Jembatan dari Dana Pinjaman Kementerian Keuangan

 

Oleh Yamin Indas

 

Jembatan Sungai Konaweha Hulu yang menghubungkan dua kabupaten di Sulawesi Tenggara. Jembatan ini diresmikan Gubernur Nur Alam, Sabtu 6 September 2014. Foto Yamin Indas

PERHATIAN Nur Alam  terhadap pembangunan infrastruktur tidak main-main. Saking seriusnya dia menempuh kebijakan meminjam dana ke pihak lain untuk pembangunan jalan dan jembatan yang dipandang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, dana APBD sendiri sangat terbatas untuk dapat melayani banyak kebutuhan, sementara ruas jalan dan jembatan yang menuntut penanganan segera makin banyak seiring terjadinya peningkatan produksi di pedesaan dan munculnya sejumlah kabupaten baru hasil pemekaran.

       Contoh langkah pro-rakyat yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut adalah pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu. Untuk pembangunan jembatan itu diperlukan dana kurang lebih Rp 40 miliar. Sedangkan dana yang dapat disisihkan dari APBD provinsi hanya sekitar Rp 4 miliar.   Kalau APBD harus dikuras semua, maka banyak ruas jalan dan jembatan di tempat lain tak kebagian biaya pemeliharaan dan peningkatan mutu. Akibatnya ekonomi masyarakat bisa stagnan.

 Ihwal pembangunan jembatan untuk menembus isolasi daerah hulu sungai, merupakan dambaan penduduk setempat, sejak lama. Doa mereka agaknya terkabul sehingga ada saja jalan bagi pemerintah untuk memenuhi harapan rakyatnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara, Drs H Nasir Andi Baso MSi, mengungkapkan: “Sampai kunjungan pertama Pak Nur Alam ke daerah hulu sungai setelah dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, kita belum tahu mau diambilkan dari mana dana untuk pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu”.

Problem tersebut kemudian diterobos dengan kebijakan memanfaatkan fasilitas dana pinjaman yang disediakan Kementerian Keuangan melalui badan layanan umum PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Dana pinjaman yang disalurkan PIP untuk membiayai pembangunan jembatan di hulu sungai itu Rp 30 miliar. Ditambah dana APBD Rp 4 miliar, maka jembatan berbentang 237 meter dan lebar 7 meter itu berhasil diselesaikan, lalu diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Nur Alam, Sabtu 6 September 2014.

       Pemanfaatkan dana pinjaman PIP sebetulnya telah dirintis saat gubernur membangun rumah sakit modern Bahteramas di Kota Kendari. Rumah Sakit Umum Provinsi Sultra itu kini masih terus disempurnakan dengan penambahan sarana dan fasilitas meski telah menelan biaya kurang lebih Rp 400 miliar. Hampir separuh (tepatnya Rp 190 miliar) biaya pembangunan RSUP Sultra itu bersumber dari pinjaman badan layanan umum PIP.

       Memanfaatkan dana pinjaman bagi pembangunan proyek-proyek besar adalah strategi yang tepat. Sebab proyek dapat segera dinikmati masyarakat. Kecuali itu  pemerintah (provinsi) terhindar dari biaya tinggi akibat tekanan inflasi apabila proyek-proyek  tersebut bersifat multiyears. Pengembalian pinjaman secara angsuran dilakukan melalui penyisihan dana APBD setiap tahun. Tidak dibebankan pada masyarakat. Jadi kecaman segelintir orang bahwa pinjaman menjadi beban masyarakat tidak berdasar sama sekali karena tidak ada penambahan pembayaran pajak kepada masyarakat terkait pengembalian pinjaman tersebut.

Jembatan Terpanjang

       Jembatan Sungai Konaweha Hulu tercatat sebagai jembatan terpanjang di Sulawesi Tenggara. Bentangan sepanjang 237 meter tadi masih ditambah 150 meter opritan di ujung jembatan di wilayah Kabupaten Konawe dan 70 meter lagi di Kabupaten Kolaka Timur. Opritan adalah sambungan daratan dengan ujung konstruksi jembatan. Permukaan opritan ini juga harus berlapis aspal dan menjadi bagian dari konstruksi jembatan.

       Kehadiran jembatan tersebut praktis membebaskan penduduk Kolaka Timur di sepanjang hulu Sungai Konaweha dari problem isolasi. Sungai ini juga merupakan batas alam Kolaka Timur dengan Konawe dan batas alam Kabupaten Konawe Selatan dengan Konawe. Dengan demikian sungai terbesar dan terpanjang di jazirah Sulawesi Tenggara itu menjadi sumber kemakmuran penduduk di tiga kabupaen tadi ditambah warga Kota Kendari.

       Aliran sungai Konaweha pada titik tertentu menghilang ke perut bumi kemudian muncul di Pohara. Maka, aliran di sini disebut Sungai Pohara dan bermuara di Laut Banda. Sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kendari diambil dari Sungai Pohara. Limpahan pasir dari sungai itu juga diambil warga bagi kebutuhan pembangunan fisik di ibu kota Sulawesi Tenggara.

       Belasan ribu hektar sawah di Konawe mendapatkan air dari Bendungan Wawotobi di Sungai Konaweha. Bendungan ini terletak di Unaaha, ibu kota Kabupaten Konawe. Dan Konawe telah berperan sebagai lumbung beras di Sultra justru karena keberadaan Bendungan Wawotobi dan jaringan irigasi lain di dataran rendah Abuki dan sekitarnya.

       Adapun penduduk Kolaka Timur di hulu Sungai Konaweha, umumnya petani tanaman semusim seperti padi ladang, sayuran. Kemudian perkebunan pisang, kelapa, kakao. Semua hasil tersebut diangkut ke Kendari sebagai titik simpul pemasaran terdekat. Diangkut dengan rakit ke hilir hingga jembatan Sungai Konaweha di Unaaha. Dari sini produksi tersebut kemudian diangkut dengan mobil barang ke Kota Kendari. Akhirnya, kesulitan angkutan dan transportasi  tersebut kini telah terjawab dengan kehadiran jembatan di hulu sungai dalam wilayah Kecamatan Latoma, Konawe.

       Gubernur Nur Alam mengatakan, ia kini masih memikirkan bagaimana mendaptkan dana bagi pembangunan sebuah lagi jembatan di alur Sungai Konaweha. Jembatan itu direncanakan dibangun di daerah Sabulakoa untuk melancarkan hubungan transportasi di sentra-sentra produksi baik di Konawe maupun Kabupaten Konawe Selatan.

       Lebih jauh gubernur menyatakan bahwa Pulau Buton dan Pulau Muna akan dibuatkan jembatan penghubung di daerah Baruta. Dengan demikian, hubungan transportasi  melalui lintas jalan poros di kedua pulau bakal lebih mudah. Selama ini kedua pulau dapat dijangkau dengan hubungan darat  dari ibu kota provinsi melalui lintas penyeberangan feri Torobulu – Tampo dan selanjutnya lintss feri Waara – Bau-Bau serta lintas feri Lasalimu -Wanci di Kepulauan Tulang Besi (kini Kabupaten Wakatobi).

Mewujudkan Mimpi

       Upaya pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu

Profil Gubernur Nur Alam beberapa hari setelah dilantik menjadi gubernur di awal masa jabatan periode pertama. Foto Yamin Indas

berangkat dari mimpi Nur Alam ketika dia berulang kali mengunjungi masyarakat terpencil di daerah hulu sungai tersebut dalam rangka sosialisasi sebagai calon gubernur Sultra periode 2008-2013. Untuk menyeberang ke wilayah Kolaka atau sebaliknya ke wilayah Konawe, Nur Alam dan rombongan harus menggunakan pincara (rakit) yang ditarik tenaga manusia dengan tali tambang.

       Kondisi sulitnya hubungan transportasi tersebut membuat Nur Alam berjanji dalam hatinya, apabila terpilih menjadi gubernur dia akan berusaha mengatasinya. Mimpi tersebut kini telah menjadi kenyataan. Penduduk di daerah hulu sungai dengan mudah kini sudah dapat melakukan mobilisasi dalam rangka kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Jembatan Sungai Konaweha Hulu terletak di km-52 dari kota Unaaha. Ibu kota Kabupaten Konawe ini berjarak 70 km barat Kota Kendari.

       Ketika meresmikan jembatan, Gubernur Nur Alam berjanji akan terus melanjutkan pembangunan jalan di daerah hulu sungai bagi kelancaran barang dan mobilisasi manusia. Dengan demikian, kehadiran jembatan terpanjang itu   akan semakin mengekskalasi pertumbuhan ekonomi. Kehadiran jembatan ini diharapkan oleh gubernur dapat merangsang pertumbuhan di daerah hulu sungai baik di Kabupaten Kolaka Timur maupun Konawe. Dalam tahun 2014 Pemerintah Provinsi menyediakan lagi sekitar Rp 10 miliar untuk peningkatan mutu jalan dan jembatan di daerah hulu sungai.

       Artinya, kehadiran dan peristiwa peresmian jembatan adalah momentum untuk memperbarui semangat dan tekad bangkitnya kesadaran penduduk setempat untuk bekerja lebih keras lagi agar kehidupan ekonomi dan sosial mereka lebih meningkat, bahkan mampu bersaing dan mandiri menyambut masa depan yang lebih berkualitas.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menjanjikan, Investasi Tambak Udang di Sumbawa

Oleh Yamin Indas

Hamparan tambak udang milik PT Bumi HHarapan Jaya di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, makin mempercantik pemandangan alam di kawasan tersebut. Foto Yamin Indas

KABUPAEN SUMBAWA BARAT di Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai bicara di sektor industri kelautan dan perikanan, khususnya usaha pertambakan udang. Di Poto Tano terhampar sekitar 365 hektar lahan tambak yang tengah digarap investor dari Surabaya dengan pola intensifikasi.

NTB sebagai Bali kedua di bidang pariwisata tidak hanya menyuguhkan pesona alam pegunungan, pantai berpasir putih yang setiap detik dijilat gulungan ombak, serta pulau-pulau kecil yang indah, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi baik berupa cadangan mineral, lahan pertanian, maupun sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan dukungan infrastruktur yang makin baik dan kebijakan pemerintah setempat menciptakan iklim investasi yang kondusif, para investor tidak ragu melakukan investasi di sana. Iklim investasi yang kondusif dimaknai sebagai kemudahan urusan perizinan tanpa harus menyuap oknum pejabat dalam berbagai versi seperti uang, hiburan, fasilitas.

Seperti halnya Pulau Lombok, Pulau Sumbawa saat ini terdiri atas lima kabupaten/kota. Kedua pulau besar tersebut berada dalam satu sistem perhubungan darat melalui lintas feri Kayangan – Poto Tano. Kayangan adalah kota pelabuhan feri di ujung timur Pulau Lombok, sementara Poto Tano merupakan pelabuhan armada feri di ujung barat Pulau Sumbawa. Lintas tersebut dilayani 24 jam armada feri dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam.

Dari kejauhan menjelang masuk ambang pelabuhan feri Poto Tano, kita disambut pesona kemolekan alam Pulau Sumbawa. Puncak-puncak bukit di sekitar daerah pelabuhan berwarna kecoklatan bernuansa silver oleh terpaan sinar terik matahari siang. Panorama alam pegunungan itu tampak makin eksotik ketika berpadu dengan hamparan laut yang masih biru di perairan pantai Kabupaten Sumbawa Timur.

Ketika matahari bersinar lembut di kala senja, bukit-bukit menjulang tadi menampilkan kecoklatan yang utuh. Pemandangan tersebut kemudian mengorek memori saya pada alam pegunungan di sepanjang jalan poros Madinah – Mekkah. Tandus dan gersang. Namun, alam yang keras itu telah menjadi saksi kehidupan dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW yang diutus Allah Swt untuk datang membawa rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Al Qur’an dan sunnah beliau SAW adalah sumber dan pintu rahmat itu.

Adapun pegunungan dan perbukitan tandus di Sumbawa Timur, sejatinya hanyalah sebuah fenomena alam pada setiap puncak musim kemarau. Jadi bersifat musiman. Penduduk setempat mengatakan, puncak-puncak bukit tersebut akan kembali hijau setelah tiba musim penghujan.

Petakan tambak udang yang dilengkapi kincir air untuk memproduksi oksigen. Foto Yamin Indas

Petakan Tambak Udang

Begitu kita keluar dari gerbang pelabuhan feri Poto Tano, hamparan petak-petak tambak udang akan segera terlihat di sebelah kanan dari ruas jalan menuju Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Sebuah ruas lainnya di pertigaan, menghubungkan kota-kota kabupaten di daratan Pulau Sumbawa hingga kota-kota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jembatan terapung kapal-kapal feri.

Lokasi tambak tersebut seolah berada di lembah, dikitari perbukitan dengan karakter alam yang disebutkan tadi. Bila kita naik sedikit ke salah satu bukit, maka hamparan petak-petak tambak akan nampak seperti sarang lebah, sebuah sumber daya buatan yang memperkaya keindahan alam di kawasan tersebut. Padahal, pengolahan tambak saat saya di sana, Sabtu 29 Agustus 2014, belum separuh dari sasaran seluas 365 hektar.

Seperti dijelaskan Site Manajer PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), Antonius Bangun Widodo, proyek tambak intensif penuh mulai dirintis tahun 2012. Tujuh bulan kemudian dilakukan panen pertama dengan produksi 18 sampai 21 ton udang vaname per hektar. Tingkat produktivitas adalah 25 ton per hektar. Usaha budidaya serupa di daerah Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan pola semi intensif hanya menghasilkan sekitar 1,2 ton per hektar.

Namun demikian, data-data produksi tersebut membuat saya minder jika harus membandingkan dengan produksi tambak tradisional di Sulawesi Tenggara yang hanya rata-rata di bawah satu ton per hektar. Paling tinggi dua ton untuk pola semi intensif minimum. Artinya, tidak semua sarana dan teknologi dapat diterapkan akibat masih terbatasnya kekuatan modal para petambak.

PT BHJ adalah anggota Sekar Alam Group yang berpusat di Surabaya. Kelompok ini memiliki sekitar 60 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang bisnis. Anton Widodo didampingi Wakil Site Manajer, Zaldi Yanan, dan sejumlah kepala divisi yang telah berpengalaman di bidang industri udang.

Lokasi tambak di Poto Tano pada awalnya adalah lahan tambak yang terlantar selama sekian tahun. Lahan itu kemudian di-take over PT BHJ. Agar segera menghasilkan dengan tingkat produksi yang tinggi, PT BHJ menerapkan pola intensif penuh. Saluran irigasi dibuat sesempurna mungkin.

Wakil Site Manajer Zaldi Yanan saat menjelaskan proses penyedotan air laut untuk pengairan lahan tambak. Foto Yamin Indas

Budidaya udang tersebut sepenuhnya menggunakan air laut yang disedot dengan mesin pompa. Sebelum dialirkan ke petak-petak tambak, air laut itu ditampung pada sebuah tandon berupa kolam besar dalam kondisi steril dari bakteri dan biota yang membahayakan kehidupan udang. Tandon itu dilapisi plastik kedap air. Selama di penampungan, air laut tersebut diberi treatmen yang antara lain berisi nutrisi dan unsur-unsur pembentukan plankton.

Petakan tambak yang dibangun Anton Widodo dan kawan-kawan, bukanlah kolam yang beralas dan berdinding tanah seperti kondisi tambak rakyat pada umumnya. Petakan yang luasnya kurang lebih 0,5 hektar dilapisi pula plastik kedap air jenis HDP setebal 0,5 sampai 0,7 milimeter. Di bawah lapisan plastik dipasangi sejumlah pipa yang kedua ujungnya menyembul ke bibir kolam. Ini merupakan sarana sirkulasi udara agar dasar kolam tetap nyaman.

Kolam tersebut kemudian diisi air laut dari tandon tadi. Air steril ini difermentasi lagi sekitar satu minggu untuk menciptakan plankton. Kehadiran plankton ditandai dengan keruhnya air. Pada saat itu barulah ditebar benur jenis vaname (Litopenaeus vanamee) sekitar 500.000 per petak. Anak udang berumur 10 – 11 hari tersebut diberi pakan 4 kali dalam sehari. Dalam 4 bulan sudah dapat menghasilkan udang size 30 ekor per kilogram.

Masa panen tergantung permintaan pasar. Jika permintaan menghendaki size 40, 60, 80 ekor per kilogram, tentu panennya lebih cepat. Oleh karena itu, tambak di Poto Tano bisa dipanen sampai 4 kali dalam setahun dengan produksi 18 ton per hektar.

Site Manajer PT Bumi Harapan Jaya Antonius Bangun Widodo saat memaparkan teknik budidaya udang vaname untuk pola intensifikasi penuh di lokasi tambak Poto Tano, Sumbawa Barat. Foto Yamin Indas

Ramah Lingkungan

Pengelolaan tambak di Poto Tano dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Setelah dilakukan panen terakhir, kolam dibersihkan dan airnya dibuang melalui saluran yang telah tersedia. Saluran itu dibuat berkelok-kelok jauh sebelum mencapai laut. Tujuannya agar terjadi proses penjernihan secara alami. Namun, sebelum tiba di laut, limba tersebut dites dengan pelepasan ikan dan biota lainnya. “Kalau tidak mati berarti airnya sudah bebas dari pencemaran,” kata Anton.

Kebijakan lain dan ini yang penting adalah melibatkan penduduk lokal sebagai karyawan. Saat ini saja tercatat 128 karyawan tenaga lokal. Karyawan PT BHJ di Poto Tano bakal bertambah seiring dengan meluasnya pengolahan tambak sesuai areal yang ada, yaitu 365 hektar.

Menurut Anton, bila luasan itu dibangun sekaligus maka investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 300 miliar. Setiap petak menghabiskan dana sekitar Rp 300 juta, termasuk biaya pembangunan infrastruktur. Akan tetapi dalam rangka efisiensi, tidak perlu dibangun sekaligus. Sebagian hasil penjualan produksi dari lahan yang terbuka, akan diinvestasikan kembali bagi pembangunan keseluruhan tambak secara bertahap.

Pasalnya, sisa cadangan modal investasi masih terus dikembangkan untuk proyek yang lebih besar. “Pak Fong berhasrat membangun proyek tambak terbesar kedua di dunia dan lokasinya di Sulawesi Tenggara,” ujar Anton menyebut salah satu pimpinan Sekar Group yang bernama lengkap Harry Fong Jaya, lulusan sebuah perguruan tinggi di AS.

Kelompok usaha tersebut saat ini tengah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Kabupaten Konawe Selatan berkapasitas 100.000 ton nickel pig iron setahun dengan investasi 100 juta dollar AS (setara Rp 1,1 trilyun pada kurs Rp 11.000 per 1 dollar AS. Pembangunan pabrik tersebut ditangani PT PP (Pembangunan Perumahan), BUMN di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum.

Cadangan lahan tambak itu sudah ada di Kendari Selatan juga. Tinggal dilakukan penelitian lebih detil dalam rangka pembuatan desain. Luasan lahan yang dibutuhkan paling sedikit 4.000 hektar. Lahan tambak ini akan dibangun untuk pola super intensif yang mampu mengkatrol tingkat produktivitas sampai 150 ton per hektar. “Ini industri tambak terbesar kedua di dunia setelah Lampung yang luasannya mencapai 10.000 hektar. Tambak super intensif tersebut dikelola PT Wahyu Mandiri,” kata Anton menjelaskan.

Selain Indonesia, negeri-negeri penghasil udang antara lain Taiwan, Thailand, Brasil. Pasokan pasar dunia dewasa ini didominasi Indonesia. Industri udang Indonesia bangkit kembali setelah terpuruk lebih satu dasawarsa akibat serangan penyakit putih bagi udang windu. Era udang windu kini digantikan udang jenis vaname yang tahan dari serangan penyakit selama pengelolaan tambak ditangani secara teknis yang benar dan tepat. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Smelter Bernilai Rp 1 Trilyun di Sulawesi Tenggara

 

                           Oleh Yamin Indas

 

Direktur Utama PT Bintang Smelter Indonesia Harrison Iyawan  menyampaikan sambutan pada upacara peletakan batu pertama pembangunan smelter berkapasitas 100.000 ton per tahun di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Foto Yamin Indas

UPAYA Gubernur Nur Alam menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pusat industri nikel di Tanah Air, bukanlah impian kosong. Dua hari menjelang peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah smelter bernilai 100 juta dollar Amerika Serikat (setara Rp 1,1 trilyun pada kurs Rp 11.000 per 1 dollar AS) dimulai pembangunannya di Kelurahan Ngapaaha, Kabupaten Konawe Selatan. Pabrik berkapasitas 100.000 ton per tahun itu akan beroperasi akhir 2015.

Di penghujung tahun 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut telah meresmikan pengoperasian sebuah smelter berskala kecil (kapasitas 25.000 ton nikel pig iron per tahun) milik Modern Group di Kabupaten Konawe. Saat ini tercatat pula sekitar 3-4 unit smelter berskala kecil yang tengah dibangun para investor. Smelter-smelter tersebut akan menambah deretan industri pengolahan dan pemurnian bijih nikel di Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah industri nikel di Indonesia. Sejak awal 1970-an, PT Aneka Tambang mengelola pertambangan dan industri nikel di Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Smelter Pomalaa memproduksi feronikel berkadar lebih 90 persen nikel murni.

Adapun smelter di Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, 120 km selatan Kota Kendari, akan memproduksi nickel pig iron, bahan baku utama industri stainless steel. Pabrik ini dibangun PT Bintang Smelter Indonesia (BSI), anak perusahaan PT Ifishdeco dari Finna Group Surabaya dan Wahana Tri Lintas Mining (anak perusahaan Fujian PAN-Chinese Mining Co Ltd, China (Tiongkok).

 

Kelompok Usaha dari Surabaya

Finna Group merupakan kelompok usaha industri bahan makanan dari hasil pertanian dan kelautan berkualitas tinggi di Kota Surabaya. Salah satu produk primadona adalah kerupuk udang. Orang Indonesia dari kalangan menengah atas merasa belum lengkap bila mereka makan tanpa mengunyah kerupuk udang sidoarjo. Sidoarjo adalah kota satelit Surabaya di mana rangkaian pabrik Finna Group berlokasi.

Kerupuk udang sidoarjo juga diekspor ke mancanegara, seperti halnya produk udang. Udang (Crustacea) ditakdirkan berbadan bungkuk bila terpisah dari habitatnya, air. Akan tetapi, udang sidoarjo produk Finna Group ada yang berbadan lurus. “Untuk memenuhi selera Jepang”, ujar Harry Fong Jaya, salah satu pimpinan Finna Group, dalam suatu kesempatan kepada penulis. Saat diolah, badan udang itu diluruskan.

Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya di wilayah kepulauan, tidak asing dengan orang-orang dari kelompok usaha tersebut. Pasalnya, PT Sekar Alam telah hadir di tengah-tengah petani jambu mete di wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna sejak tahun 1960-an. PT Sekar Alam adalah salah satu anggota Finna Group yang secara khusus mengelola pabrik jambu mete di Pasuruan, Jawa Timur.

Adalah PT Sekar Alam yang mula-mula melatih petani setempat menggunakan kacip untuk mengeluarkan kacang mete dari kulitnya yang keras itu.   Keterampilan tersebut kemudian menyebar luas di kalangan petani jambu mete sehingga penghasilan mereka lebih baik dibanding hanya menjual jambu mete dalam bentuk biji mentah (gelondongan).

PT Sekar Alam kemudian membuka unit usaha berbentuk PT Ifishdeco. Perusahaan baru ini membuka usaha perkebunan di Konawe Selatan untuk memanfaatkan lahan miliknya yang telah berstatus HGU (Hak Guna Usaha) seluas 2.580 hektar. Akan tetapi, perkebunan jambu mete tersebut kurang produktif akibat tekanan iklim yang sering ekstrem dan kondisi lahan yang tergolong tanah marginal. Sebagian lahan HGU tersebut berwarna merah karena mengandung mineral nikel.

 

Mendukung Kebijakan Pemerintah

Maka, ketika pasaran nikel meledak pertengahan tahun 2000-an,

Bupati Konawe Selatan H Drs Imran MSi (kanan) menyerahkan bantuan pendidikan kepada Camat Tinanggea, disaksikan Direwktur Utama PT Bintang Smelter Indonesia Harrison Iyawan (kanan). Foto Yamin Indas

Ifishdeco segera memanfaatkan peluang itu.  Ladang jambu mete serta merta diubah menjadi areal tambang yang melibatkan tenaga kerja sekitar 1.200 orang. Kegiatan tersebut kemudian dihentikan menyusul berlakunya ketentuan larangan ekspor mineral mentah sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka para investor pemegang izin pertambangan diharuskan membangun smelter jika masih berminat melanjutkan usahanya. Sebab pemerintah dipastikan menutup kran ekspor mineral mentah buat selamanya. Namun, belakangan ini muncul wacana, pengusaha yang serius dan mulai membangun  smelter bakal diberikan dispensasi ekspor mineral mentah dalam rangka penguatan modal untuk mempercepat proses pembangunan smelternya.

Akan tetapi bagi PT BSI, ada atau tanpa dispensasi ekspor bijih nikel (ore), pembangunan smelter di Konawe Selatan akan dikebut agar pada bulan Maret atau April tahun depan sebagian pabrik mulai beroperasi. Keseluruhan bangunan pabrik ditargetkan selesai pada akhir tahun 2015.

Direktur Utama PT BSI Harrison Iyawan menegaskan: “Peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel di Konawe Selatan ini adalah bentuk komitmen kami mendukung kebijakan pemerintah  untuk mendapatkan nilai tambah bagi produk mineral sesuai amanat Undang-undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009”.  Acara itu berlangsung di tengah terik matahari pada Jumat siang tanggal 15 Agustus 2014.

Hari Jumat, dan delapan belas bulan di langit. “Ini hari baik menurut kepercayaan orang Tolaki”, ujar Bupati Konawe Selatan H Drs Imran MSi seraya menambahkan bahwa tanda-tanda alam tersebut mengisyaratkan keberhasilan usaha pabrik pengolahan nikel bakal diraih.

Ia mengimbau masyarakat Konawe Selatan agar ikut menjaga kelangsungan hidup pabrik tersebut. “Adalah masyarakat Konawe Selatan yang sangat diuntungkan kehadiran industri tersebut, bukan masyarakat Jakarta maupun provinsi,” katanya.

 

Mendorong Produksi Lokal  

Seperti dikemukakan Harrison, smelter tersebut bakal menyerap tenaga kerja sekitar 500 orang. Sebagian besar akan direkrut dari penduduk sekitar pabrik. Bukan hanya itu. Keberadaan industri pengolahan bijih nikel di Tinanggea juga akan melebarkan ruang pemasaran produksi pertanian penduduk sekitar.

Bahan pangan yang dihasilkan seperti beras, sayur-sayuran, daging, telur, dan hasil-hasil laut akan diserap untuk memenuhi kebutuhan karyawan pabrik. “Dengan demikian, penduduk lokal juga akan terpacu untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitasnya sehingga makin mempercepat peningkatan kesejahteraan mereka sendiri”. ucapnya.

Pimpinan Finna Group selama ini memang memiliki perhatian besar kepada kehidupan penduduk setempat. Puncak acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik ditandai dengan penyerahan dana bantuan pendidikan kepada Camat Tinanggea sebesar Rp 200 juta. Sebelumnya, di masa penambangan bijih nikel untuk ekspor, PT Ifishdeco telah menyalurkan bantuan CSR (Company Social Responsibility dan Comdev (Community Development). Total dana yang diterima masyarakat pada masa itu mencapai Rp 6 miliar lebih. Sasarannya antara lain pemberian beasiswa mulai pendidikan S1 hingga S3, pembuatan sumur bor untuk irigasi persawahan, dan satu unit mobil ambulance untuk Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan.

Terkait penyaluran dana bantuan Rp 200 juta, Bupati Imran mengingatkan agar dana itu tidak dikorupsi. Mereka yang berhak menerima dana tersebut, kata Imran, adalah anak-anak kurang mampu secara ekonomi namun memiliki kecakapan akademis di jenjang pendidikannya. ***

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LEM Sejahtera Pintu Masuk Semua Kementerian

Oleh Yamin Indas

Sembian tokoh Desa Samaenre, Kolaka, yang terjaring dan selanjutnya dipilih tiga di antaranya untuk jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara LEM Sejahtera.Paling kiri adalah Kamisa SPd, terpilih sebagai sekretaris.Haji Dahlan, ketiga dari kiri terpilih sebagai ketua. Foto Yamin Indas

PETANI adalah kelompok sosial terbesar, sekaligus kelompok produsen terbesar. Ironisnya, kelompok besar ini, kehidupannya masih terus memudar. Mereka tidak memiliki posisi tawar untuk menghadapi pasar bagi produksi yang dihasilkannya. Pemilik uanglah yang mengatur dan memainkan pasar. Maunya kelompok pedagang ini, kondisi tak berdaya petani harus tetap langgeng.

Tetapi kondisi status quo tersebut kemudian setahap demi setahap diamputasi melalui upaya membangun kelembagaan petani. Petani di Sulawesi Tenggara dihimpun dalam organisasi Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Singkatan LEM ditekankan sebagai sebuah frasa yang menunjuk pada kata dasar lem, yaitu bahan perekat sesuatu pada barang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Misi LEM Sejahtera, memang untuk menyatukan petani dalam satu wadah kelembagaan yang kuat agar secara mandiri mereka mampu mewujudkan kesejahteraan.

Petani di Sulawesi Tenggara adalah petani handal yang menghasilkan kakao, jambu mete, cengkeh, kopra, beras, rumput laut, selain produksi perikanan, peternakan, dan tanaman pangan (beras). Sebagian produksi tersebut merupakan komoditas ekspor yang memberi kontribusi kepada pemasukan devisa negara. Kendati menghasilkan komoditas unggulan, kehidupan petani sulit berkembang karena lemahnya posisi tawar tadi.

“Semula kita ajak mereka membentuk wadah Koperasi Unit Desa (KUD) untuk melawan pemilik modal. Tetapi sebagian besar tidak tertarik karena peran KUD selama ini tidak menjawab permasalahan petani”, tutur Ir Bambang MM. Bambanglah penggagas LEM Sejahtera pada sekitar tahun 2006. Ketika itu dia masih pejabat eselon IV di lingkup Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia malang melintang mengurus petani kebun di lapangan. Kini, Bambang (48) adalah orang Nomor 1 di dinas tersebut. LEM Sejahtera pun telah berkembang pesat. Saat ini tercatat 64 LEM Sejahtera yang tersebar di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Sultra Ir Bambang MM saat berbicara do depan warga Desa Samaenre, Kabupaten Kolaka. Para petani tersebut dimotivasi agar berhimpun dalam kelembagaan LEM Sejahtera sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Foto Yamin Indas

Lapangan usaha LEM Sejahtera hampir sama dengan koperasi. Bahkan, unit usaha pertama yang dibuka LEM Sejahtera biasanya adalah koperasi simpan pinjam. Sebab pemupukan modal dapat segera terwujud melalui koperasi simpan pinjam.

Salah satu daya tarik kelembagaan LEM Sejahtera bagi petani dan masyarakat desa umumnya ialah kepemimpinan yang mengedepankan kejujuran dan profesionalisme. Kepemimpinan ideal tersebut lahir dari proses rekrutmen yang ketat. Pengurus LEM Sejahtera dipilih secara demokratis setelah melalui tahapan seleksi berdasarkan kriteria dan syarat-syarat umum seorang calon pemimpin.

Sangat berbeda cara pengangkatan umumnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), koperasi, dan perangkat-perangkat organisasi pemerintahan desa sendiri. Mereka yang diangkat adalah orang dekat atau keluarga kepala desa. Pendek kata, sarat kolusi dan nepotisme.

Proses rekrutmen pengurus LEM Sejahtera saya saksikan sendiri di Desa Samaenre, Kabupaten Kolaka, Sabtu tanggal 21 Juni 2014. Desa berpenduduk 190 kepala keluarga (773 jiwa) itu terletak di km-50 Trans Sulawesi yaitu ruas jalan Kolaka – Tolala (perbatasan dengan Sulawesi Selatan). Hamparan kebun kakao rakyat di desa ini tercatat 425 hektar, dan cengkeh 100 hektar.

Sebuah tim fasilitator dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara telah dua hari sosialisasi, melakukan pertemuan dan diskusi dengan warga Samaenre. Tema diskusi tentu saja di seputar upaya pengendalian hama dan perawatan tanaman agar produksi kakao bisa optimal. Soal kualitas, teknis pengolahan dan pemasaran. Lalu tentang perlunya dibentuk LEM Sejahtera, untuk memperkuat petani agar mampu menangani masalahnya sendiri, termasuk membuka akses langsung ke perbankan dan pabrik.

Menjelang petang dalam dekapan cuaca cerah, peserta pertemuan diarahkan mengikuti acara seperti kuis begitu. Masing-masing peserta mendapat selembar kertas berisi pertanyaan berbagai hal seputar kepemimpinan, kepribadian, dan entrepreneurship (kewirausahaan). Ada kurang lebih 60 soal multiple choice yang harus dijawab dengan melingkar jawaban yang dianggap tepat. Tentu saja data diri juga harus ditulis lengkap.

Setiap jawaban diberi skala atau skor oleh tim yang dipimpin Amin dari Disbun Sultra. Alhasil, dari sekitar 90 peserta diskusi tercatat sembilan orang yang memenuhi kriteria dan mendapatkan skor nilai tertinggi, berkisar antara 180 sampai 200. Kecuali hasil skor tertinggi, ke-9 orang itu tidak diwawancarai secara langsung oleh tim fasilitator.

Pada sesi pemilihan pengurus yang digelar seusai santap malam, ke-9 figur yang terjaring tadi ditempatkan duduk berjejer di depan para peserta yang akan memilih mereka. Sebuah surprise, beberapa tokoh masyarakat rupanya ikut terjaring melalui mekanisme permainan kuis. Antara lain Haji Dahlan (pedagang) dan Ketua Gabungan Kontak Tani (Gapoktan) Desa Samaenre, Hamsah K. Ada pula tokoh wanita dari generasi muda bergelar Sarjana Pendidikan (S-1) bernama Kamisa.

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LEM Sejahtera, pengurus hanya tiga orang: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Masing-masing jabatan tersebut dipilih terpisah, tidak satu paket. Cara pemilihannya juga bersifat tertutup. Tak heran jika suasana pemilihan berlangsung seru dan mendebarkan karena biasanya terjadi saling kejar perolehan suara di antara calon saat dilakukan penghitungan suara.

Pemilihan di Samaenre lebih heboh karena ketiga tokoh tadi bersaing ketat dengan kandidat lain yang kalah populer di desa itu. Namun, Dahlan kemudian memenangi pemilihan jabatan ketua. Tokoh ini memang dikenal luas karena dia pembeli kakao di desa itu. Dahlan mengaku tidak suka menekan petani. Adapun kedua figur lainnya: Kamisa terpilih sebagai sekretaris, dan Ketua Gapoktan Hamsah K terpilih sebagai bendahara.

Seperti halnya organisasi serupa yang telah terbentuk lebih dulu di desa lain (di Sultra saat ini tercatat 64 unit LEM Sejahtera), LEM Sejahtera di Samaenre diharuskan menghimpun dana dari para anggota dalam rangka menggerakkan mesin organisasi. Besarnya pungutan yang disepakati adalah simpanan pokok Rp 1 juta per anggota, simpanan wajib Rp 10.000 per bulan, simpanan sukarela maksimal Rp 5 juta setiap anggota. Kalau ada bantuan dana segar, misalnya, dari pemerintah maka dana tersebut akan dikategorikan sebagai Simpanan Lain-lain.

Selanjutnya dana-dana tersebut dapat dipinjamkan kepada anggota sesuai kebutuhan. Bunganya 2 persen per bulan. Dan seperti halnya kehidupan koperasi, LEM Sejahtera memiliki agenda rapat anggota tahunan (RAT). Di forum ini akan dihitung hasil perkembangan usaha selama setahun terakhir. Hasil tersebut akan dibagi 40 persen untuk LEM Sejahtera, 40 persen untuk dibagikan secara proporsional kepada setiap anggota. Sisanya adalah untuk pengurus (15 persen), dana pembangunan (3 persen), dana pendidikan (1 persen), dana sosial (1 persen). Penggunaan dana sosial antara lain untuk pengobatan warga miskin yang sakit, mengalami kecelakaan, dan lain-lain.

Adapun dana pendidikan dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan (bimbingan teknis) bagi pengurus di bidang pembukuan dan penggunan teknologi komputer. Umumnya pengurus LEM Sejahtera telah memiliki kemampuan mengelola administrasi keuangan.

Seperti dikatakan Ir Bambang MM, LEM Sejahtera dapat menampung dana-dana masyarakat baik anggota maupun bukan anggota, dalam jumlah tak terbatas. Bunganya lebih menjanjikan dari bunga bank umum, yaitu sekitar 1 persen. Sedangkan bunga bank umum saat ini sekitar 0,6 persen. Dengan demikian, pemilik uang yang berdomisili di desa tak perlu ke kota untuk urusan menabung uangnya. Manfaatkan saja jasa LEM Sejahtera terdekat.

Kemandirian petani berkat keberadaan kelembagaan LEM Sejahtera bukan cerita omong kosong. Warga sebuah desa kecil di Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, telah merasakan manfaat lembaga swadaya tersebut. LEM Sejahtera Desa Andomesinggo kini mengelola dua unit usaha yaitu koperasi simpan pinjam dan penyaluran pupuk.

Warga desa itu sebanyak 150 kepala keluarga juga adalah petani kakao. Kebutuhan pupuk untuk warga Andomesinggo tidak lagi disuplai pedagang tetapi dibeli langsung ke penyalur pupuk bersubsidi melalui LEM Sejahtera. Pupuk tersebut dapat dipinjam (kredit) tanpa beban bunga (rente).

Ketua LEM Sejahtera Andomesinggu, Sumandar (40) mengatakan, petani merasa terbantu oleh keberadaan lembaga tersebut. Lembaga yang dipimpinnya saat ini memiliki aset bernilai Rp 672,7 juta, termasuk dana segar di kas sebesar 172 juta per 31 Mei 2014. Kendala agak berat yang dihadapi warga di musim hujan sekarang ini adalah akses jalan sepanjang 5 km dari jalan poros Kendari-Kolaka. Kondisi jalan masuk ke desa tersebut masih berlumpur.

Kehadiran organisasi desa LEM Sejahtera adalah sebuah fenomena bangkitnya kesadaran masyarakat lapis bawah untuk mencoba mengatasi persoalan sendiri. Kesadaran itu terpicu oleh idealisme anak-anak muda aparat Dinas Perkebunan Provinsi Sultra yang dengan semangat tinggi ingin membuat hidup petani bersinar, sebanding dengan nilai produksi yang dihasilkannya. Telah sekian puluh tahun petani di Sultra bergelut dengan kondisi tak berdaya. Ini yang menantang anak-anak muda tersebut.

Ketika tampil mengelola pertemuan dengan warga desa, mereka tampak lebih pamong dari aparat pemerintahan seperti kepala desa, lurah, camat dan seterusnya. Padahal, mereka adalah aparat teknis. Dalam berbagai momen pembentukan LEM Sejahtera tak kelihatan hadir seorang pun aparat pamongpraja, kendati mereka selalu diundang oleh tim fasilitator.

Hadirnya kepemimpinan yang transparan ditunjang kemampuan profesional pengurus, LEM Sejahtera sangat layak diberi tanggung jawab mengelola setiap kegiatan pembangunan di desa. Artinya, lembaga ini difungsikan sebagai pintu masuk bagi semua kementerian dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki program dan kegiatan pembangunan di desa. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Guntur Merasa Dizalimi

Oleh Yamin Indas

Guntur (kiri) dalam suatu acara di Swissbel Hotel Kendari.Di sebelah Kohong adalah Drs H Kusnadi, Humas Pemprov Sultra. Foto Yamin Indas

PENEGAKAN hukum di negeri ini sering kali tidak membuahkan terungkapnya kebenaran dalam rangka mewujudkan keadilan. Tetapi sebaliknya, justru kezalimanlah yang sering terjadi. Orang tidak bersalah diseret dan kemudian dihukum.

Penyimpangan tersebut sedang dan boleh jadi akan dialami George Hutama Riswanto alias Guntur (54). Sekretaris Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sulawesi Tenggara ini ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Bersama Direktur Utama PT Cipta Djaya Surya (CDS) Makassar (Sulawesi Selatan), Chandra Djaya, Guntur disangka melakukan tindak pidana penambangan ilegal di Konawe Utara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Guntur ditetapkan sebagai tersangka dalan kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT CDS Kendari.

Pengacara Guntur, Abidin Ramli dan Parulian Napitupulu dalam konferensi pers di Kendari, Ahad (25 Mei 2014) menjelaskan, Guntur ditahan Polda Sultra sejak 16 April 2014. Mantan bosnya, Chandra Djaya ditahan pada waktu hampir bersamaan.

Keberadaan Guntur di perusahaan tersebut berawal dari sebuah surat kuasa Dirut PI CDS Chandra Djaya kepada Guntur per 7 Januari 2009. Isinya, Guntur mengurus izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT CDS. Bulan Juni 2010 IUP keluar (terbit) dengan cakupan wilayah konsensi seluas 195,7 hektar, berlokasi di Desa Molore. Guntur kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang PT CDS yang berkedudukan di Kota Kendari.

Kendati berstatus kepala cabang, Guntur mengaku tidak terlibat kegiatan penambangan nikel yang dilakukan PT DCS di Molore, sekitar 170 km utara Kota Kendari . Dia hanya mengurus perizinan, mengikuti tender, menerima/menyerahkan barang, menerima surat-surat, menyelesaikan urusan pajak dan bea cukai.

Untuk urusan pertambangan, Dirut Chandra Jaya menunjuk Ismail dan Faisal. Sedangkan pelaksana tugas di lapangan (penambangan) ditangani sepenuhnya oleh Suka Djaya alias Hendrik, adik Chandra Djaya sendiri. Artinya, kegiatan mulai dari penggalian, penumpukan, pengangkutan sampai penjualan nikel ore dilaksanakan sendiri oleh jajaran PT DCS di lapangan, tanpa campur tangan Guntur selaku kepala cabang. Seluruh kegiatan tersebut dikontrol Dirut PT DCS Chandra Djaya langsung dari Makassar, tanpa melalui koordinasi dengan kepala cabang di Kendari. Perihal tersebut dibuktikan dengan surat-surat perintah Dirut DCS langsung kepada Ismail selaku site engineering.

Karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan inti perusahaan, maka Guntur memutuskan mengundurkan diri sebagai kepala cabang. Langkah itu merupakan protes terhadap manajemen PT DCS yang tertutup untuk dirinya. Namun, ketika diajukan surat pengunduran diri bulan April 2011, Dirut PT DCS Chandra Djaya menolaknya.

Dalam pelaksanaan penambangan nikel oleh PT DCS, kegiatan tersebut kemudian menyerobot ke lahan yang dikuasai pihak lain. Lahan itu diklaim sebagai bagian dari areal IUP milik PT Stargate Pasfic Resources. Nah, inilah titik awal dari munculnya kasus dugaan tindak pidana penambangan ilegal. Penambangan nikel di lahan tersebut dilakukan PT DCS sesuai perintah tertulis Chandra Djaya kepada Ismail selaku site engineering PT DCS di Molore. Polisi kemdian mengusut kasus ini berdasarkan laporan PT Stargate.

Menurut Abidin Ramli dan Parulian Napitupulu, sejak tahun 2012 Polda Sultra telah menetapkan Chandra Djaya sebagai tersangka. Akan tetapi terjadi tarik menarik dengan Kejaksaan Tinggi sehingga penanganan perksra ini lambat. Kejaksaan Tinggi menghendaki agar Guntur dijadikan tersangka.

Anehnya, Polda Sultra juga pada akhirnya meningkatkan status Guntur dari saksi menjadi tersangka. Perkembangan ini memunculkan kecurigaan terjadinya rekayasa kasus ini. Kuat dugaan adanya upaya mengalihkan tanggung jawab perbuatan illegal mining tersebut hanya kepada Guntur. Chandra sendiri baru ditahan bersamaan dengan penahanan Guntur. Padahl, dia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2012.

Cara penanganan kasus penambangan ilegal ini, dinilai banyak pihak sarat kejanggalan. Guntur yang tidak terlibat, dipaksakan jadi tersangka. Guntur benar-benar merasa dizalimi. Berkas perkaranya juga sampai Ahad tanggal 25 Mei 2014 telah delapan kali bolak balik ke Kejaksaan Tinggi. Ditolak terus dengan alasan belum lengkap.

Kejanggalan penanganan kasus seperti yang menimpa Guntur, ini seharusnya dicermati institusi lebih tinggi, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Aparat penyidik dan pimpinannya harus diperiksa. Publik ingin tahu duduk soal yang sebenarnya. Apa motif Kejaksaan Tinggi Sultra menyeret Guntur jadi tersangka. Penjelasan tersebut perlu agar publik tidak terombang ambing spekulasi dan rumor negatif yang membuat citra penegak hukum di negeri ini kian terpuruk. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menegangkan, Blusukan Nur Alam ke Kabaena

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oleh Yamin Indas

Gubernur Nur Alam di depan masyarakat Kabaena dalam peremuan di Desa Tedubara. Foto Yamin Indas

  PERSONAL BRANDING yang dapat dipraktekkan antara lain dengan cara blusukan adalah perkara penting dalam dunia politik modern. Demikian menurut psikolog politik Universitas Indonesia  Hamdi Muluk (kompas.com).

       Ia menyebut Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh politik yang paling berhasil dalam hal personal branding, terutama terkait blusukan yang sering dilakukannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

       Pendapat psikolog politik tersebut terkonfirmasi blusukan yang dilakukan politisi muda PAN (Partai Amanat Nasonal) Nur Alam beberapa tahun silam. Dua tahun menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, dia mengunjungi hampir semua 2000 desa di provinsi penghasil aspal dan nikel itu.  Dia mendatangi penduduk dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD dan Ketua PAN Sultra.

       Alhasil, Nur Alam berjaya memenangi pilkada Gubernur Sultra tahun 2007. Dia mengalahkan incumbent Ali Mazi dengan hanya satu putaran.

       Praktek blusukan terus dilakukan Nur Alam hingga di periode kedua masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra. “Kita tidak diliput media televisi sehingga  kita tidak populer. Blusukannya juga dilakukan di medan yang berat, bukan di dalam kota”, ujar  Nur Alam pada suatu  kesempatan.

Tiga kali pendaratan darurat

       Sehari menjelang masa minggu tenang Pemilu 2014, Nur Alam blusukan ke Pulau Kabaena. Dia menggunakan helikopter. Akibat cuaca buruk yang diperparah kondisi pilot yang nampaknya kurang menguasai medan, penerbangan itu terasa cukup menegangkan terutama saya sendiri. Tiga kali pesawat itu melakukan pendaratan darurat.

       Heli itu berkapasitas enam penumpang, termasuk pilot dan co-pilot. Empat kursi di belakang pilot diisi tiga orang yakni Gubernur Nur Alam, Ketua DPRD Bombana Andi Ardhian, dan saya yang duduk menghadap ekor pesawat.

       Perasaan kurang nyaman mulai mendera saat penerbangan ditunda kurang lebih tiga jam. Pasalnya, pilot berkebangsaan asing (bule) bernama Philip tidak berani menerbangkan pesawatnya tanpa pelampung khusus heli tersebut. Masalah itu baru dilaporkan saat Gubernur Nur Alam berada di teras terminal VIP  Bandara Haluoleo, bersiap-siap hendak naik pesawat. Sebab keberangkatan ke Kabaena dijadwalkan pukul 08.30 Wita. Solusinya, Philip bersama co-pilotnya Sarbini terbang ke Konawe Utara untuk mengambil pelampung. Jarak tempuh masing-masing 40 menit pulang pergi. Heli tersebut adalah milik PT Rio Tinto, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Konawe Utara.

       Jam menunjukkan pukul 11.45 Wita ketika heli mulai airborne. Rencana penerbangan ke Kabaena, kurang dari 50 menit. Titik pendaratan adalah di lapangan bola Desa Tedubara di mana masyarakat wakil dari enam kecamatan di pulau itu menunggu kedatangan Gubernur Nur Alam sejak pagi.

       Akan tetapi, kedatangan itu lagi-lagi molor. Pilot melewati daerah pendaratan di utara pulau, pesawat diarahkan ke barat, kemudian mendarat di sebuah lapangan di Desa Baliara, Sikeli. Gubernur terpaksa naik mobil pengangkut konsumsi (makanan) agar segera tiba di tempat acara. Tampaknya pilot Philip tidak tahu pasti letak titik kordinat pendaratan di Tedubara

       Keticka mobil itu mulai menari di jalan poros menuju Tedubara (kurang lebih 12 km), saya berpikir ada juga hikmahnya pesawat gubernur mendarat darurat di Sikeli. Gubernur Nur Alam kini merasakan getirnya transportasi warga Kabaena akibat kondisi jalan yang masih seadanya sejak zaman baheula.

       Ketika kami tiba di tempat acara, pesawat heli itu telah lebih dulu mendarat. Mungkin setelah melakukan kontak dengan Bandara Haluoleo, sang pilot baru tahu kekeliruan rute yang ditempuhnya.

       Ketegangan lebih meningkat dirasakan dalam perjalanan pulang ke Kendari. Hari menjelang petang sehingga cuaca agak mencemaskan. Kabut agak tebal menggantung rendah. Hanya beberapa menit setelah takeoff heli mulai menabrak hujan. Pilot berusaha mencari celah dengan terbang di atas daerah bukit Tanjung Mongiwa. Heli terbang rendah menyapu lereng-lereng bukit terjal. Namun, kabut dan hujan makin mengganggu. Pilot pun memutar arah ke belakang untuk mendarat di sebuah timbunan tanah di kaki bukit. Saat memutar itu terasa sangat kritis karena pesawat mengambil posisi vertikal.

       Setelah sekitar 30 menit mendarat di kaki bukit, masih di daratan Kabaena, heli terbang kembali dan cuaca cukup bersahabat. Tetapi ketika hendak melintasi Gunung Wolasi heli dihadang lagi hujan dan kabut yang membatasi jarak pandang. Dalam situasi itu pesawat mengulang posisi vertikal. Posisi vertikal kali ini  sangat berbahaya. Ini komentar Gubernur Nur Alam setelah kami di dalam mobil menuju Kota Kendari.

       Heli sebenarnya sudah terbang di atas kawasan Bandara Haluoleo. Tetapi karena cuaca makin buruk, pilot mendaratkan pesawatnya di sebuah lapangan rumput tak jauh dari gedung Pesantren Gontor Putri di daerah Konda, kampung halaman Gubernur Nur Alam. Titik pendaratan itu hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Bandara Haluoleo. Waktu menunjuk pukul 16.30.

       Warga yang datang menyaksikan pendaratan pesawat heli tersebut kaget luar biasa ketika melihat sosok yang keluar dari pesawat adalah Gubernur Nur Alam. “Astaga, gubernur rupanya yang naik di pesawat ini”, seru seorang ibu. Gubernur kemudian naik mobil yang segera datang menjemputnya.

       Di belakang kami terdengar co-pilot Sarbini menelepon petugas perusahaan agar segera ke lokasi pendaratan membawa terpal untuk menyelimuti badan pesawat. Malam tak lama lagi merangkak turun, sementara hujan belum reda. Kabut masih menyungkup tebal membatasi jarak pandang.

Kabaena akan dimekarkan

       Blusukan Gubernur ke Kabaena, pulau seluas 867,69 km2 dengan penduduk sekitar 30.000 jiwa, bertujuan menjelaskan dukungan pemerintah provinsi terhadap aspirasi masyarakat yang ingin agar Kabaena berdiri sendiri menjadi kabupaten baru.

Masyarakat Kabaena menyambut gembira respons Gubernur Nur Alam terhadap aspirasi pemekaran Pulau Kabaena. Foto Yamin Indas

       Kepada masyarakat yang sempat hadir dalam pertemuan di Tedubara Gubernur memberi arahan agar nama kabupaten dan calon ibu kota kabupaen dimusyawarahkan dengan baik agar menghasilkan kesepakatan yang bersifat permanen. Gubernur menyarankan agar nama-nama itu mudah disebut. Misalnya, Kabupaten Kabaena saja tanpa embel-embel kepulauan. Ibu kotanya disebut Kabaena Jaya. Rencana ibu kota sesuai kesepakatan masyarakat bersama tim pemekaran berlokasi di Tedubara, ibu kota Kecamatan Kabaena Utara.

       Menurut Ketua Tim Ir Hj Mashura Ladamay yang juga Wakil Bupati Bombana, masyarakat telah menghibahkan tanah seluas 120 hektar untuk lokasi perkantoran pusat pemerintahan kabupaten. Gubernur Nur Alam mengimbau agar keputusan hibah tersebut tidak diganggu gugat di kemudian hari. “Saya minta Bupati Bombana agar segera menugaskan Badan Pertanahan untuk mengukur dan menerbitkan sertifikat tanah hibah tersebut”, ujarnya.

       Proses aspirasi pemekaran Kabaena telah berjalan hampir dua tahun terakhir. Menurut Mashura, seluruh dokumen persyaratan sudah lengkap yang diperkuat dengan keputusan persetujuan pemekaran oleh DPRD Bombana sebagai kabupaten induk.

       Gubernur menyatakan, pemerintah provinsi akan mendukung pemerintah Kabupaten Bombana terkait penyiapan infrastruktur di Pulau Kabaena dalam rangka pemekaran itu. Menurut Gubernur Nur Alam, di pulau itu akan segera dibangun smelter nikel berkapasitas besar. Industri ini akan mendorong percepatan pembangunan di kabupaten baru itu. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

In Memoriam PP Bittikaka: BERGULIR SEPERTI BOLA SALJU

Oleh Yamin Indas

 DIA sering keluar  masuk rumah sakit, sejak diserang stroke ringan belasan tahun silam. Tetapi ketika beredar kabar dia meninggal dunia Senin tanggal 17 Maret 2014, berita itu sangat mengejutkan saya. Mengapa? Sulawesi Tenggara dan dunia pers nasional telah kehilangan salah seorang tokohnya.

Pither Pakulla Bittikaka termasuk perintis pers di di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dialah yang pertama menerbitkan surat kabar mingguan format plano (ukuran normal umumnya surat kabar) di Kendari, ibukota provinsi, sekitar tahun 1968. Nama koran itu adalah ‘Warta Sulawesi’, dicetak di Percetakan Sultra (Badan Usaha Milik Daerah).

Sebelumnya, di era Gubernur Suawesi Tenggara La Ode Hadi, sekitar tahujn 1966 Zakaria Harris bersama Abdu Hafied Ras dibantu Idrus Indas menerbitkan sebuah harian stensilan format dobel folio. Namun, koran mini itu tak berusia lama, mati menjelang tumbangnya rezim Orde Lama.

Zakaria Harris kembali berfokus sebagai wartawan Antara, dan Abdul Hafied Ras menekuni usahanya sebagai wartawan foto ‘Press Photo Anda’. Adapun Idrus Indas di kemudian hari juga menerbitkan mingguan ‘Nusantara Pos’. Koran ini tak sempat berkembang hingga pendirinya meninggal dunia 19 September 2012 di Kendari.

PP Bittikaka adalah sosok wartawan yang sangat loyal dan setia pada profesinya. Datang dari Makassar di penghujung tahun 1960-an, dia menemukan Kendari dalam keadaan sepi tanpa surat kabar lokal. Keadaan itu sesungguhnya mencerminkan kondisi  umumnya Suawesi Tenggara sebagai provinsi baru dengan segala keterbatasannya. Provinsi ini terbentuk bulan April 1964.

Dengan modal pengalaman sebagai loper dan kemudian berkembang menjadi wartawan di sebuah harian di Makassar, Bittikaka berupaya menerbitkan surat kabar mingguan ‘Warta Sulawesi’ untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi.

Surat kabar ini tak berumur panjang. Pada tahun 1971 PP Bittikaka menerbitkan koran baru bertajuk ‘Media Karya’. Masih tetap koran mingguan yang sering tidak terbit sesuai jadwal. Kendala pokok adalah faktor modal, baik piranti lunak (sumber daya manusia) maupun piranti keras (percetakan). Mengelola penerbitan Bittikaka memang hanya bermodalkan semangat iealisme yang tinggi.

Apalah arti sebuah nama, kata William Shakespeare (1582-1616), sastrawan besar Inggris. ‘Media Karya’ oleh PP Bittikaka diganti dengan nama baru ‘Media Kita’. Ada unsur politik di balik perubahan itu. Golkar, partai penguasa Orde Baru mengelola penerbitan majalah internal yang juga bertajuk Media Karya. Kendati ‘Media Karya’ adalah gagasan orisinal PP Bittikaka, beliau mengalah untuk menghindari konflik dengan pemerintah. Toh ‘Media Kita’ lebih akrab dengan publik karena secara konotatif dia berarti: koran kita bersama.

‘Media Kita’ makin rajin terbit secara teratur hampir setiap minggu. Kelancaran itu didukung tersedianya percetakan handset, milik PP Bittikaka sendiri. Dia mengupayakan hadirnya piranti sederhana itu agar korannya tidak lagi tergantung pada PD Percetakan Sultra.

Berpuluh-puluh tahun kemudian, Bittikaka menempuh jalan terobosan. Dia menjalin kerja sama dengan pihak Kelompok Jawa Pos, pimpinan Dahlan Iskan (kini Menteri Negara BUMN) bersama Alwi Hamu (di kemudian hari menjadi staf khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla). Langkah terobosan itu akhirnya mewujudkan obsesinya menghadirkan sebuah koran harian di Sulawesi Tenggara.

‘Media Kita’ pun segera bangkit menjadi surat kabar harian pertama di provinsi itu.  Momentum bersejarah ini terjadi menjelang tutup abad ke-21. Alhasil, terobosan Bittikaka telah membuat  Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara tidak lagi kesepian. Banyak koran baru yang terbit baik di ibu kota provinsi maupun di kota-kota kabupaten.

Di bawah manajemen Kelompok Jawa Pos, ‘Media Kita  berganti nama menjadi ‘Kendari Pos’. Dengan sumber daya yang memadai, ‘Kendari Pos’ tampak mulai berkembang pesat mengikuti laju dan dinamika perkembangan daerah Sulawesi Tenggara.

Perkembangan ‘Kendari Pos’ sebagaimana yang kita lihat saat ini maupun media-media cetak lain yang muncul kemudian, sesungguhnya itulah bola salju yang digulirkan  PP Bittikaka yang lahir di Makale, Tana Toraja, tanggal 11 November 1944. Mula-mula kecil, kemudian besar, dan makin besar.

Bittikaka adalah sosok wartawan yang mampu membangun hubungan persahabatan dengan semua kalangan masyarakat, termasuk pejabat. Namun demikian, dia tetap bersikap kritis dan menjaga jarak. Dengan demikian, dia memiliki kebebasan untuk menulis berita atau tulisan yang isinya bersifat kontrol sosial.

Bittikaka adalah seorang pekerja keras. Kecuali sebagai wartawan dan sekaligus penerbit surat kabar, dia juga aktif sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Kantor Wilayah Departemen Penerangan Sulawesi Tenggara. Berbagai kegiatan sosial dan keagamaan tak dilewatkan.

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang selalu menjadi perhatiannya adalah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Kecuali merintis penebitan pers sebagai wadah kegiatan jurnalistik, Bittikaka tercatat sebagai salah seorang pemrakarsa pembentukan organisasi PWI di Sulawesi Tenggara, era 1970-an. Komitmennya yang kuat terhadap eksistensi PWI dibuktikan dengan kesediaannya selalu tampil menjadi pengurus PWI dalam usianya yang semakin sepuh.

Saya mengenal Bittikaka sejak masih di sekolah lanjutan. Abang saya Idrus Indas (alm) adalah wartawan. Karena itu, saya mengenal semua teman-temannya di Kendari, yang jumlahnya di tahun 1970-an tidak sebanyak jari-jari kedua belah tangan.

Bittikaka yang selalu tampil necis senada dengan warna kulitnya yang putih bersih, malah menganggap saya sebagai adik sendiri.  Karena itu, dia tak sungkan-sungkan menyuruh saya, misalnya, mengambil bungkusan koran yang telah selesai dicetak di kantor PD Percetakan Sultra. Di kemudian hari saya menjadi wartawan Kompas, dan merasa profesi itu tumbuh antara lain karena termotivasi pergaulan saya dengan PP Bittikaka dan kawan-kawan, teramsuk dengan abang sendiri tentunya. Seingat saya Bittikaka pernah berujar, saya adalah warga lokal pertama yang lahir sebagai wartawan dari kancah pertumbuhan awal kehidupan pers di Sulawesi Tenggara.

Bittikaka adalah pengusaha media sejati. Kendati ‘Kendari Pos’ telah berkembang menjadi koran besar di Sulawsi Tenggara, dia masih bersemangat membuat koran baru lagi, harian ‘Pos Kita’ (sekarang ‘Koran Tribun’). Maka lengkaplah kiprah dan perjuangan beliau sebagai pembuat dan sekaligus pelaku  sejarah kehidupan pers di Sulawesi Tenggara.

Itulah sebabnya saya sangat terkejut dan merasa suatu kehilangan besar bagi daerah ini dan dunia pers Indonesia ketika mendengar tokoh ini telah menghembuskan napas terakhirnya di RS Santa Anna Kendari, Senin pagi tanggal 17 Maret 2014. Dia meninggalkan seorang istri, Debora Somalinggi, 8 anak, serta 17 orang cucu.

Dan saya  pun sangat mengapresiasi Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi atas kehadirannya  dan memberi sambutan pada upacara pelepasan jenazah wartawan senior dari rumah duka di Jalan Malik Raya ke perisitirahatan terakhir Pekuburan Punggolaka. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Peningkatan Kesejahteraan Dinilai Efektif

 Oleh Yamin Indas

Gubernur Sultra Nur Alam (Februari 2008). Foto Yamin Indas

   SULAWESI TENGGARA dinilai sebagai salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang tergolong efektif meningkatkan kualitas kesejahteraan.   Menurut Harian Kompas edisi Senin, 3 Maret 2014, keberhasilan itu diukur dari rasio efiseiensi penggunaan anggaran terhadap IKD (Indeks Kesejahteraan Daerah) selama periode 2007-2012 yang tercatat 0,43 atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,57. Angka  yang semakin kecil dari rata-rata nasional merupakan indikator tingkat efektivitas upaya peningkatan kesejahteraan di Sulawesi Tenggara selama periode  tersebut.

       Sebagai pembanding kita sebut provinsi tetangga, Sulawesi Selatan. Hampir di semua hal, Sulawesi Selatan adalah  provinsi termaju di kawasan timur. Dia bersaing dengan  kondisi Jawa. Namun menurut Kompas edisi Sabtu, 1 Maret 2014, tingkat rasio efisiensi penggunaan anggaran terhadap  IKD dalam periode yang sama tercatat 0,50. Artinya, dia masih agak  tinggi dibanding Sulawesi Tenggara.

       Prestasi atau keberhasilan pembangunan di Sulawesi Tenggara seperti diuraikan di atas, memang tidak bisa ditutup-tutupi  hanya dengan kemahiran mengoceh ke sana ke mari, untuk mendiskreditkan kepemimpinan Gubernur Nur Alam. Tidak mungkinlah Matahari  bisa ditutup dengan sapu tangan.

       Dalam rangka pergantian kepemimpinan nasional tahun ini, surat kabar terkemuka Harian Kompas  memotret    peta politik, pokok pikiran, dan persoalan mendasar bangsa ini dengan melakukan serangkaian wawancara kepada para ketua umum partai politik dan para gubernur se-Indonesia.  Wawancara tersebut dimuat mulai bulan Januari. Tujuannya menurut saya, adalah untuk pencerahan dan sekaligus masukan kepada  presiden baru, serta mencari sosok-sosok calon pemimpin nasional.

Siapa bakal pengganti Presiden SBY, kita sendirilah yang akan menentukannya  melalui pemilihan langsung dua tahap: pemilihan umum untuk anggota legislatif awal April, dan bulan Juli nanti pemilihan umum  presiden dan wakil presiden.

       Jika para calon presiden dan tim suksesnya memiliki kepekaan terhadap situasi dan persoalan bangsa dewasa ini, tentu kontribusi Kompas tersebut menjadi pembungkus kacang goreng tetapi akan disimak dan dijadikan bahan (masukan) bagi perumusan visi misi, atau bahan pelengkap bagi sebuah konsep  GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

       Konon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini tengah menyiapkan konsep GBHN dalam rangka pembangunan semesta berencana 30 tahun, yang akan dilaksanakan secara bertahap.  Artinya, jika menang dalam dua tahap pemilu tadi, PDI-P akan mengembalikan praktek ketatanegaraan  sebelum reformasi yakni penetapan GBHN sebagai acuan dan arah pembangunan nasional.

GBHN tersebut menjadi pedoman presiden terpilih untuk membuat rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Dengan demikian, pembangunan dilaksanakan lebih terarah, tidak simpang siur. Dan boleh jadi, GBHN itulah yang menjadi ‘visi misi’ calon presiden dari PDI-P.

Lebih netral

       Tulisan hasil wawancara dengan para pemimpin parpol dan para gubernur, oleh Kompas dibuka dengan slogan dalam bentuk tulisan tangan/ketikan dari ketua umum partai atau gubernur. Nur Alam sendiri menulis begini: “Jika waktu masih tersedia, pikiran dan tenaga terus tercurahkan. Sultra! Masyarakat dan pemerintah terus bekerja keras untuk Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara”.

       Slogan atau pokok-pokok pikiran Nur Alam terasa lebih netral. Tidak menyindir rezim yang sedang  berkuasa. Ada gubernur yang malah menyebut syarat moral dan kriteria  untuk presiden mendatang. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, misalnya, menulis begini: “Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berkarakter, serta berkomitmen melaksanakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, menuju Indonesia Hebat yang berdaulat dan berdikari serta  berkepribadian” (Kompas, 21 Februari 2014).

       Syahrul Yasin Limpo menulis: “Hanya dengan menata kelola segala sumber daya yang ada itu dengan baik, maka rakyat akan sejahtera, damai dan tenteram serta teratur hidup di dalamnya. Oleh karena itu, harus hadir pemerintahan yang berpihak  pada rakyat dan tidak meladeni diri sendiri, tidak korupsi yang menjadi jawaban dan harapan kita ke depan (Kompas, 1 Maret 2014).

Minta Keringanan Pajak

       Dari wawancara para gubernur  terutama dari kawasan timur, terlihat lagi secara gamblang untuk kesekian kalinya bahwa kondisi luar Jawa memang masih tetap terbelakang. Penyebabnya: miskin infrastruktur! Jalan, kereta api, pelabuhan laut dan udara, alat-alat transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, waduk dan irigasi, masih jauh tertinggal. Bahkan, alat transportasi massal seperti kereta api masih nol belaka. Padahal Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Barat (Papua) pasti tidak akan menolak jika diberi kereta api karena dia jauh lebih murah dibanding tarif pesawat terbang.

       Nur Alam dengan lantang mengatakan, Sulawesi Tenggara sangat kaya dengan sumber alam. Akan tetapi kekayaan tersebut belum terkelola secara optmal akibat minimnya infrastruktur. Target Sulawesi Tenggara adalah pembangunan industri (hilirisasi) sektor pertambangan maupun sektor pertanian untuk mendapatkan nilai tambah jika seandainya infrastruktur tersedia secara baik.

       Salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan Sulawesi Tenggara terkait dengan optimalisasi pemanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana ditulis Kompas, ialah energi listrik. Gubernur Nur Alam mengatakan, modal investasi menjadi sangat tinggi akibat langkanya tenaga listrik. Untuk membangun sebuah industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel, investor harus mengeluarkan investasi tambahan buat pengadaan power plant  maupun beberapa infrastruktur yang lain.

       Di Sulawesi Tenggara saat ini tercatat 516 izin usaha pertambangan (IUP). Namun pengusaha yang nekad membangun smelter, jumlahnya  belum sebanyak jari-jari  sebelah tangan. Penyebabnya antara lain soal tenaga listrik, jalan, dan pelabuhan. Karena itu, Gubernur Nur Alam berharap pemerintahan presiden baru dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar tersebut. “Dibutuhkan stimulan dari pemerintah pusat, misalnya, memberikan potongan pajak kepada pengusaha yang mau membangun smelter dengan membangun infrastrukturnya sendiri”, kata Nur Alam sebagaimana  dikutip Harian Kompas. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Buta Terhadap Keberhasilan Nur Alam

Oleh Yamin Indas

Gubernur Nur Alam dan istri Dra Hj Asnawati (Tina) Hasan MM. Foto Yamin Indas

   BANDARA  Haluoleo adalah gerbang utama Sulawesi Tenggara. Ada sekitar 12 kali penerbangan dari dan ke bandara tersebut setiap hari. Jarak bandara ini dengan Kendari, ibukota provinsi, hanya kurang lebih 20 kilometer. Ruas jalan nasional  terse but beraspal mulus dan dua jalur. Lampu merkuri di meridian jalan membuat nyaman perjalanan malam hari menuju kota yang kini sedang tumbuh pesat.

       Sesudut pemandangan tersebut adalah bukti tak terbantahkan bahwa Sulawesi Tenggara sedang bergerak tahap demi tahap menuju perkembangan lebih jauh. Hanya orang buta yang tak mampu melihat fakta: jalan poros menuju bandara telah dilebarkan dan dibagi dua jalur, serta diberi penerangan lampu merkuri yang membuat kota menjadi hidup. Fakta lain: dua belas kali penerbangan antara lain dengan pesawat Boeing.

       Fakta-fakta tersebut adalah sebuah progres. Artinya, baru ada di era kepemimpinan Nur Alam dan Saleh Lasata sebagai Gubernur dan Wakil Guernur Sulawresi Tenggara yang menggunakan tagline Nusa. Dan itu baru sesudut pemandangan. Coba kita lebarkan sedikit pandangan ke berbagai sisi dan sudut, pasti di sana akan terlihat banyak progres.

       Dengan demikian,  kalau kita mendiskreditkan Nusa dengan ungkapan gagal, tukang mimpi, tidak mampu berbuat sesuatu yang berguna bagi rakyat Sultra, itu ngoceh namanya. Jadi tukang ngoceh kurang baik karena sifat itu mengindikasikan bahwa kita tidak punya kerjaan, berwawasan kerdil pula.

       Seorang politisi pasti merasa hina jika dijuluki tukang ngoceh. Bisanya hanya mendikskreditkan lawan politik di media massa. Politisi yang baik pantang menghujat orang karena akan dinilai kurang memahami etika dan kesantunan. Dalam situasi normal, hampir tidak ada orang yang mau berteman dengan politisi  yang suka berbicara kasar di depan umum. Malu disebut tak berbudaya.

       Dalam agama Islam perbuatan menghujat dan mendiskreditkan orang, walaupun dia lawan politik,  adalah dosa besar. Al Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW telah menegaskan hal itu. Sifat buruk itu disebut dengki. Orang atau politisi yang memiliki sifat dengki selalu sakit hati melihat orang lain berhasil. Sakit hati itu diekspresikan dalam bentuk fitnah, mengoceh ke sana ke mari. Padahal, keberhasilan adalah rahmat Allah Swt. Jika sakit hati berarti kita melawan kehendak Allah Swt karena rahmat itu hak prerogatif  yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

       Kepemimpinan Nusa harus kita akui banyak membuat progres. Itulah sebabnya pasangan ini langsung menang satu putaran ketika pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pilkada Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Tiket untuk masa jabatan periode kedua  2013-2018.  Seandainya pasangan ini dinilai gagal, mustahil mayoritas rakyat memilih mereka lagi. Suara mereka pasti diberikan ke pasangan Ridwan/Haerul dan Buhari/Amirul.

       Pada Pilkada sebelumnya, Nusa juga langsung menang satu putaran mengalahkan incumbent. Ini indikator bahwa rakyat makin cerdas dan berdaulat memilih pemimpinnya. Kemauan rakyat tersebut tidak bisa dilawan hanya dengan rasa dengki. Bersikap seperti itu kita akan makin ditinggalkan.

       Ada suatu progres dalam kepemimpinan Nur Alam bersama Saleh Lasata. Atau lebih tepat kita sebut inovasi. Dalam menggerakkan pembangunan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, Nur Alam tidak bermain di APBD maupun APBN. Dia hanya intens di tahap perjuangan mendapatkan anggaran. Tetapi setelah plafon disetujui, Nur Alam melepaskan APBD dan APBN untuk dimainkan SKPD dan kabupaten/kota. Dia sendiri lantas fokus melobi para investor. Maka muncullah megaproyek swasta di Kota Kendari seperti sejumlah pasar modern dan hotel berbintang.

       Kita harus jujur mengatakan bahwa kehadiran Lippo Plaza dan Hotel Clarion di Kendari adalah salah satu keberhasilan kepemimpinan Nur Alam. Jadi kedua megaproyek itu tidak begitu saja jatuh dari langit. Siapa yang tidak kenal James Riady, sahabat dan penyandang dana kampanye Bill Clinton? Nah, Nur Alam mampu merangkul tokoh pengusaha tersebut sehingga mau berinvestasi di Sulawesi Tenggara.

Industri pengolahan nikel di Puriala, Kabupaten Konawe. Smelter ini diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Nur Alam menjelang tutup tahun 2013. Masih banyak industri serupa yang akan bewroperasi tahun ini karena ekspor nikel mentah sudah dilarang.Foto Yamin Indas

       Di antara kemilau keberhasilan Nur Alam, tentu masih banyak yang belum dikerjakan. Ini memang gejala negeri miskin. Banyak keinginan dan mimpi indah tetapi hanya sedikit yang dapat diwujudkan. Pasalnya, kemampuan dana dan daya (sumber daya manusia) terbatas. Jadi tidak semua keinginan dan mimpi bisa dipenuhi sekaligus.

       Kita tengok ke bawah, masih banyak penduduk yang terkesan melarat. Semisal penduduk Pulau Kabaena di Kabupaten Bombana. Pulau itu subur  dan kaya mineral nikel. Tetapi kesan miskin sangat kuat. Mengapa? Penduduknya sendiri malas, lebih suka menikmati kemiskinannya daripada harus bekerja keras memanfaatkan lahan subur dekat rumah panggung milik satu-satunya. Dari segi tempat tinggal, mereka masih seperti burung. Sejak dunia terkembang, sarang burung tak pernah berubah.

       Gejala tersebut bukan indikasi kegagalan Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam pembangunan di dunia ketiga, tidak semua masyarakat  bisa dan mampu melangkah maju secara serentak seperti kelompok militer sedang defile baris berbaris. Sebab kemampuan warga tidak sama, ada yang cepat menerima perubahan dan ada pula yang lamban seperti penduduk di Pulau Kabaena itu.

       Masih banyak yang harus dibenahi Nusa dalam sisa masa jaatan empat tahun ke depan. Sektor pertanian terkesan agak slowdown, meskipun dilaporkan terjadi peningkatan produksi masing-masing subsektor. Kita merasa geli melihat para pejabat di sektor ini ngantor setiap hari layaknya direktur perusahaan besar yang senantiasa merawat penampilan. Pakaian mereka necis tak ternoda lumpur sawah atau air comberan ikan berbau tengik.

       Bosan ngantor, cari alasan buat izin ke Jakarta atau daerah lain buat macam-macam urusan yang hasilnya tidak pernah jelas. Kita, misalnya, merindukan para pejabat sektor pertanian membuat acara panen raya atau kegiatan apalah yang terkait pemberdayaan para pelaku sektor ini, lalu mengundang gubernur atau bupati untuk seremonialnya. Tidak semua acara seremonial jelek. Bagi dunia pertanian, seremonial itu ajang penyuluhan dan motivasi. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment