BURUNG ABAABIL

OLEH YAMIN INDAS

TRAGEDI pembantaian umat Islam di Uighur, China, sebagai sesama muslim kita prihatin dan hanya bisa berharap dan berdoa agar Allah SWT melindungi dan menyelamatkan mereka dari kezaliman aparat pemerintah China.

Tetapi nanti dulu, kita jangan salah kaprah. Umat yang tertindas di sana adalah kelompok sparatis dan teroris. Mereka ingin melepaskan diri dari pemerintah Beijing agar hidup merdeka dan mandiri seperti leluhur mereka sebelum ekspedisi militer Dinasti Qin menaklukkan wilayah itu pada tahun 1750.

Oleh karena pokok persoalan bersumber dari gerakan sparatis dan teoris, maka sesuai konstitusi kita tidak boleh
mencampuri urusan dalam negeri China, dengan mengecam tindakan pemerintah negeri Tirai Bambu tersebut. Sama seperti sikap China tidak pernah mengeritik pemerintah Indonesia dalam menghadapi pemberontak Papua Merdeka.

Namun demikian, Allah SWT Maha Kuasa dan Maha Adil. Dia punya kehendak yang tidak diketahui siapapun. Dia menolong umat-Nya yang tertindas. Allah SWT menurunkan azab sebagaimana disaksikam umat manusia saat ini di Wuhan dan mungkin juga di provinsi lainnya di negeri komunis itu.

Azab berupa virus Corona yang telah menelan ribuan korban meninggal. Ketika masih dalam situasi panik, kini dikabarkan muncul lagi ancaman baru bagi penduduk China. Ribuan burung gagak berdatangan ke Wuhan dan beberapa kota lainnya di Provinsi Hubei. Di lain hal dilaporkan lagi munculnya nyamuk raksasa di Beijing.

Seorang warga Beijing mengatakan, dia melihat sejumlah besar nyamuk raksasa berkerumun di jalan raya distrik Hadian, Beijing. Sebegitu jauh belum ada laporan negatif terkait munculnya hewan-hewan aneh itu. Mengenai burung gagak ada yang mengatakan gelombang burung haus darah itu terpancing bau mayat para korban virus Corona.

Pada abad ke-6 dalam sejarah Islam tercatat ada pasukan gajah yang gagah berani dari Yaman datang menyerbu Mekkah untuk menghancurkan Ka’bah. Sejarah ini diabadikan dalam Al Qur’an surah Al Fil atau populer disebut Abaabil.

Orang Qurais yang menjaga dan merawat Ka’bah yang dibangun Nabi Ibrahim as bersama putranya Ismail, hanya berserah diri kepada Allah menghadapi serbuan pasukan berkendaraan gajah itu. Maka Allah pun membela umat-Nya yang tak berdaya dan Ka’bah yang suci dengan mengirim burung Abaabil. Burung yang diriwayatkan sangat kecil itu memangsa pasukan bersama gajahnya sehingga mereka lumat seperti daun dimakan ulat.

Apakah burung Abaabil ini anolog dengan virus Corona, burung gagak dan nyamuk raksasa yang menakutkan saat ini di China, jawabannya ada di dalam keyakinan umat Islam.

Sebagai tambahan, nelayan muslim di Natuna juga mengalami tekanan mental dan psikologis akibat kegiatan penangkapan ikan ilegal dengan kapal modern oleh orang-orang China yang dikawal dengan kapal pasukan penjaga pantai. Presiden Joko Widodo, seorang muslim yang taat dan penyabar, sempat meninjau nelayan Natuna. Presiden tentu saja dikawal Angkatan Perang RI. Tak lama sepulang Presiden dari Natuna meledak berita serangan virus Corona di China. Wallahu alam

Top of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WONDERFULL 2020 DI PASARWAJO DAN WAKATOBI

OLEH YAMIN INDAS

KADIS PARIWISATA SULTRA I GDE PANCA

SEPANJANG tahun 2020 ini Indonesia menyelenggarakan pesta budaya. Semua yang indah, semua yang unik, dan hal-hal yang membuat orang terkagum-kagum, akan ditampilkan. Dunia silakan menonton. Untaian zamrud di khatulistiwa menyimpan ragam budaya dan pesona alam yang hangat.

        Pesta itu dikemas dalam apa yang disebut Wonderfull Indonesia 2020. Digelar mulai dari Aceh hingga Papua dengan jadwal pesta yang berbeda. Nuansa kearifan lokal masing-masing daerah dapat disaksikan di event-event tersebut. Anda tinggal memilih ke provinsi mana yang disuka. Yang pasti, 34 provinsi di Nusantara kebagian minimal dua paket dari 100 wonderfull event dengan tempat yang berbeda.

        Sulawesi Tenggara, provinsi yang memiliki potensi aspal alam terbesar di dunia dan terdapat di Pulau Buton, kebagian dua paket dari 100 wonderfull event yang akan digelar sepanjang tahun ini di seluruh Nusantara. Kedua paket itu adalah Wakatobi Wonderfull and Expo Wakatobi Wave di Kabupaten Wakatobi, dan Festival Budaya Tua Buton di Pasarwajo, ibu kota kabupaten penghasil aspal alam tadi.

        Festival Budaya Tua Buton lebih awal dari Wakatobi Wonderfull. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, I Gde Panca, event Budaya Tua Buton digelar 19-24 Agustus 2020. Sedangkan Wakatobi Wonderfull and Expo Wakatobi Wave diselengagaran 14-16 November 2020. “Jadwal ini ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, ujar Panca di kantornya, Kamis 13 Februari 2020.

        Ia mengatakan, masyarakat Sultra dengan senang hati menyambut program Wonderfull Indonesia 2020 dengan 100 wonderfull event. Event di Pasarwajo dan Wakatobi diperkirakan padat pengunjungnya. Sebab masyarakat Sultra dikenal sangat menghargai budayanya sendiri. Setiap kali ada festival budaya, kegiatan itu selalu dipadati pengunjung dari warga lokal sendiri.

        Di antara ragam pesona budaya Buton yang akan ditampilkan pada festival Budaya Tua Buton adalah makan bersama yang disebut Pekande-kandea. Di acara ini semua jenis makanan tradisional disajikan. Pengunjung yang dianggap tamu istimewa disuap oleh gadis-gadis pilihan. Tamu memilih jenis makanan apa yang sesuai selera. Makanan itu  dipajang di atas talam dari kuningan buatan beberapa abad yang lalu.

          Selain panorama alam bawah laut berkonten ribuan spesis terumbu karang dan ragam ikan hias, Wakatobi Wonderfull juga akan menampilkan kegiatan seni tari dan seni musik tradisional, serta festival kuliner.

        Wakatobi dengan taman lautnya itu menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menempatkan daerah tersebut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam rangka menyiapkan 10 Bali Baru di Indonesia. Ke-10 Bali Baru itu tersebar dari Aceh hingga Papua. Beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai KSPN super prioritas, agar pembangunannya lebih dipercepat.

                 Terkait tingkat perkembangan pariwisata saat ini, I Gde Panca mengatakan, Sultra masih dalam tahap mulai berbenah. Namun demikian, kunjungan turis mancanegara maupun lokal kian meningkat. Turis mancanegara lebih banyak ke kepulauan, terutama Wakatobi dengan taman lautnya itu.

Sedangkan turis lokal lebih terkonsentrasi di daratan besar yakni Kendari. Sebagai ibu kota provinsi, Kendari sering menjadi tuan rumah untuk event-event yang bersifat konferensi tingkat nasional maupun internasional. Menjelang tutup tahun 2019, misalnya, sekitar 34.000 peserta Hari Pangan Sedunia berkumpul selama 3-4 hari di kota tersebut. Dan bebarapa hari yang lalu, sekitar 5.000 kader Partai Amanat Nasional (PAN)  dari seluruh Indonesia mengadakan kongres di Kendari.

        Kota Kendari memiliki sebuah pulau wisata, yaitu Pulau Bokori di ambang masuk Teluk Kendari. Pulau berpasir putih seluas kurang lebih 6 hektar, ini bisa dicapai hanya sekitar 10 menit dari daratan terdekat di Desa Bajo Indah. Di desa ini telah dibangun pelabuhan khusus wisata sebagai tempat transit ke Pulau Bokori.

        Menurut I Gde Panca, akses dan aminitas pariwisata masih menjadi tantangan pembangunan pariwisata di Sultra.  Selain menambah hotel dan restoran yang ada, kualitas pengelolaan aminitas tersebut masih ditingkatkan. Panca menyebut Sultra masih sangat membutuhkan manajer yang handal di bidang pariwisata.

Ia berharap perguruan tinggi yang ada di provinsi ini membuka program pendidikan pariwisata. Tujuannya adalah untuk menghasilkan SDM pariwisata berkualitas baik di bidang manajemen hotel maupun tata boga dalam rangka menyiapkan, memasak dan menghidangkan makanan siap saji yang lebih berkualitas.

Penyiapan SDM pariwisata dipandang penting dan mendesak. Sebab pariwisata saat ini merupakan primadona bagi Indonesia maupun provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan industri pariwisata  menyerap banyak tenaga kerja.

Tantangan lainnya adalah akses. Obyek-obyek wisata di Sultra belum terakses transportasi lokal yang memadai. Pasalnya, infrastruktur jalan menuju destinasi wisata, kondisinya  belum  baik dan nyaman dilalui alat-alat transportasi. Alat transportasi laut dari pulau ke pulau destinasi wisata,  juga demikian halnya, belum tersedia setiap saat diperlukan.

 Adapun akses antar  provinsi dan kabupaten melalui konektivitas udara, bagi Sultra dianggap telah memadai. Di provinsi ini terdapat 5 bandar udara yang melayani penerbangan setiap hari. Tiga bandar udara beroperasi di kepulauan, yaitu Bandara Betoambari di Baubau, Bandara Matahora di Wakatobi, dan Bandara Sugi Manuru di Muna. Dua lainnya di Kendari dan Kolaka.

        Angkutan kapal feri di lintas-lintas penyeberangan juga telah berkembang secara bertahap. Pulau Muna, Pulau Buton, Wakatobi, dan Pulau Kabaena telah terkoneksi dengan Kendari, ibu kota provinsi, berkat pelayanan armada kapal feri sebagai salah satu unsur atau komponen dari sistem perhubungan darat.

        Persoalan tersisa adalah ruas-ruas jalan lokal yang kondisinya memprihatinkan. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan jalan lokal menjadi jalan beraspal, tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan.  Kondisi Infrastruktur transportasi lokal yang demikian itu oleh I Gde Panca disebut sebagai bagian dari tantangan program pengembangan pariwisata di Provinsi Sultra.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HADO TEROBOS HAMBATAN DESENTRALISASI

 OLEH YAMIN INDAS

DR IR H. HADO HASINA MT DI TENGAH PERWIRA TINGGI TNI-AL SAAT MEREKA MENINJAU LOKASI PANGKALAN TNI-AL DI TELUK KENDARI. PROYEK APBD ITU SEMPAT MANGKRAK 8 TAHUN SEBELUM KADIS PERHUBUNGAN SULTRA TURUN TANGAN MEMBERI SOLUSI

DISTRIBUSI kekuasaan dan ke wenangan ke daerah belum maksimal. Selama hampir 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, masih ada kementerian yang enggan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal tak seujung kuku pun wibawa dan kehormatan kementerian akan merosot hanya karena melaksanakan desentralisasi. Silakan buka memori, desentralisasi adalah amanat reformasi untuk memutus hubungan garis komando pusat-daerah, versi organisasi militer.

Adalah Kementerian Perhubungan – sekadar menyebut contoh – yang terkesan masih agak pelit menyerahkan sebagian urusannya ke daerah. Izin berlayar, misalnya, harus ditangani pusat. Bagi warga Binongko di Kabupaten Wakatobi, Sultra, urusan terkait kesyahbandaran itu bukan perkara mudah.

Dalam suatu perbincangan di rumahnya di sebuah jalan sempit di Kendari, Kamis 5 Februari 2020, Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina mengatakan, tidak ada sulitnya menyerahkan urusan perizianan seperti itu. Kalau mau, itu urusan camat saja. Caranya, kementerian melatih staf kecamatan kemudian disumpah dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin berstempel Garuda bagi kapal-kapal ukuran tertentu.

Dalam beberapa kesempatan Hado Hasina juga sering mengemukakan, Sultra sebagai provinsi kepulauan memiliki hak untuk mendapatkan penerimaan daerah lebih besar dari sektor kelautan. Namun, hak tersebut belum bisa dimanfaatkan karena masih ada sekat ‘sentralisasi’.

Hak-hak tersebut antara lain retribusi penggunaan perairan dan jasa labuh. Retribusi ini adalah hak pemerintah provinsi sesuai sejumlah perundang-undangan yang berlaku.

Ketika beraudiens dengan sejumlah anggota DPR Kabupaten Muna, Rabu 4 Februari 2020, Hado menjelaskan bahwa di Sultra terdapat 70 pelabuhan yang dibangun pemerintah dan 105 pelabuhan khusus yang dibuat swasta.

Pemda Provinsi Sultra sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, berhak memungut retribusi jasa labuh dari pelabuhan-pelabuhan tersebut. Namun, selama ini jasa labuh tersebut masih dikelola pusat. Mestinya hanya 5 pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan, yaitu Pelabuhan Wanci, Baubau, Raha, Kendari, dan pelabuhan Kolaka.

Menurut Hado Hasina, selama ini Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memperoleh PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) melalui pengelolaan ruang, antara lain pungutan jasa labuh dan penggunaan perairan. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Padahal PP tersebut bertentangan dengan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 27 undang-undang pemda itu menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil menjadi wilayah pengelolaan Daerah Provinsi.

Pernah terbuka celah bagi provinsi kepulauan di Indonesia untuk memungut retribusi dari jasa labuh dan penggunaan perairan ketika terjadi kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov Kepulauan Riau. Namun kesepakatan itu belum sempat dilaksanakan  karena Gubernur Riau  keburu terkena kasus tindak pidana korupsi.

Namun demikian, menurut Hado, kesepakatan tersebut  dapat saja dijadikan yurisprudensi, apabila ada kemauanPemda Provinsi Sultra  untuk melaksanakan pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Caranya, Gubernur Sultra membuat Pergub (Peraturan Gubernur) atau bersama DPRD membuat Perda dengan mengacu pada sejumlah perundangan-undangan terkait, termasuk hasil kesepakatan Pemprov Riau bersama Direktorat Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI tadi.

Hado mengatakan, jika Pergub Sultra atau Perda bisa segera ditetapkan, maka retribusi atas jasa kepelabuhanan dan ruang laut sampai 12 mil, maka penerimaan Pemprov Sultra dari sektor kelautan diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 50 miliar, termasuk penerimaan dari Dinas Perhubungan Sultra selama ini.

Sejak menjabat Kadis Perhubungan Provinsi Sultra pertengahan tahun 2016, Hado Hasina  terobsesi untuk berupaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan catatan kita, ada sebuah dinas diberi target penerimaan daerah Rp 2 miliar. Namun realisasinya hanya Rp 1,6 miliar. Padahal dinas ini mengelola alat-alat berat.

Sebaliknya, Dinas Perhubungan Sultra yang semula dianggap “mati”, namun  setelah dipimpin Hado Hasina  yang kreatif, dinas ini menjadi sangat produktif.

Dinas tersebut dalam 3 tahun terakhir bisa meningkatkan PAD Provinsi secara signifikan. Saat mulai dibenahi, tercatat pemasukan Rp 3 miliar. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 6 miliar lebih. Dan pada tahun 2018, dinas itu menyetor Rp 11 miliar ke kas Pemda Sultra. Kemudian tahun 2019, Dinas Perhubungan  membukukan pemasukan sekitar Rp 13 miliar.

Hado optimistis pemasukan untuk PAD akan terus melaju seandainya didukung biaya operasional dan investasi pembangunan infrastruktur transportasi melalui APBD.

Akan tetapi rasa optimisme itu menipis ketika biaya operasional dan investasi tadi kian menurun belakangan ini. Pada tahun terakhir duet Nur Alam dan Saleh Lasata, Dinas Perhubungan Sultra mendapat alokasi anggaran dari APBD sekitar Rp 30 miliar. Namun angka itu  terus menurun, dan untuk tahun anggaran 2020, tinggal Rp 9 miliar.

Kepada anggota DPR Kabupaten Muna ia berharap agar mendorong eksekutif untuk tidak ragu menyediakan dana pembangunan infrastruktur transportasi seperti terminal, rest area, dan sebagainya. Sebab biaya pembangunan itu, kelak akan menghasilkan penerimaan PAD bagi kabupaten dan kota.

Dalam keadaan porsi APBD Sultra untuk Dinas Perhubungan kian menyusut tanpa logika dan akal sehat, muncul harapan baru. Kementerian Perhubungan mulai tahun ini mengelontorkan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk dinas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Untuk tahun anggaran 2020 ini Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dialokasikan sekitar Rp 700 juta. “Lebih besar DAK untuk kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memperoleh beberapa miliar”, ujar Hado.

Ada kisah dibalik perubahan kebijakan Kementerian  Perhubungan mulai membuka kran dalam rangka desentralisasi. Beberapa waktu sebelumnya berlangsung rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas, Kementerian Perhubungan dan para Kadis Perhubungan dari seluruh provinsi.

Di forum itu Hado menyuarakan aspirasi daerah tentang desentralisasi yang belum maksimal di lingkup Kementerian Perhubungan. Dobrakan Hado tersebut spontan mendapat dukungan pembenaran dari rekan-rekannya para kadis. Suara dukungan membahana menggetarkan sudut-sudut ruang pertemuan.

Alhasil, terjadi semacam kesepakatan dan desakan agar kementerian bersangkutan mau membuka kran desentralisasi itu. Ironisnya, salah satu dirjen dari Kementerian Perhubungan yang hadir, menolak menandatangani kesepakatan itu. Namun, penolakan itu ternyata ungkapan lain dari menyetujui. Sebab mulai tahun 2020, provinsi dan kabupaten/kota telah mendapatkan DAK dari Kementerian Perhubungan.

Tanpa bermaksud memuji apalagi mengkultuskan, sering saya tulis bahwa Hado Hasina adalah satu dari sedikit kader birokrasi di Sultra yang berkarakter dinamis, kreatif, dan inovatif.

Ketika bertugas di Buton Utara sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dia membuat modifikasi aspal buton dalam bentuk Butur Seal Asphalt dan teruji keunggulannya baik melalui laboratorium, pengakuan para pakar konstruksi jalan di Kementerian Pekerjaan Umum maupun hasil penggunaannya di lapangan. Semua ruas jalan di Butur menggunkan aspal buton versi Butur Seal Asphalt.

Dia juga membangun stadion olahraga bertaraf nasional di Ereke, ibu kota Kabupaten Buton Utara (Butur). Jejak prestasi Hado terlihat pula ketika dia menjadi Pejabat Walikota Baubau selama kurang lebih 8 bulan, seperti pembangunan destinasi wisata Pantai Nirwana, sentra tenunan adat Sulaa menjadi perkampungan warna-warni dan tentu saja penataan system transportasi Kota Baubau.

Akan tetapi, potensi yang dimiliki anak desa dari Kaledupa tersebut tergantung user. Bila usernya cerdas, maka potensi S2 ITB Bandung dan S3 Universitas Negeri Jakarta tersebut akan sangat bermanfaat bagi daerah dan rakyat.

Ali Mazi patut diapresiasi karena dia menunjuk Hado sebagai ketua tim percepatan pembangunan ruas jalan mewah yang mengakses Kota Kendari dengan kawasan wisata Toronipa. Boleh Jadi Gubernur Sultra itu bermaksud akan mengangkatnya sebagai Kadis Pekerjaan Umum, tetapi boleh jadi pula Hado akan   menolaknya karena tugas di Dinas Perhubungan dianggapnya lebih menantang. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HADO HASINA MENCURI PERHATIAN

OLEH YAMIN INDAS

KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR HAJI HADO HASINA MT

  BELAKANGAN ini Hado Hasina mencuri perhatian setelah dia ditunjuk Gubernur Ali Mazi sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa (14,6 Km). Pertanyaan publik, kenapa mesti ada ketua tim percepatan, bukankah hal merupakan tanggung jawab Kepala Dinas PU Provinsi Sultra? Sementara Hado adalah Kadis Perhubungan Sultra.

       Sepintas lalu pertanyaan tersebut masuk akal. Sebab jalan sependek itu dipandang pekerjaan mudah bagi setiap engineering profesional. Membangun jalan tol saja perkara gampang. Apalagi hanya jalan biasa seperti jalan akses Kendari – Toronipa. Prosesnya bikin desain, amdal (analisis dampak lingkungan), lelang, kemudian pelaksanaan konstruksi.  Selesai!

       Namun, rencana pembangunan jalan tersebut pada awalnya  memang agak berat, baik dari segi anggaran maupun teknis konstruksi. Sebab menurut gagasan Gubernur Ali Mazi, sebagian (sekitar 5-6 Km) ruas jalan tersebut direncanakan akan digelar di atas laut.

       Itu berarti, jalan akses Kendari-Toronipa akan mirip Jalan Tol Bali Mandara yang membentang sepanjang 12,7 Km. Jalan tol ini menghubungkan Bandara Ngurah Rai, Denpasar dan Nusa Dua, Bali. Jalan tol Bali Mandara merupakan jalan tol kedua di Indonesia yang dibangun di atas laut setelah jembatan Surabaya-Madura (Suramadu)

       Pengurukan laut dan konstruksi membutuhkan biaya besar. Sedangkan lebar jalan, Ali Mazi menginginkan sekitar 40 meter. Biayanya  direncanakan hampir Rp 4 triliun. Sebagai engineering Hado melihat proyek tersebut tidak bakal selesai hingga Ali Mazi mengakhiri masa jabatannya bulan September 2023.

       Sebagai bekas teman sekolah di Baubau dan mantan bosnya ketika Ali Mazi menjabat Gubernur Sultra periode 2003-2008, Hado Hasina mendiskusikan rencana pembangunan jalan tersebut dengan gubernur dalam pembicaraan empat mata. Saat itu telah memasuki awal tahun anggaran 2019, namun pekerjaan fisik belum dimulai.

       Hado menyarankan, jalan tersebut tidak perlu melalui laut. Ruas jalan yang ada saja ditingkatkan kualitasnya dengan pelabaran badan jalan maksimal 20 meter. Pertimbangannya ialah warga di sepanjang jalan lama itu akan mendapatkan manfaat langsung berupa ganti rugi tanah yang terkena pelebaran jalan. Warga juga akan senang jika jalan di depan rumahnya mulus dan lebar.

       Dengan demikian, proyek tersebut bakal mendapat dukungan moril masyarakat. Mereka akan merasa memiliki. Kecuali itu pemerintah dapat menghemat biaya. Jika semula direncanakan hampir Rp 4 triliun, maka dengan penataan jalan lama saja biaya dapat diturunkan hingga di bawah satu triliun.

       Gubernur Ali Mazi ternyata menyetujui formula Hado, mantan Kadis PU Kabupaten Buton Utara. Tetapi gubernur ingin tetap bertahan mengenai lebar jalan yakni 40 meter. Hado pun meyakinkan gubernur bahwa jalan tol Jagorawi saja, lebanrnya tidak mencapai 30 meter. Tapi gubernur bertahan lebar jalan di 27 meter.

       Alhasil, kegiatan proyek jalan Kendari Toronipa kini mulai berjalan lancar. Warga juga senang. Menurut keterangan, ada warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan menerima ganti rugi sampai Rp 1 miliar.

       Maka tidak heran jika Hado ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa. Penugasan gubernur itu diterima dengan baik. Tetapi Kadis Perhubungan Sultra itu menyatakan dia tidak harus setiap saat berada di lapangan. Sebab penanggung jawab teknis dan  opersional adalah Kadis PU Sultra sendiri.

       Sebagai Kadis Perhubungan Sultra Hado menyambut dan mendukung penuh pembangunan jalan Kendari Toronipa. Sebab infrastruktur tersebut akan menunjang konektivitas obyek-obyek wisata pantai dan pulau-pulau kecil di sepanjang jalan tersebut. Obyek wisata tersebut meliputi pantai Toronipa sendiri, Pulau Bokori, Pulau Hari, Pulau Saponda, Pulau Labengki.

       Hado Hasina adalah salah satu dari sedikit pejabat Provinsi Sultra yang kreatif inovatif. Begitu diangkat Gubernur Nur Alam sebagai Kadis Perhubungan, Juli 2016, master bidang transportasi ini langsung beraksi. Ia mengoptimalkan pemanfaatan pelabuhan penyeberangan kapal feri dan semua sarana dan prasarana penunjang infrastruktur tersebut seperti terminal, rest area, maupun halte. Alhasil, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan.

Pada akhir 2016 dia setor sekitar Rp 3,9 miliar, akhir 2017 telah naik menjadi Rp 6,7 miliar, dan 2018 ini melesat menjadi Rp11 miliar. Hado telah menunjukkan kemampuan berprestasi sejak menjadi staf Ali Mazi saat ybs menjabat gubernur periode 2003-2008 hingga ditugaskan gubernur pengganti Ali Mazi, Nur Alam ke Buton Utara sebagai Kadis PU di sana.

Ketika “duet” dengan Gubernur Ali Mazi, ada tiga bandar udara yang dibangun, termasuk pembangunan terminal Bandara Haluoleo. Dua bandara yang dibangun baru waktu itu adalah Matahora di Wakatobi dan Tangketada/Ni Bandera di Kolaka.

Dan ketika ditarik kembali ke provinsi, Hado memback-up Nur Alam membangun Pulau Bokori sebagai destinasi wisata yang terdekat dengan ibu kota provinsi. Selain ikut membangun villa dan homestay, dia juga membangun pelabuhan khusus wisata di Desa Bajo atas perintah Gubernur Nur Alam.

Pelabuhan khusus itu difungsikan sebagai pintu keluar masuk Pulau Bokori dalam rangka pengendalian arus pengunjung sekaligus pungutan retribusi untuk PAD Sultra. Menurut Kadis Pariwisata Sultra Saharuddin Nurdin, sebelum tutup 2018, dia telah membukukan pemasukan PAD dari Pulau Bokori sekitar Rp 400 juta.

Hado Hasina adalah kader yang handal, cerdas dan cepat beraksi. Saya pernah menulis di media, ditempatkan di padang pasir pun sosok ini pasti bisa eksis. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PARIWISATA SULTRA PERLU DIKEMAS

 OLEH YAMIN INDAS

                LA ODE Ahmad Pidana Balombo  adalah Sekda baru Provinsi Sultra. Dia masih berstatus Pj (pejabat). Tapi banyak dari kalangan birokrasi setempat menilai dia cocok dipromosikan menjadi sekretaris provinsi definitif. Alasannya, dia cerdas, berwawasan  dan kreatif.

 Sejak bekerja sebagai PNS (sekarang ASN, aparatur sipili Negara), dia mengabdi di Kementerian Dalam Negeri. Ketika ditugaskan ke Kendari untuk menjadi Pj Sekda Provinsi Sultra, dia menduduki jabatan eselon II di kementerian tersebut.

Jabatan Sekda Prov Sultra vakum setelah Lukman Abunas mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wakil Gubernur Sultra mendampingi Ali Mazi. Kevakuman itu telah berlangsung lebih setahun yang lalu.  Sebelum Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim Ahmad, beberapa pejabat provinsi telah mengisi kecakuman itu dengan status pelaksana tugas (Plt).

Ahmad memang kreatif. Belum sebulan menjabat, dia mengadakan pertemuan berkala dengan seluruh kepala OPD Sultra. Pertemuan yang disebutnya ngobrol kinerja (Ngoki) bertujuan memantapkan koordinasi dan penyatuan visi para kepala OPD terhadap setiap program pembangunan Provinsi Sultra.

 Dia ingin agar kepala OPD tidak sibuk sendiri dengan urusan masing-masing tetapi harus bersinergi dengan OPD yang lain. Masing-masing OPD berkontribusi terhadap program satu dengan yang lain.

 Acara Ngoki  diadakan secara bergilir oleh dinas/lembaga yang dulu disebut SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan terakhir berubah menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Di forum tersebut setiap kepala OPD mengemukakan pandangan dan kontribusi OPD-nya terhadap suatu program dari topik bahasan yang disepakati sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan programnya, bisa juga di-sharing di forum ini. Agar OPD lain terutama yang terkait dapat memberikan kontribusi dukungan atau peran  konkret untuk mengatasi kendala yang dihadapi OPD bersangkutan.

 Acara Ngoki digelar dalam suasana santai, rileks. Ngoki pertama diadakan di sebuah rumah kopi di Kendari. Dan Ngoki kedua, Senin 6 Januari 2020 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Sultra, dengan topik pariwisata.

       Ketika membuka acara sebagai tuan rumah, Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi sangat terkait dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas destinasi wisata. Pembangunan sektor ini juga merupakan upaya menciptakan pelayanan transportasi yang lancar dan nyaman untuk  menjamin kecepatan dan efisiensi mobilitas orang dan barang.

        Dalam rangka itu Dinas Perhubungan Sultra  membangun terminal tipe B di 17 kota dalam Provinsi Sultra. Saat ini telah direalisasikan pembangunan 14 terminal tipe B. “Dari sini bisa menghasilkan pendapatan asli daerah sekitar tiga miliar setahun”, katanya sambil memandang ke arah  Sekda Prov Sultra Ahmad.

 Selain terminal tipe B, terminal A di ibu kota provinsi kini juga tengah disiapkan. Terminal tua di Puwatu akan dibangun agar memenuhi syarat sebagai terminal tipe. Pembangunannya ditangani langsung Kementerian Perhubungan.

       Infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, pelabuhan penyeberangan kapal feri, bandara, dan terminal saat ini dianggap makin memadai untuk menunjang konektivitas destinsi wisata di Sultra.

       Kebijakan Gubernur Ali Mazi membangun jalan poros Kendari-Toronipa akan sangat menunjang konektivitas obyek-obyek wisata di Kendari sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Ada 4 KPPN di Sultra sesuai PP No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS).

Tiga KPPN lainnya adalah Kota Baubau dan sekitarnya, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohae di Bombana serta Kolaka dan sekitarnya.

        Selain itu Sultra punya “Bali Baru”  dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Taman Laut Wakatobi. Pemerintah pusat akan membangun asesibilitas dan fasilitas di lokasi KSPN, termasuk Wakatobi.

 Akan tetapi, KSPN Wakatobi kini berjalan di tempat karena Pemkab Wakatobi kurang sigap merespons kebijakan pemerintah  pusat tersebut. Pemkab Wakatobi belum menetapkan opsi apakah KSPN itu akan dikelola Badan Otorita Pariwisata (BOP) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ihwal tersebut membuat pemerintah pusat belum dapat berbuat banyak untuk Wakatobi.

 Kendala lain, Pemkab Wakatobi belum dapat menyediakan lahan sekitar 200 hektar bagi pembangunan sarana prasarana. Ini juga sebagai syarat dari pemerintah pusat bagi pengembangan lebih lanjut kawasan pariwisata tersebut.

                Terkait hadirnya jalan poros Kendari-Toronipa, Kadis Perhubungan Sultra mengatakan pihaknya akan menyiapkan pelabuhan kapal dan perahu bermotor di Toronipa untuk mengkases Pulau Labengki. Dari situ ke pulau wisata tersebut ditempuh kurang dari satu jam.

        Kadis Pariwisata Sultra, Panca ikut bicara. Dia berharap agar pengoperasian pelabuhan khusus wisata ke Pulau Bokori di Desa Bajo Indah ditertibkan lagi. Sebab di sana ada oknum yang mengaku sebagai pengurus.

         Menurut Panca, pengunjung pulau wisata itu makin meningkat, terutama pada hari libur. Pada hari libur Tahun Baru 2020, pengunjung mencapai 10.000 orang. Salah satu keunggulan Pulau Bokori adalah kedekatannya dengan ibu kota provinsi. Dari pelabuhan Bajo Indah dapat dijangkau dalam hitungan menit.

        Panca juga mengemukakan, untuk memajukan pariwisata di Sultra Bandara Haluoleo harus ditingkatkan menjadi bandara internasional. Dengan demikian, turis dari Eropa, Amerika, dan Australia yang akan ke Wakatobi untuk olahraga diving, misalnya,  dapat terbang langsung ke Kendari, ibu kota provinsi. Dari perjalanan dilanjutkan dengan pesawat lebih kecil.

 Adapun Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sultra, Tasman mengatakan pihaknya sangat mendukung pariwisata dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.  Dinas PMD kini masih menilai sekitar 2000 desa di Sultra untuk dijadikan desa wisata.

 Sekda Sultra Ahmad mengatakan, potensi pariwisata Sultra masih perlu dikemas (packaging) secara kreatif agar lebih menarik bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Dengan sistem packaging  akan memudahkan pelaksanaan promosi.

 Dia menyebut Banyuwangi di Jawa Timur sebagai kabupaten paling maju di sektor pariwisata. “Banyuwangi menyelenggarakan festival 99 kali dalam setahun. Event ini yang banyak mengundang wisatawan”, tuturnya.

Selain faktor packaging, kemajuan pariwisata Banyuwangi di ujung timur Jawa Timur juga didukung konektivitas dan aksebilitas yang baik. Berbagai maskapai penerbangan, termasuk Garuda beroperasi ke Banyuwangi setiap hari.

 Kecuali melalui event festival, Sultra yang kaya dengan obyek-obyek wisata membutuhkan juga adanya pengemasan informasi tentang aksesibilitas, fasilitas dan daya tarik yang dimiliki obyek-obyek wisata tersebut.

Menurut Ahmad, untuk menuju destinasi wisata tersebut perlu ditunjang informasi yang akurat tentang penggunaan transportasi berikut harga penggunaan jasa transportasi. Pengemasan informasi tersebut dapat berupa iklan, booklet, famplet, atau media promosi lainnya.

Dia juga menyebut pembukaan jalan Kendari-Toronipa dapat menciptakan obyek-obyek wisata baru bagi Kendari sebagai Kawasan Pengembangan Periwisata Nasional (KPPN). Morosi sebagai pusat industr nikel kemungkinan bisa terakses dari jalan baru tersebut.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

STRATEGIS, TERMINAL LOMBE

OLEH YAMIN INDAS

        DI ZAMAN saya kecil, nama Lombe cukup di kenal di Kabaena, pulau dengan alam pegunungan yang indah. Pasalnya, di Lombe ada beberapa orang Kabaena yang bertugas sebagai guru sekolah dasar. Abang sepupu saya, (alm) Maalimu, guru SD yang kemudian pensiun dari jabatan sebagai Kepala Kandep Kecamatan Poleang, justru berjodoh dengan gadis dari daerah Lombe itu.

        Lombe terletak kira-kira di Km-60 dari ruas jalan poros Tampo-Wara (Wamengkoli) sepanjang kurang lebih 90 Km. Jalan poros ini membelah Pulau Muna.  Tampo di utara pulau itu adalah lokasi pelabuhan feri yang menghubungkan pelabuhan feri lainnya di Torobulu, di daratan besar jazirah Sultra.

Lintas feri Torobulu-Tampo merupakan bagian dari sistem transportasi darat yang menghubungkan ibu kota provinsi,  Kendari dengan Kota Raha dan Baubau. Di lintas itu telah dioperasikan kapal feri sejak tahun 1980-an.  Baubau terkoneksi dengan ruas jalan poros Tampo-Wara tadi melalui kapal feri pada lintas Baubau-Wamengkoli. Wamengkoli terletak di wilayah Desa Wara, Kabupaten Buton (sebelum pemakaran).

        Wamengkoli di daratan Muna hanya dipisahkan selat sempit dari  Kota Baubau. Selat inilah yang menjadi lintas kapal feri Baubau-Wamengkoli. Kapal feri beroperasi di lintas ini hampir bersamaan dengan berfungsinya pelabuhan feri Torobulu-Tampo, tahun 1980-an.

        Di era pembangunan infrastruktur tersebut, Indonesia masih berjaya dengan booming harga minyak bumi yang melangit. Karena itu, Bank Dunia tidak ragu memberi pinjaman kepada pemerintah Orde Baru untuk pembangunan infrastruktur  jalan, pelabuhan, dan juga infrastruktur di bidang pendidikan. Beberapa sekolah lanjutan di Sultra, antara lain SMPP (kini SMA Negeri 4) Kendari,  STM Negeri (kini SMK 1 Negeri) dan STM Negeri Raha, dibangun dengan pinjaman Bank Dunia.

        Lombe yang kini menjadi ibu kota Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, letaknya memang strategis. Lombe terkoneksi dengan kota kabupaten, beberapa pelabuhan feri maupun ibu kota provinsi. Letaknya di simpang tiga, yaitu pertemuan  jalan poros Tampo-Wamengkoli dengan jalan poros menuju Mawasangka. Mawasangka adalah pelabuhan feri lintas Mawasangka-Dongkala di Kabaena, Kabupaten Bombana.

           Posisinya yang strategis itu membuat Lombe dijadikan lokasi terminal tipe B oleh Dinas Perhubungan Sultra yang dipimpin Hado Hasina. Tujuannya untuk menciptakan kelancaran,   kecepatan dan efisiensi mobilisasi orang dan barang di wilayah Kepulauan.

        Beberapa hari terakhir Lombe menjadi pembicaraan hangat. Hampir dua bulan setelah terminal itu dioperasikan muncul unjuk rasa di Raha yang memprotes kehadiran terminal itu. Semua angkutan penumpang yang beroperasi di jalan poros dari Raha ke Wamengkoli dan sebaliknya   diarahkan berhenti sementara di situ untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

        Penertiban itu yang disoal pengunjuk rasa. Sebagian adalah sopir mobil penumpang di trayek Raha-Wamengkoli. Mereka  keberatan diharuskan masuk terminal meski hanya sebentar karena telah terbiasa berhenti di sembarang tempat untuk mengambil dan menurunkan penumpang.

        Dalam suatu rapat di kantor Dinas Perhubungan Sultra di Kendari, Kamis 23 Januari 2020 terungkap bahwa sebagian pelaku unjuk rasa tidak memiliki izin trayek Raha-Wamengkoli. Rapat itu dihadiri juga dari Dirlantas Polda Sultra. Maka sopir tak berizin lebih mudah dipengaruhi untuk melakukan unjuk rasa.

       Pengusaha angkutan umum termasuk sopir harus memahami ketentuan bahwa izin trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dikeluarkan Dinas Perhubungan Provinsi. Trayek Raha-Wamengkoli merupakan trayek antar kabupaten sehingga izinnya dikeluarkan provinsi.

        Beberapa komentar menyebutkan alasan para pengunjuk rasa tidak logis. Mereka hanya dibodohin. Unjuk rasa itu terkait politik pilkada di Kabupaten Muna bulan September 2020.  Unjuk rasa itu dijadikan panggung untuk menarik perhatian publik.

        Perpolitikan lokal dan nasional sama saja, seringkali keluar dari logika. Penyediaan terminal dipolitisasi. Padahal tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan penumpang maupun sopir. Lebih dari itu adalah penegakan hukum. Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, mobil angkutan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

        Warga harus mematuhi ketentuan tersebut. Penumpang dari Ambon, misalnya, tidak bisa lagi tembak langsung ke kampungnya di Kabupaten Muna atau Kabupaten Muna Barat, tanpa melalui terminal. Harus bersabar demi ketertiban dan keteraturan.

        Perihal itu yang dikeluhkan La Ode Jailani dari Ambon. Dia anggap ketentuan itu merepotkan sehingga memperlambat tibanya di kampungnya di Kabupaten Muna. Pak Jailani harus bisa bersabar mengikuti ketentuan yang berlaku. Pada awalnya memang terasa repot sebab kita telah terbiasa main kompas. Tetapi lama kelamaan akan terasa biasa. Dan kebiasaan hidup teratur dalam masyarakat merupakan ciri khas masyarakat cerdas, masyarakat yang mau maju.

   Keberadaan terminal Lombe sejak awal disambut baik warga setempat dan pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Di kompleks terminal saat ini telah muncul kegiatan ekonomi warga seperti usaha kuliner dan penjualan kebutuhan lain bagi penumpang maupun sopir dari 3 arah: Raha, Mawasangka, dan Wamengkoli.

Seperti dikatakan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, kini giliran Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah maupun kabupaten lain untuk mengatur dan menertibkan trayek di daerahnya masing-masing. Izin trayek-trayek pendek dalam wilayah kabupaten dikeluarkan dinas perhubungan setempat. Akan tetapi, meskipun trayeknya pendek namun mobil penumpang itu beroperasi hingga masuk ke wilayah kabupaten/kota tetangga, izin trayeknya harus dikeluarkan provinsi.

Akhirnya kita harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mendatangkan kemudahan tetapi juga berdimensi keteraturan dan penegakan hukum. Dalam negara demokrasi hukum adalah panglima. Hanya hukum yang mampu menciptakan ketertiban dan keteraturan. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TERMINAL LOMBE

OLEH  YAMIN INDAS

         TERMINAL memang barang baru di Sultra. Tidak heran jika sopir-sopir mobil penumpang tidak sudi disuruh berhenti menurunkan dan menaikkan penumpang di sebuah area yang disebut terminal. Sebab selama ini sudah terbiasa melayani penumpang di sembarang tempat. Dia tidak berpikir, cara begitu riskan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecalakaan lalu lintas terjadi di mana dan kapan saja. Bayangkan, beberapa orang calon penumpang berlari menyeberang jalan untuk mengejar mobil yang akan ditumpanginya, lantas dari arah lain ada kendaraan lari kencang dan tanpa disengaja menabrak calon penumpang mobil angkutan umum tadi.

Demi ketertiban dan kenyamanan penumpang, pemerintah membuat ketentuan bahwa mobil angkutan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Ketentuan tersebut mungkin belum diketahui para sopir di jalan arteri Raha-Wara (kl 100 Km) sehingga mereka kebaratan ketika diarahkan untuk berhenti di terminal Lombe. Terminal tipe B ini baru dioperasikan sekitar 2 bulan lalu.

Hampir semua sopir di trayek itu kemudian berunjuk rasa di Raha, ibu kota Kaupaten Muna, beberapa waktu lalu. Intinya mereka protes mengapa harus berhenti di terminal. Selama ini tidak ada aturan begitu.

Suatu perubahan memang mempunyai risiko penolakan. Sebab tidak semua orang mau mengadaptasi diri dengan perubahan itu. Tetapi kalau orang tidak suka menyesuaikan diri dengan perubahan, maka yang bersangkutan tidak akan maju-maju dalam hidupnya.

Para sopir trayek Raha-Wara mungkin tidak sadar bahwa ruas jalan yang dilalui setiap hari belum lengkap. Belum ada terminal, halte, rest area yang disebut infrastruktur transportasi. Infrastruktur tersebut merupakan sarana untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang dan sopir sendiri.

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Pemprov Sultra kemudian menyediakan infrastruktur terminal dll untuk melindungi warga dan sopir angkutan umum dari kecelakaan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan. Selanjutnya sopir dan siapa pun wajib memenuhi aturan pemerintah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur transportasi seperti terminal.

Soal kebiasaan berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang adalah alasan subyektivitas sopir yang mau enak sendiri. Kebiasaan bersifat pribadi itu tentu saja harus diubah dengan adanya ketentuan bahwa kendaraan umum harus berhenti di terminal untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

Sejak kehadiran terminal tipe B di semua kabupaten dan kota  di Sultra,  para pengemudi angkutan umum diharapkan mau memahami fungsi dan manfaat terminal. Yaitu sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga ke tempat tujuan akhir dari perjalanan.

Bagi pemerintah dalam hal ini aparat perhubungan, terminal merupakan tempat pengendalian dan pengawasan kendaraan umum yang keluar masuk terminal. Aparat ini bertugas antara lain mencermati mobil angkutan penumpang yang laik dan tidak laik darat. Yang tidak laik darat karena ada kerusakan sekecil maka harus diperbaiki di terminal itu, agar kendaraan umum tersebut tidak mogok di jalan yang mengakibatkan kesengsaraan penumpang maupun sendiri.

Dengan demikian berarti, terminal  merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas di jalan umum. Tanpa adanya terminal akan terjadi kesemrawutan kendaraan dan orang di jalan umum.

 Ada hal yang perlu juga menjadi perhatian bagi aparat perhubungan di Sultra. Ketika suatu terminal mulai dibangun, maka sudah harus dilakukan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat terminal. Ini penting untuk mengeliminir terjadinya penolakan berupa unjuk rasa seperti yang terjadi di Kota Raha.

Namun demikian, kita juga memahami munculnya gejolak terkait keberadaan terminal di provinsi ini. Seperti dikemukakan di awal tulisan ini, terminal, rest area, kawasan komersial, dll merupakan barang baru bagi masyarakat, termasuk sopir. Tidak heran jika kemudian terjadi benturan antara kebiasaan dan hal baru yakni pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Wacana dan sekaligus aksi pembangunan terminal baru muncul di era Ir Hado Hasina MT sebagai Kadis Perhubungan Sultra. Mantan Kadis PU dan Plt Sekda Kabupaten Buton Utara tersebut diangkat Gubernur Nur Alam pertengahan 2016.

Gagasan Hado untuk membangun infrastruktur transportasi didukung penuh gubernur tersebut. Mengapa? Selain fungsi seperti diuraikan di atas, program Hado tersebut merupakan investasi yang menciptakan sumber-sumber baru bagi penerimaan keuangan daerah.

 Tidak heran setelah di era Hado, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perhubungan terus meningkat. Pada tahun 2016 setoran ke kas Pemda Sultra sekitar Rp 4 miliar. Lalu, tahun 2017 meningkat menjadi Rp 6 miliar, taikan hun 2019 naik menjadi Rp 10 miliar, dan penerimaan PAD pada tahun 2019 adalah Rp 12 miliar.

Grafik PAD tersebut akan naik terus setelah semua terminal beroperasi. Ada  17 terminal tipe B yang akan dibangun. Target itu telah direalisasikan 14 unit, termasuk terminal Lombe di Kabupaten Buton Tengah.

Hampir di setiap terminal terdapat kawasan komersial. Kawasan ini diisi kegiatan ekonomi warga setempat, seperti usaha kuliner.   Di terminal Lombe, seperti dikatakan Hado Hasina,  juga akan segera disiapkan kawasan komersial. Maka penumpang maupun sopir dalam perjalanan pada trayek Raha-Wara tak perlu khawatir kelaparan karena di terminal itu akan ada antara lain sentra kuliner.

Kadis Perhubungan Sultra tersebut menegaskan, para sopir mobil AKDP (Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi) di trayek Raha-Wara diwajibkan berhenti di terminal Lombe untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

Pemilik maupun sopir mobil AKDP harus memahami arti kata wajib dalam perundang-undangan. Wajib di situ artinya tidak bisa lain harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan tentu ada sanksi yaitu pencabutan izin trayek. Penerbitan dan pencabutan izin trayek merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

Penegasan Kadis Perhubungan Sultra tentang kewajiban berhenti di terminal Lombe oleh para sopir  AKDP telah disampaikan kepada Kadis Perhubungan Buton Tengah melalui surat tanggal 6 Desember 2019. Surat tersebut juga disampaikan kepada pihak terkait antara lain Kasatlantas Polres Baubau. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

JALAN AKSES LAKOLOGOU DI BAUBAU

OLEH YAMIN INDAS

 PROGRAM Dinas Perhubungan Sultra terkait pembangunan jalan akses dari terminal B Lakologou ke pelabuhan Murhum (4 Km) Baubau terpaksa jalan di tempat karena kesulitan anggaran. APBD Provinsi dalam tahun ini pun belum menyediakan porsi anggaran untuk keperluan penyiapan jalan akses tersebut.

Kondisi terminal Lakologou sendiri baru tahap selesai pematangan lahan urukan pantai Lakologou. Penyiapan itu dilakukan di era Walikota Amirul Tamim. Sedangkan konstruksi fisik belum dimulai sama sekali.

Pembangunan terminal tipe B merupakan kewenangan provinsi, dan pelaksana teknisnya adalah Dinas Perhubungan. Adapun terminal tipe A ditangani pemerintah pusat yakni Kementerian Perhubungan.

Untuk mengatur arus kendaraan angkutan umum yang masuk kota Baubau, Dinas Perhubungan Sultra membangun rest area Waramosiu, yang lokasinya terletak antara Lakologou dan Pelabuhan Murhum.

Sambil menunggu selesainya pembangunan Lakologou, rest area ini difungsikan sebagai terminal. Penyiapan rest area ini dilakukan di sisa masa jabatan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra. Di situ akan dibangun ruang tunggu penumpang, kios-kios aneka kebutuhan kecil. Fasilitas yang telah tersedia adalah   sentra kuliner.

Karena terletak di dalam kota, sentra kuliner di rest area Waramosiu tidak hanya melayani para penumpang yang turun dan naik di situ tetapi area kuliner ini juga dikunjungi banyak warga Kota Baubau.

Komitmen Nur Alam terhadap pembangunan infrastruktur transportasi dinilai sangat kuat. Sebab transportasi diakui amat vital dalam melancarkan roda perekonomian dan mobilitas orang. Karena itu dia mendukung setiap program pembangunan infrastruktur yang diajukan Hado Hasina, Kadis Perhubungan Sultra. Artinya, Gubernur Nur Alam menyediakan porsi anggaran bagi pembangunan infrastruktur tersebut.

Pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal feri di Amolengu dan Labuan merupakan usulan Gubernur Sultra Nur Alam (waktu itu). Kedua pelabuhan itu menyatukan Pulau Buton dengan daratan besar jazirah Sultra. “Kedua pelabuhan feri tersebut tak mungkin ada jika tidak diusulkan Pak Nur Alam,” kata Hado Hasina.

Setelah ditunjuk sebagai Kadis Perhubungan Sultra pertengahan tahun 2016, Hado Hasina menyusun program pembangunan infrastruktur. Prioritasnya adalah pembangunan  terminal tipe B. Dia menargetkan pembangunan 17  terminal, dan saat ini telah terealisasi 14 terminal. Sebelumnya,   penyediaan infrastruktur transportasi belum pernah diwacanakan.

Keberadaan terminal-terminal tersebut telah kelihatan hasilnya sebagai sumber pandapatan asli daerah (PAD) provinsi. Tidak heran jika PAD dari sektor ini terus meningkat. Pada tahun 2016 setoran ke kas Pemda Sultra tercatat sekitar Rp 4 miliar. Lalu tahun 2017 meningkat menjadi Rp 6 miliar, tahun 2019 menjadi Rp 10 miliar, dan tahun 2019 adalah Rp 12 miliar.

Hado Hasina dinilai kreatif mengelola Dinas Perhubungan agar lebih produktif, bukan saja menciptakan kecepatan dan efisiensi arus barang dan orang melainkan juga penguatan APBD dan menggerakan perekonomian masyarakat. Hampir di setiap terminal darat maupun laut, dia membangun kawasan komersial. Kawasan ini diisi kegiatan ekonomi warga setempat, seperti usaha kuliner.   Orang tak perlu khawatir kelaparan dalam perjalanan karena di setiap terminal terdapat sentra kuliner.

Salah satu contoh aktual hasil kreasi  Hado adalah pembangunan kawasan komersial di pelabuhan Bungkutoko. Dia berencana menguruk laut di situ sekitar 3-5 hektar. Namun baru tertimbun satu hektar sudah dikontrak pengusaha dari Jakarta selama 5 tahun untuk lokasi perkantoran, gudang, dll. Nilai kontraknya Rp 350 juta per tahun. Kontrak tahun pertama telah dibayar ke Pemprov Sultra bulan November 2019.

        Secara tidak langsung program kawasan komersial ikut mendukung pariwisata. Sebab fasilitas yang mutlak tersedia di destinasi wisata adalah makanan. Menurut penelitian, sekitar 40 sampai 50 persen biaya perjalanan turis digunakan untuk kuliner.

        Pembangunan infrastruktur transportasi berupa terminal tipe B dan akses jalan ke pelabuhan Murhum dengan sendirinya akan semakin menguatkan pesona Kota  Baubau sebagai salah satu tujuan wisata di Sultra.

                Jalan akses akan berbentuk semacam sabuk di pantai akan semakin mempercantik Kota Baubau dilihat dari laut Teluk Baubau yang indah. Keindahan teluk ini dipuji Jan Pieterszoon  Coen ketika berkunjung ke di awal abad ke-17. Soal keindahan Teluk Baubau disampaikan Coen kepada pimpinan VOC (Vereenigde Oostindiche Compagnie) di Banten. VOC ini menjadi cikal bakal pemerintahan Hindia Belanda yang dibentuk setelah Netherland memastikan memiliki kekuatadakan ekonomi dan militer di mana VOC beroperasi yakni di Nusantara.

        Maka pembangunan Kota Baubau sebagai destinasi wisata tidak bersifat dadakan. Moral dan budaya Buton sudah sejak lama bersinggungan dengan dunia luar. Karena itu, Dinas Perhubungan Sultra tidak ragu mendukung Baubau sebagai kota wisata.

        Masih di kawasan calon terminal Lakologou, terdapat air terjun Tirta Rimba, hanya beberapa ratus meter dari as jalan poros Baubau-Labuan (pelabuhan feri). Di depan mulut jalan masuk air terjun, ada lahan sekitar 5 hektar yang terhampar hingga ke lokasi jalan akses Lakologou-Murhum. Lahan ini oleh Hado dijadikan semacam taman kota yang disebutnya vocal point.

        Dari “taman” itu dibuat undakan penurunan ke jalan akses tadi. Maka area ini (taman), air terjun, terminal serta jalan akses Murhum  merupakan kesatuan obyek ia wisata yang kian memperkaya daya tarik Kota Baubau.

        Ketika Hado mendapat tugas tambahan sebagai Pj Walikota Baubau, dia “renovasi” obyek wisata Pantai Nirwana. Obyek ini dibuka Arifin Soegianto ketika menjabat Bupati Buton di awal Orde Baru.

        Pj Walikota membangun homestay, vila, dan fasilitas lain yang membuat warga Baubau memiliki banyak pilihan untuk berekreasi. Beberapa ratus meter dari area wisata Pantai Nirwana oleh Hado sebagai Kadis Perhubungan Sultra telah membangun rest area sekalipun fasilitasnya belum sebaik Waramosiu.

        Waramosiu pun masih membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana seperti bangunan ruang tunggu, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Persoalannya itu tadi, Pemprov Sultra saat ini kurang tertarik terhadap pembangunan infrastruktur transportasi. Sikap ini sangat ironis sebab pembangunan tersebut merupakan investasi untuk menghasilkan lebih banyak pemasukan untuk PAD.

        Masih terkait dengan pariwisata, Pj Walikota Baubau Hado Hasina membuat sentra kerajinan tenun kain Buton di Kelurahan Sulaa menjadi perkampungan warna warni. Dia bekerja sama pabrik cat glotex Pasific Paint. Sentra kerajinan itu mendadak terkenal, dan para perajin tenun tradisional kewalahan menerima order.

        Sebagai Kadis Perhubungan Sultra yang menjadi Pj Walikota Baubau selama kurang lebih 8 bulan, Hado Hasina tentu dia tidak lupa menata sistem transportasi Kota Baubau. Fisik kota pelabuhan Kesultanan Buton di masa lalu, itu memang agak sempit karena  tanahnya bergelombang di kaki bukit. Tetapi kotanya makin terasa sempit akibat lalu lintas kendaraannya semrawut.

        Salah satu kebijakan yang diambil Pj adalah memberlakukan jalan satu arah di ruas-ruas yang lalu lintasnya padat. Antara lain seperti Jl Kartini dan satu lagi jalan di depan Pasar Nugraha Baubau.

        Dia juga sempat menabrak Presiden Jokowi saat menghadiri pertemuan walikota se-Indonesia di Istana Bogor. Hado  minta bantuan armada bus untuk mengurangi beban kesemrawutan Kota Baubau. Presiden  menjanjikan 10 unit bus, namun realisasinya hanya 5 unit.

        Penggunaan alat angkutan umum oleh warga kota merupakan kearifan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Alat angkutan umum berkapasitas penumpang lebih banyak seperti bus merupakan salah satu solusi kesemrawutan.

        Oleh sebab itu Hado Hasina menyampaikan harapannya agar bus bantuan Presiden itu dimanfaatkan sesuai tujuannya yaitu difungsikan sebagai alat angkutan warga Kota Baubau dalam rangka mengurangi penggunaan mobil pribadi. Bus yang 5 unit itu jika dikelola secara profesional oleh suatu badan usaha, bakal beranak pinak. “Jangan digunakan untuk mengangkut pejabat tetapi dimanfaatkan untuk rakyat”, ujarnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ARI BERTEKAD TINGKAT PRODUKSI

 OLEH YAMIN INDAS

        ORDE BARU harus diakui banyak membawa kemajuan. Tidak ketinggalan dunia pertanian. Di subsektor pertanian tanaman pangan, misalnya, FAO (Food and Agriculture Organisation) tanpa pikir panjang mencatat Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya beras  pada tahun 1980-an. Wajah Pak Harto makin semringah ketika mendapatkan pengakuan organisasi pangan dunia tersebut.

        Adalah jasa pupuk anorganik (kimia) yang memforsir peningkatan produksivitas beberapa kali lipat setiap hektar tanaman padi. Selain itu penggunaan berbagai jenis bibit varietas unggul yang pada awalnya diimpor dari Filipina, dan kemudian bisa dihasilkan sendiri.

        Petani juga tertarik menggunakan anorganik karena lebih praktis. Jumlahnya penggunaannya relatif sedikit. Harga pun lebih murah karena memang disubsidi pemerintah. Penjualan pupuk kimia menjadi bisnis yang menguntungkan sehingga di kota kabupaten dan kecamatan berderet toko yang menawarkan pupuk tersebut. Karena itu petani mudah memperolehnya.

        Beberapa dekade kemudian lahan pertanian, khususnya lahan  sawah menjadi jenuh dengan pupuk  kimia. Pupuk itu tidak lagi menyuburkan tetapi sebaliknya membuat lahan mengeras dan kurus. Tidak heran jika produktivitas dan produksi beras mengalami status quo. “Bahkan cenderung menurun”, ujar Ari Sismanto, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra.

Mantan Kadis Pertanian Konawe Selatan itu mengatakan, jika pada awalnya petani sangat gembira dengan produksi padi 4-5 ton per hektar. Sekarang galau karena produksi umumnya rata-rata hanya 3 ton.

        Ari bertekad untuk meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Dia tidak puas dengan kondisi saat ini, meskipun swasembada beras Provinsi Sultra telah mencapai 158.850 ton pada tahun 2018. Produksi tersebut berasal dari luasan sawah 128.00 hektar, dan umumnya beririgasi teknis.

        Untuk mewujudkan tekad itu Ari mengajak petani untuk kembali menggunakan pupuk organik, pupuk yang tidak asing sebelum pupuk kimia menjadi sarana produksi yang hasilnya mencengangkan ketika itu.

        Setelah diuji coba di beberapa tempat, petani sawah kembali bergairah karena produksi padi meningkat 6-8 ton per hektar. Ari Sismanto menjelaskan, dalam musim tanam saat ini ditargetkan sekitar 1000 hektar lahan sawah di Konda akan menggunakan pupuk organik.

        Petani tidak sulit mendapatkan pupuk organik. Sumber bahan pupuk ini dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang,  limbah panen seperti jerami, dedak, batang dan tongkol jagung, limbah ternak.

        Terkait peningkatan pangan, Ari juga mengemukakan pihaknya akan menambah beberapa jenis tanaman pangan yang diakrabi petani Sultra selama ini, seperti padi, jagung, umbi-umbian.

        Menurut dia, tanaman porang lebih mahal dari tanaman pangan lainnya. Produksi tanaman ini berbentuk umbi. Setelah dikeringkan harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah setiap kilogram.

        Ari mengatakan, tumbuhan porang sebetulnya banyak juga terdapat di Sultra. Tetapi tumbuh liar di hutan karena belum dibudidayakan.  Tumbuhan ini serumpun dengan bunga bangkai.

        Tumbuhan porang menghasilkan umbi yang bisa dimakan. Selain itu multiguna. Tepung porang dapat digunakan sebagai bahan lem, agar-agar, mi, tahu, bahan baku industri kosmetik. Tidak heran jika umbi yang multiguna itu bernilai ekonomi tinggi.

        Selain porang, Ari juga ingin mengembangkan sorgum. Produksi tanaman ini juga serba guna. Selain sebagai bahan pangan, pakan ternak, juga merupakan bahan baku industri minuman seperti sirup wine (anggur), lem, cat. Di beberapa Negara seperti Amerika, sorgum digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar etanol.

        Semangat dan tekad Kadis Pertanian dan Peternakan Sultra untuk meningkatkan produksi sangat sejalan bahkan merupakan respons positif terhadap pembangunan infrastruktur yang menggelegar di era Presiden Joko Widodo. Infrastruktur seperti pelabuhan dan penyediaan tol laut, harus diimbangi dengan peningkatan produksi.

        Ada fenomena di kawasan timur Indonesia yang tidak menguntungkan dunia pelayaran. Umumnya kapal cargo yang beroperasi ke kawasan ini,  ketika pulang ke pelabuhan utama seperti Makassar, Surabaya, dan Jakarta dalan keadaan muatan kosong. Sangat kekurangan muatan balik (return cargo). Pasalnya, di kawasan timur produksi belum berkembang.

        Masalah tersebut belum direspons sebagaimana mestinya oleh para kepala daerah setempat, yaitu bupati/walikota dan gubernur. Pembangunan infrastruktur yang menggelegar tidak segera ditangkap sebagai peluang untuk segera memajukan ekonomi masyarakat setempat. Wujudnya adalah peningkatan produksi. Sekali lagi peningkatan produksi, agar kapal-kapal cargo tidak kesulitan muatan balik,  dan bangkitnya perdagangan antar pulau dan antar daerah.

        Karena itu, semangat dan tekad Kadis Pertanian dan Peternakan Sultra harus didukung oleh pengambil keputusan setempat. Dana-dana DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun APBD harus diarahkan lebih banyak ke sektor-sektor peningkatan produksi. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENGUSAHA JAKARTA INVESTASI JAGUNG

 OLEH YAMIN INDAS

DIRUT PT MARWAN BERSAUDARA SUKSES ANTON SUSENO

DI MASA lalu sebelum Ir H Widodo menjadi Presiden RI ke-7, kawasan timur Indonesia disebut sebagai masa depan. Hari ini Indonesia adalah Jawa dan Sumatera. Karena itu, derap pembangunan di kawasan ini tidak sekencang di kawasan barat. Wilayah masa depan Indonesia tersebut, entah kapan baru dapat digenjot untuk mempersempit gap sosial dan ekonomi.

                 Presiden Jokowi tidak sependapat dengan strategi pembangunan nasional yang terkesan diskriminatif itu. Dia bertekad membangun Indonesia dari kawasan timur dan dari wilayah pinggiran. Ketimpangan sosial ekonomi harus segera direspons dengan strategi keseimbangan dan pemerataan pembangunan yang benar-benar riil.

                 Tidak heran jika derap pembangunan kemudian menjadi “gaduh” di kawasan ini. Pembangunan irigasi baru dan perbaikan irigasi yang nyaris tak berfungsi lagi, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, pelabuhan laut, dermaga feri (kapal penyeberangan), pembangunan lapangan terbang, penyiapan armada tol laut untuk menembus daerah dan kepulauan terpencil agar disparitas harga tidak menajam hingga terobosan harga bahan bakar minyak di Papua sama dengan harga Jawa, sangat terasa sebagai kenyataan di era Jokowi.

                 Ke depan ini, pembangunan infrastruktur tidak sekadar memantapkan koneksivitas antar daerah, antar antar kota, dan antar pulau, tetapi juga konektivitas sentra-sentra produksi dengan ruang-ruang pasar.

                 Pertanyaan sekarang, apakah kawasan timur telah memiliki sentra-sentra produksi berbagai komoditas unggulan secara ekonomis? Jawabannya, memang sudah ada tetapi secara kuantitas maupun kualitas belum memadai. Belum seimbang dengan ketersediaan sarana prasarana yang telah dibangun pemerintah.

                 Mengukur ketimpangan itu perkara mudah. Lihat arus barang yang keluar masuk melalui pelabuhan-pelabuhan baik udara maupun laut. Untuk Provinsi Sultra, misalnya, ketimpangan bongkar muat barang di seluruh jaringan pelabuhan masih terjadi.

                Data BPS Sultra menyebutkan, pada tahun 2015 misalnya, barang yang masuk di Sultra (diturunkan dari kapal) tercatat 5.353.434 ton. Sedangkan barang yang diangkut keluar Sultra (return cargo)  tercatat 3.087.226 ton. Barang masuk pada tahun 2016 terdata 5.767.958 ton, dan muatan balik bagi kapal-kapal 3.423.394 ton.

                 Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mestinya mencermati angka-angka tersebut. Kemudian, mereka juga harus cerdas membaca sikap dan kebijakan pemerintah yang belakangan ini mulai menaruh perhatian besar terhadap ketinggalan kawasan timur, terutama di bidang infrastruktur.

                 Keberpihakan tersebut mestinya direspons program-program yang berorientasi pada peningkatan produksi. Modal dasar      cukup melimpah berupa petani dan lahan luas serta perairan laut yang ikannya tinggal diambil. Maka,  program peningkatan produksi harus multi sektor sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah kabupaten/kota.

                Selain bidang kelautan, subsektor pertanian tanaman pangan sangat menjanjikan akan tercapainya peningkatan produksi berskala besar. Dua komoditas lutama di subsektor ini adalah padi dan jagung.

                 Untuk komoditas jagung, semua wilayah di Sultra cocok  ditanami jagung, baik dari kondisi aklimatologi maupun dari aspek kulturalnya. Jagung masih merupakan makanan alternatif setelah beras, terutama di wilayah Kepulauan. Dengan demikian, pengembangan lahan pertanaman jagung secara massal, peluangnya besar.

 Ada berita gembira bagi masyarakat petani, khususnya para petani tradisional jagung. Saat ini sebuah perusahaan dari Jakarta mulai bergerak di lapangan dalam rangka program penanaman jagung secara massal. Perusahaan itu adalah PT Marwan Bersaudara Sukses.

 Seperti dijelaskan Direktur Utama PT Marwan Bersaudara Sukses, Anton Suseno, dalam suatu pembicaraan dengan saya di Kendari, pada tahap awal ini akan dibuka pertanaman jagung seluas 47.564 hektar. Lokasinya tersebar di sejumlah kabupaten di daratan besar, termasuk Bombana. “Dalam 2-3 minggu ke depan ini kegiatan penanaman sudah akan dimulai”, ujarnya.

 Perusahaan ini akan terjun langsung bahu membahu dengan petani dalam proses pertanaman jagung. Bibit yang akan ditanam bukan sembarang bibit. “Bibit hibrida terbaik  yang dapat menghasilkan sekitar 16 ton jagung pipilan per hektar”, kata Anton Suseno.

 Ia menambahkan, pupuk yang akan digunakan juga  adalah pupuk terbaik. Karena itu, jika petani mematuhi petunjuk para penyuluh di lapangan, mulai dari pengolahan lahan, teknis penanaman dan  pemupukan, onserta kegiatan pasca panen, tingkat produktivitas yang diharapkan,  bisa tercapai.

 Harga pembelian PT Marwan Bersaudara Sukses sudah disepakati yakni Rp 2.000 per kilogram jagung  pipilan di tingkat petani. Karena itu, Anton yakin petani dapat menikmati penghasilan antara Rp 12 juta sampai Rp 16 juta dari satu hektar tanaman jagung, hanya  dalam waktu tiga atau empat bulan.

 Kegiatan di tingkat hilir juga mulai digarap. Beberapa hari yang lalu,  Anton Suseno selaku Dirut PT Marwan Bersaudara Sukses telah menandatangani perjanjian ra kerja sama dengan Pemprov Sultra terkait penggunaan lahan satu hektar di kawasan komersial pelabuhan Bungkutoko, untuk pembangunan gudang, kantor dan fasilitas lain. Hal serupa juga akan dilakukan pada tahap berikutnya di Muna Barat, dan Baubau sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah Kepulauan.

Anton Suseno mengatakan, pihaknya akan mengembangkan usaha pertanaman jagung di Sultra dengan target sampai 10.000 hektar. Jika rencana ini terwujud, maka seperti dikatakan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, jagung akan menjadi komoditas primadona bagi provinsi ini. Kapal-kapal niaga juga akan bersaing datang merebut muatan jagung produksi Sultra.

 Dalam perkiraan minimal, lahan jagung seluas itu akan menghasilkan 100.000 ton jagung pipilan dalam waktu 3-4 bulan. Masa panen jagung hibrida bisa dua kali setahun. Areal persawahan yang kekurangan air pada musim kemarau,  dapat diisi dengan tanaman jagung. “Sebab jagung tidak membutuhkan banyak air. Yang penting lahannya agak sedikit basah atau lembab, bagi tanaman jagung sudah baik”, ujar Anton.

 Kehadiran PT Marwan Bersaudara Sukses melakukan investasi di bidang tanaman pangan, lebih khusus lagi komoditas jagung, patut diapresiasi dan didukung oleh jajaran pemda provinsi dan kabupaten/kota maupun masyarakat di Sulawesi Tenggara. Dukungan itu harus tulus, bukan basa basi, apalagi bermuatan kepentingan pribadi. Artinya, bila turun ke lapangan karena tugasnya, jangan menuntut uang bensin, dan sebagainya.

 Sebab investor ini tampil untuk merespons penyediaan infrastruktur oleh pemerintah pusat, agar pembangunan sarana dan prasarana terebut tidak terkesan mubazir sebagai akibat dari masih minimnya produksi di kawasan timur, khususnya di Sultra. Soal produksi suatu daerah, sebenarnya  merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bersangkutan.

 Di lain pihak, ledakan produksi jagung yang bakal terjadi di Sultra, akan menggairahkan kehidupan usaha angkutan laut nasional. Armada angkutan yang bergerak ke dan dari kawasan timur tidak lagi bakal pulang dalam keadaan muatan kosong.

 Selain itu, PT Marwan Bersaudara Sukses ingin berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan jagung nasional sebanyak 4 juta ton setiap tahun. Dengan demikian, bisnis impor jagung yang menguras devisa negara, dapat dikurangi atau dihentikan sama sekali. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment