ZAYAT KAIMOEDDIN DI PUNCAK KARIER

OLEH YAMIN INDAS

 

 

Drs Muhammad Zayat Kaimoeddin MSi

DI ERA teknologi canggih saat ini telah terkonfirmasi bahwa kematangan otak manusia terjadi ketika usia memasuki 40 tahun. Pepatah lama juga mengatakan, kehidupan dimulai pada usia 40 tahun. Islam telah lebih dulu membuktikan perihal itu sejak 15 abad silam. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan diangkat Allah Swt sebagai Nabi penutup pada usia 40 tahun. Subhanallah !

Putra mantan Gubernur Sultra dua periode mendiang  Drs H La Ode Kaimoeddin bernama Muhammad  Zayat  Kaimoeddin, kariernya juga mulai bersinar ketika  dia berusia 40 tahun. Saya ada feeling, anak muda ini kelak bakal mengikuti jejak ayahnya menduduki jabatan politik tertinggi di Sultra.

Aura itu mulai terbaca ketika dia menduduki jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Jiwa kreatif dan inovatif membuat dia tak nyaman berkantor di gedung Sekretariat Korpri yang menempati bangunan kumuh karena dimakan usia di sebuah pojok kota lama.

Gubernur Nur Alam kemudian tidak keberatan ketika stafnya itu minta gedung bekas Kanwil Departemen Pekerjaan Umum di Kemaraya, untuk dijadikan kantor Sekretariat Korpri. Pertimbangannya, supaya lembaga ini kelihatan agak elite. Kaum PNS tidak minder jika datang berurusan di markasnya tersebut. Gedung tersebut berlantai  dua dan masih menyisakan kemegahan.

Tg Bagi ASN (Aparat Sipil Negara) di daerah, jabatan eselon II adalah puncak karier (tertinggi). Ada jabatan eselon I (I-B) yakni Sekretaris Daerah Provinsi. Tetapi kolom dan personelnya cuma satu. Untuk menduduki lowongan tunggal itu harus ada garis tangan, campur tangan, dan tanda tangan (meminjam istilah Gubernur Nur Alam),  mulai dari Gubernur hingga Presiden.

Dengan demikian, Zayat Kaimoeddin saat ini sebenarnya telah berada di puncak karier sebagai ASN di daerah. Bintang Zayat makin bersinar saat menduduki jabatan Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sultra. Sekitar 200 kepala keluarga penghuni Pecinan di kota lama digusur dalam rangka pembangunan Golden Gate Kendari alias Jemabatan Bahteramas di atas Teluk Kendari. Tak ada gejolak, dan sepi pula dari rumor pemotongan biaya ganti rugi.

Tanggung jawab lebih berat dipikulnya ketika Gubernur Nur Alam menunjuknya sebagai Pejabat Bupati Muna untuk mengisi kevakuman  sepeninggal Dokter Baharuddin yang telah berakhir masa jabatannya. Sambil menangani kemelut pilkada dalam arus politik Muna yang keras, Zayat terlihat kencang melaksanakan kegiatan pembangunan dan konsolidasi jajaran pemerintahan hingga unit terdepan: desa dan kelurahan.

  Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut justru makin menunjukkan kematangan Zayat Kaimoeddin sebagai pemimpin.

Hingar bingar politik pilkada Muna membuatnya makin teruji kemampuannya menyelesaikan konflik pertikaian dua kelompok besar di Muna yang secara fisik dan moral terlibat dukung mendukung dalam politik tersebut. Dia membangun dan menjalin hubungan kerja sama dengan forum kemunikasi pimpinan daerah, terutama pimpinan Polri dan TNI setempat.

Ketika kariernya sedang ‘mateng-matengnya’ itu, Zayat ingin meneruskan pengabdiannya di Kota Kendari. Dia menyasar jabatan Walikota untuk periode 2017-2022. Dia menyadari, inilah masa yang tepat buat dirinya untuk menjajal kemampuan leadership yang telah dipraktikkan selama ini, melalui jabatan walikota.

Zayat alias Derik merintis kariernya sebagai pamongparaja dari bawah. Dia memulai dengan jabatan lurah di suatu kelurahan, kemudian menjabat  Camat Poasia. Jadi sebenarnya dia memiliki darah biru sebagai pewaris tanggungjawab pembangunan Kota Kendari.

Pengertian darah biru di sini tidak terkait keturunan melainkan pelanjut sebuah ideologi pembangunan kota yang ideal bagi kehidupan manusia di tengah arus modernisasi. Pembangunan kota berwawasan lingkungan dalam rangka ‘back to nature’, itulah tantangan yang hendak dijawab Derik Kaimoeddin. ‘Back to nature’ adalah kecenderungan masyarakat global, begitu menurut La Ode Kaimoeddin.

Kapasitas, kapabilitas, dan visi  Derik untuk memimpin Kota Kendari telah menjadi catatan parpol yang akan dijadikan kendaraan politiknya sebagai calon walikota. Sebab dia telah menyampaikan visi misinya melalui panelis panitia seleksi calon walikota yang diadakan parpol-parpol tadi.

Respons masyarakat terhadap pencalonan Derik sangat positif. Tanggapan itu terkonfirmasi antara lain pada acara deklarasi sebagai bakal calon walikota di arena MTQ Tingkat Nasional, beberapa waktu lalu. Ribuan masyarakat berbondong-bondong ke tempat itu.

Kuatnya dukungan terhadap Derik juga terindikasi melalui survei elektabilitas yang dilakukan Indikator Politik, lembaga survei politik di Jakarta yang dipimpin Burhanudin Muhtadi. Survei dilaksanakan bulan April dan dirilis hasilnya pertengahan bulan Mei 2016.

Salah satu variable hasil survei itu menyebutkan, seandainya  pilkada walikota Kendari dilaksanakan hari ini, maka Muh Zayat Kaimoeddin akan memenangi pemilihan walikota tersebut. Kesimpulan survei bulan April, memang menempatkan Derik pada posisi agak jauh di atas para kandidat lainnya.

Di beberapa billboard dan baliho yang terpasang di sudut-sudut kota tertulis ‘Muh Zayat Kaimoeddin, Solusi Semua Golongan agar Kendari Lebih Mau’.

Slogan ini dapat dimaknai bahwa jika terpilih Derik akan merangkul dan memanfaatkan semua golongan etnis yang ada di Kota Kendari secara seimbang dan proporsional untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di ibukota Provinsi Sultra itu. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GOLDEN GATE KENDARI BAKAL JADI KENYATAAN

 

Desain Jembatan Bahteramas Teluk Kendari

REVOLUSI adalah menjebol dan membangun. Begitu hakikat revolusi menurut Bung Karno. Di Provinsi Sulawesi Tenggara jelas tidak ada revolusi. Tetapi falsafah Bung Karno itu terasa maknanya amat melukai sebagian warga sebuah wilayah hunian yang pernah menjadi pusat kota.

Hingga tahun 1970-an, denyut kehidupan kota Kendari hanya terpusat di kompleks hunian masyarakat Tionghoa (China) di dataran sempit berjarak sekitar 300 meter dari dermaga pelabuhan alam yang teduh di Teluk Kendari. Pelabuhan ini, menurut cerita warga, di era 1960-an sering dikunjungi kapal dagang berbobot mati 5.000 dwt.

Pusat kota tersebut menyediakan segala rupa kebutuhan masyarakat dari hampir seluruh pelosok jazirah daratan Sulawesi Tenggara, mulai jarum hingga alat angkutan. Sebaliknya, mereka juga menampung semua hasil bumi dan laut dari penduduk Jazirah tersebut. Kendari, dengan demikian merupakan kota dagang. Ia didukung pelabuhan di teluk yang lautnya tenang sepanjang masa.

Di sekitar Kampung China (Pecinan) tersebut – di kaki dan lereng bukit – bertebaran perumahan penduduk pribumi dari berbagai daerah di Sultra, bahkan dari seluruh Nusantara, seperti Bugis Makassar, Manado, Maluku, Jawa, Batak, dan Kalimantan. Ada pula perumahan pejabat dan kantor pemrintah. Letaknya yang strategis membuat kota ini menjadi pusat pemerintahan sejak era kewedanaan hingga provinsi. Sultra menjadi daerah otonom (provinsi) terhitung sejak 27 April 1964.

Setelah memimpin provinsi ini sebagai gubernur selama hampir 12 tahun, menjelang akhir masa jabatannya Eddy Sabara (pensiun dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI-AD) berkunjung ke Amerika Serikat. Salah satu kota yang dikunjungi beliau adalah San Fransisko, California, di tepi barat AS. San Fransisko terletak di teluk yang indah.

Teluk itu diakses dari Samudra Pasifik melalui sebuah alur agak sempit. Alur ini kemudian dibuatkan sebuah jembatan yang disebut Golden Gate San Fransisco. Terkesan dengan jembatan ini, sekembalinya dari Amerika, Eddy Sabara berceramah di depan pelajar dan mahasiswa di Kendari, bahwa suatu waktu juga Teluk Kendari dapat dibuatkan jembatan seperti Golden Gate San Fransisco.

Banyaklah pengalaman menarik yang disampaikan Eddy Sabara. Antara lain ia merasa bangga karena dalam suatu penerbangan lokal di AS, hanya dia satu-satunya penumpang orang Indonesia. Dalam hatinya berkata, ada juga anak Kendari yang naik-turun pesawat di negara maju itu. Namun, inti ceramah beliau ialah soal jembatan itu.

Gubernur Nur Alam menunjuk bangunan terakhir kota lama (pecinan) yang akan segera dirobohkan. Foto Yamin Indas

Puluhan tahun kemudian, muncul pemimpin Sultra yang lebih muda. Saat menjabat gubernur, Nur Alam dari Desa Konda, 25 km barat Kota Kendari, baru berusia 39 tahun. Ia menjabat gubernur Sultra dua periode. Periode kedua akan berakhir 18 Februari 2018.

Sejak di periode pertama, ia terobsesi mewujudkan mimpi Eddy Sabara tersebut. Dia masih bocah berumur 10 tahun saat mendiang Eddy Sabara berceramah menyampaikan mimpinya itu pada tahun 1977. Gubernur Nur Alam menyiapkan desain lalu diusulkan pembangunan jembatan itu ke Bappenas. Pemerintah China malah segera merespons usulan itu dan menawarkan pinjaman. Tetapi justru keterlibatan China membuat proyek ini tersendat.

Dalam penawaran kontrak diminta pembuatan jembatan darurat di sepanjang konstruksi inti. Sehingga biaya pembangunan jembatan Teluk Kendari bakal membengkak hampir dua kali lipat dari plafon pinjaman Rp 700 miliar.

Bukan hanya soal penawaran yang terlalu tinggi melampaui dana pinjaman. Segelintir warga kota lama tersebut membuat pengaduan ke Pemerintah China bahwa Gubernur Nur Alam akan melenyapkan situs China di Kota Kendari.

Anjing menggonggong kafilah berlalu. Nur Alam lobi ke Pusat dan terakhir meyakinkan Presiden Joko Widodo tentang manfaat jembatan Teluk Kendari. Alhasil, Golden Gate itu telah selesai ditender, dan siap dikerjakan konstruksinya oleh konsorsium PT Nindya Kaya dan PT Pembangunan Perumahan dengan nilai kontrak Rp 729 miliar.

Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sultra Ali Akbar, eksekutor penggusuran pecinan di kota lama. Foto Yamin Indas

Seperti dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sultra Ali Akbar, semua bangunan yang disebut situs China sudah rata dengan tanah. “Tinggal satu yang pemiliknya masih mencoba bertahan. Belakangan dia sudah melunak dan bersedia menerima ganti rugi”, tuturnya.

Golden Gate Kendari tak lama lagi menjadi kenyataan. Jembatan ini melayang di atas Teluk Kendari dengan tinggi dari permukaan laut teluk 25 Meter, dan bentangan sejauh 1.360 Meter, lebih pendek dari Golden Gate San Fransisco (2,7 Km). Selain untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, jembatan itu akan menjadi ikon ibukota provinsi sebagai kota tujuan wisata.

Beribu bintang di langit hanya satu terang cahaya. Sejuta gagasan dan karya yang telah ditorehkan Nur Alam selama memimpin Sultra sebagai gubernur, satu di antaranya adalah Golden Gate Kendari yang diberi nama Jembatan Bahteramas Teluk Kendari.

Top of Form

SukaTunjukkan lebih banyak tanggapan

Komentari

Bagikan

Bottom of Form

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KAWASAN TRANSMIGRASI DI BUTON UTARA BAKAL MENJADI KOTA BARU YANG MANDIRI

OLEH YAMIN INDAS

             

Dermaga pelabuhan feri di Labuan, Buton Utara. Kapal feri dari dermaga pelabuhan Amolengo di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara saat hendak merapat ke dermaga. Foto Hado Hasina

  SEJUMLAH daerah permukiman transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkembang menjadi sentra-sentra produksi pertanian. Namun demikian, daerah-daerah tersebut masih perlu dirangsang kembali dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana sosial ekonomi yang lebih memadai. Bila langkah-langkah itu dapat dilakukan, maka kawasan permukiman transmigrasi bakal jauh lebih maju dan akan berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan itu akan berkembang menjadi kota baru yang mandiri

        Buton Utara, salah satu kabupaten di Sultra, kini memiliki sekitar 13 desa eks-unit permukiman transmigrasi. Desa-desa baru tersebut berlokasi di sepanjang ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bau-Bau dengan ibu kota Kabupaten Buton Utara. Di ruas jalan itu terdapat pula desa-desa penduduk lokal. Penduduk eks-transmigran bersama  penduduk lokal bahu membahu meningkatkan produksi pertanian.

        Akan tetapi, menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Utara Hado Hasina,    setelah puluhan tahun di daerah baru masyarakat eks-transmigran mengalami stagnasi di bidang produksi. Gejala ini adalah pengaruh langsung dari kondisi infrastruktur dan prasarana sosial ekonomi yang  tak kunjung mendapatkan perbaikan setelah sekian lama mengalami kerusakan berat.

        Pemda Buton Utara di bawah kepemimpinan bupati baru, Abu Hasan (hasil pilkada serentak 2015),  berencana untuk membangun daerah permukiman transmigrasi sebagai kawasan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Sasaran pembangunan ini termasuk penduduk lokal di sekitar desa-desa eks-unit permukiman transmigrasi. Kecuali faktor kultur dan bahasa, secara fisik dan sosial ekonomi nyaris tak ada perbedaan antara desa penduduk lokal dan transmigrasi.

        Gambaran tersebut, sebetulnya sudah merupakan indikasi kehidupan trasmigrasi mengalami stagnasi jika tak dikatakan kemunduran. Ini sebuah ironi. Sebab, mereka mendapatkan sarana kemudahan berlimpah pada saat penempatan. Sebaliknya, perlakuan seperti itu tidak disediakan bagi penduduk lokal.

        Hado Hasina mengatakan, untuk membangun kembali kawasan transmigrasi dan sekaligus penduduk lokal sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial, langkah itu harus diarahkan pada konsep kawasan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang dikelompokkan dalam satu atau dua cluster sesuai potensi wilayah dan populasi penduduk desa transmigrasi maupun penduduk lokal.

Di kawasan itu, semua infrastruktur dasar maupun sarana dan prasarana sosial ekonomi harus tersedia sehingga warga dan pelaku ekonomi tidak perlu lagi keluar  kawasan untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Pada intinya, kata Hado, pembangunan kawasan tersebut adalah proses pembangunan sebuah kota baru yang mandiri. Semua kebutuhan infrastruktur, sosial, dan ekonomi harus tersedia di kota baru tersebut.

        Untuk mewujudkan gagasan ini, lanjut Hado, Pemda Buton Utara sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, terutama kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal.  Selain tentu saja pemerintah provinsi.

        Pembangunan prasarana dasar (infrastruktur) meliputi pembangunan ruas-ruas jalan baru dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, jaringan jembatan, irigasi,  instalasi listrik, air bersih, dan masih banyak lagi. Kemudian prasarana sosial ekonomi seperti super market atau mini market, pasar induk produksi berbagai komoditas utama yang dihasilkan transmigrasi dan penduduk lokal, perbankan, koperasi, kantor-kantor pelayanan pemerintah, rumah sakit, sekolah mulai SD hingga SLTA, dan rumah-rumah ibadah.

        Selain itu tersedia pula pusat penjualan sarana produksi seperti mesin traktor, benih unggul, pupuk, obat-obatan keperluan para petani setempat. Depot BBM (bahan bakar minyak), merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tak terkecuali jaringan telekomunikasi bagi pelayanan telepon dan media online, agar kota baru  tidak terisolasi dari informasi dan perkembangan dunia luar.

Kondisi infrastruktur saat ini memprihatinkan.  Ruas jalan provinsi sepanjang 127 Km yang berfungsi sebagai akses  kawasan transmigrasi dan pedesaan penduduk lokal, sebagian besar dalam keadaan rusak berat. Selama ini ruas tersebut hanya ditangani seadanya dengan dana terbatas pemda kabupaten, agar hubungan transportasi tidak macet total. Provinsi sendiri seperti kurang perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Padahal ruas ini sangat vital karena menghubungkan sentra-sentra produksi di kawasan transmigrasi maupun penduduk lokal.

        Selain jalan poros tersebut, jaringan jalan penghubung dan jembatan di dalam kawasan permukiman transmigrasi dan penduduk lokal, harus dibangun kembali dengan kualitas bagus pula. Sehingga  arus barang dan orang,  bisa lancar.

        Hado memaparkan, ruas-ruas jalan poros dan jaringan jalan penghubung tadi selanjutnya akan bermuara ke terminal umum di kawasan kota baru yang mandiri itu.      Gagasan pembangunan kota baru akan didukung peningkatan produksi secara masif di daerah belakang (hinterland). Hal itu telah ditetapkan Bupati  Abu Hasan sebagai program unggulan.

Menurut Hado pula, program unggulan itu ialah peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Dua yang pertama yakni pertanian dan peternakan secara otomatis melibatkan seluruh warga termasuk transmigrasi dan penduduk lokal yang berada di hinterland kota baru. Ketiga program tersebut diharapkan dapat melipatgandakan produksi sehingga mencapai skala ekonomi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan bisnis di kota baru.

        Salah satu kondisi yang sangat menguntungkan Buton Utara saat ini adalah terbukanya akses dengan Kendari, ibu kota provinsi sekaligus pintu gerbang sosial ekonomi Provinsi  Sultra. Hal itu ditandai dengan beroperasinya kapal feri di lintas Labuan – Amolengo.

Labuan adalah pelabuhan feri yang berlokasi di daratan Buton Utara, sedangkan Amolengo di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Lintas itu ditempuh dengan kapal feri dalam waktu hanya sekitar 30 menit. Total waktu perjalanan darat dengan mobil Kendari-Ereke (ibu kota Buton Utara) sekitar 5 jam.

Perjalanan tersebut dapat dilakukan dalam segala cuaca. Sebelum terbuka hubungan feri, akses ke Buton Utara hanya melalui laut yang penuh risiko ombak dan gelombang Laut Banda, terutama periode Mei-September (dikenal sebagai musim angin timur).

        Adalah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang meresmikan pengoperasian kedua titik dermaga pelabuhan feri tadi,  dan juga pengoperasian sebuah kapal feri milik BUMN Kementerian Perhubungan, di Amolengo, tanggal 20 Februari 2016.

Kehadiran system perhubungan  darat tersebut pasti sangat membantu kelancaran mobilitas orang dan barang dari dan ke Kabupaten Buton Utara , bahkan juga Kabupaten Buton, dan Kota Bau-Bau. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PROF MASIHU DAN MAHASISWA SULTRA MELESAT KE AS

 OLEH YAMIN INDAS

 

       

Gubernur Sultra Nur Alam dan Prof Laode Masihu Kamaluddin. Foto Yamin Indas

PADA suatu pagi yang cerah di era Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden, saya diajak NA (kini Gubernur Sultra dua periode) ke Istana. “Saya mau ketemu Pak Masihu”, katanya.

        Ajakan ke Istana adalah surprise buat saya. Sebab orang masuk Istana, pasca Soeharto, kendati sudah lebih longgar, biasanya harus membawa nama institusi tertentu dengan urusan mahapenting. Bukan perorangan, kayak model NA ini.  Keraguan ini saya diamkan saja. Saya mau lihat NA membuat kejutan, menerobos Istana dengan pakaian preman (biasa).

        Kami masuk melalui pintu ke arah Istana Wapres. Sebab Prof Masihu memang staf ahli Wapres Hamzah Haz.  Petugas keamanan tidak mencegat, tidak ada juga yang bertanya tujuan apa, mau ketemu siapa, apalagi memeriksa fisik seperti sekarang kalau kita mau naik pesawat, biar arloji dan sabuk celana disuruh buka. Langkah kami ke area Istana mulus, seperti memasuki kantor-kantor sipil biasa.

        Pertemuan kedua tokoh tidak lama. Terlihat mereka sangat akrab. Ketika NA sibuk sosialisasi, Prof Masihu sesekali juga menemui NA di Kendari. Dan pertemuan semakin sering setelah NA duduk di kursi Gubernur Sultra. NA mengalahkan petahana Gubernur Ali Mazi SH.

        Hubungan pribadi kedua tokoh  kemudian menjadi lebih bermakna bagi rakyat Sultra tatkala Prof Dr Laode Masihu Kamaluddin MSc MEng menjabat Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang (2009-2013). Gubernur Sultra dan Unissula  Semarang mengadakan kerja sama terkait upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia Sultra.

        Untuk mewujudkan kerja sama itu maka lahirlah program Cerdas Sultraku. Rektor Unissula Prof Masihu Kamaluddin memberi semacam kuota bagi Gubernur Nur Alam untuk mengisi sampai 1.000 calon mahasiwa program S-1, S-2, dan S-3. Program ini disambut positif pemerintah kabupaten/kota. Para peserta disediakan beasiswa dari dana APBD masing-masing.

        Program ini masih berjalan sampai sekarang meski Prof Masihu tidak lagi menjabat Rektor Unissula Semarang.  Bagi peserta asal Sultra, program pendidikan di Unissila Semarang bersifat holistik, pendidikan agama dan umum. Artinya, alumni Unissila memiliki nilai tambah berupa pengetahuan agama Islam yang memadai secara akademis dan mahir pula mengaji.

        Beberapa malam lalu saya ketemu Prof Masihu di lobi hotel Plaza Inn Kendari. Kami bersalaman hangat. Belum lama ini saya lihat di media, Prof Masihu meninjau sebuah industri pembibitan (hatchery) teripang di sebuah tempat tak jauh dari Kota Kendari. “Itu semua kekayaan alam kita,” ujarnya menjawab klarifikasi saya.

        Selanjutnya dia menjelaskan sebuah informasi penting dan membanggakan, bukan saja bagi rakyat dan daerah Sultra tetapi juga bagi Indonesia dan dunia Islam umumnya. Tiga mahaiswa Unissula Semarang dalam beberapa hari mendatang ini akan berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti kompetisi robotik dalam ajang Trinity College Fire Fighter Home Robot Contest.

                “Ketiganya adalah putra Sultra dari Kolaka, Muna, dan Buton,” kata Prof Masihu menerangkan. Mereka adalah Faisal Aminuddin Aziz (22), La Ode Muhammad Idris (21), dan Ahmad Zuhri (21). Tim ini diketuai Faisal dan disebut Tim Robotik Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Unissula.

        Kompetisi yang akan berlangsung 1-3 April 2016 itu merupakan lomba robot pemadam api. Penilaian diukur dari kecepatan sebuah robot memadamkan api. Yaitu dengan cara menyemburkan air, atau  menghempaskan angin dengan tingkat risiko seminimal mungkin.

        Menurut Masihu Kamaluddin, robot yang akan dibawa berlomba ke AS adalah juara tingkat regional dan nasional. Artinya, robot-robot itu telah teruji kecepatannya memadamkam api. Sehingga di ajang internasional nanti  diharapkan dapat mengalahkan robot-robot buatan negara lain.

        Tim Unissula didampingi Wakil Rektor 3, Sarjuni, Dekan Fakultas Teknologi Industri Unissula Sri Artini, dan dosen pembimbing Bustanul Arifin. Seperti dikutip Masihu Kamaluddin,  Sri Artini mengatakan, Unissula merupakan universitas Islam pertama yang mewakili Indonesia ke ajang lomba teknologi tingkat dunia di Trinity College itu.

        Bagi Sultra, kebanggaan itu memiliki nilai tersendiri. Duet NA-Masihu dalam program Cerdas Sultraku telah membuahkan hasil berupa proses investasi sumber daya manusia, modal dasar pembangunan untuk meningkatkan daya saing daerah.

                Prestasi yang diukir mahasiswa Unissula Semarang dari Sultra itu membuktikan, potensi sdm di daerah ini jika disentuh dengan pendidikan yang baik, akan melahirkan kader-kader cerdas dan cekatan untuk berkompetisi di tengah persaingan global. Anak-anak mahasiswa hasil rekrutmen di era Rektor Masihu Kamaluddin itu, kini ibarat anak panah yang melesat dari busurnya kemudian menancap ke ajang persaingan global di Trinity College, untuk menjajal kemampuan di bidang teknologi robot.

                Kontribusi Prof Masihu bagi pembangunan Sultra, teristimewa di bidang pengembangan sdm, potensi maritim dan wilayah pesisir, masih sangat dibutuhkan. Saya baca di media, beliau sekarang menjabat Rektor Universitas Lakidende di Unahaa. Ini berarti tokoh ini makin dekat dengan kita, masyarakatnya sendiri.

                Penyandang gelar Doctoral of Philosophy dari Iowa State University Amerika Serikat, ini  lebih banyak menghabiskan waktu pengabdiannya di Jakarta, baik sebagai politisi (anggota DPR/MPR),  akademisi, maupun sebagai pakar kelautan.

Konon, dalam suatu forum resmi dia pernah “baku ambil” dengan Prof BJ Habibie, Wapres RI. Masihu menyampaikan protes karena Habibie lebih memperhatikan teknologi dirgantara dan nyaris tak melirik bidang kelautan yang sangat menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

        Sejak “insidien” itu Habibie memberi perhatian dan membuka diri untuk Masihu. Bahkan, anak nelayan kelahiran Kaledupa, 17 Agustus 1949, ini kemudian direkrut sebagai salah satu staf ahli Wapres. Jadi kariernya di Istana dimulai pada era Wapres Habibie hingga Wapres Hamzah Haz di era reformasi. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BAU-BAU MENJADI PUSAT PERHATIAN

 

OLEH YAMIN INDAS

 

Pai Bau-Baunggung MTQ Provinsi Sultra XXVI Tahun 2016 di Bau-Bau. Foto Internet/Ramli Akhmad

MUSABAQAH Tilawatil Qur’an tingkat provinsi yang  digelar sekali dalam dua tahun, merupakan pertunjukan hiburan bernuansa spiritual, selain sarat dengan makna-makna religius sebagaimana tujuan pelaksanaan MTQ tingkat nasional ketika diselenggarakan pertama kali di Makassar tahun 1968 dan dibuka Presiden Soeharto.

Kota Bau-Bau menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sultra XXVI Tahun 2016. MTQ ini dibuka Sabtu malam dan diikuti kontingen dari 17 kabupaten/kota minus Kabupaten Kolaka. Dalam sambutannya Gubernur Nur Alam menjelaskan, Kolaka absen karena diberi tanggung jawab menjadi tuan rumah perayaan HUT KE-52 Provinsi Sultra. Kolaka kini fokus melakukan persiapan untuk suksesnya perayaan HUT Sultra tersebut.

MTQ XXVI digelar di Kotamara, Bau-Bau, sebuah pantai eksotik hasil urukan di era Walikota Amirul Tamim. Untuk mempercantik kawasan tersebut sebagai tujuan wisata,  di situ telah dibangun dua rumah susun lima lantai, kolam, taman dan fasilitas lain seperti gedung Islamic Centre. Panggung atau arena MTQ dibangun di kawasan ini di sebuah pelataran nan luas. Panggung MTQ berbentuk masjid  berhiaskan kaligrafi dalam sapuan warna yang didominasi hijau.

Panitia mestinya memanfaatkan saja gedung Islamic Centre sebagai arena MTQ XXVI Provinsi Sultra Tahun 2016. Sehingga dana yang ada praktis bisa digunakan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan pembangunan fisik gedung  Islamic Centre itu.

Masalahnya, panggung sekarang ini  akan digunakan untuk apa pasca MTQ. Namun, penempatan arena MTQ di Kotamara dinilai sudah bagus dengan harapan Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus memelihara dan mengembangkan kawasan wisata ini.

Gubernur Nur Alam sempat menghangatkan suasana, saat  ia akan berpidato dan sekaligus membuka MTQ. Kebekuan  memang agak terasa di malam  itu.

Begitu menginjak lantai panggung, gubernur berlari kecil ke arah podium berjarak 10-15 meter. Tangan kanannya memegang naskah sambutan. Hadirin pun memberinya  aplaus, bertepuk tangan,  sehingga situasi  menjadi riuh rendah. Terdengar suit-suitan dari beberapa sudut.

Gubernur membuka MTQ Provindi Sultra XXVI sekitar pukul 21.10 Wita. Sebelumnya dia bersama Wakil Gubernur HM Saleh Lasata menerima defile kafilah dari 16 kabupaten/kota di panggung kehormatan. Tidak kurang dari 4.000 personel berbaris membawa bendera dan lambang daerah masing-masing, bergerak melewati panggung kehormatan dalam suasana temaram karena cahaya lampu listrik mungkin sengaja diredupkan. Akibat minimnya cahaya lampu listrik,  penonton tidak dapat menikmati keindahan barisan, atribut, dan warna warni busana maupun fisik peserta defile.

Suasana remang-remang kembali terasa saat ditampilkan tari kolosal berjudul “Sujud di Atas Benteng” yang melibatkan 500 pelajar Bau-Bau. Tari tersebut merupakan atraksi penutup seremoni pembukaan MTQ XXVI Bau-Bau. Cahaya redup ditambah malam yang semakin larut membuat penonton tidak betah lagi duduk berlama-lama.

Dalam sambutannya Gubernur Nur Alam menyatakan, misi MTQ sebenarnya sarat dengan nilai-nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tidak saja bagi umat Islam tetapi juga bagi segenap elemen masyarakat, termasuk umat lintas agama.

Bagi umat Islam, lanjut gubernur, tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada tuntunan Al Qur’an. Ini seiring dengan kebijakan Pemerintah yang telah dicanangkan Presiden yaitu gerakan Revolusi Mental. Tujuannya untuk menegaskan jati diri ke-Indonesiaan kita.

Tidak lupa gubernur mengingatkan gejala kerusakan moral dalam masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba. Bahkan belakangan ini muncul lagi gejala lebih parah yaitu apa yang disebut LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Perilaku tersebut pernah muncul di zaman Nabi Luth, lalu Allah SWT memusnahkan umat yang telah melampaui batas kewajaran itu dengan bencana yang sangat mengerikan.

Bau-Bau sebagai kota wisata praktis menjadi pusat perhatian masyarakat Sultra selama penyelenggaraan MTQ. Sebagian mereka mengadakan perjalanan ke kota Keraton Buton untuk menyaksikan secara langsung event keagamaan tersebut. Sebagian lagi cukup memantau melalui media, termasuk media sosial fb.

Kapal-kapal penumpang rute Kendari-Raha-Baubau tentu diuntungkan kegiatan MTQ tingkat provinsi di Bau-Bau. Nyaris tak ada seat tak terjual setiap kali pemberangkatan ke dan dari Bau-Bau. Para penumpang juga menikmati perjalanan laut ini karena Laut Banda di rute pelayaran tersebut pada bulan-bulan ini, memang agak tenang. Ombak dan gelombang di jalur ini baru akan kembali bergejolak pada periode Mei – September.

Perjalanan nyaman tersebut dimanfaatkan para penumpang untuk santai dan tiduran di kapal. Di kapal Express Bahari 6E yang kami tumpangi, terlihat beberapa pejabat kabupaten, antara lain Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada, pelaksana Sekda Buton Utara Hado Hasina, dan lain-lain.

Tidak ketinggalan juga Karo Humas Pemprov Sultra Drs H Kusnadi MSi bersama beberapa wartawan dalam rangka menyertai kunjungan kerja Gubernur Nur Alam ke Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan.

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DUKUNGAN BUAT DERIK KAIMOEDDIN MAKIN KUAT

 OLEH YAMIN INDAS

       

Derik Kaimoeddin (kanan) dan Abdul Kadir Ole. Foto Yamin Indas

PEMBACA, saya mohon maaf karena tulisan saya tentang Derik Kaimoeddin sebagai calon Walikota Kendari selama ini bisa dinilai cenderung tendensius. Penilaian itu saya sikapi dengan lapang dada. Sepintas lalu penilaian itu mungkin benar. Sebab, faktanya hanya peluang dan seabrek kebajikan Derik yang diangkat. Bakal calon yang lain, bagaimana? Bukankah prinsip suatu produk jurnalistik itu harus adil dan obyektif?

        Dari pertanyaan itu saya ingin menyampaikan sebuah pertanggungan jawab. Pembaca, selama ini yang membuka ruang dan komunikasi secara pribadi dengan saya hanyalah Derik. Ini satu hal.  Hal lain adalah hubungan saya secara pribadi dengan mendiang ayahnya, Drs Haji La Ode Muhammad Kaimoeddin, cukup dekat. Kami bersahabat sejak beliau menjabat sebagai pelaksana Bupati Muna sekitar tahun 1974.

        Ketika Jenderal Eddy Sabara sebagai Gubernur Sultra memberikan kepercayaan itu, Kaimoeddin telah mengorbit ke tingkat nasional sebagai kader pemimpin. Dia anggota DPR-RI hasil Pemilu 1971 dari Dapil Sultra mewakili unsur birokrat, salah satu pilar kekuatan Golkar, sebuah partai yang menjadi mesin kekuasaan Orde Baru. Saat itu Kaimoeddin  menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) DPR-RI. F-KP inilah unjung tombak legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto.

        Saya tertarik akan pribadi almarhum. Kami berhasil membangun hubungan kekerabatan fungsional. Kami memiliki visi yang sama tentang pembangunan daerah Sultra. Kami sering terlibat diskusi secara pribadi di mana dan kapan pun. Sering di pedalaman daerah terpencil, jika kebetulan bersamaan dalam penugasan di daerah itu (Saya wartawan mandiri. Sebagai wartawan Kompas, saya di-back-up perusahaan untuk bekerja maksimal, di mana dan kapan pun).

         Hubungan menjadi lebih dinamis karena beliau tidak antikritik. Dia hargai profesi saya sebagai wartwan. Suatu waktu saya menulis features – hasil investigative reporting – dan dimuat di halaman pertama Kompas. Isinya tentang keluhan rakyat Muna yang merasa sebagai pekerja romusya di zaman Jepang.

        Warga desa usia kerja digiring mengolah batu kapur di sekitar desa mereka dan hasilnya dijual kepada sebuah perusahaan joint venture yang membuka perkebunan kapas di Kendari Selatan (kini Konawe Selatan). Harga kapur tersebut diterima utuh. Tetapi karena pekerjaan itu bukan atas kemauan sendiri, ya warga merasa dipaksa. Tulisan itu tentu saja menarik dalam situasi kehidupan pers yang tidak bebas akibat tekanan rezim Orde Baru yang antikritik.

        Saya pikir, persahabatan kami sudah pecah. Ternyata, sikap beliau tidak berubah. Bahkan, tak lama setelah itu kami terlibat main domino di kediamannya, rumah jabatan Bupati Muna di Raha. Saat itu saya sedang menyertai kunjungan kerja Gubernur Drs H Abdullah Silondae ke daerah-daerah  kepulauan, termasuk Kabupaten Muna.

        Sebagai kader politik, karier Kaimoeddin melesat hingga ke jabatan puncak di level daerah. Dia menjabat Gubernur Sultra dua periode. Di awal masa jabatan periode pertama, Kaimoeddin mengukir sejarah prestasi. Dengan dana minim dari APBD Provinsi, dia membangun ruas-ruas jalan baru di kota Kendari sekaligus mengatasi permasalahan kumuh (slum area).

        Di masa itu Kendari dikenal sebagai kota yang hanya memiliki satu ruas jalan raya dimulai dari mulut pelabuhan laut hingga ujung landasan Bandara Wolter Robert Monginsidi (kini Bandara Haluoleo). Permukiman warga kota menumpuk di sepanjang jalan tersebut hingga di bilangan Lepo-Lepo, km-20 dari pelabuhan laut.

        Minimnya anggaran bukan masalah pokok bagi pemimpin kreatif dan inovatif seperti Kaimoeddin. Dia melibatkan TNI-Polri, PNS, masyarakat pengusaha, dan warga lain dalam melaksanakan penataan kota. Tidak sampai dua tahun, Kendari yang semula berstatus kota administratif ditingkatkan menjadi kotamadya (otonom). Konsep pembangunan Kota Kendari yang disebutnya ‘Membangun Kota Dalam Taman’ diserahkan kepada Walikota pertama waktu itu Masyhur Masie Abunawas.

        Mengapa Kota Dalam Taman? Dia mengatakan, untuk menjawab kecenderungan global, back to nature. Masyarakat dunia sudah lelah akibat pencemaran industri dan ancaman kerusakan ozon, maka mereka berusaha kembali kepada alam.

        Ketika ruas-ruas jalan sudah merambat ke segenap relung-relung kota, giliran investor memanfaatkan infrastruktur tersebut. Mereka membangun rumah toko (ruko) dan segera diisi pengusaha eceran mulai sembako hingga barang strategis. Kawasan-kawasan tersebut kini telah berkembang menjadi pusat-pusat bisnis. Bersamaan dengan itu muncul pula kegiatan investasi di sektor industri perumahan (real estate) dan perhotelan. Lalu supermarket di era Gubernur Nur Alam

        Sebagai pionir dalam pembangunan Kota Kendari, dalam tulisan-tulisan saya terdahulu, kerap kali  saya menyebut Pak Kaimoeddin sebagai arsitek pembangunan ibu kota Provinsi Sultra tersebut.

        Dalam menjalankan perannya sebagai arsitek, ada dua sosok yang juga saya sebut darah biru pembangunan Kota Kendari. Yaitu Walikota Kendari sekarang Dr Ir H Asrun M Eng. Sc, dan Pj Bupati Muna saat ini Drs Muhammad Zayat Kaimoeddin MSi.

Asrun yang ketika itu sebagai kader Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi tangan kanan Gubernur Kaimoeddin dalam menggerakkan roda pembangunan Kota Kendari. Adapun Muhammad Zayat, putra kedua hasil pernikahan La Ode Kaimoeddin dengan gadis keturunan bangsawan dari Bone, Andi Norma, ketika itu juga mulai meniti kariernya sebagai kader birokrasi.

Dia memulai dengan jabatan lurah di suatu kelurahan, kemudian menjabat Camat Poasia. Jadi pengertian darah biru di sini tidak terkait keturunan melainkan pelanjut sebuah ideologi kesejahteraan yang dijabarkan dalam pembangunan kota berwawasan lingkungan dengan tagline back to nature.

Kembali ke soal penulisan Derik. Sebagai wartawan biasa, hampir sepanjang karier saya di Kompas selalu hanya bisa menulis bentuk features. Ada sebuah acuan yang secara umum menjadi tuntunan moral dan etik dalam penulisan features. Yaitu definisi begini: Features adalah artikel kreatif yang kadang-kadang subyektif. Tujuannya untuk membuat senang atau menghibur pembaca yang diasumsikan senantasa disuguhi dengan berita-berita keras (hard newes).

Unsur informasi dalam features tentang suatu kejadian, keadaan atau aspek dalam suatu kehidupan tetap menjadi konten utama dan berdasarkan fakta. Artinya, tulisan itu tidak bohong alias ngawur.

Fakta adalah landasan pokok bagi saya jika menulis tentang proses pergantian kepemimpinan lokal di wilayah tugas saya. Baik gubernur maupun bupati atau walikota. Berdasarkan fakta di lapangan, saya membuat analisis secara subyektif tentunya, maka muncullah ungkapan-ungkapan subyektivitas dalam tulisan itu, kemudian (mungkin) dinilai tendensius.

Instrumen seperti itu yang saya gunakan ketika menulis tentang peluang Kaimoeddin menjadi Gubernur Sultra, Nur Alam, dan terakhir Abu Hasan di Kabupaten Buton Utara, dalam event pilkada serentak 9 Desember 2015. Sepulang dari lapangan bulan Oktober 2015, saya menulis, kecuali garis tangan menentukan lain (takdir dari Allah swt), tetapi secara faktual Abu Hasan berpeluang besar menjadi Bupati Buton Utara.

Perihal Derik, terlalu dini kita membuat prediksi. Sebab saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Itu pun dia agak terlambat dibanding calon pesaingnya yang telah lebih dulu “mencuri”  start. Namun, melihat respons masyarakat, Derik adalah tokoh yang tampaknya siap tarung dalam kontestasi pilkada di Kendari 2017.

Dalam suatu pertemuan silaturahim bersama sejumlah akademisi di Hotel Plaza Inn, Rabu malam (16 Maret 2016), Muh Zayat Kaimoeddin mengungkapkan, sambutan hangat masyarakat warga kota terbangun melalui sentuhan hati. Di sejumlah acara silaturahim lintas etnis, acara itu diadakan warga kota semata-mata karena ikhlas dan dorongan moril untuk mendukungnya sebagai calon Walikota Kendari periode 2017-2022.

“Ketika kita hendak mengganti ala kadarnya untuk suguhan kopi dan pisang goreng, mereka menolak. Ini yang saya artikan dukungan karena sentuhan hati,” kata Derik seraya menambahkan, sejumlah baliho dan billboard yang terpasang di sejumlah tempat dalam kota berasal dari bantuan sukarela teman-teman.

Doktor Bachtiar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo juga menyatakan, dukungan moriil buat Derik juga menguat dari kampus, baik mahasiswa maupun staf pengajar Unhalu. Yani Balaka juga akademisi Unhalu menyatakan dukungan kepada Derik. Dia berharap, jika terpilih kelak Derik harus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dirintis mendiang ayahnya, La Ode Kaimoeddin. Sebab tersedianya infrastruktur akan mempercepat berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Brigjen TNI (Purn) HM Saleh Lasata ikut hadir dalam pertemuan slaturahim berama para akademisi. Wakil Gubernur Sultra tersebut menjadi Ketua Tim Sembilan yang menjaring kader komunitas Muna di Kendari untuk didorong sebagai calon Walikota Kendari. “Derik layak dan bersedia dicalonkan,” katanya.

                   ———————————–

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GUBERNUR NUR ALAM DIAPRESIASI PEMERINTAH PUSAT

OLEH YAMIN INDAS

Gubernur Nur Alam di Ballrom Hotel Indonesia Kempinski. Foto Yamin Indas

BAGI Nur Alam, jabatan gubernur tak lebih dari sekadar alat atau sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan jabatan tersebut semua peluang dapat dengan mudah ia manfaatkan untuk mewujudkan tujuan mulia tadi, sesuai pula janjinya saat kampanye Pilkada tempo hari.

Selama ini Pemerintah Pusat menyediakan dana yang dapat dipinjam (kredit) pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan. Namun, banyak daerah (baca kepala daerah) agak munafik, mau tapi malu memanfaatkan fasilitas tersebut.

Alasan mau tapi malu masih lunak. Ada gubernur, bupati atau walikota secara blak-blakan menolak dengan alasan tidak mau membuat hutang yang akan menjadi beban rakyat. Tetapi di lain pihak, rakyatnya masih menderita kesulitan infrastruktur (sarana kemudahan).

Penduduk kota, misalnya, kesulitan air bersih karena perusahaan air minum setempat tidak berfungsi, kendati tagihan bulanan jalan terus. Dan ini tidak lebih dari praktik pemerasan yang dilegalkan.

Adalah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman Pemerintah Pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kementerian Keuangan. Peran lembaga tersebut kemudian digantikan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), BUMN masih di lingkup Kementerian Keuangan.

Di awal masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra, Nur Alam ingin membuat terobosan untuk mengatasi buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Sultra. Jalan pintas itu ialah dengan cara memanfaatkan dana pinjaman Pemerintah Pusat melalui PT SMI (dahulu PIP) untuk membangun RSUP Sultra yang baru. Tidak tanggung-tanggung, Pemda Sultra berhasil mendapatkan pinjaman sebesar Rp 190 miliar.

Dalam tempo dua tahun, sebuah rumah sakit modern berdiri megah di ruas jalan protokol menuju Bandara Haluoleo. Diresmikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa (di era Presiden SBY), RSUP Sultra tersebut menjadi salah satu rumah sakit modern di kawasan timur Indonesia dilihat dari perlatan serba canggih dan tenaga dokter spesialis yang dioperasikan di sana.

Saat sosialisasi kebijakan pinjaman tersebut, Gubernur Nur Alam mengatakan, jika menggunakan dana APBD pembangunan RSUP Sultra harus dikerjakan secara bertahap, sekitar 10 tahun. Artinya, selama itu rakyat Sultra harus menderita akibat pelayanan buruk RSUP Sultra. Dari segi anggaran juga akan jauh lebih mahal akibat tekanan inflasi.

Alhasil, rakyat Sultra kini telah memiliki sarana kemudahan di bidang pelayanan kesehatan. Secara finansial Pemda Sultra juga mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan dari RSUP Sultra yang baru, sekitar Rp 60 miliar setahun. Dari RSUP Sultra lama, hanya sekitar Rp 5 miliar setahun.

Sukses di bidang pembangunan rumah sakit, mendorong Pemda Sultra meminjam lagi untuk sektor infrastruktur jalan. Maka total pinjaman Pemda Sultra kepada PT SMI (dahulu PIP) mencapai sekitar Rp 400 miliar. Tetapi Masyarakat yang semula terisolasi dan kesulitan transportasi akibat kerusakan jalan, kini telah menikmati akses dan jalan mulus beraspal. Mobilitas orang dan barang menjadi lancar.

Tidak heran jika Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro memuji Gubernur Nur Alam setinggi langit. “Kita sangat mengapresiasi keberhasilan Pak Gubernur Sultra dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya,” ujar Menkeu dalam acara silaturahim bersama PT SMI di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, 8 Maret 2016.

Acara tersebut dihadiri H Nur Alam SE MSi,  satu-satunya gubernur/kepala daerah yang tampak di Ballroom Hotel Indonesia Kempenski. Selebihnya adalah sejumlah bupati dan walikota, para pengusaha dari berbagai bidang bisnis, para pejabat teras Kementerian Keuangan, dan tentu saja pimpinan serta jajaran staf PT SMI.

Menurut Menkeu Bambang, pembangunan infrastruktur menjadi isu utama dalam pembangunan nasional sekarang ini. Mengapa? Kondisi infrastruktur yang tidak memadai juga sangat mengganggu kondisi ekonomi makro. Oleh sebab itu Menkeu menyatakan sangat menghargai pemerintah daerah yang saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur.

Tetapi Menkeu menegaskan, pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran dan harus diupayakan lebih efisien dalam penggunaan dana yang tersedia. Dana tersebut harus dialokasikan untuk pemeliharan dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, dan juga dialokasikan untuk pembangunan jalan baru.

Bambang Sumantri Brodjonegoro lebih lanjut menyatakan, pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat dan skalanya juga dapat diperbesar. Hal itu dapat dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, antara lain seperti PT SMI (dahulu PIP).
Seusai memberi sambutan, Menkeu Bambang langsung meninggalkan Ballrom Hotel Indonesia Kempinski. Sehingga dia tidak sempat mengikuti uraian Gubernur Nur Alam dalam sesi tanya jawab Diskusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah.

Salah satu persoalan yang tersisa, kata Nur Alam, ialah pembangunan dan pengembangan jalan penghubung yang umumnya berlokasi di kabupaten dan kota. Menurut dia, ruas-ruas jalan penghubung justru menjadi akses sentra-sentra produksi di kabupaten/kota. Tanpa dukungan jalan berkondisi baik, pengangkutan produksi tersebut bakal macet.

Gubernur Sultra menambahkan, problematik pembangunan infrastruktur di daerah tetap menyangkut keterbatasan anggaran. Ketika APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota selesai dan habis dicairkan, maka masih terlampau banyak persoalan tersisa. Persoalan inilah yang ingin ditangani dengan kebijakan pinjaman.

“Sayang sekali Pak Menteri sudah meninggalkan tempat sebelum kita bicara di forum ini,” kata Nur Alam menyesalkan kepergian Menteri Keuangan Bambang sebelum acara selesai. Oleh pembawa acara, Gubernur Nur Alam diberi kesempatan memaparkan kiat-kiat keberhasilan pembangunan infrastruktur di Sultra.

Gubernur Nur Alam mengaku tertarik memanfaatkan dana pinjaman Pemerintah Pusat melalui PIP (kini PT SMI) karena prosesnya yang transparan, akuntabel, dan bunga rendah. “Kita berharap agar bunga pinjaman ditekan lebih rendah lagi untuk daerah yang dinilai berhasil memanfaatkan pinjaman itu dengan baik,” kata gubernur. Dan harapan ini rupanya yang ingin disampaikan secara langsung kepada Menkeu Bambang Sumantri Brodjonegoro. ***

Posted in Uncategorized | Leave a comment

DERIK KAIMOEDDIN MAMPU CAIRKAN KEBEKUAN

OLEH YAMIN INDAS

DERIK KAIMOEDDIN

GENERASI angkatan Derik Kaimoeddin   (kelahiran 1970-an) dan dua generasi sesudahnya (1980-an & 1990-an) adalah taman sari bagi tumbuh dan lahirnya pemimpin fenomenal untuk zamannya pada scope minimal untuk tingkat lokal Sulawesi Tenggara.

Apakah Derik – panggilan akrab Muhammad  Zayat Kaimoeddin – punya garis tangan untuk tampil mewakili generasinya maupun generasi sesudahnya sebagai pemimpin?  Sejarah akan menjawabnya.

        Nur Alam boleh jadi telah hadir mewakili generasinya, meskipun dia masih akan diuji oleh waktu tentang predikatnya sebagai pemimpin. Usianya yang masih  relatif muda (kini di bawah 50) dan masih menjalani masa jabatan periode kedua Gubernur Sultra, adalah tantangan yang tidak ringan untuk merawat kelanggengan dan keutuhan predikat tersebut.

        Sebagai pemimpin berprestasi, Nur Alam tidak diragukan. Negara telah melegitimasi keberhasilannya dengan penganugrahan gelar Mahaputra kepada dirinya. Adalah Presiden Bambang Susilo Yudhoyono yang mengalungkan selempang Mahaputra di leher Nur Alam  menjelang HUT Kemerdekaan RI tahun 2013. Saat itu adalah tahun pertama dia menjalani masa jabatan periode kedua sebagai Gubernur Sultra.

        Adapun Derik Kaimoeddin, lorong waktu yang akan ditempuhnya sebagai pemimpin masa depan, ternyata telah dicerahi berkas-berkas sinar dari langkah-langkahnya yang  inovatif  dan strategis tatkala dia memulai sesuatu penugasan . Kabupaten Muna yang tampak beku dan lusuh akibat berakhirnya sebuah  kepemimpinan secara konstitusional,  berkat sentuhannya mendadak cair dan hangat.

NUR ALAM BERGELAR MAHAPUTRA FOTO YAMIN INDAS

        Pembangunan irigasi persawahan di Labulu-bulu yang telah mangkrak selama 6 tahun,  dalam sekejap telah dapat diaktifkan kembali. Kementerian Pertanian lantas mencabut pemutusan pembiayaan menyusul lobi dan pendekatan Derik sebagai Pejabat Bupati Muna. Dia berdiskusi langsung dengan Menteri Amran Sulaiman.

        Walhasil, dalam hitungan bulan air irigasi itu kini mulai mengalir. Hamparan lahan sawah di Labulu-bulu  seluas 560 hektar  telah menjanjikan kesejahteraan bagi petani, dan masyarakat di daerah itu pada umumnya.

        Langkah strategis lain adalah pemekaran Raha dan Muna Timur (dahulu Kecamatan Wakorumba). Raha yang sumpek dan masalah banjir rutin setiap musim hujan, dipandang tidak bisa lagi ditangani hanya dengan otoritas seorang camat. Tetapi harus dengan kewenangan yang lebih luas dalam tanggung jawab seorang kepala daerah yaitu walikota.

Karena itu, baik ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sultra, lebih-lebih setelah ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Muna, Derik Kaimoeddin sangat proaktif memperjuangkan pemekaran Raha menjadi kota otonom.

        Muna Timur yang secara geografis berada di daratan Pulau Buton bagian utara, Derik menyisirnya  langsung untuk menyerap aspirasi sekaligus merekam potensi ekonomi sebagai kekuatan pendukung berdirinya daerah otonom baru, Kabupaten Muna Timur. Upaya tersebut telah mendapat tanggapan positif Komisi II DPR.

        Gebrakan Derik Kaimoeddin dalam hitungan tidak lebih dari seumur jagung menjabat sebagai Bupati Muna, telah membangkitkan harapan dan semangat baru rakyat di sana untuk menyongsong hari esok yang lebih baik.

        Namun demikian, Derik masih dituntut untuk lebIh mengeksplorasi potensi dan seni kepemimpinan yang dimilikinya dalam konteks kepentingan lebih luas dan bahkan bersifat mondial. Ragam dan kecanggihan berpikir generasi yang akan diwakilinya jauh lebih sophisticated, lebih canggih, lebih ribet.

        Sebaliknya, gaya kepemimpinan tradsional juga tetap hangat, bahkan sering lebih menyentuh hati terdalam. Contohnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memanggul sendiri karung gandum untuk warganya yang kekurangan pangan.

 Atau seperti komitmen Derik sendiri jika kelak terpilih sebagai Walikota Kendari. Bahwa dia tidak akan enak-enak tidur di rumah jabatan bila kota sedang  diguyur hujan. Tetapi Derik bersama pejabat terkait akan menyisir saluran-saluran air (sistem drainase), mengintip perumahan warga mana tahu terendam banjir atau tertimpa bencana tanah longsor. ***

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KONAWE HARUS LEBIH MAJU

OLEH YAMIN INDAS

Gubernur Nur Alam bersama Bupati Konawe Kerry Syaiful Konggoasa dalam suasana HUT Ke-56 Kabupaten Konawe di Unaaha, tanggal 3 Maret 2016. Foto Yain Indas

BUPATI Konawe Kerry Syaiful Konggoasa ikut membuat sejarah. Ia mengundang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-56 Kabupaten Konawe (dahulu Kendari) di Unaaha, Kamis, 3 Maret 2016.

Selama ini, memang tercatat baru dua bupati di Sulawesi Tenggara yang pernah meminta Gubernur Sultra memimpin upacara peringatan hari ulang tahun (HUT). Sebelum Kerry, Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman telah mendaulat Gubernur Nur Alam menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT Konawe Utara Ke-12.

Upacara peringatan di Unaaha, 70 km barat Kendari (ibu kota provinsi), dilaksanakan di halaman kantor Bupati Konawe, yaitu area khusus yang secara rutin digunakan baik untuk apel pagi setiap Senin maupun upacara peringatan hari-hari bersejarah. Gubernur naik ke mimbar upacara dalam pakaian dinas upacara khas kepala daerah, serba putih, dengan segenap atribut tanda-tanda penghargaan menempel di dada kirinya, serta selempang Mahaputra yang dikalungkan di leher.

Tepat pukul 09.00 Wita, sang Merah Putih merapat di puncak tiang. Tiga pelajar anggota Paskibraka kemudian memberi hormat kepada sang Merah Putih yang berkibar-kibar dengan megahnya di puncak tiang.

Ada insiden sebelum acara khidmat itu selesai. Sang Merah Putih tidak terbuka sekaligus saat hendak dikerek anggota Paskibraka. Gulungannya baru terbuka pelan-pelan setelah tali pengerek disentak-sentak. Para peserta upacara seperti menahan napas menyaksikan keadaan tersebut. Peserta upacara juga kurang banyak. Ada empat tenda besar di depan panggung kehormatan, kursinya tidak terisi penuh.

Setelah berbasa-basi memuji berbagai kemajuan yang dicapai Kabupaten Konawe, dalam sambutannya Gubernur Nur Alam mengkritik pelaksanaan upacara. Ia menilai, pelaksanaan upacara peringatan HUT Ke-56 Konawe tidak dipersiapkan secara baik. Tata cara pengibaran bendera oleh Paskibraka, kurangnya personel peserta upacara, dan sound system yang lemah adalah beberapa hal yang menjadi sasaran kritik Nur Alam. Ia dikenal sebagai seorang perfeksionis. Selalu mau sempurna.

Ia minta perhatian Sekretaris Daerah Konawe agar ke depan dapat melakukan persiapan lebih maksimal, baik untuk upacara peringatan hari ulang tahun maupun hari-hari bersejarah. Pengerahan peserta upacara disebutkan bukan pekerjaan sulit. “Saya kira, PNS di lingkup Pemkab Konawe saja sekitar 4.000 orang. Belum lurah dan para kepala desa,” ujar gubernur.
Gubernur berharap, Konawe lebih maju dari kabupaten lain. Konawe yang sebelumnya bernama Kendari adalah salah satu dari 4 kabupaten pilar pembentukan Provinsi Sultra. Tiga lainnya adalah Buton, Muna, dan Kolaka. Selain itu Konawe telah melahirkan 4 daerah otonom baru: Kota Kendari, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan (Wawonii).

Kabupaten Konawe memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak pemerintahan raja-raja atau mokole. Tetapi usia 56 tahun yang diperingati saat ini dihitung sejak pelantikan bupati pertama menyusul pembentukan Kabupaten Kendari tahun 1959. Bupati pertama adalah Drs Abdullah Silondae, dilantik tanggal 3 Maret 1960.

Pamongpraja lulusan Universitas Gajah Mada tersebut menjabat hingga tahun 1968. Setelah pemilu 1977, Abdullah Silondae terpilih sebagai Gubernur Sultra menggantikan Jenderal Eddy Sabara. Namun beliau keburu wafat sebelum masa jabatannya selesai.

Kendati wilayahnya telah dikavling-kavling dalam rangka pemekaran, Konawe masih memiliki potensi besar di bidang pertanian. Separuh dari produksi padi di Sultra berasl dari Konawe. Produksi padi di Konawe saat ini sekitar 150.000 ton setahun yang bersumber dari sentra-sentra persawahan beririgasi teknis dan pengairan desa.

Kabupaten berpenduduk 443.000 orang itu menghaslkan pendapatan asli daerah sekitar Rp 700 miliar sebagaimana ditargetkan rencana penerimaan tahun 2016. Sebagian di antaranya dikembalikan ke desa dan kelurahan. Bupati Kerry mengatakan, dana yang disalurkan ke desa sekitar Rp 1 miliar, yang bersumber dari APBD kurang lebih Rp 300 juta, dan dari APBN (dana desa) sekitar Rp 700 juta.

Foto: Gubernur Nur Alam dan Bupati Kerry Konggoasa dalam suasana peringatan HUT KE – 56 Kabupaten Konawe di Unaaha.
Suka
KomentariBagikan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SLOGAN MUH ZAYAT DERIK KAIMOEDDIN

Slogan kandidat Walikota Kendari Derik Kaimoeddin. Foto fb/Iyank Kazaky Derik Kaimoeddin for Walikota Kendari

OLEH YAMIN INDAS

TERLEPAS siapa pemiliknya, slogan ini menarik bagi saya karena langsung menggigit sasaran, yaitu warga Kota Kendari dari semua golongan. Saya juga tidak tahu di jalan apa Billboard ini digantung. Di fb terlihat ia menggantung persis di atas jalan yang agak padat kendaraan, kedua ujung kain Billboard dikaitkan dengan dahan-dahan pohon pelindung yang hijau.

Terjadi kombinasi warna-warni: merah, putih, hitam, hijau di bawah lengkung langit hijau lazuardi dan kabut-kabut putih tipis. Sedikit banyak kombinasi ini mencerminkan heterogenitas warga kota yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, antargolongan (ormas, parpol) dll.

Pemilik slogan Muhammad Zayat, putra mantan Gubrrnur Sultra dua periode mendiang Drs H La Ode Kaimoeddin, sangat yakin bahwa kekuatannya adalah amanah/kepercayaan yang diharapkan akan diberikan semua golongan masyarakat di Kendari.

 Agar Kendari lebih baik, lebih dinamis, dan lebih maju, maka pemegang amanah dalam hal ini Muh Zayat Kaimoeddin sebagai Walikota Kendari, harus melibatkan semua golongan tadi secara seimbang dan proporsional dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan Kota Kendari. Prinsip keseimbangan dan keterlibatan (partisipatif) itulah, antara lain solusi problem pembangunan kota tersebut.

Dengan demikian, bila slogan itu dimaknai secara lebih filosofis berarti pembangunan kota itu bukan berdasarkan atas maunya atau selera pejabat tetapi atas kehendak dan tuntutan dinamika masyarakat. Masyarakat bersama Pemerintah bahu membahu mewujudkan platform untuk mencapai target-target yang telah disepakati.

Posted in Uncategorized | Leave a comment