PELAYANAN DI RS BAHTERAMAS DIAKUI SUDAH STANDAR

 

Dirut RS Bahteramas dr HM Yusuf Hamra MSc sp PD

PADA waktu tertentu Anda dapat menyaksikan orang hilir mudik mengayuh sepeda di koridor-koridor dalam sebuah gedung pusat pelayanan kesehatan di kawasan timur Indonesia.

Berwajah serius dalam seragam putih-putih, mereka keluar masuk ruang-ruang perawatan, tentu saja setelah mereka menyimpan sepeda di tempat yang telah ditentukan.

Ihwal tersebut adalah cuplikan suasana pelayanan di RSUP (Rumah Sakit Umum Provinsi) Sultra Bahteramas. Setiap pasien yang baru masuk dipasangkan gelang di tangan atau kakinya. Di gelang itu terdapat data rekam medik, umur, dan alamat pasien bersangkutan.

Kendati serius dan cermat, segenap petugas di sini tidak boleh berwajah cemberut. Dalam melayani pasien mereka memiliki semboyan: senyum, sapa, tanya, bantu (SSTB). Semboyan ini tertulis besar-besar di hampir semua sudut dan ruangan. Bahkan, saat memasuki pekarangan dan lapangan parkir, kita akan langsung disambut oleh kata-kata slogan tersebut.

SSTB diharapkan menjadi sumber motivasi dan semangat bagi segenap karyawan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal kepada pasien dan masyarakat pada umumnya.

Tidak sia-sia manajemen RS Bahteramas melakukan berbagai upaya terkait peningkatan pelayanan di rumah sakit tersebut. Manajemen itu dipimpin dr HM Yusuf Hamra MSc, Sp PD (spesialis penyakit dalam, internis) sebagai Direktur Utama RSUP Bahteramas.

Terhitung sejak bulan Desember 2016 RSUP Bahteramas telah mendapatkan pengakuan dari sebuah lembaga akreditasi independen, bahwa rumah sakit ini telah memenuhi standar yang berlaku secara nasional.

Sebagaimana dijelaskan Yusuf Hamra, lembaga independen yang memutuskan RSUP Bahteramas sebagai sebuah rumah sakit standar ialah Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Menurut KARS, RSUP Bahteramas kini berada di level akreditasi paripurna yang setara dengan rumah sakit bintang lima, seperti antara lain RS Fatmawati dan RS Pondok Indah Jakarta.

Paling sedikit ada empat kelompok standar akreditasi untuk mendapatkan predikat paripurna, atau bintang lima bagi RSUP Bahteramas. Yaitu kelompok pelayanan pasien, manajemen rumah sakit, keselamatan pasien, dan sasaran Millenium Development Goals.

Terkait persoalan manajemen, Yusuf Hamra menjelaskan, ada beberapa pekerjaan non-medis yang penanganannya diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor). Antara lain cleaning service dan parkir. “Jadi, kami lebih fokus pada pelayanan,” ujarnya.

RSUP Bahteramas memiliki 540 tempat tidur, termasuk 84 tempat tidur VIP ditambah 5 unit untuk super VIP. Yang terakhir ini berupa paviliun.

RSUP Bahteramas Kendari

Tangan dingin Yusuf Hamra dibantu antara lain Amin Yohanis, membuat nama rumah sakit ini cepat melambung tinggi. RSUP Bahteramas tak hanya mampu meraih kelas bintang lima tetapi juga mampu mandiri di bidang pembaiayaan.

Seluruh biaya operasional dipenuhi dari penerimaan rumah sakit. Kecuali gaji dan tunjangan, dananya berasal dari kas Pemprov. Begitu pula biaya pembangunan sarana-sarana penunjang dan pengadaan alkes, tentu saja dari pemda.

Fokus Yusuf saat ini ialah perbaikan alat CT scan agar segera beroperasi kembali. Alat canggih ini mengalami sedikit kerusakan akibat seringnya padam lampu listrik PLN secara mendadak. Kerusakan tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor dari Belanda, tempat CT scan merek Philips itu diproduksi.

Computerized tomography scan (CT scan) adalah mesin berbentuk kapsul yang dapat dimasuki orang dewasa dengan posisi berbaring. Mesin ini digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan kondisi kesehatan manusia pada umumnya. Dengan demikian, diagnosis dan proses pengobatan akan lebih akurat.

Kecanggihan alat ini dikatakan oleh Gubernur Nur Alam, “hanya dosa manusia yang tidak bisa direkam oleh alat tersebut”. Bahasa promosi buat RSUP Bahteramas tersebut disampaikan Gubernur dalam berbagai kesempatan setelah mesin tersebut tiba dari Belanda, kemudian diinstal di RSUP Bahteramas Kendari.

Ia mengatakan, Pemprov Sultra membangun rumah sakit modern bagi masyarakat Sultra. Penyediaan alat canggih seperti CT scan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara optimal. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi ke Makassar atau Jakarta untuk mendapatkan pelayanan optimal.

Harapan Gubernur Nur Alam mulai terwujud. Beberapa bupati di Sultra makin sering terlihat memanfaatkan jasa RSUP Bahteramas. Bupati Konawe Kerry Konggoasa, misalnya, tercatat sebagai pengguna super VIP selama hampir satu bulan, belum lama ini.

RSUP Bahteramas adalah salah satu dari sekian karya monumental Nur Alam di awal masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra. Tidak heran jika proses pemilihannya ke periode kedua lebih mulus karena rakyat Sultra telah merasakan hasil pembangunannya.

Ia membangun RSUP Bahteramas dengan cara meminjam dana PIP (Pusat Investasi Pemerinbtah) Kementerian Keuangan. Pinjaman itu untuk penguatan APBD agar infrastruktur dasar itu cepat selesai.

Kebijakan tersebut adalah sebuah terobosan, yang kemudian diikuti banyak pemda lain terutama di kawasan timur Indonesia. Dengan terobosan membuat kesulitan rakyat cepat teratasi, dan biaya proses pembangunan terhindar dari jebakan inflasi. Sebab proyek multiyears biasanya lebih banyak menelan biaya akibat inflasi yang berekses pada ekskalasi kenaikan harga bahan-bahan bangunan.

RSUP Bahteramas diresmikan setahun menjelang berakhirnya masa jabatan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra periode pertama. Tepatnya 21 November 2012 rumah sakit itu diresmikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa.

 

 

 

 

 

 

Top of Form

SukaTunjukkan lebih banyak tanggapan

Komentari

Bagikan

Bottom of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WARTAWAN KOMPAS SEBUT KENDARI BERKEMBANG PESAT

Sesudut pemandangan di kota kendari

KOTA Kendari kini ibarat kembang desa yang kesepian. Banyak yang melirik, mengaguminya, dan juga ingin mencuri hatinya. Bukan saja dari kaum politisi yang saat ini tengah berebut menjadi walinya melainkan juga dari hampir semua orang berpikiran maju.

        Tidak terkecuali Mohammad Bakir, wartwan Kompas yang mengunjungi Kendari pekan lalu. Dia menyanjung keindahan pantai Teluk Kendari yang telah diperkaya oleh sumber daya buatan. Ada jalan raya dua jalur yang disebut jalan by pass. Di sepanjang jalan tersebut berdiri megah hotel-hotel berkelas, dan tempat hiburan malam.

        “Kendari cepat majunya ya”, ujar Redaktur Pelaksana Harian Kompas, surat kabar terkemuka di Asia Tenggara, dalam perjalanan pulang ke hotel setelah menjamu saya di sebuah rumah makan. Dia tekankan kata menjamu untuk mengungkapkan keakraban setelah sekian lama saya tinggalkan Kompas karena pensiun.

        Bakir berada di Kendari untuk sebuah acara yang diadakan Universitas Haluoleo (Unhalu) di Swissbel Hotel. Di situ hadir juga Gubernur Nur Alam. “Pak Gubernur tadi marah-marah karena pelaksana tugas Rektor Unhalu belum pernah bertemu dengan pemerintah daerah”, kata Bakir menjelaskan.

Saya pun membatin, masih ada juga rupanya orang berpendidikan tidak mengenal etika. Masa datang ke rumah orang tanpa kulo nuwun. Pelaksana tugas itu tentu bukan orang sembarang. Ia pasti seorang mahaguru, guru besar, filosof pula.

        Bakir masih terus menyisir denyut kehidupan malam di kota Kendari melalui kaca mobil. “Masih ramai ya”, tukasnya lagi. Saat itu menunjukkan pukul sepuluh lewat.

Ia mengatakan, ketika mengunjungi kota ini beberapa waktu lampau belum gemerlap  seperti malam ini. “Jalan ini dulu nggak ada, kayaknya”. Saya bilang, sudah ada hanya belum diaspal mulus dan dibuat dua jalur. Saya melanjutkan, umumnya jalan poros di Kendari sekarang dibangun dua jalur. Banyak uang digelontorkan dari Jakarta. Presiden Jokowi memenuhi janjinya membangun infrastruktur di kawasan timur.

Di Teluk Kendari kini ada proyek jembatan bernilai hampir Rp 800 miliar. Jokowi sudah tinjau saat proyek belum start. Jembatan itu bakal melayang di atas teluk. Kendari pasti lebih eksklusif bila jembatannya selesai.

Bakir juga menanyakan masjid yang dibangun di tengah teluk. Saya jawab, masjidnya masih sedang dibangun. Saya juga belum pernah main ke sana. Bakir adalah anak santri. Jadi soal masjid dan perkembangan keagamaan pasti selalu menjadi perhatiannya.

Dia kemudian memuji Gubernur Nur Alam. “Dia rupanya kreatif dan mau berprestasi”, ujarnya. Saya bilang, orangnya masih muda. Nur Alam berlatar belakang pengusaha sehingga melobi pengusaha sekaliber James Ryadi adalah perkara gampang.

Lippo Group memiliki pasar swalayan bukan hanya di Kendari tetapi juga di kota-kota lain seperti Bau-Bau. Kelompok usaha tersebut masih punya rencana membangun hunian terpadu di lahan bekas Rumah Sakit Provinsi.

 Kendari sekarang punya rumah sakit yang baru dan menjadi salah satu proyek monumental Gubernur Nur Alam. Rumah Sakit Bahteramas! Ini salah satu rumah sakit terbaik dan terbesar di kawasan timur. Oleh Komite Akreditas Rumah Sakit (KARS), RS Bahteramas diberi bintang 5. KARS adalah sebuah lembaga independen di bawah koordinasi langsung Presiden.

RS Bahteramas berkapasitas 540 tempat tidur, termasuk sekitar 50 kamar VIP dan VIP Utama. Pasien gagal ginjal tak perlu ke Makassar atau Jakarta, untuk cuci darah. RS Bahteramas mamou menghandlenya.

Pembangunan RS Bahteramas adalah sebuah contoh terobosan untuk mempercepat keluar dari kesulitan. RS Provinsi Sultra yang lama sudah tidak mampu menampung pasien. Semua lorong, bahkan kantor Dinas Kesehatan Provinsi sudah dikapling untuk rawat inap pasien, ketika itu.

Maka Gubernur Nur Alam meminjam dana ke Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Pinjaman mencapai Rp 195 miliar untuk penguatan dana APBD dan APBN bagi pembangunan rumah sakit baru tersebut. Dalam tempo dua tahun RS baru sudah operasional.

Langkah terobosan diperlukan bagi daerah-daerah tertinggal seperti Sultra. Masyarakat segera keluar dari kesulitan, biaya pembangunan juga hemat. Sebuah proses pembangunan fisik yang cepat bisa terhindar dari inflasi yang mendongkrak kenaikan harga bahan bangunan. Inflasi membuat proyek-proyek multiyears lebih mahal.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DESEMBER YANG INDAH DI PULAU BOKORI

Gubernur Nur Alam membahas pembangunan infrastruktur dengan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina

INI kunjungan saya yang pertama ke Pulau Bokori setelah mengikuti upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 2016. Sebuah speedboat, kendaraan dinas Gubernur Sultra untuk kegiatan di wilayah pesisir jarak-jarak dekat, terasa lincah membelah air laut yang tenang.

Cuaca menjelang siang Minggu 11 Desember 2016, memang cerah. Langit bersih. Hanya awan tipis putih yang bergerak bebas di cakrawala. Kapal kami kemudian agak terguncang saat berpapasan dengan sebuah kapal nelayan yang meluncur kencang menuju pelabuhan perikanan di salah satu sudut Teluk Kendari.

Kurang dari 20 menit dari Kota Kendari, kapal kami telah mendarat dan menurunkan Gubernur Nur Alam di sebuah dermaga kayu di Pulau Bokori. Matahari makin terik. Pasir putih pulau ini terasa agak menyengat bila tersentuh kaki. Namun, angin semilir yang terus berhembus membuat alam tetap nyaman dan segar.

Pulau Bokori terlihat ramai. Para pengunjung berkelompok-kelompok di bawah pepohonan yang masih tegak. Tentu setelah mandi menceburkan diri ke laut. Kawanan lain beristirahat di beberapa rumah panggung yang terbuat dari kayu pilihan. Beberapa di antara rumah tersebut masih sementara dikerjakan dan berlokasi di laut.

Kegiatan tersebut adalah yang pertama didatangi Nur Alam, baru kemudian oyek-obyek yang lain. . Saat beristirahat di homestay gubernur kemudian mengajak kami untuk menunaikan shalat zuhur karena saatnya telah tiba. Haji Hasby dari Biro Kesra Kantor Gubernur bertindak sebagai imam. Saya mengambil tempat di sebelah kiri Nur Alam.

Saat sujud di rakaat terakhir Nur Alam terlihat khusuk sekali. Lebih lama sujudnya. Ada rasa kedamaian terpancar di wajahnya saat kami bersalaman. Suasana batin saya pun demikian halnya. Ini Desember terindah yang saya rasakan di Pulau Bokori bersama Gubernur Nur Alam.

Pembangunan Pulau Bokori sebagai salah satu tujuan wisata di Sulawesi Tenggara terus meningkat. Kegiatan itu meliputi pembangunan terminal pelabuhan penyeberangan ke pulau eksotik itu, cottage, dermaga pendaratan, penyediaan sarana air bersih. Proyek air bersih akan mengalirkan air dari daratan besar melalui saluran perpipaan.

Penyiapan pulau tak berpenghuni itu sebagai salah satu tujuan wisata dimulai sejak November 2014. Gubernur Nur Alam melihat Pulau Bokori memiliki prospek yang cerah bila dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Pasir putih dan panorama laut sekitarnya serta kedekatannya dengan Kendari, ibukota Provinsi Sultra disebutkan Nur Alam sebagai keunggulan pulau tersebut. “Tinggal dipoles saja dengan menyediakan sarana kemudahan bagi pengunjung pulau di tepi Laut Banda itu”, kata Gubernur Sultra dua periode itu.

Alhasil, kendati infrastruktur belum memadai, pengunjung makin meningkat. Pengunjung, umumnya warga Kota Kendari. Pengunjung lebih ramai pada hari-hari libur. Sarana hiburan yang ada masih diusahakan sendiri oleh pengunjung seperti membawa alat musik (band) oleh anak-anak muda. Belakangan mulai muncul jetski yang dipersawakan.

Bahkan, pulau mungil itu telah menjadi tuan rumah kejurnas bola voli pantai di penghujung 2015. Peringatan Detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2016 tingkat Provisi Sultra juga dilaksanakan di pulau wisata tersebut. Upacara itu dipimpin Gubernur H Dr Nur Alam SE MSi.

Pembangunan terminal penyeberangan dilaksanakan di sebuah desa di daratan terdekat dengan Pulao Bokori (1.300 meter). Proyek tersebut ditangani Dinas Perhubungan Provinsi. Kegiatan proyek pembangunan terminal dan penataan desa pesisir di sekitar terminal ditinjau Gubernur Nur Alam, Minggu 11 Desember 2016.
Gubernur mengarahkan Kadis Perhubungan Hado Hasina agar segera melaksanakan antara lain pembangunan tanggul yang sekaligus akan berfungsi sebagai akses jalan bagi warga setempat.

Gubernur juga menyatakan ingin melihat proses pembangunan terminal dan pelabuhan penyeberangan ke Pulau Bokori secepatnya terwujud.

Infrastruktur tersebut akan melibatkan nelayan sekitar sebagai penyedia jasa angkutan penyeberangan dengan memanfaatkan potensi armada semut milik mereka.

Menurut Hado, terminal tersebut meliputi sarana dan prasaraa darat dan laut. Parasarana darat, misalnya, terdiri dari terminal angkutan penumpang seperti bus, oplet, taksi, dan kendaraan pribadi. Di situ juga disediakan bangunan pertokoan dan restoran yang pengoperasiannya diserahkan kepada masyarakat. Akan disediakan bus pariwisata yang melayani rute Bandara Haluoleo ke terminal tersebut.

Ia mengatakan, sesuai arahan Gubernur Nur Alam, pembangunan terminal penunjang pulau wisata, Bokori, bertujuan juga untuk menata desa dan masyarakat pesisir. Desa-desa di sekitar terminal diharapkan ikut berkembang sejalan dengan kemajuan industri sektor pariwisata.

Suasana di Pulau Bokori Minggu siang 11 Desember 2016

Hado optimistis, pembangunan terminal penunjang Pulau Bokori akan berjalan lancar seusai harapan Guberur Nur Alam. Sebab DPRD Provinsi dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, sangat antusias mendukung program pembangunan pariwisata tersebut.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PRESIDEN JOKOWI DAN GUBERNUR ALALA

Bupati Konawe Utara Ruksamin dan Dirjen Perkebunan Kementerian Perkebunan Bambang (di kiri bupati) dalam suasana HUT Korpri ke 45 di Desa Andumowu. Foto Yamin Indas

   ANDUMOWU. Ini sebuah desa kecil di Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, sekitar 90 km utara Kota Kendari. Desa ini mendadak menarik perhatian saya karena disangkutkan dengan dua tokoh tersebut.

        Bupati Konawe Utara, Ruksamin, mengungkapkan bahwa hampir 30 tahun silam di desa tersebut Gubernur Sulawesi Tenggara Ir H Alala melakukan panen perdana tanaman kakao hasil Gersamata. Maksudnya, kakao yang ditanam dalam rangka program Gerakan Desa Makmur Merata (Gersamata).

Gersamata merupakan konsep pembangunan Sultra di era gubernur alumni Institut Pertanian Bogor tersebut. Operasionalnya adalah pembagian bibit kepada petani sesuai kondisi lahan setempat. Jika lahannya  cocok dengan tanaman kakao, ya dikasih bibit kakao.

Mendiang Alala nyaris melegenda dengan programnya tersebut. Demam coklat kemudian melanda hampir semua penduduk. Penduduk di lahan berbatu-batu juga tak ketinggalan. Mereka menanam jambu mete atau komoditas apa saja yang bisa tumbuh di situ.

Akan tetapi, masa kejayaan coklat Sultra kian meredup seiring bertambahnya usia tanaman. Keadaan ini diperparah oleh gencarnya serangan hama penggerek batang kakao (PBK).

Nah, Ruksamin yang baru tujuh bulan menjabat bupati bersama wakilnya Raup, memutuskan melaksanakan program revitalisasi. Diawali dengan gerakan pemusnahan. Seluruh tanaman dicabut hingga ke akar-akarnya kemudian dibakar.

Terkait penanaman kembali ia mengundang Menteri Pertanian Amran Sulaiman, untuk membuka penanaman bibit unggul di Desa Andumowu. Mentan diwakili Dirjen Perkebunan Bambang. Bambang sebelumnya adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra.

Bagi Bambang, ini kunjungan kerja pertama ke Sultra setelah ia dilantik sebagai Dirjen Perkebunan pertengahan September 2016. Saat tiba di Andumowu, ia dikalungi bunga dan suguhan sebuah tarian tradisional yang biasa ditampilkan menyambut kunjungan pembesar.

Kegiatan penanaman perdana bibit kakao program revitalisasi didahului upacara peringatan HUT ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Kabupaten Konawe Utara, 29 November 2016. Di situ bupati sebagai pemimpin upacara tidak menyampaikan sambutan sendiri tapi membacakan sambutan tertulis Presiden Joko Widodo. Saat memimpin upacara Bupati Ruksamin memakai topi caping dan sepatu bot. “Ini baru bupatinya petani”, seloroh Bambang.

 Wakil Bupati Konawe Utara Raup membisikkan sesuatu kepada Dirjen Perkebunan Bambang Bambang dalam suasana upacara penyambutan Dirjen di Desa Andumowu. Foto Yamin Indas

Tempat upacara berlokasi di tengah hamparan pohon kelapa. Lahan di sela-sela pohon kelapa tersebut telah diolah sehingga tampak siap tanam.

Ruksamin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kemudian mengungkapkan rencana besarnya. “Kami akan membuka kebun jagung hibrida seluas 10.000 hektar pada musim tanam sekarang ini“, paparnya.

Lahan jagung seluas 10.000 haktar itu termasuk lahan-lahan di bawah pohon kelapa. Pola tumpang sari. Jadi selain tanaman pokok berupa kelapa dan kakao, lahan tersebut diisi pula tanaman semusim yang cepat mendatangan penghasilan bagi petani.

Menteri Pertanian Amran menyambut baik proyek Bupati Konawe Utara tersebut. Karena itu, Amran berjanji akan meminta Presiden Joko Widodo untuk datang membuka panen jagung hibrida di Konawe Utara,  jika proyek tersebut berhasil.

Artinya, sejarah bakal berulang di Konawe Utara. Gubernur Ir H Alala melakukan panen kakao hasil programnya sendiri (Gersamata). Kemudian 2-3 bulan ke depan ini Presiden Jokowi diharapkan akan berkunjung ke Sultra untuk membuka panen raya jagung hibrida.

Ruksamin optimistis proyeknya bakal sukses. Sebab dia sudah menyiapkan beberapa instrument pendukung. Untuk mempercepat pengolahan lahan siap tanam, bupati menggandeng Bank Sultra sebagai penyandang dana kredit bagi petani. Jaminannya bupati sendiri.

Bupati juga mengadakan kerja sama dengan pihak TNI dan Polri terkait pengawasan di lapangan. Aparat tersebut bertugas mendorong dan membantu petani agar mampu bekerja dengan lancar. “Di setiap desa ditempatkan satu Babinsa (Bintara Pembina Desa),  satu petugas Polri, dan satu PNS”, katanya.

Untuk urusan pemasaran, tidak ada masalah. Bupati telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak Bulog (Badan Urusan Logistik) sebagai pihak yang akan menampung (membeli) jagung rakyat tersebut.

Ruksamin sangat berharap, proyeknya itu berhasil dalam rangka penguatan ekonomi petani. Sebagian dari hasil jagung itu bisa digunakan untuk mendukung program revitalisasi kakao. Produktivitas dari varietas jagung hibrida yang akan ditanam, biasanya rata-rata 6 ton per hektar. Jauh di atas jagung lokal yang maksimal hanya 2 ton/ha.

Harga jagung pipilan jenis lokal saat ini Rp 3.000/kg. Sebuah kalkulasi menunjukkan, petani jagung hibrida bakal meraup uang sebesar Rp 18 juta kotor, untuk setiap hektar hanya dalam waktu tiga bulan.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pj Bupati Jadi Irup di Pesta Pernikahan

 

 

 

Penjabat Bupati Bombana Sitti Hj Saleha menjadi inspekstur upacara pada upacara tradisi pesta pernikahan alumni Institut Ilmu Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri. Mahar, mempelai pria saat memberi hormat secara militer kepada Sitti Saleha.

Warna putih bernuansa krim mendominasi suasana pesta pernikahan Filda – Mahar di ruang Phinisi Ballroom Grand Clarion Hotel Kendari, Ahad malam tanggal 25 September 2016.

Nuansa tersebut makin tegas saat digelar upacara prosesi Pernikahan Purna Praja Dharma Astha Brata yaitu tradisi pesta pernikahan alumni Institut Ilmu Pemerintahan, Jatinangor, Jawa Barat. Semua pelaku upacara berseragam putih. Muhammad Mahar suami dokter Mariana Filda Fadilah Ladamay, adalah alumni IIP Jatinangor.

Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Hj Sitti Saleha. Penjabat Bupati Bombana tersebut malam itu tampak lebih anggun dan berwibawa. Ia berbusana warna gelap kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Di dada kirinya tersemat tanda jabatan bupati berupa simbol garuda warna keemasan.

Dokter Filda adalah putri Hj Masyhura Ilah Ladamay, mantan Wakil Bupati Bombana dari Batuawu, Kabaena. Hadir beberapa tokoh masyarakat Bombana antara lain mantan Pj Bupati Dr Syafiuddin Dullah dan calon Bupati Bombana periode 2017 – 2022 Kasra Munara.

Tentu saja banyak pejabat Provinsi Sultra yang hadir karena ayah Filda, Ilah Ladamay adalah pejabat eselon II di Pemprov Sultra.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NUR ALAM MELEGENDA

OLEH YAMIN INDAS

     

Gubernur Nur Alam bersama Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Pwerumahan Rakyat Taufik Widjoyono (ketiga dari kiri) dalam suasana peresmian awal pembangunan jembatan Teluk Kendari

  MUNGKIN belum sekarang. Tetapi di suatu waktu nanti, Nur Alam akan dikenang sebagai pemimpin yang melegenda di Sulawesi Tenggara. Letnan Jenderal Purnawirawan (Marinir) Ali Sadikin malah masih sedang menjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota telah dipandang melegenda oleh banyak orang. Dia pemimpin fenomenal, yang mampu mengubah kota kumuh (slum area) the big village Jakarta menjadi kota metropolitan yang berkilau cemerlang.

Nur Alam juga adalah gubernur.  Dia Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini (tahun 2016) terdiri atas 15 kabupaten dan dua kota otonom (dulu disebut kotamadya).

        Sama seperti Ali Sadikin, Nur Alam bukan seorang idiolog atau filosof. Tetapi Nur Alam seorang idealis yang ngotot mewujudkan sebuah gagasan untuk memaknai jabatan terhormat yang dipangkunya, agar lebih  mendorong peningkatan martabat kehidupan rakyat.

        Perihal pemimpin melegenda ini muncul di pikiran saya, saat menyaksikan ground breaking (pembangunan awal) jembatan Teluk Kendari, Jumat tanggal 19 gustus 2016.  Seremoni itu dihadiri antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Taufik Widjoyono mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan tentu saja Gubernur Sultra Nur Alam.

        Usia teknis proyek itu 100 tahun. Tentu saja jembatan Teluk Kendari akan terus dirawat selama dunia ini masih terkembang. Artinya, sarana koneksitas di ibukota Provinsi Sultra itu akan terus direguk manfaatnya oleh generasi demi generasi bangsa Indonesia.

        Jembatan sepanjang 1.346 meter itu melayang di atas Teluk Kendari. Kehadiran jembatan tersebut akan menambah daya tarik Kendari sebagai kota teluk. Akan terjadi perpaduan keindahan alam dan kecanggihan teknologi sebagai sumber daya buatan di teluk itu.

        Saya mencatat banyak proyek monumental yang telah diwujudkan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra dua periode. Pelabuhan Kendari di Bungko Toko hanya salah satu di antaranya. Dermaga pelabuhan itu kini telah dioperasikan untuk menggantikan fungsi pelabuhan lama peninggalan era penjajahan Belanda.

        Secara historis pembangunan pelabuhan Bungko Toko bernilai agak spesifik. Hanya dua hari setelah dilantik sebagai gubernur di periode pertama, Nur Alam menyambut pagi hari dengan menyisir pantai teluk untuk mencari titik lokasi pelabuhan baru.  Ia didampingi Walikota Kendari Asrun. Bungku Toko kemudian dianggap lebih tepat karena berada di mulut alur masuk teluk dari Laut Banda. Sehingga kapal-kapal besar tidak sulit menjangkau dermaga pelabuhan.

        Jembatan di hulu Sungai Konawe Eha adalah proyek besar lain yang menguras perhatian Nur Alam. Pasalnya, masyarakat dua kabupaten di hulu sungai itu berpandangan, kalau bukan Nur Alam siapa lagi gubernur yang akan mau membangun koneksitas dua wilayah itu.

        Alhasil, pembangunan jembatan berbentang 237 meter dan lebar 7 meter bisa dilaksanakan dengan dana pinjaman dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) Kementerian Keuangan. APBD Sultra tak mungkin menyediakan dana Rp 40 miliar ketika itu. Sementara dana pemerintah pusat di era Presiden SBY juga sulit bagi daerah-daerah terutama  di kawasan timur.

        Kota Kendari yang sekarang mulai berkilau adalah buah dari lobi-lobi Nur Alam dengan para pengusaha kakap seperti bos Lippo Group James Riady. Nur Alam juga berlatar belakang pengusaha sehingga dia tidak alergi bergaul dengan para pemilik modal.

        Maka, di kota itu kini bermunculan supermarket (pasar swalayan) dan hotel-hotel berbintang. Dalam waktu sisa masa jabatan 1,5 tahun ke depan ini, akan dibangun pula stadion olahraga, superblock, gedung pencakar langit milik Bank Sultra (dulu Bank Pembangunan Daerah).

        Kurang dari 10 menit dari Kota Kendari dengan speedboat para pelancong bisa  menikmati kawasan wisata eksklusif Pulau Bokori, pulau berpasir putih di ambang masuk Teluk Kendari. Kawasan itu kelak akan dikelola pihak ketiga (investor) bekerja sama dengan Pemprov Sultra yang saat ini tengah menyiapkan infrastruktur dasar.

        Salah satu keunggulan Nur Alam sebagai Gubernur Sultra selama dua periode, ialah bahwa dia tidak terjebak pilihan-pilihan pembangunan bersifat jangka pendek. Sambil mengerjakan proyek-proyek jangka pendek dia terus mengembangkan ide dan kreativitasnya dalam rangka membangun fondasi pembangunan Sultra ke depan. Artinya, dia seorang visioner yang baik. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GUBERNUR NUR ALAM PIMPIN UPACARA DETIK-DETIK PROKLAMASI DI PULAU BOKORI

 OLEH YAMIN INDAS

 

       

GUBERNUR MEMIMPIN UPACARA DETIK-DETIK PROKLAMASI

GUBERNUR Sulawesi Tenggara Nur Alam memimpin upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke 71 Republik Indonesia, Rabu 17 Agustus 2016  di Pulau Bokori, sekitar 7 mil (1 = 1852 meter) dari pelabuhan Kendari.

        Banyak kalangan masyarakat memuji kebijakan Gubernur Nur Alam menempatkan lokasi upacara peringatan detik-detik Proklamasi di pulau yang ideal sebagai kawasan wisata itu. Dia dinilai konsisten dan integratif dalam melaksanakan program-rogram pembangunan di daerahnya.

Upacara dimulai sekitar pukul 09.50 Wita, saat Komandan Upacara Letkol Infantri Norman Syahreda melapor kepada Gubernur Nur Alam sebagai Inspektur Upacara. Norman Syahreda adalah alumnus Akademi Militer tahun 1999 dan kini menjabat Komandan Batalyon 725 Woroagi.

Pulau Bokori yang semula tak berpenghuni seolah tenggelam oleh ribuan pengunjung yang datang mengikuti upacara khidmad tersebut. Nuansa merah putih tentu saja mendominasi suasana  dan membuat perayaan HUT Kemerdekaan seolah mengalirkan energi semangat kejuangan,  patriotisme, nasionalisme.

Semangat itu terasa makin menyala ketika pasukan paskibraka yang dipimpin Kapten CPM M Harlan Pariyatman menggebrak memamerkan kemahiran baris berbaris dengan langkah tegap dan gerakan patah-patah selama prosesi ritual pengibaran Sang Merah Putih. Tak terkecuali anggota paskibraka putri.

Hanya saja, suasana khidmad itu sempat terganggu ketika kerekan Sang Merah Putih tersendat-sendat setelah mencapai lebih separuh tiang bendera. Lagu Kebangsaan pun sudah habis bait terakhirnya. Dengan sabar, anak-anak paskibraka mengerek terus hingga ke puncak tiang diiringi ilustrasi musik Indonesia Raya.

Upacara detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pulau Bokori dihadiri antara lain Wakil Gubernur Saleh Lasatta, Ny Tina Nur Alam yang juga anggota DPR-RI, Kapolda Sultra Brigjen (Pol) Agung Sabar Santoso, Danrem Haluoleo Kolonel Infantri Immanuel Ginting, Kajati Sultra Djoko Susilo, serta Ketua DPRD Sultra H Rahman Saleh SH MSi yang tampil membacakan teks Proklamasi.

  Para peserta upacara dari pegawai negeri sipil dan para pejabat struktural Pemprov Sultra mengalungkan scarf (syal) merah putih dan memakai kopiah yang juga bersimbol  merah putih. TNI-Polri dengan uniform masing-masing, sementara Nur Alam menggunakan seragam putih-putih  khas kepala daerah. Mengalungkan selempang Mahaputra, Nur Alam tampak lebih gagah karena di dadanya bertaburan tanda-tanda penghargaan dari berbagai pihak.

Pulau Bokori terasa sangat meriah. Burung-burung camar  mengurungkan niatnya terbang mencari ikan-ikan kecil yang melayang timbul di atas permukaan laut. Perahu bermotor dan kapal-kapal rakyat sarat dengan hiasan umbul-umbul merah putih. Armada tersebut berlabuh di sekeliling pulau, berkhidmad mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi di tengah pulau berpasir putih itu.

Sepoi-sepoi angin laut membuat daun dan pucuk-pucuk nyiur bergerak pelan. Udara terasa segar dan nyaman sehingga terik Matahari di awal musim kemarau bulan Agustus 2016 di Sultra, nyaris tak membuat gerah peserta upacara.

Menyelenggarakan upacara peringatan hari keramat di Pulau Bokori bukan pekerjaan ringan. Mulai dari pematangan lahan (pasir), pembuatan tanggul dan jembatan penghubung sampai mobilisasi ribuan orang peserta upacara, termasuk sekitar 700 personel pasukan TNI-Polri, serta pelajar mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Kita mencatat, setidaknya ada dua pejabat yang sangat diandalkan Gubernur Nur Alam dalam kepanitiaan peringatan HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Sultra tahun 2016. Yaitu Asisten III Sekda Provinsi Sultra, Saemu Alwi, dan Kepala Dinas Perhubungan Sultra Hado Hasina.

Tentu peran Ketua Umum Lukman Abunawas tetap dominan. Namun, urusan penataan dan pengendalian pekerjaan di lapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai arahan dan kebijakan Gubernur Nur Alam,  merupakan tugas Saemu Alwi. Tugas ini dilaksanakan dengan cermat terutama jika Gubernur Sultra tadi tak berada di tempat alias keluar daerah.

Adapun Hado, kandidat doctor Universitas Negeri Jakarta (UNJ)  bertanggung di bidang pengangkutan logistik dan peserta upacara. Semuanya berjalan lancer. Alat angkutan yang digunakan antara lain kapal tongkang dan sebuah kapal penumpang rute Kendari-Raha. Kapasitas sebuah kapal tongkang sekitar 1.200 orang. Selain itu setiap SKPD menyiapkan angkutan sendiri.

  Mengapa harus di Pulau Bokori? Biasanya upacara peringatan hari keramat itu dilakukan di alun-alun rumah jabatan gubernur, dan belakangan di lapangan upacara Kantor Gubernur Sultra. Namun, kali ini beralih ke pulau karena Gubernur Nur Alam sedang menggenjot pembangunan infrastuktur dan promosi Pulau Bokori dalam rangka pengembangannya  menjadi sebuah kawasan wisata.

Kebijakan menempatkan kegiatan berskala provinsi maupun event nasional adalah salah satu manifestasi dari upaya mempromosikan Pulau Bokori sebagai destinasi wisata di Sultra selain Wakatobi yang menawarkan wisata bawah laut. Kejurnas bola voli pantai telah digelar di Bokori akhir tahun 2015.

Pulau mungil itu teletak di ambang masuk Teluk Kendari, berhadapan dengan Laut Banda. Daratannya  tidak lebih dari 6 (enam)  hektar. Tetapi jika terjadi pasang surut, menurut Nur Alam, daratannya bisa mencapai 400 hektar. Karena itu, di pulau mungil itu sangat memungkinkan dibangun lapangan golf dan landasan pesawat terbang.

Daya tarik Pulau Bokori antara lain daratannya yang melulu pasir putih, perairannya yang jernih serta mendapatkan terpaan sinar Matahari sepanjang hari. Keadaan alam seperti itu sangat diminati turis dari negeri-negeri beriklim dingin.

Keunggulan Pulau Bokori (Bokori Island) adalah kedekatannya dengan ibukota provinsi. Dari desa-desa nelayan di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara, pulau wisata itu bisa dicapai kurang dari dari 10 menit dengan menggunakan alat angkutan setempat.

Kesungguhan Gubernur Nur Alam mengembangkan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata dinilai banyak pihak sebagai sebuah terobosan yang akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Masyarakat tersebut dapat menyediakan jasa angkutan lokal, produksi perikanan, dan kebutuhan lainnya bagi para pengujung.

Didi Supriyanto, anggota DPR-RI periode 1999-2004 dari  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyebut peneyelenggaraan upacara detik-detik Proklamasi pada hakikatnya adalah launching Pulau Bokori sebagai kawasan wisata di Sulawesi Tenggara. Komentar ini tepat karena pasca detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2016, diprediksi akan semakin banyak pengunjung,   baik  pelancong lokal maupun mancanegara. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TERMINAL UNTUK KAWASAN WISATA PULAU BOKORI

OLEH YAMIN INDAS

 

     

Cottage contoh yang dibuat di laut oleh Kadis Perhubungan Sultra Ir Hado Hasina

   GUBERNUR Nur Alam berpacu dengan waktu. Masa pensiun makin mepet, sementara beberapa proyek prestisius baru akan dimulai tahap konstruksi. Dia akan berhenti sebagai gubernur 18 Februari 2018.

Setidaknya ada tiga proyek besar yang ingin digenjot saat ini. Yaitu jembatan layang di atas Teluk Kendari (saya sebut  Bahteramas Golden Gate, merujuk San Fransisco Golden Gate), Masjid Al A’lam juga di perairan teluk, dan proyek pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata terdekat dengan Kota Kendari (ibukota provinsi).

Proyek pertama bernilai Rp 750 miliar dari APBN, baru dilaksanakan peletakan batu pertama (ground breaking) Senin 15 Agustus 2016. Masjid Al A’lam belum terjadwal tetapi persiapan konstruksinya juga telah memadai. Adapun Pulau Bokori, perihalnya lebih heboh.

Kreasi Nur Alam menyiapkan Pulau Bokori (Bokori Island) baru dimulai hampir dua tahun lalu. Terlambat! Tetapi masih lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Ungkapan ini sering saya kemukakan padanya bila kami sedang menikmati keindahan alam pantai dan laut di sana.

Dalam waktu yang sekejap itu, dia telah menyulap pulau itu menjadi tuan rumah kejurnas bola voli pantai, akhir 2015. Tamu-tamu provinsi dan Kota Kendari diarahkan mengunjungi pulau eksotik di tepi Laut Banda yang masih penuh misteri itu.

Tujuannya untuk mempromosikan pulau wisata tersebut. Kegiatan promosi paling heboh yang dilakukan Gubernur Sultra dua periode,  Nur Alam, adalah penempatan upacara peringatan Detik-detik Proklamasi di Pulau Bokori, sebuah ritual penting dalam setiap Hari Ulang Tahun  Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penyiapan itu bukan pekerjaan ringan. Mulai dari land clearing dan pemadatan lahan  (pasir) untuk lokasi upacara hingga mobilisasi peserta upacara termasuk pasukan TNI-Polri. Sekitar seribuan orang akan tumpah ke pulau itu dari pagi hingga malam, tanggal 17 Agustus.

Di pulau berpasir putih itu kini sudah mulai tersedia cottage yang dibangun dengan dana APBD plus dana patungan beberapa pejabat eselon II. Air bersih masih dalam proses pemasangan yang dialirkan melalui pipa dari daratan besar. Jarak terdekat dengan daratan besar (wilayah Kabupaten Konawe) rata-rata di bawah 10 menit dengan perahu bermesin kekuatan 30 PK.

Selain air bersih dan energi listrik, infrastruktur mendesak terkait pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata adalah penyediaan pelabuhan, baik di pulau maupun di daratan besar.

Pelabuhan di Bokori Island kini telah mulai dibangun Dinas Pekerjaan Umum Sultra, sementara di daratan besar belum dimulai. Ini mengganggu tidurnya Ir Hado Hasina, Kepala Dinas Perhubungan. Dia sudah punya desain bahkan sudah sangat siap untuk dikerjakan kapan saja. Tetapi dananya belum tersedia. Untuk mengejar waktu, Hado berharap proyek ini dibiayai dana APBD Perubahan 2016.

Kadis Perhubungan Sultra itu telah menyiapkan lahan sekitar 2 (dua) hektar di Desa Bajo Indah untuk lokasi pelabuhan dan terminal. Infrastruktur ini merupakan titik strategis pengembangan Pulau Bokori sebagai kawasan wisata. Oleh karena itu terminal ini akan dibangun sebaik mungkin dan dilengkapi pula dengan sarana dan fasilitas kemudahan bagi publik yang akan dan dari Pulau Bokori.

Tak kalah pentingnya juga adalah peningkatan kualitas jalan dari Kota Kendari hingga ke terminal yang akan dibangun Dinas Perhubungan itu. Tetapi menurut Karo Humas Pemprov Sultra Kusnadi, dana peningkatan kualitas jalan poros dimaksud telah tersedia.

Pembangunan pelabuhan dan terminal di Bajo Indah sebagai pendukung utama program pengembangan kawasan wisata Pulau Bokori,  menjadi beban pikiran Hado karena dia trauma dengan teguran Gubernur Nur Alam beberapa waktu lalu. Dalam sebuah rapat di Pulau Bokori seusai berbuka puasa Ramadhan yang baru lalu,   Gubernur terlihat agak kesal karena pembangunan dermaga pelabuhan di pulau itu belum juga dimulai. “Padahal, sudah hampir dua tahun yang lalu, saya tugaskan membangun itu”, katanya yang ditujukan kepada SKPD terkait.

Hado khawatir mendapatkan semprotan seperti itu menyusul penugasannya untuk membangun terminal di Desa Bajo Indah. Oleh karena itu, dia berharap DPRD Sultra dapat menyetujui usulan proyek pembangunan terminal itu melalui APBD Perubahan 2016.

Dalam rapat di ruang terbuka malam itu, Gubernur Nur Alam menyatakan, dermaga yang dibutuhkan di Pulau Bokori sebetulnya tidak harus permanen, beton. Bahannya cukup dari kayu pilihan yang cocok dengan kondisi air laut. Dengan demikian, penyediaannya akan lebih cepat. Biayanya pun pasti lebih ringan.

Tetapi dermaga yang kemudian sedang dibuat Dinas PU Sultra saat ini merupakan konstruksi beton. Biayanya kurang lebih Rp 1,6 miliar dari APBD Sultra 2016. Biaya tersebut juga dinilai banyak pihak, agak kegedean dilihat dari wujud fisik pekerjaannya.

Petunjuk lain Gubernur Nur Alam terkait pembangunan sarana kemudahan di pulau wisata itu ialah pembangunan cottage lebih diarahkan ke laut, seperti perumahan suku Bajo (Sama). Sebab daratan pulau tersebut justru akan kehilangan keindahannya jika dipadati bangunan-bangunan konvensional.

Pembangunan cottage tidak hanya dilakukan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melainkan juga diberi kesempatan kepada masyarakat, terutama investor. Bagi investor, pembangunan hotel dan kafe berkelas justru lebih tepat.

Terkait pembangunan cottage di laut, Hado Hasina telah memulai dengan membangun 5 (lima) unit. Prakarsa itu dilakukan sesuai petunjuk Gubernur. Para pengunjung bisa langsung berlabuh (parkir)  di cottage yang akan ditempatinya. Cottage tersebut dihubungkan ke darat oleh sebuah jembatan beton. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PERGANTIAN GUBERNUR SULTRA TANPA GADUH

 

OLEH YAMIN INDAS

GUBERNUR NUR ALAM

SUHU politik lokal sekitar pergantian Gubernur Sulawesi Tenggara, adem ayem. Tidak panas tidak dingin. Situasi ini tercipta boleh jadi karena kepemimpin Nur Alam dan Saleh Lasata sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dua periode, sejauh ini tidak bermasalah. Tak ada kebijakan kontroversial atau perilaku  yang sampai merusak ketenangan publik, seperti kasus korupsi, pengambilan paksa hak masyarakat, sok kuasa (otoriter), konflik horizontal, dan sebagainya. Artinya, citra kedua pemimpin itu masih baik di mata masyarakat Sultra.

 

Situasi adem ayem itu berlangsung, mungkin juga karena proses dan jadwal suksesi masih agak lama. Masa jabatan Nur Alam dan Saleh Lasata akan berakhir tanggal 18 Februari 2018. Sesuai jadwal pilkada serentak dari Komisi Pemilihan Umum, pilkada Sultra (pilgub) akan dilaksanakan setelah bulan Februari 2018. Artinya, akan ada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra pasca Nur Alam. Di era Pj itulah,  pilgub dilaksanakan.

 

Kondisi obyektif  yang berandil besar dalam menciptakan situasi adem ayem menjelang  pilgub adalah kegiatan pembangunan kesejahteraan yang terus meningkat dan menggelegar di hampir seluruh pelosok Sultra. Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan masyarakat.

 

Setelah terpilih kembali sebagai Gubernur Sultra dua periode, Nur Alam memutuskan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur, teruatama prasarana perhubungan berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan bagi kelancaran angkutan barang dan mobilitas sosial. Maka, dana block grant Rp 100 juta per desa/kelurahan ditiadakan dalam rangka penguatan anggaran pembangunan infrastruktur itu.

 

Prioritas Gubernur Sultra itu lebih terdongkrak lagi realisasi pelaksanaannya ketika Jokowi-JK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden kemudian lebih berkonsentrasi pula pada pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Kebijakan pemerintahan baru tersebut membuat antara lain ruas-ruas jalan utama di Kota Kendari saat ini, misalnya,  hampir semuanya dibangun dua jalur. Itulah hasil sinergitas pusat dan provinsi!

 

Dana tunai block grant merupakan program unggulan masa jabatan periode pertama Nur Alam/Saleh Lasata selain pendidikan dan kesehatan gratis. Program yang termuat dalam visi misi itulah yang membuat elektabilitas pasangan ini tak terkejar kandidat lain termasuk gubernur incumbent (petahana).

 

 

Dalam beberapa kesempatan belakangan ini, Nur Alam selalu mengemukakan masa lengsernya yang makin dekat. Ia berjanji akan menciptakan kondisi yang kondusif agar suksesi berjalan mulus tanpa gaduh.

 

Dalam rangka itu ia menyatakan tak akan ikut melibatkan diri dalam proses pemilihan (pilgub). Misalnya, menjagokan figur tertentu yang akan ikut berlaga. Sebab perilaku seperti itu biasanya menimbulkan konflik, lalu masyarakat terbelah dalam beberapa pengelompokan berdasarkan aspirasi politik. Keadaan ini akan memproduksi memanasnya atmosfir politik.

 

Mengapa? Calon dari gubernur yang masih sedang berkuasa dianggap lebih kuat dan berpeluang besar untuk memenangi pertarungan. Sebab gubernur incumbent pasti akan menggunakan segala pengaruh dan kekuasaannya untuk menggolkan jagoannya.

 

Selain itu, dalam rangka memelihara situasi kondusif tersebut,  Nur Alam juga menyatakan dia tidak punya niat untuk membangun politik dinasti. Ia meminta kelompok-kelompok sosial ataupun perorangan yang mewacanakan istrinya, Asnawati Hasan, sebagai calon penggantinya, agar dihentikan. Lupakan itu!

“Dari keluarga saya tidak ada dan tidak boleh ada yang berminat. Anak saya juga masih bersekolah”, ujar Gubernur Nur Alam. Jauh sebelumnya juga Nur Alam telah mengungkapkan, anak sulungnya Giona menyarankan agar dia berhenti saja jadi gubernur. Kegalauan putrinya itu bersebab dari tekanan isu-isu yang sering menghantam bapaknya.

 

Sikap politik anti politik dinasti sekaligus merupakan sindiran bagi Walikota Kendari Asrun yang kini tengah mendorong salah satu putranya menjadI calon penggantinya. Asrun sendiri bakal maju sebagai calon gubernur menggantikan Nur Alam.

 

Perihal pencalonan Asnawati Tina Nur Alam, ditandai dengan maraknya baliho dan poster anggota DPR-RI Fraksi Partai Amanat Nasional itu di hampir semua pelosok Sultra, beberapa waktu lalu. Di baliho tertulis antara lain: Dra Hj Asnawati Hasan MM, calon Gubernur Sultra periode 2018-2023. Tetapi baik Nur Alam maupun istrinya mengaku tidak tahu menahu hal itu.

 

Publikasi bukan hanya melalui baliho dan poster tetapi juga melalui media sosial. Perihal ini tentu membuat panas dingin sebagian kandidat Gubernur Sultra. Sebab mereka membayangkan Gubernur Nur Alam pasti akan berjuang habis-habisan untuk menggolkan istrinya.

 

Rasa persaingan seru tersebut kemudian buyar dengan sendirinya ketika Nur Alam menyatakan sikap anti politik dinasti melalui kesempatan-kesempatan resmi. Baliho dan poster Tina Nur Alam pun telah lenyap dari pemandangan publik sejak awal tahun ini.

 

Nah, siapa bakal pengganti Nur Alam. Banyak! Banyak yang mau. Namun demikian, sebagian kandidat itu masih malu-malu. Yang berani tampil duluan melalui baliho, baru Lukman Abunawas (Sekda Provinsi Sultra), Asrun (Walikota Kendari), Hugua (mantan Bupati Wakatobi), Rusda Mahmud (Bupati Kolaka Utara), dan Syafei Kahar (mantan Bupati Buton). Sebagian dari mereka secara terbatas malah sudah sering melakukan sosialisasi melalui pertemuan tatap muka.

 

Mantan Gubernur Sultra satu periode (2003-2008), Ali Mazi, juga terlihat ada upaya untuk maju lagi sebagai calon pengganti Nur Alam. Istrinya, Agista Ariany sering muncul di media sosial (facebook) untuk menyapa teman-temannya di Kendari. Bahkan baliho suaminya telah bermunculan di sana sini.

 

Ada pula tokoh dunia pendidikan yang mulai membuka diri melalui baliho maupun media sosial, yakni Prof Dr La Ode Masihu Kamaluddin MSc. Dia sahabat baik Nur Alam. Ketika  yang bersangkutan masih menjadi salah satu staf ahli kantor Wakil Presiden di era Habibie dan Hamzah Haz, Nur Alam sering menyambanginya.

 

Masyarakat Sultra sebenarnya masih memimpikan tampilnya figur-figur kandidat gubernur selain yang disebutkan tadi. Baik yang masih aktif berkarier di perusahaan besar (BUMN), swasta, TNI-Polri maupun mereka yang sudah berstatus pensiun. Tentu saja mereka yang berprestasi dan berintegritas tinggi.

 

Di TNI-Polri ada dua figur yang diharapkan turun ke gelanggang pilgub Sultra. Keduanya adalah pati (perwira tinggi) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yaitu Marsekal Muda Bahrim  dan Marsekal Muda  Supomo. Secara kebutulan kedua jenderal berbintang dua ini adalah putra terbaik Sultra asal Kabupaten Muna.

 

Nah, jika salah satu dari dua jenderal ini mau turun gunung, maka pilgub Sultra bakal ramai. Makin banyak pilihan bagi rakyat Sultra untuk menentukan pemimpinnya yang terbaik. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RAKOR TERAKHIR DWI-TUNGGAL TAFDIL MASHURA

OLEH YAMIN INDAS

 

LIMA tahun terlalu singkat untuk membangun secara optimal sebuah daerah terbelakang seperti Kabupaten Bombana. Tetapi undang-undang membatasi masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati/walikota hanya selama lima tahun untuk satu periode.

Boleh menambah satu periode tetapi harus ikut pilpres atau pilkada untuk dipilih kembali. Namun proses itu sangat menguras energi baik secara finansial maupun sosial politik dan moralitas. Sehingga untuk mencapai optimalisasi secara paripurna pasti akan sulit diwujudkan.

Ada pendapat mengatakan bahwa idealnya masa jabatan pemimpin nasional dan daerah untuk satu periode adalah 6 atau 7 tahun. Satu tahun pertama digunakan menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan visi misi yang telah dirumuskan dalam program jangka menengah daerah. Maka, selama 5 atau 6 tahun mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk merealisasikan visi misinya itu.

Undang-undang Pilpres dan Pilkada yang berlaku sekarang ini membuat masa kerja efektif seorang Presiden atau kepala daerah hanya kurang lebih tiga tahun. Tahun kelima dia sudah lebih berkonsentrasi untuk ikut berkompetisi bagi terpilihnya kembali untuk periode berikutnya.

Bagi pasangan Tafdil/Mashura sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana – daerah pemekaran baru di Sulawesi Tenggara – berakhirnya masa jabatan periode pertama mereka 25 Agustus 2016 ini merupakan peristiwa yang mengoyak hubungan pribadi dan kekerabatan fungsional. Pada saat tersebut mereka akan berpisah dan menempuh jalan masing masing.

Bukan hanya sekadar memutuskan hubungan kerja sama sebagai dwi-tunggal tetapi mereka akan saling berhadapan dan bersaing untuk merebut kursi Bupati Bombana periode berikutnya. Padahal, masih banyak kegiatan pembangunan yang dihentikan, bahkan mungkin akan terbengkalai akibat berakhirnya masa jabatan dan perpisahan mereka. Dalam Pilkada mendatang tidak ada jaminan salah satu dari mereka bakal terpilih kembali. Itu rahasia Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

Genderang perang persaingan telah ditabuh beberapa bulan menjelang pemberhentian secara konstitusional. Rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan acara halal bi halal di gedung Kasipute, Selasa 19 Juli 2016, terasa sangat dipaksakan. Ada senyuman mengembang saat kamera disorotkan ke arah mereka, namun suasana tersebut tak lebih dari sebuah sikap bersandiwara belaka.

Suasana kaku tampak sedikit cair berkat kehadiran Gubernur Nur Alam. Nur Alam bukan sekadar atasan sebagai Gubernur dan bupati tetapi sekaligus juga atasan sebagai Ketua PAN Sultra. Tafdil adalah Ketua PAN Bombana, sedangkan Mashura tercatat sebagai salah satu pengurus DPW PAN Sultra.

Harap maklum, saat ini Nur Alam bukan lagi Ketua PAN Sultra. Mashura pun tidak menggunakan partainya itu sebagai pintu pencalonan dirinya untuk maju bersaing dengan Tafdil dalam Pilkada serentak 2017. Dia mengaku menggunakan jalur Gerindra dan Golkar. Adapun Tafdil tetap eksis, bahkan baru terpilih kembali sebagai Ketua DPD PAN Bombana periode 2026-2021.

Nur Alam adalah pemimpin yang pandai mendinginkan suasana konflik di antara pejabat lembaga subordinasi gubernur. “Kedua mereka ini adalah kader saya. Mereka telah berprestasi membangun Bombana. Idealnya, Tafdil maju sebagai calon Gubernur Sultra menggantikan saya, sedangkan Mashura sebagai calon Nomor 1 di Bombana menggantikan posisi Tafdil”, katanya yang disambut tepuk tangan yang menggetarkan gedung pertemuan di Kasipute.

Tetapi kalau toh harus maju berkompetisi untuk merebut kesempatan periode kedua, Gubernur Nur Alam tidak melarang. Dalam waktu dekat ini ia akan menunjuk pejabat senior dari provinsi untuk menjadi Penjabat Bupati Bombana.

Tugas Pj tersebut ialah melanjutkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. “Hanya itu tugasnya. Tidak boleh dia memihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati”, ujarnya menegaskan. Dia segera menambahkan: “PNS dilarang ikut berpolitik praktis. Kalau ada yang mau mencoba terlibat, saya akan pecat”.

Bombana adalah kabupaten penghasil emas di Sultra. Potensi tambang nikelnya juga besar tetapi nyaris tak tersisa oleh para penambang serakah yang telah membohongi rakyat dan Pemerintah akan membangun smelter. Oknum pengusaha busuk itu memiliki istana antara lain di Pantai Kapuk Jakarta, dan uang melimpah ruah hasil nikel Kabaena.

Terbentuk sebagai kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Buton berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003, Bombana memiliki wilayah seluas 2.845,36 m2 dengan populasi penduduk saat ini kurang lebih 115.000 jiwa.

Ketinggalan paling menonjol di Bombana saat ini adalah sektor  infrastruktur. Ruas-ruas jalan dan jembatan di kecamatan dan desa masih sulit dilalui. Pelabuhan laut juga membutuhkan fasilitas  dermaga yang memadai. Penerangan listrik dan air bersih bahkan masih jauh dari harapan.

 

Sarana telekomunikasi juga relatif  masih sulit. Masih banyak daerah blank spot,  tak terjangkau jaringan internet. Kondisi tersebut membuat sebagian besar wilayah kabupaten itu tetap dalam status terisolasi.***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment