POLDA NAIK KELAS DISAMBUT GEMBIRA

KADIS PERHUBUNGAN SULTRA HADO HASINA

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara dan lebih khusus jajaran Dinas Perhubungan menyambut gembira rencana Kapolri menaikkan kelas Polda Sultra dari tipe B menjadi tipe A. Pasalnya wilayah provinsi ini lebih luas dari Jawa Timur dan masalah kriminalitas makin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Itu antara lain pernyataan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina, Kamis sore (16 April 2020). Ia mengatakan, kepolisian memiliki kedekatan kerja dengan jajaran Perhubungan. Kedekatan itu antara lain di bidang penegakan hukum dan aturan lalu lintas di jalan raya.

Kepadatan lalu lintas dan penggunaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu sisi pelayanan publik di mana aparat kepolisian dan aparat perhubungan harus selalu bekerja sama dengan baik. “Kami dengan senang hati memback-up polisi di lapangan”, ujar Hado Hasina.

Perihal kenaikan kelas Polda Sultra dari tipe B ke tipe A telah terungkap dalam suatu keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono akhir tahun 2019 di Jakarta.

Polda yang direncanakan akan ditingkatkan statusnya terdiri atas Polda Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, Sultra, dan Papua Barat. Kenaikan itu dengan demikian Kepala Polda akan dijabat perwira tinggi Polri dari jenderal bintang satu menjadi bintang dua.

Bagi Sultra, perkembangan tersebut memiliki arti tersendiri. Selain faktor kewilayahan, dinamika masyarakat juga makin meningkat. Hal tersebut memungkinkan terjadinya peningkatan kasus kriminal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga diperlukan kewenangan dan tingkat koordinasi yang lebih luas bagi pimpinan Polda.

Beberapa hari yang lalu, tepatnya Senin 13 April 2020 Densus (Detasemen Khusus) 88 Mabes Polri telah menangkap 4 orang terduga teroris di Kota Raha, Kabupaten Muna. Mereka telah teridentifikasi sebagai anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Ke-4 terduga teroris saat ini ditahan di Mabes Polri.

Di ibu kota Kabupaten Muna tersebut beberapa waktu lalu juga ramai unjuk rasa yang dilakukan kelompok sopir yang menolak berhenti di terminal Lombe sebelum meneruskan perjalanan ke Wara, pelabuhan feri yang berhadapan dengan kota Baubau.

Terminal tipe B tersebut memang baru dioperasikan menjelang tutup tahun 2019. Sejak peresmian beroprasinya terminal tersebut, angkutan penumpang trayek Raha-Wara diharuskan berhenti menurunkan dan menaikkan penumpang di terminal itu, sekitar separuh perjalanan Raha-Wara (100 Km).

Bagi pemerintah, fungsi terminal merupakan tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian alat angkutan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan. Ketentuan penggunaan terminal diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pada pasal 143 Undang-undang itu menyebutkan, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek (bus umum) wajib menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal.

Nah, ketika diberlakukan ketentuan tadi, para sopir terutama dari Raha menolak. Alasannya merepotkan. Kendaraan sementara melaju lalu diharuskan berhenti di terminal. Kebanyakan yang menolak adalah pengemudi liar. Mereka tidak memiliki izin trayek.

Tetapi kemudian mereka memengaruhi teman-teman yang punya izin untuk ikut unjuk rasa di Kota Raha. Mereka mengajak mogok, tidak beroperasi melayani penumpang ke Wara dan sebaliknya.

Menurut Kadis Perhubungan Sultra masalah tersebut telah berhasil diselesaikan. Artinya, sebagian sopir yang menolak kini sudah lunak dan mematuhi ketentuan tersebut. “Penyelesaian masalah tersebut merupakan wujud kerja sama yang baik antara Dishub Sultra dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra”, kata Hado. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GOLKAR SULTRA

OLEH YAMIN INDAS

 

HERI ASIKU, KETUA DPD GOLKAR SULTRA

PARTAI Golkar Sultra kini punya darah segar. Haji Heri Asiku baru saja terpilih melalui Musda sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sultra periode 2020-2025. Heri adalah kader Golkar yang selama dua periode terakhir ini duduk di DPRD Konawe Utara. Sepengetahuan saya, beliau bergabung dengan partai berlambang pohon beringin sudah sejak era Orde Baru. Orde Baru identik dengan Golkar.

Tadi pagi (Rabu 11 Februari 2020), saya diterima Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas di ruangan kerjanya. Saat kami berbincang-bincang, Pak Wagub sempat menyinggung Heri Asiku, tokoh muda yang baru terpilih sebagai pimpinan daerah sebuah partai legendaris, Golkar. Wajah Pak Wagub tampak cerah menyebut pimpinan baru Golkar Sultra. Artinya, beliau sangat mendukung dan menyambut gembira terpilihnya Heri Asiku.

Partai Golkar Sultra memang sedang membutuhkan figur yang segar, energik dan berintegritas, akomodatif, serta mampu merangkul kembali semua golongan dan warga Sultra di 17 kabupaten kota. Sebab sejak lama, Golkar adalah partainya rakyat Sultra. Sehingga Sultra pernah dijuluki jazirah Golkar.

Golkar adalah partai bercorak nasionalis dengan platform karya dan kekaryaan. Platform inilah sebenarnya ideologi Partai Golkar yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya di zaman now Golkar mengusung slogan baru: Suara Golkar Suara Rakyat.

Partai Golkar adalah partai modern. Proses rekrutmen dan kaderisasi partai tidak berdasarkan kedekatan keluarga atau dinasti, atau trah keluarga dari pendiri, dan bentuk primordialisme lainnya. Tetapi rekrutmen dan kaderisasi dilakukan berdasarkan prinsip dan kesamaan pandang terhadap platform partai. Selain itu kader partai harus memiliki keahlian dan profesi bidang-bidang tertentu yang akan dikontribusikan dalam rangka implementasi ideologi karya dan kekaryaan.

Tidak kurang pentingnya ialah bahwa kader itu harus mapan secara ekonomi agar dia dapat berkontribusi bukan hanya tenaga, pikiran dan waktu tetapi juga mendukung partai secara finansial dalam rangka penguatan perjuangan partai demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian makin utuh kehadiran Partai Golkar sebagai partai pengabdian untuk kepentingan rakyat, bukan tempat mencari penghasilan.

Pentingnya penguatan manajemen partai secara finansial adalah untuk memelihara citra dan marwa Partai Golkar agar tidak terlibat praktik politik uang dan uang mahar baik secara terang-terangan maupun terselubung sebagaimana dilakukan partai lain.

Praktik tersebut dilakukan dalam event-event pilkada. Panitia internal partai menjaring sebanyak mungkin bakal calon. Para bakal calon kemudian dijadikan obyek. Kantong mereka dikuras oleh oknum-oknum. Sedangkan uang mahar bersifat resmi yang dibayar bertingkat: DPC, DPD, dan DPP.

Ada juga partai yang secara terbuka menyatakan tidak ada uang mahar. Mamun, ketika calonnya berhasil terpilih dan menjadi bupati, walikota atau gubernur, operasi senyap dijalankan dengan dalih membangun kerja sama. Yang tampil menanda tangani MoU tentu saja bukan pengurus partai tetapi pelaku bisnis di belakang partai tersebut.

Partai Golkar harus menjauhi praktik buruk tersebut. Karena itu, pengurus partai harus direkrut dari kader-kader berintegritas sebagaimana dipaparkan di atas. Heri Asiku diharapkan segera membentuk pengurus DPD Golkar periode 2020-2025. Pengurusnya harus diisi kader-kader berintegritas, sekali lagi. Kecuali pertimbangan moralitas, kapabilitas dan aksesibilitas, faktor konfigurasi juga harus menjadi pertimbangan. Keterwakilan wilayah merupakan keniscayaan bagi pengurus baru.

Langkah selanjutnya adalah konsolidasi. Ketua DPD Golkar Sultra dianjurkan bergerak ke kecamatan dan desa untuk bertatap muka dengan masyarakat. Acara tatap muka adalah tradisi Golkar yang selama ini kerap dilupakan. Padahal komunikasi dialogis itu sangat penting artinya dalam rangka menyerap aspirasi.

Safari tersebut sekaligus memantau kondisi infrastruktur dan kegiatan ekonomi warga. Hasil safari kemudian menjadi bahan evaluasi bagi kepemipinan baik di tingkat kabupaten kota maupun kepemimpinan tingkat provinsi.

Aspirasi, kondisi infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah data faktual yang kelak dijadikan bahan pertimbangan utama ketika Partai Golkar menjaring dan merekrut calon-calon kepala daerah, selain tentu saja kriteria lainnya seperti kapabilitas atau kecakapan, aksesibiltas, integritas dan tidak tercela.

Partai Golkar jangan menjual kucing dalam karung. Rakyat harus tahu kucingnya warna dan segagah apa. Karena itu, kucingnya harus dijaring sejak awal, sebanyak mungkin. Rakyat jangan difetakompli (fait accompli). Kucingnya cuma satu, jelek lagi luar dalam. Tapi karena cuma satu-satunya (calon tunggal) ya rakyat terpaksa memilih yang jelek itu. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ON THE TRACK

 OLEH YAMIN INDAS

MENKO POLHUKAM MAHFUD MD

MENKOPOLHUKAM Mahfud MD minta agar semua orang, termasuk pemerintah daerah tidak mendramatisasi virus korona. Pemerintah daerah harus menenangkan warganya.

Peringatan Menko Polhukam tersebut kemudian dikritik seorang pakar komunikasi. Dikatakan, seperti dikutip Tribunnews.com, peringatan Mahfud itu jelas ditujukan kepada Anies, Gubernur DKI.

Gubernur tersebut memang lebih dulu mengumumkan sejumlah warga DKI suspect virus korona. Sementara Presiden Jokowi baru mengumumkan virus global itu beberapa hari kemudian. Presiden saat itu didampingi Menkes Letjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto. Warga yang terinfeksi adalah 2 warga Kota Depok di Jawa Barat, bukan penduduk DKI.

Salahnya Menko Polhukam di mana? Dia sebagai pembantu Presiden sudah bertindak tepat, on the track. Menko secara tidak langsung menegur gubernur yang selama ini merasa presiden dengan kebijakan antara lain penggusuran kawasan Monas tanpa izin pemerintah pusat, dan terakhir mengumumkan terduga kasus wabah virus global korona yang seharusnya merupakan otoritas Kepala Negara sebagai pemimpin 265 juta rakyat Indonesia.

Tegoran itu sebetulnya datang dari pejabat yang levelnya ketinggian bagi gubernur. Seharusnya datang dari Mendagri. Sebab Mendagri seharusnya setiap saat bisa mengontrol para kepala daerah yang kerap kebablasan dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemda adalah alat pemerintah pusat. Tetapi Mendagri sekarang belum kelihatan perannya dalam membantu Presiden membenahi pemerintah daerah yang cenderung kebablasan melaksanakan desentralisasi.

Di era Orde Baru, seorang Mendagri adalah sosok Pak Harto. Bila seorang Mendagri berkunjung ke suatu daerah, ketegangan pejabat daerah berada hanya satu strip di bawah ketegangan ketika kedatangan Pak Harto di daerah itu.

Seorang Mendagri juga mampu menertibkan kepala daerah yang bertingkah, misalnya memegang tongkat komando. Tongkat komando diturunkan hanya dengan sindiran.

Ketika berkunjung ke kawasan timur, Mendagri Rudini disambut sejumlah kepala daerah di Bandara Hasanuddin. Di antaranya ada yang mengepit tongkat komando.

Dalam kesempatan lain ketika berkunjung ke Riau, Rudini menyindir tongkat komando tadi. Dia bilang, kepala daerah jangan pakai tongkat komando. Kapan dia bisa bersalaman dengan rakyat kalau pegang tongkat komando. Kan dia juga bukan pimpinan satuan ABRI, demikian Mendagri seperti disiarkan Kompas kala itu.

Alhasil, kepala daerah ybs melepas tongkat komandonya yang hulunya bertatahkan gambar Garuda dari emas.

Mendagri Kabinet Indonesia Maju adalah seorang jenderal bintang empat. Semut pun mengungsi ketika beliau melakukan inspeksi, apalagi para perwira dan prajurit. Wibawa itu mestinya tidak melorot satu inci pun ketika beliau memegang tampuk pimpinan Kementerian Dalam Negeri.

Dia adalah figur yang mestinya mampu mengontrol sekian banyak dirjen, sekian banyak gubernur, sekian banyak bupati dan walikota hingga desa dan kelurahan. Bahkan seluruh masyarakat melalui parpol maupun ormas.

Beliau diharapkan sering turun ke daerah menunjukkan kewibawaan dan ketegasan sikap pemerintah terkait berbagai hal dalam kehidupan bernegara. Masyarakat tentu masih menghargai pemerintah yang berwibawa dan tegas.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GAGAP TERMINAL

 OLEH YAMIN INDAS

DESAIN TERMINAL TIPE DI KENDARI. TAHUN 2020 INI MULAI DIKERJAKAN DENGAN ADANA APBN

  GAPTEK, gagap teknologi adalah stigma bagi warga yang belum mahir menggunakan teknologi di era digital. Mereka sangat asing terhadap trading melalui online seumpama perdagangan naik turunnya nilai mata uang atau harga minyak bumi di pasaran dunia, dan lain-lain.

        Tapi yang kita mau tulis di sini adalah gagap yang menunjuk pada perilaku yang masih agak primitif. Belum siap menghadapi perubahan. Bahkan ingin melawan perubahan itu dengan cara demo atau aksi mogok.

Para sopir angkutan umum di Sulawesi Tenggara masih gagap memanfaatkan terminal dalam rangka ketertiban pelayanan publik di bidang transportasi. Baik sopir yang beroperasi di kota-kota maupun sopir angkutan antar kota antar kabupaten di provinsi itu.

Kebalikan bagi pengusaha angkutan dan sopir di Jawa dan Sulawesi Selatan. Terminal, halte, rest area telah diakui sebagai sarana dan prasarana transportasi yang mengatur sistem atau mekanisme transportasi agar aman dan nyaman bagi pengguna jasa angkutan. Sikap dan pandangan ini telah membudaya sejak sekian puluh tahun, atau bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Era gagap sudah lama terkubur.

Para pengusaha angkutan di  Sultra  dan operatornya yaitu para sopir belum tahu manfaat dan fungsi terminal. Maklum, terminal atau simpul transportasi darat baru diperkenalkan Hado Hasina sekitar tahun 2016, tatkala dia ditunjuk sebgai Kepala Dinas Perhubungan Sultra oleh Gubernur Nur Alam (waktu itu). Dinas ini sudah terbentuk hampir bersamaan terbentuknya Provinsi Sultra tahun 1964. Tetapi para pimpinan sebelumnya tak kepikiran soal infrastruktur transportasi.

Tak masuk akal sebuah provinsi yang memiliki panjang jalan ribuan kilometer tidak memiliki terminal. Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang fungsi utamanya sebagai tempat perhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir.

Bagi pemerintah, fungsi terminal juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian alat angkutan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan. Ketentuan penggunaan terminal diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pada pasal 143 Undang-undang itu menyebutkan, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek (bus umum) wajib menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal.

KADIS PERHUBUNGAN SULTRA DR IR H HADO HASINA MT

Perlawanan terhadap undang-undang tersebut terjadi ketika Pemprov Sultra dalam hal ini Dinas Perhubungan meresmikan penggunaan terminal di Lombe, Kabupaten Buton Tengah, beberapa bulan lalu. Terminal itu terletak di titik pertengahan ruas jalan Raha-Wara sejauh kurang lebih 100 Km.

Sebelumnya angkutan umum yang beroperasi di lintas (trayek) tersebut bergerak dari Kota Raha langsung ke Wara, lokasi pelabuhan kapal feri lintas penyeberangan Wara-Baubau, begitu juga sebaliknya. Para sopir angkutan tersebut telah terbiasa menurunkan dan menaikkan penumpang di tepi jalan atau di bawah pohon, atau di mana saja mereka mau.

Nah, ketika diberlakukan ketentuan tadi,  para sopir terutama dari Raha menolak. Alasannya merepotkan. Kendaraan sementara melaju lalu diharuskan berhenti di terminal.  Kebanyakan yang menolak adalah pengemudi liar. Artinya mereka tidak memiliki izin trayek.

Tetapi kemudian mereka memengaruhi teman-teman yang punya izin untuk ikut unjuk rasa di Kota Raha. Mereka mengajak mogok, tidak beroperasi melayani penumpang ke Wara dan sebaliknya.

Suatu perubahan memang mempunyai risiko penolakan. Sebab tidak semua orang mau mengadaptasi diri dengan perubahan itu. Tetapi kalau orang tidak suka menyesuaikan diri dengan perubahan, maka yang bersangkutan tidak akan maju-maju dalam hidupnya.

Para sopir trayek Raha-Wara mungkin tidak sadar bahwa ruas jalan yang dilalui setiap hari belum lengkap. Belum ada terminal, halte, rest area yang disebut infrastruktur transportasi. Infrastruktur tersebut merupakan sarana untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang dan sopir sendiri.

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Pemprov Sultra kemudian menyediakan infrastruktur terminal dll untuk melindungi warga dan sopir angkutan umum dari kecelakaan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan. Selanjutnya sopir dan siapa pun wajib memenuhi aturan pemerintah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur transportasi seperti terminal.

Soal kebiasaan berhenti di sembarang tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang adalah alasan subyektivitas sopir yang mau enak sendiri. Kebiasaan bersifat pribadi itu tentu saja harus diubah dengan adanya ketentuan bahwa kendaraan umum harus berhenti di terminal untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.

Sejak kehadiran terminal tipe B di semua kabupaten dan kota  di Sultra,  para pengemudi angkutan umum diharapkan mau memahami fungsi dan manfaat terminal. Yaitu sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga ke tempat tujuan akhir dari perjalanan.

Kemelut kehadiran terminal tipe B di Lombe diharapkan telah berakhir. Harapan muncul ketika sejumlah sopir dari Raha menemui Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina di kantor Dinas Perhubungan. Pertemuan itu terjadi Rabu pagi (11 Februari 2020).

Para sopir tersebut telah menyadari pentingnya fungsi sebuah terminal. Oleh karena itu mereka menandatangani sebuah pernyataan di hadapan Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina. Isinya mereka bersedia untuk berhenti sementara di terminal Lombe sebelum meneruskan perjalanan ke Wara. Sebaliknya dari Wara ke Raha mereka juga akan berhenti di terminal tersebut.

Menurut Kadis Perhubungan Sultra, para sopir angkutan umum lintas Wara – Lombe dan sebaliknya, tidak ada masalah. Mereka mematuhi aturan baru tersebut. Angkutan umum pedesaan juga malah menyambut baik kehadiran terminal itu. Sebab muatan mereka baik orang maupun barang lebih mudah diturunkan dan dan dinaikkan di terminal.

Terminal tipe B di Lombe kini telah berdenyut sebagai pusat kegiatan ekonomi penduduk setempat.  Warga membuka usaha dengan berjualan makanan dan minuman serta kebutuhan lain bagi para penumpang yang turun dan naik di terminal tersebut.

Pembangunan terminal tipe B, rest area, halte bagi Kadis Perhubungan Sultra adalah tantangan yang membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Pasalnya, pembangunan infrastruktur transportasi tersebut harus dibiayai dengan dana APBD. Urusannya menjadi berat karena  pemegang kuasa anggaran di provinsi cara berpikirnya kurang lebih sama atau selevel dengan para pengusaha dan sopir angkutan umum.

Pemegang otoritas anggaran tersebut tidak mau memahami arti pentingnya pembangunan infrastruktur transportasi. Pembangunan tersebut tidak lain dari investasi pemerintah daerah untuk membuka kran sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu telah terbukti selama 3-4 tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perhubungan terus meningkat.

Namun demikian tidak membuat Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina berputus asa. Dia terus pepetin oknum pejabat keuangan provinsi terkait penyediaan dana pembangunan infrastruktur transportasi, kendati hasilnya selalu jauh dari harapan.

Dia mengungkapkan, tahun 2019 pemasukan ke kas Pemprov Sultra dari Dinas Perhubungan seitar Rp 13 miliar. Kenaikannya sangat drastis dibanding tahun 2016 ketika Hado baru mulai memimpin dinas ini. Setoran ke kas Pemprov ketika itu hanya sekitar Rp 3 miliar.

Kenaikan signifikan itu tidak membuat pemegang otoritas keuangan provinsi berpikir cerdas dalam rangka mengimbangi prestasi tersebut. “Kita minta Rp 2 miliar saja tidak dikasih”, ujar Hado datar.

Satu hal yang membesarkan hati Hado Hasina selama mengelola Dinas Perhubungan Sultra adalah respons Kementerian Perhubungan atas usulnya membangun terminal tipe A di Kota Kendari. “Kegiatan fisik telah dimulai”, katanya sumringah. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

EKSPOR SKALA KECIL

OLEH YAMIN INDAS

DR AKHMAD FIRMAN SE, MSP

AKHMAD FIRMAN adalah ekonom senior di Universitas Haluoleo. Ia mengatakan, pemerintah harus membina pengusaha menangah (UKM) agar terangkat menjadi pengusaha besar. Untuk mencapai kelas itu  pengusaha juga harus berorientasi ekspor. Di era digital, ekspor dapat dilakukan dalam kuantitas berskala kecil.

        Firman sejak lama melihat Sultra memiliki potensi ekspor cukup besar. Selain hasil perkebunan seperti kakao yang menjadi komoditas andalan, produksi perikanan juga berpotensi sebagai komoditas ekspor.

        Tetapi dia memberikan sedikit catatan tentang  potensi ekspor hasil perikanan. Produksi ini tersebar di pantai dan pulau-pulau dalam jumlah yang kecil-kecil sehingga nilai keekonomiannya kurang memadai. Untuk mengumpulkan sebaran-sebaran komoditas itu tentu membutuhkan biaya pengangkutan yang tidak kecil.

        Tetapi hal itu adalah mindset lama bahwa kegiatan ekspor harus dalam kuantitas yang besar. Harus mengumpulkan minimal satu  atau dua kontainer, kemudian mendatangkan kapal besar. Di era digital sekarang ini, menurut Firman, ekspor dapat dilakukan secara online. Maka kuantitas ekspor juga harus dalam skala kecil. “Eksportir dapat menggunakan perusahaan cargo seperti JNE”, ujarnya.

        JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE).  Perusahaan cargo tersebut kini dapat mengantar barang ke seluruh dunia.

        Firman menyebut beberapa jenis hasil perikanan yang dapat diekspor dalam kuantitas skala kecil. Ratusan bahkan puluhan kilogram saja bisa dipaket lalu dikirim melalui perusahaan cargo. Udang, kepiting, rajungan, dan jenis-jenis ikan tertentu seperti tuna disebutkan sebagai beberapa contoh. “Ikan bandeng pun bisa dieskpor”, katanya.

        Tetapi jenis ikan-ikan tertentu harus diolah dulu dengan kualitas yang bagus. Ikan besar, misalnya, diolah dalam bentuk fillet. Firman mengatakan, ikan bandeng presto merupakan bentuk ikan olahan yang sangat mungkin bisa menjadi favorit ekspor. Ikan bandeng diolah hasilnya menjadi empuk karena duri-durinya yang tajam sudah lembek setelah dipresto.

        Tetapi untuk terjun ke bisnis ekspor online, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait bersama Dinas Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta instansi terkait lainnya di daerah, harus bekerja fokus. Eksportir pemula harus diberi wawasan, bahkan petunjuk teknis tentang pengolahan hingga prosedur kegiatan ekspor. Bukan itu saja. Pemerintah juga harus ikut membuka dan mengakses pasar ke negara-negara tujuan ekspor.

        Sejalan dengan itu, lembaga-lembaga bank pemerintah maupun swasta harus membuka koresponden di negara-negara tujuan ekspor.  “Pemerintah kini sudah saatnya fokus membina pengusaha untuk menjadi pelaku ekspor”, kata Firman.

        Menurut dia, selama ini pemerintah terlalu fokus terhadap pembinaan pengusaha kecil dari kategori UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hingga UKM (Usaha Kecil Menengah). “Semua kebijakan pemerintah pusat diarahkan untuk UMKM/UKM”, kata Firman lagi.

        Namun demikian ia menyatakan sangat mengapresiasi komitmen pemerintah terkait pembinaan UMKM dan UKM. Tetapi harus ada langkah keberpihakan berikutnya yaitu pembinaan pengusaha yang levelnya telah terangkat sebagai pengusaha besar.

        Keberpihakan yang dianggapnya berat sebelah diimplementasikan dalam bentuk penyediaan fasilitas kredit antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat). Bank-bank pemerintah juga diwajibkan menyedikan porsi sekian persen dari total kredit investas yang dikeluarkan.

        Akhmad Firman mengajar di Universitas Haluoleo segera setelah meraih gelar sarjana Strata1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin pada tahun 1984. Dengan IP 2,9, dia  cukup memenuhi syarakt untuk mengajar di almamaternya.  Dengan IP (Indeks Prestasi) 2,7 saja sudah bisa diterima di Unhas. Tetapi dia memilih merantau ke Kendari untuk mencari tantangan.

Dalam curikulum vitae tercatat sekitar 32 penelitian yang melibatkan dirinya terkait pemetaan ekonomi masyarakat di lapis bawah, termasuk UMKM dan UKM, serta prospek bisnis ekspor komoditas lokal. Tidak hanya di Sultra tetapi Firman juga merambah ke Papua dalam rangka mengemban tugas ilmiah tersebut.

Secara pribadi saya sudah lama kenal sosok ini. Kami sering bertemu di lapangan di berbagai daerah dan penjuru di Sultra. Mobilitasnya yang tinggi itu tentu saja terkait kegiatan penelitian. Saya merasa akrab karena setiap ketemuan di kapal atau di darat Firman memuji produk jurnalistik saya di harian Kompas. “Saya senang dan selalu saya membaca tulisan Anda”, ujarnya.

Firman berasal dari keluarga mapan dalam ukuran desa atau kampung di Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Djama adalah kepala kampung “seumur hidup”. Kampung itu bernama Lamanda dan telah dimekarkan menjadi desa yang letaknya sekitar 170 Km selatan Kota Makassar.

Djama tidak memiliki ijazah sekolah manapun. Tetapi sosok ayah itulah yang meletakkan fondasi dan arah kehidupan Firman. Firman bertutur, ketika  hendak mendaftar kuliah ke Unhas dengan pilihan antara lain jurusan hukum dan ekonomi, ayahnya mendorong ke fakultas ekonomi saja.  “Kalau di hukum saya khawatir kau akan berpihak kepada keluargamu walaupun dia dalam posisi bersalah”, ujar Firman mengutip almrahum ayahnya.

Di zaman dulu posisi kepala desa, lurah atau kepala kampung merupakan simbol kekuasaan trias politika, minus legislatif yang biasanya dipegang dewan adat. Firman menuturkan, ayahnya sering mengadili warga dari kalangan bangsawan (karaeng) di wilayahnya dalam berbagai kasus. Tetapi kebanyakan sengketa tanah.

Kecuali ayahnya, Firman juga menyebut abangnya, Nurdin Basma, sebagai sosok yang berandil besar dalam menyongsong masa depannya. “Dia yang mengatur aset ibu buat biaya kuliah saya”, ujarnya. Nurdin Basma kini berstatus pensiunan guru SMA 2 Makassar. Mereka bersaudara 7 orang minus satu yang meninggal waktu kecil. Firman sendiri anak ke-6

Ibunda Firman, Basse (alm) kemudian berperan sebagai single parent karena sesuatu sebab sehingga berpisah dari Djama. Selain berdagang keliling, Ibunda Basse juga mengelola aset seperti lahan pertanian dan kehutanan yang ditumbuhi pohonan kayu berkualitas.

Beliau tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal itu yang membuat Firman harus melamar gadis Kalampang sekitar 7 Km dari Lamanda, agar calon istri itu bisa berkomunikasi dengan baik, dengan Ibundanya. Rosmawati, gadis itu adalah mahasiswi Akademi Koperasi Makassar.

Dalam hal pemilihan jodoh Firman bertentangan dengan pandangan ayahnya. Djama menghendaki anaknya yang telah menyandang gelar sarjana mau menikah dengan anak pejabat. “Kau sudah bisa memanjat, nak”, ujar Djama seperti dikutip Firman.

Hasil pernikahan Firman dengan Rosmawati telah membuahkan 4 anak. Ainal Fuad Adam bergelar S2 kini menjadi dosen di Universitas Negeri Musemus Merauke, Papua Barat. Anak kedua Nizar Fachry Adam menyandang gelar S2. Dua lainnya juga telah menyelesaikan pendidikan strata1, termasuk si bungsu Aulia Annisa yang meraih gelarnya dari Univesitas Gajah Mada.

Kampus Unhalu dan Kendari menawarkan banyak peluang bagi pasangan ini. Rosmawati, mama Ainal kemudian melanjutkan pendidikannya di FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Unhalu. Alhasil, Rosmawati kini bergelar Master Pendidikan dan sehari-hari menjabat kepala sekolah di sebuah SD Kota Kendari.

Adapun Firman, pria bermata sipit juga tidak puas dengan gelar S1 dari Unhas. Di tengah kesibukannya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kegiatan penelitian, Firman melanjutkan pendidikan S2 di ITB (Institut Teknologi Bandung) dan selesai tahun 1993. Sedangkan pendidikan doktoral dalam Ilmu Manajemen diraih dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2014.

Cita-cita puncak seorang dosen adalah meraih gelar guru besar (profesor). Dr Akhmad Firman SE, MSP, berharap dapat menyandang gelar profesor sebelum pensiun tahun 2023. “Saya akan undang pada saat pengukuhan, insya Allah tahun depan”, kata pria yang lahir di Kampung Lamanda. 7 Juli 1958.

Ia berpandangan, di era digital manusia harus membangun jaringan pertemanan yang luas. Sejalan dengan itu manusia Indonesia juga harus terus meningkatkan kapasitas pribadi. “Saya ikut berbagai macam kegiatan dan forum ilmiah merupakan salah satu cara menambah wawasan dan jaringan”, ujarnya. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MENYEMAI BIBIT ENTREPRENEURSHIP

OLEH YAMIN INDAS

ENTREPRENEUR telah diindonesiakan Abdul Latief menjadi enterpreneur. Dalam bukunya “Bangkitnya Enterpreneur Nasionalis” dengan subjudul “Pengusaha Pejuang dan Pejuang Pengusaha” mantan Menteri Tenaga Kerja di era Orde itu minta izin kepada pembaca atas penggunaan kata entrepreneur menjadi enterpreneur untuk memudahkan penyebutan dan pengejaan. Sebab sudah banyak juga kata asing yang telah diindonesiakan seperti management menjadi manajemen.

Abdul Latief adalah penggagas lahirnya organisasi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) pada tahun 1972. Buku edisi lux setebal 580 halaman diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2017 untuk menandai peringatan 45 tahun usia HIPMI. Melalui HIPMI Abdul Latief mampu membangun oase demokratisasi dalam menjalankan roda organisasi kemasyarakatan di era rezim otoriter.

Tapi judul tulisan ini masih menggunakan kata aslinya, entreprenerur ditambah imbuhan ship untuk menunjukkan sebuah kata sifat (adverb), dengan pertimbangan untuk menghemat tempat (space) dan estetika layout sebuah halaman. Dan entrepreneurship diartikan sebagai jiwa kewirausahaan.

Program pemerintah sekarang ini sudah lebih menukik ke persoalan dasar untuk mengatasi kemiskinan. Penduduk miskin yang diberi predikat masyarakat prasejahtera tidak lagi hanya diberikan ikan tetapi diberikan ikan dan pancing sekaligus.

Seperti apa itu? “Jika sebelumnya hanya dibagikan beras dan telur, kini ditambah dengan bahan pangan lainnya seperti sayuran, daging atau ikan”, tutur Kadis Sosial Provinsi Sultra, Armunanto (54).

Ia segera menambahkan, masyarakat prasejahtera yang menerima manfaat dari program ini dapat berperan sebagai pemasok bahan pangan lainnya yang mereka hasilkan dari lahan pertanian maupun dari usaha perikanan. Jadi akan terjadi proses kegiatan jual beli di antara mereka.

Program ini telah berubah dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program Bansos Sembako 2020. Dananya juga dinaikkan dari Rp 110.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi Rp 150.000 per KPM setiap bulan. Sasarannya 155.953 KPM yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sultra.

Dana tersebut disalurkan langsung ke masing-masing KPM. Di warong (warung gotong royong) telah dipasang mesin ATM (Anjung Tunai Mandiri). KPM juga telah dibekali kartu ATM. “Kartu elektronik tersebut tinggal digesek di situ”, kata Armunanto.

Namun ada juga yang offline, yaitu daerah blankspot signal jaringan internet. Kekecualian ini ditangani warong sebagai penerus Bansos 2020. Pengurus warong adalah orang pilihan dari desa tempat warong itu dibangun. Setiap warong melayani sekitar 250 sampai 300 KPM.

Warong juga dijadikan tempat distribusi beras dan telur yang penyalurannya tetap ditangani Bulog. Bahan pangan lainnya seperti sayuran, daging atau ikan dapat disediakan warong untuk dibeli tunai anggota KPM. Bahkan anggota KPM diberi kesempatan menitip atau menjual sayuran maupun ikan di warong bagi KPM yang lain di desa itu.

Dengan demikian, dana KPM beredar dan berputar di desa itu saja. Sehingga dana itu dipastikan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat serta masyarakat sekitarnya pada umumnya , dan anggota KPM pada khususnya.

`Armunanto menyebut terjadinya trickle down effect (efek menetes ke bawah) sebagai dampak positif Program Bansos Sembako 2020. Ia mengatakan program ini akan mendorong munculnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di desa. Sebab pada dasarnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) juga dimiliki masyarakat pedesaan. Hanya saja bakat dagang itu kurang berkembang akibat kesulitan modal dan akses.

Dengan program terbaru, Program Bansos Sembako 2020 dapat dimaknai pemerintah sedang menyemaikan dan merangsang tumbuhnya bibit serta jiwa kewirausahaan kepada masyarakat prasejahtera untuk membangun fondasi ekonomi agar mereka bisa bangkit dari jebakan kemiskinan.

Program Bansos Sembako pada dasarnya diadakan pemerintah untuk menstimulir masyarakat agar lebih produktif, bahkan sangat berpeluang menuai hasilnya menjadi wiraswasta. Pekerjaan atau profesi baru tersebut akan menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang saat ini masih berpredikat prasejahtera. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GUBERNUR FIGUR SENTRAL

OLEH YAMIN INDAS

Gubernur Ali Mazi SH

GUBERNUR adalah figur sentral di daerah. Bahkan berpeluang besar untuk naik menjadi figur sentra ke tingkat nasional. Di Amerika Serikat, tidak jarang gubernur pindah kamar tidur ke Gedung Putih sebagai presiden negara adidaya dan kampiun demokrasi itu. Jimmy Carter disebutkan sebagai contoh. Gubernur Negara Bagian Georgia tersebut terpilih sebagai Presiden AS ke-39 (1977-1981).

Indonesia sendiri menyaksikan proses politik yang menyentakkan. Joko Widodo baru menjabat sekitar 2 tahun sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota secara surprise terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Seperti halnya Jimmy Carter, Jokowi panggilan akrabnya berlatar belakang sipil bergelar insinyur kehutanan dari Universitas Gajah Mada.

Jokowi malah melampui popularitas Jimmy Carter yang juga adalah senator dari Georgia. Pria kelahiran 1 Oktober 1924 di Plains, Georgia, itu menjabat Presiden AS hanya satu periode berdurasi 4 tahun (1977-1981). Sedangkan Jokowi dua periode, yaitu 20014-2018 dan saat ini 2019-2024.

Sebagai figur sentral, gubernur ditempatkan di rumah kaca oleh masyarakat di alam demokrasi dewasa ini. Sehingga gerak geriknya mudah kelihatan. Seumpama gubernur terlambat masuk kantor karena sesuatu sebab, pasti menjadi sorotan. Gubernur sulit ditemu masyarakat akan menjadi bahan gunjingan seumur hidup.

Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu, gubernur setiap saat melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintah pusat di Jakarta. Maka, jangan heran jika dalam waktu-waktu tertentu gubernur tidak berada di tempat.

Pada waktu yang berbeda gubernur juga bisa sering tidak berada di tempat karena harus melakukan koordinasi dan pembinaan di kabupaten dan kota. “Pendek kata, Ali Mazi karena jabatannya sebagai Gubernur Sultra sering tidak berada di tempat” kata Saifullah, Kamis 20 Februari 2020, di kantornya di bilangan Kemaraya, Kendari. Dia adalah Kadis Informasi dan Komunikasi Provinsi Sultra.

Saiful melanjutkan, tugas dan fungsi gubernur telah dibagi habis kepada sekitar 52 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Sekretariat Kantor Gubernur di Kendari. Karena itu, terkait pelayanan publik tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Semua berjalan lancar.

Bagi masyarakat, baik perorangan maupun lembaga yang hendak berurusan dengan gubernur, tinggal dilihat urusannya mengenai apa saja. Jika menyangkut perizinan, misalnya, hal tersebut harus dirinci lagi izin apa. Kalau izin trayek angkutan luar kota (antar kota antar kabupaten dalam provinsi), itu sudah pasti urusan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

Boleh jadi juga Gubernur Ali Mazi tidak masuk kantor di Bumipraja Andonohu, kendati masih berada di Kendari, karena dia sedang melakukan kunjungan ke proyek pembangunan jalan wisata Kendari-Toronipa. Proyek jalan sepanjang 14,6 Km tersebut dinilai sangat strategis karena membuka jalur konektivitas ibu kota provinsi dengan obyek-obyek wisata alam dan pantai di kawasan Toronipa.

Saifullah, Kadis Infokom Sultra

Menurut Kadis Infokom Sultra, Gubernur Ali Mazi belakangan ini terlihat sangat concern terhadap pengembangan pariwisata. Sebab kegiatan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Biaya transportasi, hotel, makan minum dan lain-lain yang dikeluarkan para turis mancanegara dan local, jatuh langsung ke masyarakat.

Terkait kegiatan DPRD seperti sidang pleno, acara tersebut dapat dihadiri Wakil Gubernur Lukman Abunawas. Kehadiran wakil gubernur telah mewakili pimpinan eksekutif, tanpa kehadiran gubernur. Baik sidang pleno maupun penandatanganan suatu perda yang dilakukan wakil gubernur, dipandang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keberadaan lembaga wakil gubernur adalah dalam rangka menggantikan posisi gubernur bila yang disebut terakhir berhalangan. Secara historis dihidupkannya kembali lembaga wakil gubernur di era Orde Baru merupakan prakarsa Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri H Eddy Sabara.

Munculnya inisiatif tersebut didasarkan pengalaman Eddy Sabara sendiri ketika menjabat gubernur di bebarapa provinsi, termasuk di Sultra selama lebih dari dua periode. Eddy Sabara sering menghadapi situasi sulit akibat tidak adanya figur pengganti bila dia berhalangan hadir untuk menandatangani suatu perda di depan sidang pleno DPRD, termasuk RAPBD menjadi Perda APBD.

Sebelumnya, di masa Orde Lama lembaga wakil gubernur sudah eksis. Di Sultra sendiri, wakil gubernur di era tersebut dijabat Jakub Silondae. Setelah masa jabatan Jakub Silondae selama 5 tahun berakhir, Sultra dan provinsi lainnya di Indonesia tidak punya wakil gubernur hingga muncul prakarsa Eddy Sabara selaku Irjen Depdagri di era kepemimpina Amir Machmud sebagai Menteri Dalam Negeri. ***

Foto Saifullah, Kadis Infokom Sultra

Top of Form

9

Bottom of Form

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BURUNG ABAABIL

OLEH YAMIN INDAS

TRAGEDI pembantaian umat Islam di Uighur, China, sebagai sesama muslim kita prihatin dan hanya bisa berharap dan berdoa agar Allah SWT melindungi dan menyelamatkan mereka dari kezaliman aparat pemerintah China.

Tetapi nanti dulu, kita jangan salah kaprah. Umat yang tertindas di sana adalah kelompok sparatis dan teroris. Mereka ingin melepaskan diri dari pemerintah Beijing agar hidup merdeka dan mandiri seperti leluhur mereka sebelum ekspedisi militer Dinasti Qin menaklukkan wilayah itu pada tahun 1750.

Oleh karena pokok persoalan bersumber dari gerakan sparatis dan teoris, maka sesuai konstitusi kita tidak boleh
mencampuri urusan dalam negeri China, dengan mengecam tindakan pemerintah negeri Tirai Bambu tersebut. Sama seperti sikap China tidak pernah mengeritik pemerintah Indonesia dalam menghadapi pemberontak Papua Merdeka.

Namun demikian, Allah SWT Maha Kuasa dan Maha Adil. Dia punya kehendak yang tidak diketahui siapapun. Dia menolong umat-Nya yang tertindas. Allah SWT menurunkan azab sebagaimana disaksikam umat manusia saat ini di Wuhan dan mungkin juga di provinsi lainnya di negeri komunis itu.

Azab berupa virus Corona yang telah menelan ribuan korban meninggal. Ketika masih dalam situasi panik, kini dikabarkan muncul lagi ancaman baru bagi penduduk China. Ribuan burung gagak berdatangan ke Wuhan dan beberapa kota lainnya di Provinsi Hubei. Di lain hal dilaporkan lagi munculnya nyamuk raksasa di Beijing.

Seorang warga Beijing mengatakan, dia melihat sejumlah besar nyamuk raksasa berkerumun di jalan raya distrik Hadian, Beijing. Sebegitu jauh belum ada laporan negatif terkait munculnya hewan-hewan aneh itu. Mengenai burung gagak ada yang mengatakan gelombang burung haus darah itu terpancing bau mayat para korban virus Corona.

Pada abad ke-6 dalam sejarah Islam tercatat ada pasukan gajah yang gagah berani dari Yaman datang menyerbu Mekkah untuk menghancurkan Ka’bah. Sejarah ini diabadikan dalam Al Qur’an surah Al Fil atau populer disebut Abaabil.

Orang Qurais yang menjaga dan merawat Ka’bah yang dibangun Nabi Ibrahim as bersama putranya Ismail, hanya berserah diri kepada Allah menghadapi serbuan pasukan berkendaraan gajah itu. Maka Allah pun membela umat-Nya yang tak berdaya dan Ka’bah yang suci dengan mengirim burung Abaabil. Burung yang diriwayatkan sangat kecil itu memangsa pasukan bersama gajahnya sehingga mereka lumat seperti daun dimakan ulat.

Apakah burung Abaabil ini anolog dengan virus Corona, burung gagak dan nyamuk raksasa yang menakutkan saat ini di China, jawabannya ada di dalam keyakinan umat Islam.

Sebagai tambahan, nelayan muslim di Natuna juga mengalami tekanan mental dan psikologis akibat kegiatan penangkapan ikan ilegal dengan kapal modern oleh orang-orang China yang dikawal dengan kapal pasukan penjaga pantai. Presiden Joko Widodo, seorang muslim yang taat dan penyabar, sempat meninjau nelayan Natuna. Presiden tentu saja dikawal Angkatan Perang RI. Tak lama sepulang Presiden dari Natuna meledak berita serangan virus Corona di China. Wallahu alam

Top of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WONDERFULL 2020 DI PASARWAJO DAN WAKATOBI

OLEH YAMIN INDAS

KADIS PARIWISATA SULTRA I GDE PANCA

SEPANJANG tahun 2020 ini Indonesia menyelenggarakan pesta budaya. Semua yang indah, semua yang unik, dan hal-hal yang membuat orang terkagum-kagum, akan ditampilkan. Dunia silakan menonton. Untaian zamrud di khatulistiwa menyimpan ragam budaya dan pesona alam yang hangat.

        Pesta itu dikemas dalam apa yang disebut Wonderfull Indonesia 2020. Digelar mulai dari Aceh hingga Papua dengan jadwal pesta yang berbeda. Nuansa kearifan lokal masing-masing daerah dapat disaksikan di event-event tersebut. Anda tinggal memilih ke provinsi mana yang disuka. Yang pasti, 34 provinsi di Nusantara kebagian minimal dua paket dari 100 wonderfull event dengan tempat yang berbeda.

        Sulawesi Tenggara, provinsi yang memiliki potensi aspal alam terbesar di dunia dan terdapat di Pulau Buton, kebagian dua paket dari 100 wonderfull event yang akan digelar sepanjang tahun ini di seluruh Nusantara. Kedua paket itu adalah Wakatobi Wonderfull and Expo Wakatobi Wave di Kabupaten Wakatobi, dan Festival Budaya Tua Buton di Pasarwajo, ibu kota kabupaten penghasil aspal alam tadi.

        Festival Budaya Tua Buton lebih awal dari Wakatobi Wonderfull. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, I Gde Panca, event Budaya Tua Buton digelar 19-24 Agustus 2020. Sedangkan Wakatobi Wonderfull and Expo Wakatobi Wave diselengagaran 14-16 November 2020. “Jadwal ini ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, ujar Panca di kantornya, Kamis 13 Februari 2020.

        Ia mengatakan, masyarakat Sultra dengan senang hati menyambut program Wonderfull Indonesia 2020 dengan 100 wonderfull event. Event di Pasarwajo dan Wakatobi diperkirakan padat pengunjungnya. Sebab masyarakat Sultra dikenal sangat menghargai budayanya sendiri. Setiap kali ada festival budaya, kegiatan itu selalu dipadati pengunjung dari warga lokal sendiri.

        Di antara ragam pesona budaya Buton yang akan ditampilkan pada festival Budaya Tua Buton adalah makan bersama yang disebut Pekande-kandea. Di acara ini semua jenis makanan tradisional disajikan. Pengunjung yang dianggap tamu istimewa disuap oleh gadis-gadis pilihan. Tamu memilih jenis makanan apa yang sesuai selera. Makanan itu  dipajang di atas talam dari kuningan buatan beberapa abad yang lalu.

          Selain panorama alam bawah laut berkonten ribuan spesis terumbu karang dan ragam ikan hias, Wakatobi Wonderfull juga akan menampilkan kegiatan seni tari dan seni musik tradisional, serta festival kuliner.

        Wakatobi dengan taman lautnya itu menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menempatkan daerah tersebut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam rangka menyiapkan 10 Bali Baru di Indonesia. Ke-10 Bali Baru itu tersebar dari Aceh hingga Papua. Beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai KSPN super prioritas, agar pembangunannya lebih dipercepat.

                 Terkait tingkat perkembangan pariwisata saat ini, I Gde Panca mengatakan, Sultra masih dalam tahap mulai berbenah. Namun demikian, kunjungan turis mancanegara maupun lokal kian meningkat. Turis mancanegara lebih banyak ke kepulauan, terutama Wakatobi dengan taman lautnya itu.

Sedangkan turis lokal lebih terkonsentrasi di daratan besar yakni Kendari. Sebagai ibu kota provinsi, Kendari sering menjadi tuan rumah untuk event-event yang bersifat konferensi tingkat nasional maupun internasional. Menjelang tutup tahun 2019, misalnya, sekitar 34.000 peserta Hari Pangan Sedunia berkumpul selama 3-4 hari di kota tersebut. Dan bebarapa hari yang lalu, sekitar 5.000 kader Partai Amanat Nasional (PAN)  dari seluruh Indonesia mengadakan kongres di Kendari.

        Kota Kendari memiliki sebuah pulau wisata, yaitu Pulau Bokori di ambang masuk Teluk Kendari. Pulau berpasir putih seluas kurang lebih 6 hektar, ini bisa dicapai hanya sekitar 10 menit dari daratan terdekat di Desa Bajo Indah. Di desa ini telah dibangun pelabuhan khusus wisata sebagai tempat transit ke Pulau Bokori.

        Menurut I Gde Panca, akses dan aminitas pariwisata masih menjadi tantangan pembangunan pariwisata di Sultra.  Selain menambah hotel dan restoran yang ada, kualitas pengelolaan aminitas tersebut masih ditingkatkan. Panca menyebut Sultra masih sangat membutuhkan manajer yang handal di bidang pariwisata.

Ia berharap perguruan tinggi yang ada di provinsi ini membuka program pendidikan pariwisata. Tujuannya adalah untuk menghasilkan SDM pariwisata berkualitas baik di bidang manajemen hotel maupun tata boga dalam rangka menyiapkan, memasak dan menghidangkan makanan siap saji yang lebih berkualitas.

Penyiapan SDM pariwisata dipandang penting dan mendesak. Sebab pariwisata saat ini merupakan primadona bagi Indonesia maupun provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan industri pariwisata  menyerap banyak tenaga kerja.

Tantangan lainnya adalah akses. Obyek-obyek wisata di Sultra belum terakses transportasi lokal yang memadai. Pasalnya, infrastruktur jalan menuju destinasi wisata, kondisinya  belum  baik dan nyaman dilalui alat-alat transportasi. Alat transportasi laut dari pulau ke pulau destinasi wisata,  juga demikian halnya, belum tersedia setiap saat diperlukan.

 Adapun akses antar  provinsi dan kabupaten melalui konektivitas udara, bagi Sultra dianggap telah memadai. Di provinsi ini terdapat 5 bandar udara yang melayani penerbangan setiap hari. Tiga bandar udara beroperasi di kepulauan, yaitu Bandara Betoambari di Baubau, Bandara Matahora di Wakatobi, dan Bandara Sugi Manuru di Muna. Dua lainnya di Kendari dan Kolaka.

        Angkutan kapal feri di lintas-lintas penyeberangan juga telah berkembang secara bertahap. Pulau Muna, Pulau Buton, Wakatobi, dan Pulau Kabaena telah terkoneksi dengan Kendari, ibu kota provinsi, berkat pelayanan armada kapal feri sebagai salah satu unsur atau komponen dari sistem perhubungan darat.

        Persoalan tersisa adalah ruas-ruas jalan lokal yang kondisinya memprihatinkan. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan jalan lokal menjadi jalan beraspal, tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan.  Kondisi Infrastruktur transportasi lokal yang demikian itu oleh I Gde Panca disebut sebagai bagian dari tantangan program pengembangan pariwisata di Provinsi Sultra.***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HADO TEROBOS HAMBATAN DESENTRALISASI

 OLEH YAMIN INDAS

DR IR H. HADO HASINA MT DI TENGAH PERWIRA TINGGI TNI-AL SAAT MEREKA MENINJAU LOKASI PANGKALAN TNI-AL DI TELUK KENDARI. PROYEK APBD ITU SEMPAT MANGKRAK 8 TAHUN SEBELUM KADIS PERHUBUNGAN SULTRA TURUN TANGAN MEMBERI SOLUSI

DISTRIBUSI kekuasaan dan ke wenangan ke daerah belum maksimal. Selama hampir 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, masih ada kementerian yang enggan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal tak seujung kuku pun wibawa dan kehormatan kementerian akan merosot hanya karena melaksanakan desentralisasi. Silakan buka memori, desentralisasi adalah amanat reformasi untuk memutus hubungan garis komando pusat-daerah, versi organisasi militer.

Adalah Kementerian Perhubungan – sekadar menyebut contoh – yang terkesan masih agak pelit menyerahkan sebagian urusannya ke daerah. Izin berlayar, misalnya, harus ditangani pusat. Bagi warga Binongko di Kabupaten Wakatobi, Sultra, urusan terkait kesyahbandaran itu bukan perkara mudah.

Dalam suatu perbincangan di rumahnya di sebuah jalan sempit di Kendari, Kamis 5 Februari 2020, Kadis Perhubungan Sultra Hado Hasina mengatakan, tidak ada sulitnya menyerahkan urusan perizianan seperti itu. Kalau mau, itu urusan camat saja. Caranya, kementerian melatih staf kecamatan kemudian disumpah dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin berstempel Garuda bagi kapal-kapal ukuran tertentu.

Dalam beberapa kesempatan Hado Hasina juga sering mengemukakan, Sultra sebagai provinsi kepulauan memiliki hak untuk mendapatkan penerimaan daerah lebih besar dari sektor kelautan. Namun, hak tersebut belum bisa dimanfaatkan karena masih ada sekat ‘sentralisasi’.

Hak-hak tersebut antara lain retribusi penggunaan perairan dan jasa labuh. Retribusi ini adalah hak pemerintah provinsi sesuai sejumlah perundang-undangan yang berlaku.

Ketika beraudiens dengan sejumlah anggota DPR Kabupaten Muna, Rabu 4 Februari 2020, Hado menjelaskan bahwa di Sultra terdapat 70 pelabuhan yang dibangun pemerintah dan 105 pelabuhan khusus yang dibuat swasta.

Pemda Provinsi Sultra sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, berhak memungut retribusi jasa labuh dari pelabuhan-pelabuhan tersebut. Namun, selama ini jasa labuh tersebut masih dikelola pusat. Mestinya hanya 5 pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan, yaitu Pelabuhan Wanci, Baubau, Raha, Kendari, dan pelabuhan Kolaka.

Menurut Hado Hasina, selama ini Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memperoleh PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) melalui pengelolaan ruang, antara lain pungutan jasa labuh dan penggunaan perairan. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Padahal PP tersebut bertentangan dengan  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 27 undang-undang pemda itu menyebutkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil menjadi wilayah pengelolaan Daerah Provinsi.

Pernah terbuka celah bagi provinsi kepulauan di Indonesia untuk memungut retribusi dari jasa labuh dan penggunaan perairan ketika terjadi kesepakatan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemprov Kepulauan Riau. Namun kesepakatan itu belum sempat dilaksanakan  karena Gubernur Riau  keburu terkena kasus tindak pidana korupsi.

Namun demikian, menurut Hado, kesepakatan tersebut  dapat saja dijadikan yurisprudensi, apabila ada kemauanPemda Provinsi Sultra  untuk melaksanakan pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Caranya, Gubernur Sultra membuat Pergub (Peraturan Gubernur) atau bersama DPRD membuat Perda dengan mengacu pada sejumlah perundangan-undangan terkait, termasuk hasil kesepakatan Pemprov Riau bersama Direktorat Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI tadi.

Hado mengatakan, jika Pergub Sultra atau Perda bisa segera ditetapkan, maka retribusi atas jasa kepelabuhanan dan ruang laut sampai 12 mil, maka penerimaan Pemprov Sultra dari sektor kelautan diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 50 miliar, termasuk penerimaan dari Dinas Perhubungan Sultra selama ini.

Sejak menjabat Kadis Perhubungan Provinsi Sultra pertengahan tahun 2016, Hado Hasina  terobsesi untuk berupaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan catatan kita, ada sebuah dinas diberi target penerimaan daerah Rp 2 miliar. Namun realisasinya hanya Rp 1,6 miliar. Padahal dinas ini mengelola alat-alat berat.

Sebaliknya, Dinas Perhubungan Sultra yang semula dianggap “mati”, namun  setelah dipimpin Hado Hasina  yang kreatif, dinas ini menjadi sangat produktif.

Dinas tersebut dalam 3 tahun terakhir bisa meningkatkan PAD Provinsi secara signifikan. Saat mulai dibenahi, tercatat pemasukan Rp 3 miliar. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 6 miliar lebih. Dan pada tahun 2018, dinas itu menyetor Rp 11 miliar ke kas Pemda Sultra. Kemudian tahun 2019, Dinas Perhubungan  membukukan pemasukan sekitar Rp 13 miliar.

Hado optimistis pemasukan untuk PAD akan terus melaju seandainya didukung biaya operasional dan investasi pembangunan infrastruktur transportasi melalui APBD.

Akan tetapi rasa optimisme itu menipis ketika biaya operasional dan investasi tadi kian menurun belakangan ini. Pada tahun terakhir duet Nur Alam dan Saleh Lasata, Dinas Perhubungan Sultra mendapat alokasi anggaran dari APBD sekitar Rp 30 miliar. Namun angka itu  terus menurun, dan untuk tahun anggaran 2020, tinggal Rp 9 miliar.

Kepada anggota DPR Kabupaten Muna ia berharap agar mendorong eksekutif untuk tidak ragu menyediakan dana pembangunan infrastruktur transportasi seperti terminal, rest area, dan sebagainya. Sebab biaya pembangunan itu, kelak akan menghasilkan penerimaan PAD bagi kabupaten dan kota.

Dalam keadaan porsi APBD Sultra untuk Dinas Perhubungan kian menyusut tanpa logika dan akal sehat, muncul harapan baru. Kementerian Perhubungan mulai tahun ini mengelontorkan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk dinas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Untuk tahun anggaran 2020 ini Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dialokasikan sekitar Rp 700 juta. “Lebih besar DAK untuk kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota memperoleh beberapa miliar”, ujar Hado.

Ada kisah dibalik perubahan kebijakan Kementerian  Perhubungan mulai membuka kran dalam rangka desentralisasi. Beberapa waktu sebelumnya berlangsung rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas, Kementerian Perhubungan dan para Kadis Perhubungan dari seluruh provinsi.

Di forum itu Hado menyuarakan aspirasi daerah tentang desentralisasi yang belum maksimal di lingkup Kementerian Perhubungan. Dobrakan Hado tersebut spontan mendapat dukungan pembenaran dari rekan-rekannya para kadis. Suara dukungan membahana menggetarkan sudut-sudut ruang pertemuan.

Alhasil, terjadi semacam kesepakatan dan desakan agar kementerian bersangkutan mau membuka kran desentralisasi itu. Ironisnya, salah satu dirjen dari Kementerian Perhubungan yang hadir, menolak menandatangani kesepakatan itu. Namun, penolakan itu ternyata ungkapan lain dari menyetujui. Sebab mulai tahun 2020, provinsi dan kabupaten/kota telah mendapatkan DAK dari Kementerian Perhubungan.

Tanpa bermaksud memuji apalagi mengkultuskan, sering saya tulis bahwa Hado Hasina adalah satu dari sedikit kader birokrasi di Sultra yang berkarakter dinamis, kreatif, dan inovatif.

Ketika bertugas di Buton Utara sebagai Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dia membuat modifikasi aspal buton dalam bentuk Butur Seal Asphalt dan teruji keunggulannya baik melalui laboratorium, pengakuan para pakar konstruksi jalan di Kementerian Pekerjaan Umum maupun hasil penggunaannya di lapangan. Semua ruas jalan di Butur menggunkan aspal buton versi Butur Seal Asphalt.

Dia juga membangun stadion olahraga bertaraf nasional di Ereke, ibu kota Kabupaten Buton Utara (Butur). Jejak prestasi Hado terlihat pula ketika dia menjadi Pejabat Walikota Baubau selama kurang lebih 8 bulan, seperti pembangunan destinasi wisata Pantai Nirwana, sentra tenunan adat Sulaa menjadi perkampungan warna-warni dan tentu saja penataan system transportasi Kota Baubau.

Akan tetapi, potensi yang dimiliki anak desa dari Kaledupa tersebut tergantung user. Bila usernya cerdas, maka potensi S2 ITB Bandung dan S3 Universitas Negeri Jakarta tersebut akan sangat bermanfaat bagi daerah dan rakyat.

Ali Mazi patut diapresiasi karena dia menunjuk Hado sebagai ketua tim percepatan pembangunan ruas jalan mewah yang mengakses Kota Kendari dengan kawasan wisata Toronipa. Boleh Jadi Gubernur Sultra itu bermaksud akan mengangkatnya sebagai Kadis Pekerjaan Umum, tetapi boleh jadi pula Hado akan   menolaknya karena tugas di Dinas Perhubungan dianggapnya lebih menantang. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment