Geliat Daerah Membangun Olahraga

Oleh Yamin Indas

 

Tarian kolosal saat pembukaan Porprov Sultra XII Tahun 2014 Buton Utara di Stadion Bahteramas Ereke, 6 Desember 2014. Konfigurasi membentuk tanda panah, simbol kesiapan masyarakat Buton Utara untuk bangkit melesat maju dan mandiri meraih prestasi di segala bidang kehidupan. Foto Yamin Indas

  SUKSES luar biasa yang diukir Buton Utara ketika menyelenggarakan Porprov Sultra XII Tahun 2014 tercatat antara lain pada kemampuan pemerintah daerah otonom baru itu menyediakan infrastruktur olahraga. Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara XII dimulai tanggal 6 Desember 2014 di Ereke, ibu kota Kabupaten Buton Utara.

       Hanya dalam waktu kurang dari dua tahun, Lamoliando telah berhasil disulap menjadi kompleks olahraga. Lamoliando adalah sebuah daerah ketinggian.  Kemolekan bibir pantai dan Teluk Ereke di tepi Laut Banda  dapat dinikmati dari kompleks olahraga tersebut. Hembusan angin segar yang menerpa melintasi pepohonan belukar liar di sekitar bukit akan segera memulihkan kepenatan fisik maupun mental seusai berolahraga di sana.

Stadion Bahteramas di Ereke, Buton Utara. Foto Yamin Indas

       Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah mengatakan tanah bukit Lamoliando yang akan dikembangkan menjadi sebuah kompleks olahraga meliputi 35 hektar. Infrastruktur yang telah dan masih dibangun antara lain Stadion Bahteramas, gedung olahraga, kolam renang, dan lapangan bola voli pantai, bola basket, serta beberapa fasilitas outdoors lainnya. Stadion Bahteramas sudah selesai 100 persen.  Di sinilah digelar acara pembukaan Porprov Sultra XII Tahun 2014 yang dihadiri ribuan warga masyarakat selain sekitar 2000 atlet dan ofisial peserta Porprov XII Tahun 2014 Buton Utara.

       Kompleks Olahraga Lamoliando terakses jalan raya beraspal mulus. Kondisi jalan seperti itu merupakan hasil rekayasa engineering karya Hado Hasina, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Buton Utara. Dia telah membuat modifikasi campuran aspal buton dengan memanfaatkan potensi batu gunung setempat. Produk tersebut disebutnya Butur Seal, dan telah mendapat pengakuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, disertai rekomendasi penggunaannya yaitu untuk pengaspalan ruas-ruas jalan yang masih berlalu lintas rendah, seperti kebanyakan ruas jalan kabupaten dan jalan provinsi di kawasan timur Indonesia.

        Acara pembukaan bertajuk “Bangkit maju dan mandiri untuk mencapai prestasi” itu diawali dengan tarian kolosal ‘kompania’ yang melibatkan sekitar 750 pelajar. Di tribune kehormatan tampak pemain legendaris bulu tangkis dunia Verawaty Fajrin dan Ivanna Lie. Mereka tamu istimewa Gubernur Nur Alam yang diundang untuk merangsang minat dan motivasi masyarakat Sultra agar lebih bersemangat menggeluti olahraga bulu tangkis sampai meraih puncak prestasi. Kedua legendaris pernah berjaya tak terkalahkan dalam berbagai event bergengsi di jagad ini pada era 1980-an. Di partai tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, Verawaty adalah superstar yang tanpa ampun mampu menguburkan mimpi-mimpi para pebulu tangkis terkuat dari berbagai belahan dunia.

       Atraksi lain yang membuat pembukaan Porprov Sultra XII makin gegap gempita adalah terjun payung oleh para prajurit TNI-AU yang membawa bendera 17 kabupaten/kota, peserta Porprov tersebut. Ada pula penyanyi dangdut Saskia Gotik (goyang itik), marching band SMA Negeri Kendari  sebagai pemandu defile kontingen daerah peserta, dan penyulutan api Porprov di kaldron. Tidak semua penerjun diterjunkan karena angin di sore itu bertiup kencang.

       Pembukaan Porprov Sultra XII sesengguhnya ditandai penyulutan api kaldron. Obor penyulut api kaldron dibawa keliling lapangan stadion oleh Lamoja dkk. Lamoja adalah mantan atlet nasional (cabang atletik) asal Buton Utara. Namun, api kaldron terpaksa disulut dengan geretan karena obor di tangan Lamoja sudah keduluan padam sejak penyulutan pertama di hadapan inspektur upacara Gubernur Nur Alam. Insiden tersebut cukup mengganggu kecemerlangn suasana pembukaan pekan olahraga daerah empat tahunan itu. Gangguan lain adalah sound sistem yang kurang bagus. Masalah ini langsung dikritik Gubernur Nur Alam saat menyampaikan kata sambutan.

       Dalam sambutannya Gubernur Sultra dua periode itu menyatakan sangat mengapresiasi persiapan dan penyelenggaraan Porprov Sultra XII. Ia mengatakan Bupati Ridwan Zakariah dan jajaran Pemerintah daerah Buton Utara telah menunjukkan kerja yang cerdas dan tuntas. Kualitas dan kemegahan infrastruktur yang telah dibangun terasa begitu prestisius. Namun demikian, ia minta kabupaten yang berminat menjadi tuan rumah Porprov Sultra berikutnya, agar mampu menyiapkan infrastruktur olahraga yang lebih baik lagi.

       Pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka Porprov Sultra XII dibiayai APBD Buton Utara dan bantuan Gubernur Sultra. Menurut Ridwan Zakariah, total biaya yang digunakan kurang lebih Rp 100 miliar, termasuk Rp 20 miliar bantuan Pemprov Sultra. Bagi daerah otonom baru seperti Buton Utara, dana sebesar itu terbilang cukup besar dan memberatkan. APBD Buton Utara tahun 2014, misalnya, tercatat hanya sekitar Rp 497,3 miliar lebih. Tetapi semangat membangun fasilitas olahraga tidak terhalang keterbatasan anggaran. Sebab olahraga sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunn bangsa.

       Seperti dijelaskan Hado Hasina, pembangunan fasilitas olahraga dilaksanakan juga hingga ke kecamatan-kecamatan. Setiap kecamatan di Buton Utara diusahakan memiliki lapanan sepak bola, selain fasilitas olahraga cabang-cabang lain. Saat ini sudah tiga dari enam kecamatan di kabupaten itu memiliki lapangan sepak bola standar. “Syaratnya, warga siapkan lahan,” ujar Kadis PU tersebut.

       Geliat pembangunan infrastruktur olahraga seperti ditunjukkan Kabupaten Buton Utara maupun kebijakan dan langkah-langkah konkret Gubernur Nur Alam, merupakan perkembangan yang sangat membesarkan hati. Pasalnya, olahraga di Tanah Air selama ini seperti mati suri. Sepi dari prestasi. Terkesan prestasi olahraga ikut ambruk bersamaan tumbangnya Orde Baru.

       Boleh jadi geliat pembangunan olahraga sebenarnya tidak pernah surut. Tetapi sebaliknya malah terus tumbuh dan berkembang seirama meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Akan tetapi tren dan dinamika tersebut kurang dimanfaatkan para pemangku kepentingan, untuk menggali dan merekrut bibit atlet yang berbakat, dan selanjutnya mereka dibina untuk mengembangkan bakatnya yang terpendam itu melalui tahapan-tahapan peningkatan prestasi.

       Pemangku kepentingan yang kita maksud tidak harus lembaga pemerintah. Tetapi pihak-pihak non-pemerintah justru diharapkan untuk mengambil peran lebih aktif. Perusahaan mapan baik swasta maupun badan usaha milik negara adalah stakeholder yang diharapkan, bahkan dituntut untuk berkontribusi lebih besar dan berkeinambungan dalam pembangunan prestasi olahraga. Memproduksi atlet berprestasi tidak kalah penting dan mulianya dengan kepatuhan membayar pajak. Keduanya saling melengkapi dalam merealisasikan wujud pengabdian yang lebih cerdas dan bermartabat. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hanya Langit Belum Diberi Sertifikat

 

Oleh Yamin Indas

 

     

Karo Hukum Pemda Sultra, Kahar Haris SH (kanan). Dia berbincang dengan Sekretaris KPU Sultra Syafruddin. Foto Yamin Indas

  MASALAH tanah belakangan ini bukan saja makin runyam tetapi juga menggelikan. Di Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, perburuan tanah merangsek hingga ke bukit-bukit terjal. Tidak sampai di situ. Laut pun dikapling lalu dilegalisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dalam bentuk sertifikat. Pendek kata, di kota teluk tersebut hanya langit yang belum diberi sertifikat oleh lembaga yang kini telah bermetamorfosis menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Adalah Ferry Mursidan Baldan dari Partai Nasdem yang menjadi menteri pertama untuk kementerian baru tersebut.

       Di depan Presiden Joko Widodo dalam suatu acara resmi di Kota Kendari, awal bulan November 2014, Gubernur Sultra Nur Alam mengemukakan masalah penerbitan sertifikat laut. Ia mengatakan dalam hukum agraria, kita hanya mengenal sertifikat tanah. Namun, di Kendari ternyata ada juga sertifikat laut. Tentu saja gubernur tak menyampaikan perihal tersebut kecuali karena dianggapnya sebuah penyimpangan yang perlu diluruskan.

       Sertifikat yang dipersoalkan Gubernur Nur Alam adalah bukti pemilikan pihak-pihak tertentu atas beberapa tempat di perairan pantai Teluk Kendari. Tempat tersebut adalah benar-benar hamparan laut dangkal dan sering menyembul sebagai daratan tatkala terjadi air surut. Ketika pemerintah provinsi melakukan kegiatan pembangunan di sekitar teluk, seperti pembuatan talud, penimbunan maupun pengerukan, kemudian terhambat status laut tersebut. Tanah negara tersebut telah bersertifikat dan “pemiliknya” menghendaki pembayaran ganti rugi.

       Maraknya konflik di Tanah Air yang berlatar belakang sengketa tanah,  sebetulnya bersumber dari administrasi pertanahan yang sangat buruk. Indikasinya antara lain sertifikat tumpang tindih, dan penerbitan sertifikat pada tanah-tanah negara tanpa koordinasi dengan instansi terkait. Dengan kata lain, penerbitan sertifikat atau pun surat keterangan hak lainnya atas tanah seperti hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) tidak didasari landasan hukum ketentuan perundang-undangan. Aparat agraria cenderung bekerja menggunakan kaca mata kuda karena terdorong niat untuk melakukan praktik korupsi,  kolusi, dan nepotisme (KKN).

       Gubernur Nur Alam lebih sering dipusingkan masalah tanah di daerahnya, lebih-lebih jika ihwal itu melabrak tanah milik pemda sendiri. Bahkan, di era Gubernur Sultra dua periode itu banyak bermunculan kasus gugatan warga atas tanah pemda yang digunakan untuk kepentingan publik. Sebut saja gugatan terhadap tanah Stadion Olahraga yang menjadi pusat sarana dan prasarana berbagai cabang olahraga, termasuk lapangan sepak bola berstandar internasional, kemudian kasus gugatan tanah eks tapol (tahanan politik) Partai Komunis Indonesia, dan tanah milik Dinas Perikanan Sultra (eks lahan benih ikan) di samping  hotel Grand Clarion sekarang.

       Semua obyek gugatan tersebut adalah aset Pemda Sultra berdasarkan sertifikat hak pakai. Namun,  setelah sekian puluh tahun kemudian pihak  Agraria menerbitkan lagi sertifikat hak milik atas nama warga-warga yang datang mengklaim sebagai pemilik bidang-bidang  tanah tersebut.  Sertifikat baru itu kemudian dibawa ke Pengadilan sebagai dasar gugatan. Pada tahap ini pihak penegak hukum dan keadilan justru membuat sengketa tanah makin keruh ketika oknum-oknum hakim itu dengan sadar memenangkan gugatan warga bersangkutan.

       Kekalahan pihak Pemda Sultra dalam berbagai kasus gugatan tanah di Kota Kendari bukan tidak mungkin oknum-oknum di tubuh pemda itu juga ikut berperan. Modusnya yang mudah terbaca adalah dengan cara menerima putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Artinya tidak melakukan upaya hukum lagi, misalnya PK (peninjauan kembali), dan sebagainya.

       Kepala Biro Hukum Pemda Sultra Kahar Haris mengatakan pihaknya sering didatangi para mafia tanah buat nyogok. Mereka membawa uang bernilai ratusan juta rupiah, dengan maksud agar pemda tidak usah melakukan langkah hukum untuk menyelamatkan asetnya. Yang disebut mafia oleh Kahar termasuk unsur pengacara para penggugat. “Kalau kita tidak kuat-kuatkan iman atau tanpa integritas, tanah-tanah aset pemda bakal lenyap semua,” ujar mantan Jupen (juru penerang) Departemen Penerangan RI tersebut.

       Kahar menyatakan, setumpuk gugatan yang ditanganinya sekarang merupakan ‘banjir kiriman’. Kasus-kasus tersebut terjadi di era kepala-kepala biro hukum sebelumnya baik di masa jabatan Gubernur Nur Alam maupun gubernur sebelumnya. Pihaknya bertekad untuk merebut kembali aset-aset pemda tersebut. Untuk maksud itu Gubernur melibatkan Kejaksaan Tinggi Sultra selaku Pengacara Negara.

       Kita mencatat, Gubernur Nur Alam sering mengemukakan kekesalannya terkait perilaku petugas Agraria. Salah satu kasus yang mengganggu pikiran gubernur adalah terhentinya proyek pembangunan rumah murah bagi pegawai negeri sipil golongan rendah di lingkup Pemprov Sultra, akibat munculnya gugatan tanah lokasi perumahan. Padahal, tanah tersebut adalah tanah pemda yang dulu digunakan sebagai kamp konsentrasi eks Tapol G30S/PKI dalam rangka pembinaan. Rupanya sebagian tanah tersebut telah jatuh ke tangan perorangan dengan bukti sertifikat.

       Terkait kondisi administrasi pertanahan yang sangat buruk, Gubernur Nur Alam sangat gembira saat Presiden SBY mengangkat Herman Supanji sebagai Kepala BPN dalam tahun 2012. Ia berharap mantan Jaksa Agung RI itu dapat memperbaiki kinerja dan perilaku aparat Agraria/BPN. Namun, harapan itu hanya pepesan kosong belaka karena tidak terjadi perubahan hingga era pemerintahan SBY berakhir. Harapan Nur Alam kembali menyala saat memasuki era pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu dalam sambutan selamat datang kepada Presiden yang  berkunjung ke Sultra hanya 17 hari setelah pelantikannya, dengan suara lantang Gubernur Sultra tersebut menyampaikan ihwal sertifikat laut sebagai salah satu indikator buruknya administrasi pertanahan bukan saja di Sulawesi Tenggara tetapi juga cenderung terjadi secara nasional. ***  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presiden Jokowi Tertarik Mimpi Besar Nur Alam

Oleh Yamin Indas

Presiden ikut menyanyikan lagu kebangsaan sebelum membuka Munas XII Tahun 2014 Kagama di Kendari, Kamis 6 November 2014. Dia diapit Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Dra Hj Tina Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, Walikota Kendari Dr H Asrun M Eng  (kanan) dan Ketua Umum Kagfama 2009-2014 Sultan Hamengkubuono X dan Rektor UGM Pratikno yang juga Menteri/Sekretaris Negara Kabinet Kerja. Foto Yamin Indas

JOKO WIDODO pas betul dengan julukannya: Presiden Rakyat. Dia dielu-elukan rakyat di sepanjang jalan dari Bandara Haluoleo hingga tiba di Phinisi Ballroom Grand Clarion Hotel Kendari, arena Munas XII Tahun 2014 Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) yang akan dibuka Presiden Jokowi.

       Perut pesawat kepresidenan Republik Indonesia menyentuh  pertama kali landasan Bandara Haluoleo sekitar pukul 16.00 Wita, Kamis tanggal 6 November 2014. Ini melenceng hampir dua jam dari jadwal 14.20 Wita. Mulai dari bandara saat suasana masih diwarnai kegiatan ritual penyambutan secara adat, Jokowi yang disertai Ibu Negara Iriana  dikerubut warga masyarakat untuk bersalaman dan  menumpahkan rasa gembira bercampur haru karena figur  dukungan mereka ini telah menjadi presiden.

       Dari Bandara Haluoleo ke Pelabuhan Samudera Perikanan di bilangan Andonohu dan selanjutnya ke titik utama di arena  Munas Kagama, kerumunan warga tak putus-putusnya ingin bersalaman atau sekadar melihat dari dekat sosok Jokowi.

       Suasana di hotel Clarion lebih heboh. Warga yang berbaur dengan peserta dan Panitia Munas Kagama, menyambut Sang Presiden dengan teriakan histeris. Para petugas Paspampres maupun aparat pengamanan lainnya terlihat agak kelabakan. Tak kurang Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor Jenderal Bachtiar  ikut  menghentikan pergerakan warga yang merangsek, nyaris tak memberi ruang agar Presiden bersama rombongan  bisa lewat. Pemandangan serupa terulang saat Jokowi meninggalkan ruang phinisi.

       Ini ungkapan dramatis Gubernur Nur Alam saat menyampaikan sambutan selamat datang kepada Presiden dan Ibu Negara Iriana. Dia mengatakan ada dua fenomena alam  yang menandai kedatangan Presiden Jokowi di bumi Sulawesi Tenggara.  Pertama, beberapa jam menjelang kedatangan Bapak Presiden, bumi Sulawesi Tenggara diguyur hujan. Ini hujan pertama di daerah ini setelah beberapa bulan berlangsung musim kemarau. Fenomena kedua, warga masyarakat Sulawesi Tenggara tumpah ke sepanjang jalan yang akan dilalui Bapak Presiden. Ini tidak biasa. Sebab masyarakat kami dikenal cuek terhadap kedatangan atau kehadiran pejabat tinggi dari Jakarta.

       Gubernur Nur Alam juga menyebut kunjungan kerja Jokowi ke Sulawesi Tenggara 17 hari setelah dilantik menjadi Presiden ke-7 RI, merupakan hadiah politik baginya. “Ini bonus politik buat saya”, ujarnya seraya menegaskan dia akan patuh dan loyal terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pernyataan Nur Alam disambut aplaus membahana dari sekitar 500 peserta  munas dan undangan lainnya yang memadati Phinisi Ballroom Grand Clarion.

Dalam kesepakatan dengan pihak Istana, gubernur sebenarnya hanya diberi waktu sangat singkat  untuk sekadar menyampaikan sambutan selamat datang. Namun, Nur Alam agaknya tidak ingin kehilangan peluang. Disertai gambar di layar in-focus dia memaparkan perkembangan terkini daerah Sulawesi Tenggara di berbagai bidang, lalu menukik ke persoalan-persoalan aktual seperti konsep-konsep percepatan pembangunan daerah yang telah diajukan ke pemerintahan sebelumnya.

       Proposal tersebut antara lain rencana pembangunan pusat-pusat industri mineral nikel, aspal alam Buton, deposit emas, industri pengolahan rumput laut, jambu mete, dan kakao (cokelat). Inti proposal adalah pembentukan badan otorita yang diberi kewenangan luas dalam rangka pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan industri pertambangan dan pertanian tersebut. Namun, usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu tak ditindaklanjuti rezim SBY, meski pada awalnya disambut serius.

       Pengajuan konsep berangkat dari optimisme Gubernur Nur Alam bahwa kekayaan alam yang melimpah di Sulawesi Tenggara, jika dikelola dengan baik akan menjadikan Indonesia kaya raya, bebas dari utang dan kemiskinan. Sebab APBN kita bukan hanya akan sekadar gendut tetapi bakal tumpah ruah.

Di hadapan Presiden Jokowi, Gubernur Nur Alam kembali memaparkan bahwa  nilai potensi  nikel, aspal, dan emas saja diperkirakan mencapai Rp 303.000 trilyun. Angka spektakuler ini berasal dari potensi nikel 97,4 miliar ton dengan nilai Rp 23.000 trilyun, aspal 3,8 miliar ton (Rp 1.841 trilyun), dan deposit emas 1,125 juta ton (Rp 277.000 trilyun). Nilai tersebut dihitung dengan harga terendah.

Kecuali itu Nur Alam juga mengungkapkan rencana pembangunan megaproyek seperti jembatan layang  di atas Teluk Kendari, jembatan Baruta  yang menghubungkan Pulau Buton dan Pulau Muna, serta revitalisasi Teluk Kendari sendiri sebagai landmark Kota Kendari.  Megaproyek tersebut secara bertahap telah mulai diproses karena telah mendapatkan green light dari kementerian terkait di tingkat pusat.

Presiden Jokowi justru menyambut hangat gagasan-gagasan kreatif Nur Alam. Ia menyebut sambutan selamat datang sebagai pemaparan Gubernur Sulawesi Tenggara. “Saya senang gubernur (Nur Alam) memiliki mimpi besar. Bangsa kita memang bangsa yang besar, jadi harus memiliki mimpi besar agar bisa meraih kemajuan”, kata Presiden saat membuka Munas XII Kagama.

Pada kesempatan itu Presiden mengungapkan konsep poros maritim dan tol laut yang digagasnya dan menjadi materi kampanye pilpres lalu, menarik perhatian para pemimpin negara-negara besar.  Presiden Obama mengirim Menlunya untuk menanyakan soal poros maritim dan tol laut, termasuk Rusia,  Tiongkok, dan Jepang. Di pertemuan APEC (Asia Pasific Economig Cooperation)  8-12 November 2014, para kepala negara adidaya itu telah “mendaftar” untuk bertemu Presiden Jokowi. “Ini apa artinya? Mereka telah grogi duluan,” jawabnya sendiri yang disambut tepukan membahana dari hadirin.

Mimpi-mimpi besar yang tadi diutarakan Gubernur Nur Alam ternyata bukan hujan yang jatuh ke pasir.  Kata berjawab gayung bersambut. Pada menit-menit terakhir sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Presiden memanggil beberapa menteri terkait program yang disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara. Di ruang VIP Bandara Haluoleo dan di hadapan Gubernur Nur Alam, dia memerintahkan kepada menteri terkait seperti Menteri Pekerjaan dan Menteri Pertanian untuk memback-up dan menindaklanjuti program-program pemangunan di Sulawesi Tenggara.

“Minggu depan dan minggu depannya lagi akan berdatangan sejumlah menteri untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Jokowi di Sulawesi Tenggara;” kata Nur Alam seusai mengantar Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke tangga pesawat Air Force One, meminjam nama pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Tepat pukul 21.30 Wita, dari pintu pesawat Presiden Ny Jokowi melambaikan tangan selamat berpisah kepada Gubernur dan Ny Tina Nur Alam serta para pengantar lainnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menggunakan Aspal Buton, Implementasi Visi Misi Jokowi-JK

Oleh Yamin Indas

     EKSPEKTASI masyarakat kepada Presiden Joko Widodo harus diakui terlampau tinggi dan mengait hampir semua aspek persoalan bangsa. Bukan hanya perilaku dan pikirannya yang tak berjarak dengan kita melainkan juga visi misi Jokowi-JK memang sangat menjanjikan sebagaimana termaktub dalam Trisakti dan Nawa Cita. Trisakti dan Nawa Cita ini kemudian dijabarkan dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian program itu kini mulai bicara melalui aksi para menteri Kabinet Kerja.

Coba simak  tiga butir Trisakti yang tentu saja diadopsi dari pemikiran orisinal Bung Karno. Pertama, kita harus berdaulat secara politik; kedua, berdaulat secara ekonomi (berdikari); dan ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Visi ini oleh Jokowi-JK akan diwujudkan dalam misi yang mencakup sembilan sasaran program dan disebut Nawa Cita.

Terkait potensi aspal alam di Pulau Buton, kita berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi akan segera meresponsnya melalui sebuah kebijakan penting. Sebab kebijakan menggunakan aspal alam yang melimpah itu amat sejalan, bahkan sesungguhnya merupakan implementasi butir kedua Trisakti dan butir kelima Nawa Cita yang berbunyi: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pemerintah sejak era Orde Baru memelihara pengusaha yang menangani impor aspal minyak (asmin).  Volume impor asmin lebih separuh dari kebutuhan pengaspalan jalan d Indonesia yang mencapai kurang lebih 1,2 juta ton setiap tahun. Tentu kita tidak apriori mengatakan semua ruas jalan di Tanah Air harus menggunakan aspal buton (butas). Ruas-ruas jalan kelas satu yang kepadatan lalu lintas sangat tinggi seperti di Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, wajar dan haruslah menggunakan asmin.

Namun, untuk ruas-ruas jalan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, terutama di kawasan timur Indonesia,  sepatutnyalah menggunakan butas. Alasannya, ruas-ruas jalan tersebut masih rendah kepadatan lalu lintasnya. Ironisnya, dalam kondisi masih seperti itu sudah dilapisi dengan asmin yang impor itu. Secara pribadi, kita senang saja melewati jalan berkonstruksi hotmixed (asmin campuran panas). Mulus dan nyaman. Tetapi coba dihitung secara ekonomis apakah itu reasonable.

Trisakti mengajarkan kita untuk sedapat mungkin mampu  berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Kekayaan alam kita cukup melimpah. Ikannya di laut tinggal diambil, aspalnya tinggal disendok dengan sovel. Ironisnya, kita sok impor. Kita ketagihan makan ikan salmon. Padahal, salmon itu adalah ikan tongkol juga yang berwarna putih karena hidup di perairan dingin dan pada waktu tertentu berimigrasi ke air tawar.

Maka, dalam rangka implementasi Trisakti dan Nawa Cita kita berharap agar Presiden Jokowi mengurangi ketergantungan impor asmin. Selanjutnya semua program pengaspalan jalan berkelas rendah kepadatan lalu lintasnya diharuskan memanfaatkan aspal alam yang melimpah di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Potensi butas diperkirakan mencapai 3,8 miliar ton. Untuk mendapatkan aspal ini tidak sulit. Ditambang saja secara terbuka dengan menggunakan buldozer. Tidak perlu masuk terowongan seperti kegiatan penambangan aspal di Perancis.

Respons daerah

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memiliki perhatian terkait pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Beberapa ruas jalan provinsi yang sebelumnya tak terawat karena direncanakan menggunakan asmin tetapi tak kunjung terlaksana, dia memerintahkan menggunakan butas. Pengaspalan ruas jalan provinsi Tampo-Raha dan Bau-Bau – Banabungi adalah sekadar contoh pemanfaatan butas.

Bahkan, Gubernur Nur Alam telah membuatkan paying hukum penggunaan butas berupa peraturan daerah (Perda). Di situ ditegaskan pemanfaatan butas bertujuan untuk  memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam lokal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan (pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2010). Jadi, gubernur ini sebetulnya telah melaksanakan amanat Trisaktinya Bung Karno.

Namun, sejauh ini baru Pemda Kabupaen Buton Utara yang merspons kebijakan gubernur tersebut. Ada beberapa kendala antara lain, langkanya batu agregat standar Kementerian Pekerjaan Umum. Bahan tersebut di Kendari dikenal sebagai batu moramo. Oleh Hado Hasima, Kepala Dinas PU Buton Utara masalah itu diatasi dengan menggunakan batu gunung (batu kapir) lokal sebagai bahan lapis pondasi konstruksi jalan yang akan menggunakan butas.

Hado Hasima mengatakan semua tempat di Indonesia memiliki batu kapur yang dapat digunakan untuk konstruksi jalan butas. Tetapi sebelum digunakan di lapangan, batu kapur tersebut harus diuji secara laboratoris untuk menetapkan spesifikasi yang ideal bagi pengaspalan ruas-ruas jalan yang masih rendah tingkat kepadatan lalu lintasnya.

Hado  kemudian menyebut kombinasi butas dengan batu kapur lokal Buton Utara sebagai Butur Seal Asbuton (aspal buton). Suatu ruas jalan yang dipersiapkan menggunakan butas, tentu dimulai dengan perbaikan tanah dasar, yaitu lapis paling bawah dari badan jalan. Pekerjaan ini dilanjutkan dengan penghamparan batu kapur selektif  berukuran paling halus hingga tiga inci. Lalu dipadatkan dengan roda besi (wales) berbobot 4-6 ton. Kegiatan selanjutnya adalah pengerasan lapisan paling atas dengan menghamparkan butir butas berukuran maksikmal dua mili yang telah dilunakkan dengan aspal cair atau aspal emulsi. Maka terbangunlah sebuah konstruksi jalan butas yang mulus versi Buton Seal Asbuton. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pulau Wawonii Miskin Prasarana

 

Oleh Yamin Indas

 

Gubernur H Nur Alam SE MSI saat meninjau sarana dan prasarana pemerintahan di Langara. Nomor dua dari kanan adalah Pj Bupati Konawe Kepulauan H Nur Sinapoy MSI. Paling kiri adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra Ir Bambang MM. Foto Yamin Indas

   KONDISI Pulau Wawonii belum banyak berubah. Ketika sebagai wartawan Kompas menyertai kunjungan kerja Gubernur Abdullah Silondae ke pulau itu sekitar 35 tahun silam, saya merasakan sulitnya transportasi. Jalan beraspal tak ada, apalagi mobil. Kendaraan bermotor roda dua pun belum ada. Dari rumah jabatan camat ke pelabuhan, gubernur dan rombongan mau tak mau harus berjalan kaki.

       Pengalaman serupa masih berulang saat saya mengikuti kunjungan kerja Gubernur Nur Alam, bulan lalu (23 Oktober 2014). Dari pelabuhan Langara ke rumah jabatan bupati (sebelumnya rumah jabatan camat), rombongan gubernur memang sudah menggunakan mobil. Namun tak merasakan adanya kenyamanan karena kondisi jalan yang dilalui belum teraspal. Sebagian anggota rombongan juga harus berdesakkan karena mobil yang tersedia masih amat terbatas.

       Kesenjangan di Wawonii sangat kental. Kondisi infrastruktur terutama prasarana jalan tak berkembang, tak terkecuali di Langara, ibu kota  kecamatan selama 50 tahun sampai berfungsi sebagai ibu kota kabupaten menyusul pemekaran Wawonii menjadi daerah otonom Oktober 2013. Kota kabupaten tersebut terlihat kumuh. Perkampungan warga tidak tertata dengan baik.

       Kompleks pemerintahan kabupaten ditempatkan di sebuah kawasan baru, sekitar 3,5 kilometer dari pelabuhan. Pembabatan hutan dan land clearing adalah pekerjaan awal sebelum dibangun beberapa unit bangunan semi permanen untuk kantor bupati, sekretariat daerah, dan dinas-dinas (satuan kerja perangkat daerah). Akses jalan ke pusat pemerintahan tersebut, baru juga dibuka bersamaan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan tadi. Ketika meninjau kompleks tersebut, Gubernur  Nur Alam dan rombongan disediakan masker agar tak terganggu terpaan debu  jalan  tanah tersebut.

Kantor Sekretariat Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara. Masih konstruksi semi permanen sesuai kemapuan dana. Foto Yamin Indas

       Perihal penyediaan prasarana jalan bagi masyarakat Pulau Wawonii, itu isu pemilu tahun 1997. Waktu itu Pemda Sultra telah mengarahkan salah satu kontraktor untuk melaksanakan pembangunan jalan lingkar di pulau tersebut. Entah mengapa proyek itu tak berlanjut setelah selesai perhelatan politik. Para elite hanya sibuk mengatur kekuasaan terkait pembagian jabatan dan kedudukan politik. Komitmen dilupakan. Janji tinggal janji.

       Nur Sinapoy, pamongparaja senior yang ditunjuk Gubernur Sultra menjadi Pejabat Bupati Konawe Kepulauan, berharap pembangunan jalan lingkar bisa dilaksanakan di era masa jabatannya yang singkat itu (diperpanjang setahun hingga 23 Oktober 2015).

       Jalan lingkar Wawonii tidaklah sepanjang jalan Anyer – Panarukan (1000 km) yang dirintis Gubernur Jenderal Daendels menjelang abad ke 20. Pj Bupati Nur Sinapoy mengatakan jalan lingkar Wawonii hanya sekitar 110 kilometer. Bila jalan lingkar ini selesai termasuk ruass-ruas jalan penghubung (spider road), maka akan terbuka peluang bagi perumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Wawonii.

Pejabat Bupati Konawe Kepulauan di dermaga pelabuhan Wawonii. Banyak pihak di Wawonii menginginkan dia maju dalam proses pemilihan bupati definitif. Foto Yamin Indas

Potensi sumber daya alam pulau tersebut adalah lahan pertanian dan kelautan. Ada juga mineral nikel namun cadangannya tentu tidak menjamin berdirinya industri pengoalahan dan pemurnian (smelter) yang berinvestasi besar. Luas pulau itu tercatat kurang lebih 86,761 kilometer persegi. Hasil pembangunan dan upaya pengembangan pertanian dan kelautan, kelak akan menjadi penentu apakah Pulau Wawonii akan terus eksis sebagai daerah otonom atau kembali ke kabupaten induk karena tidak mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang memadai untuk memperkuat dana pemerintah pusat.

Kabupaten Konawe Kepulauan

       Kendati ingin sekali menjadi masyarakat modern yang ditandai dengan kesungguhan melaksanakan pembangunan dengan segala risiko dan implikasinya, di lain pihak masyarakat kita tampaknya masih sulit meninggalkan kultur feodal. Fenomena ini tentu saja berlangsung di tingkat elite.

       Pemikiran feodalisme itu tercermin, misalnya, dalam upaya percepatan pembangunan sosial ekonomi melalui pembentukan daerah otonomi baru. Hampir semua kabupaten baru diberi nama sama dengan nama kabupaten induk kemudian ditambah embel-embel arah mata angin di mana daerah pecahan itu terletak. Maka, sekarang ada Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton Utara, dan seterusnya. Saat ini sedang diperjuangkan terb

Artis Melinda, pelantun Cinta Satu Malam ikut memeriahkan HUT ke-1 Kabupaten Konawe Kepulauan di Langara. Foto Yamin Indas

entuknya Provinsi Buton Raya.

       Tidak bisa dibantah bahwa fenomena tersebut bertolak dari sebuah mindset berlatar belakang feodalisme. Secara kultural kelahiran daerah-daerah otonom baru tersebut dipandang tidah sah jika tidak menggandeng nama induknya sebagai pusat kekuasaan di masa lampau, di zaman kerajaan dan kesultanan, Di sentra-sentral kekuasaan tersebut, paduka yang mulia raja dan sultan harus disembah.

       Demikianlah, Pulau Wawonii dimekarkan menjadi kabupaten baru dan diberi nama Kabupaten Konawe Kapulauan. Pulau di tepi Laut Banda itu berjarak 27 mil dari pelabuhan Kendari. Gubernur Nur Alam dan rombongan ketika itu menempuh jarak tadi kurang dari satu jam karena menggunakan kapal bermesin berkekuatan tinggi. Speedboat Bahteramas milik Pemprov Sultra, misalnya, digerakkan mesin berkekuatan 900 PK. Beberapa wartawan dan pejabat eselon dua seperti Kepala Biro Pemerintahan Drs Zayat Kaimuddin dan Kadis Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra Ir Bambang MM sangat menikmati lajunya kapal dinas gubernur tersebut.

       Kunjungan kerja Gubernur Nur Alam di Langara, ibu kota kabupaten adalah dalam rangka menghadiri peringatan setahun terbentuknya kabupaten baru tersebut sekaligus menyerahkan secara resmi surat keptusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan setahun masa tugas Nur Sinapoy sebagai Pejabat Bupati Konawe Kepulauan. Pejabat bupati tersebut ditugaskan membentuk DPRD dan organisasi satuan kerja perangkat daerah. Pada tahap berikutnya pejabat bupati memfasilitasi pemilihan kepala daerah definitif.

       Ketika berbicara di depan rakyat Wawonii yang sempat hadir pada upacara HUT ke-1 Kabupaten Konawe Kepulauan, Gubernur Nur Alam menekankan masyarakat Wawonii untuk belajar dan bekerja keras. Untuk memajukan Wawonii tidak bisa lain harus belajar dan belajar dalam rangka meraih dan menciptakan daya saing serta kemandirian. Wawonii  harus dibangun oleh masyarakat Wawonii sendiri.

       Penekanan soal peningkatan kualitas sumber daya manusia  oleh Gubernur Nur Alam tak terlepas dari kenyataan bahwa personel pemerintahan di kabupaten baru itu kebanyakan berasal dari luar terutama dari kabupaten induk. Diingatkan oleh Gubernur Sultra dua periode itu, bahwa isu putra daerah bukan zamannya lagi. Putra daerah boleh tetapi mereka harus memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi. Begitu kata Nur Alam. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jembatan dari Dana Pinjaman Kementerian Keuangan

 

Oleh Yamin Indas

 

Jembatan Sungai Konaweha Hulu yang menghubungkan dua kabupaten di Sulawesi Tenggara. Jembatan ini diresmikan Gubernur Nur Alam, Sabtu 6 September 2014. Foto Yamin Indas

PERHATIAN Nur Alam  terhadap pembangunan infrastruktur tidak main-main. Saking seriusnya dia menempuh kebijakan meminjam dana ke pihak lain untuk pembangunan jalan dan jembatan yang dipandang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, dana APBD sendiri sangat terbatas untuk dapat melayani banyak kebutuhan, sementara ruas jalan dan jembatan yang menuntut penanganan segera makin banyak seiring terjadinya peningkatan produksi di pedesaan dan munculnya sejumlah kabupaten baru hasil pemekaran.

       Contoh langkah pro-rakyat yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut adalah pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu. Untuk pembangunan jembatan itu diperlukan dana kurang lebih Rp 40 miliar. Sedangkan dana yang dapat disisihkan dari APBD provinsi hanya sekitar Rp 4 miliar.   Kalau APBD harus dikuras semua, maka banyak ruas jalan dan jembatan di tempat lain tak kebagian biaya pemeliharaan dan peningkatan mutu. Akibatnya ekonomi masyarakat bisa stagnan.

 Ihwal pembangunan jembatan untuk menembus isolasi daerah hulu sungai, merupakan dambaan penduduk setempat, sejak lama. Doa mereka agaknya terkabul sehingga ada saja jalan bagi pemerintah untuk memenuhi harapan rakyatnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara, Drs H Nasir Andi Baso MSi, mengungkapkan: “Sampai kunjungan pertama Pak Nur Alam ke daerah hulu sungai setelah dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, kita belum tahu mau diambilkan dari mana dana untuk pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu”.

Problem tersebut kemudian diterobos dengan kebijakan memanfaatkan fasilitas dana pinjaman yang disediakan Kementerian Keuangan melalui badan layanan umum PIP (Pusat Investasi Pemerintah). Dana pinjaman yang disalurkan PIP untuk membiayai pembangunan jembatan di hulu sungai itu Rp 30 miliar. Ditambah dana APBD Rp 4 miliar, maka jembatan berbentang 237 meter dan lebar 7 meter itu berhasil diselesaikan, lalu diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Nur Alam, Sabtu 6 September 2014.

       Pemanfaatkan dana pinjaman PIP sebetulnya telah dirintis saat gubernur membangun rumah sakit modern Bahteramas di Kota Kendari. Rumah Sakit Umum Provinsi Sultra itu kini masih terus disempurnakan dengan penambahan sarana dan fasilitas meski telah menelan biaya kurang lebih Rp 400 miliar. Hampir separuh (tepatnya Rp 190 miliar) biaya pembangunan RSUP Sultra itu bersumber dari pinjaman badan layanan umum PIP.

       Memanfaatkan dana pinjaman bagi pembangunan proyek-proyek besar adalah strategi yang tepat. Sebab proyek dapat segera dinikmati masyarakat. Kecuali itu  pemerintah (provinsi) terhindar dari biaya tinggi akibat tekanan inflasi apabila proyek-proyek  tersebut bersifat multiyears. Pengembalian pinjaman secara angsuran dilakukan melalui penyisihan dana APBD setiap tahun. Tidak dibebankan pada masyarakat. Jadi kecaman segelintir orang bahwa pinjaman menjadi beban masyarakat tidak berdasar sama sekali karena tidak ada penambahan pembayaran pajak kepada masyarakat terkait pengembalian pinjaman tersebut.

Jembatan Terpanjang

       Jembatan Sungai Konaweha Hulu tercatat sebagai jembatan terpanjang di Sulawesi Tenggara. Bentangan sepanjang 237 meter tadi masih ditambah 150 meter opritan di ujung jembatan di wilayah Kabupaten Konawe dan 70 meter lagi di Kabupaten Kolaka Timur. Opritan adalah sambungan daratan dengan ujung konstruksi jembatan. Permukaan opritan ini juga harus berlapis aspal dan menjadi bagian dari konstruksi jembatan.

       Kehadiran jembatan tersebut praktis membebaskan penduduk Kolaka Timur di sepanjang hulu Sungai Konaweha dari problem isolasi. Sungai ini juga merupakan batas alam Kolaka Timur dengan Konawe dan batas alam Kabupaten Konawe Selatan dengan Konawe. Dengan demikian sungai terbesar dan terpanjang di jazirah Sulawesi Tenggara itu menjadi sumber kemakmuran penduduk di tiga kabupaen tadi ditambah warga Kota Kendari.

       Aliran sungai Konaweha pada titik tertentu menghilang ke perut bumi kemudian muncul di Pohara. Maka, aliran di sini disebut Sungai Pohara dan bermuara di Laut Banda. Sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kendari diambil dari Sungai Pohara. Limpahan pasir dari sungai itu juga diambil warga bagi kebutuhan pembangunan fisik di ibu kota Sulawesi Tenggara.

       Belasan ribu hektar sawah di Konawe mendapatkan air dari Bendungan Wawotobi di Sungai Konaweha. Bendungan ini terletak di Unaaha, ibu kota Kabupaten Konawe. Dan Konawe telah berperan sebagai lumbung beras di Sultra justru karena keberadaan Bendungan Wawotobi dan jaringan irigasi lain di dataran rendah Abuki dan sekitarnya.

       Adapun penduduk Kolaka Timur di hulu Sungai Konaweha, umumnya petani tanaman semusim seperti padi ladang, sayuran. Kemudian perkebunan pisang, kelapa, kakao. Semua hasil tersebut diangkut ke Kendari sebagai titik simpul pemasaran terdekat. Diangkut dengan rakit ke hilir hingga jembatan Sungai Konaweha di Unaaha. Dari sini produksi tersebut kemudian diangkut dengan mobil barang ke Kota Kendari. Akhirnya, kesulitan angkutan dan transportasi  tersebut kini telah terjawab dengan kehadiran jembatan di hulu sungai dalam wilayah Kecamatan Latoma, Konawe.

       Gubernur Nur Alam mengatakan, ia kini masih memikirkan bagaimana mendaptkan dana bagi pembangunan sebuah lagi jembatan di alur Sungai Konaweha. Jembatan itu direncanakan dibangun di daerah Sabulakoa untuk melancarkan hubungan transportasi di sentra-sentra produksi baik di Konawe maupun Kabupaten Konawe Selatan.

       Lebih jauh gubernur menyatakan bahwa Pulau Buton dan Pulau Muna akan dibuatkan jembatan penghubung di daerah Baruta. Dengan demikian, hubungan transportasi  melalui lintas jalan poros di kedua pulau bakal lebih mudah. Selama ini kedua pulau dapat dijangkau dengan hubungan darat  dari ibu kota provinsi melalui lintas penyeberangan feri Torobulu – Tampo dan selanjutnya lintss feri Waara – Bau-Bau serta lintas feri Lasalimu -Wanci di Kepulauan Tulang Besi (kini Kabupaten Wakatobi).

Mewujudkan Mimpi

       Upaya pembangunan jembatan Sungai Konaweha Hulu

Profil Gubernur Nur Alam beberapa hari setelah dilantik menjadi gubernur di awal masa jabatan periode pertama. Foto Yamin Indas

berangkat dari mimpi Nur Alam ketika dia berulang kali mengunjungi masyarakat terpencil di daerah hulu sungai tersebut dalam rangka sosialisasi sebagai calon gubernur Sultra periode 2008-2013. Untuk menyeberang ke wilayah Kolaka atau sebaliknya ke wilayah Konawe, Nur Alam dan rombongan harus menggunakan pincara (rakit) yang ditarik tenaga manusia dengan tali tambang.

       Kondisi sulitnya hubungan transportasi tersebut membuat Nur Alam berjanji dalam hatinya, apabila terpilih menjadi gubernur dia akan berusaha mengatasinya. Mimpi tersebut kini telah menjadi kenyataan. Penduduk di daerah hulu sungai dengan mudah kini sudah dapat melakukan mobilisasi dalam rangka kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Jembatan Sungai Konaweha Hulu terletak di km-52 dari kota Unaaha. Ibu kota Kabupaten Konawe ini berjarak 70 km barat Kota Kendari.

       Ketika meresmikan jembatan, Gubernur Nur Alam berjanji akan terus melanjutkan pembangunan jalan di daerah hulu sungai bagi kelancaran barang dan mobilisasi manusia. Dengan demikian, kehadiran jembatan terpanjang itu   akan semakin mengekskalasi pertumbuhan ekonomi. Kehadiran jembatan ini diharapkan oleh gubernur dapat merangsang pertumbuhan di daerah hulu sungai baik di Kabupaten Kolaka Timur maupun Konawe. Dalam tahun 2014 Pemerintah Provinsi menyediakan lagi sekitar Rp 10 miliar untuk peningkatan mutu jalan dan jembatan di daerah hulu sungai.

       Artinya, kehadiran dan peristiwa peresmian jembatan adalah momentum untuk memperbarui semangat dan tekad bangkitnya kesadaran penduduk setempat untuk bekerja lebih keras lagi agar kehidupan ekonomi dan sosial mereka lebih meningkat, bahkan mampu bersaing dan mandiri menyambut masa depan yang lebih berkualitas.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menjanjikan, Investasi Tambak Udang di Sumbawa

Oleh Yamin Indas

Hamparan tambak udang milik PT Bumi HHarapan Jaya di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, makin mempercantik pemandangan alam di kawasan tersebut. Foto Yamin Indas

KABUPAEN SUMBAWA BARAT di Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai bicara di sektor industri kelautan dan perikanan, khususnya usaha pertambakan udang. Di Poto Tano terhampar sekitar 365 hektar lahan tambak yang tengah digarap investor dari Surabaya dengan pola intensifikasi.

NTB sebagai Bali kedua di bidang pariwisata tidak hanya menyuguhkan pesona alam pegunungan, pantai berpasir putih yang setiap detik dijilat gulungan ombak, serta pulau-pulau kecil yang indah, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi baik berupa cadangan mineral, lahan pertanian, maupun sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan dukungan infrastruktur yang makin baik dan kebijakan pemerintah setempat menciptakan iklim investasi yang kondusif, para investor tidak ragu melakukan investasi di sana. Iklim investasi yang kondusif dimaknai sebagai kemudahan urusan perizinan tanpa harus menyuap oknum pejabat dalam berbagai versi seperti uang, hiburan, fasilitas.

Seperti halnya Pulau Lombok, Pulau Sumbawa saat ini terdiri atas lima kabupaten/kota. Kedua pulau besar tersebut berada dalam satu sistem perhubungan darat melalui lintas feri Kayangan – Poto Tano. Kayangan adalah kota pelabuhan feri di ujung timur Pulau Lombok, sementara Poto Tano merupakan pelabuhan armada feri di ujung barat Pulau Sumbawa. Lintas tersebut dilayani 24 jam armada feri dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam.

Dari kejauhan menjelang masuk ambang pelabuhan feri Poto Tano, kita disambut pesona kemolekan alam Pulau Sumbawa. Puncak-puncak bukit di sekitar daerah pelabuhan berwarna kecoklatan bernuansa silver oleh terpaan sinar terik matahari siang. Panorama alam pegunungan itu tampak makin eksotik ketika berpadu dengan hamparan laut yang masih biru di perairan pantai Kabupaten Sumbawa Timur.

Ketika matahari bersinar lembut di kala senja, bukit-bukit menjulang tadi menampilkan kecoklatan yang utuh. Pemandangan tersebut kemudian mengorek memori saya pada alam pegunungan di sepanjang jalan poros Madinah – Mekkah. Tandus dan gersang. Namun, alam yang keras itu telah menjadi saksi kehidupan dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW yang diutus Allah Swt untuk datang membawa rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Al Qur’an dan sunnah beliau SAW adalah sumber dan pintu rahmat itu.

Adapun pegunungan dan perbukitan tandus di Sumbawa Timur, sejatinya hanyalah sebuah fenomena alam pada setiap puncak musim kemarau. Jadi bersifat musiman. Penduduk setempat mengatakan, puncak-puncak bukit tersebut akan kembali hijau setelah tiba musim penghujan.

Petakan tambak udang yang dilengkapi kincir air untuk memproduksi oksigen. Foto Yamin Indas

Petakan Tambak Udang

Begitu kita keluar dari gerbang pelabuhan feri Poto Tano, hamparan petak-petak tambak udang akan segera terlihat di sebelah kanan dari ruas jalan menuju Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Sebuah ruas lainnya di pertigaan, menghubungkan kota-kota kabupaten di daratan Pulau Sumbawa hingga kota-kota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jembatan terapung kapal-kapal feri.

Lokasi tambak tersebut seolah berada di lembah, dikitari perbukitan dengan karakter alam yang disebutkan tadi. Bila kita naik sedikit ke salah satu bukit, maka hamparan petak-petak tambak akan nampak seperti sarang lebah, sebuah sumber daya buatan yang memperkaya keindahan alam di kawasan tersebut. Padahal, pengolahan tambak saat saya di sana, Sabtu 29 Agustus 2014, belum separuh dari sasaran seluas 365 hektar.

Seperti dijelaskan Site Manajer PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), Antonius Bangun Widodo, proyek tambak intensif penuh mulai dirintis tahun 2012. Tujuh bulan kemudian dilakukan panen pertama dengan produksi 18 sampai 21 ton udang vaname per hektar. Tingkat produktivitas adalah 25 ton per hektar. Usaha budidaya serupa di daerah Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan pola semi intensif hanya menghasilkan sekitar 1,2 ton per hektar.

Namun demikian, data-data produksi tersebut membuat saya minder jika harus membandingkan dengan produksi tambak tradisional di Sulawesi Tenggara yang hanya rata-rata di bawah satu ton per hektar. Paling tinggi dua ton untuk pola semi intensif minimum. Artinya, tidak semua sarana dan teknologi dapat diterapkan akibat masih terbatasnya kekuatan modal para petambak.

PT BHJ adalah anggota Sekar Alam Group yang berpusat di Surabaya. Kelompok ini memiliki sekitar 60 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang bisnis. Anton Widodo didampingi Wakil Site Manajer, Zaldi Yanan, dan sejumlah kepala divisi yang telah berpengalaman di bidang industri udang.

Lokasi tambak di Poto Tano pada awalnya adalah lahan tambak yang terlantar selama sekian tahun. Lahan itu kemudian di-take over PT BHJ. Agar segera menghasilkan dengan tingkat produksi yang tinggi, PT BHJ menerapkan pola intensif penuh. Saluran irigasi dibuat sesempurna mungkin.

Wakil Site Manajer Zaldi Yanan saat menjelaskan proses penyedotan air laut untuk pengairan lahan tambak. Foto Yamin Indas

Budidaya udang tersebut sepenuhnya menggunakan air laut yang disedot dengan mesin pompa. Sebelum dialirkan ke petak-petak tambak, air laut itu ditampung pada sebuah tandon berupa kolam besar dalam kondisi steril dari bakteri dan biota yang membahayakan kehidupan udang. Tandon itu dilapisi plastik kedap air. Selama di penampungan, air laut tersebut diberi treatmen yang antara lain berisi nutrisi dan unsur-unsur pembentukan plankton.

Petakan tambak yang dibangun Anton Widodo dan kawan-kawan, bukanlah kolam yang beralas dan berdinding tanah seperti kondisi tambak rakyat pada umumnya. Petakan yang luasnya kurang lebih 0,5 hektar dilapisi pula plastik kedap air jenis HDP setebal 0,5 sampai 0,7 milimeter. Di bawah lapisan plastik dipasangi sejumlah pipa yang kedua ujungnya menyembul ke bibir kolam. Ini merupakan sarana sirkulasi udara agar dasar kolam tetap nyaman.

Kolam tersebut kemudian diisi air laut dari tandon tadi. Air steril ini difermentasi lagi sekitar satu minggu untuk menciptakan plankton. Kehadiran plankton ditandai dengan keruhnya air. Pada saat itu barulah ditebar benur jenis vaname (Litopenaeus vanamee) sekitar 500.000 per petak. Anak udang berumur 10 – 11 hari tersebut diberi pakan 4 kali dalam sehari. Dalam 4 bulan sudah dapat menghasilkan udang size 30 ekor per kilogram.

Masa panen tergantung permintaan pasar. Jika permintaan menghendaki size 40, 60, 80 ekor per kilogram, tentu panennya lebih cepat. Oleh karena itu, tambak di Poto Tano bisa dipanen sampai 4 kali dalam setahun dengan produksi 18 ton per hektar.

Site Manajer PT Bumi Harapan Jaya Antonius Bangun Widodo saat memaparkan teknik budidaya udang vaname untuk pola intensifikasi penuh di lokasi tambak Poto Tano, Sumbawa Barat. Foto Yamin Indas

Ramah Lingkungan

Pengelolaan tambak di Poto Tano dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Setelah dilakukan panen terakhir, kolam dibersihkan dan airnya dibuang melalui saluran yang telah tersedia. Saluran itu dibuat berkelok-kelok jauh sebelum mencapai laut. Tujuannya agar terjadi proses penjernihan secara alami. Namun, sebelum tiba di laut, limba tersebut dites dengan pelepasan ikan dan biota lainnya. “Kalau tidak mati berarti airnya sudah bebas dari pencemaran,” kata Anton.

Kebijakan lain dan ini yang penting adalah melibatkan penduduk lokal sebagai karyawan. Saat ini saja tercatat 128 karyawan tenaga lokal. Karyawan PT BHJ di Poto Tano bakal bertambah seiring dengan meluasnya pengolahan tambak sesuai areal yang ada, yaitu 365 hektar.

Menurut Anton, bila luasan itu dibangun sekaligus maka investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 300 miliar. Setiap petak menghabiskan dana sekitar Rp 300 juta, termasuk biaya pembangunan infrastruktur. Akan tetapi dalam rangka efisiensi, tidak perlu dibangun sekaligus. Sebagian hasil penjualan produksi dari lahan yang terbuka, akan diinvestasikan kembali bagi pembangunan keseluruhan tambak secara bertahap.

Pasalnya, sisa cadangan modal investasi masih terus dikembangkan untuk proyek yang lebih besar. “Pak Fong berhasrat membangun proyek tambak terbesar kedua di dunia dan lokasinya di Sulawesi Tenggara,” ujar Anton menyebut salah satu pimpinan Sekar Group yang bernama lengkap Harry Fong Jaya, lulusan sebuah perguruan tinggi di AS.

Kelompok usaha tersebut saat ini tengah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Kabupaten Konawe Selatan berkapasitas 100.000 ton nickel pig iron setahun dengan investasi 100 juta dollar AS (setara Rp 1,1 trilyun pada kurs Rp 11.000 per 1 dollar AS. Pembangunan pabrik tersebut ditangani PT PP (Pembangunan Perumahan), BUMN di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum.

Cadangan lahan tambak itu sudah ada di Kendari Selatan juga. Tinggal dilakukan penelitian lebih detil dalam rangka pembuatan desain. Luasan lahan yang dibutuhkan paling sedikit 4.000 hektar. Lahan tambak ini akan dibangun untuk pola super intensif yang mampu mengkatrol tingkat produktivitas sampai 150 ton per hektar. “Ini industri tambak terbesar kedua di dunia setelah Lampung yang luasannya mencapai 10.000 hektar. Tambak super intensif tersebut dikelola PT Wahyu Mandiri,” kata Anton menjelaskan.

Selain Indonesia, negeri-negeri penghasil udang antara lain Taiwan, Thailand, Brasil. Pasokan pasar dunia dewasa ini didominasi Indonesia. Industri udang Indonesia bangkit kembali setelah terpuruk lebih satu dasawarsa akibat serangan penyakit putih bagi udang windu. Era udang windu kini digantikan udang jenis vaname yang tahan dari serangan penyakit selama pengelolaan tambak ditangani secara teknis yang benar dan tepat. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Smelter Bernilai Rp 1 Trilyun di Sulawesi Tenggara

 

                           Oleh Yamin Indas

 

Direktur Utama PT Bintang Smelter Indonesia Harrison Iyawan  menyampaikan sambutan pada upacara peletakan batu pertama pembangunan smelter berkapasitas 100.000 ton per tahun di Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Foto Yamin Indas

UPAYA Gubernur Nur Alam menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pusat industri nikel di Tanah Air, bukanlah impian kosong. Dua hari menjelang peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah smelter bernilai 100 juta dollar Amerika Serikat (setara Rp 1,1 trilyun pada kurs Rp 11.000 per 1 dollar AS) dimulai pembangunannya di Kelurahan Ngapaaha, Kabupaten Konawe Selatan. Pabrik berkapasitas 100.000 ton per tahun itu akan beroperasi akhir 2015.

Di penghujung tahun 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut telah meresmikan pengoperasian sebuah smelter berskala kecil (kapasitas 25.000 ton nikel pig iron per tahun) milik Modern Group di Kabupaten Konawe. Saat ini tercatat pula sekitar 3-4 unit smelter berskala kecil yang tengah dibangun para investor. Smelter-smelter tersebut akan menambah deretan industri pengolahan dan pemurnian bijih nikel di Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah industri nikel di Indonesia. Sejak awal 1970-an, PT Aneka Tambang mengelola pertambangan dan industri nikel di Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Smelter Pomalaa memproduksi feronikel berkadar lebih 90 persen nikel murni.

Adapun smelter di Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, 120 km selatan Kota Kendari, akan memproduksi nickel pig iron, bahan baku utama industri stainless steel. Pabrik ini dibangun PT Bintang Smelter Indonesia (BSI), anak perusahaan PT Ifishdeco dari Finna Group Surabaya dan Wahana Tri Lintas Mining (anak perusahaan Fujian PAN-Chinese Mining Co Ltd, China (Tiongkok).

 

Kelompok Usaha dari Surabaya

Finna Group merupakan kelompok usaha industri bahan makanan dari hasil pertanian dan kelautan berkualitas tinggi di Kota Surabaya. Salah satu produk primadona adalah kerupuk udang. Orang Indonesia dari kalangan menengah atas merasa belum lengkap bila mereka makan tanpa mengunyah kerupuk udang sidoarjo. Sidoarjo adalah kota satelit Surabaya di mana rangkaian pabrik Finna Group berlokasi.

Kerupuk udang sidoarjo juga diekspor ke mancanegara, seperti halnya produk udang. Udang (Crustacea) ditakdirkan berbadan bungkuk bila terpisah dari habitatnya, air. Akan tetapi, udang sidoarjo produk Finna Group ada yang berbadan lurus. “Untuk memenuhi selera Jepang”, ujar Harry Fong Jaya, salah satu pimpinan Finna Group, dalam suatu kesempatan kepada penulis. Saat diolah, badan udang itu diluruskan.

Bagi masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya di wilayah kepulauan, tidak asing dengan orang-orang dari kelompok usaha tersebut. Pasalnya, PT Sekar Alam telah hadir di tengah-tengah petani jambu mete di wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna sejak tahun 1960-an. PT Sekar Alam adalah salah satu anggota Finna Group yang secara khusus mengelola pabrik jambu mete di Pasuruan, Jawa Timur.

Adalah PT Sekar Alam yang mula-mula melatih petani setempat menggunakan kacip untuk mengeluarkan kacang mete dari kulitnya yang keras itu.   Keterampilan tersebut kemudian menyebar luas di kalangan petani jambu mete sehingga penghasilan mereka lebih baik dibanding hanya menjual jambu mete dalam bentuk biji mentah (gelondongan).

PT Sekar Alam kemudian membuka unit usaha berbentuk PT Ifishdeco. Perusahaan baru ini membuka usaha perkebunan di Konawe Selatan untuk memanfaatkan lahan miliknya yang telah berstatus HGU (Hak Guna Usaha) seluas 2.580 hektar. Akan tetapi, perkebunan jambu mete tersebut kurang produktif akibat tekanan iklim yang sering ekstrem dan kondisi lahan yang tergolong tanah marginal. Sebagian lahan HGU tersebut berwarna merah karena mengandung mineral nikel.

 

Mendukung Kebijakan Pemerintah

Maka, ketika pasaran nikel meledak pertengahan tahun 2000-an,

Bupati Konawe Selatan H Drs Imran MSi (kanan) menyerahkan bantuan pendidikan kepada Camat Tinanggea, disaksikan Direwktur Utama PT Bintang Smelter Indonesia Harrison Iyawan (kanan). Foto Yamin Indas

Ifishdeco segera memanfaatkan peluang itu.  Ladang jambu mete serta merta diubah menjadi areal tambang yang melibatkan tenaga kerja sekitar 1.200 orang. Kegiatan tersebut kemudian dihentikan menyusul berlakunya ketentuan larangan ekspor mineral mentah sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka para investor pemegang izin pertambangan diharuskan membangun smelter jika masih berminat melanjutkan usahanya. Sebab pemerintah dipastikan menutup kran ekspor mineral mentah buat selamanya. Namun, belakangan ini muncul wacana, pengusaha yang serius dan mulai membangun  smelter bakal diberikan dispensasi ekspor mineral mentah dalam rangka penguatan modal untuk mempercepat proses pembangunan smelternya.

Akan tetapi bagi PT BSI, ada atau tanpa dispensasi ekspor bijih nikel (ore), pembangunan smelter di Konawe Selatan akan dikebut agar pada bulan Maret atau April tahun depan sebagian pabrik mulai beroperasi. Keseluruhan bangunan pabrik ditargetkan selesai pada akhir tahun 2015.

Direktur Utama PT BSI Harrison Iyawan menegaskan: “Peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan bijih nikel di Konawe Selatan ini adalah bentuk komitmen kami mendukung kebijakan pemerintah  untuk mendapatkan nilai tambah bagi produk mineral sesuai amanat Undang-undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009”.  Acara itu berlangsung di tengah terik matahari pada Jumat siang tanggal 15 Agustus 2014.

Hari Jumat, dan delapan belas bulan di langit. “Ini hari baik menurut kepercayaan orang Tolaki”, ujar Bupati Konawe Selatan H Drs Imran MSi seraya menambahkan bahwa tanda-tanda alam tersebut mengisyaratkan keberhasilan usaha pabrik pengolahan nikel bakal diraih.

Ia mengimbau masyarakat Konawe Selatan agar ikut menjaga kelangsungan hidup pabrik tersebut. “Adalah masyarakat Konawe Selatan yang sangat diuntungkan kehadiran industri tersebut, bukan masyarakat Jakarta maupun provinsi,” katanya.

 

Mendorong Produksi Lokal  

Seperti dikemukakan Harrison, smelter tersebut bakal menyerap tenaga kerja sekitar 500 orang. Sebagian besar akan direkrut dari penduduk sekitar pabrik. Bukan hanya itu. Keberadaan industri pengolahan bijih nikel di Tinanggea juga akan melebarkan ruang pemasaran produksi pertanian penduduk sekitar.

Bahan pangan yang dihasilkan seperti beras, sayur-sayuran, daging, telur, dan hasil-hasil laut akan diserap untuk memenuhi kebutuhan karyawan pabrik. “Dengan demikian, penduduk lokal juga akan terpacu untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitasnya sehingga makin mempercepat peningkatan kesejahteraan mereka sendiri”. ucapnya.

Pimpinan Finna Group selama ini memang memiliki perhatian besar kepada kehidupan penduduk setempat. Puncak acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik ditandai dengan penyerahan dana bantuan pendidikan kepada Camat Tinanggea sebesar Rp 200 juta. Sebelumnya, di masa penambangan bijih nikel untuk ekspor, PT Ifishdeco telah menyalurkan bantuan CSR (Company Social Responsibility dan Comdev (Community Development). Total dana yang diterima masyarakat pada masa itu mencapai Rp 6 miliar lebih. Sasarannya antara lain pemberian beasiswa mulai pendidikan S1 hingga S3, pembuatan sumur bor untuk irigasi persawahan, dan satu unit mobil ambulance untuk Rumah Sakit Kabupaten Konawe Selatan.

Terkait penyaluran dana bantuan Rp 200 juta, Bupati Imran mengingatkan agar dana itu tidak dikorupsi. Mereka yang berhak menerima dana tersebut, kata Imran, adalah anak-anak kurang mampu secara ekonomi namun memiliki kecakapan akademis di jenjang pendidikannya. ***

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LEM Sejahtera Pintu Masuk Semua Kementerian

Oleh Yamin Indas

Sembian tokoh Desa Samaenre, Kolaka, yang terjaring dan selanjutnya dipilih tiga di antaranya untuk jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara LEM Sejahtera.Paling kiri adalah Kamisa SPd, terpilih sebagai sekretaris.Haji Dahlan, ketiga dari kiri terpilih sebagai ketua. Foto Yamin Indas

PETANI adalah kelompok sosial terbesar, sekaligus kelompok produsen terbesar. Ironisnya, kelompok besar ini, kehidupannya masih terus memudar. Mereka tidak memiliki posisi tawar untuk menghadapi pasar bagi produksi yang dihasilkannya. Pemilik uanglah yang mengatur dan memainkan pasar. Maunya kelompok pedagang ini, kondisi tak berdaya petani harus tetap langgeng.

Tetapi kondisi status quo tersebut kemudian setahap demi setahap diamputasi melalui upaya membangun kelembagaan petani. Petani di Sulawesi Tenggara dihimpun dalam organisasi Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Singkatan LEM ditekankan sebagai sebuah frasa yang menunjuk pada kata dasar lem, yaitu bahan perekat sesuatu pada barang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Misi LEM Sejahtera, memang untuk menyatukan petani dalam satu wadah kelembagaan yang kuat agar secara mandiri mereka mampu mewujudkan kesejahteraan.

Petani di Sulawesi Tenggara adalah petani handal yang menghasilkan kakao, jambu mete, cengkeh, kopra, beras, rumput laut, selain produksi perikanan, peternakan, dan tanaman pangan (beras). Sebagian produksi tersebut merupakan komoditas ekspor yang memberi kontribusi kepada pemasukan devisa negara. Kendati menghasilkan komoditas unggulan, kehidupan petani sulit berkembang karena lemahnya posisi tawar tadi.

“Semula kita ajak mereka membentuk wadah Koperasi Unit Desa (KUD) untuk melawan pemilik modal. Tetapi sebagian besar tidak tertarik karena peran KUD selama ini tidak menjawab permasalahan petani”, tutur Ir Bambang MM. Bambanglah penggagas LEM Sejahtera pada sekitar tahun 2006. Ketika itu dia masih pejabat eselon IV di lingkup Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia malang melintang mengurus petani kebun di lapangan. Kini, Bambang (48) adalah orang Nomor 1 di dinas tersebut. LEM Sejahtera pun telah berkembang pesat. Saat ini tercatat 64 LEM Sejahtera yang tersebar di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Sultra Ir Bambang MM saat berbicara do depan warga Desa Samaenre, Kabupaten Kolaka. Para petani tersebut dimotivasi agar berhimpun dalam kelembagaan LEM Sejahtera sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Foto Yamin Indas

Lapangan usaha LEM Sejahtera hampir sama dengan koperasi. Bahkan, unit usaha pertama yang dibuka LEM Sejahtera biasanya adalah koperasi simpan pinjam. Sebab pemupukan modal dapat segera terwujud melalui koperasi simpan pinjam.

Salah satu daya tarik kelembagaan LEM Sejahtera bagi petani dan masyarakat desa umumnya ialah kepemimpinan yang mengedepankan kejujuran dan profesionalisme. Kepemimpinan ideal tersebut lahir dari proses rekrutmen yang ketat. Pengurus LEM Sejahtera dipilih secara demokratis setelah melalui tahapan seleksi berdasarkan kriteria dan syarat-syarat umum seorang calon pemimpin.

Sangat berbeda cara pengangkatan umumnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), koperasi, dan perangkat-perangkat organisasi pemerintahan desa sendiri. Mereka yang diangkat adalah orang dekat atau keluarga kepala desa. Pendek kata, sarat kolusi dan nepotisme.

Proses rekrutmen pengurus LEM Sejahtera saya saksikan sendiri di Desa Samaenre, Kabupaten Kolaka, Sabtu tanggal 21 Juni 2014. Desa berpenduduk 190 kepala keluarga (773 jiwa) itu terletak di km-50 Trans Sulawesi yaitu ruas jalan Kolaka – Tolala (perbatasan dengan Sulawesi Selatan). Hamparan kebun kakao rakyat di desa ini tercatat 425 hektar, dan cengkeh 100 hektar.

Sebuah tim fasilitator dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara telah dua hari sosialisasi, melakukan pertemuan dan diskusi dengan warga Samaenre. Tema diskusi tentu saja di seputar upaya pengendalian hama dan perawatan tanaman agar produksi kakao bisa optimal. Soal kualitas, teknis pengolahan dan pemasaran. Lalu tentang perlunya dibentuk LEM Sejahtera, untuk memperkuat petani agar mampu menangani masalahnya sendiri, termasuk membuka akses langsung ke perbankan dan pabrik.

Menjelang petang dalam dekapan cuaca cerah, peserta pertemuan diarahkan mengikuti acara seperti kuis begitu. Masing-masing peserta mendapat selembar kertas berisi pertanyaan berbagai hal seputar kepemimpinan, kepribadian, dan entrepreneurship (kewirausahaan). Ada kurang lebih 60 soal multiple choice yang harus dijawab dengan melingkar jawaban yang dianggap tepat. Tentu saja data diri juga harus ditulis lengkap.

Setiap jawaban diberi skala atau skor oleh tim yang dipimpin Amin dari Disbun Sultra. Alhasil, dari sekitar 90 peserta diskusi tercatat sembilan orang yang memenuhi kriteria dan mendapatkan skor nilai tertinggi, berkisar antara 180 sampai 200. Kecuali hasil skor tertinggi, ke-9 orang itu tidak diwawancarai secara langsung oleh tim fasilitator.

Pada sesi pemilihan pengurus yang digelar seusai santap malam, ke-9 figur yang terjaring tadi ditempatkan duduk berjejer di depan para peserta yang akan memilih mereka. Sebuah surprise, beberapa tokoh masyarakat rupanya ikut terjaring melalui mekanisme permainan kuis. Antara lain Haji Dahlan (pedagang) dan Ketua Gabungan Kontak Tani (Gapoktan) Desa Samaenre, Hamsah K. Ada pula tokoh wanita dari generasi muda bergelar Sarjana Pendidikan (S-1) bernama Kamisa.

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LEM Sejahtera, pengurus hanya tiga orang: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Masing-masing jabatan tersebut dipilih terpisah, tidak satu paket. Cara pemilihannya juga bersifat tertutup. Tak heran jika suasana pemilihan berlangsung seru dan mendebarkan karena biasanya terjadi saling kejar perolehan suara di antara calon saat dilakukan penghitungan suara.

Pemilihan di Samaenre lebih heboh karena ketiga tokoh tadi bersaing ketat dengan kandidat lain yang kalah populer di desa itu. Namun, Dahlan kemudian memenangi pemilihan jabatan ketua. Tokoh ini memang dikenal luas karena dia pembeli kakao di desa itu. Dahlan mengaku tidak suka menekan petani. Adapun kedua figur lainnya: Kamisa terpilih sebagai sekretaris, dan Ketua Gapoktan Hamsah K terpilih sebagai bendahara.

Seperti halnya organisasi serupa yang telah terbentuk lebih dulu di desa lain (di Sultra saat ini tercatat 64 unit LEM Sejahtera), LEM Sejahtera di Samaenre diharuskan menghimpun dana dari para anggota dalam rangka menggerakkan mesin organisasi. Besarnya pungutan yang disepakati adalah simpanan pokok Rp 1 juta per anggota, simpanan wajib Rp 10.000 per bulan, simpanan sukarela maksimal Rp 5 juta setiap anggota. Kalau ada bantuan dana segar, misalnya, dari pemerintah maka dana tersebut akan dikategorikan sebagai Simpanan Lain-lain.

Selanjutnya dana-dana tersebut dapat dipinjamkan kepada anggota sesuai kebutuhan. Bunganya 2 persen per bulan. Dan seperti halnya kehidupan koperasi, LEM Sejahtera memiliki agenda rapat anggota tahunan (RAT). Di forum ini akan dihitung hasil perkembangan usaha selama setahun terakhir. Hasil tersebut akan dibagi 40 persen untuk LEM Sejahtera, 40 persen untuk dibagikan secara proporsional kepada setiap anggota. Sisanya adalah untuk pengurus (15 persen), dana pembangunan (3 persen), dana pendidikan (1 persen), dana sosial (1 persen). Penggunaan dana sosial antara lain untuk pengobatan warga miskin yang sakit, mengalami kecelakaan, dan lain-lain.

Adapun dana pendidikan dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan (bimbingan teknis) bagi pengurus di bidang pembukuan dan penggunan teknologi komputer. Umumnya pengurus LEM Sejahtera telah memiliki kemampuan mengelola administrasi keuangan.

Seperti dikatakan Ir Bambang MM, LEM Sejahtera dapat menampung dana-dana masyarakat baik anggota maupun bukan anggota, dalam jumlah tak terbatas. Bunganya lebih menjanjikan dari bunga bank umum, yaitu sekitar 1 persen. Sedangkan bunga bank umum saat ini sekitar 0,6 persen. Dengan demikian, pemilik uang yang berdomisili di desa tak perlu ke kota untuk urusan menabung uangnya. Manfaatkan saja jasa LEM Sejahtera terdekat.

Kemandirian petani berkat keberadaan kelembagaan LEM Sejahtera bukan cerita omong kosong. Warga sebuah desa kecil di Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, telah merasakan manfaat lembaga swadaya tersebut. LEM Sejahtera Desa Andomesinggo kini mengelola dua unit usaha yaitu koperasi simpan pinjam dan penyaluran pupuk.

Warga desa itu sebanyak 150 kepala keluarga juga adalah petani kakao. Kebutuhan pupuk untuk warga Andomesinggo tidak lagi disuplai pedagang tetapi dibeli langsung ke penyalur pupuk bersubsidi melalui LEM Sejahtera. Pupuk tersebut dapat dipinjam (kredit) tanpa beban bunga (rente).

Ketua LEM Sejahtera Andomesinggu, Sumandar (40) mengatakan, petani merasa terbantu oleh keberadaan lembaga tersebut. Lembaga yang dipimpinnya saat ini memiliki aset bernilai Rp 672,7 juta, termasuk dana segar di kas sebesar 172 juta per 31 Mei 2014. Kendala agak berat yang dihadapi warga di musim hujan sekarang ini adalah akses jalan sepanjang 5 km dari jalan poros Kendari-Kolaka. Kondisi jalan masuk ke desa tersebut masih berlumpur.

Kehadiran organisasi desa LEM Sejahtera adalah sebuah fenomena bangkitnya kesadaran masyarakat lapis bawah untuk mencoba mengatasi persoalan sendiri. Kesadaran itu terpicu oleh idealisme anak-anak muda aparat Dinas Perkebunan Provinsi Sultra yang dengan semangat tinggi ingin membuat hidup petani bersinar, sebanding dengan nilai produksi yang dihasilkannya. Telah sekian puluh tahun petani di Sultra bergelut dengan kondisi tak berdaya. Ini yang menantang anak-anak muda tersebut.

Ketika tampil mengelola pertemuan dengan warga desa, mereka tampak lebih pamong dari aparat pemerintahan seperti kepala desa, lurah, camat dan seterusnya. Padahal, mereka adalah aparat teknis. Dalam berbagai momen pembentukan LEM Sejahtera tak kelihatan hadir seorang pun aparat pamongpraja, kendati mereka selalu diundang oleh tim fasilitator.

Hadirnya kepemimpinan yang transparan ditunjang kemampuan profesional pengurus, LEM Sejahtera sangat layak diberi tanggung jawab mengelola setiap kegiatan pembangunan di desa. Artinya, lembaga ini difungsikan sebagai pintu masuk bagi semua kementerian dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki program dan kegiatan pembangunan di desa. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Guntur Merasa Dizalimi

Oleh Yamin Indas

Guntur (kiri) dalam suatu acara di Swissbel Hotel Kendari.Di sebelah Kohong adalah Drs H Kusnadi, Humas Pemprov Sultra. Foto Yamin Indas

PENEGAKAN hukum di negeri ini sering kali tidak membuahkan terungkapnya kebenaran dalam rangka mewujudkan keadilan. Tetapi sebaliknya, justru kezalimanlah yang sering terjadi. Orang tidak bersalah diseret dan kemudian dihukum.

Penyimpangan tersebut sedang dan boleh jadi akan dialami George Hutama Riswanto alias Guntur (54). Sekretaris Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sulawesi Tenggara ini ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Bersama Direktur Utama PT Cipta Djaya Surya (CDS) Makassar (Sulawesi Selatan), Chandra Djaya, Guntur disangka melakukan tindak pidana penambangan ilegal di Konawe Utara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Guntur ditetapkan sebagai tersangka dalan kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT CDS Kendari.

Pengacara Guntur, Abidin Ramli dan Parulian Napitupulu dalam konferensi pers di Kendari, Ahad (25 Mei 2014) menjelaskan, Guntur ditahan Polda Sultra sejak 16 April 2014. Mantan bosnya, Chandra Djaya ditahan pada waktu hampir bersamaan.

Keberadaan Guntur di perusahaan tersebut berawal dari sebuah surat kuasa Dirut PI CDS Chandra Djaya kepada Guntur per 7 Januari 2009. Isinya, Guntur mengurus izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT CDS. Bulan Juni 2010 IUP keluar (terbit) dengan cakupan wilayah konsensi seluas 195,7 hektar, berlokasi di Desa Molore. Guntur kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang PT CDS yang berkedudukan di Kota Kendari.

Kendati berstatus kepala cabang, Guntur mengaku tidak terlibat kegiatan penambangan nikel yang dilakukan PT DCS di Molore, sekitar 170 km utara Kota Kendari . Dia hanya mengurus perizinan, mengikuti tender, menerima/menyerahkan barang, menerima surat-surat, menyelesaikan urusan pajak dan bea cukai.

Untuk urusan pertambangan, Dirut Chandra Jaya menunjuk Ismail dan Faisal. Sedangkan pelaksana tugas di lapangan (penambangan) ditangani sepenuhnya oleh Suka Djaya alias Hendrik, adik Chandra Djaya sendiri. Artinya, kegiatan mulai dari penggalian, penumpukan, pengangkutan sampai penjualan nikel ore dilaksanakan sendiri oleh jajaran PT DCS di lapangan, tanpa campur tangan Guntur selaku kepala cabang. Seluruh kegiatan tersebut dikontrol Dirut PT DCS Chandra Djaya langsung dari Makassar, tanpa melalui koordinasi dengan kepala cabang di Kendari. Perihal tersebut dibuktikan dengan surat-surat perintah Dirut DCS langsung kepada Ismail selaku site engineering.

Karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan inti perusahaan, maka Guntur memutuskan mengundurkan diri sebagai kepala cabang. Langkah itu merupakan protes terhadap manajemen PT DCS yang tertutup untuk dirinya. Namun, ketika diajukan surat pengunduran diri bulan April 2011, Dirut PT DCS Chandra Djaya menolaknya.

Dalam pelaksanaan penambangan nikel oleh PT DCS, kegiatan tersebut kemudian menyerobot ke lahan yang dikuasai pihak lain. Lahan itu diklaim sebagai bagian dari areal IUP milik PT Stargate Pasfic Resources. Nah, inilah titik awal dari munculnya kasus dugaan tindak pidana penambangan ilegal. Penambangan nikel di lahan tersebut dilakukan PT DCS sesuai perintah tertulis Chandra Djaya kepada Ismail selaku site engineering PT DCS di Molore. Polisi kemdian mengusut kasus ini berdasarkan laporan PT Stargate.

Menurut Abidin Ramli dan Parulian Napitupulu, sejak tahun 2012 Polda Sultra telah menetapkan Chandra Djaya sebagai tersangka. Akan tetapi terjadi tarik menarik dengan Kejaksaan Tinggi sehingga penanganan perksra ini lambat. Kejaksaan Tinggi menghendaki agar Guntur dijadikan tersangka.

Anehnya, Polda Sultra juga pada akhirnya meningkatkan status Guntur dari saksi menjadi tersangka. Perkembangan ini memunculkan kecurigaan terjadinya rekayasa kasus ini. Kuat dugaan adanya upaya mengalihkan tanggung jawab perbuatan illegal mining tersebut hanya kepada Guntur. Chandra sendiri baru ditahan bersamaan dengan penahanan Guntur. Padahl, dia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2012.

Cara penanganan kasus penambangan ilegal ini, dinilai banyak pihak sarat kejanggalan. Guntur yang tidak terlibat, dipaksakan jadi tersangka. Guntur benar-benar merasa dizalimi. Berkas perkaranya juga sampai Ahad tanggal 25 Mei 2014 telah delapan kali bolak balik ke Kejaksaan Tinggi. Ditolak terus dengan alasan belum lengkap.

Kejanggalan penanganan kasus seperti yang menimpa Guntur, ini seharusnya dicermati institusi lebih tinggi, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Aparat penyidik dan pimpinannya harus diperiksa. Publik ingin tahu duduk soal yang sebenarnya. Apa motif Kejaksaan Tinggi Sultra menyeret Guntur jadi tersangka. Penjelasan tersebut perlu agar publik tidak terombang ambing spekulasi dan rumor negatif yang membuat citra penegak hukum di negeri ini kian terpuruk. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment