LEM Sejahtera Pintu Masuk Semua Kementerian

Oleh Yamin Indas

Sembian tokoh Desa Samaenre, Kolaka, yang terjaring dan selanjutnya dipilih tiga di antaranya untuk jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara LEM Sejahtera.Paling kiri adalah Kamisa SPd, terpilih sebagai sekretaris.Haji Dahlan, ketiga dari kiri terpilih sebagai ketua. Foto Yamin Indas

PETANI adalah kelompok sosial terbesar, sekaligus kelompok produsen terbesar. Ironisnya, kelompok besar ini, kehidupannya masih terus memudar. Mereka tidak memiliki posisi tawar untuk menghadapi pasar bagi produksi yang dihasilkannya. Pemilik uanglah yang mengatur dan memainkan pasar. Maunya kelompok pedagang ini, kondisi tak berdaya petani harus tetap langgeng.

Tetapi kondisi status quo tersebut kemudian setahap demi setahap diamputasi melalui upaya membangun kelembagaan petani. Petani di Sulawesi Tenggara dihimpun dalam organisasi Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera. Singkatan LEM ditekankan sebagai sebuah frasa yang menunjuk pada kata dasar lem, yaitu bahan perekat sesuatu pada barang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Misi LEM Sejahtera, memang untuk menyatukan petani dalam satu wadah kelembagaan yang kuat agar secara mandiri mereka mampu mewujudkan kesejahteraan.

Petani di Sulawesi Tenggara adalah petani handal yang menghasilkan kakao, jambu mete, cengkeh, kopra, beras, rumput laut, selain produksi perikanan, peternakan, dan tanaman pangan (beras). Sebagian produksi tersebut merupakan komoditas ekspor yang memberi kontribusi kepada pemasukan devisa negara. Kendati menghasilkan komoditas unggulan, kehidupan petani sulit berkembang karena lemahnya posisi tawar tadi.

“Semula kita ajak mereka membentuk wadah Koperasi Unit Desa (KUD) untuk melawan pemilik modal. Tetapi sebagian besar tidak tertarik karena peran KUD selama ini tidak menjawab permasalahan petani”, tutur Ir Bambang MM. Bambanglah penggagas LEM Sejahtera pada sekitar tahun 2006. Ketika itu dia masih pejabat eselon IV di lingkup Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia malang melintang mengurus petani kebun di lapangan. Kini, Bambang (48) adalah orang Nomor 1 di dinas tersebut. LEM Sejahtera pun telah berkembang pesat. Saat ini tercatat 64 LEM Sejahtera yang tersebar di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Sultra Ir Bambang MM saat berbicara do depan warga Desa Samaenre, Kabupaten Kolaka. Para petani tersebut dimotivasi agar berhimpun dalam kelembagaan LEM Sejahtera sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Foto Yamin Indas

Lapangan usaha LEM Sejahtera hampir sama dengan koperasi. Bahkan, unit usaha pertama yang dibuka LEM Sejahtera biasanya adalah koperasi simpan pinjam. Sebab pemupukan modal dapat segera terwujud melalui koperasi simpan pinjam.

Salah satu daya tarik kelembagaan LEM Sejahtera bagi petani dan masyarakat desa umumnya ialah kepemimpinan yang mengedepankan kejujuran dan profesionalisme. Kepemimpinan ideal tersebut lahir dari proses rekrutmen yang ketat. Pengurus LEM Sejahtera dipilih secara demokratis setelah melalui tahapan seleksi berdasarkan kriteria dan syarat-syarat umum seorang calon pemimpin.

Sangat berbeda cara pengangkatan umumnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), koperasi, dan perangkat-perangkat organisasi pemerintahan desa sendiri. Mereka yang diangkat adalah orang dekat atau keluarga kepala desa. Pendek kata, sarat kolusi dan nepotisme.

Proses rekrutmen pengurus LEM Sejahtera saya saksikan sendiri di Desa Samaenre, Kabupaten Kolaka, Sabtu tanggal 21 Juni 2014. Desa berpenduduk 190 kepala keluarga (773 jiwa) itu terletak di km-50 Trans Sulawesi yaitu ruas jalan Kolaka – Tolala (perbatasan dengan Sulawesi Selatan). Hamparan kebun kakao rakyat di desa ini tercatat 425 hektar, dan cengkeh 100 hektar.

Sebuah tim fasilitator dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara telah dua hari sosialisasi, melakukan pertemuan dan diskusi dengan warga Samaenre. Tema diskusi tentu saja di seputar upaya pengendalian hama dan perawatan tanaman agar produksi kakao bisa optimal. Soal kualitas, teknis pengolahan dan pemasaran. Lalu tentang perlunya dibentuk LEM Sejahtera, untuk memperkuat petani agar mampu menangani masalahnya sendiri, termasuk membuka akses langsung ke perbankan dan pabrik.

Menjelang petang dalam dekapan cuaca cerah, peserta pertemuan diarahkan mengikuti acara seperti kuis begitu. Masing-masing peserta mendapat selembar kertas berisi pertanyaan berbagai hal seputar kepemimpinan, kepribadian, dan entrepreneurship (kewirausahaan). Ada kurang lebih 60 soal multiple choice yang harus dijawab dengan melingkar jawaban yang dianggap tepat. Tentu saja data diri juga harus ditulis lengkap.

Setiap jawaban diberi skala atau skor oleh tim yang dipimpin Amin dari Disbun Sultra. Alhasil, dari sekitar 90 peserta diskusi tercatat sembilan orang yang memenuhi kriteria dan mendapatkan skor nilai tertinggi, berkisar antara 180 sampai 200. Kecuali hasil skor tertinggi, ke-9 orang itu tidak diwawancarai secara langsung oleh tim fasilitator.

Pada sesi pemilihan pengurus yang digelar seusai santap malam, ke-9 figur yang terjaring tadi ditempatkan duduk berjejer di depan para peserta yang akan memilih mereka. Sebuah surprise, beberapa tokoh masyarakat rupanya ikut terjaring melalui mekanisme permainan kuis. Antara lain Haji Dahlan (pedagang) dan Ketua Gabungan Kontak Tani (Gapoktan) Desa Samaenre, Hamsah K. Ada pula tokoh wanita dari generasi muda bergelar Sarjana Pendidikan (S-1) bernama Kamisa.

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LEM Sejahtera, pengurus hanya tiga orang: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Masing-masing jabatan tersebut dipilih terpisah, tidak satu paket. Cara pemilihannya juga bersifat tertutup. Tak heran jika suasana pemilihan berlangsung seru dan mendebarkan karena biasanya terjadi saling kejar perolehan suara di antara calon saat dilakukan penghitungan suara.

Pemilihan di Samaenre lebih heboh karena ketiga tokoh tadi bersaing ketat dengan kandidat lain yang kalah populer di desa itu. Namun, Dahlan kemudian memenangi pemilihan jabatan ketua. Tokoh ini memang dikenal luas karena dia pembeli kakao di desa itu. Dahlan mengaku tidak suka menekan petani. Adapun kedua figur lainnya: Kamisa terpilih sebagai sekretaris, dan Ketua Gapoktan Hamsah K terpilih sebagai bendahara.

Seperti halnya organisasi serupa yang telah terbentuk lebih dulu di desa lain (di Sultra saat ini tercatat 64 unit LEM Sejahtera), LEM Sejahtera di Samaenre diharuskan menghimpun dana dari para anggota dalam rangka menggerakkan mesin organisasi. Besarnya pungutan yang disepakati adalah simpanan pokok Rp 1 juta per anggota, simpanan wajib Rp 10.000 per bulan, simpanan sukarela maksimal Rp 5 juta setiap anggota. Kalau ada bantuan dana segar, misalnya, dari pemerintah maka dana tersebut akan dikategorikan sebagai Simpanan Lain-lain.

Selanjutnya dana-dana tersebut dapat dipinjamkan kepada anggota sesuai kebutuhan. Bunganya 2 persen per bulan. Dan seperti halnya kehidupan koperasi, LEM Sejahtera memiliki agenda rapat anggota tahunan (RAT). Di forum ini akan dihitung hasil perkembangan usaha selama setahun terakhir. Hasil tersebut akan dibagi 40 persen untuk LEM Sejahtera, 40 persen untuk dibagikan secara proporsional kepada setiap anggota. Sisanya adalah untuk pengurus (15 persen), dana pembangunan (3 persen), dana pendidikan (1 persen), dana sosial (1 persen). Penggunaan dana sosial antara lain untuk pengobatan warga miskin yang sakit, mengalami kecelakaan, dan lain-lain.

Adapun dana pendidikan dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan (bimbingan teknis) bagi pengurus di bidang pembukuan dan penggunan teknologi komputer. Umumnya pengurus LEM Sejahtera telah memiliki kemampuan mengelola administrasi keuangan.

Seperti dikatakan Ir Bambang MM, LEM Sejahtera dapat menampung dana-dana masyarakat baik anggota maupun bukan anggota, dalam jumlah tak terbatas. Bunganya lebih menjanjikan dari bunga bank umum, yaitu sekitar 1 persen. Sedangkan bunga bank umum saat ini sekitar 0,6 persen. Dengan demikian, pemilik uang yang berdomisili di desa tak perlu ke kota untuk urusan menabung uangnya. Manfaatkan saja jasa LEM Sejahtera terdekat.

Kemandirian petani berkat keberadaan kelembagaan LEM Sejahtera bukan cerita omong kosong. Warga sebuah desa kecil di Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, telah merasakan manfaat lembaga swadaya tersebut. LEM Sejahtera Desa Andomesinggo kini mengelola dua unit usaha yaitu koperasi simpan pinjam dan penyaluran pupuk.

Warga desa itu sebanyak 150 kepala keluarga juga adalah petani kakao. Kebutuhan pupuk untuk warga Andomesinggo tidak lagi disuplai pedagang tetapi dibeli langsung ke penyalur pupuk bersubsidi melalui LEM Sejahtera. Pupuk tersebut dapat dipinjam (kredit) tanpa beban bunga (rente).

Ketua LEM Sejahtera Andomesinggu, Sumandar (40) mengatakan, petani merasa terbantu oleh keberadaan lembaga tersebut. Lembaga yang dipimpinnya saat ini memiliki aset bernilai Rp 672,7 juta, termasuk dana segar di kas sebesar 172 juta per 31 Mei 2014. Kendala agak berat yang dihadapi warga di musim hujan sekarang ini adalah akses jalan sepanjang 5 km dari jalan poros Kendari-Kolaka. Kondisi jalan masuk ke desa tersebut masih berlumpur.

Kehadiran organisasi desa LEM Sejahtera adalah sebuah fenomena bangkitnya kesadaran masyarakat lapis bawah untuk mencoba mengatasi persoalan sendiri. Kesadaran itu terpicu oleh idealisme anak-anak muda aparat Dinas Perkebunan Provinsi Sultra yang dengan semangat tinggi ingin membuat hidup petani bersinar, sebanding dengan nilai produksi yang dihasilkannya. Telah sekian puluh tahun petani di Sultra bergelut dengan kondisi tak berdaya. Ini yang menantang anak-anak muda tersebut.

Ketika tampil mengelola pertemuan dengan warga desa, mereka tampak lebih pamong dari aparat pemerintahan seperti kepala desa, lurah, camat dan seterusnya. Padahal, mereka adalah aparat teknis. Dalam berbagai momen pembentukan LEM Sejahtera tak kelihatan hadir seorang pun aparat pamongpraja, kendati mereka selalu diundang oleh tim fasilitator.

Hadirnya kepemimpinan yang transparan ditunjang kemampuan profesional pengurus, LEM Sejahtera sangat layak diberi tanggung jawab mengelola setiap kegiatan pembangunan di desa. Artinya, lembaga ini difungsikan sebagai pintu masuk bagi semua kementerian dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki program dan kegiatan pembangunan di desa. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Guntur Merasa Dizalimi

Oleh Yamin Indas

Guntur (kiri) dalam suatu acara di Swissbel Hotel Kendari.Di sebelah Kohong adalah Drs H Kusnadi, Humas Pemprov Sultra. Foto Yamin Indas

PENEGAKAN hukum di negeri ini sering kali tidak membuahkan terungkapnya kebenaran dalam rangka mewujudkan keadilan. Tetapi sebaliknya, justru kezalimanlah yang sering terjadi. Orang tidak bersalah diseret dan kemudian dihukum.

Penyimpangan tersebut sedang dan boleh jadi akan dialami George Hutama Riswanto alias Guntur (54). Sekretaris Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sulawesi Tenggara ini ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Bersama Direktur Utama PT Cipta Djaya Surya (CDS) Makassar (Sulawesi Selatan), Chandra Djaya, Guntur disangka melakukan tindak pidana penambangan ilegal di Konawe Utara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Guntur ditetapkan sebagai tersangka dalan kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT CDS Kendari.

Pengacara Guntur, Abidin Ramli dan Parulian Napitupulu dalam konferensi pers di Kendari, Ahad (25 Mei 2014) menjelaskan, Guntur ditahan Polda Sultra sejak 16 April 2014. Mantan bosnya, Chandra Djaya ditahan pada waktu hampir bersamaan.

Keberadaan Guntur di perusahaan tersebut berawal dari sebuah surat kuasa Dirut PI CDS Chandra Djaya kepada Guntur per 7 Januari 2009. Isinya, Guntur mengurus izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT CDS. Bulan Juni 2010 IUP keluar (terbit) dengan cakupan wilayah konsensi seluas 195,7 hektar, berlokasi di Desa Molore. Guntur kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang PT CDS yang berkedudukan di Kota Kendari.

Kendati berstatus kepala cabang, Guntur mengaku tidak terlibat kegiatan penambangan nikel yang dilakukan PT DCS di Molore, sekitar 170 km utara Kota Kendari . Dia hanya mengurus perizinan, mengikuti tender, menerima/menyerahkan barang, menerima surat-surat, menyelesaikan urusan pajak dan bea cukai.

Untuk urusan pertambangan, Dirut Chandra Jaya menunjuk Ismail dan Faisal. Sedangkan pelaksana tugas di lapangan (penambangan) ditangani sepenuhnya oleh Suka Djaya alias Hendrik, adik Chandra Djaya sendiri. Artinya, kegiatan mulai dari penggalian, penumpukan, pengangkutan sampai penjualan nikel ore dilaksanakan sendiri oleh jajaran PT DCS di lapangan, tanpa campur tangan Guntur selaku kepala cabang. Seluruh kegiatan tersebut dikontrol Dirut PT DCS Chandra Djaya langsung dari Makassar, tanpa melalui koordinasi dengan kepala cabang di Kendari. Perihal tersebut dibuktikan dengan surat-surat perintah Dirut DCS langsung kepada Ismail selaku site engineering.

Karena merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan inti perusahaan, maka Guntur memutuskan mengundurkan diri sebagai kepala cabang. Langkah itu merupakan protes terhadap manajemen PT DCS yang tertutup untuk dirinya. Namun, ketika diajukan surat pengunduran diri bulan April 2011, Dirut PT DCS Chandra Djaya menolaknya.

Dalam pelaksanaan penambangan nikel oleh PT DCS, kegiatan tersebut kemudian menyerobot ke lahan yang dikuasai pihak lain. Lahan itu diklaim sebagai bagian dari areal IUP milik PT Stargate Pasfic Resources. Nah, inilah titik awal dari munculnya kasus dugaan tindak pidana penambangan ilegal. Penambangan nikel di lahan tersebut dilakukan PT DCS sesuai perintah tertulis Chandra Djaya kepada Ismail selaku site engineering PT DCS di Molore. Polisi kemdian mengusut kasus ini berdasarkan laporan PT Stargate.

Menurut Abidin Ramli dan Parulian Napitupulu, sejak tahun 2012 Polda Sultra telah menetapkan Chandra Djaya sebagai tersangka. Akan tetapi terjadi tarik menarik dengan Kejaksaan Tinggi sehingga penanganan perksra ini lambat. Kejaksaan Tinggi menghendaki agar Guntur dijadikan tersangka.

Anehnya, Polda Sultra juga pada akhirnya meningkatkan status Guntur dari saksi menjadi tersangka. Perkembangan ini memunculkan kecurigaan terjadinya rekayasa kasus ini. Kuat dugaan adanya upaya mengalihkan tanggung jawab perbuatan illegal mining tersebut hanya kepada Guntur. Chandra sendiri baru ditahan bersamaan dengan penahanan Guntur. Padahl, dia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2012.

Cara penanganan kasus penambangan ilegal ini, dinilai banyak pihak sarat kejanggalan. Guntur yang tidak terlibat, dipaksakan jadi tersangka. Guntur benar-benar merasa dizalimi. Berkas perkaranya juga sampai Ahad tanggal 25 Mei 2014 telah delapan kali bolak balik ke Kejaksaan Tinggi. Ditolak terus dengan alasan belum lengkap.

Kejanggalan penanganan kasus seperti yang menimpa Guntur, ini seharusnya dicermati institusi lebih tinggi, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Aparat penyidik dan pimpinannya harus diperiksa. Publik ingin tahu duduk soal yang sebenarnya. Apa motif Kejaksaan Tinggi Sultra menyeret Guntur jadi tersangka. Penjelasan tersebut perlu agar publik tidak terombang ambing spekulasi dan rumor negatif yang membuat citra penegak hukum di negeri ini kian terpuruk. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Menegangkan, Blusukan Nur Alam ke Kabaena

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oleh Yamin Indas

Gubernur Nur Alam di depan masyarakat Kabaena dalam peremuan di Desa Tedubara. Foto Yamin Indas

  PERSONAL BRANDING yang dapat dipraktekkan antara lain dengan cara blusukan adalah perkara penting dalam dunia politik modern. Demikian menurut psikolog politik Universitas Indonesia  Hamdi Muluk (kompas.com).

       Ia menyebut Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh politik yang paling berhasil dalam hal personal branding, terutama terkait blusukan yang sering dilakukannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

       Pendapat psikolog politik tersebut terkonfirmasi blusukan yang dilakukan politisi muda PAN (Partai Amanat Nasonal) Nur Alam beberapa tahun silam. Dua tahun menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, dia mengunjungi hampir semua 2000 desa di provinsi penghasil aspal dan nikel itu.  Dia mendatangi penduduk dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD dan Ketua PAN Sultra.

       Alhasil, Nur Alam berjaya memenangi pilkada Gubernur Sultra tahun 2007. Dia mengalahkan incumbent Ali Mazi dengan hanya satu putaran.

       Praktek blusukan terus dilakukan Nur Alam hingga di periode kedua masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra. “Kita tidak diliput media televisi sehingga  kita tidak populer. Blusukannya juga dilakukan di medan yang berat, bukan di dalam kota”, ujar  Nur Alam pada suatu  kesempatan.

Tiga kali pendaratan darurat

       Sehari menjelang masa minggu tenang Pemilu 2014, Nur Alam blusukan ke Pulau Kabaena. Dia menggunakan helikopter. Akibat cuaca buruk yang diperparah kondisi pilot yang nampaknya kurang menguasai medan, penerbangan itu terasa cukup menegangkan terutama saya sendiri. Tiga kali pesawat itu melakukan pendaratan darurat.

       Heli itu berkapasitas enam penumpang, termasuk pilot dan co-pilot. Empat kursi di belakang pilot diisi tiga orang yakni Gubernur Nur Alam, Ketua DPRD Bombana Andi Ardhian, dan saya yang duduk menghadap ekor pesawat.

       Perasaan kurang nyaman mulai mendera saat penerbangan ditunda kurang lebih tiga jam. Pasalnya, pilot berkebangsaan asing (bule) bernama Philip tidak berani menerbangkan pesawatnya tanpa pelampung khusus heli tersebut. Masalah itu baru dilaporkan saat Gubernur Nur Alam berada di teras terminal VIP  Bandara Haluoleo, bersiap-siap hendak naik pesawat. Sebab keberangkatan ke Kabaena dijadwalkan pukul 08.30 Wita. Solusinya, Philip bersama co-pilotnya Sarbini terbang ke Konawe Utara untuk mengambil pelampung. Jarak tempuh masing-masing 40 menit pulang pergi. Heli tersebut adalah milik PT Rio Tinto, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Konawe Utara.

       Jam menunjukkan pukul 11.45 Wita ketika heli mulai airborne. Rencana penerbangan ke Kabaena, kurang dari 50 menit. Titik pendaratan adalah di lapangan bola Desa Tedubara di mana masyarakat wakil dari enam kecamatan di pulau itu menunggu kedatangan Gubernur Nur Alam sejak pagi.

       Akan tetapi, kedatangan itu lagi-lagi molor. Pilot melewati daerah pendaratan di utara pulau, pesawat diarahkan ke barat, kemudian mendarat di sebuah lapangan di Desa Baliara, Sikeli. Gubernur terpaksa naik mobil pengangkut konsumsi (makanan) agar segera tiba di tempat acara. Tampaknya pilot Philip tidak tahu pasti letak titik kordinat pendaratan di Tedubara

       Keticka mobil itu mulai menari di jalan poros menuju Tedubara (kurang lebih 12 km), saya berpikir ada juga hikmahnya pesawat gubernur mendarat darurat di Sikeli. Gubernur Nur Alam kini merasakan getirnya transportasi warga Kabaena akibat kondisi jalan yang masih seadanya sejak zaman baheula.

       Ketika kami tiba di tempat acara, pesawat heli itu telah lebih dulu mendarat. Mungkin setelah melakukan kontak dengan Bandara Haluoleo, sang pilot baru tahu kekeliruan rute yang ditempuhnya.

       Ketegangan lebih meningkat dirasakan dalam perjalanan pulang ke Kendari. Hari menjelang petang sehingga cuaca agak mencemaskan. Kabut agak tebal menggantung rendah. Hanya beberapa menit setelah takeoff heli mulai menabrak hujan. Pilot berusaha mencari celah dengan terbang di atas daerah bukit Tanjung Mongiwa. Heli terbang rendah menyapu lereng-lereng bukit terjal. Namun, kabut dan hujan makin mengganggu. Pilot pun memutar arah ke belakang untuk mendarat di sebuah timbunan tanah di kaki bukit. Saat memutar itu terasa sangat kritis karena pesawat mengambil posisi vertikal.

       Setelah sekitar 30 menit mendarat di kaki bukit, masih di daratan Kabaena, heli terbang kembali dan cuaca cukup bersahabat. Tetapi ketika hendak melintasi Gunung Wolasi heli dihadang lagi hujan dan kabut yang membatasi jarak pandang. Dalam situasi itu pesawat mengulang posisi vertikal. Posisi vertikal kali ini  sangat berbahaya. Ini komentar Gubernur Nur Alam setelah kami di dalam mobil menuju Kota Kendari.

       Heli sebenarnya sudah terbang di atas kawasan Bandara Haluoleo. Tetapi karena cuaca makin buruk, pilot mendaratkan pesawatnya di sebuah lapangan rumput tak jauh dari gedung Pesantren Gontor Putri di daerah Konda, kampung halaman Gubernur Nur Alam. Titik pendaratan itu hanya berjarak sekitar satu kilometer dari Bandara Haluoleo. Waktu menunjuk pukul 16.30.

       Warga yang datang menyaksikan pendaratan pesawat heli tersebut kaget luar biasa ketika melihat sosok yang keluar dari pesawat adalah Gubernur Nur Alam. “Astaga, gubernur rupanya yang naik di pesawat ini”, seru seorang ibu. Gubernur kemudian naik mobil yang segera datang menjemputnya.

       Di belakang kami terdengar co-pilot Sarbini menelepon petugas perusahaan agar segera ke lokasi pendaratan membawa terpal untuk menyelimuti badan pesawat. Malam tak lama lagi merangkak turun, sementara hujan belum reda. Kabut masih menyungkup tebal membatasi jarak pandang.

Kabaena akan dimekarkan

       Blusukan Gubernur ke Kabaena, pulau seluas 867,69 km2 dengan penduduk sekitar 30.000 jiwa, bertujuan menjelaskan dukungan pemerintah provinsi terhadap aspirasi masyarakat yang ingin agar Kabaena berdiri sendiri menjadi kabupaten baru.

Masyarakat Kabaena menyambut gembira respons Gubernur Nur Alam terhadap aspirasi pemekaran Pulau Kabaena. Foto Yamin Indas

       Kepada masyarakat yang sempat hadir dalam pertemuan di Tedubara Gubernur memberi arahan agar nama kabupaten dan calon ibu kota kabupaen dimusyawarahkan dengan baik agar menghasilkan kesepakatan yang bersifat permanen. Gubernur menyarankan agar nama-nama itu mudah disebut. Misalnya, Kabupaten Kabaena saja tanpa embel-embel kepulauan. Ibu kotanya disebut Kabaena Jaya. Rencana ibu kota sesuai kesepakatan masyarakat bersama tim pemekaran berlokasi di Tedubara, ibu kota Kecamatan Kabaena Utara.

       Menurut Ketua Tim Ir Hj Mashura Ladamay yang juga Wakil Bupati Bombana, masyarakat telah menghibahkan tanah seluas 120 hektar untuk lokasi perkantoran pusat pemerintahan kabupaten. Gubernur Nur Alam mengimbau agar keputusan hibah tersebut tidak diganggu gugat di kemudian hari. “Saya minta Bupati Bombana agar segera menugaskan Badan Pertanahan untuk mengukur dan menerbitkan sertifikat tanah hibah tersebut”, ujarnya.

       Proses aspirasi pemekaran Kabaena telah berjalan hampir dua tahun terakhir. Menurut Mashura, seluruh dokumen persyaratan sudah lengkap yang diperkuat dengan keputusan persetujuan pemekaran oleh DPRD Bombana sebagai kabupaten induk.

       Gubernur menyatakan, pemerintah provinsi akan mendukung pemerintah Kabupaten Bombana terkait penyiapan infrastruktur di Pulau Kabaena dalam rangka pemekaran itu. Menurut Gubernur Nur Alam, di pulau itu akan segera dibangun smelter nikel berkapasitas besar. Industri ini akan mendorong percepatan pembangunan di kabupaten baru itu. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

In Memoriam PP Bittikaka: BERGULIR SEPERTI BOLA SALJU

Oleh Yamin Indas

 DIA sering keluar  masuk rumah sakit, sejak diserang stroke ringan belasan tahun silam. Tetapi ketika beredar kabar dia meninggal dunia Senin tanggal 17 Maret 2014, berita itu sangat mengejutkan saya. Mengapa? Sulawesi Tenggara dan dunia pers nasional telah kehilangan salah seorang tokohnya.

Pither Pakulla Bittikaka termasuk perintis pers di di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dialah yang pertama menerbitkan surat kabar mingguan format plano (ukuran normal umumnya surat kabar) di Kendari, ibukota provinsi, sekitar tahun 1968. Nama koran itu adalah ‘Warta Sulawesi’, dicetak di Percetakan Sultra (Badan Usaha Milik Daerah).

Sebelumnya, di era Gubernur Suawesi Tenggara La Ode Hadi, sekitar tahujn 1966 Zakaria Harris bersama Abdu Hafied Ras dibantu Idrus Indas menerbitkan sebuah harian stensilan format dobel folio. Namun, koran mini itu tak berusia lama, mati menjelang tumbangnya rezim Orde Lama.

Zakaria Harris kembali berfokus sebagai wartawan Antara, dan Abdul Hafied Ras menekuni usahanya sebagai wartawan foto ‘Press Photo Anda’. Adapun Idrus Indas di kemudian hari juga menerbitkan mingguan ‘Nusantara Pos’. Koran ini tak sempat berkembang hingga pendirinya meninggal dunia 19 September 2012 di Kendari.

PP Bittikaka adalah sosok wartawan yang sangat loyal dan setia pada profesinya. Datang dari Makassar di penghujung tahun 1960-an, dia menemukan Kendari dalam keadaan sepi tanpa surat kabar lokal. Keadaan itu sesungguhnya mencerminkan kondisi  umumnya Suawesi Tenggara sebagai provinsi baru dengan segala keterbatasannya. Provinsi ini terbentuk bulan April 1964.

Dengan modal pengalaman sebagai loper dan kemudian berkembang menjadi wartawan di sebuah harian di Makassar, Bittikaka berupaya menerbitkan surat kabar mingguan ‘Warta Sulawesi’ untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi.

Surat kabar ini tak berumur panjang. Pada tahun 1971 PP Bittikaka menerbitkan koran baru bertajuk ‘Media Karya’. Masih tetap koran mingguan yang sering tidak terbit sesuai jadwal. Kendala pokok adalah faktor modal, baik piranti lunak (sumber daya manusia) maupun piranti keras (percetakan). Mengelola penerbitan Bittikaka memang hanya bermodalkan semangat iealisme yang tinggi.

Apalah arti sebuah nama, kata William Shakespeare (1582-1616), sastrawan besar Inggris. ‘Media Karya’ oleh PP Bittikaka diganti dengan nama baru ‘Media Kita’. Ada unsur politik di balik perubahan itu. Golkar, partai penguasa Orde Baru mengelola penerbitan majalah internal yang juga bertajuk Media Karya. Kendati ‘Media Karya’ adalah gagasan orisinal PP Bittikaka, beliau mengalah untuk menghindari konflik dengan pemerintah. Toh ‘Media Kita’ lebih akrab dengan publik karena secara konotatif dia berarti: koran kita bersama.

‘Media Kita’ makin rajin terbit secara teratur hampir setiap minggu. Kelancaran itu didukung tersedianya percetakan handset, milik PP Bittikaka sendiri. Dia mengupayakan hadirnya piranti sederhana itu agar korannya tidak lagi tergantung pada PD Percetakan Sultra.

Berpuluh-puluh tahun kemudian, Bittikaka menempuh jalan terobosan. Dia menjalin kerja sama dengan pihak Kelompok Jawa Pos, pimpinan Dahlan Iskan (kini Menteri Negara BUMN) bersama Alwi Hamu (di kemudian hari menjadi staf khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla). Langkah terobosan itu akhirnya mewujudkan obsesinya menghadirkan sebuah koran harian di Sulawesi Tenggara.

‘Media Kita’ pun segera bangkit menjadi surat kabar harian pertama di provinsi itu.  Momentum bersejarah ini terjadi menjelang tutup abad ke-21. Alhasil, terobosan Bittikaka telah membuat  Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara tidak lagi kesepian. Banyak koran baru yang terbit baik di ibu kota provinsi maupun di kota-kota kabupaten.

Di bawah manajemen Kelompok Jawa Pos, ‘Media Kita  berganti nama menjadi ‘Kendari Pos’. Dengan sumber daya yang memadai, ‘Kendari Pos’ tampak mulai berkembang pesat mengikuti laju dan dinamika perkembangan daerah Sulawesi Tenggara.

Perkembangan ‘Kendari Pos’ sebagaimana yang kita lihat saat ini maupun media-media cetak lain yang muncul kemudian, sesungguhnya itulah bola salju yang digulirkan  PP Bittikaka yang lahir di Makale, Tana Toraja, tanggal 11 November 1944. Mula-mula kecil, kemudian besar, dan makin besar.

Bittikaka adalah sosok wartawan yang mampu membangun hubungan persahabatan dengan semua kalangan masyarakat, termasuk pejabat. Namun demikian, dia tetap bersikap kritis dan menjaga jarak. Dengan demikian, dia memiliki kebebasan untuk menulis berita atau tulisan yang isinya bersifat kontrol sosial.

Bittikaka adalah seorang pekerja keras. Kecuali sebagai wartawan dan sekaligus penerbit surat kabar, dia juga aktif sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Kantor Wilayah Departemen Penerangan Sulawesi Tenggara. Berbagai kegiatan sosial dan keagamaan tak dilewatkan.

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang selalu menjadi perhatiannya adalah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Kecuali merintis penebitan pers sebagai wadah kegiatan jurnalistik, Bittikaka tercatat sebagai salah seorang pemrakarsa pembentukan organisasi PWI di Sulawesi Tenggara, era 1970-an. Komitmennya yang kuat terhadap eksistensi PWI dibuktikan dengan kesediaannya selalu tampil menjadi pengurus PWI dalam usianya yang semakin sepuh.

Saya mengenal Bittikaka sejak masih di sekolah lanjutan. Abang saya Idrus Indas (alm) adalah wartawan. Karena itu, saya mengenal semua teman-temannya di Kendari, yang jumlahnya di tahun 1970-an tidak sebanyak jari-jari kedua belah tangan.

Bittikaka yang selalu tampil necis senada dengan warna kulitnya yang putih bersih, malah menganggap saya sebagai adik sendiri.  Karena itu, dia tak sungkan-sungkan menyuruh saya, misalnya, mengambil bungkusan koran yang telah selesai dicetak di kantor PD Percetakan Sultra. Di kemudian hari saya menjadi wartawan Kompas, dan merasa profesi itu tumbuh antara lain karena termotivasi pergaulan saya dengan PP Bittikaka dan kawan-kawan, teramsuk dengan abang sendiri tentunya. Seingat saya Bittikaka pernah berujar, saya adalah warga lokal pertama yang lahir sebagai wartawan dari kancah pertumbuhan awal kehidupan pers di Sulawesi Tenggara.

Bittikaka adalah pengusaha media sejati. Kendati ‘Kendari Pos’ telah berkembang menjadi koran besar di Sulawsi Tenggara, dia masih bersemangat membuat koran baru lagi, harian ‘Pos Kita’ (sekarang ‘Koran Tribun’). Maka lengkaplah kiprah dan perjuangan beliau sebagai pembuat dan sekaligus pelaku  sejarah kehidupan pers di Sulawesi Tenggara.

Itulah sebabnya saya sangat terkejut dan merasa suatu kehilangan besar bagi daerah ini dan dunia pers Indonesia ketika mendengar tokoh ini telah menghembuskan napas terakhirnya di RS Santa Anna Kendari, Senin pagi tanggal 17 Maret 2014. Dia meninggalkan seorang istri, Debora Somalinggi, 8 anak, serta 17 orang cucu.

Dan saya  pun sangat mengapresiasi Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam SE MSi atas kehadirannya  dan memberi sambutan pada upacara pelepasan jenazah wartawan senior dari rumah duka di Jalan Malik Raya ke perisitirahatan terakhir Pekuburan Punggolaka. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Peningkatan Kesejahteraan Dinilai Efektif

 Oleh Yamin Indas

Gubernur Sultra Nur Alam (Februari 2008). Foto Yamin Indas

   SULAWESI TENGGARA dinilai sebagai salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang tergolong efektif meningkatkan kualitas kesejahteraan.   Menurut Harian Kompas edisi Senin, 3 Maret 2014, keberhasilan itu diukur dari rasio efiseiensi penggunaan anggaran terhadap IKD (Indeks Kesejahteraan Daerah) selama periode 2007-2012 yang tercatat 0,43 atau di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,57. Angka  yang semakin kecil dari rata-rata nasional merupakan indikator tingkat efektivitas upaya peningkatan kesejahteraan di Sulawesi Tenggara selama periode  tersebut.

       Sebagai pembanding kita sebut provinsi tetangga, Sulawesi Selatan. Hampir di semua hal, Sulawesi Selatan adalah  provinsi termaju di kawasan timur. Dia bersaing dengan  kondisi Jawa. Namun menurut Kompas edisi Sabtu, 1 Maret 2014, tingkat rasio efisiensi penggunaan anggaran terhadap  IKD dalam periode yang sama tercatat 0,50. Artinya, dia masih agak  tinggi dibanding Sulawesi Tenggara.

       Prestasi atau keberhasilan pembangunan di Sulawesi Tenggara seperti diuraikan di atas, memang tidak bisa ditutup-tutupi  hanya dengan kemahiran mengoceh ke sana ke mari, untuk mendiskreditkan kepemimpinan Gubernur Nur Alam. Tidak mungkinlah Matahari  bisa ditutup dengan sapu tangan.

       Dalam rangka pergantian kepemimpinan nasional tahun ini, surat kabar terkemuka Harian Kompas  memotret    peta politik, pokok pikiran, dan persoalan mendasar bangsa ini dengan melakukan serangkaian wawancara kepada para ketua umum partai politik dan para gubernur se-Indonesia.  Wawancara tersebut dimuat mulai bulan Januari. Tujuannya menurut saya, adalah untuk pencerahan dan sekaligus masukan kepada  presiden baru, serta mencari sosok-sosok calon pemimpin nasional.

Siapa bakal pengganti Presiden SBY, kita sendirilah yang akan menentukannya  melalui pemilihan langsung dua tahap: pemilihan umum untuk anggota legislatif awal April, dan bulan Juli nanti pemilihan umum  presiden dan wakil presiden.

       Jika para calon presiden dan tim suksesnya memiliki kepekaan terhadap situasi dan persoalan bangsa dewasa ini, tentu kontribusi Kompas tersebut menjadi pembungkus kacang goreng tetapi akan disimak dan dijadikan bahan (masukan) bagi perumusan visi misi, atau bahan pelengkap bagi sebuah konsep  GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

       Konon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini tengah menyiapkan konsep GBHN dalam rangka pembangunan semesta berencana 30 tahun, yang akan dilaksanakan secara bertahap.  Artinya, jika menang dalam dua tahap pemilu tadi, PDI-P akan mengembalikan praktek ketatanegaraan  sebelum reformasi yakni penetapan GBHN sebagai acuan dan arah pembangunan nasional.

GBHN tersebut menjadi pedoman presiden terpilih untuk membuat rencana pembangunan jangka pendek dan jangka menengah. Dengan demikian, pembangunan dilaksanakan lebih terarah, tidak simpang siur. Dan boleh jadi, GBHN itulah yang menjadi ‘visi misi’ calon presiden dari PDI-P.

Lebih netral

       Tulisan hasil wawancara dengan para pemimpin parpol dan para gubernur, oleh Kompas dibuka dengan slogan dalam bentuk tulisan tangan/ketikan dari ketua umum partai atau gubernur. Nur Alam sendiri menulis begini: “Jika waktu masih tersedia, pikiran dan tenaga terus tercurahkan. Sultra! Masyarakat dan pemerintah terus bekerja keras untuk Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara”.

       Slogan atau pokok-pokok pikiran Nur Alam terasa lebih netral. Tidak menyindir rezim yang sedang  berkuasa. Ada gubernur yang malah menyebut syarat moral dan kriteria  untuk presiden mendatang. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, misalnya, menulis begini: “Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berkarakter, serta berkomitmen melaksanakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, menuju Indonesia Hebat yang berdaulat dan berdikari serta  berkepribadian” (Kompas, 21 Februari 2014).

       Syahrul Yasin Limpo menulis: “Hanya dengan menata kelola segala sumber daya yang ada itu dengan baik, maka rakyat akan sejahtera, damai dan tenteram serta teratur hidup di dalamnya. Oleh karena itu, harus hadir pemerintahan yang berpihak  pada rakyat dan tidak meladeni diri sendiri, tidak korupsi yang menjadi jawaban dan harapan kita ke depan (Kompas, 1 Maret 2014).

Minta Keringanan Pajak

       Dari wawancara para gubernur  terutama dari kawasan timur, terlihat lagi secara gamblang untuk kesekian kalinya bahwa kondisi luar Jawa memang masih tetap terbelakang. Penyebabnya: miskin infrastruktur! Jalan, kereta api, pelabuhan laut dan udara, alat-alat transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, waduk dan irigasi, masih jauh tertinggal. Bahkan, alat transportasi massal seperti kereta api masih nol belaka. Padahal Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Barat (Papua) pasti tidak akan menolak jika diberi kereta api karena dia jauh lebih murah dibanding tarif pesawat terbang.

       Nur Alam dengan lantang mengatakan, Sulawesi Tenggara sangat kaya dengan sumber alam. Akan tetapi kekayaan tersebut belum terkelola secara optmal akibat minimnya infrastruktur. Target Sulawesi Tenggara adalah pembangunan industri (hilirisasi) sektor pertambangan maupun sektor pertanian untuk mendapatkan nilai tambah jika seandainya infrastruktur tersedia secara baik.

       Salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan Sulawesi Tenggara terkait dengan optimalisasi pemanfaatkan sumber daya alam, sebagaimana ditulis Kompas, ialah energi listrik. Gubernur Nur Alam mengatakan, modal investasi menjadi sangat tinggi akibat langkanya tenaga listrik. Untuk membangun sebuah industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel, investor harus mengeluarkan investasi tambahan buat pengadaan power plant  maupun beberapa infrastruktur yang lain.

       Di Sulawesi Tenggara saat ini tercatat 516 izin usaha pertambangan (IUP). Namun pengusaha yang nekad membangun smelter, jumlahnya  belum sebanyak jari-jari  sebelah tangan. Penyebabnya antara lain soal tenaga listrik, jalan, dan pelabuhan. Karena itu, Gubernur Nur Alam berharap pemerintahan presiden baru dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar tersebut. “Dibutuhkan stimulan dari pemerintah pusat, misalnya, memberikan potongan pajak kepada pengusaha yang mau membangun smelter dengan membangun infrastrukturnya sendiri”, kata Nur Alam sebagaimana  dikutip Harian Kompas. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Buta Terhadap Keberhasilan Nur Alam

Oleh Yamin Indas

Gubernur Nur Alam dan istri Dra Hj Asnawati (Tina) Hasan MM. Foto Yamin Indas

   BANDARA  Haluoleo adalah gerbang utama Sulawesi Tenggara. Ada sekitar 12 kali penerbangan dari dan ke bandara tersebut setiap hari. Jarak bandara ini dengan Kendari, ibukota provinsi, hanya kurang lebih 20 kilometer. Ruas jalan nasional  terse but beraspal mulus dan dua jalur. Lampu merkuri di meridian jalan membuat nyaman perjalanan malam hari menuju kota yang kini sedang tumbuh pesat.

       Sesudut pemandangan tersebut adalah bukti tak terbantahkan bahwa Sulawesi Tenggara sedang bergerak tahap demi tahap menuju perkembangan lebih jauh. Hanya orang buta yang tak mampu melihat fakta: jalan poros menuju bandara telah dilebarkan dan dibagi dua jalur, serta diberi penerangan lampu merkuri yang membuat kota menjadi hidup. Fakta lain: dua belas kali penerbangan antara lain dengan pesawat Boeing.

       Fakta-fakta tersebut adalah sebuah progres. Artinya, baru ada di era kepemimpinan Nur Alam dan Saleh Lasata sebagai Gubernur dan Wakil Guernur Sulawresi Tenggara yang menggunakan tagline Nusa. Dan itu baru sesudut pemandangan. Coba kita lebarkan sedikit pandangan ke berbagai sisi dan sudut, pasti di sana akan terlihat banyak progres.

       Dengan demikian,  kalau kita mendiskreditkan Nusa dengan ungkapan gagal, tukang mimpi, tidak mampu berbuat sesuatu yang berguna bagi rakyat Sultra, itu ngoceh namanya. Jadi tukang ngoceh kurang baik karena sifat itu mengindikasikan bahwa kita tidak punya kerjaan, berwawasan kerdil pula.

       Seorang politisi pasti merasa hina jika dijuluki tukang ngoceh. Bisanya hanya mendikskreditkan lawan politik di media massa. Politisi yang baik pantang menghujat orang karena akan dinilai kurang memahami etika dan kesantunan. Dalam situasi normal, hampir tidak ada orang yang mau berteman dengan politisi  yang suka berbicara kasar di depan umum. Malu disebut tak berbudaya.

       Dalam agama Islam perbuatan menghujat dan mendiskreditkan orang, walaupun dia lawan politik,  adalah dosa besar. Al Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW telah menegaskan hal itu. Sifat buruk itu disebut dengki. Orang atau politisi yang memiliki sifat dengki selalu sakit hati melihat orang lain berhasil. Sakit hati itu diekspresikan dalam bentuk fitnah, mengoceh ke sana ke mari. Padahal, keberhasilan adalah rahmat Allah Swt. Jika sakit hati berarti kita melawan kehendak Allah Swt karena rahmat itu hak prerogatif  yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

       Kepemimpinan Nusa harus kita akui banyak membuat progres. Itulah sebabnya pasangan ini langsung menang satu putaran ketika pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pilkada Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Tiket untuk masa jabatan periode kedua  2013-2018.  Seandainya pasangan ini dinilai gagal, mustahil mayoritas rakyat memilih mereka lagi. Suara mereka pasti diberikan ke pasangan Ridwan/Haerul dan Buhari/Amirul.

       Pada Pilkada sebelumnya, Nusa juga langsung menang satu putaran mengalahkan incumbent. Ini indikator bahwa rakyat makin cerdas dan berdaulat memilih pemimpinnya. Kemauan rakyat tersebut tidak bisa dilawan hanya dengan rasa dengki. Bersikap seperti itu kita akan makin ditinggalkan.

       Ada suatu progres dalam kepemimpinan Nur Alam bersama Saleh Lasata. Atau lebih tepat kita sebut inovasi. Dalam menggerakkan pembangunan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, Nur Alam tidak bermain di APBD maupun APBN. Dia hanya intens di tahap perjuangan mendapatkan anggaran. Tetapi setelah plafon disetujui, Nur Alam melepaskan APBD dan APBN untuk dimainkan SKPD dan kabupaten/kota. Dia sendiri lantas fokus melobi para investor. Maka muncullah megaproyek swasta di Kota Kendari seperti sejumlah pasar modern dan hotel berbintang.

       Kita harus jujur mengatakan bahwa kehadiran Lippo Plaza dan Hotel Clarion di Kendari adalah salah satu keberhasilan kepemimpinan Nur Alam. Jadi kedua megaproyek itu tidak begitu saja jatuh dari langit. Siapa yang tidak kenal James Riady, sahabat dan penyandang dana kampanye Bill Clinton? Nah, Nur Alam mampu merangkul tokoh pengusaha tersebut sehingga mau berinvestasi di Sulawesi Tenggara.

Industri pengolahan nikel di Puriala, Kabupaten Konawe. Smelter ini diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Nur Alam menjelang tutup tahun 2013. Masih banyak industri serupa yang akan bewroperasi tahun ini karena ekspor nikel mentah sudah dilarang.Foto Yamin Indas

       Di antara kemilau keberhasilan Nur Alam, tentu masih banyak yang belum dikerjakan. Ini memang gejala negeri miskin. Banyak keinginan dan mimpi indah tetapi hanya sedikit yang dapat diwujudkan. Pasalnya, kemampuan dana dan daya (sumber daya manusia) terbatas. Jadi tidak semua keinginan dan mimpi bisa dipenuhi sekaligus.

       Kita tengok ke bawah, masih banyak penduduk yang terkesan melarat. Semisal penduduk Pulau Kabaena di Kabupaten Bombana. Pulau itu subur  dan kaya mineral nikel. Tetapi kesan miskin sangat kuat. Mengapa? Penduduknya sendiri malas, lebih suka menikmati kemiskinannya daripada harus bekerja keras memanfaatkan lahan subur dekat rumah panggung milik satu-satunya. Dari segi tempat tinggal, mereka masih seperti burung. Sejak dunia terkembang, sarang burung tak pernah berubah.

       Gejala tersebut bukan indikasi kegagalan Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam pembangunan di dunia ketiga, tidak semua masyarakat  bisa dan mampu melangkah maju secara serentak seperti kelompok militer sedang defile baris berbaris. Sebab kemampuan warga tidak sama, ada yang cepat menerima perubahan dan ada pula yang lamban seperti penduduk di Pulau Kabaena itu.

       Masih banyak yang harus dibenahi Nusa dalam sisa masa jaatan empat tahun ke depan. Sektor pertanian terkesan agak slowdown, meskipun dilaporkan terjadi peningkatan produksi masing-masing subsektor. Kita merasa geli melihat para pejabat di sektor ini ngantor setiap hari layaknya direktur perusahaan besar yang senantiasa merawat penampilan. Pakaian mereka necis tak ternoda lumpur sawah atau air comberan ikan berbau tengik.

       Bosan ngantor, cari alasan buat izin ke Jakarta atau daerah lain buat macam-macam urusan yang hasilnya tidak pernah jelas. Kita, misalnya, merindukan para pejabat sektor pertanian membuat acara panen raya atau kegiatan apalah yang terkait pemberdayaan para pelaku sektor ini, lalu mengundang gubernur atau bupati untuk seremonialnya. Tidak semua acara seremonial jelek. Bagi dunia pertanian, seremonial itu ajang penyuluhan dan motivasi. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pertanian Kalah Pamor dari Nikel

Oleh Yamin Indas

Usaha rehabilitasi tanaman tua perkebunan jambu mente rakyat di Sulawesi Tenggara dilakukan dengan memotong pohon jambu tersebut. Tunas akan segera tumbuh untuk kemudian dipilih calon yang akan menggantikan pohon induk. Kadis Perkebunan Sultra Bambang memberi penyuluhan cara perlakuan tunas tersebut. Foto Disbun Sultra

INGAR BINGAR pertambangan nikel membuat sektor pertanian di Sulawesi Tenggara nyaris luput dari perhatian. Kita larut dalam mimpi indah. Sehingga lebih memperhatikan rayuan pengusaha tambang yang berjanji akan membangun industri nikel. Padahal hanya janji belaka. Tak satu pun smelter (pengolahan dan permurnian) nikel berdiri hingga gong larangan ekspor nikel mentah dibunyikan bertalu-talu pada hari Ahad tanggal 12 Januari 2014.

Arang habis besi binasa. Kerusakan alam dan lingkungan tak tercegah. Sejak Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan lima tahun silam, selama itu para pengusaha hanya berlomba mengeruk tanah nikel secara besar-besaran kemudian mengekspornya dalam keadaan mentah (raw material) tanpa rasa berdosa kepada siapa pun.

Jangan tanya apa yang diperoleh daerah dan rakyat Sulawesi Tenggara dari puluhan juta dan boleh jadi ratusan juta ton tanah nikel yang telah diangkut ke China. Sebab jawabannya pasti mengecewakan. Masalahnya, fakta parahnya kerusakan hutan dan lingkungan akan segera menafikan (kalau ada) niat mulia di balik kegiatan investasi nikel. Kita dapat menyaksikan dengan sangat jelas kerusakan itu, terutama di Konawe Utara dan Kolaka Utara.

Tim pengumpul fakta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencatat dengan cermat semua bentuk pelanggaran berikut para pelakunya (pengusaha) di semua lokasi tambang nikel. Tim itu digerakkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, menjelang diberlakukannya larangan ekspor nikel mentah. Hasil temuan tim akan diserahkan juga kepada institusi-institusi penegak hukum.

Perlu juga dicatat bahwa keberadaan tim yang beroperasi dan mendatangi semua lokasi kegiatan pertambangan, sempat menyulut kebakaran jenggot oknum-oknum pejabat penegak hukum yang selama ini terlibat dan mem-back-up para pengusaha. Sebagian oknum tersebut termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Andi Abdul Karim, namanya tercantum secara atraktif pada struktur organisasi salah satu perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Konawe Utara.

Kegiatan penambangan nikel di Sulawesi Tenggara, praktis terhenti total sejak 12 Januari, kecuali penambangan untuk bahan baku dua industri yang telah beroperasi sebelumnya. Yaitu milik PT Aneka Tambang di Pomalaa dan smelter berskala kecil di Puriala milik PT Modern Group.

Adapun sekitar 500 pengusaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP), boleh jadi saat ini tengah berpikir keras apakah akan serius membangun smelter atau akan buang handuk. Tetapi yang paling menyita perhatian mereka adalah bagaimana caranya mengekspor tanah nikel yang tak sempat diangkut ke China hingga tiba hari H tanggal 12 Januari 2014. Menurut Gubernur Nur Alam, tidak ada jalan lagi kecuali nikel mentah itu dijual kepada pengusaha smelter di dalam negeri. Perdagangan nikel mentah di dalam negeri tidak masalah.

Perlu Optimalisasi

BAGI Sulawesi Tenggara, masa jeda ini sebetulnya sangat baik dimanfaatkan untuk kembali menengok fondasi riil perekonomian rakyat. Yaitu sektor pertanian yang meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan subsektor kehutanan. Dieavaluasi apakah terjadi kemajuan (progres) sektor andalan yang menghidupi hampir 90 persen penduduk provinsi tersebut.

Sebagai andalan dan fondasi riil perekonomian, pertanian sebetulnya jauh lebih menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat jika sektor ini ditangani secara optimal. Para pelaku adalah pengelola dan sekaligus pemilik seluruh aset produksi.

Jika disentuh dengan (tambahan) investasi dalam bentuk sarana dan biaya produksi, para pelaku itu pasti mampu menciptakan produksi yang melimpah ruah. Nilai produksi tersebut akan dinkmati langsung oleh rakyat sebagai pemilik tunggal. Pada saat itu kemakmuran benar-benar menjadi kenyataan, bukan mimpi.

Dalam kondisi keterbatasan, rakyat telah membuktikan kehebatan itu. Berapa luas kebun dan produksi kakao Sulawesi Tenggara? Selanjutnya jambu mente, beras, jagung (jenis lokal), ternak, ikan, udang, dan rumput laut? Sulawesi Tenggara dikenal sebagai penghasil kakao terbesar di Indonesia. Begitu pula jambu mente. Kedua komoditas perkebunan tersebut bahkan telah menjadi brand image Provinsi Sulawesi Tenggara.

Beras? Sulawesi Tenggara sudah sejak tahun 1990-an kelebihan produksi beras. Subsektor yang terlihat kurang berkembang selama ini adalah perikanan rakyat, baik tangkap maupun budidaya. Khusus kegiatan budidaya seperti rumput laut selalu terkendala masalah pemasaran. Usaha pertambakan udang terkendala pada masalah kesulitan modal.

Pertanyaan kita, sudah seberapa jauh sub-sub sektor tersebut selama ini disentuh dengan program optimalisasi dalam arti tidak sekadar menyiapkan atau mengusulkan rencana kegiatan rutinitas SKPD-SKPD terkait. Sekadar mempertahankan status quo yang telah terkondisi 20 atau 30 tahun silam. Tetapi harus dilakukan gerakan optimalisasi yang berwujud kebijakan (strategis) dan tindak operasional (taktis).

Keberhasilan sektor pertanian akan terjawab di hilir. Manakala produksi sektor ini melimpah, maka dengan sendirinya akan berkembang pula kegiatan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian tersebut. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa investasi bidang industri yang mendukung sektor pertanian di Sulawesi Tenggara, terlihat masih tetap sepi.

Ada sebuah gejala kemunduran di sektor pertanian yang perlu dicatat pada bagian akhir tulisan ini. Di antara komoditas pertanian yang telah mengharumkan nama Sulawesi Tenggara adalah produk jambu mente. Akan tetapi, belakangan ini areal kebun dan produksi jambu mente rakyat cenderung makin berkurang.

Sebagai contoh, pada tahun 2009 produksi tercatat 30.934 ton dari tanaman seluas 120.263 hektar. Produksi tersebut terus menurun sehingga pada tahun 2012 tinggal 14.966 ton dari perkebunan rakyat yang juga menyusut tinggal 117.486 hektar. Jadi penurunan produksi mencapai sekitar 52 persen. Luasan tanaman pun berkurang sekitar 3.000 hektar.

Seperti dikemukakan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara, Ir Bambang MM, terjadinya penurunan produksi disebabkan usia tanaman yang makin tua, kurang perawatan, dan juga gangguan hama. Soal berkurangnya luasan tanaman, Bambang mengaku belum melakukan penelitian. Tetapi berdasarkan pemantauan kita, masalah tersebut disebabkan antara lain penggusuran para investor nikel karena kebun rakyat dicaplok pengusaha atas dasar izin yang dikeluarkan bupati.

Rehabilitasi Jambu Mente
ADA upaya Bambang untuk memperbaiki tingkat produksi dan produktivitas jambu mente di daerahnya. Yaitu melalui program rehabilitasi tanaman tua dengan cara memotong pohonnya setinggi kurang lebih satu meter dari permukaan tanah. Pohon jambu itu dipotong dengan gergaji mesin (chainsaw), lalu bekas potongan dibersihkan dari sisa-sisa minyak oli. Tunggak itu akan bertunas  dalam hitungan minggu. Tunas-tunas itulah yang akan diseleksi untuk menentukan calon pengganti pohon induk.

Kebn jambu mente. Usia tanaman makin tua, tak dirawat lagi. Agar tanaman kembali berproduksi dengan baik, pohon-pohon tua itu akan dipotong. Dari tunggaknya akan keluar tunas yang lebih subur untuk mengganti pohon induk. Foto Disbun Sultra

Menurut Bambang, tunas tersebut akan berbuah lebih cepat, antara satu sampai satu setengah tahun, tergantung pemeliharaan. Bila menanam baru, masa panen pertama sekitar 3-4 tahun. Rehabilitas jambu mente dengan cara tersebut, sebetulnya masih dalam percobaan di sebuah desa dalam Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna. Tetapi Bambang optimistis, percobaan tersebut bakal sukses. Kabupaten Muna adalah salah satu sentra perkebunan jambu mente rakyat di Sulawesi Tenggara.

Bambang ingin mengembalikan kejayaan produksi jambu mente di Sulawesi Tenggara seperti pada era tahun 1970-an hingga 1990-an. Produksi pada masa itu ditampung Sekar Alam Group, perusahaan industri makanan dari hasil bumi dan laut dari Surabaya. Sekar Alam membangun gudang penampungan di kepualauan dan daratan, sebelum bijih jambu mente diangkut ke industri jambu mente di Pasuruan, 40 km tenggara Surabaya.

Selain mengolah jambu mente gelondong menjadi kacang mente berkualitas ekspor, industri di Pasuruan itu juga menyuling minyak pelumas (getah) dari limbah kulit mente. Minyak itu disebut CNSL (cashew nut shell liquid) sebagai bahan minyak rem pesawat terbang, dan perekat (lem) yang digunakan industri perabot rumah tangga (furniture).

Akan tetapi, industri jambu mente di Pasuruan itu kini terancam gulung tikar. Pasalnya, pemerintah mengizinkan ekspor jambu mente gelondongan. Tindakan tersebut menyimpang dari kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan puluhan tahun silam untuk mendorong industri yang mendukung sektor pertanian. Pemberian izin ekspor raw material itu tidak terlepas dari parktik kolusi antara pejabat kementerian terkait, politisi di Senayan, dan pengusaha India yang menjadi eksportir. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Industri Semen Tonasa Berkembang Sampai Jauh …

Oleh Yamin Indas

Pabrik semen Tonasa telah berkembang sampai jauh. Unit pengantongan di Lapuko, Kecamatan Moramo, Konawe Selatan, 40 km dari Kota Kendari. Foto Yamin Indas

DI TENGAH suasana peresmian unit pengantongan semen Tonasa, Kamis siang yang agak terik (23 Januari 2014), ingatan saya melayang ke sosok mendiang Jenderal M Jusuf. Pabrik semen Tonasa di Pangkejene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, telah berkembang sampai jauh ke pelosok desa terpencil di Sulawesi Tenggara bernama Lapuko. Pembangunan industri tersebut diprakarsai jenderal kharismatik itu.

Tidak salah Presiden Soekarno mengangkat M Jusuf sebagai Menteri Perindustrian. Sebab ketika menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Jusuf dikenal memiliki banyak gagasan untuk memajukan industri di Sulawesi Selatan dalam rangka memanfaatkan potensi alam yang begitu melimpah bagi kesejahteraan masyarakat yang akan menikmatinya. Salah satu di antaranya adalah proyek pembangunan semen Tonasa di Pangkep.

Proyek yang semula dibiayai dengan bantuan Cekoslovakia itu terhenti akibat kekacauan politik tahun 1965. Tetapi dilanjutkan kembali setelah Jusuf makin mantap kedudukannya sebagai Menteri Perindustrian di bawah pemerintahan baru Presiden Soeharto. Bahkan, Jusuflah yang membangun cetak biru industri nasional dalam sejarah pembangunan ekonomi Orde Baru.

Dia menyatukan organisasi yang mengurus masalah perindustrian ke dalam satu departemen, yaitu Departemen Perindustrian. Sebelumnya terpecah-pecah dalam beberapa departemen. Selanjutnya dirumuskna visi dan misinya. Salah satu misi jangka pendek Departemen Perindustrian yang ditetapkan M Jusuf adalah menghidupkan dan membangun industri-industri yang mendukung sektor pertanian. Kemudian melanjutkan proyek-proyek Orde Lama yang sempat terhenti, termasuk pabrik semen Tonasa.

Setelah organisasi. misi dan filosofi serta kebijakan pembangunan sektor industri berada di rel yang tepat (on the track), Jenderal M Jusuf diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Panglima Angkatan Bersenjata periode 1978-1983. Dia juga menata tubuh ABRI, menyalakan semangat juang dan disiplin prajurit TNI, serta mewujudkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Jusuf adalah sosok pemimpin militer yang dipuja dan dikagumi rakyat. Selalu disambut dan dieluk-elukan ke mana dan di mana pun dia melakukan aktivitas.

Saya menggunakan kata cetak biru untuk judul tulisan singkat ini selain mengenang jasa besar Jenderal M Jusuf di bidang kemajuan industri Indonesia, juga mengadopsi sambutan Gubernur Sultra Nur Alam saat meresmikan industri pengantongan semen Tonasa, Packing Plant PT Semen Tonasa di Lapuko, 40 km dari Kota Kendari, Kamis siang itu. Dia mengatakan, peresmian ini menambah satu deretan inevstasi untuk menjadikan Sultra sebagai kawasan industri nasional.

Gubernur Nur Alam menyaksikan kantong (zak) semen Tonasa yang keluar dari proses pengantongan bergerak menuju bak angkutan truk. Foto Yamin Indas

Ada kesamaan obsesi Jenderal Jusuf dengan Nur Alam. Nur Alam juga berkeinginan keras agar potensi sumber daya alam yang melimpah di daerahnya dijadikan aset pembangunan industri sehingga menjadi sumber ekonomi nyata bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Karena itu, baru beberapa bulan menjabat Gubernur Sultra, dia mengusulkan Sultra sebagai pusat industri nasional di bidang pertambangan.

Namun, usulan itu tak direspons pemerintah pusat. Di lain pihak, para pengusaha yang telah diberi izin pengolahan nikel (izin usaha pertambangan) ternyata juga mangkir dari janji mereka akan membangun industri nikel. Adapun pengusaha yang saat ini telah dan sedang membangun smelter adalah mereka yang bekerja diam-diam tanpa mengobral janji. Mereka inilah yang diharapkan Gubernur Nur Alam untuk mengisi peluang industri yang terbuka lebar di Sultra.

Dalam sambutannya tadi gubernur menjelaskan, ia baru saja meresmikan pengoperasian sebuah pabrik pengolahan nikel NPI (nickel pig iron) di sebuah desa di Puriala, Kabupaten Konawe. Dalam waktu tidak lama dia berharap akan meresmikan lagi beberapa industri serupa. Sebab para pengusaha pemegang IUP nikel kini telah ‘dikandang paksa’ tidak mengekspor mineral mentah menyusul berlakunya Undang-undang Minerba Nomor 4/2009 sejak 12 Januari 2014.Sebaliknya mereka harus segera membangun smelter agar IUP-nya tidak dicabut.

Kehadiran industri pengantongan semen Tonasa di Lapuko disebutkan oleh Gubernur Nu Alam akan mendorong pengusaha lokal agar membuka industri baru seperti pembuatan tiang pancang, tiang listrik, paving blok, dan lain-lain dalam rangka memanfaatkan potensi batu gunung moramo yang dikenal tinggi kualitasnya. Peluang lain adalah berkembangnya usaha pengangkutan baik darat maupun laut untuk mendukung jaringan distribusi semen Tonasa.

Kemudian masalah kelangkaan semen yang sering terjadi akibat transportasi jarak jauh dari pabrik di Pangkep, dengan sendirinya teratasi setelah beroperasinya pabrik pengantongan di Lapuko. Packing plant tersebut berkapasitas 300.000 ton per tahun, atau sekitar 70 persen kebutuhan semen Sultra yang ditaksir 550.000 ton per tahun.

Pabrik semen Tonasa yang berproduksi sejak 1968 kini telah berkembang hingga lima unit. Pabrik unit lima kini juga sudah mulai berproduksi secara komersial. Total renacana produksi semen Tonasa untuk tahun ini (2014) ditargetkan sekitar 6,7 ton. PT Semen Tonasa terus berupaya mendekatkan produknya dengan konsumen, antara lain dengan memperluas pembangunan unit-unit pengepakan di berbagai kawasan di Indonesia Timur. Semen Tonasa diibaratkan oleh Dirut PT Semen Tonasa, Unggul Attas, sebagai roti holland bakery. “Di mana-mana orang bisa membeli roti holland bakery”, ujarnya membuka acara peresmian di Lapuko.

Bagi masyarakat Sultra, semen Tonasa memiliki keistimewaan tersendiri. “Masyarakat belum merasa bangunannya kokoh kuat tanpa menggunakan semen Tonasa”, kata Nur Alam, Gubernur Sultra yang sebelumnya berprofesi sebagai pengusaha kontraktor. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Niko Berkebun di Pasar Tradisional

Oleh Yamin Indas

Niko Samara, Direktur Pasar Kota Kendari. Foto Yamin Indas

 PASAR tradisonal adalah jantung kehidupan masyarakat kota. Tanpa pasar tradisional, warga kota pasti mengungsi ke tempat yang ada pasarnya agar tidak mati kelaparan, atau sekalian pulang ke desa yang lebih dekat dengan produksi berbagai bahan makanan pokok.

Kota Kendari di Sulawesi Tenggara sebetulnya boleh dikatakan lahannya pasar tradisional. Sebab pasar modern di sini belum mencapai jumlah jari sebelah tangan. Penduduk kota itu saat ini kurang lebih 500.000 orang. Warga kota masih tetap menyandarkan kebutuhan hidupnya pada pasar tradisional. Bila toh ke pasar modern, seperti Lippo Plaza, atau Briliyant Plaza, lebih pada keperluan untuk sekalian berwisata. Cuci mata begitu.

Namun, fakta di lapangan jauh berbeda. Malah agak ironis. Ada enam pasar tradisional di Kendari saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, Pasar Punggolaka yang dapat menampung sekitar 800 pedagang, saat ini hanya kurang lebih 20 pedagang yang aktif berjualan di sana. Padahal, pasar itu dibangun pemerintah kota pada tahun 2004. Artinya, pusat bisnis berskala menengah, kecil, dan mikro itu telah menganggur hampir 10 tahun ini.

Boleh jadi lapangan kerja di Kendari dan Sulawesi Tenggara umumnya masih banyak pilihan yang menjanjikan. Sehingga profesi jual beli berskala menengah, kecil, dan mikro, belum  banyak warga kota yang melirik. Sebab salah satu peran strategis pasar tradisional sebenarnya adalah penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.

Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran pasar tradisional di Kota Kendari, Walikota Dr Ir H Asrun mengangkat Niko Samara SE sebagai Direktur Pasar Kota Kendari sejak 14 Juni 2013. Kebijakan Asrun ini merupakan juga sebuah langkah terobosan. Sebab Niko bukanlah pegawai negeri sipil di lingkup Pemkot Kendari melainkan seorang swasta yang mengelola beberapa rumah toko di bilangan Baruga.

Asrun menantang anak muda berumur 41 tahun itu untuk menjajal kemampuan manajerialnya bagi optimalisasi pemanaatan pasar-pasar tradisional di Kota Kendari. “Saya memang merasa tertantang oleh kepercayaan Pak Wali menugaskan saya untuk mengelola pasar-pasar yang selama ini terkesan mubazir,” ujar Niko, kelahiran Watubangga, Kota Kendari, tanggal 23 Agustus 1972.

Kecuali sebagai wiraswasta, Niko juga dikenal sebagai aktivis Partai Amanat Nasional (PAN). Dia kadernya Nur Alam, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulawesi Tenggara beberapa periode dan belum setahun ini terpilih kembali sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara periode kedua. Nyaris tiada kegiatan Nur Alam dalam rangka konsolidasi partai tanpa kehadiran Niko Samara.

Dia tidak asing dengan dunia birokrasi karena istrinya, Marlin Tepo SE adalah staf Biro Umum Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Dari istrinya ini Niko dianugerahi seorang anak.

Ihwal penugasannya sebagai Direktur Pasar, Niko mengibaratkan dirinya sebagai petani jagung. Dia menyiapkan kebun mulai dari pengolahan lahan, penyediaan bibit, pupuk, hingga tetek bengek kebutuhan lainnya untuk merangsang pertumbuhan tanaman jagung. “Bila jagungnya sudah  berbuah dengan baik, baru saya bisa panen”, ujarnya.

Pasar Punggolaka Kendari. Bangunan los kosong tanpa pedagang. Padahal, lokasi pasar ini cukup strategis, di jalur jalan raya lintas Kendari – Kolaka. Foto: Yamin Indas

Perumpamaan Niko tersebut lebih ditekankan pada usaha pemanfaatan Pasar  Punggolaka. Dari 6 pasar tradisional di Kendari yang kurang diminati pedagang, Pasar Punggolakalah yang paling miskin penghuni. Los pasar itu hanya terisi 20 pedagang dari kapasitas sekitar  800 pedagang.

Dia mengatakan, pedagang yang ingin berjualan di Pasar Punggolaka hanya satu kewajibannya, yaitu siap berdagang. Kewajiban kepada pemerintah kota akan dibebaskan hingga waktu yang belum ditentukan. “Pokoknya, pakai dulu fasilitas yang tersedia tanpa dipungut apa pun”, ujarnya.

Karena itu, Niko memilih berkantor di kompleks pasar tersebut. Sebuah bangunan rumah potong hewan (RPH) yang sudah tertelan rermputan liar, dibersihkan dan dijadikan kantor pusat pengendalian lima pasar tradisional lainnya dengan total karyawan lepas 128 orang. Sebelumnya 172 karyawan.

Langkah pertama Niko ialah mengurangi karyawan. Lalu sisanya diusahakan honornya naik secara bertahap sekitar 15 persen. Honor terendah adalah Rp 475.000. Dengan sedikit perbaikan penghasilan itu diharapkan kinerja mereka (karyawan) bisa lebih baik.Target  Niko adalah menciptkan pelayanan yang rapi, aman, dan nyaman bagi para pengguna pasar.

Agenda  berikutnya adalah memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum di pasar-pasar tradisional untuk memudahkan aktivitas para pengguna, baik pedagang maupun masyarakat. Selain itu meningkatkan kualitas  barang dagangan, baik  bahan makanan maupun ke butuhan sekunder seperti pakaian dan alat-alat rumah tangga.

Niko yakin misinya di Kota Kendari akan terlaksana dengan  baik. Sebab dalam waktu lima bulan terakhir ini dilakukan perbaikan dan penataan manajemen, terlihat kemajuan menggembirakan, kendati masih bersifat makro. “Jika pada awal tugas saya, potensi pasar yang terkelola secara optimal baru sekitar 64 persen, maka saat ini sudah di level 80 persen”, kata alumni Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Makassar (STIM) tersebut.

Menurut Niko, pungutan Pemerintah Kota Kendari  kepada para pedagang pasar tradisional  sangat ringan. Hanya sekitar Rp 3.200 sehari. Ini untuk kios permanent berukuran 2 kali 3 meter. Pungutan itu terdiri atas jasa pelayanan berdagang,  penggunaan kekayaan daerah (PKD),  jasa keamanan, ketertiban, dan kebersihan (K3), dan izin usaha yang dikeluarkan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kendari. Cuma Rp 2.300 per hari. Tetapi khusus di Pasar Punggolaka, tarif-tarif tersebut belum diberlakukan. “Bila transaksi sudah lancar dan omset sudah berkembang, maka ‘jagungnya’ baru akan mulai dipanen,” kata Niko Samara bertamsil. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment