INDONESIA INGIN KEMBALI BERJAYA SEBAGAI PENGHASIL REMPAH DUNIA

iBU ARIYANI DJALAL, DEKLARATOR RELAWAN REMPAH KITA UNTUK DUNIA.  KIRI ADALAH DIRJEN PERKEBUNAN BAMBANG. FOTO YAMIN INDAS

  DI saat kita sedang membangun visi Poros Maritim Dunia, muncul gerakan di Tanah Air untuk membangkitkan kembali kejayaan Indonesia sebagai penghasil rempah dunia. Potensi rempah Indonesia dilihat sebagai komoditas strategis yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan langkah Presiden Jokowi menyiapkan infrastruktur merupakan momentum untuk mengembangkan usaha pertanian komoditas rempah berbasis manufaktur. Sehingga akses pemasaran produk industri tersebut tidak akan menemui kesulitan.

        Gerakan tersebut mengidentifikasikan  diri sebagai Relawan Rempah Indonesia. Para relawan terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang seperti pengusaha, petani, aktivis, peneliti, dosen, dan lain-lain.

 Memakai baju kaos berkerah kuning dalam paduan warna hitam   dengan logo ‘Relawan Rempahkita untuk dunia’, para relawan itu melakukan deklarasi di lantai dasar gedung Pusat Informasi Agribisnis  Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta,  Jumat petang, 29 September 2017. Deklarasi itu dipimpin Ariyanti Djalal, dan dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir Bambang MBA.

         Ariyanti menyatakan, deklarasi ini didasari keprihatinan surutnya rempah sebagai komoditas utama perdagangan nasional. Itu pun kita baru memanfaatkan 4 persen dari sekitar 7.000 –an jenis tanaman rempah. Tanaman rempah Indonesia antara lain lada, pala, bunga pala, cengkeh, kayu manis, kayu cendana, gaharu, kamper. Aneka jenis tanaman ini menghasilkan rempah dalam bentuk segar ataupun hasil proses dari bagian daun, bunga, buah, kulit buah, biji, batang, kulit batang, akar maupun rimpang. Rempah-rempah ini dapat digunakan sebagai bumbu masakan atau minuman, bahan obat-obatan, dan kosmetik.

        “Kami Relawan Rempah ingin membangun sinergi antar pelaku usaha dan mengembangkan komoditas rempah agar berjaya kembali”, kata Ariyanti dengan lantang. Ia menambahkan,  Relawan Rempah bertujuan menguatkan peranan Dewan Rempah Indonesia sebagaimana mandate Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004.

        Menurut Ariyanti, saat ini kebutuhan pasar rempah dunia terbuka peluang lebar. Tetapi orientasi pasar yang ingin dikembangkan tidak lagi dalam bentuk pasar yang mengandalkan bahan mentah melainkan dalam bentuk produk atau hasil manufaktur. Dengan demikian berarti nilai tambah yang diperoleh akan lebih tinggi, dan lapangan kerja akan terbuka lebih luas pula.

        Strategi Relawan Rempah dalam upaya mengembalikan kejayaan rempah Indonesia antara lain melakukan sosialisasi melalui seminar dan pendekatan dengan para pemegang otoritas di daerah penghasil rempah. Tujuannya agar para pihak yang terkait dapat mendorong pengembangan produksi tanaman  rempah maupun kegiatan investasi industri manufaktur.

        Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang menyambut gembira munculnya gerakan Relawan Rempah yang diinisiasi para aktivis dari berbagai latar belakang profesi. Ia mengingatkan, komoditas utama perkebunan rakyat maupun swasta seperti kelapa sawit ini tengah mendapat tekanan dari para aktivis lingkungan di dunia. Karena itu, pengembangan komoditas rempah diharapkan menjadi salah satu kran alternatif bagi komoditas dan komponen ekspor Indonesia.

           Menurut Bambang, tanaman rempah merupakan tanaman tradisional dan menjadi budaya yang terkait sebagai bagian dari pelbagai  bahan makanan  dan minuman masyarakat Indonesia. Akan tetapi usaha budidaya cenderung berskala kecil sehingga secara ekonomis kurang menguntungkan. Ia berharap keterlibatan banyak pihak dalam pengembangan tanaman rempah, akan mendorong usaha budidaya berskala lebih besar. Faktor konektivitas dan kolektivitas produksi, kini tidak masalah lagi menyusul terbukanya jalur-jalur distribusi melalui pembangunan infrastruktur

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SENSASI ‘GOLDEN WATER’ DI DESA WISATA TANGKENO

Gubernur Nur Alam diapitt Kades Abdul Madjid Ege dan istrinya Suriati, serta Pj Bupati Bombana Sitti Saleha (kanan)

        NAMA sebenarnya adalah Ee Wulaa (huruf e dibunyikan seperti menyebut ember). Ee Wulaa dalam bahasa kabaena terdiri dari kata ee yang berarti air, dan wulaa yang berarti emas. Jadi arti frasa ini ialah air yang mengandung emas.

        Maka, supaya keren dan menyesuaikan predikat desa itu sebagai desa wisata, saya alihbahasakan menjadi “Golden Water”.

        Golden Water adalah sebuah sumber mata air menyembur dari permukaan tanah di sebuah lereng pegunungan, di Desa Tangkeno. Semburan air ini kemudian tertampung pada sebuah cerukan sebagai kolam alam yang tidak begitu besar. Nah, kolam inilah yang disebut Ee Wulaa, Golden Water.

        Mengapa orang Kabaena, khususnya warga Desa Tangkeno   menyebutnya Ee Wulaa?

        Dahulu kala, once upon a time, ada seorang warga pergi ke hutan. Saat melewati sumber air tersebut ia melihat bongkahan batu kekuningan seperti emas muncul di atas permukaan air kolam. Padahal, biasanya permukaan air kolam itu bersih dari dedaunan maupun ranting-ranting kayu.

        Warga itu kemudian bergegas balik ke kampung dan menceritakan benda aneh yang  baru dilihatnya di kolam. Dalam keterangannya ia juga secara dramatis melukiskan bongkahan batu berwarna emas itu tampak bergerak laksana seekor belibis sedang berenang.

        Akan tetapi, ketika bongkahan hendak dilihat dan dicermati ulang oleh dia bersama beberapa teman sekampung, benda aneh itu sudah tak ada. Lenyap tanpa bekas. Air kolam dan suasana sekitar tetap tenang dalam kesenyapan. Sementara desau angin tetap bernyanyi memecahkan kesenyapan itu. Hukum keseimbangan alamlah yang  berlaku.

        Orang Tangkeno dulu jujur dan kuat memegang tradisi. Keterangan penemu bongkahan batu menyerupai emas harus dipercaya tanpa reserve. Soal bongkahan tak ada lagi adalah  masalah lain. Perkara ini kemudian dialihkan ke ranah mitos.

Dikatakan, bongkahan itu adalah penampakan bahwa di tempat itu memang terdapat  mineral berupa bijih emas.

Kolam Golden Water. Tidak seluas dulu lagil

        Sejak saat itu sumber mata air pegunungan tersebut disebut dan dikenal sebagai Ee Wulaa, dan selanjutnya kita sebut Golden Water.

        Tangkeno adalah sebuah kampung tua, pusat peradaban masyarakat Kabaena yang secara etnologis merupakan suku Moronene dari daratan besar (wita ea) jazirah Sulawesi Tenggara. Kampung ini (kini desa wisata) terletak di kaki lereng Gunung Sangia Wita, atau di ketinggian 620 meter dpl (dari permukaan laut).

        Untuk mendapatkan lokasi Golden Water, kita harus naik ke atas lagi hingga di ketinggian sekitar 650 meter dpl. Dari sebuah jalan sederhana yang menjadi akses Desa Tangkeno dengan Benteng Tontontari, kita harus menuruni tebing agak landai sekitar 300 meter.

        Agak surprise juga ketika saya ditelepon Penjabat Bupati Bombana Hj Sitti Saleha SE MSi, tentang keinginan Gubernur Nur Alam menikmati sensasi air pegunungan Ee Wulaa di Tangkeno. “Maunya Pak Gub hanya kita bertiga ke Tangkeno,” kata Leha, panggilan akrabnya.

        Saya dalam keadaan kurang fit sebenarnya, akibat nyeri sendi lutut. Tetapi karena harus “mengantar” orang besar ke kampung sendiri, maka saya sanggupi saja.

        Dalam hati terbersit harapan, mudah-mudahan Gubernur Nur Alam trenyuh hatinya melihat kondisi infrastruktur di pulau yang potensi nikelnya nyaris habis oleh keserakahan pengusaha bebarapa waktu lalu.

        Kurang empat hari masuknya Ramadhan 1438 H, persisnya Selasa 13 Juni 2017, kami ke Kabaena. Ternyata tidak hanya bertiga. Dari Kendari ada Komandan Korem 143/Haluoleo Kolonel (Inf) Andi Perdana, ikut pula Kadis Infokom Sutra Kusnadi, Halim Ahmad dari Metro TV, dan tentu saja ajudan gubernur.

        Pj Bupati Bombana yang menunggu di Kasipute, ibu kota kabupaten, juga membawa beberapa staf. Dia menyiapkan speed boat yang membelah laut sekitar dua jam hingga merapat di Sikeli. Cuaca bagus, laut tak berombak. Sikeli adalah pelabuhan paling ramai di Pulau Kabaena setelah Dongkala di ujung timur.

        Rombongan tidak segera “nancap” ke gunung (Tangkeno). Gubernur Nur Alam tertarik terhadap rangka tulang ikan paus sepanjang 12 meter yang terpajang di dekat pelabuhan. Rangka itu diletakkan di sebuah bangsal sederhana. Pajangan ini kemudian menjadi obyek tontonan para pengunjung Kabaena.

        Sikeli telah dibuka sebagai pelabuhan sejak zaman Belanda. Daerah hunian (perkampungan)  makin luas. Tetapi wajahnya tetap kusam. Mungkin karena belum memiliki  infrastruktur jalan yang baik. Jaringan jalan yang  berupa jalan tanah, berlumpur bila hujan.

        Jalan poros yang membelah Sikeli berlubang-lubang, tampak seperti bekas aspalan yang telah keropos. Kondisi jalan seperti ini sama keadaannya hingga ke Teomokole, sejauh kurang lebih 5 kilometer.

        Kondisi jalan jelek lebih parah lagi saat hendak menapak naik ke gunung menuju Tangkeno. Ruas jalan Tangkeno – Sikeli sebenarnya hanya kurang lebih 18 kilometer. Namun, rombongan kami menempuhnya sekitar satu jam dengan mobil-mobil kijang Innova.

        Desa ketinggian pertama setelah lepas Teomokole adalah Rahadopi. Aksesnya berupa jalan tanah yang di sana sini telah dikeraskan dengan kerikil (sirtu: pasir batu) namun telah tergerus run off.

        Keadaan jalan hingga Tangkeno lebih memprihatinkan. Suasana juga terasa agak sempit karena rumput dan pepohonan liar di kiri kanan jalan, jarang dipangkas. Pendek kata, akses ke desa wisata ini belum baik. Badan jalan yang ada tak terpelihara.

        Kondisi infrastruktur jalan di Kabaena sangat kontras dengan kondisi ruas jalan Kendari – Kasipute (180 Km). Ruas tersebut merupakan jalan nasional beraspal campuran panas (hotmix).

Gubernur Nur Alam berbincang dengan perempuan tuna netra di Tangkeno., dipandu Kades Abdul Madjid Ege. Konon Sumna diberi uang Rp 1 juta oleh gubernur.

  Nyaris senada dengan kondisi  jalan jelek, lahan pertanian di sepanjang jalan ruas Teomokole – Tangkeno belum terolah maksimal. Masih lebih luas hutan belukar muda dari kebun-kebun jambu mete dan cengkeh. Pemandangan seperti itu lebih tegas setelah kita memasuki wilayah Desa Tangkeno.

        Kunjungan pribadi Gubernur Nur Alam ke Tangkeno rupanya bocor juga. Warga telah terkonsentrasi di balai desa saat kami tiba di sana. Ada sejumlah camat dan staf, anggota TNI dan Polri. Gubernur hanya senyum-senyum saja. Ia berbaju kaos  warna cerah berkerah.

        Rombongan terus bergerak langsung menuju lokasi Golden Water. Naik ke atas lagi. Obyek ini ternyata sederhana dan alami. Kolamnya kecil saja sehingga tidak mungkin kita mandi dengan mencebur ke dalamnya.

        Kolam itu berlokasi di ujung akar-akar  sebuah pohon beringin yang tidak terlalu angker. Untuk tempat mandi, warga membuat pancuran yang tersambung langsung dengan semburan air dari dalam tanah tebing.

        Air pancuran dijatuhkan ke sebuah bilik kecil. Di sinilah Gubernur Nur Alam mandi, menikmati sejuknya air pegunungan Tangkeno Golden Water. Ia bergantian dengan Komandan Korem Andi Perdana.

        Kepala Desa Tangkeno Abdul Madjid Ege (76), mengatakan,   di zaman dia kecil kolam itu besar dan airnya melimpah jernih. Semburan-semburan air dari tanah tebing juga kencang mengucur kemudian tertampung di kolam alam itu.

        Berkurangnya volume air yang membuat kolam juga makin menyempit disebabkan penebangan hutan di sekitar sumber air tersebut. Penebangan itu untuk keperluan ladang dan bahan bakar kebutuhan rumah tangga dan kerajinan membuat gula aren.

        Madjid masih merasa optimistis, volume air Goldan Water bisa kembali seperti semula bila kawasan hutan di sekitarnya direhabilitasi. Pekerjaan itu tentu harus ditangani pemerintah. Warga setempat hampir tak mungkin melakukannya sebab hidup mereka sendiri susah, ditambah miskinnya kesadaran lingkungan.

        Madjid menyatakan ingin sekali obyek permandian ini dikembalikan ke lingkungan alamnya yang asli. Dalam rangka itu kawasan hutan sekitarnya perlu ditanami kembali dengan pohonan berdaun rimbun, pohonan bambu, pandan, dan sebagainya.

        Usaha pemulihan itu sangat diperukan. Pasalnya, Golden Water telah melegenda. “Hari ini sudah dua Gubernur Sultra yang mandi di sini,”  ujarnya bangga.

Sebelum Nur Alam, pendahulunya Drs H La Ode Kaimoeddin juga telah lebih dulu menikmati kesejukan air pegunungan tersebut. Tetapi saat itu mendiang  Kaimoeddin belum menjadi gubernur. Dia masih menjabat Pembantu Gubernur Sultra Wilayah Kepulauan.

        Kendati demikian keadaannya itu, Gubernur Nur Alam terlihat senang dan sangat menikmati kesejukan air Golden Water. Setelah shalat jamak/qasar dan makan siang di rumah Kades, Nur Alam menyempatkan ramah tamah dengan warga. Sebagian warga berjingkrak kegirangan karena mendapat saweran lembaran-lembaran uang merah dari tangan gubernur.

        Setelah kurang kurang lebih dua jam di Tangkeno, Gubernur Nur Alam bersama rombongan kembali ke Kasipute, ibu kota Kabupaten Bombana, dan bermalam di sana. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KONEKTIVITAS PULAU BUTON DENGAN KENDARI, PRESTASI BESAR NUR ALAM

Kapal Feri Bahteramas yang melayani lintas Amolengu-Labuan

TERWUJUDNYA konektivitas Pulau Buton dengan Kendari di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara, nyaris luput dari perhatian kita selama ini. Padahal, perkembangan tersebut sebetulnya bernilai historis bagi perjalanan pembangunan di Provinsi Sultra.

Lebih spesifik lagi, terbangunnya konektivitas itu merupakan prestasi besar dan luar biasa bagi Nur Alam sebagai gubernur di provinsi ini selama dua periode.

Pernyataan di atas dikemukakan Hado Hasina saat berbincang dengan saya belum lama ini. Kepala Dinas Perhubungan Sultra tersebut menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kebijakan Nur Alam sejak awal masa jabatannya untuk merespons wilayah-wilayah yang masih terisolasi, baik karena faktor kondisi jalan dan jembatan maupun karena karakter geografis pulau-pulau yang terpisah oleh laut dan selat.

Menurut Hado, masyarakat Buton Utara sangat terbantu dan sangat menikmati terwujudnya konektivitas dengan Kendari di daratan besar. Setiap saat (dalam segala cuaca) mereka bisa ke Kendari atau ke daerahnya tanpa khawatir tentang ombak Laut Banda atau tanpa kesulitan sarana transportasi.

Terbukanya akses Pulau Buton dengan daratan besar sebenarnya telah berlangsung lebih setahun, ditandai peresmian pelabuhan feri di Amolengu (daratan besar) dan Labuan (daratan Pulau Buton) pada 20 Februari 2016 oleh Menteri Perhubungan saat itu Igantius Jonan.

Sekaligus juga menteri saat itu meresmikan pengoperasian jembatan terapung berupa kapal feri lintas Amolengu – Labuan (8 mil). Maka, sejak itu nadi kehidupan sosial ekonomi pulau dan daratan besar, berdenyut lebih kencang. Jonan ketika itu menyebut bahwa hubungan konektivitas pulau-pulau dan daerah di kawasan timur akan semakin ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Penyatuan daratan besar dan Pulau Buton dalam satu sistem perhubungan darat tidak hanya dinikmati masyarakat kabupaten dan kota di daratan pulau itu melainkan juga warga gugusan pulau-pulau Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko (Wakatobi). Wakatobi yang dulu dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi, kini telah berstatus kabupaten.

Bahkan, Kabupaten Wakatobi kini oleh pemerintah pusat dijadikan salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Andalannya adalah Taman Nasional Laut yang telah dikenal di mancanegara, terutama wisatawan yang menyenangi keindahan bawah laut.

Pulau Wanci sebagai pusat pemerintahan sejak beberapa tahun lalu telah terkoneksi dengan daratan Pulau Buton melalui lintas kapal feri Kamaru – Wanci. Dengan demikian, destinasi wisata tersebut kini telah terintegrasi secara konfrehensif dengan ibu kota provinsi melalui sistem jaringan transportasi darat.

Hado Hasina mengatakan, semua selat di gugusan pulau-pulau Wakatobi akan difungsikan sebagai lintas kapal feri. Sehingga semua pulau akan terangkai oleh hubungan konektivitas  satu sama lain.

 Pendek kata, saat ini tidak ada lagi jarak antara daratan besar dan wilayah kepulauan. Mobilitas barang dan orang praktis telah berjalan lancar.

Kondusivitas tersebut kemudian menjadi tantangan bagi warga setempat untuk bekerja keras meningkatkan produksi dan produksivitas. Sebab akses ke simpul-simpul perdagangan dan pemasaran tidak masalah lagi.

Gerbang Utama Sultra

Sejak awal Nur Alam telah menunjukkan komitmen untuk membangun sektor perhubungan di Sultra. Dua hari setelah dilantik sebagai gubernur di periode pertama, dia menyusuri sudut-sudut pantai Teluk Kendari untuk menentukan lokasi pelabuhan Kendari yang baru. Dia didampingi Walikota Kendari, Asrun.

Dia ingin menyiapkan pelabuhan lebih besar untuk menyongsong masa depan kemajuan ekonomi dan pedagangan di provinsi ini. Sebab pelabuhan peninggalan era penjajahan Belanda yang lokasinya agak jauh masuk ke dalam teluk, dipandang tak representatif lagi.

Alhasil, titik pelabuhan baru itu kemudian ditempatkan di Bungkutoko, sebuah kawasan berbentuk pulau pada saat air pasang di mulut teluk. Prakarsa ini disambut baik pemerintah pusat dengan dukungan anggaran secara bertahap hingga selesai.

Pelabuhan baru ini oleh Hado disebut sebagai pintu gerbang ekonomi Sultra. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 24 pelabuhan di Indonesia yang dikembangkan sebagai lintasan tol laut oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam rangka tol laut pelabuhan Bungkutoko diperluas dengan pembangunan dermaga petikemas oleh PT Pelindo dengan biaya sekitar Rp 1 trilyun. Selain itu Pemda Sultra juga menyiapkan kawasan bisnis (kawasan industri penunjang). Kawasan ini berupa urukan dengan biaya diharapkan dari APBD Perubahan 2017 ini.

Lokasi pelabuhan baru Bungotoko berhadapan dengan Laut Banda. Kendati sekitar 5 mil ke depan terdapat Pulau Bokori, gulungan ombak Laut Banda masih tetap menerpa dermaga pelabuhan tersebut.

Masalah itu sejak awal saya kritik soal penempatan lokasi. Namun, Hado mengatakan, terpaan ombak itu akan diatasi dengan pembangunan sarana pemecah ombak di ambang masuk kolam pelabuhan. Sarana itu bisa berbentuk tanggul dan juga bisa benda terapung.

Sebagai pintu gerbang utama ekonomi Sultra Hado menyebutkan, pelabuhan baru tersebut kini telah terakses dengan lokasi pusat industri berbasis nikel di Morosi, Kabupaten Konawe. Juga dengan Bandara Haluoleo. Proyek industri di Morosi dibuka investor era pemerintahan Jokowi-JK.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BERSAMA WARGA MENIKMATI KECERIAAN RAMADHAN

Ny Tina Nur Alam menyerahkan bingkisan Ramadhan kepada keluarga yang berhak seusai shalat tarawih di masjid raya Kolaka, Sabtu 3 Juni 2017, disaksikan suaminya Guberur Nur Alam. Foto Yamin Indas

  SUASANA tenang dalam kebersamaan adalah milik warga masyarakat Sulawesi Tenggara. Kondisi ini tak pernah terusik dan tidak boleh diusik oleh siapa dan apapun. Kehidupan sosial tanpa gejolak inilah yang terus terawat hingga masyarakat plural di provinsi ini memasuki Ramadhan, bulan yang sarat kebajikan dan keceriaan bagi para pelakunya yaitu umat Islam.

Bukan hanya warga muslim tetapi umat agama lain pun  ikut mereguk kenyamanan dan  berkah Ramadhan dalam suasana kebersamaan penuh sukacita tersebut.

        Maka, tak ketinggalan Gubernur Nur Alam bersama istri Asnawati Hamid Hasan serta para pejabat teras provinsi juga ikut bergabung dengan warga masyarakat Sultra untuk saling berbagi rasa, mereguk, dan menikmati hikmah serta berkah bulan Ramadhan.

        Nur Alam melakukan kunjungan ke daerah-daerah bertajuk Safari Ramadhan, untuk menghangatkan kebersamaan masyarakat dengan pemimpinnya sambil merangkai amal ibadah. Sambil menyeru dan mengajak untuk terus  marawat hidup rukun antara satu dengan yang lain, baik dengan  sesama agama maupun dengan umat agama lain.

        Sekaligus pula momen itu ia manfaatkan untuk pamitan. Sebab sekitar tujuh bulan lagi, jika Tuhan mengizinkan, dia sudah akan melepaskan jabatannya sebagai gubernur bersama wakilnya Saleh Lasata.

        Safari Ramadhan 1438 H dibuka Gubernur Nur Alam dengan kunjungan ke kabupaten/kota di kepulauan, yaitu Muna, Muna Barat, dan Kota Bau-Bau. Selanjutnya ia ke Kolaka Timur, Kolaka, dan Bombana. Semuanya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara.

        Berpakaian bebas (preman) membuat ia lebih akrab dengan warga dan aparat setempat. Ia mengatakan, puasa Ramadhan memang saatnya kita bergembira. Setelah berbuka kita kumpul di masjid-masjid untuk shalat berjamaah Isya dilanjutkan shalat tarawih.

        Kegiatan ibadah tersebut memberikan rangsangan spiritual untuk meningkatkan ketaatan melaksanakan perintah Allah Swt, dalam rangka mencapai derajat takwa. Bersamaan dengan itu rasa          kasih sayang terhadap sesama manusia akan kian mantap.

         Sejak beberapa bulan lalu, Gubernur Nur Alam mewajibkan segenap pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Sultra melaksanakan shalat berjamaah di masjid raya Al Kautsar Kendari, yaitu shalat subuh dan shalat Jumat. PNS yang lalai dipotong tunjangannya.

        Program tersebut disebutnya Sultra Beribadah. Ketika Ramadhan tiba, semangat beribadah di kalangan muslim telah terkondisi dengan baik, sehingga lebih terpacu untuk menjalankan ibadah Ramadhan.

        Gubernur berharap, program ini menjalar ke jajaran pemerintah kabupaten dan kota. “Saya senang karena di Kolaka Timur ini sudah mulai dilaksanakan,” ujarnya saat berceramah di masjid Rate-Rate, ibu kota Kolaka Timur.

        Terkait hikmah Ramadhan Nur Alam mengatakan, umat agama lain juga ikut bergembiara menyambut Ramadhan. Sebab dagangan mereka meningkat pesat. Toko-toko warga Tionghoa panen besar. Jadi, mereka juga ikut bersukacita saat berlangsung bulan puasa.

         Bagi Nur Alam, perjalanan ini merupakan safari Ramadhan terakhir. Sebab pada tanggal 18 Februari 2018 dia bersama Saleh Lasata akan mengakhiri masa jabatan setelah dua perode menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra.

        Cukup banyak kemajuan dicapai Sultra selama masa kepemimpinan mereka. Di bidang infrastruktur jalan, banyak daerah yang telah terbebas dari isolasi, setelah dibangunkan jalan dan jembatan. “Kita telah membangun dua ribu kilometer jalan”, katanya.

        Nur Alam juga mengungkapkan, dia berjuang sendirian meminta dana-dana pembangunan ke pemerintah pusat. “Kita tidak memiliki orang di posisi-posisi strategis di Jakarta yang ikut mendukung perjuangan kita. Lain dengan Sulsel, misalnya. Mereka punya Wakil Presiden, punya anggota parlemen berpengaruh dan jabatan tinggi lainnya yang bisa melakukan lobi dengan pusat,” katanya.

        Ketika berbicara di depan jamaah shalat tarawih di masjid  raya Kolaka, Nur Alam menyampaikan pernyataan agak menarik. “Saya titip istri saya. Dia anggota DPR-RI, agar didukung untuk terus memperjuangan kepentingan daerah bersama wakil rakyat Sultra lainnya di DPR maupun DPD”.  tapi

        Pernyataan tersebut sebetulnya biasa saja. Secara faktual, istrinya masih akan bertugas lebih lama dari Nur Alam. Dra Hj Asnawati Hamid Hasan MM alias Tina Nur  Alam baru akan selesai tugasnya di DPR bulan Oktober 2019. Dia anggota Fraksi Partai Amanat Nasional.

        Tetapi ada juga pihak lain memandang pernyataan itu berkonotasi politis. Dan lebih spesifik dikaitkan dengan pilkada/pilgub Sultra pertengahan  2018. Kalkulasinya ialah bahwa bukan tidak mungkin Nur Alam akan mendorong istrinya maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.

          Nur Alam sendiri selalu menepis dalam setiap kali dikonfirmasi perihal tersebut. Ia justru lebih berharap terbukanya peluang lebih lebar bagi tampilnya putra-putra terbaik Sultra untuk maju menggantikannya.

        Ia kini terlihat mulai dicekam kerinduan akan masa-masa awal tugasnya sebagai gubernur. “Dulu, jalan ini masih susah dilalui. Sekarang sudah enak karena telah beraspal”, katanya saat kami mengobrol dalam perjalanan menuju Kasipute seusai shalat tarawih di Boepinang, Minggu (5 Juni 2017).

        Dalam perjalanan Safari Ramadhan di daratan besar, Gubernur bersama rombongan menyusuri jalan lingkar Sultra:  Kendari – Kolaka (176 Km) lewat Konawe, dan Kolaka – Kendari (350 Km) lewat Bombana. Saya dan Syawaluddin Lakawa dari Jawa Pos Group diajak menemaninya di mobil dinasnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

INVESTASI SEKTOR PERHUBUNGAN TINGKATKAN PAD

Gazebo di pelabuhan feri Kendari rute Wawonii.Fasiitas ini digunakan pedagang makanan minuman dan mereka tidak keberatan jika dipungut sewa Rp 50.000 per bulan.

        KURANG dari setahun penataan sektor perhubungan di Sulawesi Tenggara telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Indikatornya adalah meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini.

        Seperti dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina,  target PAD tahun lalu ditetapkan Rp 4 miliar. Realisasinya adalah Rp 6 miliar. Tahun ini bisa tercapai Rp 10 miliar dari target Rp 6 miliar.

        Arti dari kenaikan PAD tersebut sesungguhnya merupakan penegasan bahwa dana APBD yang dikeluarkan untuk membangun sektor perhubungan, tidaklah sia-sia. Dana itu pasti kembali dan guliran bolanya akan semakin membesar bak es salju (snow ball).

Maka, Gubernur bersama DPRD Sultra jangan ragu melakukan investasi untuk mendukung program pembangunan sarana perhubungan baik darat, laut, maupun udara. Dampaknya tidak hanya menjamin kelancaraan arus barang dan orang tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

        Hado Hasina bergelar master transportasi dan doktor tentang modifikasi aspal Buton. Ia dilantik sebagai Kadis Perhubungan Sultra bulan Oktober 2016. Hado kemudian membuat pola penataan dan pembangunan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam satu kesatuan (sistem) yang terpadu, disebut Tataran Transportasi Wilayah Sultra. Landasan program ini telah  diformalkan dalam suatu peraturan gubernur (Pergub).

        Program di subsektor laut meliputi penataan dan pengembangan 6 pelabuhan yang telah diusahakan selama ini, termasuk pelabuhan Kendari dan Bau-Bau sebagai gerbang utama. Empat lainnya ialah pelabuhan Raha, Kolaka, Pomalaa, Langara.

        Selain itu masih ada sekitar 24 pelabuhan laut dan pelabuhan kapal feri di daerah-daerah pemakaran kabupaten yang juga menuntut perhatian dalam rangka  mendukung percepatan  pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan pertumbuhan baru tersebut.

        Semua pelabuhan tersebut  adalah titik perhentian atau tempat transit perjalanan barang dan orang. Di setiap titik dibutuhkan penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan publik. Jasa yang disediakan sarana dan prasarana dalam bentuk terminal laut dan darat, ini dibayar oleh pengguna bagi pundi-pundi APBD.

        Hado mengatakan, Sultra sangat tertinggal dalam hal penyediaan sarana pendukung infrastruktur terutama di subsektor perhubungan darat. Sampai saat ini Kendari belum memiliki terminal penumpang angkutan darat.

        Padahal, ibu kota provinsi Sultra tersebut sejak lama menjadi titik tujuan dan atau tempat transit perjalanan darat dalam sistem angkutan antarkota, antarkabupaten, dan antarprovinsi. Sejak tahun 1970-an hubungan darat Kota Kendari dengan Makassaar  telah berjalan baik.

        Lintas penyeberangan Kolaka – Bajoe (Kabupaten Bone, Sulsel) merupakan jalur pelayaran kapal-kapal feri sebagai mata rantai hubungan darat kedua ibu kota provinsi tersebut.  Belakangan berkembang pula pelabuhan feri dalam wilayah lokal Sultra. Sehingga hubungan darat Kota Kendari dengan daerah-daerah di kepulauan pun makin ramai dan lancar.

        Perkembangan tersebut tidak diikuti penyediaan terminal darat minimal kelas B di Kendari. Hado mengatakan, terminal atau titik simpul dalam jaringan transportasi jalan adalah sarana pelayanan publik.

        Biaya pembangunan terminal baik kelas A maupun kelas B adalah porsi APBN. Daerah tinggal mengajukan proposal. Kemudian pemerintah kota juga harus berkontribusi terkait penyiapan lahan (lokasi).

        Terkait pembangunan terminal darat maupun laut, Hado ingin menerapkan pola kerja sama pemerintah dengan masyarakat (privat public partnership). Konsep ini sudah mulai dilaksanakan sehingga target-target penerimaan PAD belakangan ini makin lancar.

        Contoh kecil adalah penyediaan gazebo berukuran 4 kali 4 meter di beberapa tempat dalam kawasan pelabuhan feri maupun halte bus atau angkot (angkutan kota). Warga setempat menyediakan lahan kemudian mereka diberi hak berjualan aneka makanan dan minuman di situ. Gazebo tetap disewa dengan murah.

        Obsesi yang ingin segera diwujudkan Hado Hasina ialah hadirnya terminal di setiap titik perhentian atau tempat transit yang menyediakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa angkutan darat dan laut. Di situ ada ruang tunggu, depot makanan dan minuman, kamar mandi dan toilet, ruang shalat (mushala), ruang penginapan, toko aneka barang kebutuhan, dan sebagainya.

        Pembangunan fasilitas dan sarana kemudahan pendukung infrastruktur transportasi tersebut dapat melibatkan masyarakat pengusaha  melalui kerja sama pola  privat public partnership seperti diinginkan Hado.

        Dengan demikian, pembangunan sektor perhubungan merupakan salah satu strategi percepatan pertumbuhan bagi peningkatan daya saing provinsi ini.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PELAYANAN DI RS BAHTERAMAS DIAKUI SUDAH STANDAR

 

Dirut RS Bahteramas dr HM Yusuf Hamra MSc sp PD

PADA waktu tertentu Anda dapat menyaksikan orang hilir mudik mengayuh sepeda di koridor-koridor dalam sebuah gedung pusat pelayanan kesehatan di kawasan timur Indonesia.

Berwajah serius dalam seragam putih-putih, mereka keluar masuk ruang-ruang perawatan, tentu saja setelah mereka menyimpan sepeda di tempat yang telah ditentukan.

Ihwal tersebut adalah cuplikan suasana pelayanan di RSUP (Rumah Sakit Umum Provinsi) Sultra Bahteramas. Setiap pasien yang baru masuk dipasangkan gelang di tangan atau kakinya. Di gelang itu terdapat data rekam medik, umur, dan alamat pasien bersangkutan.

Kendati serius dan cermat, segenap petugas di sini tidak boleh berwajah cemberut. Dalam melayani pasien mereka memiliki semboyan: senyum, sapa, tanya, bantu (SSTB). Semboyan ini tertulis besar-besar di hampir semua sudut dan ruangan. Bahkan, saat memasuki pekarangan dan lapangan parkir, kita akan langsung disambut oleh kata-kata slogan tersebut.

SSTB diharapkan menjadi sumber motivasi dan semangat bagi segenap karyawan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal kepada pasien dan masyarakat pada umumnya.

Tidak sia-sia manajemen RS Bahteramas melakukan berbagai upaya terkait peningkatan pelayanan di rumah sakit tersebut. Manajemen itu dipimpin dr HM Yusuf Hamra MSc, Sp PD (spesialis penyakit dalam, internis) sebagai Direktur Utama RSUP Bahteramas.

Terhitung sejak bulan Desember 2016 RSUP Bahteramas telah mendapatkan pengakuan dari sebuah lembaga akreditasi independen, bahwa rumah sakit ini telah memenuhi standar yang berlaku secara nasional.

Sebagaimana dijelaskan Yusuf Hamra, lembaga independen yang memutuskan RSUP Bahteramas sebagai sebuah rumah sakit standar ialah Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Menurut KARS, RSUP Bahteramas kini berada di level akreditasi paripurna yang setara dengan rumah sakit bintang lima, seperti antara lain RS Fatmawati dan RS Pondok Indah Jakarta.

Paling sedikit ada empat kelompok standar akreditasi untuk mendapatkan predikat paripurna, atau bintang lima bagi RSUP Bahteramas. Yaitu kelompok pelayanan pasien, manajemen rumah sakit, keselamatan pasien, dan sasaran Millenium Development Goals.

Terkait persoalan manajemen, Yusuf Hamra menjelaskan, ada beberapa pekerjaan non-medis yang penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor). Antara lain cleaning service dan parkir. “Jadi, kami lebih fokus pada pelayanan,” ujarnya.

RSUP Bahteramas memiliki 540 tempat tidur, termasuk 84 tempat tidur VIP ditambah 5 unit untuk super VIP. Yang terakhir ini berupa paviliun.

RSUP Bahteramas Kendari

Tangan dingin Yusuf Hamra dibantu antara lain Amin Yohanis, membuat nama rumah sakit ini cepat melambung tinggi. RSUP Bahteramas tak hanya mampu meraih kelas bintang lima tetapi juga mampu mandiri di bidang pembaiayaan.

Seluruh biaya operasional dipenuhi dari penerimaan rumah sakit. Kecuali gaji dan tunjangan, dananya berasal dari kas Pemprov. Begitu pula biaya pembangunan sarana-sarana penunjang dan pengadaan alkes, tentu saja dari pemda.

Fokus Yusuf saat ini ialah perbaikan alat CT scan agar segera beroperasi kembali. Alat canggih ini mengalami sedikit kerusakan akibat seringnya padam lampu listrik PLN secara mendadak. Kerusakan tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor dari Belanda, tempat CT scan merek Philips itu diproduksi.

Computerized tomography scan (CT scan) adalah mesin berbentuk kapsul yang dapat dimasuki orang dewasa dengan posisi berbaring. Mesin ini digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan kondisi kesehatan manusia pada umumnya. Dengan demikian, diagnosis dan proses pengobatan akan lebih akurat.

Kecanggihan alat ini dikatakan oleh Gubernur Nur Alam, “hanya dosa manusia yang tidak bisa direkam oleh alat tersebut”. Bahasa promosi buat RSUP Bahteramas tersebut disampaikan Gubernur dalam berbagai kesempatan setelah mesin tersebut tiba dari Belanda, kemudian diinstal di RSUP Bahteramas Kendari.

Ia mengatakan, Pemprov Sultra membangun rumah sakit modern bagi masyarakat Sultra. Penyediaan alat canggih seperti CT scan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi ke Makassar atau Jakarta untuk mendapatkan pelayanan optimal.

Harapan Gubernur Nur Alam mulai terwujud. Beberapa bupati di Sultra makin sering terlihat memanfaatkan jasa RSUP Bahteramas. Bupati Konawe Kerry Konggoasa, misalnya, tercatat sebagai pengguna super VIP selama hampir satu bulan, belum lama ini.

RSUP Bahteramas adalah salah satu dari sekian karya monumental Nur Alam di awal masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra. Tidak heran jika proses pemilihannya ke periode kedua lebih mulus karena rakyat Sultra telah merasakan hasil pembangunannya.

Ia membangun RSUP Bahteramas dengan cara meminjam dana PIP (Pusat Investasi Pemerinbtah) Kementerian Keuangan. Pinjaman itu untuk penguatan APBD agar infrastruktur dasar itu cepat selesai.

Kebijakan tersebut adalah sebuah terobosan, yang kemudian diikuti banyak pemda lain terutama di kawasan timur Indonesia. Dengan terobosan membuat kesulitan rakyat cepat teratasi, dan biaya proses pembangunan terhindar dari jebakan inflasi. Sebab proyek multiyears biasanya lebih banyak menelan biaya akibat inflasi yang berekses pada ekskalasi kenaikan harga bahan-bahan bangunan.

RSUP Bahteramas diresmikan setahun menjelang berakhirnya masa jabatan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra periode pertama. Tepatnya 21 November 2012 rumah sakit itu diresmikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa.

 

 

 

 

 

 

Top of Form

SukaTunjukkan lebih banyak tanggapan

Komentari

Bagikan

Bottom of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WARTAWAN KOMPAS SEBUT KENDARI BERKEMBANG PESAT

Sesudut pemandangan di kota kendari

KOTA Kendari kini ibarat kembang desa yang kesepian. Banyak yang melirik, mengaguminya, dan juga ingin mencuri hatinya. Bukan saja dari kaum politisi yang saat ini tengah berebut menjadi walinya melainkan juga dari hampir semua orang berpikiran maju.

        Tidak terkecuali Mohammad Bakir, wartwan Kompas yang mengunjungi Kendari pekan lalu. Dia menyanjung keindahan pantai Teluk Kendari yang telah diperkaya oleh sumber daya buatan. Ada jalan raya dua jalur yang disebut jalan by pass. Di sepanjang jalan tersebut berdiri megah hotel-hotel berkelas, dan tempat hiburan malam.

        “Kendari cepat majunya ya”, ujar Redaktur Pelaksana Harian Kompas, surat kabar terkemuka di Asia Tenggara, dalam perjalanan pulang ke hotel setelah menjamu saya di sebuah rumah makan. Dia tekankan kata menjamu untuk mengungkapkan keakraban setelah sekian lama saya tinggalkan Kompas karena pensiun.

        Bakir berada di Kendari untuk sebuah acara yang diadakan Universitas Haluoleo (Unhalu) di Swissbel Hotel. Di situ hadir juga Gubernur Nur Alam. “Pak Gubernur tadi marah-marah karena pelaksana tugas Rektor Unhalu belum pernah bertemu dengan pemerintah daerah”, kata Bakir menjelaskan.

Saya pun membatin, masih ada juga rupanya orang berpendidikan tidak mengenal etika. Masa datang ke rumah orang tanpa kulo nuwun. Pelaksana tugas itu tentu bukan orang sembarang. Ia pasti seorang mahaguru, guru besar, filosof pula.

        Bakir masih terus menyisir denyut kehidupan malam di kota Kendari melalui kaca mobil. “Masih ramai ya”, tukasnya lagi. Saat itu menunjukkan pukul sepuluh lewat.

Ia mengatakan, ketika mengunjungi kota ini beberapa waktu lampau belum gemerlap  seperti malam ini. “Jalan ini dulu nggak ada, kayaknya”. Saya bilang, sudah ada hanya belum diaspal mulus dan dibuat dua jalur. Saya melanjutkan, umumnya jalan poros di Kendari sekarang dibangun dua jalur. Banyak uang digelontorkan dari Jakarta. Presiden Jokowi memenuhi janjinya membangun infrastruktur di kawasan timur.

Di Teluk Kendari kini ada proyek jembatan bernilai hampir Rp 800 miliar. Jokowi sudah tinjau saat proyek belum start. Jembatan itu bakal melayang di atas teluk. Kendari pasti lebih eksklusif bila jembatannya selesai.

Bakir juga menanyakan masjid yang dibangun di tengah teluk. Saya jawab, masjidnya masih sedang dibangun. Saya juga belum pernah main ke sana. Bakir adalah anak santri. Jadi soal masjid dan perkembangan keagamaan pasti selalu menjadi perhatiannya.

Dia kemudian memuji Gubernur Nur Alam. “Dia rupanya kreatif dan mau berprestasi”, ujarnya. Saya bilang, orangnya masih muda. Nur Alam berlatar belakang pengusaha sehingga melobi pengusaha sekaliber James Ryadi adalah perkara gampang.

Lippo Group memiliki pasar swalayan bukan hanya di Kendari tetapi juga di kota-kota lain seperti Bau-Bau. Kelompok usaha tersebut masih punya rencana membangun hunian terpadu di lahan bekas Rumah Sakit Provinsi.

 Kendari sekarang punya rumah sakit yang baru dan menjadi salah satu proyek monumental Gubernur Nur Alam. Rumah Sakit Bahteramas! Ini salah satu rumah sakit terbaik dan terbesar di kawasan timur. Oleh Komite Akreditas Rumah Sakit (KARS), RS Bahteramas diberi bintang 5. KARS adalah sebuah lembaga independen di bawah koordinasi langsung Presiden.

RS Bahteramas berkapasitas 540 tempat tidur, termasuk sekitar 50 kamar VIP dan VIP Utama. Pasien gagal ginjal tak perlu ke Makassar atau Jakarta, untuk cuci darah. RS Bahteramas mamou menghandlenya.

Pembangunan RS Bahteramas adalah sebuah contoh terobosan untuk mempercepat keluar dari kesulitan. RS Provinsi Sultra yang lama sudah tidak mampu menampung pasien. Semua lorong, bahkan kantor Dinas Kesehatan Provinsi sudah dikapling untuk rawat inap pasien, ketika itu.

Maka Gubernur Nur Alam meminjam dana ke Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Pinjaman mencapai Rp 195 miliar untuk penguatan dana APBD dan APBN bagi pembangunan rumah sakit baru tersebut. Dalam tempo dua tahun RS baru sudah operasional.

Langkah terobosan diperlukan bagi daerah-daerah tertinggal seperti Sultra. Masyarakat segera keluar dari kesulitan, biaya pembangunan juga hemat. Sebuah proses pembangunan fisik yang cepat bisa terhindar dari inflasi yang mendongkrak kenaikan harga bahan bangunan. Inflasi membuat proyek-proyek multiyears lebih mahal.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DESEMBER YANG INDAH DI PULAU BOKORI

Gubernur Nur Alam membahas pembangunan infrastruktur dengan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina

INI kunjungan saya yang pertama ke Pulau Bokori setelah mengikuti upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 2016. Sebuah speedboat, kendaraan dinas Gubernur Sultra untuk kegiatan di wilayah pesisir jarak-jarak dekat, terasa lincah membelah air laut yang tenang.

Cuaca menjelang siang Minggu 11 Desember 2016, memang cerah. Langit bersih. Hanya awan tipis putih yang bergerak bebas di cakrawala. Kapal kami kemudian agak terguncang saat berpapasan dengan sebuah kapal nelayan yang meluncur kencang menuju pelabuhan perikanan di salah satu sudut Teluk Kendari.

Kurang dari 20 menit dari Kota Kendari, kapal kami telah mendarat dan menurunkan Gubernur Nur Alam di sebuah dermaga kayu di Pulau Bokori. Matahari makin terik. Pasir putih pulau ini terasa agak menyengat bila tersentuh kaki. Namun, angin semilir yang terus berhembus membuat alam tetap nyaman dan segar.

Pulau Bokori terlihat ramai. Para pengunjung berkelompok-kelompok di bawah pepohonan yang masih tegak. Tentu setelah mandi menceburkan diri ke laut. Kawanan lain beristirahat di beberapa rumah panggung yang terbuat dari kayu pilihan. Beberapa di antara rumah tersebut masih sementara dikerjakan dan berlokasi di laut.

Kegiatan tersebut adalah yang pertama didatangi Nur Alam, baru kemudian oyek-obyek yang lain. . Saat beristirahat di homestay gubernur kemudian mengajak kami untuk menunaikan shalat zuhur karena saatnya telah tiba. Haji Hasby dari Biro Kesra Kantor Gubernur bertindak sebagai imam. Saya mengambil tempat di sebelah kiri Nur Alam.

Saat sujud di rakaat terakhir Nur Alam terlihat khusuk sekali. Lebih lama sujudnya. Ada rasa kedamaian terpancar di wajahnya saat kami bersalaman. Suasana batin saya pun demikian halnya. Ini Desember terindah yang saya rasakan di Pulau Bokori bersama Gubernur Nur Alam.

Pembangunan Pulau Bokori sebagai salah satu tujuan wisata di Sulawesi Tenggara terus meningkat. Kegiatan itu meliputi pembangunan terminal pelabuhan penyeberangan ke pulau eksotik itu, cottage, dermaga pendaratan, penyediaan sarana air bersih. Proyek air bersih akan mengalirkan air dari daratan besar melalui saluran perpipaan.

Penyiapan pulau tak berpenghuni itu sebagai salah satu tujuan wisata dimulai sejak November 2014. Gubernur Nur Alam melihat Pulau Bokori memiliki prospek yang cerah bila dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Pasir putih dan panorama laut sekitarnya serta kedekatannya dengan Kendari, ibukota Provinsi Sultra disebutkan Nur Alam sebagai keunggulan pulau tersebut. “Tinggal dipoles saja dengan menyediakan sarana kemudahan bagi pengunjung pulau di tepi Laut Banda itu”, kata Gubernur Sultra dua periode itu.

Alhasil, kendati infrastruktur belum memadai, pengunjung makin meningkat. Pengunjung, umumnya warga Kota Kendari. Pengunjung lebih ramai pada hari-hari libur. Sarana hiburan yang ada masih diusahakan sendiri oleh pengunjung seperti membawa alat musik (band) oleh anak-anak muda. Belakangan mulai muncul jetski yang dipersawakan.

Bahkan, pulau mungil itu telah menjadi tuan rumah kejurnas bola voli pantai di penghujung 2015. Peringatan Detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2016 tingkat Provisi Sultra juga dilaksanakan di pulau wisata tersebut. Upacara itu dipimpin Gubernur H Dr Nur Alam SE MSi.

Pembangunan terminal penyeberangan dilaksanakan di sebuah desa di daratan terdekat dengan Pulao Bokori (1.300 meter). Proyek tersebut ditangani Dinas Perhubungan Provinsi. Kegiatan proyek pembangunan terminal dan penataan desa pesisir di sekitar terminal ditinjau Gubernur Nur Alam, Minggu 11 Desember 2016.
Gubernur mengarahkan Kadis Perhubungan Hado Hasina agar segera melaksanakan antara lain pembangunan tanggul yang sekaligus akan berfungsi sebagai akses jalan bagi warga setempat.

Gubernur juga menyatakan ingin melihat proses pembangunan terminal dan pelabuhan penyeberangan ke Pulau Bokori secepatnya terwujud.

Infrastruktur tersebut akan melibatkan nelayan sekitar sebagai penyedia jasa angkutan penyeberangan dengan memanfaatkan potensi armada semut milik mereka.

Menurut Hado, terminal tersebut meliputi sarana dan prasaraa darat dan laut. Parasarana darat, misalnya, terdiri dari terminal angkutan penumpang seperti bus, oplet, taksi, dan kendaraan pribadi. Di situ juga disediakan bangunan pertokoan dan restoran yang pengoperasiannya diserahkan kepada masyarakat. Akan disediakan bus pariwisata yang melayani rute Bandara Haluoleo ke terminal tersebut.

Ia mengatakan, sesuai arahan Gubernur Nur Alam, pembangunan terminal penunjang pulau wisata, Bokori, bertujuan juga untuk menata desa dan masyarakat pesisir. Desa-desa di sekitar terminal diharapkan ikut berkembang sejalan dengan kemajuan industri sektor pariwisata.

Suasana di Pulau Bokori Minggu siang 11 Desember 2016

Hado optimistis, pembangunan terminal penunjang Pulau Bokori akan berjalan lancar seusai harapan Guberur Nur Alam. Sebab DPRD Provinsi dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, sangat antusias mendukung program pembangunan pariwisata tersebut.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PRESIDEN JOKOWI DAN GUBERNUR ALALA

Bupati Konawe Utara Ruksamin dan Dirjen Perkebunan Kementerian Perkebunan Bambang (di kiri bupati) dalam suasana HUT Korpri ke 45 di Desa Andumowu. Foto Yamin Indas

   ANDUMOWU. Ini sebuah desa kecil di Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, sekitar 90 km utara Kota Kendari. Desa ini mendadak menarik perhatian saya karena disangkutkan dengan dua tokoh tersebut.

        Bupati Konawe Utara, Ruksamin, mengungkapkan bahwa hampir 30 tahun silam di desa tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara Ir H Alala melakukan panen perdana tanaman kakao hasil Gersamata. Maksudnya, kakao yang ditanam dalam rangka program Gerakan Desa Makmur Merata (Gersamata).

Gersamata merupakan konsep pembangunan Sultra di era gubernur alumni Institut Pertanian Bogor tersebut. Operasionalnya adalah pembagian bibit kepada petani sesuai kondisi lahan setempat. Jika lahannya  cocok dengan tanaman kakao, ya dikasih bibit kakao.

Mendiang Alala nyaris melegenda dengan programnya tersebut. Demam coklat kemudian melanda hampir semua penduduk. Penduduk di lahan berbatu-batu juga tak ketinggalan. Mereka menanam jambu mete atau komoditas apa saja yang bisa tumbuh di situ.

Akan tetapi, masa kejayaan coklat Sultra kian meredup seiring bertambahnya usia tanaman. Keadaan ini diperparah oleh gencarnya serangan hama penggerek batang kakao (PBK).

Nah, Ruksamin yang baru tujuh bulan menjabat bupati bersama wakilnya Raup, memutuskan melaksanakan program revitalisasi. Diawali dengan gerakan pemusnahan. Seluruh tanaman dicabut hingga ke akar-akarnya kemudian dibakar.

Terkait penanaman kembali ia mengundang Menteri Pertanian Amran Sulaiman, untuk membuka penanaman bibit unggul di Desa Andumowu. Mentan diwakili Dirjen Perkebunan Bambang. Bambang sebelumnya adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra.

Bagi Bambang, ini kunjungan kerja pertama ke Sultra setelah ia dilantik sebagai Dirjen Perkebunan pertengahan September 2016. Saat tiba di Andumowu, ia dikalungi bunga dan suguhan sebuah tarian tradisional yang biasa ditampilkan menyambut kunjungan pembesar.

Kegiatan penanaman perdana bibit kakao program revitalisasi didahului upacara peringatan HUT ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara, 29 November 2016. Di situ bupati sebagai pemimpin upacara tidak menyampaikan sambutan sendiri tapi membacakan sambutan tertulis Presiden Joko Widodo. Saat memimpin upacara Bupati Ruksamin memakai topi caping dan sepatu bot. “Ini baru bupatinya petani”, seloroh Bambang.

 Wakil Bupati Konawe Utara Raup membisikkan sesuatu kepada Dirjen Perkebunan Bambang Bambang dalam suasana upacara penyambutan Dirjen di Desa Andumowu. Foto Yamin Indas

Tempat upacara berlokasi di tengah hamparan pohon kelapa. Lahan di sela-sela pohon kelapa tersebut telah diolah sehingga tampak siap tanam.

Ruksamin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemudian mengungkapkan rencana besarnya. “Kami akan membuka kebun jagung hibrida seluas 10.000 hektar pada musim tanam sekarang ini“, paparnya.

Lahan jagung seluas 10.000 haktar itu termasuk lahan-lahan di bawah pohon kelapa. Pola tumpang sari. Jadi selain tanaman pokok berupa kelapa dan kakao, lahan tersebut diisi pula tanaman semusim yang cepat mendatangan penghasilan bagi petani.

Menteri Pertanian Amran menyambut baik proyek Bupati Konawe Utara tersebut. Karena itu, Amran berjanji akan meminta Presiden Joko Widodo untuk datang membuka panen jagung hibrida di Konawe Utara,  jika proyek tersebut berhasil.

Artinya, sejarah bakal berulang di Konawe Utara. Gubernur Ir H Alala melakukan panen kakao hasil programnya sendiri (Gersamata). Kemudian 2-3 bulan ke depan ini Presiden Jokowi diharapkan akan berkunjung ke Sultra untuk membuka panen raya jagung hibrida.

Ruksamin optimistis proyeknya bakal sukses. Sebab dia sudah menyiapkan beberapa instrument pendukung. Untuk mempercepat pengolahan lahan siap tanam, bupati menggandeng Bank Sultra sebagai penyandang dana kredit bagi petani. Jaminannya bupati sendiri.

Bupati juga mengadakan kerja sama dengan pihak TNI dan Polri terkait pengawasan di lapangan. Aparat tersebut bertugas mendorong dan membantu petani agar mampu bekerja dengan lancar. “Di setiap desa ditempatkan satu Babinsa (Bintara Pembina Desa),  satu petugas Polri, dan satu PNS”, katanya.

Untuk urusan pemasaran, tidak ada masalah. Bupati telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak Bulog (Badan Urusan Logistik) sebagai pihak yang akan menampung (membeli) jagung rakyat tersebut.

Ruksamin sangat berharap, proyeknya itu berhasil dalam rangka penguatan ekonomi petani. Sebagian dari hasil jagung itu bisa digunakan untuk mendukung program revitalisasi kakao. Produktivitas dari varietas jagung hibrida yang akan ditanam, biasanya rata-rata 6 ton per hektar. Jauh di atas jagung lokal yang maksimal hanya 2 ton/ha.

Harga jagung pipilan jenis lokal saat ini Rp 3.000/kg. Sebuah kalkulasi menunjukkan, petani jagung hibrida bakal meraup uang sebesar Rp 18 juta kotor, untuk setiap hektar hanya dalam waktu tiga bulan.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pj Bupati Jadi Irup di Pesta Pernikahan

 

 

 

Penjabat Bupati Bombana Sitti Hj Saleha menjadi inspekstur upacara pada upacara tradisi pesta pernikahan alumni Institut Ilmu Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri. Mahar, mempelai pria saat memberi hormat secara militer kepada Sitti Saleha.

Warna putih bernuansa krim mendominasi suasana pesta pernikahan Filda – Mahar di ruang Phinisi Ballroom Grand Clarion Hotel Kendari, Ahad malam tanggal 25 September 2016.

Nuansa tersebut makin tegas saat digelar upacara prosesi Pernikahan Purna Praja Dharma Astha Brata yaitu tradisi pesta pernikahan alumni Institut Ilmu Pemerintahan, Jatinangor, Jawa Barat. Semua pelaku upacara berseragam putih. Muhammad Mahar suami dokter Mariana Filda Fadilah Ladamay, adalah alumni IIP Jatinangor.

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Hj Sitti Saleha. Penjabat Bupati Bombana tersebut malam itu tampak lebih anggun dan berwibawa. Ia berbusana warna gelap kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Di dada kirinya tersemat tanda jabatan bupati berupa simbol garuda warna keemasan.

Dokter Filda adalah putri Hj Masyhura Ilah Ladamay, mantan Wakil Bupati Bombana dari Batuawu, Kabaena. Hadir beberapa tokoh masyarakat Bombana antara lain mantan Pj Bupati Dr Syafiuddin Dullah dan calon Bupati Bombana periode 2017 – 2022 Kasra Munara.

Tentu saja banyak pejabat Provinsi Sultra yang hadir karena ayah Filda, Ilah Ladamay adalah pejabat eselon II di Pemprov Sultra.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment