran halus”, ujarnya.

 Hado cukup berpengalaman dan ahli dalam memodifikasi aspal buton sehingga berkualitas baik dan telah teruji baik melalui laboratorium maupun hasil konstruksi perkerasan jalan di lapangan. Tidak heran jika Kadis Perhubungan Sultra ini dilibatkan dalam pembangunan jalan highway Kendari-Toronipa.

Pejainabat Kreatif Hado Hasina. Saat ini dia menjabat Kadis Perhubungan Sultra.

Adalah orang Kaledupa ini yang memprakarsai penggunaan aspal buton dan dapat dijadikan contoh bagi kabupaten/kota di Sultra. Menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara (Butur), dia tertantang untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah itu. Dia membuat modifikasi yang disebutnya Butur Seal Asbuton.

Dia paham kendala selama ini terkait penggunaan aspal buton. Yaitu langkanya batu agregat standar yang umum digunakan dalam proyek-proyek pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Disebutnya batu Moramo, misalnya, adalah agregat standar.

Kebuntuan ini dia atasi dengan memanfaatkan potensi yang terdekat yaitu batu kapur yang berlimpah di Butur. Bahan lapis pondasi seperti itu sesungguhnya  terdapat di hampir semua  tempat di Sultra. Namun demikian, sebelum digunakan sebagai bahan lapis pondasi konstruksi jalan, batu kapur Butur harus diuji melalui laboratorium Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU di Bandung, guna menetapkan spesifikasi yang ideal bagi konstruksi ruas-ruas jalan kelas-kelas tertentu.

Berdasarkan hasil uji laboratorium, Hado menyimpulkan, aspal alam Buton sesungguhnya sangat fleksibel. Karena itu, sebelum tersingkir oleh keharusan menggunakan aspal minyak impor, pemanfaatan aspal buton dijadikan prioritas utama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan ruas-ruas jalan LHR (Lalu Lintas Harian Rata-rata) rendah di seluruh Indonesia. Aspal itu digunakan dengan sistem campuran dingin (cold mixed), dan bahkan dengan campuran panas (hot mixed) untuk daerah-daerah padat LHR.

Teknis perkerasan jalan di Butur terkait penggunaan aspal buton dengan modifikasi Butur Seal Asbuton, dimulai dengan perbaikan tanah dasar, yaitu lapis paling bawah konstruksi jalan. Pekerjaan ini dilanjutkan dengan penghamparan batu kapur selektif berukuran paling halus  hingga tiga inci. Lapisan ini kemudian dipadatkan dengan roda besi berbobot 4-6 ton.

Pekerjaan berikutnya adalah pengerasan lapisan permukaan (lapisan paling atas) dengan menghamparkan butiran aspal buton berukuran maksimal dua mili yang telah dilunakkan dengan aspal cair atau aspal emulsi.

Dengan demikian menurut Hado, tanpa ekstraksi pun aspal buton sangat cocok digunakan di ruas-ruas jalan kabupaten, kecamatan dan desa. Sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor aspal yang menguras devisa negara. Selama kurang lebih 7 tahun Hado duet dengan Bupati Butur Ridwan Zakariah, aspal minyak dipinggirkan. Butur Berdikari dengan aspal buton. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment