ALI MAZI MANFAATKAN ASPAL BUTON

 OLEH YAMIN INDAS

 

              

Ruas jalan di Buton Utara yang menggunakan aspa buton.

  PERGILAH ke seluruh pelosok Sulawesi Tenggara. Masuk ke kecamatan dan desa. Anda tidak bakal melihat jalan beraspal, kecuali kecamatan dan desa yang dilalui  ruas-ruas jalan poros. Itu juga banyak yang bolong-balong. Bahkan sebagian besar ruas jalan poros di Pulau Buton saat ini dalam keadaan rusak berat. Aspal hotmixed yang pernah dihampar di sana, sudah hancur.

                Pulau Buton kini sudah terkavling-kavling dalam rangka pemekaran. Ada 5 daerah otonom di daratan pulau itu: Kota Baubau, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Kota Baubau.

 Bukan hanya di daratan Buton. Hampir semua pedalaman dan pulau-pulau di Provinsi Sultra kesulitan infrastruktur. Di Pulau Kabaena, eks-wilayah Kesultanan Buton juga, menemukan jalan beraspal sama sulitnya menemukan burung gagak berbulu putih.

                Itulah sebuah ironi. Pulau Buton di Provinsi Sultra menyimpan aspal alam yang berlimpah. Namun anugerah Tuhan itu tak dimanfaatkan. Untuk memenuhi kebutuhan aspal, kita impor dari Singapura. Apa-apa dari Singapura. Bahan bakar minyak (BBM) juga diimpor dari Singapura. Tanpa Singapura barangkali Indonesia bakal mati kutu, tak berdaya.

                Soal impor aspal minyak bumi (aspal cair atau disebut minyak ter di kalangan warga), terkait kondisi kita yang tak berdaya itu. Hingga tahun 1980-an, aspal buton masih berjaya. Sebab semua perkerasaan jalan di Indonesia menggunakan aspal alam itu.

                Tak dinyana muncul keputusan, semua proyek perawatan dan peningkatan jalan di Indonesia harus menggunakan aspal minyak impor. Keputusan itu datang dari negara-negara donor yang disuarakan Asian Development Bank (ADB). Maka, apa boleh buat. Sejak itu aspal buton dipinggirkan.

                Banabungi, kota pelabuhan aspal yang biasanya didatangi 20-30 kapal berbobot mati sampai 50.000 ton, dengan sendirinya ikut memudar. Perumahan direksi dan karyawan Perusahaan Aspal Negara (PAN) menjadi rumah hantu karena ditinggalkan penguninya. Banabungi saat itu merupakan satelit kota Baubau, ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Buton. Ketika itu Dati II Buton, wilayahnya mencakup seluruh wilayah eks-Kesultanan Buton.

                                 Di tengah kebuntuan penggunaan aspal buton, menjelang dan sesudah era reformasi ada sejumlah pengusaha dari Jakarta yang mengolah aspal buton menjadi butiran halus dan dikemas dalam karung. Produk ini diekspor antara lain ke China dalam skala kecil,  berkisar ribuan ton.

                 Bahkan, belakangan ada pengusaha yang menggunakan teknologi ekstraksi. Namun, produk hasil pemurnian ini juga masih berskala kecil.

Gubernur Sultra Ali Mazi

Presiden Jokowi pernah punya rencana yang serius untuk memanfaatkan aspal buton. Presiden berjanji kepada Bupati Buton Umar Samiun dan Gubernur Nur Alam akan segera ke Buton. Kunjungan itu dijadwalkan akhir Mei atau awal Juni 2015.  Presiden akan melihat kesiapan industri aspal di sana untuk melayani kebutuhan aspal dalam negeri.

                                     Tetapi Presiden tak kunjung datang hingga saat ini. Hal itu tentu karena Presiden telah menerima laporan bahwa di sana tidak ada kegiatan investasi industri aspal buton  yang maksimal dan bisa diandalkan sesuai harapan Presiden ke 7 Republik Indonesia.

                 Sejauh pengamatan kita, hambatan pengembangan industri  aspal buton berskala besar, bersumber dari sindikasi impor aspal minyak bumi. Sebagian pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan sekaligus pemilik industri aspal  berskala kecil adalah importir aspal minyak.  Jadi ada konflik kepentingan.

                 Kepentingan yang lebih utama bagi para pengusaha tentu saja bisnis impor aspal minyak dari Singapura. Sebab kebutuhan aspal Indonesia sekitar 1,3 hingga 1,5 juta setahun. Angka ini terus melaju karena munculnya daerah otonomi baru terjadi peningkatan status jalan dari jalan provinsi/kabupaten menjadi jalan nasional.

                 Dengan demikian, ladang bisnis ini sangat merangsang. Dari kebutuhan nasional akan aspal tadi, Pertamina hanya dapat menyediakan aspal minyak (residu pengolahan minyak bumi) sekitar 300.000 hingga 400.000 ton setahun. Selebihnya sekitar 80 persen harus diimpor dari Singapura.

                                 Bisnis impor aspal minyak lebih mudah dan untungnya tentu lebih besar. Sebaliknya kegiatan investasi dengan teknologi ekstraksi memerlukan jangka waktu lama dan dukungan modal besar. Tetapi di lain pihak, importir aspal  minyak masih tetap mempertahankan IUP aspal buton.

                                Hamparan lokasi aspal alam di Pulau Buton boleh jadi sudah tidak tersisa karena telah dikuasai sindikasi impor aspal minyak, dan tentu saja juga oleh para spekulan. Kelompok yang disebut terakhir ini, ya bisanya cuma jual beli IUP bila pada suatu kegiatan industri aspal  bergairah dan memanas.

Akan tetapi untuk menciptakan gairah berinvestasi, pemerintah harus melakukan intervensi dengan suatu kebijakan sehingga pengusaha mau serius melakukan investasi di bidang industri aspal buton.

Salah satu langkah intervensi yang harus dilakukan  adalah mencabut IUP yang pemiliknya tidak serius membangun industri aspal, dan pemegang IUP yang bersikap wait and see (spekulasi). Seiring dengan itu pemerintah  mendorong dan membantu investor yang saat ini mulai memanfaatkan teknologi ekstraksi, agar pabriknya mampu berproduksi dalam skala besar.

Di tengah ketidakpastian nasib aspal buton, saya merasa gembira mendengar kabar, pembangunan jalan highway Kendari-Toronipa (14,6 Km) akan menggunakan aspal buton. Proyek bertahap itu mulai dikerjakan tahun ini. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina, Gubernur Ali Mazi akan menggunakan aspal buton dalam pembangunan jalan “bebas hambatan” tersebut.

Saya sebut jalan highway karena lebar jalan itu direncanakan minimal 27 meter. Jalan Jagorawi saja hanya sekitar 30 meter. Kemudian lebih separuh dari ruas jalan tersebut merentang lurus di tepi pantai. Titik tolaknya dari Kota Kendari adalah di pertigaan Kampung Salo dekat Masjid Raya Kota Lama dan pelabuhan perahu. Finishnya  di Toronipa, sebuah tanjung berpasir putih dalam wilayah administrasi  Kabupaten Konawe.

Hado mengatakan, proyek jalan tersebut membutuhkan aspal buton sekitar 20.000 ton. “Saya sudah bicara dengan pihak pabrik pengolahan aspal buton. Spesifikasi yang dibutuhkan adalah butiran halus”, ujarnya.

 Hado cukup berpengalaman dan ahli dalam memodifikasi aspal buton sehingga berkualitas baik dan telah teruji baik melalui laboratorium maupun hasil konstruksi perkerasan jalan di lapangan. Tidak heran jika Kadis Perhubungan Sultra ini dilibatkan dalam pembangunan jalan highway Kendari-Toronipa.

Pejainabat Kreatif Hado Hasina. Saat ini dia menjabat Kadis Perhubungan Sultra.

Adalah orang Kaledupa ini yang memprakarsai penggunaan aspal buton dan dapat dijadikan contoh bagi kabupaten/kota di Sultra. Menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara (Butur), dia tertantang untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah itu. Dia membuat modifikasi yang disebutnya Butur Seal Asbuton.

Dia paham kendala selama ini terkait penggunaan aspal buton. Yaitu langkanya batu agregat standar yang umum digunakan dalam proyek-proyek pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Disebutnya batu Moramo, misalnya, adalah agregat standar.

Kebuntuan ini dia atasi dengan memanfaatkan potensi yang terdekat yaitu batu kapur yang berlimpah di Butur. Bahan lapis pondasi seperti itu sesungguhnya  terdapat di hampir semua  tempat di Sultra. Namun demikian, sebelum digunakan sebagai bahan lapis pondasi konstruksi jalan, batu kapur Butur harus diuji melalui laboratorium Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU di Bandung, guna menetapkan spesifikasi yang ideal bagi konstruksi ruas-ruas jalan kelas-kelas tertentu.

Berdasarkan hasil uji laboratorium, Hado menyimpulkan, aspal alam Buton sesungguhnya sangat fleksibel. Karena itu, sebelum tersingkir oleh keharusan menggunakan aspal minyak impor, pemanfaatan aspal buton dijadikan prioritas utama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan ruas-ruas jalan LHR (Lalu Lintas Harian Rata-rata) rendah di seluruh Indonesia. Aspal itu digunakan dengan sistem campuran dingin (cold mixed), dan bahkan dengan campuran panas (hot mixed) untuk daerah-daerah padat LHR.

Teknis perkerasan jalan di Butur terkait penggunaan aspal buton dengan modifikasi Butur Seal Asbuton, dimulai dengan perbaikan tanah dasar, yaitu lapis paling bawah konstruksi jalan. Pekerjaan ini dilanjutkan dengan penghamparan batu kapur selektif berukuran paling halus  hingga tiga inci. Lapisan ini kemudian dipadatkan dengan roda besi berbobot 4-6 ton.

Pekerjaan berikutnya adalah pengerasan lapisan permukaan (lapisan paling atas) dengan menghamparkan butiran aspal buton berukuran maksimal dua mili yang telah dilunakkan dengan aspal cair atau aspal emulsi.

Dengan demikian menurut Hado, tanpa ekstraksi pun aspal buton sangat cocok digunakan di ruas-ruas jalan kabupaten, kecamatan dan desa. Sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor aspal yang menguras devisa negara. Selama kurang lebih 7 tahun Hado duet dengan Bupati Butur Ridwan Zakariah, aspal minyak dipinggirkan. Butur Berdikari dengan aspal buton. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WALIKOTA BAUBAU AGAR PRIORITASKAN PARIWISATA

Pembangunan infrastruktur transortasi di Baubau terkait upaya pengembangan kota itu sebagai destinasi wisata. Dinas Perhubungan Sultra saat ini mmemberi perhatian kepada pembangunan jalan akses dari terminal Lakologou ke pelabuhan Murhum Baubau. Jalan yang terletak di bibir pantai Teluk Baubau bakal menambah pesona kota tersebut.

OLEH YAMIN INDAS

 

TIDAK diragukan manfaat ekonomi pariwisata. Sudah terlampau sering dikatakan bahwa penyumbang terbesar pasokan pendapatan masyarakat dan negara dewasa ini adalah sektor pariwisata.

Belanja wisatawan memang langsung jatuh ke masyarakat. Biaya hotel, transportasi, makan dan minum adalah bentuk pengeluaran riil itu. Usaha kecil masyarakat juga ikut menikmati manfaat ekonomi pariwisata. Seumpama perajin tenun adat di perkampungan tenun Kelurahan Sulaa, rumah makan dan restoran, pembuat bahan makanan tradisional, para pembuat souvenir, serta penyelenggara even budaya dan keagamaan di Benteng Keraton Buton.

Masih banyak kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang terkait dengan pariwisata kalau mau dideretkan satu per satu. Tidak terkecuali usaha pertanian, peternakan, perikanan, pedagang kaki lima, penjual gula merah dan gula kelapa di Jembatan Batu.

Oleh karena itu, Walikota Baubau kini sudah saatnya menggeser prioritas pembangunan ke sektor pariwisata. Semua perangkat daerah diarahkan untuk bersinergi dan bersama dengan Dinas Pariwisata sebagai leading sector untuk mengurus pariwisata mulai dari menggali dan mengembangkan potensi hingga pengelolaan dan pemasaran aset wisata yang dimiliki Kota Baubau.

Kebijakan tersebut akan menjadi bukti keberpihakan dan kepedulian pemerintah kota kepada masyarakat yang hidupnya terkait dan tergantung pada kegiatan pariwisata. Sebab sektor ini sudah sangat jelas peran dan sasarannya yaitu menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat dan negara.

Promosi dan pemasaran pariwisata Baubau mungkin harus lebih digenjot untuk mempercepat perkembangan industri pariwisata di kota tersebut. Sebab menurut saya, arus wisatawan yang masuk masih sangat sedikit dibanding kemegahan aset wisata yang dimiliki Baubau sebagai represantasi Kesultanan Buton di masa lalu. Yaitu Benteng Keraton yang sarat dengan situs sejarah dan juga mistik serta even-even budaya dan keagamaan.

Seperti dijelaskan Kadis Pariwisata Kota Baubau Drs Ali Arham MMP, kunjungan wisatawan dalam tahun 2017 tercatat 715.476 wisatawan, terdiri atas 1.111 wisman dan sisanya wisnus (domestik). Bagi Ali Arham, kunjungan itu lebih meningkat sekitar 25 persen dibanding kunjungan tahun sebelumnya.

Ali mengatakan, gejala peningkatan itu merupakan hasil kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan selama ini. Satu hal yang menggembirakan adalah perhatian Walikota Baubau AS Tamrin yang dinilainya cukup besar terhadap pengembangan pariwisata.

Langkah-langkah promosi selama ini dilakukan dengan mengikuti berbagai pameran di dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan ASITA (Association of Indonesian Tours and Travel Agences), memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan informasi obeyk-obyek wisata dan keunggulannya. “Saya juga memiliki sekitar 30 teman anggota komunitas media wisata di Baubau”, tutur Ali Arham.

Selain gencar melakukan promosi, Dinas Pariwisata Baubau juga masih terus menyiapkan sarana-sarana kemudahan bagi obyek-obyek wisata. Di Benteng Keraton, misalnya, telah dipasang jaringan wify di sejumlah titik untuk memudahkan pengunjung melakukan komunikasi. Benteng Keraton juga dilengkapi homestay di beberapa tempat.

Penataan obyek-obyek wisata juga dilakukan lebih intensif di masa kepemimpinan Hado Hasina sebagai PJ (Penjabat) Walikota Baubau. Kadis Perhubungan Sultra tersebut selain menata transportasi kota yang semrawut juga memoles dan membangun infrastruktur yang menunjang kegiatan pariwisata Kota Baubau.

Pantai Nirwana dirapikan dengan penyediaan puluhan villa dan homstay bekerja sama dengan warga yang selama ini berjualan bahan makanan dan minuman serta menyediakan pelampung bagi pengunjung. Hado juga merampungkan penyediaan air bersih untuk Pantai Nurwana.

Obyek lain yang disentuh Pj Walikota adalah sentra kerajinan tenun tradisional di Kelurahan Sulaa. Perkampungan warga penenun itu dipercantik dengan cat warna-warni. Untuk mewujudkan kreativitas tersebut Pj Walikota bekerja sama dengan industri cat glotex Pacific Paint Jakarta.

Program pembangunan infrastruktur dan penataan obyek, tentu telah terkait langsung dengan konteks promosi dan pemasaran. Tetapi kegiatan yang bersifat penawaran langsung kepada konsumen seperti pameran, kunjungan duta wisata keluar negeri, dan pemasokan informasi yang memadai adalah agenda dan pekerjaan yang harus berlanjut.

Untuk merekrut duta-duta wisata, Baubau jangan menabukan penyelenggaraan pemilihan Miss Pariwisata atau semacam abang dan nona wolio. Mereka ini kemudian diikutkan dalam rombongan perjalanan kebudayaan Buton ke dalam dan luar negeri. Mereka inilah yang akan mewakili wajah wisata Baubau.

Dalam rangka efisensi promosi dan pemasaran, sasaran dan lingkup obyek wisata harus dipersempit. Jadi tidak semua potensi dijual sekaligus dalam satu even promosi.

Oleh karena itu, Pemkot Baubau perlu menghidupkan kembali even Festival Keraton Buton yang telah beberapa kali diselenggarakan di zaman Kolonel H Saidoe menjabat Bupati Buton. Ketika itu Kabupaten Buton masih utuh, belum disekat-sekat oleh ambisi kekuasaan bertopeng pemekaran.

Dengan demikian,  Festival Keraton Buton kini menjadi fokus  promosi dan pemasaran. Festival  tersebut kemudian ditetapkan kembali sebagai  kalender pariwisata Kota Baubau. Event ini berisi sekitar 20 paket wisata , termasuk atraksi pekande-kandea yang fenomenal jika ditangani dengan baik. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KEHIDUPAN LUMPUH TANPA TRANSPORTASI

 

Tulisan ini sekadar memaknai sekaligus memotret kondisi terkini perkembangan  transportasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka Harhubnas 2019. Untuk diketahui, tulisan ini telah siap diluncurkan (posting) sejak Sabtu, 14 September 2019. Saya jadwalkan, naskah ini baru akan diposting Kamis 19 September. Tapi karena satu dan lain hal, karya jurnalistik ini terpaksa dipublished hari ini juga. YAMIN INDAS

Dishub Dukung Pembangunan Daerah

 

ultra bHado Hasina

DUNIA senyap dan kehidupan akan lumpuh tanpa transportasi. Oleh sebab itu, pembangunan sektor perhubungan dan transportasi teramat sangat penting bagi kehidupan dan bangkitnya kemajuan daerah. Maka, kebijakan dan strategi pembangunan sektor tersebut oleh Dinas Perhubungan Sultra tidak bisa lain kecuali diarahkan dan fokus mendukung pembangunan daerah.

Ada nuansa baru yang menandai Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019. Yaitu program edukasi bertajuk mengajar di seluruh Indonesia. Di Sultra, program ini dibuka di SMAN No 1 Kendari oleh Kepala Dishub Sultra Dr Ir H Hado Hasina MT. Ia menyatakan, program ini adalah salah satu cara pengenalan kepada generasi milenial yang bercita-cita akan berkiprah dan memiliki minat bekerja di sektor perhubungan.

Sangat membesarkan hati jika  banyak generasi milenial tertarik akan pekerjaan mulia ini (di bidang transportasi). Pekerjaan ini berfungsi menyediakan kemudahan dalam aktivitas kehidupan indifidu dan masyarakat.  Perpindahan orang dan pergerakan barang dari suatu tempat ke tempat lain mustahil terjadi tanpa kehadiran jasa transportasi.

Tidak heran jika masih banyak daerah, terutama pedesaan  dan pulau-pulau sulit berkembang akibat kelangkaan transportasi. Kondisi seperti itu membuat kita harus memahami fungsi transportasi, yaitu memudahkan kegiatan penduduk yang dalam konkretivitasnya berupa kelancaran mobilitas warga dan kelancaran pengangkutan segala macam barang yang mereka hasilkan. Dengan demikian terjadi mekanisme perputaran ekonomi dalam rangka meraih dan menciptakan pertumbuhan di segala bidang.

Maka, tidak bisa lain harus dibuka akses sebagai solusi. Ketika diangkat sebagai Kadis Perhubungan Sultra pertengahan 2016, Hado segera merumuskan program dan kegiatan dalam rangka solusi tersebut. Hanya ada kendala berat. Semua program dan kegiatan, harus dibiayai provinsi. Sementara APBD provinsi tak mungkin mampu membiayai semua program suatu dinas tanpa bantuan dan dukungan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana-dana lain dari kementerian terkait.

Kadis Perhubungan Sultra mengaku tidak pernah mendapatkan dana DAK dari Kementerian Perhubungan. Dana lain terkait pelaksanaan asas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan; sama halnya, nol besar.

Namun, ketergantungan pada APBD bukan masalah bagi daerah yang berkomitmen mengatasi kesulitan sosial ekonomi masyarakat. Prinsipnya, setiap program dan kegiatan yang diajukan harus riil serta mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Selain itu harus sejalan dan mendukung mata rantai program pembangunan daerah secara keseluruhan.

Strategi itulah yang digunakan Hado sehingga tanpa dukungan finansial dalam bentuk DAK pun, program infrastruktur perhubungan di Sultra bisa jalan dan mampu menigkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

                                Kadis Perhubungan Sultra tersebut segera beraksi ketika melihat Gubernur Nur Alam (di akhir masa jabatan periode kedua) tengah menggenjot Pulau Bokori sebagai destinasi wisata yang terdekat dengan kota provinsi.

                Hado membangun demaga pelabuhan khusus wisata di Desa Bajo Indah sebagai sarana transit pengunjung yang hendak ke pulau eksotik tersebut. Dermaga tersebut berfungsi untuk memudahkan mobilitas, menciptakan  keamanan dan kenyamanan para pengunjung Pulau Bokori dan obyek wisata lainnya seperti Pulau Hari, Pulau Saponda hingga Pulau Labengki.

                Gubernur Ali Mazi saat ini sedang menggelar pembangunan jalan raya semacam jalan highway dari sebuah titik di Kota Kendari ke Toronipa. Toronipa adalah sebuah obyek wisata yang molek dan berhadapan dengan Laut Banda. Dia merupakan obyek wisata laut dan pantai yang sangat menarik. Dari sini Laut Banda tampak menyimpan misteri yang sulit diungkapkan dan   nyaris tak bertepi. Jadi, kawasan tersebut merupakan obyek wisata laut dan pantai.

Jalan highway (bebas hambatan) itu melintasi Desa Bajo Indah, lokasi pelabuhan khusus wisata yang fungsinya telah digambarkan di atas. Hado menyambut gembira dan mendukung penuh proyek jalan highway tersebut. Proyek ini merupakan salah satu program aksi Gubernur Sultra yang baru, Ali Mazi.

                Total panjang jalan highway mulai dari sebuah titik di Kota Kendari hingga pantai Toronipa adalah 14,6 Km. Proyek infrastruktur tersebut kini mulai dikerjakan dengan lebar 27 Km. Bahkan, Ali Mazi sebenarnya menginginkan lebar hingga 40 meter. Proyek ini segera pula dinikmati warga di sepanjang jalan yang tanahnya terimbas pembuatan badan jalan dalam bentuk ganti rugi. Tak heran jika warga menyambut baik proyek ini.

                Kehadiran jalan yang secara bergurau saya sebut jalan  “Daendels” itu, akan ikut mendorong Pulau Bokori dan obyek-obyek lain di sekitarnya cepat berkembang karena hadirnya sarana kemudahan infrastruktur jalan. Para pengunjung Kota Kendari yang ingin menikmati produk-produk makanan laut segar, tentu  tidak bakal melewatkan kesempatan untuk memanjakan diri melihat obyek-obyek alam wisata dimaksud.

                Bahkan, menurut Hado, akses jalan ke Pantai Toronipa akan diteruskan pembangunannya ke sepanjang pantai timur melewati Toli-toli, Batu Gong dll hingga mencapai Bundaran Mandonga di jantung Kota Kendari. Jadi jalan proyek Ali Mazi tersebut akan berbentuk ringroad. Di tengah jalan lingkar tersebut terdapat hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Nipa-nipa. Konon hutan ini masih menyimpan populasi anoa, binatang khas Sulawesi.

                Tempat-tempat yang dilintasi jalan di pantai timur seperti Toli-toli dan Batu Gong merupakan obyek wisata yang “mati” akibat akses jalan tidak terawat dan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana wisata. Batu Gong sendiri merupakan pantai dengan gulungan ombak yang berpotensi untuk dijadikan tempat berselancar (surfing) maupun water sports lainnya.

                Bila megaproyek ringroad tersebut selesai sebelum masa jabatan Ali Mazi berakhir September 2023, nama Ali Mazi akan melegenda. Sebab dia telah membangun sebuah kawasan wisata terintegrasi dalam dua wilayah kabupaten/kota yang ditunjang infrastruktur yang baik, termasuk fasilitas dan akomodasi yang dikelola secara profesional dan menghasilkan PAD bagi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Tentu terrmasuk di dalamnya adalah  obyek wisata Pulau Bokori dan Pulau Hari yang telah dirintis pendahulunya, Nur Alam.

                Masyarakat setempat juga tak diragukan akan meraih manfaat ekonomi. Sebab pariwisata merupakan sumber pendapatan nyata bagi masyarakat maupun negara. Belanja wisatawan (pengunjung) jatuh langsung ke masyarakat setempat berupa biaya transportasi, sewa penginapan/villa, makan dan minum, dll.

                Usaha ekonomi produktif masyarakat juga ikut terangkat. Seumpama perajin tenun kain adat Kendari (Tolaki) maupun tenun adat dari kepulauan. Tak ketinggalan para  pembuat makanan tradisional, penyelenggara event budaya dan sebagainya.

                Kawasan wisata terintegrasi tersebut cukup strategis karena dekat dengan ibu kota provinsi. Para pengunjung Kendari sangat berpotensi menjadi pengunjung untuk menyaksikan obyek wisata alam (laut, pantai, binatang anoa di hutan raya),  dan budaya masyarakat setempat.

***

 INFRASTRUKTUR transportasi yang menjadi perhatian Hado Hasina saat ini adalah pembangunan  14  terminal tipe B di kota kabupaten dan terminal tipe A di ibu kota provinsi. Pembangunan terminal tipe B merupakan tanggungjawab provinsi, sedangkan pembangunan terminal tipe A akan dibiayai pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan).

Terminal berfungsi sebagai tempat beristirahat bagi penumpang sambil menunggu perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain. Bahkan, Hado membangun kawasan komersial di setiap terminal darat maupun pelabuhan feri, dan melibatkan masyarakat setempat. Warga setempat didorong membuka rumah makan (kuliner) dan fasilitas lain yang dibutuhkan penumpang bus/kapal feri.

Kecuali soal terminal, Kadis Perhubungan Sultra juga fokus mengoptimalkan kegiatan operasional kapal-kapal feri yang beroperasi di sejumlah lintasan feri di Sultra. Sasarannya mendisiplinkan pegawai baik menyangkut pelayanan pengguna jasa angkutan  maupun pelaksanaan tugas agar alat  angkutan berangkat sesuai jadwal. Jadi,  tidak malam tidak siang, petugas lapangan harus  bekerja optimal untuk melayani publik.

Kebijakan ini berhasil menaikkan PAD. Jika tahun 2016 setoran ke pemda hanya sekitar Rp 4 miliar. Tahun berikutnya telah naik menjadi sekitar Rp 6 miliar. Adapun tahun 2018 lebih menggembirakan, tercapai sekitar Rp 10 miliar. Prestasi ini tentu merupakan hasil kerja keras aparat di lapangan tadi. Karena itu, Hado selalu mengharapkan pemda tidak keberatan menyediakan semacam insentif (reward) kepada para petugas lapangan.

Masalah lain yang menjadi perhatian Dishub Sultra dalam suasana Harhubnas 2019 adalah penyediaan kapal berikut pembangunan dermaga pelabuhan feri di Kaledupa, Tomia, dan Binongko di Kabupaten Wakatobi. Ihwal ini menjadi penting dan mendesak karena Wakatobi telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia. Ini kebijakan dan program Presiden Joko Widodo yang terus diupayakan pembangunannya.

Pembangunan KSPN  merupakan tanggungjawab berbagai kementerian di tingkat pusat. Namun menurut Hado Hasina, pembangunan tersebut dilakukan bertahap, baik infrastruktur laut maupun udara. Khusus dermaga feri di Kaledupa, termasuk pengadaan kapalnya,  dikatakan kini sudah siap dioperasikan.

 ***

DALAM suasana perayaan Harhubnas 2019, konektivitas antar pulau, antar kota maupun konektivitas lintas provinsi, secara umum sudah berkembang dan berjalan baik di Sultra belakangan ini.

Aktivitas kehidupan masyarakat berlangsung kian meningkat. Gejala kelumpuhan memang masih terasa di beberapa tempat, tetapi ihwalnya lebih disebabkan faktor infrastruktur jalan yang kondisinya belum stabil. Pada musim hujan sebagian ruas jalan mudah mengalami deformasi dan menjadi kubangan.

Kondisi labil tersebut saat ini masih terlihat menyulitkan aktivitas sosial dan ekonomi Kabupaten Buton Utara, Konawe Utara, Konawe terutama di daerah Routa, dan Konawe Kepulauan.

Yang masih jauh tertinggal dan menyedihkan adalah kondisi jalan di Pulau Kabaena. Sekitar 200 Km jaringan jalan di pulau itu masih jalan tanah dan sangat menyengsarakan rakyat pada setiap musim hujan. Hamper 20 tahun bergabung dengan Kabupaten Bombana, hasil pemekaran Kabupaten Buton, kehidupan sosial ekonomi masyarakat nyaris tak berkembang. Nyaris lumpuh seperti judul tulisan ini.    

Namun, sekali lagi secara umum kondisi transportasi di Sultra saat ini sangat jauh lebih baik, ditandai  faktor konektivitas  yang telah berkembang. Adapun kondisi Kabaena dll, hanyalah kekecualian saja.

Konektivitas udara justru menjadi kemewahan tersendiri bagi Sultra. Saat ini terdapat lima bandara di provinsi tersebut, dua di daratan besar dan tiga lainnya di Kepulauan. Bandara Betoambari Baubau didatangi pesawat dari dua arah: Kendari dan Ambon. Bandara tersebut melayani penerbangan 7-8 kali dalam sehari, kendati masih dengan pesawat kecil jenis ATR 72-600.

Kemajuan konektivitas udara tersebut mestinya mendorong kegiatan investasi di provinsi tersebut. Sebab efisiensi waktu dan kecepatan mobilitas orang maupun barang merupakan kondisi ideal bagi dunia usaha.

Kepada insan perhubungan, saya ucapkan selamat menyambut dan merayakan Harhubnas 2019, tanggal 18 September. Selamat bekerja tidak siang tidak malam!   

  

======================

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TRANSPORTASI, KUNCI PERTUMBUHAN SULTRA

 OLEH YAMIN INDAS

 

SUASANA KEPADATAN PELABUHAN BAUBAU SAAT KUNJUNGAN KAPAL-KAPAL PENUMPANG MILIK PELNI.

SALAH SATU isi pidato berjudul Misi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih  Joko Widodo menyambut kemenangan bersama pasangannya KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 adalah konektivitas infrastruktur dengan pusat-pusat produksi. Konektivitas tersebut akan menjadi pekerjaan lanjutan dalam pemerintahannya periode kedua 5 tahun ke depan.

Bagi Provinsi Sultra, ihwal konektivias dan pembangunan infrastruktur pada umumnya adalah perihal mendesak dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat, baik di daratan maupun kepulauan. Gubernur Ali Mazi sangat terobsesi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di kedua wilayah tersebut dalam rangka pemerataan dan terciptanya keadilan sosial.

Obsesi Gubernur Sultra tersebut telah dikukuhkan sebagai misi pembangunan daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 yang disebut Garbarata (Gerakan Akselarasi Pembangunan Daratan dan Kepulauan). Banyak pihak optimistis, misi ini bisa terwujud asal didukung dana APBN maupun APBD yang  memadai dan dikelola para pejabat teknis yang cerdas, kreatif dan cepat mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi.

Salah satu syarat peningkatan volume anggaran pembangunan adalah tingginya daya serap anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu,  kapablitas pengelola proyek mutlak diperlukan.

Menurut akan pengamatan kita, kondisi infrastruktur di Sultra, lebih khusus di Kepulauan, masih payah. Masalah ini disebabkan pemeliharan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan tidak berkelanjutan. Selain itu tekanan hujan dan banjir makin menyulitkan pelaksanaan angkutan orang maupun barang.

Infrastruktur jalan paling parah terjadi di Kepulauan, lebih khusus di jalur Buton Utara – Pasarwajo – Baubau. Pulau Kabaena yang meliputi 6 kecamatan tak memiliki jalan beraspal sejak dahulu kala hingga sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bombana. Hampir 20 tahun ikut Bombana, eks wilayah Kabupaten Buton ini belum kebagian pembangunan infrastruktur jalan.

Di wilayah daratan, Konawe Utara dan Konawe dikabarkan tak kurang parahnya. Kerusakan paling kritis di Kabupaten Konawe Utara terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus Morosi, sentra industri (smelter) dan pelabuhan nikel. Kerusakan itu telah ditangani sekitar 3-4 tahun lalu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun tak kunjung selesai.

GUBERNUR SULTRA HAJI ALI MAZI SH

INFRASTRUKTUR LAUT DAN  UDARA

KONDISI infrastruktur laut dan udara di provinsi ini relatif memadai dalam memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan orang. Hampir semua ibu kota kabupaten memiliki pelabuhan laut. Akan tetapi secara kapasitas masih jauh dari harapan.

Pelabuhan Baubau, misalnya, pada saat kapal penumpang PT (Persero) menurunkan dan menaikkan penumpang terlihat sangat crowded. Artinya, dari segi kapasitas pelabuhan paling ramai di Sultra ini sudah kelebihan beban daya tamping. Padahal bukan hanya kapal penumpang, kapal-kapal cargo juga dari Surabaya, Makassar dan wilayah-wilayah sekitarnya cukup ramai.

Adapun pelabuhan Kendari, pintu gerbang utama Provinsi Sultra, tidak sepadat Baubau. Sebab Gubernur Nur Alam yang menjabat dua periode, pelabuhan ini yang lebih dulu ditangani. Lokasinya dialihkan ke Bungkutoko, agak mendeka ke mulut Teluk Kendari. Pelabuhan lama tetapi dipakai untuk armada lokal barang maupun orang.

Pelabuhan baru ini diback-up pembangunannya oleh Kementerian Perhubungan. Bahkan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Kendari di awal masa jabatannya dia mengelontorkan lagi sekitar Rp 1 triliun untuk pengembangan pelabuhan baru tadi dan proyeknya disebut New Kendari Port.

Pelabuhan lain, yaitu dermaga feri di berbagai tempat di provinsi ini, umumnya sudah kropos karena dimakan usia, dibangun tahun 1980-an dan 1990-an. Yang baru hanya pelabuhan feri lintas Amolengu – Labuan. Lintas ini menyatukan daratan besar dengan Pulau Buton, dan menjadi poros hubungan darat Kendari-Baubau terbaik kondisi jalannya saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina pada dasarnya masih prihatin melihat kondisi infratsruktur transportasi di daerahnya. Namun, dengan misi Garbarata Gubernur Ali Mazi, kebijakan tersebut agak membesarkan hatinya. Sebab dia berharap, Ali Mazi yang sudah dua kali memimpin provinsi ini pasti lebih serius mewujudkan misinya untuk mengukir prestasi lebih banyak, dalam arti kesejahteraan rakyat di daratan dan di kepulauan makin meningkat.

KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR HAJI HADO HASINA MT

Salah satu kunci untuk menciptkan peluang kesejahteraan lebih besar, kata Hado Hasina, adalah terbangunnya sistem transportasi yang meliputi pelabuhan laut dan feri serta terminal. Sarana terminal angkutan darat diakui jauh lebih tertinggal. Sarana transportasi darat itu baru digalakkan saat Hado ditunjuk Gubernur Nur Alam petengahan tahun 2016.

Sebuah provinsi yang panjang jalannya ribuan kilometer, mestinya memiliki sebuah terminal tipa A, kemudian rangkaian terminal tipe B di kota-kota kabupaten. Tetapi Sultra belum punya A dan B, apalagi tipe C. Karena itu jika didukung Gubernur Sultra saat ini, Hado Hasina sebetulnya telah membuat perencanaan 17 buah terminal yang akan dibangun bertahap dengan prioritas terminal tipe B Lakologou di Baubau.

Kadis Perhubungan Sultra hado Hasina mengatakan, terminal laut, udara, dan terminal darat merupakan simpul-simpul transportasi yang menjadi tujuan akhir at

Pemda sebetulnya tidak perlu keberatan menggelontorkan dana pembangunan tipe B yang menjadi kewenangan provinsi. Sebab pembangunan sarana transportasi tersebut justru menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Sayang sekali ada oknum staf gubernur (eselon II A) yang sering menghambat program pembangunan sistem transportasi di Sultra.

Padahal sekali lagi, pembangunan terminal menjadi salah satu sumber keuangan daerah. Sebab pembangunan itu melibatkan masyarakat sekitar. Dibuatkan sarana untuk usaha kuliner, sarana tempat usaha berupa kios/warung sembako, tempat parkir mobil/motor. Bahkan di pelabuhan Labuan ada villa yang dibuat bagi penumpang yang berminat menginap.

Pada tahun 2018, Dishub Sultra menyetor ke kas pemda sekitar Rp 11 miliar. Pada tahun sebelumnya mulai naik Rp 6 miliar. Sebelum Hado hanya Rp 4 miliar.

Strategi pengelolaan sektor ini sehingga lebih produktif adalah mengoptimalkan pelayanan kapal laut/feri dan penumpang.  Hado berkata: “Anak-anak bekerja tidak siang tidak malam. Karena itu perlu diberi sedikit insentif agar mereka lebih semangat melayani kepentingan publik”.

Namun Kadis Perhubungan Sultra kini merasa optimistis, dengan kepemimpinan Gubernur Ali Mazi setiap hambatan pembangunan yang bersumber dari birokrasi  tidak akan didiamkan.

Apalagi pembangunan infrastruktur merupakan program strategis pemerintahan Jokowi dalam membangunan Indonesia di periode pertama, di wilayah barat, lebih-lebih di kawasan timur yang memang jauh tertinggal selama pembangunan di era Orde Baru.

Perhatian untuk pengembangan New Kendari Port dan pelabuhan Murhum Baubau termasuk pembangunan terminal tipe B Lakologou erat kaitannya dengan program tol laut. Kedua pelabuhan itu telah ditetapkan sebagai pelabuhan transit tol laut dalam rangka menjamin ketersediaan barang kebutuhan primer maupun sekunder di kawasan timur dengan harga yang tak terpaut jauh dari harga Jawa.

Masih banyak pekerjaan menanti. Bukan hanya sektor transportasi sebagai urat nadi perekonomian melainkan juga peningkatan produksi besar-besaran, terutama semua subsektor pertanian sebagai potensi super andalan provinsi berpenduduk 2,6 juta jiwa dengan luas tiga kali provinsi Jawa Timur.

Dalam waktu 2-3 tahun ke depan, diharapkan tidak ada lagi kapal kargo pulang kosong ketika meninggalkan pelabuhan-pelabuhan di Sultra. Kemajuan tersebut adalah perimbangan atau hasil pembangunan infrastruktur yang telah diupayakan dengan susah payah oleh pemerintah pusat melalui pinjaman dsb.

Artinya, para pejabat provinsi lebih khusus lagi para bupati dan walikota jangan hanya mencari anggaran ke pusat tetapi harus menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya sendiri dengan mengolah sumber daya alam yang melimpah. Seperti lahan yang terbentang luas, mengapa tidak diisi tanaman cepat panen seperti jagung dll agar pemerintah tidak perlu mengimpor jagung yang menguras kekuatan devisa.       Usia panen jagung hanya tiga bulan. Artinya, petani segera dapat penghasilan dalam waktu sesingkat itu. Impor jagung juga setop.***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAUBAU BUTUH DUKUNGAN PROVINSI

     OLEH YAMIN INDAS

Sebagian dari jalan akses terminal tipe BLkologou ke pelabuhan Murhumyang akan dibangun dalam rangka pengembangan transportasi kota yang terintegrasi darat, laut, dan udara.

SEBELUM mengunjungi Buton, Jan Pieterszoon Coen dalam tahun 1609 ikut perjalanan ekspedisi ke Kepulauan Banda yang dipimpin Laksamana Pieterszoon Verhoeven. Dia mendampingi dan sekaligus menjadi juru tulis laksamana tersebut.  Perjalanan itu dilakukan dengan maksud untuk menjalin kerja sama dengan para penguasa lokal Banda (Maluku) terkait perdagangan rempah-rempah. Sebab Inggris telah lebih dulu melakukan hal yang sama.

Pada suatu kesempatan, dalam tahun 1613, Coen berkunjung pula ke Buton. Dia mengagumi sebuah pelabuhan dan teluk yang indah di pantai Buton itu. Teluk itu sekarang disebut Teluk Baubau. Adapun pelabuhan, tempat kapal Coen mendarat masih di Ngangana Umala, yaitu muara Kali Ambon yang belakangan disebut Kali Baubau. Dari situ panorama alam teluk, memang indah dan  masih sangat alami  (natural).

Pelabuhan Ngangana Umala kemudian dipindahkan agak ke tengah garis pantai Teluk Baubau karena kunjungan kapal dan perahu makin ramai seiring kemajuan ekonomi dan perdagangan di Kesultanan Buton. Lokasi pelabuhan baru berhadapan dengan Pulau Muna. Pulau ini menjadi pelindung teluk dan pelabuhan dari terpaan ombak dan gelombang.

Coen mengagumi alam teluk dan pelabuhan tempat kapalnya mendarat. Ia berkata: “Hier is een zeer schone reede en de baye  (di sini ada suatu pelabuhan dan teluk yang sangat indah)”.  Perihal tersebut dikemukkan JP Coen dalam suratnya kepada Bewindhebber (administrator VOC) di Banten, sebagaimana dikutip Susanto Zuhdi dalam bukunya ‘Sejarah Buton yang terabaikan, Labu Rope Labu Wana’. JP Coen kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-4 selama periode 1619-1623, lalu dilanjutkan periode kedua (1627-1629).

CERITA di atas menunjukkan Kota Baubau memiliki sejarah panjang. Pelabuhan Ngangana Umala, difungsikan sebagai pangkalan armada semut para pelaut Buton  dan memiliki arti strategis di bidang ekonomi bagi kerajaan Buton. Kerajaan ini kemudian berubah menjadi kesultanan setelah raja ke-6 Lakina Ponto memeluk Islam. Dia diislamkan  Saikh Abdul Wahid dari Arab.

Gubernur Ali Mazi

Nama Lakina Ponto pun diubah menjadi Qaimuddin dan disebut Sultan Qaimuddin. Sultan Qaimuddin berkuasa selama 43 tahun (1541-1584). Setelah wafat, dia disebut Sultan Murhum, berasal dari kata almarhum. Makamnya terletak di sebuah bukit kecil di depan Masjid Agung Keraton dalam kawasan Benteng Keraton Buton.

BAGAIMANA perkembangan Kota Baubau saat ini? Baubau adalah sebuah kota kecil. Penduduknya belum mencapai 200.000 jiwa. Meskipun demikian, kota ini kelihatan padat karena daya dukung wilayahnya memang terbatas. Fisik kota saat ini menempati daerah-daerah kemiringan berbatu.

Sejak dulu penduduk berkonsentrasi di sekitar kawasan pelabuhan. Kawasan ini, seperti dituturkan Ali Arham (Kadis Pariwisata Baubau),  memang merupakan daerah pengembangan bau (bau dalam bahasa lokal berarti baru). Lama kelamaan kata ini diucapkan berulang menjadi ‘baubau’.

Pengembangan daerah baru (bau) dilakukan pemerintah kesultanan untuk menampung tambahan (pecahan) keluarga penduduk sekitar keraton dan juga pendatang (imigran). Jadi daerah baru di sekitar pelabuhan merupakan penyangga, baik dalam arti ekonomi maupun pertahanan keamanan bagi keraton yang terletak di ketinggian sekitar 3 Km dari pelabuhan.

Di era Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau dua periode, perluasan kota itu gencar dilakukan seiring makin bertambahnya populasi penduduk dan pembangunan sarana prasarana publik maupun pemerintah. Perluasan dilakukan antara lain menggandeng para investor perumahan (properti). Selain itu Amirul membuka jalan baru dari Pantai Nirwna ke   arah Palagimata, kompleks pemerintahan kota.

Namun demikian, kegiatan ekonomi dan sosial masih tetap terkonsentrasi di kawasan-kawasan hunian lama dan di sentra-sentra kegiatan  perdagangan. Wilayah-wilayah tersebut tidak didukung akses jalan yang memadai. Ruas-ruas jalan umumnya sempit. Kehadiran PKL (Pedagang Kaki Lima) di beberapa tempat ikut mempersmpit badan jalan.

Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina

Akibatnya, kesemrawutan dan kemacetan di kota kecil itu tak terhindarkan. Keadaan tersebut melemahkan citra Baubau sebagai kota yang diharapkan menjadi tujuan wisata. Kondisi yang demikian itu menjadi tantangan bagi Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina ketika dia ditunjuk sebagai Pj Walikota Baubau selama kurang lebih 6 bulan.

Selain fokus pada pelayanan publik sebagai kepala daerah, Hado menata sistem transportasi. Ruas-ruas jalan tertentu yang meluap pada jam-jam tertentu, dioperasikan sebagai jalan satu arah. Aparat Dinas Perhubungan Kota dikerahkan ke lapangan untuk mem-back-up aparat kepolisian mengatur lalu lintas.

Sasaran yang ingin dicapai Hado adalah pengguna jalan, baik yang menggunakan angkutan umum maupun kenderaan pribadi harus nyaman, lancar, dan aman selama perjalanan.

Agar konsep percepatan pembangunan Kota Baubau berjalan terarah di atas dasar pijakan yang jelas dan tepat, Pj Walikota Hado Hasina (waktu itu) menggandeng para pakar pembangunan kota dan ahli transportasi dari ITB Bandung dan UI serta Kementerian Perhubungan untuk menyusun semacam master plan dan action plan percepatan pembangunan Kota Baubau, teristimewa di bidang transportasi.

Tim ahli tersebut beberapa kali datang ke Baubau terkait pelaksanaan kerja sama tersebut. Setelah melihat kondisi kota itu, Tedy Murtejo ST MT, salah satu pakar transportasi menyimpulkan, aksesibilitas dan mobilitas Kota Baubau masih terbatas. Ini yang perlu ditingkatkan dalam rangka pertumbuhan daerah (obyek) wisata baru dan pertumbuhan ekonomi kota tersebut.

Terkait pembangunan transportasi kota yang berkelanjutan (sustainable urban transport), menurut Tedy, harus dibuat rancangan transportasi kota yang terintegrasi antara transportasi laut, darat, dan udara.

Konsep itu yang ingin dilaksanakan Hado Hasina selaku Kadis Perhubungan Sultra. Dalam rangka itu dia bertekad melanjutkan dan mengembangkan terminal Lakologou yang telah dirintis Amirul Tamim.

Lakologou adalah terminal tipe B yang melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dengan demikian, aliran angkutan umum (bermuatan orang dan barang) dari Kendari, Buton Utara, Buton/Pasarwajo, dan Buton Selatan/Batauga harus berhenti di terminal tersebut. Perjalanan selanjutnya untuk tujun dalam kota akan ditangani armada angkutan kota. Jadi, Lokologou merupakan filter bagi angkutan luar kota agar tidak menambah kesemrawutan Kota Baubau.

Kondisi terminal Lakologou saat ini masih berupa lahan yang disiapkan sebagai lokasi terminal tipe B. Pembangunan fisik belum dimulai. Karena itu, Kadis Perhubungan Sultra saat menjabat Pj Walikota Baubau membangun subterminal Waramosiu yang lokasinya terletak di sebuah  titik antara Lakologou dan pelabuhan Murhum. Langkah itu diambil untuk mempercepat pemindahan terminal darurat dari lahan Lapangan Tembak milik TNI. Terminal darurat ini ikut berkontribusi terhadap kesemrawutan lalu lintas dalam kota.

Menurut Hado, pembangunan terminal Lakologou meliputi gedung terminal dan berbagai sarana prasarana, penyempurnaan subterminal Waramosiu, dan pembangunan jalan akses dari terminal Lakologou ke subterminal Waramosiu dan selanjutnya ke pelabuhan Murhum. Total panjang jalan akses tersebut sekitar 4 km. Pembangnan jalan akses akan dilaksanakan dengan pengurukan pantai Teluk Baubau.

 

Dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi tersebut sekitar Rp 120 miliar. Bila rencana itu terwujud, maka Teluk Baubau akan kian cantik. Dia akan menjadi sabuk putih di kaki tebing pantai teluk.  Dengan demikian, Baubau sebagai kota tujuan wisata akan semakin kaya dengan sumber daya buatan yang mempesona di luar Benteng Keraton sebagai inti destinasi wisata di kota itu selain atraksi-atraksi seni budaya.

Oleh sebab itu, Pemprov Sultra diharapkan tidak berdiam diri, tetapi sebaliknya harus proaktif memberikan dukungan biaya bagi terlaksananya proyek-proyak infrastruktur transportasi yang menunjang upaya pengembangan industri pariwisata.

Saya yakin Gubernur Ali Mazi sependapat dengan para pengamat pariwisata bahwa salah satu peluang ekonomi yang signifikan bagi Baubau adalah sektor pariwisata. Sebagai representasi Kesultanan Buton di masa lalu dengan berbagai peningglan sejarah dan budaya,  modal Baubau cukup menjanjikan, untuk dikesploitasi dalam rangka memajukan industri pariwisata.

Ali Mazi juga sebetulnya sangat diharapkan memiliki spirit dan komitmen moril untuk lebih concern terhadap pembangunan wilayah kepulauan, termasuk Kota Baubau yang kelak akan difungsikan sebagai ibu kota Provinsi Buton Kepulauan. Secara kebetulan beliau adalah putra daerah Sultra dari calon provinsi baru tersebut. ***

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GUBERNUR ALI MAZI LANJUTKAN PROYEK STRATEGIS NUR ALAM

 OLEH YAMIN INDAS

 

WAKIL KEPALA STAF TNI-AL PUSPO LUKITO SE MM (KETIGA DARI KIRI) PERTENGAHAN BULAN JUNI 2019 MENINJAU PERSIAPAN PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO DAM DERMAGA PANGAKALAN TNI-AL DI KENDARI. IA DIDAMPINGI ANTARA LAIN KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR HAJI HADO HASINA MT (KEDUA DARI KIRI).

INI narasi kesinambungan yang perlu dibudayakan. Gubernur H Ali Mazi SH melanjutkan proyek-proyek strategis di era Nur Alam, Gubernur Sultra sebelumnya. Antara lain pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL di Teluk Kendari. Terkait dengan itu Ali Mazi akan di-back-up Kadis Perhubungan Hado Hasina agar proyek itu selesai sesuai jadwal.

Tradisi kesinambungan di negeri kita belum membudaya. Lain gubernur atau bupati/walikota lain pula gagasan dan programnya. Adapun gagasan dan program pejabat sebelumnya dianggap barang usang, yang harus dikesampingkan begitu muncul pejabat baru.

Di tingkat nasional, fenomenanya juga seperti itu. Ketika terjadi pergantian suatu lembaga, bahkan presiden sekalipun, maka segala yang berbau Orde Lama atau Orde Baru dianggap tidak relevan lagi untuk dibawa ke alam reformasi yang serba demokratis, kendati demokrasi Indonesia cenderung sangat liberal dan bebas tanpa sekat-sekat moral dan etika. Padahal, bangsa Indonesia adalah bangsa beragama yang sangat mengedepankan perihal sopan santun dan budi luhur.

Dalam tulisan ini saya tidak perlu menyebutkan contoh-contoh soal yang menunjukkan belum terbangunnya kesinambungan dalam rangka pembangunan di provinsi ini. Namun, akibat miskinnya narasi tersebut, provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, ini nyaris akan selalu berjalan di tempat. Tidak maju secepat yang diharapkan.

Pasalnya, aset atau fondasi yang telah diletakkan pemimpin sebelumnya menjadi sia-sia karena tidak dilanjutkan pemimpin penggantinya. Padahal aset itu telah menghabiskan dana yang cukup besar, serta sumber daya pikiran (gagasan) yang tidak boleh disepelekan.

 

Saya mengapresiasi Gubernur Ali Mazi yang telah bertekad untuk segera menyelesaikan pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL di Teluk Kendari.  Instalasi TNI-AL tersebut merupakan bagian dari pembangunan jembatan Bahteramas  yang akan melayang di atas laut teluk guna memperpendek hubungan transportasi kota lama dengan daerah pengembangan kota di wilayah Andonohu. Proyek infrastruktur tersebut telah ditinjau Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Kendari di awal masa jabatannya.

Adapun dermaga Pangkalan TNI-AL yang dijadwalkan selesai dalam tahun 2019 merupakan pengganti pangkalan yang ada di  teluk. Pangkalan lama itu tidak bisa dijangkau kapal-kapal perang milik TNI-AL berukuran besar karena bakal tarhalang jembatan Bahteramas.

Desain Markas Komando TNI-AL di Teluk Kendari

Atas kesepakatan dan kerja sama Pemda Sultra dengan pimpinan TNI-AL, maka pangkalan baru dan sekaligus Markas Komando Pangkalan TNI-AL dibangun dengan dana APBD Sultra.

Berdasarkan catatan, pembangunan Pangkalan TNI-AL Kendari disiapkan sejak lama oleh Pemprov Sultra. Di akhir masa jabatan Gubernur Nur Alam,  Hado selaku Kadis Perhubungan sempat menyelesaikan masalah yang menghambat pembangunan dermaga tersebut.

Dana pembangunan dermaga disiapkan melalui APBD 2016 sebesar Rp 15 miliar. Namun, dana ini hanya untuk biaya pembangunan fisik, sedangkan untuk biaya ganti rugi tanah belum disediakan. Masalah tersebut membuat proyek itu terkatung-katung.

Kadis Perhubungan Hado Hasina kemudian mengambil kebijakan, dengan melelang sebagian pekerjaan fisik dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Adapun sisa dana Rp 10 miliar akan digunakan untuk ganti rugi tanah lokasi proyek dermaga TNI-AL.

Akan tetapi kebijakan ini tidak diterima oknum pejabat otoritas keuangan provinsi, kendati kebijakan itu telah dikonsultasikan dan disetujui gubernur. Menurut Hado, oknum itu memang sering menghambat proyek-proyek infrastrtruktur transportasi Dinas Perhubungan Sultra. Padahal tugas pokoknya adalah melayani kelancaran aliran anggaran suatu proyek yang telah disetujui gubernur.

Lokasi pembangunan Markas Komando dan dermaga Pangkalan TNI-AL Kendari adalah eks pabrik pengolahan ikan beku (cold storage) milik PT Dharma Samudera seluas 1,5 hektar. Total ganti rugi yang diminta perusahaan itu adalah Rp 29 miliar sesuai hasil perhitungan konsultan dan bank.

Namun, kebutuhan pemda hanya 1,3 hektar dengan nilai ganti lahan seluas itu sekitar Rp 14 miliar. Kadis Perhubungan Hado Hasina kemudian menjelaskan, semua kemelut anggaran pembangunan fasilitas TNI-AL Kendari kini sudah tidak ada masalah setelah Gubernur Sultra yang baru, Ali Mazi ikut turun tangan.

Putra Kaledupa berusia 56 tahun tersebut selain kreatif inovatif, dia dan Ali Mazi memiliki hubungan chemical yang produktif. Ali Mazi berduet dengan Hado untuk pembangunan tiga bandara di Sultra ketika Ali menjabat Gubernur Sultra periode 2003-2008. Yaitu terminal baru Bandara Haluoleo, dan dua bandara baru di Wakatobi dan Kolaka.

Di  era Gubernur Ali Mazi periode pertama, Hado diangkat sebagai Wakil Kadis Perhubungan Sultra. Dengan jabatan tersebut dia melakukan lobi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan izin pembangunan bandara baru. Di masa itu Kementerian tersebut tidak menerbitkan izin pembangunan bandara baru karena APBN memang  tak menyediakan biaya untuk pembangun infrastruktur tersebut.

Namun, Wakadis Perhubungan mengajukan alasan bahwa Sultra  hanya membutuhkan selembar surat izin. Lebih dari itu, seperti dana pembangunan kedua bandara, akan disediakan melalui APBD Wakatobi dan Kolaka serta di-back-up APBD Provinsi. Alhasil, kedua bandara tersebut telah melayani penerbangan setiap hari sejak beberapa tahun lalu dengan pesawat kecil seperti jenis ATR 600-72. ***

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TAMAN KOTA DAN KEARIFAN LOKAL, OBSESI PAHRI

OLEH YAMIN INDAS

DR IR HAJI PAHRI YAMSUL MSI

SEKIAN lama saya dan mungkin juga warga Kota Kendari yang lain merasa sangat menikmati manfaat tempat jogging di sebuah tempat di kota itu yang disebut Taman Kota. Mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi kesehatan tubuh, pembuat taman itu tentu saja tak luput dari pujian, kendati tak lebih dari dalam hati sekalipun. Pembuatnya, ya Walikota Kendari!

 

“Bukan, Pak. Kita yang membangun Taman Kota tersebut”, bantah Pahri. Sosok ini tidak lain dari seorang arsitek yang sejak awal tahun 1990-an membangun kariernya di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Struktur Dinas PU semula hanya terdiri dari tiga bagian: Binamarga, Pengairan, dan Cipta Karya. Pahri tentu saja berkutat di Cipta Karya.

 

Struktur itu kini telah dimekarkan sesuai tuntutan kebutuhan dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta kebutuhan pembangunan daerah. Binamarga dan Pengairan dijadikan Dinas tersendiri, sedangkan Bagian Cipta Karya sekarang menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Terhitung sejak tahun 2018, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra  dipimpin Dr Ir Haji Pahri Yamsul MSi. Lahir di Makassar 11 Desember 1966, Pahri menyelesaikan pendidikan dasar SD, SMP dan SMA di Kendari. Adapun gelar S1 Arsitek (1992) dan S2 (2002) Manajemen Perkotaan diraih dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sedangkan S3 (2012) diperoleh Pahri dari pendidikan doktral Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

 

Pengalaman dalam perjalanan karier Pahri menunjukkan dia seorang profesional. Hampir semua kota kabupaten di Sultra dia tempatkan pada sasaran “tembak” dalam rangka pengembangan wajah kota berciri khas kearifan lokal.

 

“Obsesi saya, pembangunan sebuah kota selain menciptakan keindahan dan rasa nyaman bagi warga kota, juga harus mencerminkan budaya setempat atau kearifan lokal”, ujar Pahri dalam suatu perbincangan dengan saya di Kendari.

 

Di Kota Kendari, misalnya, dia berharap bangunan-bangunan publik memiliki sentuhan budaya lokal. Perihal tersebut telah diterapkan antara lain pada pembangunan Masjid A’lam. Mozaik lukisan tabere pada bangunan bagian atas masjid terlihat indah dari luar atau dari tempat agak kejauhan dari masjid itu. Masjid A’lam berdiri megah dan terlihat mengapung di atas permukaan laut Teluk Kendari.

 

Patut juga diketahui, tabere adalah potongan kecil-kecil aneka ragam kain dari berbagai warna yang disambung satu sama lain. Sambungan ini kemudian dijadikan hiasan di dalam ruang pesta dan ruang-ruang publi lainnya. Tabere di Masjid A’lam tentu berupa relif dari beton sedemikian rupa sehingga tampak nuansa budaya lokal tersebut.

 

Masjid tersebut merupakan salah satu proyek monumental yang dikerjakan di era Nur Alam, Gubernur Sultra dua periode (2008-2013 dan 2013-2018).

 

Di satu sisi kehadiran bangunan itu merusak ekosistem dan keindahan alam teluk. Namun, di lain pihak dari visi Pahri sebagai seorang arsitek, kehadiran rumah ibadah tersebut justru melengkapi keindahan alam. Keindahan alam yang dipaduserasikan dengan keindahan sumber daya buatan (arsitektur).

 

Menurut Kadis Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra tersebut, warga kota tidak dapat berinteraksi secara maksimal dengan lingkungan teluk yang indah itu. Tetapi dengan hadirnya sebuah masjid bersama lingkungan baru yang tertata secara estetika, maka terbuka hubungan interaksi antara warga dan lingkungan baru tersebut.  Hubungan interaksi tersebut terkoneksi atau terakses oleh terbukanya kawasan wisata baru dan ruang hijau untuk publik.

 

Dengan demikian, Teluk Kendari yang menjadi ciri dan identitas ibu kota Provinsi Sultra, kini  tidak hanya memamerkan pemandangan alam tetapi sekaligus juga dia berfungsi sebagai ruang interaksi sosial.

 

Kota-kota lain di Sultra tetap mendapat perhatian serius  dari Pahri sejak arsitek ini menapak karier di lingkup Cipta Karya Dinas PU Sultra. Kolaka Utara, Kolaka, Bombana, Unaaha, Raha, Baubau, dan Wakatobi, semua telah kebagian sentuhan arsitektur dalam bentuk pembangunan taman kota. Tetapi Pahri agak kecewa terhadap Pemda Bombana. Sebab ruang terbuka hijau yang telah dibangun di ibu kota kabupaten, tidak dirawat. “Padahal, sudah ada kesepakatan bahwa pemeliharaan dilakukan pemerintah daerah”, ujarnya.

Kota Baubau tampak sangat menikmati kehadiran taman Kotamara di pantai Kamali. Taman tersebut mirip sebuah hunian elite karena dibuatkan beberapa rumah susun dan kali buatan sebagai jalur perahu bermotor yang keluar masuk ke Kotamara.

 

Pahri menjelaskan, Benteng Keraton Buton juga telah ditangani dengan penataan taman-taman sekitar fondasi benteng. “Kita bekerja sama dengan pihak lembaga Purbakala agar tidak mengganggu eksistensi nilai arsitektur asli benteng tersebut”, katanya.

 

Perhatian terhadap lingkungan fisik Kota Kendari tentu lebih spesifik bagi Pahri. Sebab selain sebagai ibu kota provinsi, Kendari sesungguhnya dapat dieksplorasi menjadi kota tujuan wisata. Kehadiran Masjid A’lam bersama lingkungan baru berupa kawasan wisata dan ruang terbuka hijau, tentu merupakan tambahan aset wisata bagi kota tersebut.

 

Kekurangan lain adalah langkanya taman kota. Kota Kendari tak memiliki alun-alun, yaitu lapangan terbuka yang luas dan berumput hijau di tengah-tengah kota. Di Jawa, alun-alun biasanya  menjadi bagian dari kompleks hunian kaum elite, seperti rumah dinas bupati maupun pembesar lainnya.

 

Pahri sejak lama mengharapkan Pemkot Kendari mengakomodasi program pembangunan taman kota yang digalakkan pemerintah provinsi. Pemda Sultra (Dinas Cipta Karya) membuat program lalu diusulkan pembiayaannya ke Kementerian PUPR. Namun, sangat disayangkan peluang bagus itu masih kurang dimanfaatkan pemerintah kota dan kabupaten di Sultra.

 

Ia mengatakan, hampir semua kota di Indonesia memiliki alun-alun. Kendari tidak memiliki alun-alun. Taman kota juga nyaris tidak punya. Padahal fungsi sarana tersebut sangat strategis. Alun-alun dan taman kota berfungsi sebagai tempat berinteraksi sosial,  sebagai sarana olahraga dan rekreasi.

 

Lebih jauh Pahri berkata: “Masih banyak fungsi taman kota bagi kesejahteraan warga. Selain fungsi estetika dan kelestarian lingkungan, taman kota juga dapat mencegah erosi, tanah longsor, dan banjir. Dalam hal kelestarian lingkungan tadi, taman kota menjadi habitat berbagai macam burung yang memeriahkan datangnya pagi yang indah”.

 

Pemerintah provinsi kemudian membangun taman kota di depan kantor walikota (dahulu kantor Gubernur Sultra). Semula, banyak warga mengira taman itu dibuat pemerintah kota.

 

Di taman kota tersebut warga melakukan rekreasi setiap hari libur. Mereka berolahraga antara lain dengan jogging karena di situ tersedia sarananya yaitu jogging track. Bila beristirahat, mereka menikmati kuliner yang tersedia hampir di setiap jalur jogging track.

 

Selain taman kota di depan kantor walikota, pemerintah provinsi juga membangun Taman Kali Kadia dan Taman Hutan Mangrove di bibir Teluk Kendari, tepatnya di depan Hotel Claro.

 

Taman Kali Kadia mirip Taman Kayoon di Kota Surabaya. Tamannya dibelah Kali Brantas dengan aliran airnya yang jernih. Taman Kali Kadia juga begitu. Tamannya dibelah kali kecil yang disebut Kadia.

 

Akan tetapi, pembangunan Taman Kali Kadia tidak maksimal. Menurut Pahri, taman itu mestinya dibangun hingga jembatan Kadia di depan Pasar Swalayan Rabam. Namun mentok karena terhalang lapak-lapak milik warga yang dioperasikan sebagai rumah makan, tempat penjualan burung, dan bibit tanaman (kembang).

 

Seandainya pemerintah kota membebaskan lahan tersebut, Taman Kali Kadia akan menjadi obyek rekreasi yang lebih spesifik. Pahri mengatakan, Kali Kadia akan ditata agar berfungsi sebagai alur pelayaran perahu bwermotor dari muara di Teluk Kendari hingga jembatan di depan Swalayan Rabam.

 

Kerap kali saya menyebut mendiang La Ode Kaimoeddin sebagai konseptor pembangunan fisik Kota Kendari. Dia   menciptakan slogan pembangunan kota itu ‘Kota Dalam Taman’. Selain memiliki taman-taman sebagai paru-paru kota, setiap bangunan baik milik pemerintah maupun masyarakat harus menyisakan sekian persen lahannya untuk ruang terbuka hijau. Begitu kira-kira penjabaran konsep itu.

 

La Ode Kaimoeddin adalah Gubernur Sultra dua periode (1992-2003). Kota Kendari yang semula hanya memiliki sebuah jalan panjang mulai dari pelabuhan laut hingga pelabuhan udara, dipermak dengan membuka ruas-ruas jalan baru dan melebarkan jalan yang ada.

 

Gerakan tersebut dilancarkan dalam rangka persiapan Kendari dinaikkan statusnya dari kota administratif menjadi kotamadya. Peresmian menjadi kotamadya (otonom) terjadi dalam tahun 1995.

 

Pahri  Yamsul menyayangkan konsep ‘Kota Dalam Taman’ tidak dilaksanakan pemerintah Kota Kendari. “Bagus sekali konsep itu”, kata arsitek tersebut.

Ide dan gagasan Kaimoeddin tersebut sebetulnya sejalan juga dengan obsesi Pahri tentang keindahan dan lingkungan kota yang nyaman bagi warga. Namun, sebagai birokrat dia tentu mengharapkan dukungan masyarakat, termasuk dari kalangan teman-temannya sesama arsitek di dunia usaha jasa konsultan.

 

Di organisasi profesi IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) Sultra, Pahri mengaku hanya sebagai anggota biasa. Tetapi dia tetap membangun kebersamaan dengan teman-temannya di organisasi tersebut.

 

Pahri siap dan selalu membantu teman-temannya baik secara perorangan maupun organisasi jika mengalami masalah terkait usaha jasa konsultan. “Kewajiban saya yang memiliki akses dengan pemerintah adalah ikut menyelesaikan jika ada sesuatu yang mengganjal. Harapan saya ialah terbangunnya keberpihakan pemerintah terhadap bukan saja hanya kepada pengusaha jasa konsultan melainkan juga untuk dunia usaha pada umumnya dalam rangka pembangunan ekonomi di daerah”, kata Pahri.

Pahri berasal dari keluarga sederhana. Paharuddin Sila, ayahnya adalah pegawai negeri sipil. Ia memutuskan hijrah dari Makassar ke Kendari tahun 1970 dan menjadi staf Biro Keuangan Kantor Gubernur Sultra hingga pensiun.  Dengan istrinya HB Intan, Paharuddin memiliki 6 anak, termasuk anak ke-4 Pahri. Dari 6 bersaudara hanya 3 mengikuti jejak ayah mereka sebagai PNS, termasuk Pahri sendiri.

 

Ke-5 orang saudara Pahri ialah Ir Syamsul Alam, Ir Abdul Rifai MSi, Megawati SE,  Muh Asri SE, DR Muh Tafsir SE MM. Sejak mahasiswa S1 Arsitek Fakultas Taknik Unhas, Pahri mulai ikut teman bekerja di perusahaan jasa konsultan. Gajinya untuk biaya kuliah sehingga beban  orangtua di Kendari kian ringan.

 

Ketika menikah dengan Rosmala Dewi, gadis asal Palopo yang kuliah di STAIN Kendari, Pahri sudah mandiri dari segi ekonomi. Dia sudah berstatus PNS dengan seabrek kegiatan sebagai staf berbagai proyek APBN maupun APBD.

Perkenalannya dengan Rosmala terjadi saat Pahri menjadi pengawas proyek APBN di   STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Kendari. Mereka kemudian menikah dan membuahkan 3 anak. Mereka adalah Devita Giscka Rezkqi Aulia, Nadia Kiranti Annissa Amalia, dan Deandra Audi Aisyiah Islami. Anak pertama dan kedua masih kuliah di Unhas. Adapun si bungsu saat ini (2019) duduk di kelas terakhir sebuah SD di Kendari.

 

Keberhasilan karier Pahri merupakan hasil kerja keras. Etos kerjanya tinggi. Sebagian besar waktu kantor digunakan mengecek kegiatan di lapangan, minimal proyek yang berlokasi di ibu kota provinsi. Kantor Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sultra juga sederhana, kendati gedungnya masih baru.

 

Berbagai pendidikan kejenjangan dan keahlian tidak dilewatkan Pahri, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk beberapa prestasi, kesetiaan dan dedikasi pengabdian, Pahri telah mendapatkan reward berupa Satya Lencana Pembangunan (2011) dan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun (2014).

 

Dalam diri Pahri sebagai kader birokrat terdapat keistimewaan yang patut dicontoh. Aktivitasnya sebagai pengurus olahraga, khususnya cabang softball sangat tinggi. Bahkan menurut teman-temannya, Pahri tak jarang mengeluarkan uang pribadi bagi pembiayaan kegiatan olahraga beregu tersebut.

 

Pahri adalah Ketua Pengurus Provinsi Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Indonesia (Pengprov Perbasasi) Sultra. Bahkan di tingkat pusat dia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Perbasasi periode mulai 2013 hingga saat ini (2019).

 

Aktivitasnya di cabang olahraga tersebut didorong juga semangat kepentingan membangun daerah. Dalam rangka itu hampir setiap tahun dia menggelar event kejuaraan di Kota Kendari, baik yang bersifat regional maupun nasional. Tujuannya selain peningkatan prestasi atlet,  juga dalam rangka pengembangan pariwisata.

 

Sebab kegiatan pariwisata secara ekonomi langsung dirasakan masyarakat. Baik dia sebagai pelaku industri pariwisata,  seumpama pengelola hotel dan restoran, travel biro maupun pelaku ekonomi kreatif seperti perajin tenun kain adat, makanan olahan khas lokal dari hasil pertanian dan perikanan.

 

Sangat beruntung provinsi yang pembangunannya masih tertinggal jauh seperti Sultra, punya kader kreatif seperti Pahri. Menurut saya, kader kreatif inovaif seperti dia, masih sedikit. Sultra tentu membutuhkan lebih banyak agar lebih cepat mengejar ketinggalannya di berbagai bidang dan sektor kehidupan. ***

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ETNIK MORONENE CERDAS MENGELOLA KAWASAN HUTAN

 

OLEH REKSON SOLO LIMBA DAN ASRUN LIO

 

 

REKSON SOLO LIMBA

CATATAN: Dua sarjana bergelar doktor (S3) ini mengatakan, masyarakat etnik Moronene memiliki kearifan lokal dan cukup cerdas dalam  mengelola kawasan hutan terkait kegiatan pertanian sistem ladang. Etnik ini memiliki tradisi sangat ketat dan sistematis sebagai panduan moral dan spiritual dalam melakukan usaha pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, kawasan hutan dan lingkungan pada umumnya   tetap akan terjaga dan lestari sepanjang kehidupan manusia.

Kedua sarjana tersebut adalah ahli sosiologi pedesaan Rekson Solo Limba dan ahli antropologi budaya Asrun Lio. Dalam jurnal tulisan ini, mereka membahas  bentuk-bentuk kearifan lokal suku Moronene yang berhubungan dengan konservasi atau pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam sistem pertanian ladang. “Segenap perilaku, tradisi, dan adat istiadat suku Moronene terkait pemanfaatan hutan dalam rangka kegiatan dan usaha pertanian, kami telah sisir dan gali melalui narasumber dari para pelaku maupun sisa-sisa generasi tua”, tutur Rekson saat saya ke rumahnya di Jl Chairil Anwar, Kendari, Minggu 31 Maret 2019.

Jurnal ini juga merupakan bagian dari disertasi S3  yang diraih Rekson dari almamaternya, Universitas Haluoleo. Saya sangat mengapresiasi kedua Saudaraku: Rekson (lahir di Kasipute 12 Agustus 1953) dan Asrun Lio (lahir di Pasar Wajo 25 Mei 1968) karena mereka telah memaksimalkan kapasitas sebagai ilmuwan untuk menggali dan menyusun sebagian dari budaya dan tradisi suku Moronene yang eksistensinya  terancam punah akibat terkikis dan ditelan peradaban modern.

Tambahan catatan untuk Asrun Lio, ayahnya bernama Asmar Lio berasal dari Poo Montoro di daratan besar semenanjung Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana. Sedangkan ibunya Munira berdarah campuran Kabaena dan Pasar Wajo. Gelar  PhD, S3 Antropologi Budaya diraih Asrun dari Australian National Univerfsity, Canberra, Australia. ANU berada di peringkat 23 dari 200 universitas terbaik di dunia.

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemu-kenali bentuk-bentuk dan nilai-nilai kearifan lokal, kemudian menjelaskan sistem penerapan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya bagi Masyarakat Adat Moronene (MAM) di kampung Huka Ea – La Ea. Hasil penelitian ini pun diharapkan bermanfaat terutama bagi masyarakat etnik Moronene, serta semua pihak yang berkepentingan sebagai sumber informasi ilmiah.

ASRUN LIO

 

============================

 

 

ADA 3 (tiga) bentuk kearifan lokal suku Moronene yang diterapkan dalam sistem pertanian ladang. Pertama, dalam bentuk “adat istriadat” yang disebut “adat me’uma, atau “adat bertani”, yang meliputi proses dan tahap-tahap pertanian ladang.

 

Kedua, bentuk pengetahuan tradisional yang meliputi: 1. Sistem peredaran waktu, 2. Sistem penanggalan kalender ala Moronene, 3. Sistem peramalan, yang disebut (a) bilangari; (b) kalapuaro; (c) kilala, dan (d) memanu.

 

Ketiga, bentuk kepercayaan terhadap 4 (empat), yakni Dewa Tanah, Dewa Api, Dewa Air, dan Dewa Angin. Kepercayaan orang Moronene  tersebut telah melahirkan budaya sombolik “hitungan empat” yang dilafalkan dengan ungkapan “ asa, orua, otolu, opaa” (1,2,3,4). Budaya simbolik tersebut melambangkan adanya keempat dewa tersebut yang diyakini selalu hadir dalam kehidupan manusia.

 

 

Implikasi dari kepercayaan terhadap 4 (empat) dewa dan budaya simbolik “hitungan empat” tersebut, secara filosofi tradisi Moronene menghubungkan dengan keberadaan kawasan hutan sebagai ruang (space), tempat hidupnya makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia dalam jagad raya ini. Sehingga dengan demikian pola pengelompokan kawasan hutan dalam tradisi/adat Moronene dibagi dalam 4 (empat) bagian kawasan yakni: (1) hutan inalahipue, sebagai hutan lindung; (2) hutan inalahi popalia, sebagai hutan keramat yang tidak boleh dirambah; (3) hutan inombo, sebagai kawasan hutan produksi; dan (4) hutan lueno (padang rumput) sebagai habitat marga satwa.

 

Dalam aplikasinya keempat zona kawasan hutan tersebut, menjadi pedoman dan pola pemanfaatan kawasan hutan di kampung Adat Moronene Huka Ea – La Ea tersebut yang pengaturannya menjadi tanggung jawab Lembaga Adat Moronene Totongano Wonua Huka Ea – La Ea. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal Moronene tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap upaya penyelamatan hutan di wilayah ini.

 

Di sebuah kampung Moronene yang disebut Huka Ea – La Ea, hidup masyarakat Moronene yang menamakan dirinya Masyarakat Adat Moronene dan selanjutnya disingakt MAM, yang diatur oleh Lembaga Adat Moronene  “totongano wonua Huka Ea – La Ea”. Status kelembagaan tersebut telah berkekuatan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 tahun 2015 tanggal 9 September 2015.

 

MAM di wilayah ini secara turun temurun memelihara dan menerapkan cara-cara hidup tradisional sesuai adat istiadat terutama dalam sistem pertanian ladang. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan (konservasi) oleh MAM dilakukan secara tradisional berdasarkan adat istiadat warisan leluhur Moronene. Karena wilayah kampung tersebut  berada di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), maka pengelolaan taman nasional itu dilakukan bersama MAM dan pemerintah (pihak TNRAW).

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah pokok yang dikaji adalah “Bagaiman Bentuk-bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Adat Moronene Dalam Sistem Pertanian Ladang di Kampung Huka Ea – La Ea Kabupaten Bombana”.

 

Teori Kearifan Lokal (Local Wisdom)

       

        Menurut Quaritch Wales (1949), istilah local wisdom yang berarti kearifan lokal adalah sebagai kemampuan kebudayaan lokal menghadapi pengaruh kebudayaan asing, pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Rosidi, 2011:29). Mariane 2014:289) menjelaskan, kearifan local adalah keseluruhan nilai dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya sehingga menjadi kebijakan yang dijadikan acuanmasyarakat local dalam bertingkah laku sehari-hari. Demikian juga Keraf (2002:289) menyatakan,kearifan local adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat istiadat atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

E.B taylor (1999) menyatakan bahwa kearifan lokal (local wisdom) adalah nilai-nilai yang merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan sebagai pedoman manusia di dalam menjalani proses kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya Taylor berpandangan bahwa kebudayaan adalah seluruh kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

 

Sejalan pandangan Tylor di atas, Mariane (2014:114) memandang kearifan lokal adalah keseluruhan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku  sehari-hari  oleh masyarakat setempat.

 

Selanjutnya, sehubungan dengan masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (hutan), derajat kualitas kepercayaan (trust) dan pengetahuan tradisional lokal (local knowledge) tersebut dapat mempengaruhi timbulnya kesadaran kolektif masyarakat, yang kemudian membentuk sikap hati-hati bagi manusia terhadap dalam mengelola sumber daya alam (hutan). Di dalam kesadaran kolektif tersebut, terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang membimbing manusia dalam berprilaku terhadap alam dan sumber daya yang ada di dalamnya. Sebagai kebijakan, kearifan lokal adalah suatu pola kehidupan yang mengandung nilai-nilai kebenaran, yang diyakini dan berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman dan berprilaku sehari-hari.

 

Konsep kearifan lokal pada dasarnya dapat dipelajari dalam dua aspek, yakni dari aspek nilai budaya, dan dari aspek kebijaksanaan. Dari aspek nilai budaya, kearifan lokal adalah aplikasi nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat yang dimanfaatkan mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau  bijaksana. Sementara dari aspek kebijakan, kearifan lokal adalah peraturan/hukum adat berdasarkan nilai luhur dan tradisi budaya yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat (Sibarani,2012 : 113).

 

Pengetahuan Tradisional

 

Dalam masyarakat Moronene terdapat 4 (empat) sistem pengetahuan tradisional lokal tentang cara-cara mencari dan memilih waktu yang baik untuk memulai suatu pekerjaan, serta mendeteksi faktor keberuntungan dan/atau keselamatan melalui sarana/alat yang disebut:  (a) bilangari; (b) kalapuaro; (c) kilala; (d) memanu.

 

Bilangari adalah petunjuk waktu di mana berbagaI kegiatan dapat dilaksanakan (Rambe, 2002:189:191). Sedangkan kilala adalah sistem pengetahuan orang Moronene untuk mencari petunjuk akan adanya tanda-tanda. Selain kilala dan bilangari, ada pula sistem pengetahuan lokal masyarakat Moronene yang disebut kalapuaro dan memanu. Kalapuaro adalah cara mencari penunjuk arah bila hendak bepergian agar dapat memperoleh keuntungan/dana atau kemenangan (Rambe, 2002:191). Demikian juga memanu adalah cara untuk mengetahui baik buruknya sesuatu yang dikerjakan. Disebut memanu karena menggunakan sayap bulu ayam jantan sebagai medianya.

 

Selain pengetahuan tradisional tersebut di atas, suku Moronene mempunyai pengetahuan tentang peredaran waktu, yaitu yang disebut  oleo (hari), wotiti (bulan), ta’u (tahun), dan perhitungan/penamaan hari, bulan,  dan tahun ( Limba, 2015:219).

 

 

Lembaga Adat Moronene

 

Lembaga yang mengayomi dan mengatur penerapan nilai-nilai kearifan lokal di tingkat MAM adalah Lembaga Adat Moronene yang dibentuk oleh masyarakat Adat bernama “Adati Totongano Wonua” Huka Ea – La Ea.

 

Secara konseptual, bentuk-bentuk kearifan lokal suku Moronene dalam sistem pertanian ladang sehubungan dengan program konservasi hutan, pada hakikatnya dapat dilihat dalam dua dimensi, yakni: (1) dimensi kebudayaan, dan (2) dimensi kebijaksanaan.

 Pada dimensi pertama, bentuk-bentuk kearifan lokal adalah menyangkut kebudayaan. Hal ini berarti, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam sistem pertanian ladang dapat dilihat dalam bentuk adat istiadat, pengetahuan trdisional, dan sistem kepercayaan terhadap unsur kekuatan gaib. Bentuk kearifan lokal dalam dimensi adat istiadat, meliputi aturan-aturan pelaksanaan sistem pertanian ladang mulai dari memilih lokasi/areal peladangan sampai dengan pemetikan hasil (panen). Seluruh rangkaian proses pertanian harus dilaksnakan sesuai tata aturan Adat Me’uma (adat Bertani).

 

Selanjutnya, bentuk-bentuk keaarifan lokal dalam dimensi pengetahuan tradisional  meliputi sistem keterampilan mengelola sumber daya alam, agar tetap lestari sebagai sumber penghidupan yang utama bagi manusia. Kemudian dimensi keprcayaan (trust) terhadap dewa-dewa. Bentuk kearifan lokal dalam kaitannya dengan sistem pertanian ladang berbentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap kekuatan gaib (supernatural) yang membimbing manuasia dalam berperilaku terhadap alam semesta agar manusia tidak merusak alam dan lingkungan hidup.

 

Kemudian pada dimensi kedua, yaitu kebijkasanaan. Maka bentuk-bentuk kearifan lokal dalam sistem pertanian ladang adalah berupa peraturan-peraturan lembaga adat yang telah dirumuskan menjadi pedoman untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan berdasarkan “nilai adat istiadat” kearifan lokal dalam bentuk kebijaksanaan, merupakan peraturan-peraturan lembaga adat, yang tidak bertentangan dengan pedoman pelaksanaan program pembangunan dan perundang-undangan yang berlaku. Sikap hati-hati dari masyarakat adat dalam mengelola hutan secara baik dan ramah lingkungan, adalah salah satu bentuk perwujudan kearifan lokal.

 

Dalam peraturan Lembaga Adat Moronene Totongano Wonua Huka Ea – La Ea khususnya yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati pada umumnya dan hutan pada khususnya, telah diatur kewajiban penduduk terhadap wilayah adat sebagai bentuk partisipasi masyarakat bagi kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Berdasarkan keputusan-keputusan yang bersifat kebijakn lembaga adat, seyogyanya menjadi kewajiban semua penduduk, baik secara individu maupun secara kelompok untuk melaksanakannya. Bentuk-bentuk kearifan lokal sebagai kebijakan lembaga adat adalah keseluruhan peraturan yang telah disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan masyarakat adat. Sehingga dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal harus mendapat legitimasi dari MAM itu sendiri. Untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, MaM telah membentuk Lembaga Adat Totongano Wonua Huka Ea – La Ea.

 

Di struktur lembaga adat tersebut ada 4 (empat) fungsi yang terkait dengan konservasi hutan yakni: (1) totongano inalahi (urusan kehutanan), (2) totongano lombo  (urusan pertanian), (3) totongano kadadi (urusan margasatwa), dan (4) pembue’a (urusan kesehatan/tradisional).

Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Sebagai produk dari kebudayaan Moronene, pembahasan kearifan lokal dalam studi ini meliputi  adat istiadat, pengetahuan lokal, dan sistem kepercayaan. Ketiga bentuk kearifan lokal tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dalam pengelolaan dan pemanfaatan (konservasi) sumber daya alam/hutan, karena ketiganya tidak dapat dipisahkan. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut diuraikan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Adat Istiadat

 

Secara etimologi, istilah adat adalah aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim dituruti diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala. Atau adat dapat juga diartikan sebagai kebiasaan atau cara dan kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya, istiadat adalah berbagai adat kebiasaan (Purwadarminta,1976:16).

 

Dalam studi adat – istiadat dirumuskan bahwa semua peraturan /dan atau kelakuan yang pernah dilakukan oleh leluhur (nenek moyang) yang diwariskan secara turun temurun hingga dewasa ini.

 

Dalam kaitannya dengan usaha pertanian ladang di daerah ini, orang Moronene secara penuh mengikuti apa yang disebut  adat me’uma (adat bertani), yakni aturan-aturan pelaksanaan sistem pertanian ladang mulai dari memilih lokasi/areal perladangan sampai dengan pemetikan hasil (panen).

 

Seluruh rangkaian proses pertanian harus dilaksanakan sesuai adat me’uma tersebut, yang secara garis besar terdiri dari tahap-tahap berikut; (1) Mo’oonto wita (mencari lokasi; (2) Umowu (membabat pohon kecil dan gulma); (3) Monea (menebang pohon besar); (4) Humuni (membakar hasil tebangan); (5) Modahai (memotong dahan dan ranting sisa pembakaran; (6) Wungkali (merancak,merumpuk dan membakar sisa-sisa kayu hingga bersih dan siap tanam); (7) Mewala (memagar keliling area ladang); (8) Motasu (menanam padi); (9) Morabusi (membersihkan tanaman padi dari rumput dan gulma); (10) Mongkotu (potong padi/panen); dan (11) Mewuwusoi (pesta panen akhir tahun dalam rangka melepas kepergian sangkoleompae atau Dewi Sri/Dewi padi untuk kembali kekayangan.

 

 

Pengetahuan Tradisional

 

Dalam masyarakat Moronene terdapat 4 (empat) sistem pengetahuan tradisional lokal tentang cara-cara mencari dan memilih waktu yang baik untuk memulai suatu pekerjaan, serta mendeteksi faktor keberuntungan dan/atau keselamatan melalui sarana/alat yang disebut:  (a) bilangari; (b) kalapuaro; (c) kilala; (d) memanu.

 

Bilangari adalah petunjuk waktu di mana berbagaI kegiatan dapat dilaksanakan (Rambe, 2002:189:191). Sedangkan kilala adalah sistem pengetahuan orang Moronene untuk mencari petunjuk akan adanya tanda-tanda. Selain kilala dan bilangari, ada pula sistem pengetahuan lokal masyarakat Moronene yang disebut kalapuaro dan memanu. Kalapuaro adalah cara mencari penunjuk arah bila hendak bepergian agar dapat memperoleh keuntungan/dana atau kemenangan (Rambe, 2002:191). Demikian juga memanu adalah cara untuk mengetahui baik buruknya sesuatu yang dikerjakan. Disebut memanu karena menggunakan sayap bulu ayam jantan sebagai medianya.

 

Selain pengetahuan tradisional tersebut di atas, suku Moronene mempunyai pengetahuan tentang peredaran waktu, yaitu yang disebut  oleo (hari), wotiti (bulan), ta’u (tahun), dan perhitungan/penamaan hari, bulan,  dan tahun ( Limba, 2015:219).

 

Tentang waktu dalam kehidupan orang Moronene,  mencakup 3 (tiga) hal, yakni  (1) sistem peredaran waktu, (2)  sistem penanggalan/kalender yang meliputi perhitungan 1 hari = 24 jam, 1 minggu = 7 hari, 1 bulan = 4 minggu atau 29/30 hari, dan 1 tahun = 365 hari atau 12 bulan, yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember; dan (3) sistem peramalan untuk mengetahui waktu yang baik untuk memulai suatu pekerjaan, serta untuk mendeteksi faktor keberuntungan dan/atau keselamatan, melalui sarana/alat yang telah disebutkan sebelumnya: bilangari, kalapuaro, kilala, memanu.

 

 

1)  Sistem Peredaran Waktu

 

Seperti masyarakat pada umumnya, sebelum orang mengenal kalender nasional justru orang Moronene telah mempunyai sistem perhitungan waktu yang terdiri atas 4 kategori, yaitu: ta’u (tahun), wotiti (bulan), tadoha/mincu (pekan/minggu) dan oleo (hari). Jika dihitung lamanya masing-masing adalah sebagai berikut;

a)   Asa Ta’u (satu tahun) sama dengan (12 bulan)

b)  Asa Wotiti (satu bulan) sama dengan (30 hari)

c)    Asa Tadoha (satu minggu/pekan) sama dengan (7 hari)

d)  Asa Oleo (satu hari) sama dengan (12 jam di siang hari)

e)   Asa Malo (satu malam) sama dengan (12 jam pada malam hari)

 

Dalam waktu sehari-semalam, dihitung mulai dari waktu pagi sampai waktu pagi berikutnya selama 24 jam. Kemudian kurun waktu tersebut, dibagi lagi dalam 7 (tujuh) waktu: 1) Komeanta (menjelang subuh), 2) Dumondo (pagi), 3) Meanta (siang), 4) Tonga Oleo (tengah hari), 5) Telia Oleo (senja hari), 6) Kiniwia (sore), dan 7) Malo (malam hari).

 

2) Sistem kalender/penanggalan

 

Menurut Rambe (2002), orang Moronene telah memiliki pengetaahuan tentang penyebutan nama hari dalam setiap bulan yang artinya sama dengan tanggal dalam kalender nasional. Berdasarkan pengetahuan tersebut, orang Moronene menghitung jumlah hari dalam sebulan sebanyak 29/30 hari, yang dibagi dalam 2 (dua) putaran waktu. Putaran pertama sebanyak 15 hari yang disebut wotiti mongura ( bulan muda), dimulai dari terbitnya bulan sabit sampai membentuk lingkaran bulat penuh yanag bersinar sangat terang, yang disebut mata mondo (bulan purnama). Putaran kedua disebut wotiti motu’a (bulan tua), yang dihitung mulai dari mengecilnya bulan di langit sampai hari ke-29/30 atau hingga bulan tidak tampak lagi, yang disebut wulampusu.

 

Untuk jelasnya penamaan hari-hari dalam sistem penanggalan/kalender Moronene adalah sebagai berikut:

Komata (tanggal 1)

Kompendua (tanggal 2)

Olo (tanggal 3)

Kawe (tanggal 4)

Merorawusi (tanggal 5)

Mehau-hau (tanggal 6)

Te’ala (tanggal 7)

Kompendua hoalu (tanggal 8)

Te’ue (tanggal 9)

Tompara (tanggal 10)

Toe (tanggal 11)

Leleangkia (tanggal 12)

Montete (tanggal 13)

Matamondo (tanggal 14)

Kosoo-soo (tanggal 15)

Mo’ila (tanggal 16)

Moseka (tanggal 17)

Kompendua Pobuliliano (tanggal 18)

Olo Motu’a 9tanggal 19)

Kawe Motu’a (tanggal 20)

Merorawusi Motu’a (tanggal 21)

Mehau-hau Motu’a (tanggal 22)

Te’ala Motu’a (tanggal 23)

Kompendua Motu’a (tanggal 24)

Te’ue Motu’a (tanggal 25)

Tompara Motu’a (tanggal 26)

Toe Motu’a (tanggal 27)

Lelengkia Motu’a (tanggal 28)

Montete Motu’a (tanggal 29)

Wulampusu (tanggal 30)

 

 

3)  Sistem peramalan

Salah satu bentuk karifan lokal yang banyak digunakan oleh MAM adalah sistem peramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kearifan lokal tersebut dijelaskan sebagai berikut;

 

1)             Bilangari. Menurut  Strom (1925;7) dalam Rambe (2002:189), istilah bilangari adalah sistem pengetahuan lokal masyarakat Moronene untuk mencari petunjuk di mana berbagai kegiatan dapat dilaksanakan.  Konsep bilangari adalah salah satu jenis pengetahuan tradisional Moronene yang dipakai untuk memprediksi kejadian, baik masa lalu maupun hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Bilangari biasa digunakan dalam hal yang berkaitan dengan faktor keselamatan dan keberuntungan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, dalam suatu perjalanan jauh, orang biasanya memilih waktu  jam D yang menunjukkan simbol keselamatan yang ada. Demikian juga dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan usaha ekonomi, maka orang harus memilih dan menyesuaikan simbol keberuntungan.

 

2)             Kalapuaro. Istilah Kalapuaro secara harfiah adalah alat petunjuk (isyarat) tanda-tanda alam, dan arah mata angin. Kalapuaro lazim digunakan untuk mencari petunjuk bila dalam perjalanan kehilangan arah (molengu) atau bila hendak bepergian jauh agar dapat memperoleh keselamatan, keberuntungan, dan kemenangan. Selain itu kalapuaro juga untuk melacak sesuatu yang hilang baik benda, hewan, maupun manusia.

 

3)  Kilala. Menurut Strom (1925:2) dalam Rambe (2992:192) istilah kilala adalah suatu pengetahuan lokal yang berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan petunjuk tentang tanda-tanda. Dalam sistem pertanian, kilala sering digunakan untuk mencari petunjuk tentang  “baik tidaknya” suatu kawasan tertentu dijadikan lokasi perladangan bagi warga kampung.

 

Menurut Bakati, 79 tahun, (wawancara, 17 Januari 2016),  apabila kilala tersebut memperlihatkan tanda tanda yang baik, maka kawasan yang dimaksud adalah baik untuk dijadikan areal perladangan. Akan tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka para petani harus mencari kawasan lain. Secara ringkas ketiga jenis pengetahuan tradisional tersebut, akan dijelaskan lagi sebagai berikut;

 

a)              Kilala Me’otuwe; Kilala Me’otuwe yaitu sistem pengetahuan tradisional untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk/tanda-tanda tentang hal yang diniatkan. Medianya berupa sebuah kolungku (bejana kecil) terbuat dari kuningan yang berisi kapur sirih. Pelaksanaan kilala dilakukan dengan ritual me’ otuwe(menjengkal) 2 kali. Caranya, ritual pertama dimulai dengan mengambil kapur secuil ujung dari tengah tangan kanan diberi mantra kilala, lalu me’otuwe (menjengkal) 2 kali pada lengan kiri dari ujung jari tengah ke arah siku. Tanda batas jengkal dan kedua. Kemudian dilakukan ritual kedua dengan cara yang sama. Jarak jengkal pada ritual pertama dijadikan patokkan untuk dibandingkan dengan jarak ritual kedua. Uniknya dengan kekuatan magis dalam mantera kilala me’otuwe tersebut, dapat mengeluarkan”energy” sehingga jarak jengkal ritual kedua dapat berbeda dari jengkal yang pertama. Perubahan tersebut memiliki 3 (tiga) makna simbolik sebagai berikut.

 

b)  Kilala Niwoti atau Riri lanu. Untuk kilala jenis ini medianya 3 (tiga) utas tali, sepanjang 30 cm. tali tersebut terbuat dari niwoti  (tali yang dipilin) atau daun agel yang diiris selebar ± 1 cm.

Setelah ketiga kali tersebut dikerjakan oleh ahli kilala, kemudian dilepas/dijatuhkan ke bawah, akan terjadi 3 (tiga) kemungkinan. Apabila yang terjadi adalah sebagaimana simpul pertama, berarti tanda mobui, simbol boros, berarti “tidak baik”. Apabila simpulnya saling terkait  maka hal seperti itu disebut kobara-bara (ragu-ragu), artinya “tidak pasti”. Jika yang terjadi seperti simpul ketiga, maka hal itu disebut Moniu yang berarti pertanda “baik dan mujur”.

 

c)    Memanu

 

Kilala Memanu adalah cara meramal yang menggunakan media bulu ayam (wulu manu), sepotong balok, dan parang. Bahannya adalah (1) lembar dari sayap kanan. Caranya, dengan menggunakan bulu ayam jantan pada sayap kanan, selanjutnya memberi mantera sambil meniatkan hajat tertentu. Setelah itu bulu ayam tadi diletakkan melintang di atas balok (popala), sambil membaca mantera “asa, orua, otolu, opaa” (1, 2, 3, 4), lalu bulu ayam tadi dipotong. Bulu ayam tersebut akan terpelanting ke atas dan jatuh di atas tanah dengan posisi dua kemungkinan yaitu, jatuh mengadah ke atas atau terpelungkup ke bawah. Jika terpelungkup ke bawah, itu berarti tidak baik.

 

 

 Sistem Kepercayaan

 

Bentuk- bentuk kearifan lokal suku Moronene, banyak dipengaruhi oleh sistem-sistem kepercayaan yang diyakini berhubungan dengan realitas kehidupan manusian pada umumnya. Sebagai sumber salah satu kearifan lokal MAM di Huka Ea – La Ea adalah kepercayaan terhadap 4 (empat) dewa yang memiliki kekuatan gaib (supernatural) yang mengatur dan mengontrol kehidupan alam semesta termasuk manusia yaitu: (1) Dewa Tanah, (Sangia Tumondete), (2) Dewa Api (Sangia Mponga’e), (3) Dewa Air (Sangia Olaro),  dan (4) Dewa Angin (Sangia Lamoa). Keempat dewa tersebut sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan MAM di wilayah ini sejak dahulu sampai sekarang. Pengaruh tersebut telah melahirkan budaya simbolik “hitungan empat” sebuah ungkapan bernuansa do’a yakni; “ asa, orua, otolu, opaa” (1, 2, 3, 4), yang melambangkan kehadiran empat dewa dalam setiap urusan manusia. Dengan keyakinan tersebut, MAM menunjukan bahwa di samping mereka melaksanakan syariat agama yang di anut (Islam), mereka juga secara aktif melaksanakan ritual-ritual sebagai persembahan kepada para dewa yang diyakini karena takut melanggar adat para dewa tersebut. Kepatuhan terhadap adat para dewa dan kehati-hatian dalam mengelola hutan tersebut, berimplikasi positif terhadap pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal dalam program konservasi hutan, yang pada gilirannya dapat menjamin keselamatan dan kelestarian sumber daya alam utamanya hutan.

 

Dalam kehidupan nyata, budaya simbolik “ hitungan empat” tersebut diaplikasikan pula dalam sistem pengelompokan tanah ulayat menjadi 4 (empat) zona yakni;” Inalahipue,Inalahi popalia, Inombo, dan Lueno”. Keempat  kawasan “Hutan Adat Moronene” tersebut, merupakan wilayah adat yang ada dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) dengan fungsinya masing-masing. Kawasan hutan inilahipue adalah sebagai hutan lindung, kawasan hutan inalahi popalia sebagai hutan keramat yang dijaga kelestariannya oleh masyarakat, kawasan hutan inombo, adalah kawasan hutan produksi, yaitu kawasan perladangan/perkebunan rakyat, dan kawasan lueno, adalah kawasan padang rumput (savannah)sebagai habitatnya margasatwa. Kearifan lokal berbentuk kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib (supernatural) pada dewa-dewa tersebut, telah mendorong timbulnya kesadarn kolektif masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam memanfaatkan hasil-hasil hutan.

Kesadaran kolektif yang senantiasa takut dan patuh pada ketentuan adat tersebut sehingga tidak berani merusak hutan secara sia-sia sangat mendukung terpeliharanya kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan kerusakan hutan di wilayah MAM Huka  Ea- La Ea. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RUSLAN MEMBANGUN SDM BUTON

OLEH YAMIN INDAS

HAJI LA ODE RUSLAN BAKARA SE MM

IDEALISME orang kepulauan adalah merantau. Di sana, di tempat perantauan baru dimulai kehidupan yang sesungguhnya. Berjuang dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Bila suatu waktu harus pulang kampung, maka harus ada sesuatu yang dibawa. Sesuatu itu boleh konsep, rencana, atau program, atau wawasan dan pengalaman yang bisa dibagi untuk memajukan kampung halaman. Akan lebih produktif lagi jika membawa modal investasi untuk membuka usaha dan kegiatan ekonomi.

Perjalanan hidup La Ode Ruslan bergerak kurang lebih seperti itu. Setamat SD dan SMP di Kelurahan Pongo, Wanci, Kabupaten Wakatobi, Ruslan ke Makassar. Dia melanjutkan pelajaran ke SMA Ampera, salah satu sekolah swasta di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada alasannya mengapa dia memilih sekolah partikelir. Biasanya, sekolah swasta tidak terlalu ketat dalam pelaksanaan disiplin belajar mengajar.

Kelonggaran itulah yang dimanfaatkan Ruslan untuk mencari nafkah buat hidup dan biaya sekolah.

Kecerdasan di beberapa mata pelajaran tertentu membuat masalah keuangan Ruslan di Makassar lebih ringan. Dia menguasai mata pelajaran Biologi, Matematika, dan Kimia. Setelah tamat di SMA Ampera tahun 1986, Ruslan pun dipercayakan mengajar sebagai guru honorer ketiga mata pelajaran tadi di sekolah itu.

Namun demikian, dia tetap bekerja serabutan untuk menambah penghasilan. Pasalnya, biaya kuliah di IAIN Alauddin Makassar, perguruan tinggi negeri tempat dia melanjutkan studinya, kian berat.

Orangtua sebetulnya termasuk keluarga mapan di Wanci. Ukurannya, La Ode Bakara, ayah Ruslan memiliki perahu layar. Perahu layar tersebut bolak balik Wakatobi – Surabaya – Banyuwangi. Ke Jawa Timur mengangkut kopra dan hasil laut. Sedangkan muatan balik ke Wanci atau kawasan Indonesia timur lainnya berupa barang campuran, termasuk bahan pangan seperti beras.

Tetapi prinsip Ruslan tidak mau merepotkan orangtua. Sebagai anak pertama dari tujuh bersaudara, dia memberi kesempatan kepada adik-adiknya untuk mendapatkan perhatian penuh dari orangtua. Ke-6 saudaranya itu adalah Nurbaya, Abdul, Sunawati, Mustafa, Saiful, dan Mahyudin.

Pendidikan Ruslan tidak tuntas di IAIN Makassar. Hanya sampai semester 7 jurusan Tarbiyah (pendidkan). Darah muda dalam dirinya membuatnya tidak puas merantau dan menuntut ilmu hanya sampai Makassar saja.

Dia ke Yogyakarta, kota pelajar terkenal di Tanah Air. Di sini dia mengambil jurusan manajemen pada STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Isti Ekotama Upaweda (IEU). Dari perguruan tinggi swasta itu Ruslan berhasil meraih gelar S1 Manajemen pada tahun 2001.

Jelajah Ruslan makin melebar. Dari Yogya sekarang dia ke Surabaya. Di kota Pahlawan Ruslan kuliah di perguruan tinggi swasta Artha Bodhi Iswara dan berhasil meraih gelar S2 Magister Manajemen.

Ketika menjadi mahasiswa di Yogya maupun Surabaya, jiwa wiraswasta makin tumbuh dalam diri anak Wanci ini. Ia sering ke Jakarta dan membangun pertemanan dengan sesama anak muda yang mempunyai ide dan semangat entrepreneurship, seperti dirinya.

“Saya mempunyai dua sahabat, satu dari Sumatera dan seorang lagi dari Kalimantan. Kami berkongsi dan berbisnis rotan jenis daerah masing-masing. Saya dari Sulawesi tentu mengandalkan rotan jenis batang dan tohiti. Bisnis kami ini ditopang seorang pemodal asing”, tutur Ruslan.

Pemodal itu membutuhkan perabot rotan dalam bentuk setengah jadi (semi produkct). Maka Ruslan dkk harus bekerja sama dengan sebuah industri mebel rotan di Cirebon, Jawa Barat. Bisnis ini berjalan tanpa hambatan hingga memasuki tahap ekspor ke Yunani.

Bagaimana bisa menembus pasar ekspor hingga ke negeri tempat lahirnya budaya dunia Barat, Ruslan mengungkapkan bahwa pemilik modal adalah orang Yunani. “Modal itulah yang kami investasikan. Kami hanya memasok produksi bentuk semi produk sesuai kebutuhan investor tersebut”, kata Ruslan.

DALAM kurun waktu itu Ruslan bersama rekannya juga merambah bisnis sektor perikanan. Berbagai jenis ikan produksi cold strorage Indonesia diekspor ke Jepang. Mereka mudah memasuki pasar Jepang karena melalui perantaraan Mr Tang, semacam Kepala Biro Jepang di struktur Kadin Singapura. Ruslan bersama rekannya tentu sering main ke Singapura dalam rangka membangun kerja sama lebih intensif dengan pejabat Kadin Singapura itu.

Hingga pulang kampung di Baubau, La Ode Ruslan masih menggeluti bisnis ekspor ikan. Tapi ketika bisnisnya ini masuk perangkap dan dimainkan mafia

pasar, kegiatan ekspor macet. Masalah tersebut muncul setelah jalur ke Jepang tidak lagi melalui perantara Kadin Singapura. “ Saya tinggalkan. Terlalu banyak rintangan di bisnis perikanan”, ujarnya.

Saat pulang kampung, Ruslan tidak ke Wanci di Wakatobi. Dulu, Wakatobi dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Yaitu gugusan pulau-pulau di laut Banda yang terdiri dari pulau Wangiwangi, Kaledupa, Tomia, Binongko dengan akronim Wakatobi. Kala itu Wanci dianggap kurang strategis untuk membangun basis bisnis yang berorientasi pasar lokal.

Saat ini Wanci telah berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Wakatobi, hasil pemekaran Kabupaten Buton. Tentu peluang bisnis mulai terbuka di kabupaten baru tersebut.

Dia pilih Baubau, kota pelabuhan paling ramai di Provinsi Sultra. Baubau adalah ibu kota Kabupaten Buton yang waktu itu masih merepresentasi semua wilayah eks Kesultanan Buton. Sebagai kota pelabuhan, Baubau merupakan pintu lintasan kapal penumpang PT Pelni (Persero) yang beroperasi di kawasan timur, juga pelabuhan bagi kapal-kapal kargo lokal dan antarpulau.

Dengan modal dan kekuatan sendiri, Ruslan membuka toko kendaraan roda dua Kawasaki atas nama CV Nikmah Baubau. Satu merek lagi kendaraan bermotor yang dipasarkan Ruslan di Baubau, yakni garuda Motor.

Merek lain seperti Yamaha, Suzuki, dan Honda ikut pula dipajang di toko Nikmah Baubau bersama barang elektronik kebutuhan rumah tangga seperti kulkas, TV, parabola, dan lain-lain.

Setelah dua tahun merintis bisnis sebagai dealer kendaraan bermotor, Ruslan makin merasa eksis di Baubau, yang secara emosional masih termasuk kampung halaman. Dari hasil perkembangan usaha, dia membeli beberapa rumah di Makassar sebagai aset. Antara lain di Panakukang Mas, Perumahan Surya Mas Makassar dan Graha Indah Family. Ruko di Panakukang Mas digunakan sebagai toko barang elektronik termasuk kendaraan bermotor Kawasaki dan Yamaha.

Bahkan di Jakarta pun, Ruslan memiliki sebuah apartemen. Di Kota Baubau tercatat 7 unit rumah pribadi. Semua aset tersebut baik yang ada di Jakarta, Makassar, maupun Baubau sejauh ini belum dikomersialkan, dalam arti disewakontrakkan atau semacamnya.

Bintang Ruslan sebagai pengusaha kian bersinar ketika mendapat perhatian pejabat pemerintah setempat. Sebagai dealer kendaraan bermotor, CV Nikmah Baubau sering menangani proyek pengadaan kendaraan roda bagi kepentingan pemerintah Kabupaten Buton.

Melihat kinereja yang baik sebagai rekanan, Bupati Buton Kolonel (Zipur) Saidoe (waktu itu) menawarkan Ruslan agar dia juga ikut menangani proyek-proyek fisik. Maka, Ruslan pun merambah bisnis jasa konstruksi.

Ruslan merindukan kepemimpinan era yang lalu terkait pembinaan pengusaha. Para pejabat tinggi setempat, termasuk Bupati Saidoe, menunjukan keberpihakan kepada pengusaha anak daerah tanpa pamrih. Tanpa kepentingan yang belakangan ini diwujudkan dalam bentuk fee suatu proyek untuk kantong oknum-oknum mulai level rendah hingga bupati dan gubernur.

SEPERTI umumnya kelas menengah baru di Indonesia, ketika kehidupan sosial ekonomi terasa mulai mapan, Haji La Ode Ruslan Bakara SE MM juga terpanggil merambah dunia organisasi kemasyarakatan dan politik. Dia aktif di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan partai politik Demokrat. Tetapi di parpol tokoh ini secara ideologis tidak fanatik. Buktinya, dia sekarang aktif sebagai calon legislatif provinsi dari sebuah partai baru besutan Keluarga Soeharto dalam rangka Pemilu 2019.

NAMUN, Ruslan memiliki komitmen kuat dalam dirinya sebagai putra daerah untuk ikut berkontribusi dalam usaha memajukan daerahnya sendiri. Sekecil apa pun kontribusi yang disumbangkan, tapi peran itu sangat penting sehingga sejarah pasti akan mencatatnya.

Ketika diwujudkan dalam tindakan nyata, komitmen dan kontribusi La Ode Ruslan bukan perkara kecil. Kontribusi tersebut berdimensi kemanusiaan. Bahkan bersifat universal.

Dia bergerak di sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dia membangun pendidikan tinggi ilmu kesehatan, lalu produknya dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan. “Sebab hanya manusia sehatlah yang bisa mengelola dan membangun kehidupannya dengan baik”, begitu pendapat Ruslan.

Dalam kapasitasnya sebagai pengusaha dan berlatar pendidikan memadai, Ruslan melihat masyarakat Buton dan kepulauan pada umumnya masih membutuhkan infrastruktur di bidang peningkatan kualitas kesehatan. Maka, dia memutuskan membuka pendidikan tinggi kesehatan bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Buton di Baubau pada tahun 2009.

STIKES Buton bernaung di bawah Yayasan Haji Abdul Rahman. Ini nama kakek Ruslan. Keluarga Ruslan berasal dari Wanci, Kelurahan Pongo sekarang (Kabupaten Wakatobi). Ruslan lahir di situ tanggal 7 Juli 1966 sebagai anak pertama pasangan La Ode Bakara dan Waode Ruwaya.

Ruslan sendiri memiliki 5 putra-putri. Mereka adalah Nikma Saro, Sarjana Gizi; Dwi Wahyuni S.Ked; La Ode Wahidin Abdul Rahman, Ahmad Chair Asidiqiu, Wa Ode Umi Rahmawani. Empat yang pertama merupakan buah pernikahannya dengan Dra Hj Nursiah. Sedangkan Umi Wahyuni adalah anak dari Hj Asna Alimuddin SE MM, istri kedua Ruslan.

Kedua istri Ruslan hidup rukun. Hj Nursiah adalah pegawai negeri sipil berstatus guru SMAN di Wanci. Adapun Hj Asna adalah ibu rumah tangga yang mendampingi dan membantu langsung suami di Baubau sebagai pengusaha dan tokoh masyarakat.

Struktur organisasi dan kepengurusan STIKES Buton telah dibagi habis ke-5 anak Ruslan. Anak pertama, Nikma Saro dipercayakan sebagai Ketua Yayasan haji Abdul Rahman. Ia dibantu anak kedua, dr Dwi Wahyuni sebagai sekretaris yayasan. Adapun anak ketiga dan keempat (La Ode Wahidin SST dan Ahmad Chair) berstatus sebagai Pembina dan pengawas. Si bungsu Umi Rahmawani diberi tugas sebagai bendahara.

STIKES Buton menyelenggarakan 3 bidang studi: Program Strata 1 Keperawatan dan Program Strata 1 Kesehatan Masyarakat, serta Diploma 3 Kebidanan. Ketiga program studi tersebut telah 6 kali menyelenggarakan wisuda sarjana. “Ketiganya menghasilkan sekitar 200 wisudawan per tahun”, tutur Ruslan.

Para alumni STIKES Buton kini tersebar bekerja di lembaga-lembaga pelayanan kesehatan masyarakat, baik lembaga swasta maupun pemerintah.

Secara keseluruhan manajemen STIKES Buton dikendalikan Nikmah Saro M Kes sebagai anak tertua. Harapan Ruslan adalah agar anak-anaknya dapat mengembangkan STIKES Buton menjadi lembaga pendidikan berkualitas yang mampu bersaing di era global yang ditandai dengan teknologi canggih saat ini.

“Cita-cita saya, STIKES Buton bekembang menjadi sebuah universitas berkualitas, agar mengharumkan nama bukan saja Buton (Sulawesi Tenggara) melainkan juga Indonesia”, ujar Ruslan membuka isi hatinya dalam sebuah wawancara di Kendari, bulan Maret 2019

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BERAS GRATIS BUAT PENDUDUK MISKIN

OLEH YAMIN INDAS

KEPALA DINAS PROVINSI SULTRA DRS ARMUNANTO MSI

PEMERINTAH sekarang sangat concern terhadap rakyat yang secara ekonomi masih tergolong penduduk miskin. Tidak heran jika tahun ini (2019) mereka diputuskan harus  mendapatkan   beras sejahtera secara gratis alias cuma-cuma. Yaitu penduduk miskin yang telah terdaftar sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Rastras (Beras Sejahtera) sesuai kreteria Komenterian Sosial RI.

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Armunanto, bantuan beras tersebut dimaksudkan sekadar untuk menunjang hidup agar kegiatan mencari nafkah sehari-hari berjalan lancar. Mereka tetap bekerja dan berproduksi seperti biasa tanpa  ketergantungan pada siapa pun.

Bantuan itu bersifat mem-backup agar warga terkait tetap berkonsentrasi pada pekerjaannya untuk mendapatkan hasil yang semakin meningkat. Bila hal itu terwujud (peningkatan pendapatan), maka bantuan pemerintah tidak signifikan lagi. Bantuan itu akan dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Menurut Armunanto, program bantuan beras tahun 2018 masih memberlakukan nilai tebus Rp 1.500 per kilogram bagi setiap KPM. Namun, untuk tahun ini (2019) nilai tebus Rastras tidak ada sama sekali. “Full gratis”, kata Kadis Sosial Sultra tersebut.

Sasaran KPM tahun 2019 tercatat 154.000 keluarga, tersebar di 17 kabupaten/kota di Sultra. Penyaluran beras tersebut dilakukan langsung ke titik terdekat dengan tempat tinggal KPM. Penyaluran Dinas Sosial dan unsur Polri. “Penyaluran harus tepat jadwal, tepat  sasaran, tepat kualitas”, ujar Armunanto yang baru kembali dari lapangan bersama pejabat terkait dari Polda Sultra dalam rangka monitoring dan evaluasi program bantuan Rastras.

Ia mengatakan, sasaran program KPM Rastras sebetulnya cenderung makin berkurang sejalan dengan keberhasilan pembangunan terutama di bidang infrastruktur. Namun, jika masih terjadi penambahan target atau sasaran, hal itu lebih karena penduduk berkategori miskin baru mereka terdaftar sekarang.

Mengenai program keluarga harapan (PKH) Armunanto menjelaskan, saat ini tercatat 121.102 keluarga. Bantuan buat PKH di zaman Presiden SBY disebut BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Di era Presiden Jokowi dimodifikasi menjadi PKH dan sasarannya lebih dipertajam sehingga menyentuh kelompok atau indifidu strategis dalam masyarakat.

Dalam program ini, sasarannya adalah warga miskin sekali atau  setingkat di bawah miskin yang dijaring dengan program KPM Rastras. Dalam satu keluarga PKH berbeda nilai bantuan yang diterimanya. Seumpama dalam keluarga itu terdapat ibu hamil, anak usia dini (balita), anak usia SD, usia SMP, SMA, disabilitas, dan lansia, maka semuanya kebagian bantuan KPH dengan jumlah uang yang berbeda satu sama lain.

KADIS SOSIAL SULTRA DRS ARMUNANTO MSI (baju korpri, tiga dari kiri) SAAT DI KONAWE SELATAN RSENIN 18 MARET 2019 DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KPM HARTRAS DAN PKH TAHUN ANGGARAN 2019 BERSAMA PEJABAT TERKAIT DARI POLDA SULTRA.

Ibu hamil misalnya, porsinya adalah Rp 2.400.000 setahun. Balita Rp 2.400.000 setahun. Usia SD Rp 900.000 setahun. Lalu usia SMP Rp 1.500.000 setahun. Sedangkan anak SMA mendapat Rp 2.000.000 setahun.

Selain itu masih ada bantuan tetap Rp 550.000 per keluarga KPH. Terakhir KIS (Kartu Indonesia Sehat)  atau PKH Askes, yang digunakan saat berobat di Puskesmas atau Rumah Sakit. Adapun dana “BLT” tadi dibagikan setiap tiga bulan atau 4 kali dalam setahun. Jadi untuk ibu hamil dalam tiga bulan dia menerima seper empat dari Rp 2.400.000  yaitu Rp 600.000.-

Kadis Sosial Sultra mengatakan, ada nilai plus dari penyaluran dana bantuan program PKH. Dana program KPH berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Peredaran dana ini dipastikan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat bawah menggeliat.

Penyaluran dana program KPH tahap pertama tahun ini tercatat Rp 178 miliar lebih. Tepatnya Rp 178.340.750.000. Dana beredar sebesar ini diyakini akan dapat menggerakan kegiatan ekonomi.

Dengan program KPH dan KPM Rastras, pemerintah berharap masalah kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi. Kriteria penduduk miskin ada dua versi: BPS (Biro Pusat Statistik) dan Bank Dunia. Pemerintah sudah pasti menggunakan BPS karena merupakan institusinya sendiri. Adapun pihak lain yang suka menggunakan versi Bank Dunia tidak masalah. Yang jelas Bank Dunia tidak punya program untuk menolong orang Indonesia yang dikategorikan masih miskin.

Menurut BPS, angka kemiskinan di Indonesia per September 2017 tercatat 26,58 juta orang (data paling akhir 9 koma sekian persen). Angka tersebut turun disbanding periode sama tahun 2016 yang mencapai 27,77 juta orang. Sebaliknya Bank Dunia mencatat lebih 70 juta orang penduduk miskin. Pasalnya, BPS dan Bank Dunia menggunakan standar berbeda  ketika menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia. ***

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment